Xcloud.id

Negara: Yordania

  • Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyerukan agar Israel menghentikan pengebomannya di Gaza. Seruan itu muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan sandera dan menerima beberapa poin dari rencana perdamaian 20 butir Presiden AS.

    Dukungan untuk langkah Trump telah mengalir dari berbagai pemimpin dunia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memandang perkembangan ini sebagai sinyal positif. “Kesiapan Hamas untuk membebaskan sandera dan terlibat berdasarkan proposal terbaru @POTUS sangat menggembirakan. Momen ini harus dimanfaatkan. Gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan semua sandera sudah di depan mata,” ujarnya, melansir dari Reuters, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut momen ini bersejarah. “Pembebasan semua sandera dan gencatan senjata di Gaza sudah di depan mata! Komitmen Hamas harus segera ditindaklanjuti… Saya ingin berterima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump dan memuji mereka atas komitmen mereka terhadap perdamaian,” kata Macron.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyuarakan hal yang sama. “Para sandera harus dibebaskan. Hamas harus melucuti senjata. Pertempuran harus segera dihentikan. Setelah hampir dua tahun, ini adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian. Jerman akan terus terlibat,” ujarnya.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer

    Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menganggap tanggapan Hamas sebagai “langkah maju yang signifikan.” Ia menambahkan, “Kami sangat mendukung upaya Presiden Trump, yang telah membawa kita lebih dekat kepada perdamaian daripada sebelumnya.”

    Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris menyerukan penghentian kekerasan. “Momen untuk mengakhiri penderitaan manusia yang tidak manusiawi ini harus dimanfaatkan oleh semua orang. Hentikan pengeboman, bebaskan senjata, akhiri kelaparan, dan izinkan gelombang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” ujarnya melalui X.

    Perdana Menteri India Narendra Modi

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, “Kami menyambut kepemimpinan Presiden Trump seiring upaya perdamaian di Gaza mencapai kemajuan yang signifikan. Indikasi pembebasan sandera menandai langkah maju yang signifikan. India akan terus mendukung semua upaya menuju perdamaian yang langgeng dan adil,” tulisnya di X.

    Yordania dan Kanada juga ikut menyambut baik tanggapan positif Hamas terhadap rencana Trump, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyebut langkah ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri perang Gaza.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan negaranya menyambut baik kemajuan rencana Presiden Trump untuk membawa perdamaian ke Gaza. “Bersama mitra kami, Australia akan terus mendukung upaya untuk mengakhiri perang dan berupaya mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan,” tulisnya di X.

    Serta Perdana Menteri Belanda Dick Schoof yang ikut memberikan komentarnya terhadap seruan Trump. “Langkah penting menuju gencatan senjata di Gaza berkat rencana perdamaian Presiden Trump. Kesediaan Hamas untuk membebaskan para sandera dan kesediaannya untuk memasuki negosiasi langsung mengenai rencana perdamaian tersebut merupakan tanda positif. Akhir dari perang mengerikan ini sudah dekat,” ucapnya.

    Jihad Islam Palestina Dukung Hamas

    Tak hanya dukungan dari luar, langkah Hamas juga didukung oleh kelompok sekutunya, Jihad Islam Palestina, yang menegaskan kesepakatan itu mencerminkan posisi bersama faksi-faksi perlawanan Palestina.

    “(Reaksi) Hamas terhadap rencana Trump mencerminkan posisi faksi-faksi perlawanan Palestina, dan Jihad Islam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam konsultasi yang menghasilkan keputusan ini,” tulis kelompok tersebut.

    Sikap itu memunculkan harapan baru di tengah penderitaan berkepanjangan warga Gaza yang telah dua tahun dilanda perang.

    “Ini kabar bahagia, menyelamatkan rakyat, dan syukurlah mereka (Hamas) setuju. Ini sudah cukup, orang-orang baik. Kami lelah, demi Tuhan, kami lelah sekali,” ujar Saoud Qarneyta, warga Gaza.

    Namun demikian, di balik seruan dan dukungan itu, sebagian warga Palestina masih waspada. “Yang penting adalah Netanyahu tidak menyabotase ini, karena sekarang Hamas sudah setuju, Netanyahu akan tidak setuju, seperti biasanya,” kata Jamal Shihada, salah seorang warga lainnya.

    Meski Trump mendesak Israel menghentikan pengeboman, serangan udara tetap berlangsung pada Sabtu pagi. Otoritas Gaza melaporkan enam korban jiwa akibat tembakan Israel, empat di antaranya tewas di Kota Gaza, sementara dua lainnya di Khan Younis.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan “implementasi segera” tahap pertama rencana Trump untuk pembebasan sandera. Media Israel juga melaporkan bahwa militer telah diarahkan mengurangi operasi ofensif di Gaza.

    Trump, yang menampilkan diri sebagai figur kunci perdamaian Timur Tengah, menegaskan, “Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat!” tulisnya di Truth Social.

    Namun di sisi lain, Netanyahu menghadapi tekanan politik besar di dalam negeri. Ia terjepit antara desakan publik dan keluarga sandera untuk segera mengakhiri perang, serta tekanan dari koalisi sayap kanan yang menolak penghentian operasi militer.

    Kampanye militer Israel yang dimulai setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 66.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat. Sementara Israel mencatat masih ada 48 sandera, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sebelumnya, Hamas telah menyatakan menerima sebagian besar poin dalam rencana perdamaian 20 butir yang diajukan Donald Trump, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel. Namun, kelompok itu ingin menegosiasikan beberapa aspek lain, seperti pelucutan senjata dan pemerintahan sementara yang diusulkan Trump bersama mantan PM Inggris Tony Blair.

    Trump menyambut baik tanggapan Hamas dan menilai langkah itu sebagai awal menuju perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah.

    Saat ini banyak hal yang bergantung pada seberapa jauh Trump bersedia untuk memelintir lengan Netanyahu dan memaksanya untuk menyetujui kesepakatan

    Sementara itu, Israel terus membombardir Gaza, dengan fokus utama pada Kota Gaza. Sedikitnya 72 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak fajar pada hari Jumat, menurut sumber-sumber medis.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dilindungi Tentara, Buldoser Israel Bangun Jalan Baru di Tepi Barat

    Dilindungi Tentara, Buldoser Israel Bangun Jalan Baru di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Israel mengerahkan sejumlah buldoser untuk membangun ruas jalanan baru di wilayah Tepi Barat. Pembangunan ini mendapat penjagaan langsung oleh tentara-tentara Israel yang siaga dengan senjata api di dekat buldoser-buldoser tersebut.

    Ashraf Samara, salah satu warga Tepi Barat, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), mengatakan bahwa dirinya melihat sejumlah buldoser di sekitar desa Beit Ur al-Fauqa yang menjadi tempat tinggalnya.

    Dengan dikelilingi oleh para tentara bersenjata, mesin berat yang dikerahkan Israel itu menggali tanah untuk membuat rute baru bagi permukiman Yahudi, membagi wilayah di sekitar desa tersebut dan menciptakan hambatan baru bagi pergerakan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

    “Ini untuk mencegah para penduduk menjangkau dan menggunakan wilayah ini,” kata Samara, yang merupakan anggota dewan desa Beit Ur al-Fauqa.

    Dia mengatakan kepada Reuters bahwa langkah tersebut akan “menjebak desa-desa dan komunitas permukiman” dengan membatasi mereka hanya pada area tempat tinggal mereka.

    Dengan setiap jalanan baru yang memudahkan pergerakan para pemukim Yahudi, warga-warga Palestina di Tepi Barat yang biasanya dilarang menggunakan rute tersebut menghadapi rintangan baru untuk mencapai kota-kota terdekat, tempat kerja mereka, atau lahan pertanian.

    Setelah beberapa negara besar Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, pada September lalu bergabung dengan negara-negara lainnya yang mengakui negara Palestina, permukiman Israel di Tepi Barat berkembang pesat di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu seiring perang Gaza berkecamuk.

    Palestina dan sebagian besar negara di dunia ini menganggap permukiman semacam itu ilegal menurut hukum internasional. Israel menolak hal tersebut.

    Hagit Ofran, salah satu anggota kelompok aktivis Israel, Peace Now, mengatakan bahwa ruas jalanan baru yang dibangun di sekitar Beit Ur al-Fauqa dan wilayah sekitarnya merupakan upaya Israel untuk menguasai lebih banyak tanah Palestina.

    “Mereka melakukannya untuk menetapkan fakta di lapangan. Sebanyak mereka memiliki kemampuan, mereka akan menghabiskan uangnya,” sebutnya, sembari menyebut Israel telah mengalokasikan dana 7 miliar Shekels (Rp 35 triliun) untuk membangun jalan di Tepi Barat sejak serangan Hamas pada Oktober 2023.

    “Yang sedang dilakukan pemerintah sekarang adalah membangun infrastruktur bagi jutaan pemukim yang ingin mereka tarik ke Tepi Barat,” kata Ofran.

    “Tanpa jalan, mereka tidak bisa melakukannya. Jika ada jalan, pada akhirnya, hampir secara alami, para pemukim akan datang,” ucapnya.

    Permukiman Israel, yang semakin luas dan semakin banyak sejak Israel merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967, membentang jauh ke dalam wilayah tersebut, dengan didukung oleh sistem jalan dan infrastruktur lainnya di bawah kendali Tel Aviv.

    Kantor Netanyahu dan militer Israel belum memberikan tanggapan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Tepi Barat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    JAKARTA – Irak menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, membangun kembali wilayah tersebut, serta mencegah pengungsian paksa warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Irak di platform media sosial AS, X, Rabu, 1 Oktober, memuji poin-poin dalam rencana tersebut yang meliputi penghentian perang, pembangunan kembali Jalur Gaza, pencegahan pengungsian paksa warga Palestina, serta menentang aneksasi Tepi Barat.

    Kementerian tersebut menyatakan harapan agar rencana ini dapat membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa pembatasan, sekaligus menghalangi segala upaya pemindahan paksa penduduk.

    Qatar pada Selasa (30/9) menegaskan kelompok Palestina, Hamas, telah menerima rencana yang diajukan Trump melalui mediator pada Senin (29/9) malam dan berjanji akan meninjaunya secara “bertanggung jawab.”

    Para menteri luar negeri dari Türkiye, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan pada Senin yang menyatakan keyakinan mereka atas kemampuan Trump untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

    Pada hari yang sama, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

    Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah wilayah kantong tersebut.

    Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong tersebut tidak layak huni, menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit.

  • BRI Jadi Banking Partner, Halal Indo 2025 Sukses Digelar

    BRI Jadi Banking Partner, Halal Indo 2025 Sukses Digelar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung akselerasi industri halal nasional dengan menjadi banking partner pada ajang Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025 yang digelar pada 25–28 September 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

    Selama 4 hari penyelenggaraan, Halal Indo 2025 mencatatkan jumlah pengunjung sebanyak lebih dari 25 ribu atau berada di atas target 15 ribu yang ditetapkan penyelenggara.

    Pengunjung tersebut bukan hanya berasal dari Indonesia tapi juga berasal dari luar negeri seperti Tiongkok, Finlandia, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Filipina, Turki, Uzbekistan, Afghanistan, Korea Selatan, Albania, India, hingga Yordania. Selain itu, Halal Indo 2025 juga mencatatkan realisasi penjualan sebesar Rp7,7 miliar serta berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar Rp7,2 triliun.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa partisipasi BRI dalam perhelatan berskala internasional ini bukan hanya sekadar dukungan terhadap industri halal, namun juga strategi perseroan untuk memperluas ekosistem transaksi digital di Indonesia.

    “BRI konsisten untuk mendukung penguatan ekosistem halal melalui solusi finansial digital yang inklusif. Kami percaya, industri halal Indonesia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global, dan UMKM merupakan motor penggeraknya. Kehadiran BRI di Halal Indo 2025 adalah bukti nyata komitmen kami dalam menghubungkan UMKM halal ke pasar yang lebih luas sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ujarnya.

  • Jadi Banking Partner, BRI Dukung Halal Indo 2025

    Jadi Banking Partner, BRI Dukung Halal Indo 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap industri halal di Tanah Air. Salah satu realisasinya yakni dengan menjadi banking partner di ajang Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025.

    Adapun Halal Indo 2025 digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 25-28 September 2025.

    Selama 4 hari penyelenggaraan, Halal Indo 2025 mencatatkan jumlah pengunjung sebanyak lebih dari 25 ribu atau berada di atas target 15 ribu yang ditetapkan penyelenggara. Pengunjung tersebut bukan hanya berasal dari Indonesia tapi juga berasal dari luar negeri seperti Tiongkok, Finlandia, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Filipina, Turki, Uzbekistan, Afghanistan, Korea Selatan, Albania, India, hingga Yordania.

    Selain itu, Halal Indo 2025 juga mencatatkan realisasi penjualan sebesar Rp 7,7 miliar serta berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar Rp 7,2 triliun.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa partisipasi BRI dalam perhelatan berskala internasional ini bukan hanya sekadar dukungan terhadap industri halal. Namun juga strategi perseroan untuk memperluas ekosistem transaksi digital di Indonesia.

    “BRI konsisten untuk mendukung penguatan ekosistem halal melalui solusi finansial digital yang inklusif. Kami percaya, industri halal Indonesia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global, dan UMKM merupakan motor penggeraknya. Kehadiran BRI di Halal Indo 2025 adalah bukti nyata komitmen kami dalam menghubungkan UMKM halal ke pasar yang lebih luas sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” kata Dhanny dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

    Selama pameran, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari ‘Perbanyak Transaksi BRImo’ dengan hadiah langsung bagi nasabah, hingga promo cashback hingga 20% di merchant F&B serta cashback 10% di merchant non-F&B menggunakan QRIS BRI.

    Inisiatif ini mendapatkan sambutan positif dari pengunjung karena tidak hanya menghadirkan keuntungan langsung, tetapi juga mendorong perubahan perilaku transaksi menuju cashless society yang lebih aman, praktis, dan efisien.

    “Selain memperkuat literasi digital, BRI juga memanfaatkan momentum Halal Indo 2025 untuk memberdayakan UMKM halal binaan BRI yang telah siap naik kelas. Beberapa UMKM unggulan tampil memamerkan produk-produk berkualitas, antara lain Roka Collection (Tangerang) dengan sofa dan kerajinan rotan, Urban Factor (Depok) dengan produk tas dan fashion pria, Liyan Indonesia (Jakarta) dengan fashion wanita dan batik, Kaula Snack Indonesia (Subang) dengan produk olahan snack halal, serta Ria Jewellery (Jakarta Timur) dengan perhiasan dan aksesoris halal lifestyle,” tuturnya.

    UMKM binaan tersebut tidak hanya memperoleh akses permodalan melalui KUR dan pembiayaan komersial BRI, tetapi juga telah terintegrasi dengan layanan digital perbankan seperti BRImo, QRIS, dan berbagai fasilitas transaksi lainnya. Dengan dukungan ini, BRI memastikan UMKM halal mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

    Apresiasi terhadap BRI juga datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Eko S.A. Cahyanto yang menyampaikan rasa bangga atas kesuksesan Halal Indo 2025. Menurutnya, capaian transaksi hingga Rp 77 miliar dan jumlah pengunjung yang menembus 25.000 orang merupakan bukti nyata besarnya potensi industri halal di Indonesia.

    “Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, para sponsor, peserta, pengunjung, dan seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Halal Indo 2025,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Trump Ajukan 20 Poin Rencana Damai di Gaza, Apa Saja?

    Trump Ajukan 20 Poin Rencana Damai di Gaza, Apa Saja?

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump mengajukan proposal berisi 20 poin yang disebutnya dapat segera menghentikan serangan Israel di Gaza. Apa saja butir-butir lengkapnya?

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menerima proposal tersebut, sementara pejabat Hamas Mahmoud Mardawi mengaku belum menerima salinan proposal tersebut.

    Poin-poin yang diajukan Pemerintah Amerika Serikat dalam proposal tersebut, antara lain, mewajibkan seluruh sandera baik yang ditahan Israel maupun di Gaza harus dibebaskan dalam kurun 72 jam. Mereka harus dikembalikan dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dunia.

    Adapula ketentuan soal Jalur Gaza yang sementara harus dipimpin oleh pemerintahan teknokrat Palestina tanpa keterlibatan Hamas.

    Di sisi lain, Israel juga tidak diperbolehkan mencaplok Gaza.

    Apa saja 20 butir-butir perdamaian yang diajukan Trump?Gaza akan jadi zona bebas teror yang aman bagi tetangganya.Gaza akan dibangun kembali untuk kesejahteraan rakyatnya.Jika kedua pihak bersepakat, perang langsung berhenti. Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk persiapan pembebasan sandera. Semua operasi militer dihentikan dan garis pertempuran dibekukan sampai penarikan penuh.Dalam 72 jam setelah Israel menerima perjanjian, semua sandera dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia harus dikembalikan.Setelah sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup, termasuk 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023 termasuk perempuan dan anak. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan 15 jasad warga Gaza.Anggota Hamas yang berkomitmen hidup damai berdampingan serta bersedia melucuti senjata akan diberi amnesti. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza harus diberi jalan aman ke negara lain.Setelah perjanjian diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Gaza, seperti infrastruktur (air, listrik, limbah), rehabilitasi rumah sakit serta toko roti, dan beragam peralatan untuk membersihkan puing serta pembukaan jalan.Distribusi bantuan ke Gaza diberikan melalui PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional netral tanpa intervensi kedua pihak. Pembukaan jalur perlintasan Rafah untuk kedua arah mengacu pada mekanisme perjanjian 19 Januari 2025.Gaza sementara akan dipimpin oleh pemerintahan transisi teknokrat Palestina yang apolitis, bertugas mengelola layanan publik dan pemerintahan sehari-hari. Komite ini berisi warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, diawasi oleh badan transisi internasional baru bernama “Dewan Perdamaian,” yang dipimpin Donald Trump bersama tokoh lain, termasuk mantan PM Tony Blair. Badan ini akan mengatur kerangka kerja dan pendanaan pembangunan Gaza sampai Otoritas Palestina selesai menjalankan reformasi dan siap mengambil alih. Dewan ini juga akan menerapkan standar internasional terbaik agar Gaza dikelola modern, efisien, dan menarik bagi investasi.Rencana ekonomi dibuat panel ahli yang pernah bangun kota modern di Timur Tengah. Tujuannya: menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan harapan baru.Pembentukan zona ekonomi khusus dengan tarif dan akses istimewa dari negara peserta.Tidak boleh seorang pun yang dipaksa meninggalkan Gaza. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza, dapat pergi dan kembali secara bebas. Pemerintah akan dorong rakyat tetap tinggal untuk membangun Gaza baru.Hamas dan faksi lain tidak boleh ikut memerintah Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua infrastruktur militer (terowongan, pabrik senjata) akan dihancurkan dan tidak akan dibangun ulang. Ada program pelucutan senjata dengan pemantau independen dan skema reintegrasi. Gaza Baru fokus pada ekonomi dan hidup damai.Mitra regional akan menjamin Hamas dan faksi lain untuk patuh terhadap kesepakatan, agar Gaza yang baru tidak mengancam daerah tetangga atau warganya.Amerika Serikat, Arab, dan mitra internasional akan membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk segera dikerahkan. ISF akan melatih polisi Palestina di Gaza, berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir, mencegah masuknya senjata, dan mengamankan perbatasan sambil memastikan arus barang lancar.Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Israel Defence Forces (IDF) akan mundur bertahap seiring ISF mengambil alih keamanan. IDF menyerahkan wilayah ke ISF sampai penarikan total, kecuali perimeter keamanan sementara.Jika Hamas menolak atau menunda, program bantuan akan tetap dijalankan di area bebas teror yang diserahkan IDF ke ISF.Dialog antaragama akan dibentuk untuk mendorong toleransi dan hidup damai serta berdampingan, dengan tujuan mengubah cara pandang Palestina dan Israel melalui penekanan pada manfaat perdamaian.Sembari Gaza dibangun kembali dan reformasi Otoritas Palestina dilanjutkan, situasi harus ditempatkan dalam jalur menuju penentuan nasib sendiri dan berdirinya negara Palestina, yang merupakan aspirasi rakyat Palestina.Amerika Serikat akan memfasilitasi dialog Israel Palestina untuk mencapai kesepakatan politik menuju hidup damai dan sejahtera secara berdampingan.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta –

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Jakarta –

    Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

    “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

    Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

    Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

    Menuju pembentukan negara Palestina

    Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

    “Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

    Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

    Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Asal-usul rencana 21 poin Trump

    Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

    Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

    Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

    Respons Hamas dan Israel

    Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

    Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

    Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

    Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

    Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    (ita/ita)

  • Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

    Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

    Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

    “Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

    Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

    Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

    Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)