Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • Bangun Ekosistem EV Komprehensif, VinFast Teken MoU dengan Lima Mitra Besar

    Bangun Ekosistem EV Komprehensif, VinFast Teken MoU dengan Lima Mitra Besar

    JAKARTA – VinFast terus berupaya untuk membangun ekosistem layanan purnajual yang modern, komprehensif, dan terstandarisasi bagi kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu yang dilakukan yaitu menggandeng berbagai perusahaan untuk menjalin kolaborasi.

    Kali ini merek asal Vietnam itu, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan lima perusahaan besar, yaitu Goodyear Indonesia, Dunlop, Denso Sales Indonesia, CARfix, dan Scuto Paint. Selain memperkuat pengalaman pelanggan, kemitraan ini juga mendukung misi perusahaan dalam mendorong mobilitas berkelanjutan di tanah air.

    CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, menyatakan bahwa kemitraan dengan lima perusahaan terkemuka tersebut merupakan bagian dari strategi besar VinFast untuk meningkatkan kualitas layanan purnajual serta membangun fondasi ekosistem EV yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    “VinFast sendiri diketahui telah memiliki jaringan layanan di berbagai kota utama seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, yang dikenal dengan garansi unggulan, standar layanan cepat, dan program jaminan nilai residu,” katanya, dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat, 28 November.

    Dalam kerja sama dengan Goodyear Indonesia, Goodyear akan menjadi pemasok ban untuk seluruh kendaraan listrik VinFast sekaligus menyediakan program perawatan dan inspeksi rutin melalui jaringan pusat layanan Autocare yang tersebar luas di Indonesia. Hal ini akan memperluas jangkauan layanan VinFast dan memastikan performa kendaraan tetap optimal.

    Di sisi lain, kolaborasi dengan Dunlop akan melahirkan pusat layanan multifungsi, di mana Bengkel Dunlop terpilih akan disertifikasi sebagai Bengkel Layanan VinFast Resmi yang menyediakan layanan lengkap, mulai dari perawatan kendaraan listrik, pembaruan perangkat lunak, hingga instalasi dan perawatan stasiun pengisian daya.

    Kerja sama dengan Denso Sales Indonesia juga tak kalah penting. Melalui MoU ini, Denso akan menyediakan layanan perbaikan serta perawatan kendaraan sesuai standar internasional. Selain itu, Denso akan mendukung pelatihan teknisi dan transfer teknologi guna memastikan kualitas layanan tetap konsisten di seluruh jaringan bengkel resminya.

    “Kerja sama ini semakin menegaskan komitmen VinFast dalam menghadirkan solusi mobilitas hijau yang dapat diandalkan bagi konsumen Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” tambahnya.

    Sementara itu, CARfix dan Scuto Paint akan memperkuat ekosistem layanan dari sisi perawatan umum dan perlindungan bodi kendaraan.

  • Ironi Industri Kelapa RI: Banjir Ekspor ke China, Pasar Domestik Merana

    Ironi Industri Kelapa RI: Banjir Ekspor ke China, Pasar Domestik Merana

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyebut ekspor kelapa bulat dan kopra Indonesia meningkat tajam ke China, yang membuat industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku.

    Imbasnya, banyak pabrik hanya beroperasi di kapasitas minim dan sebagian harus melakukan pemutusan hubungan karyawan (PHK).

    Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menyebut tren ekspor kelapa bulat dan kopra selama 2–3 tahun terakhir meningkat signifikan.

    “Tren ekspor kelapa khususnya kelapa bulat dan kopra menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai maupun kuantitasnya karena ada kenaikan permintaan global di tengah supply terbatas,” kata Eliza, Jumat (28/11/2025).

    Eliza mengungkap, lonjakan ekspor kelapa ini lebih banyak dipicu kenaikan harga internasional daripada peningkatan produksi domestik.

    “Karena harga ekspor lebih menarik, banyak yang memilih ekspor ketimbang pemenuhan dalam negeri. Makanya harga di dalam negeri melonjak,” ungkapnya.

    Core mencatat, pada 2024, volume ekspor kelapa bulat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2023. Permintaan terbesar berasal dari China, terutama untuk kelapa butiran (whole coconut) dan kelapa muda, yang dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman seperti coconut water dan olahan kelapa lainnya.

    Kondisi ini, sambung dia, mendorong produsen China mengalihkan sebagian kebutuhan bahan baku dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.

    Alhasil, Indonesia menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga dengan tujuan ekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting saja kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ujarnya.

    Hal yang sama juga terjadi di Vietnam yang mengalami kenaikan harga kelapa domestik imbas peningkatan permintaan global. Di sisi lain, pasokan menurun akibat perubahan cuaca.

    Lebih lanjut, Eliza menuturkan sulitnya mendapatkan bahan baku kelapa ini membuat kapasitas produksi industri domestik tidak berjalan secara optimal.

    Dia menyebut beberapa perusahaan harus melakukan PHK, sementara sebagian industri hanya beroperasi di sekitar 33% dari kapasitas totalnya.

    “Industri kesulitan bahan baku, kapasitas idle-nya masih besar. Beberapa pabrik bahkan harus PHK pekerjanya,” ujarnya.

    Eliza mengungkap keterbatasan pasokan juga disebabkan oleh produksi di tingkat petani skala kecil. Sebab, mayoritas kebun kelapa dikelola secara tradisional dengan teknik konvensional, minim pupuk, dan terbatas teknologi.

    Dia menuturkan, sebagian besar petani belum menerapkan Good Agricultural Practice (GAP), sehingga produktivitas tetap stagnan. Di samping itu, lanjutnya, cuaca ekstrim seperti El Nino juga berpotensi menurunkan hasil panen.

    Untuk itu, Eliza menilai perlu adanya disinsentif bagi eksportir kelapa bulat dengan meningkatkan bea keluar agar mendorong penjualan ke industri dalam negeri, menjaga kontinuitas bahan baku, dan menambah pendapatan negara.

    “Jika tidak segera diterapkan kebijakan yang seperti itu, maka sampai kapanpun hilirisasi di dalam negeri akan menjadi angan-angan,” imbuhnya.

    Terlebih, kata dia, hilirisasi kelapa di Indonesia juga masih terbatas. Hal ini terbukti dari Indonesia yang masih mengekspor dalam bentuk kelapa bulat. “Atau jika diolah pun baru diparut atau dikeringkan, belum banyak mengekspor produk turunan lain,” lanjutnya.

    Pada 2024, Core mencatat Filipina mengekspor 986.000 ton minyak kelapa mentah, sementara Indonesia hanya 333.000 ton.

    Di sisi lain, Untuk produk turunan seperti kopra, Malaysia menempati posisi teratas, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-7, meski banyak mengimpor kelapa dari Indonesia.

    Lebih lanjut, dia memaparkan permasalahan lain adalah ketiadaan data valid terkait produksi dan kebutuhan kelapa domestik.

    Menurutnya, lebih dari 90% kelapa ditanam petani skala kecil, sehingga sulit mengetahui potensi produksi per wilayah, kebutuhan industri, dan sisa untuk ekspor.

    Imbasnya, ketika harga ekspor tinggi, produsen lebih terdorong mengekspor ketimbang memasok industri domestik.

    Selain itu, sambung dia, produktivitas kelapa juga relatif stagnan dan belum mencapai titik optimal lantaran komoditas ini mayoritas dikelola petani skala kecil.

    “Belum banyak perusahaan perkebunan kelapa, sehingga kelapa ini ditanam dan dikelola secara tradisional sebagai tanaman liar numbuh dengan sendirinya. Tidak seperti perkebunan kelapa sawit yang memang lahannya disediakan khusus untuk kelapa,” pungkasnya.

  • Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bagian barat, mulai dari Aceh hingga Sumatera Utara, mengalami banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis “SENYAR” atau disebut anomali.

    Siklon Tropis “SENYAR”, yang sebelumnya dikenal sebagai Bibit Siklon 95B, terbentuk di Selat Malaka pada 21 November 2025 Pukul 01.00 WIB dan langsung memengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah sekitarnya. Dampaknya terasa kuat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang mengalami hujan lebat dalam waktu berurutan.

    BMKG mencatat bahwa pada periode 25–27 November 2025 beberapa daerah di kawasan tersebut diguyur hujan ekstrem. Aceh Utara, Medan, Tapanuli Tengah, dan Padang Pariaman mencatat curah hujan harian yang berada di kategori ekstrem.

    Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang terjadi bersamaan dengan terbentuknya Siklon SENYAR turut memperkuat hujan yang terjadi. Fenomena atmosfer ini menambah suplai kelembapan dan memperbesar peluang terbentuknya awan hujan tebal.

    Selain SENYAR, Siklon Tropis “KOTO” yang terbentuk di Laut Filipina memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca Indonesia. Sistem ini meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan menyebabkan gelombang tinggi di utara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara.

    Diprediksi bahwa kombinasi fenomena atmosfer global, regional, dan lokal masih akan memengaruhi cuaca Indonesia hingga sepekan mendatang. Kondisi ini membuat potensi hujan lebat tetap tinggi di berbagai wilayah.

    Pada skala global, indeks Dipole Mode (DMI) bernilai -0.6 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan pembentukan awan hujan di bagian barat Indonesia. Bersamaan dengan itu, kondisi La-Nina lemah juga turut meningkatkan peluang hujan di kawasan timur Indonesia.

    Penguatan Monsun Asia yang terdeteksi melalui nilai West North Pacific Monsoon Index (WNPMI) memperbesar pasokan uap air dari Samudra Hindia. Aliran angin baratan yang dominan membantu memicu pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah Tanah Air.

    Fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO) diperkirakan berada pada fase 6 dan aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Kombinasi MJO, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Rossby Ekuator juga memperkuat potensi hujan di Selat Malaka, Samudera Hindia barat Aceh, serta Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur.

    Siklon Tropis “KOTO” yang berada di Laut Cina Selatan bagian timur Vietnam diprediksi bergerak stabil ke arah barat daya. Sistem ini tetap memberi dampak tidak langsung berupa hujan lebat di Kepulauan Riau dan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan sekitar Kalimantan dan Kepulauan Natuna.

    Selain itu, Ex-Siklon Tropis “SENYAR” diperkirakan bergerak melemah di daratan Malaysia dalam dua hari ke depan. Meski melemah, dalam 24 jam mendatang sistem ini masih berpotensi memicu hujan sedang hingga ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau.

    Prediksi Cuaca di Indonesia

    Prediksi pada periode 28–30 November 2025, cuaca di Indonesia secara umum didominasi oleh hujan ringan hingga ekstrem. Sejumlah wilayah juga diperkirakan mengalami peningkatan hujan intensitas sedang, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di berbagai wilayah. BMKG menetapkan tingkat peringatan dini untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang lebih ekstrem.

    Kategori Siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Sementara kategori Awas ditetapkan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tambahan potensi angin kencang di Kepulauan Riau.

    Memasuki periode 29 November–03 Desember 2025, Indonesia masih berada dalam dominasi hujan ringan hingga lebat. Peningkatan hujan intensitas sedang juga berpotensi muncul di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Pada periode ini, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang tetap berpeluang terjadi di beberapa daerah. BMKG menetapkan status Siaga untuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan, tanpa adanya catatan wilayah angin kencang tambahan. (Angel Rinella)

  • Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Jakarta –

    Pada tahun 1982 Malaysia bagian barat, Malaysia Semenanjung, memajukan waktu 30 menit untuk menyelaraskan zona waktunya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan.

    Perubahan tersebut, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri saat itu, Mahathir Mohamad, dipresentasikan sebagai langkah pembangunan dan modernisasi yang akan menyatukan seluruh negara dalam satu waktu yang sama.

    Meskipun demikian, tidak terelakkan matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Malaysia Semenanjung, kira-kira satu jam lebih lambat dibandingkan Malaysia Timur.

    Beberapa orang tua mengeluhkan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Mengingat hanya 30 menit dari waktu terbitnya matahari hingga sekolah dimulai yakni pukul 7:30.

    Hal ini juga berarti matahari terbenam relatif lebih awal, sehingga banyak warga Malaysia masih bekerja atau sedang bepergian ketika hari sudah gelap dan cenderung menyantap makan malam lebih terlambat.

    Perdebatan puluhan tahun silam yang kembali tersulut

    Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, sedang mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu. Saat sedang lari pagi ia pun memposting di kanal sosial mediånya soal nikmatnya berolahraga lebih awal.

    Apa yang seharusnya menjadi unggahan ceria tentang gaya hidup sehat justru menyalakan kembali bara perdebatan puluhan tahun.

    Banyak pengguna media sosial menyerukan pemerintah untuk memundurkan jam satu jam di Malaysia Semenanjung, tempat di mana sebagian besar penduduk negara itu tinggal.

    “Saya baru-baru ini berada di Manila (ibu kota Filipina) untuk perjalanan bisnis, dan menyenangkan rasanya mendapatkan beberapa jam sinar matahari sebelum masuk kantor,” kata Mohd Rahman, yang bekerja di sebuah bank besar di Kuala Lumpur, kepada DW.

    Siti Abdullah, seorang ibu dengan dua anak di Georgetown, Malaysia barat laut, mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ilmunya, tetapi “banyak orang di sini merasa perubahan zona waktu akan baik bagi kesehatan. Itu pasti akan membantu urusan antar-jemput sekolah.”

    Beberapa ahli medis yang diwawancarai DW mengatakan hanya sedikit bukti ilmiah yang secara kuat mendukung klaim tersebut, meskipun topik ini jelas telah menjadi bahan perbincangan nasional.

    Isu ini bahkan dibahas di parlemen tahun lalu. Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri saat itu, Liew Chin Tong, berkomentar bahwa perubahan zona waktu akan memiliki “dampak signifikan terhadap ekonomi” dan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan perubahan tersebut.

    Sejarah pergeseran waktu

    Baik Singapura maupun Malaysia dipaksa beralih ke GMT+9 selama Perang Dunia II atas perintah penjajah Jepang, yang ingin wilayah tersebut mengikuti waktu Tokyo.

    Setelah perang, Malaysia Semenanjung mengadopsi UTC+7:30, titik tengah antara waktu sebelumnya dan waktu perang, sebelum kembali bergerak ke GMT+8 pada 1 Januari 1982.

    Ini membuat Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, dalam posisi yang tidak biasa. Kota ini berada pada garis bujur yang mirip dengan Bangkok (Thailand) dan Jakarta (Indonesia), namun beroperasi satu jam lebih cepat dari kedua kota itu. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur berbagi zona waktu dengan Manila, ibu kota Filipina, yang terletak sekitar 2.500 kilometer ke arah timur.

    Singapura, di ujung selatan Malaysia Semenanjung, mengikuti langkah Kuala Lumpur pada 1982 dan juga beralih ke GMT+8 untuk “menghindari ketidaknyamanan bagi pebisnis dan pelancong,” menurut pemerintah saat itu.

    Menurut beberapa kritikus, kurangnya sinar matahari pagi dan matahari terbenam yang terlalu awal mengganggu ritme sirkadian warga Malaysia, yaitu siklus 24 jam dari perubahan fisik, mental dan perilaku yang diatur oleh cahaya dan kegelapan.

    Namun, para ahli skeptis.

    Mahadir Ahmad, dosen senior dan psikolog klinis di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada DW bahwa ia tidak yakin perbedaan satu jam signifikan menyebabkan masalah kesehatan yang besar, sambil mencatat bahwa tidak ada bukti kuat dari studi regional yang mendukung klaim tersebut.

    “Yang lebih penting adalah menjaga proses internal yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian) dan selama rutinitas tidur kita tidak menekan produksi melatonin, kita bisa tidur dan bangun berdasarkan siklus siang dan malam,” jelasnya.

    “Bukti yang ada menunjukkan bahwa kurang tidur dan ketidaksesuaian ritme sirkadian dapat menyebabkan gangguan kognitif dan suasana hati,” tambahnya.

    Nurul Aqilah Hasan Ashaari, ahli diet klinis, menekankan bahwa beberapa negara Asia Tenggara lain yang mengikuti zona waktu ‘yang benar’ memiliki indikator kesehatan yang lebih buruk daripada Malaysia, dan bahwa perilaku sosial seperti pola makan, olahraga, serta jam kerja jauh lebih penting dibanding waktu pasti matahari terbit atau terbenam.

    Untuk saat ini, para ilmuwan mengatakan, tantangan kesehatan Malaysia tampaknya lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada posisi negara tersebut pada peta zona waktu dunia.

    ASEAN punya zona waktu yang sama?

    Secara paralel, ada pula seruan keras agar Malaysia tetap berada di GMT+8 namun seluruh Asia Tenggara mengikutinya, meskipun untuk alasan ekonomi, bukan kesehatan.

    Pada Januari, Abdul Wahid Omar, pemimpin bursa saham Malaysia berpendapat bahwa seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebaiknya mengadopsi zona waktu bersama, yang menurutnya GMT+8.

    Hal ini akan “lebih mengintegrasikan ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat” dan menyelaraskan kawasan dengan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, katanya dalam sebuah forum bisnis awal tahun ini.

    Singapura, yang juga berada di GMT+8, secara terbuka mendukung gagasan tersebut. Ide ini pertama kali muncul dari perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, pada 1995, muncul kembali pada 2006, dan pada 2015, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN.

    Mengadopsi satu zona waktu akan membutuhkan perubahan besar. Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam harus berpindah dari GMT+7, meskipun Bangkok dan Hanoi pernah menyinggung ide tersebut.

    Myanmar, yang saat ini berada di GMT+6:30, harus memajukan jamnya satu setengah jam.

    Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar. Kepulauan luas ini membentang di tiga zona waktu GMT+7, GMT+8 dan GMT+9. Pulau Jawa, di mana ibukota dan sebagian besar kota besar lainnya berada, menggunakan GMT+7.

    Diskusi mengenai penyatuan seluruh negara dalam satu zona waktu GMT+8 sudah berlangsung sejak 2012, namun proposal itu berulang kali ditunda dan tak pernah diterapkan.

    Saat ini, Asia Tenggara rata-rata terbagi antara GMT+7 dan GMT+8.

    Apakah kesenangan seorang menteri menikmati lari pagi cukup untuk mengubah jam kawasan ini? Sejauh ini masih belum ada jawaban yang pasti.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Merek China Ada Banyak, tapi Belum Bisa Dongkrak Penjualan Mobil di Indonesia

    Merek China Ada Banyak, tapi Belum Bisa Dongkrak Penjualan Mobil di Indonesia

    Jakarta –

    Industri otomotif Indonesia kedatangan banyak pemain baru. Merek asal China hingga Vietnam kini mulai meramaikan industri otomotif Tanah Air. Namun, di tengah banyaknya pemain baru itu, penjualan mobil bukannya bertambah, justru malah turun.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Dengan penurunan penjualan itu, Indonesia hampir disalip Malaysia dalam perebutan gelar raja otomotif ASEAN. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan, Total Industry Volume (TIV) atau registrasi mobil baru sepanjang Januari sampai Oktober 2025 tercatat sebanyak 655.328 unit. Penjualan mobil di Malaysia tersebut turun 2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat otomotif yang juga akademisi ITB Yannes Pasaribu mengatakan ada beberapa alasan mengapa merek baru yang berdatangan itu tidak mampu mendongkrak penjualan mobil di Indonesia. Alasan utamanya adalah karena daya beli masyarakat yang melemah.

    “Daya beli middle class dan middle-low melemah sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya, banyak kelas menengah yang dulu relatif nyaman sekarang masuk status rentan: cicilan rumah, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari menggerus ruang untuk cicilan mobil baru. Jadi, meskipun pilihan model makin banyak, jumlah orang yang benar-benar siap mencicil justru menyempit,” kata Yannes kepada detikOto, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Yannes, pendatang baru dari China menawarkan mobil dengan harga yang sangat kompetitif. Bahkan mereka mengisi segmen harga mobil Rp 150-250 jutaan.

    “Merek China yang terkenal dengan production cost-nya yang sangat kompetitif bermain agresif. Mereka masuk lewat MPV kecil, kendaraan niaga ringan, sampai city EV yang harganya sudah beririsan dengan LCGC Jepang. Secara teori, ini mestinya bisa mendongkrak volume karena value for money mereka kuat, sehingga banyak menggeser pangsa dari pemain lama dan dari pasar mobil bekas, bukan menambah kue total secara signifikan ya. Tetapi, secara umum, analisis saya menunjukkan bahwa kehadiran brand-brand China ini terbukti menjadi bantalan di pasar yang lagi lemas daya belinya, dan mampu membuat penurunan sales sedikit tertahan,” sebut Yannes.

    (rgr/dry)

  • 5 Tahun IA-CEPA, Nilai Perdagangan Indonesia Australia Naik hampir 3 Kali Lipat

    5 Tahun IA-CEPA, Nilai Perdagangan Indonesia Australia Naik hampir 3 Kali Lipat

    Bisnis.com, SYDNEY —Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Australia tercatat mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam 5 tahun terakhir atau selama implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sejak 5 Juli 2020. 

    Austrade mencatat perdagangan dua arah antara Indonesia dengan Australia meningkat dari 12,91 miliar dolar Australia pada 2020 menjadi 35,38 miliar dolar Australia pada 2024. Artinya, nilai perdagangan Indonesia-Australia melonjak 174,05% dalam periode 2020—2024. 

    Dengan capaian tersebut, Indonesia menjadi mitra dagang dua arah terbesar ke-9 bagi Australia berdasarkan nilai perdagangan 16,13 miliar dolar Australia pada 2024.

    Sementara itu, Atase Perdagangan RI di Canberra mencatat nilai ekspor Indonesia ke Australia pada 2024 mencapai US$5,59 miliar dan ekspor Australia ke Indonesia US$7,88 miliar. Dengan demikian, Australia surplus dagang dengan Indonesia sebesar US$2,29 miliar. 

    Lebih terperinci, komoditas utama ekspor Indonesia ke Australia a.l. besi, baja, mesin, peralatan kelistrikan, migas, pupuk, produk kayu, hingga produk kimia. 

    Paul Grimes, CEO Austrade, menyampaikan Australia dan Indonesia telah memiliki momentum untuk mendorong keterkaitan ekonomi kedua negara. 

    “Jadi, kita ingin memanfaatkan momentum itu selagi ada, tetapi juga menyadari bahwa ini adalah kemitraan jangka panjang. Kita perlu memiliki strategi yang benar-benar berkelanjutan dari waktu ke waktu,” kata Grimes kepada delegasi media asal Indonesia di kantornya di Sydney, Australia, baru-baru ini. 

    Dalam hal perdagangan, Grimes menyampaikan Austrade berfokus pada upaya memperluas dan memperbesar ekspor Australia ke seluruh dunia. Austrade memiliki staf di lebih dari 60 kantor internasional, dengan fokus pada Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Asia Selatan, Pasifik, Amerika Utara, hingga Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. 

    “Namun bagi kami, prioritas yang sangat, sangat tinggi tentu saja adalah Asia Tenggara,” imbuhnya. 

    Austrade, kata Grimes, berfokus pada fasilitasi, koneksi, dan mendorong perdagangan dan investasi ke seluruh dunia sebagai agensi yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.

    “Kami memiliki peran penting dalam bekerja secara erat dengan DFAT untuk memastikan adanya keterhubungan yang kuat antara apa yang dilihat dunia usaha, apa yang dipahami dunia usaha, apa yang dibutuhkan dunia usaha, dan bagaimana hal tersebut kemudian turut membentuk kebijakan.”

    CEO Austrade Paul Grimes./Jibi_Ana Noviani

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Matt Thistlethwaite MP menyampaikan sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Australia akan selalu saling bergantung satu sama lain dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

    “Jadi, perdagangan dan investasi dua arah antara Indonesia dan Australia kami percaya akan terus berkembang. Dan itulah inti dari CEPA,” ujarnya.

    Thistlethwaite menambahkan kerja sama untuk memperkuat kemitraan akan terus diupayakan tetapi tetap merujuk pada kepentingan nasional kedua negara.

    Khusus untuk perdagangan antara Indonesia dengan negara bagian Victoria, Australia, Konsulat Jenderal RI di Melbourne mencatat terjadi kenaikan perdagangan dua arah dari 2,09 miliar dolar Australia pada 2020 menjadi 3,45 miliar dolar Australia pada 2024. 

    Konsul Jenderal RI di Melbourne Yohannes Jatmiko Heru Prasetyo mengatakan secara tren perdagangan, neraca dagang Indonesia terhadap Victoria positif tetapi terdapat penurunan surplus dari 757,79 juta dolar Australia pada 2023 menjadi 240,14 juta dolar Australia pada 2024. 

    “Hal ini diakibatkan oleh peningkatan impor Indonesia, terutama gandum, produk hewani, dan buah-buahan,” tuturnya dalam dokumen yang disampaikan kepada delegasi media asal Indonesia saat berkunjung ke KJRI Melbourne, Victoria, Australia, baru-baru ini. 

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Victoria untuk komoditas susu, krim, whey, dan yogurt melonjak 52,19% year-on-year (YoY) menjadi 197,52 juta dolar Australia dan produk daging sapi meningkat 32,2% YoY menjadi 233,37 juta dolar Australia. 

    Yohannes menyampaikan Australia Bureau of Statistics mencatat ekspor Indonesia ke Victoria pada Januari—September 2025 teridentifikasi mencakup sejumlah komoditas bernilai tambah. Beberapa di antaranya ialah ikan tuna olahan 37,65 juta dolar Australia dan produk olahan kayu 22,89 juta dolar Australia. 

    “Beberapa produk potensial ekspor Indonesia ke Victoria yang dapat ditingkatkan antara lain kendaraan bermotor dan komponen spareparts kendaraan, pupuk urea, pakaian jadi, furnitur, hingga alas kaki,” paparnya.

    Dia menambahkan ekspor Indonesia ke Australia bersaing dengan Vietnam untuk alas kaki dan perlengkapan alas kaki. Selain itu, produk Indonesia juga bersaing dengan Singapura dan Malaysia untuk bahan bakar mineral misa—seperti batu bara dan minyak bumi.

    Indonesia juga harus bersaing dengan Singapura untuk produk olahan kakao dan olahan kelapa sawit, serta Thailand untuk produk suku cadang kendaraan bermotor dan produk olahan karet untuk masuk ke Australia. 

  • VinFast Indonesia Gandeng Mitra Lokal buat Perawatan Bodi dan Cat

    VinFast Indonesia Gandeng Mitra Lokal buat Perawatan Bodi dan Cat

    Jakarta –

    VinFast Indonesia terus berkomitmen menggandeng mitra lokal untuk kerja sama. Terbaru, produsen mobil listrik asal Vietnam ini menunjuk Scuto Paint sebagai bengkel body & paint rekanan resmi Vinfast di Indonesia. Kemitraan ini akan menangani layanan perbaikan bodi dan pengecatan seluruh jajaran kendaraan VinFast.

    Kerja sama strategis ini menempatkan Scuto Paint bertanggung jawab memberikan layanan body repair, repainting, panel repair, serta refinishing berstandar pabrikan (OEM), khususnya untuk model-model kendaraan listrik yang menjadi fokus utama VinFast di pasar Indonesia.

    “Penunjukan Scuto Paint oleh VinFast adalah bukti nyata kepercayaan merek otomotif global terhadap standar kualitas dan fasilitas kami. Kami siap memberi layanan terbaik yang menjamin setiap unit VinFast mendapatkan perbaikan dan pengecatan sesuai standar pabrikan global,” ujar Sugiarto Ongko, CEO & Founder Scuto Group, dalam acara Workshop Partner Signing Ceremony pada ajang GJAW 2025 di ICE-BSD City, Tangerang (22/11).

    VinFast Indonesia gandeng Scuto Group untuk perawatan bodi dan cat Foto: Istimewa

    VinFast memilih Scuto Paint karena dinilai memiliki fasilitas teknisi yang lengkap dan memenuhi kriteria manufaktur otomotif, mulai dari ruang oven cat, peralatan dan mesin standar OEM, hingga Cat OEM yang berstandarisasi pabrikan, serta alat dan teknisi kalibrasi warna yang akurat setara pabrik.

    Kariyanto Hardjosoemanto, Chief Executive Officer PT VinFast Trading Indonesia, menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan purnajual mereka.

    “Dengan fasilitas Scuto Paint yang sudah memenuhi standar industri, kami yakin pengguna VinFast dapat merasakan kualitas perbaikan kendaraan yang konsisten dan juga terpercaya. Kemitraan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan VinFast di pasar Indonesia,” jelas Kariyanto.

    Jaringan dan Kapabilitas EV

    Saat ini, Scuto Paint mengoperasikan 13 outlet Body & Paint di kota-kota besar, mencakup area Jakarta (Selatan, Timur, Barat), Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bekasi, Bandung, Manado, dan Palembang. Seluruh fasilitas ini telah siap menangani unit VinFast.

    “Kerja sama dengan VinFast memperkuat posisi kami sebagai pemimpin layanan body & paint berstandar OEM. Ini adalah langkah strategis buat memperluas kapabilitas kami, khususnya dalam penanganan teknologi kendaraan listrik yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus,” kata Raymundus Arief, Chief Strategy Officer Scuto Group.

    Sebagai bagian dari komitmen layanan, teknisi Scuto Paint telah dibekali sertifikasi dan pelatihan khusus untuk menangani struktur kendaraan listrik (EV). Dan Mengingat Scuto Paint merupakan bagian dari Scuto Group yang telah dikenal luas di bidang salon mobil dan nano ceramic coating, maka Scuto Paint memberikan garansi cat belang selama 6 bulan untuk setiap pekerjaan pengecatan.

    (lua/rgr)

  • Gawat! Malaysia Nyaris Rebut Gelar Raja Otomotif ASEAN dari Indonesia

    Gawat! Malaysia Nyaris Rebut Gelar Raja Otomotif ASEAN dari Indonesia

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai raja otomotif di Asia Tenggara karena penjualan mobilnya paling banyak, kini dibayang-bayangi oleh Malaysia yang nyaris menyalip penjualan mobil Indonesia.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari-Oktober 2025 hanya tercatat sebanyak 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

    Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Dengan penurunan penjualan itu, Indonesia hampir disalip Malaysia dalam perebutan gelar raja otomotif ASEAN.

    Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan, Total Industry Volume (TIV) atau registrasi kendaraan baru sepanjang Januari sampai Oktober 2025 tercatat sebanyak 655.328 unit. Penjualan mobil di Malaysia tersebut turun 2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Angka registrasi kendaraan baru di Malaysia yang mencapai 650 ribu unit itu nyaris menyalip retail sales di Indonesia yang sebanyak 660 ribu unit.

    Jika dibandingkan, penurunan penjualan kendaraan di Indonesia jauh lebih dalam ketimbang di Malaysia. Penjualan mobil di Indonesia pada 10 bulan pertama tahun 2025 turun 10,6 persen. Sedangkan Malaysia penurunannya hanya 2 persen.

    Dampak Malaysia Salip Penjualan Mobil Indonesia

    Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan harapannya penjualan mobil Indonesia di tahun ini tetap bisa mencapai 800 ribu unit. Bob menilai, bahaya kalau industri otomotif Indonesia dikalahkan Malaysia.

    “Jadi image itu penting ya. Kalau nomor 1 di Asia Tenggara itu nggak di Indonesia lagi, nanti ekosistemnya khawatirnya pindah. Jadi penting sekali kita mempertahankan reputasi kita sebagai nomor 1 di ASEAN,” ujar Bob baru-baru ini.

    Menurut Bob, Malaysia bisa mempertahankan penjualan mobilnya agar tak terjun bebas karena pemerintah memberikan dukungan berupa insentif. Bahkan, insentif yang diberikan pemerintah Malaysia untuk industri otomotif sudah berlaku sejak pandemi COVID-19.

    “Nah negara lain tuh macam-macam. Seperti Vietnam dia menurunkan PPN dari 10 persen jadi 8 persen. Malaysia juga dia kasih insentif ya untuk otomotifnya sejak Covid. Sekarang kalau nggak salah tuh pembeli pertama itu dapat insentif dari Malaysia. Jadi memang negara lain tuh aktif ya memberikan insentif. Karena di otomotif itu multiplier effect-nya tuh besar ya,” kata Bob.

    Lebih lanjut, Bob membeberkan dampak positif dari sektor otomotif. Beberapa di antaranya adalah penyumbang pendapatan negara hingga penyedia lapangan pekerjaan.

    (rgr/din)

  • Pertumbuhan Melambat, Produktivitas Harus Melesat

    Pertumbuhan Melambat, Produktivitas Harus Melesat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketika mesin pertumbuhan Asia Timur mulai kehilangan tenaga, pertanyaan besar muncul bagi Indonesia: apakah kita siap menciptakan pekerjaan yang bukan sekadar banyak, tetapi lebih produktif? Dunia tengah bergerak cepat.

    Ketika guncangan geopolitik, proteksionisme, dan disrupsi teknologi bersamaan mendera, Indonesia tak bisa lagi bertumpu pada strategi lama. Kita memasuki era ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup diukur dari angka semata, tetapi sejauh mana pertumbuhan itu mampu mengangkat produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing, dan membuka jalan bagi kesejahteraan yang berkelanjutan.

    Bank Dunia melalui East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 bertajuk “Jobs” memberikan pesan yang menggugah sekaligus mengingatkan. Kawasan Asia Timur dan Pasifik masih tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi dorongan tenaganya mulai melemah.

    Pertumbuhan kawasan diperkirakan sekitar 4,8% pada 2025, sedangkan China sebagai ekonomi terbesar melambat ke 4,2% pada 2026. Indonesia sendiri masih bertahan di kisaran 5,0%, cukup stabil, tetapi belum menandakan akselerasi baru. Di balik angka-angka yang tampak tenang itu tersimpan persoalan mendasar: masa depan pekerjaan yang makin kompleks dan menuntut daya saing baru.

    Perlambatan ekonomi yang terjadi bukan semata bersifat siklus jangka pendek, melainkan masalah struktural dan berpotensi permanen. Proteksionisme perdagangan kembali meningkat setelah Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal terhadap produk baja, otomotif, dan logam dari Asia. Ketidakpastian kebijakan global membuat banyak pelaku usaha menunda ekspansi dan perekrutan tenaga kerja.

    Menurut simulasi Bank Dunia, setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi negara-negara G7, dapat memangkas pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik sekitar 0,6% pada tahun berikutnya. Dunia yang dahulu menjadi pasar ekspor utama kini berubah menjadi sumber guncangan baru yang harus dihadapi dengan cara yang lebih cerdas, terukur, dan kolaboratif.

    Ironisnya, di tengah tekanan eksternal tersebut, kondisi moneter global justru longgar. Bank sentral negara maju menurunkan suku bunga, mendorong arus modal masuk dan memperbaiki likuiditas korporasi. Namun, efeknya tidak sesederhana itu. Apresiasi mata uang terhadap dolar AS dapat menggerus daya saing ekspor. Apa yang tampak sebagai berkah likuiditas, berpotensi menjadi tantangan struktural baru. Bagi Indonesia, situasi ini menciptakan paradoks: likuiditas membaik, tetapi penciptaan pekerjaan dan produktivitas justru melambat.

    Akibatnya, Indonesia menghadapi risiko ganda. Di satu sisi, lapangan kerja memang tercipta, tetapi sebagian besar masih bersifat informal dengan pendapatan fluktuatif. Di sisi lain, pekerjaan produktif makin terbatas dan membutuhkan keterampilan tinggi yang tidak mudah diakses. Dunia kerja kita tengah mengalami dualisme: pekerjaan banyak, namun tidak cukup produktif; sedangkan pekerjaan produktif justru makin sulit diperoleh.

    Di sinilah pentingnya strategi nasional yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Pemerintahan Prabowo melalui program Asta Cita menegaskan agenda Revolusi Kesejahteraan Rakyat yang menjanjikan penyediaan pekerjaan layak dengan upah adil, serta Revolusi Pendidikan dan Pelatihan yang memperluas akses vokasi, politeknik, reskilling dan upskilling tenaga kerja.

    Agenda Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau juga membuka peluang jutaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, pertanian modern, dan industri berbasis teknologi.

    Namun, kebijakan SDM saja belum cukup. Sumber pertumbuhan lapangan kerja baru kini bergeser. Di Malaysia dan Vietnam, perusahaan muda berusia 5 tahun atau kurang menciptakan hampir 80% pekerjaan baru. Di Indonesia, jumlah perusahaan baru belum tumbuh optimal karena masih dihadapkan pada tantangan perizinan dan pembiayaan yang perlu terus disederhanakan.

    Karena itu, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi krusial. Peran BUMN yang kuat di sektor strategis perlu terus diimbangi dengan kemitraan yang lebih terbuka agar bisa menjadi katalis penciptaan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

    Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China telah berhasil membentuk kelas menengah yang kini mencakup lebih dari 40% penduduknya. Yang merupakan hasil dari pergeseran pekerjaan dari pertanian ke manufaktur dan jasa modern. Di Indonesia, proporsinya masih jauh lebih rendah dan kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin masih lebih banyak daripada yang telah mapan.

    Artinya, tantangan kita bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan itu layak, berpenghasilan stabil, dan memberikan peluang mobilitas sosial.

    Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro digital, dan jaringan BRILink telah terbukti memperkuat ekonomi rakyat. Ke depan, program inklusi keuangan ini perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan strategi Asta Cita yang berorientasi pada kedaulatan pangan, industrialisasi berbasis nilai tambah, serta pemerataan ekonomi daerah agar hasilnya lebih berkelanjutan.

    Bank Dunia juga mengingatkan dua jebakan pembangunan yang harus dihindari: jebakan perdagangan dan kemandekan inovasi. Negara yang terlalu bergantung pada ekspor berteknologi rendah akan sulit naik kelas, sedangkan negara yang gagal berinovasi akan kehilangan daya saing.

    Indonesia harus menyeimbangkan keduanya: memperluas ekspor bernilai tambah sambil memperkuat riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Pengalaman China menunjukkan bahwa perluasan pendidikan tinggi sejak awal 2000-an mampu meningkatkan produktivitas, ekspor, dan inovasi industri secara signifikan. Pelajarannya jelas: pembangunan hanya akan berkelanjutan bila kapasitas manusia tumbuh seiring dengan kesempatan ekonominya.

    Pekerjaan bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan wujud martabat dan kemandirian. Tantangan ke depan bukan hanya menciptakan banyak pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan itu produktif, adaptif, dan inklusif. Indonesia perlu memadukan tiga strategi utama: memperkuat kualitas SDM, membuka peluang ekonomi melalui deregulasi dan digitalisasi, serta membangun koordinasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan sektor keuangan.

    Pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa fondasi keterampilan dan inovasi hanya akan melahirkan ketimpangan baru.

    Pada akhirnya, masa depan kerja di Indonesia ditentukan oleh kemampuan bangsa ini menyelaraskan kapasitas manusianya dengan peluang yang diciptakannya sendiri. Di situlah kedaulatan ekonomi yang sejati: bukan sekadar tumbuh, tetapi berdaya, berinovasi, dan bermartabat.

  • Raksasa Teknologi Disebut Ogah Investasi di RI karena Marak Praktik Suap

    Raksasa Teknologi Disebut Ogah Investasi di RI karena Marak Praktik Suap

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dihadapkan risiko kehilangan momentum investasi dari raksasa teknologi global akibat tingginya biaya berbisnis atau high-cost economy hingga marak praktik suap.

    Meski atensi para CEO teknologi dunia seperti Elon Musk, Jensen Huang, dan Jeff Bezos sangat tinggi terhadap Indonesia, realisasi investasi dengan jumlah besar justru beralih ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, atau Vietnam.

    Pengamat Ekonomi/Peneliti LPEM UI Teuku Rifki mengatakan sejumlah investor luar menilai hambatan utama bukan terletak pada kurangnya potensi pasar, melainkan birokrasi yang rumit dan praktik korupsi.

    Faktanya, praktik pemerasan (rent-seeking) masih menjadi penghambat terbesar dalam proses perizinan. Artinya, perusahaan besar yang berniat masuk ke Indonesia sangat rentan menghadapi pemalakan.

    “Lebih dari 60% perusahaan besar (Big Firms) di Indonesia mengaku harus memberikan suap atau ‘hadiah’ hanya untuk mendapatkan izin konstruksi,” kata Rifki dalam acara Digital Economy & Telco Outlook 2026, Rabu (26/11/2025).

    Laporan tersebut juga menunjukkan ketimpangan ekstrem jika disandingkan dengan rata-rata dunia yang hanya 14%. Bahkan, suap untuk perizinan serupa di Malaysia tercatat 0%. Kesenjangan efisiensi ini menjadi alasan logis mengapa arus modal lebih deras mengalir ke negara tetangga.

    Rifki juga menjelaskan pola korupsi yang terjadi sangat ironis karena secara spesifik menyasar karakteristik perusahaan yang paling produktif. Perusahaan dengan teknologi maju, tenaga kerja high-skill, dan berorientasi ekspor adalah entitas yang paling sering menjadi sasaran pemerasan.

    “Ternyata prevalensinya itu lebih banyak eksportir yang dipalak,” jelasnya. 

    Dampak dari hambatan struktural ini sangat nyata. Ketika investor enggan membuka usaha karena risiko tinggi, penciptaan lapangan kerja terhenti dan daya beli masyarakat pun stagnan. 

    Selain itu, ketidakpastian hukum juga menjadi faktor mengapa banyak investor luar lebih memilih klausul arbitrase di Singapura dibanding pengadilan dalam negeri.

    “Mungkin banyak yang belum diketahui publik tapi banyak international companies yang invest di Indonesia itu dalam kontraknya arbitrasenya maunya di court Singapura. Enggak ada yang mau arbitrase di court Indonesia gitu. Karena legal uncertainty-nya sangat-sangat tinggi,” ujar Rifki.

    Rifki berharap pemerintah dapat perlu segera mengambil langkah strategis guna membalikkan keadaan dan menarik kembali minat investor global. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)