Negara: Vietnam

  • Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) melaporkan, adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia masih menjadi tantangan karena baru mencapai 18% pada 2025. Naik 2% dari 2024 yang mencapai 16%. 

    Ketua Asioti Teguh Prasetya menuturkan, meski capaian tersebut naik 2% dari 2024, tetapi masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%. 

    “Sementara itu, kesenjangan digital antara wilayah-wilayah terus menjadi tantangan nyata bagi kami, terutama setelah bencana di wilayah Sumatra,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025). 

    Oleh karena itu, Teguh menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan berharap agar Sumatra dapat segera pulih. 

    Indonesia sendiri menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030. Artinya, Indonesia perlu mengejar penetrasi setidaknya 3% per tahun dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai target tersebut. 

    Adopsi IPv6 dan NET5.5G menjadi penting karena turut ambil bagian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital masa depan, tata kelola cerdas, sistem IoT, dan layanan publik yang inklusif.  

    Asioti pun telah berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Masyarakat Telematika Indonesial (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), serta komunitas lainnya.

    “Seperti yang ditekankan dalam white paper kami, Asioti tidak dapat melakukannya sendirian. Itulah mengapa ini menjadi upaya nasional,” tegasnya. 

    Dalam kesempatan ini pula, Asioti meluncurkan IPv6 and NET5.5G White Paper sebagai peta jalan yang dikembangkan untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang konkret. 

    Tegus menyampaikan harapannya dalam penyelenggaraan konferensi hari ini, dapat menghasilkan rumusan langkah-langkah konkret untuk mempercepat adopsi melalui regulasi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

    Selain itu, memperkuat pemahaman akan urgensi dan manfaat IPv6 dan NET5.5G di Indonesia, serta memperdalam kolaborasi di antara kita semua, pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknis sebagaimana tercantum dalam peta jalan nasional kita.

    Untuk diketahui, IPv6 Enhanced Net5.5G merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengidentifikasi perangkat di internet.

    IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol (IP) yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Dibandingkan versi sebelumnya, IPv6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, jumlah alamat IP address yang lebih banyak.  

    Selain itu, IPv6 juga memungkinkan manajemen dan delegasi alamat lebih mudah dan lebih baik, dengan kemampuan konfigurasi otomatis. 

    Pasar global IPv6 diestimasi mencapai 34,3 miliar unit pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 127,6 miliar unit pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 20,6% dari 2023 hingga 2030. 

  • Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

    Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

    Jakarta

    Pemerintah telah menyalurkan Rp 7 triliun dalam pemberian insentif untuk industri otomotif Tanah Air selama dua tahun.

    Ada sejumlah insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor otomotif. Misalnya untuk pabrikan yang ingin membangun pabrik kendaraan listrik, dibebaskan dari bea masuk dan juga PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dinolkan.

    Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan, pemerintah memberikan insentif untuk impor mobil listrik berbasis baterai completely knock down (CKD) dalam jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 20% dan paling tinggi kurang dari 40% selama jangka waktu pemanfaatan insentif.

    Insentif ini harus memiliki syarat kerja sama internasional dengan Indonesia, yang berbunyi:

    (2a) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan impor dari negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Indonesia.

    Untuk mendapatkan kedua insentif tersebut, perusahaan wajib memenuhi tiga kriteria yaitu:

    Perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL berbasis baterai roda empat di Indonesia.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia yang yang akan melakukan alih produksi menjadi mobil listrik berbasis baterai, baik sebagian atau keseluruhan.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.

    Tak cuma itu, ada juga ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor. Bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen wajib mewujudkan komitmen produksi 1:1 sesuai road map tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah lalu dapat mengeksekusi klaim atas bank garansi dari peserta program yang gagal memenuhi kewajiban produksinya pada tahun 2028.

    Insentif juga diberikan untuk para produsen yang sudah memiliki pabrik di Indonesia dan juga memproduksi mobil listrik. Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen. Ada juga beberapa insentif lain yang diberikan termasuk untuk mobil hybrid dan motor listrik.

    Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengungkap, total sudah Rp 7 triliun insentif yang diberikan untuk sektor otomotif dalam negeri.

    “Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif 7 triliun dalam 2 tahun dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun,” kata Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

    Dia menjabarkan deretan pabrikan yang baru ataupun menambahkan investasi di Indonesia di antaranya ada BYD, Chery, VinFast, Wuling, hingga Hyundai.

    “BYD sudah 90 persen (pabriknya) investasinya Rp 11,2 triliun, produksinya 150 ribu per tahun, Chery inves tambahan Rp 5,2 triliun, dia sudah punya dua sampai tiga merek sampai dengan tahun 2030, Wuling investasi Rp 9,3 triliun untuk otomotif dan pabrik baterai 7,5 triliun, Vinfast dari Vietnam sudah invest Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50.000 unit per tahun, Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” terang Airlangga.

    Namun tampaknya mulai tahun depan, insentif untuk sektor otomotif belum jelas kelanjutannya. Airlangga pada kesempatan sebelumnya menyebut sektor otomotif sudah cukup kuat sehingga tak lagi butuh insentif. Berbanding terbalik dengan Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru menyebut pemerintah bakal tetap memberikan insentif buat industri otomotif dalam negeri. Menurut Agus, pemberian insentif sangat penting untuk keberlanjutan industri otomotif Tanah Air yang sedang lesu-lesunya.

    “Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” ujar Agus.

    (dry/rgr)

  • KKP memperkuat fasilitas uji dukung sertifikasi ekspor udang ke AS

    KKP memperkuat fasilitas uji dukung sertifikasi ekspor udang ke AS

    Pengawasan mutu harus kuat agar ekspor tidak terganggu.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat fasilitas pengujian dan sistem pengawasan mutu udang untuk mendukung sertifikasi bebas Cesium-137 pada ekspor ke Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penguatan laboratorium nasional menjadi bagian dari strategi menjaga kelancaran ekspor dan daya saing udang Indonesia.

    “Pengawasan mutu harus kuat agar ekspor tidak terganggu,” kata Trenggono dalam pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu.

    Ia berharap pembangunan dan penguatan fasilitas laboratorium dapat mempercepat proses pengujian di dalam negeri sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    “Kalau para pengolah sudah punya peralatan sesuai standar dan hasil uji menunjukkan tidak ada kontaminasi, kami bisa segera menerbitkan sertifikat. Ini cara kita bekerja bersama secara transparan untuk menjaga ekspor sektor seafood,” ujarnya.

    Trenggono menjelaskan pihaknya juga mulai membangun laboratorium tambahan untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap risiko kontaminasi di masa mendatang.

    “Dan kami sendiri sudah mulai membangun laboratorium. Tidak hanya untuk Cesium, tetapi agar kita bisa mengantisipasi persaingan dalam perdagangan,” katanya pula.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini menyatakan sistem sertifikasi nasional berjalan efektif sejak FDA menetapkan KKP sebagai lembaga sertifikasi pada 31 Oktober 2025.

    “Badan Mutu sebagai certifying entity yang ditetapkan FDA telah menyusun tata laksana sertifikasi udang bebas Cesium-137 sehingga akses pasar ke Amerika Serikat tetap berjalan,” ujar Ishartini.

    Ia mencatat, sejak 31 Oktober hingga 2 Desember 2025 telah dikapalkan 303 kontainer udang ke AS dari Tanjung Priok dan Tanjung Perak dengan total volume 5.218 ton senilai Rp949 miliar. Hingga akhir Desember, ekspor diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Dari sisi usaha, Presiden Direktur PT Sekar Bumi Tbk Hari Lukmito menilai kepastian prosedur sertifikasi di Indonesia mempercepat arus logistik ekspor.

    “Pengujian bebas Cesium-137 kini bisa dilakukan di Indonesia, tidak perlu lagi menunggu pemeriksaan fisik di AS,” ujar Hari yang menyebut pihaknya menaungi empat perusahaan eksportir udang ke AS.

    Sekar Bumi menargetkan ekspor sekitar 230 kontainer hingga akhir 2025 setelah pemulihan akses pasar dilakukan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut KKP, kerja sama lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar global terhadap udang Indonesia di tengah persaingan dengan produsen lain seperti Ekuador, China, India, dan Vietnam.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investor Migas Baru dari Inggris dan Vietnam Minat Garap Blok di Indonesia

    Investor Migas Baru dari Inggris dan Vietnam Minat Garap Blok di Indonesia

    Bisnis.com, BOGOR — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mengungkapkan, Indonesia kedatangan investor migas baru dari Inggris hingga Vietnam.

    Dia menyebut, investor atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) baru itu yakni Upland dari Inggris (UK) dan satu perusahaan dari Vietnam yang belum bisa diungkapkan namanya.

    Nanang mengatakan, KKKS pendatang baru di sektor hulu migas RI itu tertarik untuk mengikuti lelang 75 blok migas yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai.

    Dia bahkan mengatakan, Upland tertarik untuk menggarap tiga blok migas di Tanah Air.

    “Nah, bahkan ada yang newcomer, namanya Upland. Upland ini UK base ya, dan dia sudah request tiga blok,” ucap Nanang dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Lebih lanjut, Nanang mengungkapkan perusahaan migas raksasa juga tertarik mengikuti lelang serentak untuk 75 blok migas tersebut. Perusahaan-perusahaan itu seperti BP, Shell, Equinor, Enquest, hingga CPC Corporation.

    “Ini ada tim yang roadshow ke London, ada 30 investor hadir, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti BP, Shell, Equinor, Equinor dulu start oil ya, dari Norway. Kemudian Enquest, sekarang ada joint study di daerah Papua,” jelasnya.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan 108 cekungan atau basin migas di Indonesia belum tergarap. Pemerintah pun mengajak investor untuk menjajal pengembangan potensi migas di Tanah Air.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, terdapat 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi di seluruh Indonesia.  

    Namun, dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi itu, hanya 20 yang telah dikembangkan. Sementara itu, 108 sisanya merupakan area yang kaya data dan peluang.

    “Pada tahun 2025 dan 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan memberdayakan Badan Geologi untuk melakukan survei 2D dan 3D tingkat lanjut, yang membuka jalan bagi eksplorasi untuk membuka potensi sumber daya ini,” ucap Yuliot dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).

    Yuliot menegaskan bahwa sebanyak 108 cekungan itu perlu dioptimalkan demi target peningkatan produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (bph) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2029.

    Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menyiapkan 75 blok migas yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai. Seluruh blok ini telah siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler.  

    Saat ini, kata Yuliot, terdapat sembilan blok minyak dan gas bumi yang telah ditunjuk untuk dapat dikembangkan oleh badan usaha, serta sejumlah blok lainnya akan menyusul.

  • KPPU: Peningkatan kualitas persaingan usaha wujudkan pertumbuhan 8%

    KPPU: Peningkatan kualitas persaingan usaha wujudkan pertumbuhan 8%

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menilai, peningkatan kualitas persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025-2029.

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,” kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini juga mengacu pada laporan World Bank B-Ready 2024 di mana Indonesia memiliki skor 52 dari 100, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam (57,67) dan Singapura (62,29). Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

    Studi menunjukkan, dibutuhkan peningkatan tingkat persaingan usaha sebesar 29 persen, atau skala indeks persaingan usaha sebesar 6,33 untuk tujuan tersebut.

    Menurut Aru, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya yang juga terbentuk dengan baik dan suportif.

    “Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan,” ujar Aru.

    Lebih lanjut, ia mengatakan KPPU juga memiliki peran vital untuk memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente.

    Selama satu tahun pemerintahan berjalan, Aru mengatakan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai persaingan terpimpin (guided competition).

    “Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden (Prabowo Subianto) sebagai ‘Serakahnomics’, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil,” ujar Aru.

    “Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, katanya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku lega Amerika Serikat (AS) tetap mengimpor produk udang asal Indonesia usai terkena paparan radioaktif cesium-137. Hal ini sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai Certifying Entity (CE) menjadi satu-satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas cs-137.

    Sertifikat ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan AS agar udang asal Indonesia tetap bisa ekspor. Pria yang akrab disapa Trenggono mengaku sempat khawatir sebab banyak petambak yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Terlebih, AS menjadi pasar ekspor udang terbesar bagi Indonesia dengan nilai mencapai US$2 miliar.

    “Luasan tambak udang kita itu 247.803 hektare, dan itu tradisional. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” kata Trenggono saat acara Pelepasan Ekspor Udang RI Bersertifikat Bebas Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Jujur, pada waktu itu saya diskusi sama Ibu Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan). Gimana ya kalau kita benar-benar di-banned AS, seandainya begitu,” tambah Trenggono.

    Untungnya, AS tetap membutuhkan pasokan udang dari Indonesia, di tengah persaingan negara produsen udang terbesar, seperti Ekuador, China, India, bahkan Vietnam. Trenggono pun menegaskan, kepercayaan yang diberikan AS hari ini harus dijaga dengan kerja sama lintas lembaga.

    “Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, Alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” kata Trenggono.

    Namun, Trenggono tetap mengingatkan persaingan di pasar udang global semakin ketat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat industri nasional dari hulu hingga hilir, terutama revitalisasi tambak udang rakyat.

    “Jadi terus kita akan tingkatkan. Kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247 ribu,” tambah dia.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (rea/kil)

  • Harga Mobil di Indonesia Turun Usai Serbuan Mobil Listrik Murah

    Harga Mobil di Indonesia Turun Usai Serbuan Mobil Listrik Murah

    Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, kemunculan mobil listrik murah membuat harga mobil bensin di Indonesia makin terjangkau. Sebab, produsen melakukan penyesuaian agar tetap bisa kompetitif.

    Airlangga Hartaro menjelaskan, dalam suatu pameran yang digelar di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, banyak mobil bensin yang dibanderol di bawah Rp 200 juta. Namun, dia tak mengurai secara detail model-modelnya.

    Pernyataan Airlangga kemungkinan mengacu pada harga mobil terjangkau dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC). Saat ini, hanya ada tiga produsen yang memasarkan kendaraan tersebut, mulai dari Honda, Toyota, dan Daihatsu.

    “Artinya dengan kehadiran electric vehicle harga mobil tertekan ke bawah. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/12).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Jika kita melihat pasar, sebenarnya yang paling terlihat mengalami penurunan nilai jual adalah mobil hybrid. Misalnya, Toyota yang hanya membanderol Veloz hybrid mulai dari Rp 299 juta dan Honda yang berani menjual HR-V Hybrid Rp 60 juta lebih murah dari varian termahal di model sebelumnya.

    Di kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto mengatakan penjualan mobil listrik mengalami kenaikan 18,27 persen (yoy) per Oktober 2025. Hal tersebut membuktikan, konsumen Indonesia mulai beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

    “Terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik,” ungkapnya.

    Di lain sisi, Airlangga mengklaim, investasi kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah. Misalnya BYD yang berinvestasi Rp 11,2 triliun dengan produksi 150 ribu unit. Kemudian Chery Automobile berkomitmen memberikan investasi tambahan sebesar Rp 5,2 triliun.

    Selain BYD dan Chery, ada Wuling yang investasi Rp 9,3 triliun untuk produksi kendaraan dan Rp 7,5 triliun untuk pabrik baterai.

    “Vinfast dari Vietnam sudah investasi Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50 (ribu) unit per tahun. Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” kata Airlangga.

    (sfn/rgr)

  • Kesempatan Terakhir Wakil RI Alter Ego Tampil di Grand Final PMGC 2025

    Kesempatan Terakhir Wakil RI Alter Ego Tampil di Grand Final PMGC 2025

    Jakarta

    Babak The Gauntlet dan Group Stage PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025 telah berakhir. Wakil Indonesia, Alter Ego Ares, melaju ke babak Last Chance.

    Sesuai dengan namanya, babak tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk bisa bertahan di ajang bergengsi ini. Jadi kalau Rosemary dan kawan-kawannya berhasil menjadi dua tim teratas di Last Chance, maka berhak lanjut ke Grand Final. Namun, jika Alter Ego Ares kalah, dipastikan tereliminasi dari kompetisi.

    Mereka harus bermain di Last Chance, karena gagal mengamankan posisi tiga teratas di Group Stage pada 28 November – 4 Desember 2025. Alter Ego hanya mampu finish di peringkat delapan, dan alhasil, tim ini turun ke Last Chance dan akan bertempur pada 6-7 Desember 2025.

    Padahal perjalanan mereka di pekan pertama Group Stage cukup baik. Alter Ego Ares yang tergabung di Grup Green dengan rencana mengamankan peringkat tiga besar agar dapat lolos ke partai puncak.

    Rosemary cs hampir sempurna menerapkan strateginya di match day pertama dan kedua. Wakil Indonesia ini sukses mendapatkan winner winner chicken dinner (WWCD) di match kedelapan dan menutup match day kedua di peringkat dua.

    Sayangnya pada match day ketiga mereka tergelincir. Alter Ego Ares hanya mampu mengamankan lima poin dari total enam match yang dilakoni pada hari tersebut. Mereka pun terpaksa turun ke peringkat delapan dari sebelum kedua, sehingga gagal mengantongi tiket fast-track menuju Grand Final PMGC 2025.

    Sementara deretan tim yang berhasil melesat ke Grand Final dari Group Stage ialah Alpha Gaming, Dplus, dan Goat Team yang tergabung di Grup Green. Sedangkan tiga tim yang lolos dari Grup Red masih menunggu hasil pertandingannya mulai 2-4 Desember 2025, pantauan detikINET dari Instagram resmi PUBG Mobile Esports ID, Selasa (2/12/2025).

    Sedikit informasi, terdapat 40 tim yang akan bersaing memperebutkan titel tim PUBG Mobile terkuat di dunia. Mereka berasal dari berbagai negara, mulai dari Indonesia, Arab Saudi, Brasil, Meksiko, Myanmar, Afrika Selatan, China, India, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Paskitan, Irak, Mesir, Turki, Malasyia, Vietnam, Turki, Mongolia, Thailand, Amerika Utara, tim yang berasal dari wilayah Eropa. Adapun tim yang berpartisipasi adalah sebagai berikut.

    Vampire EsportsD’XaviereArenaVirtus.proAlpha GamingMadbullsRegnum Carya EsportsULF EsportsKara EsportsGS TeamR8 EsportsGeekay EsportsWolves EsportsAlpha7 EsportsThunderTalk GamingOrangutanDRXAlter Ego AresAlliance MYTeam FlashTeam SecretInner Circle EsportsArcredGOAT TeamPapara SuperMassiveTeam FalconsBoars GamingTwisted MindsNuclear ZoneGen.G Esports9z TeamInfluence RageLoops EsportsETSH EsportsBurmese GhoulsWeibo GamingTianbaDplusRejectTrue Rippers

    (hps/rns)

  • Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Banjir besar di Thailand selatan melumpuhkan ekspor komponen teknologi dan suku cadang otomotif dari pusat logistik Hat Yai, membuka peluang bagi Indonesia dan Vietnam merebut pasar regional.

    Dalam pernyataan resminya pada Selasa (2/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand menyebut Hat Yai kini menjadi titik kemacetan utama distribusi ekspor.

    “Hat Yai telah menjadi bottleneck kami. Meskipun pos lintas batas masih beroperasi, faktanya sebagian besar rute menuju pos tersebut tergenang banjir atau tidak dapat dilalui,” ungkap kementerian dikutip dari Bloomberg.

    Dengan terputusnya jalan utama dan dihentikannya layanan kereta api, arus pengiriman barang ke Malaysia nyaris terhenti. Kondisi itu membuat para eksportir tidak dapat mengirimkan produk mereka. “Para eksportir praktis tidak bisa memindahkan barang keluar,” tambah kementerian.

    Jutaan warga Thailand terdampak bencana ini. Sekitar 800.000 rumah tangga mengalami kerusakan serius, sementara lebih dari 100.000 unit kendaraan dilaporkan hilang atau rusak. 

    Pemerintah memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar 500 miliar baht atau setara US$15,6 miliar. Universitas Kamar Dagang Thailand menyebut banjir kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah di wilayah Thailand selatan.

    Kementerian Perdagangan menilai gangguan berulang terhadap rantai pasok dapat menggerus kepercayaan terhadap Thailand sebagai pusat distribusi regional.

    “Disrupsi berulang seperti ini merusak kepercayaan terhadap keandalan Thailand sebagai hub rantai pasok. Jika kami tidak bisa menjamin ketepatan pengiriman, pembeli akan mencari pemasok lain,” ujar kementerian melalui kantor Trade Policy and Strategy Office.

    Kementerian memperingatkan Vietnam dan Indonesia tidak akan menunggu hingga Thailand pulih. “Jika pembeli luar negeri beralih ke pemasok alternatif sekarang, akan sangat sulit untuk merebut kembali pasar di kemudian hari,” lanjut pernyataan tersebut.

    Thailand berpotensi menghadapi tambahan kerugian hingga US$400 juta per bulan apabila kondisi banjir terus berlanjut. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga lateks pekat.

    Dalam beberapa kasus, banjir juga menghambat penerbitan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang dibutuhkan untuk proses ekspor. 

    Selain itu, medan wilayah Hat Yai yang berbentuk cekungan, khususnya di Provinsi Songkhla yang menjadi daerah terdampak terparah, nyaris memutus akses eksportir ke pos lintas batas Sadao dan Padang Besar. Kedua titik tersebut selama ini menangani sekitar 96% perdagangan lintas batas Thailand–Malaysia.

    Bencana banjir terjadi di penghujung tahun yang penuh tantangan bagi Thailand. Pada Maret, negara tersebut terdampak gempa besar di Myanmar, sementara pada Juli terjadi bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan puluhan orang.

    Dari sisi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Thailand tercatat menyusut 0,6% pada kuartal III/2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Banjir kali ini diperkirakan akan semakin menekan sektor pariwisata nasional yang sejak beberapa waktu terakhir telah menunjukkan perlambatan.

  • Biang Kerok Orang Miskin Terus Miskin, yang Kaya Malah Makin Tajir

    Biang Kerok Orang Miskin Terus Miskin, yang Kaya Malah Makin Tajir

    Jakarta

    Orang miskin di Indonesia tetap miskin merupakan salah satu fenomena sosial tak terbantahkan. Kondisi ini terlihat dari social mobility index (indeks mobilitas sosial) masyarakat yang masih sangat rendah, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

    Untuk diketahui, social mobility index adalah ukuran yang menilai sejauh mana seseorang atau suatu kelompok dapat mengubah status sosialnya, seperti pendapatan, pekerjaan, atau pendidikan, dibandingkan dengan orang tuanya.

    Direktur Eksekutif, CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan tingkat perbaikan status atau social mobility index Indonesia masih lebih rendah dari Vietnam, Thailand, dan Filipina. Menunjukkan bagaimana peluang orang miskin di Tanah Air masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain.

    “Data menunjukkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia rendah, Social Mobility Index menempatkan Indonesia di urutan ke-67 lebih rendah dibanding Vietnam, Thailand, Filipina. Artinya kerja keras tidak menjamin status sosial akan naik,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (2/12/2025).

    Menurutnya terdapat sejumlah masalah struktural yang membuat kemampuan masyarakat miskin di Indonesia menjadi sangat rendah. Salah satunya korupsi dan monopoli sumber daya alam, hingga tingkat pendidikan keluarga miskin yang rendah membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak.

    “Ini akarnya ada pada korupsi sumber daya alam di segelintir orang, kualitas pendidikan yang timpang terutama di daerah kantong kemiskinan, dan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal yang makin terbatas,” jelasnya.

    Selain itu menurutnya kebijakan pajak yang saat ini bersifat regresif menjadi faktor lain yang menggerus pendapatan masyarakat kelas bawah, membuat mereka semakin sulit untuk naik kelas. Sementara kalangan kelas atas malah mendapatkan fasilitas berupa insentif hingga tax amnesty yang membuat pengeluaran mereka untuk pajak menjadi lebih rendah.

    “Contohnya kebijakan PPN makin rendah pendapatan makin tinggi porsi pembayaran pajak pertambahan nilai. Design kebijakan untuk orang kaya diberi tax amnesty berkali kali. Itu baru dari sisi kebijakan pajak, belum terkait ketimpangan infrastruktur dan layanan dasar,” jelasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad yang menilai orang miskin di Indonesia sulit untuk naik kelas. Menurutnya terdapat hambatan struktural yang membuat orang miskin akan tetap miskin, misalkan saja terkait tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat kelas bawah.

    “Kalau orang kelompok bawah mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik relatif lebih sulit, lebih susah dibandingkan orang yang kaya atau yang kelompok menengah,” paparnya.

    “Ada lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan rendah akan menyebabkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang rendah serta pendapatan rendah akan mengeluarkan biaya pendidikan rendah,” ucap Tauhid lagi.

    Tak hanya akses dana untuk pendidikan, menurut Tauhid lemahnya pendapatan orang miskin ini menjadi masalah struktural lain di mana mereka sulit untuk membuka usaha sendiri. Sebab mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membuka usahanya sendiri, atau skala usaha yang bisa digeluti tergolong mikro.

    “Ya kan gampang kalau orang kaya punya modal, mereka bikin usaha. Punya modal, bisa menghasilkan, bisa mempekerjakan orang, kan gitu. Tapi kalau orang miskin kan benar-benar mereka hanya bisa jadi kelas pekerja. Pendidikan SMP-SMA ke bawah, bekerja sebagai buruh, tani di pedesaan, atau buruh industri,” terangnya.

    (igo/eds)