Negara: Yordania

  • Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Jakarta

    Berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza, dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen. Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut BBC, kemungkinan, Netanyahu merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Jakarta

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza. Keputusan ini dinilai sebagai eskalasi dalam perang di Gaza.

    Sebelum perang, Kota Gaza adalah kota terpadat di Jalur Gaza, tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina.

    Rencana ini menuai kecaman dari para pemimpin dunia. PBB juga memperingatkan bahwa hal tersebut akan menyebabkan “lebih banyak lagi pengungsian paksa” dan “lebih banyak pembunuhan”.

    Hamas pun mengancam akan melakukan “perlawanan sengit” terhadap langkah tersebut.

    Tidak hanya itu, rencana ini juga mendapat penolakan kuat di dalam negeri Israel, termasuk dari para pejabat militer dan keluarga sandera.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa Israel berencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza dan pada akhirnya akan “menyerahkannya kepada pasukan Arab”.

    Meskipun banyak hal yang masih belum jelas, inilah informasi yang diketahui mengenai rencana baru tersebut.

    Apa rencana Netanyahu di Kota Gaza?

    “Demi memastikan keamanan kami, kami bermaksud untuk menyingkirkan Hamas dari sana, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipilyang bukan Hamas dan bukan pula siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” ujarnya.

    “Kami ingin membebaskan diri kami sendiri dan membebaskan rakyat Gaza dari teror mengerikan Hamas,” lanjutnya.

    Namun, Netanyahu juga mengatakan Israel “tidak ingin mempertahankannya”.

    “Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tambahnya.

    Getty ImagesPM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, namun rencana yang disetujui saat ini secara spesifik berfokus pada Kota Gaza.

    Pada Jumat (08/08) pagi, setelah pertemuan kabinet keamanan Israel selama beberapa jam di Yerusalem, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Rencana tersebut diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas dan mencakup “lima prinsip untuk mengakhiri perang”:

    Pelucutan senjata Hamas.Pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.Demiliterisasi Jalur Gaza.Kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza.Keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sambil tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona tempur.

    Di akhir pernyataan, disebutkan bahwa “mayoritas mutlak menteri kabinet meyakini bahwa rencana alternatif yang diajukan ke kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas atau pemulangan para sandera.”

    Kapan Israel akan mengambil alih Kota Gaza?

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen.

    Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, Netanyahu sengaja “tidak jelas” mengenai hal ini, seperti yang sering dilakukannya dengan rencana-rencana sebelumnya untuk wilayah tersebut.

    Kemungkinan, ia merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Namun, kedua negara tersebut telah memperjelas bahwa mereka tidak akan masuk ke Gaza jika itu merupakan kelanjutan dari pendudukan Israel.

    Sejauh ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan mengenai batas waktu untuk pemerintahan Gaza pasca-pengambilalihan.

    Apa reaksi warga Palestina terhadap rencana Netanyahu?

    “Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ditempati sejak awal,” ujar Mahmoud al-Qurashli, warga Palestina, kepada kantor berita Reuters dari Kota Gaza.

    Menanggapi rencana Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tersebut, ia berkata: “Hampir seluruh Gaza telah terhimpit di bagian barat Kota Gaza, dan hanya itu yang tersisa.”

    “Saat ini, bagi rakyat, tidak ada lagi perbedaan apakah ia akan mendudukinya atau tidak.”

    Raed Abu Mohammed mengatakan bahwa mereka telah tinggal di tenda-tenda selama lima bulan, dan mereka sudah mulai beradaptasi.

    ReutersRaed Abu Mohammed bilang mereka hidup di Gaza di bawah pendudukan di udara, darat dan laut

    “Ya, ada penderitaan, ya, ada kematianya. Tapi kami masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup. Israel tidak membunuh Hamas. Israel membunuh warga sipil, anak-anak, perempuan.”

    “Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan,” kata Ismail al-Shawish.

    Ia mengatakan kebutuhan dasar tidak ada, dan keadaan di Gaza “semakin buruk”.

    Dia menginginkan gencatan senjata, bukan pendudukan, demi “perdamaian dan keamanan”.

    Seorang jurnalis Palestina di Kota Gaza, Ghada Al Kurd, mengungkapkan ketakutannya terhadap rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza.

    Berbicara kepada program Radio 4 PM, Al Kurd mengatakan rencana tersebut membuat warga “tidak punya pilihan” dan “tidak ada tempat untuk pergi”.

    Menurut Al Kurd, rencana itu “tidak bisa dipercaya” karena akan memaksa mereka untuk mengungsi lagi ke tempat-tempat yang tidak diketahui.

    Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza telah “hancur total”, dan masyarakat kini “menderita kelaparan” serta terlalu lemah untuk berjalan.

    Saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika diperintahkan untuk mengungsi, Al Kurd mengatakan “kami tidak punya pilihan” dan jika Israel menduduki Gaza, itu akan terjadi melalui operasi militer dan pengeboman.

    “Saya rasa kami harus pergi hanya untuk menyelamatkan hidup kami, tapi ke mana, bagaimana caranya?” tanyanya.

    Mengenai kehadiran Hamas di Kota Gaza, Al Kurd mengatakan ia tidak dapat menyangkal bahwa kelompok tersebut masih memiliki “pengaruh di lapangan”.

    Bagaimana respons di Israel terkait rencana mengambil alih Gaza?

    Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza memicu reaksi publik yang sangat besar di Tel Aviv.

    Seorang jurnalis Israel melaporkan kepada BBC bahwa ada “ketidakpuasan besar” di negara itu, yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan di puluhan lokasi pada malam hari untuk memprotes pemerintah.

    Berbagai pihak menyuarakan kecaman, termasuk pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai “bencana”.

    Ia khawatir langkah ini akan menyebabkan lebih banyak kematian sandera dan tentara, serta “kehancuran politik”.

    ReutersMassa berkumpul untuk memprotes pemerintah di Tel Aviv

    Lapid juga mengatakan bahwa rencana tersebut “sangat bertentangan dengan pendapat para petinggi militer dan keamanan,” merujuk pada peringatan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang juga menentang langkah tersebut.

    Lapid menuduh Perdana Menteri Netanyahu menyerah pada tekanan dari menteri kabinet keamanan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan para menteri ultranasionalis ini, yang sebelumnya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas.

    Selain itu, keluarga para sandera juga menggelar demonstrasi di luar markas militer dan kantor perdana menteri, menuntut agar rencana tersebut dibatalkan karena mereka menganggapnya sebagai “hukuman mati” bagi orang-orang yang mereka cintai.

    Laporan media Israel juga mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan petinggi militer.

    Kepala Staf pasukan pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan telah memperingatkan bahwa menduduki Gaza akan menjebak Israel dalam “lubang hitam” pemberontakan yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko bagi para sandera.

    Secara keseluruhan, keputusan tersebut menghadapi penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari publik, politisi oposisi, keluarga sandera, hingga sebagian petinggi militer.

    PM UK sebut eskalasi serangan Israel di Gaza adalah ‘salah’

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza, menyebutnya “salah” dan mendesak pemerintah Israel agar segera mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Starmer, tindakan ini “tidak akan mengakhiri konflik atau membantu pembebasan sandera. Ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”

    Dia juga menyoroti kondisi krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan situasi para sandera yang ditahan oleh Hamas dalam “kondisi mengerikan dan tidak manusiawi.”

    PA MediaPerdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza

    Starmer mengusulkan solusi yang terdiri dari gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi melalui negosiasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Hamas “tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza dan harus pergi serta melucuti senjata.”

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa Inggris dan sekutunya sedang menyusun rencana jangka panjang untuk perdamaian di kawasan itu melalui solusi dua negara, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel.

    Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa negosiasi yang tulus dari kedua belah pihak, harapan tersebut “akan sirna.”

    “Pesan kami tegas: solusi diplomatik mungkin tercapai, tetapi kedua pihak harus menjauhi jalur kehancuran.”

    Mana saja wilayah Gaza yang dikendalikan militer Israel?

    Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih Kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini.

    Kota Gaza adalah rumah bagi satu juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi.

    BBC

    Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.

    Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel.

    Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel.

    Berita ini akan terus diperbarui secara berkala

    (ita/ita)

  • Waspada! Misinformasi tentang Mesir dan Yordania ancam bantuan ke Gaza

    Waspada! Misinformasi tentang Mesir dan Yordania ancam bantuan ke Gaza

    ANTARA – Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun pada Jumat (8/8) mengingatkan agar Indonesia waspada terhadap misinformasi mengenai Mesir dan Yordania, sebab keduanya berperan besar dalam menyalurkan bantuan ke Gaza. ia juga menegaskan bahwa narasi menyesatkan dapat merusak solidaritas dan upaya dukungan terhadap perjuangan Palestina. (Hilary Pasulu/Syamsul Rizal/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Netanyahu Terang-terangan Ingin Kuasai Seluruh Wilayah Gaza

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ingin mengambil alih kendali militer atas seluruh Gaza. Ia tak peduli dengan kritik yang semakin intensif dari manapun atas serangan terhadap Gaza yang sudah berlangsung hampir 2 tahun.

    “Kami bermaksud demikian,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Bill Hemmer dari Fox News Channel ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir tersebut sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (8/8/2025).

    “Kami tidak ingin mempertahankannya, kami ingin memiliki perimeter keamanan, kami tidak ingin mengaturnya, kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” imbuhnya.

    Dia mengatakan Israel ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya. Namun, ia tidak merinci pengaturan tata kelola atau negara-negara Arab mana yang terlibat.

    Salah satu sumber mengatakan Israel memiliki salah satu skenario yang dipertimbangkan menjelang pertemuan keamanan, yakni pengambilalihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza yang belum berada di bawah kendali militer. Peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza, yang berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer bergerak masuk, kata sumber tersebut.

    Untuk diketahui, kendali penuh atas wilayah tersebut akan membalikkan keputusan Israel tahun 2005 yang menarik warga negara dan tentara Israel dari Gaza, sambil tetap mempertahankan kendali atas perbatasan, wilayah udara, dan utilitasnya. Partai-partai sayap kanan menyalahkan keputusan penarikan tersebut atas keberhasilan kelompok militan Palestina, Hamas, meraih kekuasaan di sana dalam pemilu 2006.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Netanyahu berniat pengambilalihan yang berkepanjangan atau operasi jangka pendek yang bertujuan untuk membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel.

    Respons Hamas

    Hamas dalam sebuah pernyataan menyebut pernyataan Netanyahu itu sebagai “kudeta terang-terangan” terhadap proses negosiasi.

    “Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan para tawanannya dan mengorbankan mereka,” kata pernyataan itu.

    Negara-negara Arab “hanya akan mendukung apa yang disetujui dan diputuskan oleh Palestina,” kata seorang sumber resmi Yordania kepada Reuters, menambahkan bahwa keamanan di Gaza harus ditangani melalui “lembaga-lembaga Palestina yang sah.”

    Pejabat Hamas, Osama Hamdan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu akan memperlakukan pasukan apa pun yang dibentuk untuk memerintah Gaza sebagai pasukan “pendudukan” yang terkait dengan Israel.

    Simak Video: Alasan Netanyahu Ingin Caplok Gaza: Demi Menjamin Keamanan Israel

    Halaman 2 dari 2

    (zap/eva)

  • Perintah Prabowo Kirim Bantuan ke Gaza Via Udara

    Perintah Prabowo Kirim Bantuan ke Gaza Via Udara

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Prabowo meminta agar pesawat dikerahkan untuk mengirimkan batuan via udara.

    Perintah Prabowo ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Prabowo juga meminta RI terlibat aktif dalam upaya gencatan senjata dan pengiriman pasukan perdamaian di wilayah perang.

    “Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Hasan mengatakan keterlibatan aktif pemerintah RI dalam mengupayakan gencatan senjata datang dari banyak pihak di kancah internasional.

    “Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan,” sambungnya.

    Hasan menyebutkan arahan Prabowo itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/8) kemarin. Prabowo, menurut Hasan, telah memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar menyiapkan dua pesawat Hercules dalam pengiriman bantuan lewat udara di Gaza.

    “Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan dua buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto Foto: (Dokumentasi Kemdiktisaintek)

    Pulau Galang Batam Disiapkan Jadi Pusat Pengobatan 2.000 Warga Gaza

    Presiden Prabowo menegaskan pemerintah RI telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Pusat kesehatan di Pulau Galang itu disebut dapat menampung hingga 2.000 warga Gaza.

    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam,” kata Hasan Nasbi.

    Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan di Pulau Galang. Selain menjadi pusat pengobatan, kata dia, Pulau Galang dapat menampung keluarga korban perang Gaza.

    “Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini,” ujar Hasan.

    RI Kirim Bantuan Pangan ke Gaza Lewat Udara

    Pemerintah Indonesia akan ikut dalam misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, melalui mekanisme airdrop. Misi ini akan dijalankan bersama Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA).

    “Pengiriman bantuan, kita juga mendapatkan, kita berterima kasih ya kepada Jordan karena kita tadi mendapatkan undangan untuk juga melaksanakan airdrop bantuan yang dikoordinir oleh Jordan, dan tadi UAE juga menyampaikan ada beberapa negara yang juga sudah mendaftarkan diri untuk membantu, untuk melaksanakan airdrop,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono kepada wartawan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Sugiono menjelaskan bantuan yang akan dikirim lewat udara bukanlah beras. Bantuan yang dikirim dengan mekanisme airdrop itu berupa pangan lain.

    “Ini bukan berasnya, ini bantuan di luar beras,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/fas)

  • Bantuan via Udara Tak Cukup Atasi Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Bantuan via Udara Tak Cukup Atasi Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Jakarta

    Merespon krisis kelaparan yang semakin parah di Gaza, Israel mengizinkan beberapa negara menyalurkan paket bantuan melalui udara ke wilayah tersebut. Pada Senin(4/8), pesawat dari Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Jerman, Belgia, dan Kanada menjatuhkan 120 paket bantuan, kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Sehari setelahnya, Israel mengatakan akan membuka kembali jalur masuk barang-barang dagang ke Gaza melalui pedagang lokal untuk mengurangi ketergantungan Gaza pada bantuan kemanusiaan.

    Namun, warga Palestina dan organisasi kemanusiaan menyebut bantuan tersebut tidak mencukupi dan terdistribusi dengan buruk.

    “Bantuan yang dijatuhkan lewat udara tidak sampai ke siapa pun kecuali mereka yang bisa bertarung untuk mendapatkannya,” kata Diaa al-Asaad, seorang ayah berusia 50 tahun yang mengungsi dengan enam anak di Kota Gaza, yang berbicara dengan DW melalui telepon. Jurnalis asing dilarang masuk ke Gaza.

    Beberapa zona khusus penjatuhan bantuan, sulit diakses, jelas al-Asaad, karena terletak di dekat atau di dalam area militer yang dikendalikan Israel, yang dikenal sebagai “zona merah.”

    “Kami membutuhkan bantuan yang didistribusikan secara adil kepada seluruh warga, bukan seperti ini,” katanya.

    Majed Ziad, seorang warga kamp pengungsi Nuseirat di Gaza, mengungkap hal serupa, “Solusinya bukan dengan melemparkan makanan kepada kami. Orang-orang membutuhkan akses normal dan manusiawi [ke makanan], bukan seperti hewan yang mengejar mangsa di hutan.”

    ‘Skenario terburuk sedang terjadi’

    Klasifikasi Global Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB memperingatkan bahwa “skenario terburuk kelaparan sedang terjadi,” sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan tajam angka kematian akibat malnutrisi di kalangan anak-anak bulan lalu.

    Israel, yang mengendalikan perbatasan Gaza telah menghentikan masuknya pasokan bantuan makanan sejak awal Maret untuk menekan Hamas, organisasi yang disebut teroris oleh banyak negara. Sejak saat itu penyaluran bantuan didistribusikan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS. Ratusan orang tewas di dekat lokasi distribusi tersebut, diduga akibat tembakan Israel.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menyalahkan Hamas yang telah menjarah bantuan tersebut dan menuduh bahwa Israel menyebabkan krisis kelaparan di Gaza.

    “Mereka berbohong tentang kami. Mereka mengatakan bahwa kami sengaja membuat anak-anak Palestina kelaparan. Itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Sejak awal perang, kami telah membiarkan masuk hampir 2 juta ton makanan,” katanya dalam video yang diunggah di X.

    Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, otoritas kesehatan lokal yang dikelola Hamas telah melaporkan lebih dari 60.000 kematian, dengan banyak korban lainnya diperkirakan terjebak di bawah reruntuhan. Otoritas lokal tidak dapat membedakan antara militan Hamas atau warga sipil, sebagian besar korban dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak.

    Kontroversi jembatan udara

    Pada Senin(4/8), seorang perawat di Gaza dilaporkan tewas tertimpa paket bantuan yang dijatuhkan lewat udara.

    Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menulis di X bahwa penyaluran bantuan lewat jembatan udara mahal dan kurang efektif dibandingkan pengiriman lewat jalur darat.

    “Jembatan udara setidaknya 100 kali lebih mahal daripada truk. Truk dapat mengangkut dua kali lipat bantuan dibandingkan pesawat,” tulisnya.

    Dalam kunjungan terbaru ke Israel, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengakui keterbatasan penyaluran bantuan tersebut, menyerukan Israel untuk membuka jalur darat guna pengiriman bantuan yang efektif.

    “Rute darat sangat penting,” katanya. “Di sini, pemerintah Israel memiliki kewajiban untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan dan medis yang cukup untuk melewati dengan aman, sehingga kematian massal akibat kelaparan dapat dicegah.”

    Dia mengakui bahwa lebih banyak truk bantuan masuk ke Gaza, tetapi menambahkan “masih belum cukup,” dan menyerukan “perubahan mendasar” dalam kebijakan Israel.

    Jeda militer belum sepenuhnya berhasil sampaikan bantuan

    Militer Israel mengumumkan jeda militer dan membuka koridor kemanusiaan untuk konvoi bantuan di tiga wilayah Gaza pekan lalu. Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza “masih belum memadai”, konvoi bantuan menghadapi bahaya dan tertunda. Misalnya, pengiriman bahan bakar masuk ke lokasi memakan waktu 18 jam dengan jarak tempuh 24 kilometer.

    Banyak warga Palestina tewas di dekat lokasi distribusi GHF atau saat menunggu konvoi bantuan. Truk bantuan seringkali tidak sampai ke penerima yang dituju karena penjarahan, baik oleh warga yang putus asa maupun para pedagang gelap.

    Dalia al-Affifi, seorang ibu dua anak di Kota Gaza, mengatakan bahwa sebagian besar bantuan tidak pernah sampai ke masyarakat. Harga barang-barang pokok, seperti tepung melonjak tajam, mencapai 100-120 shekel (470-560 ribu rupiah) per kilogram, harga yang sangat tidak terjangkau bagi banyak orang.

    Al-Affifi mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan, dia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari pemuda-pemuda yang berusaha mendapatkan makanan dari truk bantuan, ia pun takut mengirim anggota keluarganya.

    “Adik saya ada di sini, saya tidak ingin dia pergi ke sana dan mempertaruhkan nyawanya.”

    Diaa al-Asaad juga kesulitan memberi makan anak-anaknya. Pekan lalu, dia berjalan beberapa kilometer ke arah kawasan Zikim di utara Gaza untuk menunggu truk bantuan PBB lewat. “Saya mencoba mendapatkan tepung, tapi tidak mungkin. Saya berhasil mendapatkan beberapa kaleng kacang dan kacang arab. Saya hanya butuh makanan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Kain Kafan Langka, Gaza Menderita di Bawah Genosida” di sini:

    (ita/ita)

  • Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat sebanyak 110 peserta telah berhasil lulus dari Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan Ke-68 yang dilaksanakan selama enam bulan, yakni 5 Februari 2025 sampai 5 Agustus 2025.

    Deputi Pendidikan Lemhannas Laksamana Muda TNI Bob Henry mengungkapkan seluruh program P4N sudah terlaksana dengan lancar sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan serta memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.

    “Hasil sidang dewan penilai yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Lemhannas pada Senin, 4 Agustus 2025 telah memutuskan serta menetapkan bahwa 110 orang peserta P4N 2025 dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah,” ujar Laksda Bob dalam Upacara Penutupan P4N 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Ia membeberkan proses pendidikan yang dilaksanakan meliputi pengenalan, peningkatan kapasitas pimpinan nasional, pendalaman bahan ajar, pemberian materi blok 1, pemberian materi blok 2, serta pemberian materi blok 3.

    Disebutkan bahwa jumlah peserta P4N kali ini terdiri atas tiga peserta dari kementerian, dua peserta dari lembaga negara, lima peserta dari pemerintahan, 12 peserta dari non-kepemerintahan, serta delapan peserta dari negara sahabat (Malaysia satu orang, India satu orang, Yordania tiga orang, Singapura satu orang, dan Timor Leste dua orang).

    Kemudian, diikuti pula oleh 49 peserta dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi TNI Angkatan Darat 21 orang, TNI Angkatan Laut 16 orang, dan TNI Angkatan Udara 12 orang, serta personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebanyak 31 orang.

    Selain itu dari pendidikan kali ini, Bob menuturkan terdapat dua penerima penghargaan yang ditetapkan sidang dewan penilai.

    “Satu orang atas predikat Akademik Terbaik dan satu orang atas predikat Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Terbaik,” ucap dia.

    P4N Lemhannas bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan kader pemimpin tingkat nasional yang bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi, memiliki kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional, serta mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Dorong RI Layangkan Protes Usai Menteri Israel Doa di Al-Aqsa

    Legislator Dorong RI Layangkan Protes Usai Menteri Israel Doa di Al-Aqsa

    Jakarta

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak Kementerian Luar Negeri RI layangkan protes ke Israel.

    “Saya menegaskan bahwa diplomasi harus menjadi instrumen utama dalam meredam ketegangan. Kami mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di PBB, untuk menyampaikan protes resmi kepada otoritas Israel serta menggalang dukungan Organisasi Kerja Sama Islam agar perjanjian status quo di Masjid Al-Aqsa dihormati,” ujar Dave kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

    Komisi I DPR RI, terangnya, akan terus mengawal kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten membela hak-hak rakyat Palestina dan menjaga kesucian tempat-tempat ibadah. Ia berharap semua pihak menahan diri, menempatkan dialog sebagai prioritas, dan berkomitmen pada solusi damai yang berkelanjutan.

    Ia juga menyayangkan apa yang telah dilakukan Ben Gvir. Menurutnya, aksi provokatif ini bisa membuat eskalasi ketegangan semakin meluas.

    “Langkah ini berpotensi memicu eskalasi ketegangan antar komunitas dan mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah. Kunjungan dan ritual yang dipimpin oleh Ben Gvir juga telah menuai kecaman dari otoritas Palestina, Yordania dan Arab Saudi. Mereka menegaskan bahwa setiap provokasi semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga berpotensi memantik konflik horizontal yang lebih luas,” lanjut Dave.

    Kompleks Al-Aqsa diketahui merupakan situs tersuci ketiga umat Islam, dan juga tempat tersuci bagi agama Yahudi. Tempat itu dihormati sebagai lokasi kuil Yahudi pertama dan kedua.

    Ritual keagamaan Yahudi dilarang di sana berdasarkan perjanjian yang telah lama berlaku antara Israel dan Yordania. Dalam beberapa tahun terakhir, kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai “status quo”, telah berulang kali dilanggar oleh pengunjung Yahudi, termasuk anggota parlemen Israel.

    (isa/idn)

  • Militer Israel Sebut 120 Paket Bantuan 6 Negara Dikirim ke Gaza Lewat Udara

    Militer Israel Sebut 120 Paket Bantuan 6 Negara Dikirim ke Gaza Lewat Udara

    Jakarta

    Militer Israel menyampaikan sebanyak 120 paket bantuan kemanusiaan telah dijatuhkan di seluruh Gaza melalui jalur udara. Paket bantuan dikirim dalam sebuah operasi yang diikuti oleh enam negara.

    Dilansir Aljazeera, Senin (4/8/2025) paket bantuan itu berasal dari Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Jerman, Belgia, dan Kanada. Disebutkan jika ini kali pertama Kanada ikut serta dalam operasi tersebut.

    Sementara, para pejabat kemanusiaan mengkritik ketergantungan pada penerjunan bantuan melalui udara sebagai hal yang berbahaya di Gaza sebab padat penduduk. Seorang perawat tewas akibat penerjunan tersebut di Deir el-Balah hari ini.

    Mereka mengatakan akan jauh lebih efektif bagi Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan melalui jalur darat.

    Seperti diketahui, kelaparan akut terjadi Gaza, Palestina, akibat pengepungan dan serangan Israel. Warga Gaza yang berebut makanan juga kerap ditembaki oleh Israel.

    Sebagian besar truk juga dijarah sebelum isinya dapat didistribusikan. Otoritas Gaza menyalahkan Israel karena secara sistematis dan sengaja membuat kekacauan keamanan di Gaza.

    “Kelaparan melanda anak-anak Gaza di tengah kebisuan internasional yang memalukan,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan sambil menyerukan pembukaan segera penyeberangan dan masuknya bantuan serta susu formula bayi dalam jumlah yang memadai.

    Terbaru, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di Gaza mencatat enam orang dewasa tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. Jumlah tersebut merupakan korban kelaparan akut dalam 24 jam terakhir.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (3/8/2025), kematian itu menambah total korban tewas akibat krisis kelaparan yang sedang berlangsung menjadi 175 orang, termasuk 93 anak-anak.

    Lihat juga Video ‘Cuplak-Cuplik: Israel, Yahudi, dan Zionisme’:

    (dek/idn)

  • Hamas Izinkan Bantuan Sandera Masuk Asal Akses Gaza Dibuka

    Hamas Izinkan Bantuan Sandera Masuk Asal Akses Gaza Dibuka

    Jakarta

    Video propaganda yang dirilis Hamas pada Sabtu (02/08) telah memicu kemarahan besar di Israel selama akhir pekan lalu.

    Rekaman yang tidak diberi tanggal tersebut memperlihatkan sandera Israel, Evyatar David, yang tampak sangat lemah sembari berdiri di dalam sebuah terowongan. Tak hanya itu, ia juga tampak menggali lubang yang disebutnya sebagai makamnya sendiri.

    Rekaman ini muncul setelah Hamas merilis video yang menunjukkan Rom Braslavski, sandera Israel yang tampak sangat kurus. Ia ditangkap dalam serangan teror pada 7 Oktober 2023. Video ini memicu kecaman dari negara-negara Barat.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), termasuk di antara negara-negara yang menyuarakan kemarahan, dan Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menggelar sesi khusus pada Selasa (05/08) pagi waktu setempat untuk membahas kondisi para sandera di Gaza.

    Hamas disebut sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, seperti AS, Uni Eropa, dan Israel.

    Netanyahu minta Palang Merah Internasional menjangkau para sandera

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berbicara dengan koordinator Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Julien Lerisson, untuk membantu menjangkau para sandera yang ditahan di Gaza.

    Netanyahu menyatakan ia “meminta keterlibatan ICRC dalam penyediaan makanan bagi para sandera serta perawatan medis segera.”

    Organisasi kemanusiaan tersebut dalam pernyataannya menyebut bahwa mereka “terkejut dengan video-video yang mengerikan” dan kembali menyerukan agar diberi akses kepada para sandera.

    Hamas: Bantuan akan dikirim jika Israel buka koridor kemanusiaan secara permanen

    Sementara itu, kelompok militan Hamas menyatakan siap menyalurkan bantuan Palang Merah kepada para sandera yang ditahan di Gaza jika Israel membuka koridor kemanusiaan secara permanen.

    “(Kami) siap merespons secara positif permintaan dari Palang Merah untuk mengirim makanan dan obat-obatan kepada tahanan musuh. Namun, kami mengajukan syarat agar koridor kemanusiaan dibuka… untuk pengiriman makanan dan obat-obatan… ke seluruh wilayah Jalur Gaza,” tulis Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan ini disampaikan setelah PM Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan dari ICRC untuk mengirim makanan kepada para sandera yang ditahan di Gaza.

    Menurut pejabat Israel, saat ini terdapat 50 sandera yang masih berada di Gaza, dan hanya 20 orang diyakini masih hidup. Sejauh ini, Hamas melarang organisasi kemanusiaan mengakses para sandera, dan keluarga mereka tidak memiliki informasi memadai tentang kondisi mereka

    Jerman kembali kirim bantuan ke Gaza lewat udara

    Di sisi lain, angkatan bersenjata Jerman (Bundeswehr) kembali mengirim bantuan ke Gaza pada Minggu (03/08), setelah melakukannya pada Sabtu (02/08).

    Jerman merupakan salah satu negara dari koalisi yang dipimpin Yordania yang telah melakukan sejumlah misi pengiriman bantuan lewat udara ke Gaza.

    Dua pesawat militer mengirim total 44 palet berisi makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya dengan berat sekitar 19 ton, menurut laporan kantor berita DPA.

    Namun, beberapa organisasi bantuan mengkritik keputusan untuk mengirim bantuan melalui udara karena dinilai membahayakan warga sipil di darat.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa situasi di Gaza yang menyebabkan hampir setengah juta orang menghadapi kelaparan ekstrem, sebenarnya bisa dicegah. WHO mendesak agar bantuan dalam jumlah besar bisa masuk lewat jalur darat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)