Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.

    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     
    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.

    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.

    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.

    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.

    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     
    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.

    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.

    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 

    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.

    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.

    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.
     
    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
     
    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     

    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 
     
    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.
     
    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.
     
    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.
     
    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.
     
    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     

    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.
     
    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.
     
    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 
     
    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.
     
    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.
     
    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kim Jong Un Bersedia Dialog dengan Trump, Ungkit Kenangan Indah

    Kim Jong Un Bersedia Dialog dengan Trump, Ungkit Kenangan Indah

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengatakan dirinya terbuka untuk perundingan di masa mendatang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, jika Washington membatalkan tuntutan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.

    Kim Jong Un, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), juga mengatakan dirinya memiliki “kenangan indah” dengan Trump, yang telah dia temui sebanyak tiga kali dalam pertemuan puncak tingkat tinggi selama masa jabatan pertama Trump.

    Namun, perundingan yang digelar di Hanoi, Vietnam, pada tahun 2019 lalu gagal mencapai konsesi mengenai apa yang bersedia diserahkan oleh Korut.

    “Jika Amerika Serikat membuang obsesi delusifnya terhadap denuklirisasi dan, berdasarkan pengakuan realitas, sungguh-sungguh menginginkan koeksistensi damai dengan kami, maka tidak ada alasan kami tidak dapat memenuhinya,” kata Kim Jong Un seperti dilaporkan Korean Central News Agency (KCNA).

    Tuntutan agar Kim Jong Un menyerahkan persenjataan nuklirnya telah lama menjadi titik perdebatan antara kedua negara, dengan Pyongyang dikenai serangkaian sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara berturut-turut atas program senjata terlarangnya.

    Kim Jong Un mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut justru telah membantu Korut untuk “tumbuh lebih kuat, membangun ketahanan dan perlawanan yang tidak tergoyahkan oleh tekanan apa pun”.

    “Saya secara pribadi masih mengingat kenangan indah dengan Presiden AS saat ini, Trump,” ucapnya, saat berpidato di hadapan parlemen Korut.

    Sejak pertemuan tahun 2019 yang gagal, Korut berulang kali menegaskan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mendeklarasikan diri negara sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Kim Jong Un kembali menegaskan bahwa denuklirisasi bukanlah suatu pilihan. “Dunia sudah tahu betul apa yang dilakukan Amerika Serikat setelah memaksa suatu negara untuk menyerahkan senjata nuklir mereka dan melucuti senjata,” sebutnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir kami,” tegas Kim Jong Un.

    Lebih lanjut, mengenai prospek dialog dengan Korea Selatan (Korsel), Kim Jong Un mengatakan bahwa dirinya “tidak memiliki alasan untuk duduk bersama Korea Selatan”. Hal ini disampaikan setelah Presiden Korsel Lee Jae Myung berupaya meredakan ketegangan dengan Korut.

    “Kami telah memperjelas bahwa kami tidak akan berurusan dengan mereka dalam bentuk apa pun,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harga Beras Khusus Disebut Tidak Wajar, Core Dorong Evaluasi Struktur Biaya

    Harga Beras Khusus Disebut Tidak Wajar, Core Dorong Evaluasi Struktur Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya beras khusus untuk memastikan tidak terjadi distorsi pasar.

    Menurut Eliza, konsumen berhak mendapatkan harga yang wajar sehingga diperlukan evaluasi terhadap struktur biaya beras khusus. Terlebih, lanjut dia, beras merupakan produk pangan pokok.

    “Beras khusus ini kan segmennya niche market, di mana prinsip supply-demand seharusnya berlaku bebas. Tapi kalau harga dirasa tidak wajar, markup-nya berlebih, ini perlu ada transparansi dari sisi cost structure,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (20/9/2025).

    Eliza menilai, perlu adanya transparansi terhadap struktur harga beras khusus, mulai dari biaya produksi, biaya distribusi, margin distribusi, hingga biaya operasional ritel. 

    Berdasarkan kalkulasinya, biaya produksi beras khusus paling tinggi hanya sekitar 10–15% lebih mahal dari beras reguler. Namun di pasar, selisih harga bisa mencapai 50% atau lebih.

    “Setelah di-packing menarik dan diberikan brand tertentu harga jualnya 50% lebih mahal, itu sinyal distorsi pasar yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eliza menyebut, dorongan untuk mengevaluasi struktur biaya bukan berarti intervensi berlebihan dari negara. Menurut dia, evaluasi justru merupakan instrumen penting dalam memastikan pasar berjalan transparan dan adil, terutama jika menyangkut komoditas pangan pokok seperti beras.

    “Pemerintah di banyak negara tetap campur tangan untuk cegah distorsi, meski swasta punya kebebasan besar menetapkan harga,” tuturnya.

    Eliza menambahkan, pasar beras khusus di Indonesia belum sepenuhnya terbangun secara efisien dan masih minim transparansi.

    Padahal, lanjut dia, di sejumlah negara seperti Thailand dan Vietnam, regulasi telah mendorong keterbukaan informasi, bahkan tanpa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Dia menuturkan, Thailand tidak membatasi harga dengan ketat, melainkan menekankan kejujuran informasi agar konsumen bisa membuat keputusan rasional.

    Di sisi lain, sambung dia, Vietnam justru mewajibkan keterbukaan harga dari hulu ke hilir untuk mencegah manipulasi dan menjamin keadilan.

  • Vietnam Mau Panen Raya Kopi, Suplai Melimpah, Harga Melandai

    Vietnam Mau Panen Raya Kopi, Suplai Melimpah, Harga Melandai

    Bisnis.com, JAKARTA – Vietnam diperkirakan mencatat panen biji kopi terbesar dalam empat tahun terakhir pada musim panen 2025–2026 yang dimulai bulan Oktober berkat kondisi cuaca yang mendukung.

    Melansir Bloomberg, Jumat (19/9/2025), produksi kopi Vietnam dalam musim panen kali ini diproyeksikan mencapai 1,76 juta ton atau sekitar 29,4 juta karung berukuran 60 kilogram, naik 6% dibanding tahun sebelumnya.

    Lonjakan produksi ini diharapkan mampu memenuhi ketatnya pasokan global sekaligus memberi tekanan pada harga kopi dunia yang sempat melambung hingga 42% pada Agustus 2025 lalu.

    Trinh Duc Minh, Ketua Asosiasi Kopi Buon Ma Thuot mengatakan pohon kopi saat ini dalam kondisi baik, sehingga panen akan dimulai bulan depan.

    ”Curah hujan melimpah membuat musim tanam kali ini berjalan ideal,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg.

    Sebagai produsen robusta terbesar di dunia, Vietnam berpotensi menutup kekosongan pasokan global setelah dua musim panen sebelumnya mengecewakan. Kondisi ini juga membuka jalan bagi peralihan permintaan dari arabika ke robusta yang lebih terjangkau, terutama di tengah ketidakpastian pasokan Brasil dan gejolak pasar akibat kebijakan tarif Amerika Serikat.

    Kopi robusta merupakan jenis kopi yang banyak diminati dan biasanya dipakai untuk kopi instan dan espresso.

    Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) bahkan memperkirakan panen Vietnam tahun depan bisa menembus 31 juta karung, tertinggi sejak musim 2021–2022. Sementara survei Bloomberg mencatat estimasi produksi berkisar antara 27 juta hingga 32 juta karung.

    Harga kopi yang tinggi mendorong petani Vietnam meningkatkan pengelolaan tanaman, menambah pemupukan, memperluas lahan, bahkan beralih dari tanaman durian ke kopi. Salah satu produsen, EaPok Coffee JSC di Dak Lak, memperkirakan produksi mereka akan melonjak 30% dibanding tahun lalu.

    Namun, masih ada tantangan yang mengintai produksi kopi. Curah hujan berlebih saat panen dapat menghambat proses pengeringan, memperlambat distribusi, dan menurunkan mutu biji. Selain itu, lonjakan konsumsi domestik yang diperkirakan naik 22% menjadi 4,9 juta karung berpotensi menekan ekspor.

    “Stok global masih ketat, sehingga harga kemungkinan tetap tinggi dalam jangka pendek,” kata Daryl Kryst, Wakil Presiden StoneX Group Inc. untuk komoditas pertanian di Asia.

  • Ambisi Logam Tanah Jarang China Cemari Sungai Mekong

    Ambisi Logam Tanah Jarang China Cemari Sungai Mekong

    Jakarta –

    Para ahli ekologi memperingatkan, beberapa negara Asia Tenggara terancam menghadapi bencana ekologis, kecuali dilakukan tindakan segera untuk meredam ‘booming’ penambangan logam tanah jarang di Myanmar.

    Global Witness, sebuah organisasi pengawas lingkungan dan pelanggaran HAM yang berbasis di London melaporkan, Myanmar memiliki sumber terbesar di dunia unsur mineral tanah jarang berat. Mineral ini penting untuk pembuatan produk teknologi tinggi seperti turbin angin, mobil listrik, serta alat-alat medis.

    Sebagian besar tambang ini terletak di negara bagian Shan, lokasi perang saudara berkecamuk sejak kudeta militer terjadi di Myanmar pada tahun 2021.

    Departemen Pengendalian Pencemaran Thailand awal tahun ini menemukan kadar arsenik hampir empat kali lebih tinggi dari batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di beberapa bagian Sungai Kok, anak sungai Mekong yang mengalir dari Myanmar ke Thailand. Logam beracun lainnya juga terdeteksi pada tingkat yang membahayakan.

    Sungai Kok mengalir melewati provinsi Chiang Rai di Thailand utara sebelum bermuara ke Mekong, di mana konsentrasi arsenik juga dilaporkan telah terdeteksi.

    Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara, yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Para ahli khawatir sistem irigasi yang mengairi hamparan luas lahan pertanian dan pasokan air minum di wilayah tersebut turut terkontaminasi. WHO telah melaporkan bahwa paparan jangka panjang terhadap arsenik dan logam lainnya dapat menyebabkan kanker, gangguan saraf, dan kegagalan organ tubuh.

    “Apa yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan,” kata Pianporn Deetes, direktur kampanye International Rivers, sebuah LSM konservasi pada DW.

    “Jika tidak dikendalikan, situasinya bisa memburuk dengan cepat. Kemungkinan ada ratusan tambang ilegal di kawasan hulu, dan air yang terkontaminasi berat menyebar melalui Sungai Mekong dan anak-anak sungainya, dan pada akhirnya menyebabkan pengasaman air yang terjadi hingga ke laut,” kata Deetes.

    Di luar kendali Bangkok?

    Setelah petisi dari komunitas setempat di bulan Juni, otoritas Thailand mengusulkan pembangunan penghalang sedimen bawah air atau bendungan mini di Sungai Kok untuk menjebak endapan beracun agar tidak mencapai desa-desa.

    Namun, kelompok lingkungan mengatakan, infrastruktur semacam itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat diselesaikan, sementara krisis sudah di depan mata.

    Bangkok tidak punya banyak pilihan. Masalahnya bersumber dari sebagian besar wilayah di Myanmar, khususnya di negara bagian Shan, di mana tambang-tambang baru di wilayah tersebut berada di bawah kendali United Wa State Army (UWSA), sebuah kelompok bersenjata yang mengelola dua wilayah otonomi khusus di Myanmar. UWSA didukung oleh Cina.

    Reuters melaporkan, UWSA memberikan perlindungan bersenjata untuk operasi pertambangan yang dijalankan oleh perusahaan Cina di sana. Baik penguasa militer Myanmar maupun organisasi internasional tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sejauh ini masih belum diketahui apakah pencemaran tersebut masih terkonsentrasi di Thailand utara atau sudah meluas ke negara-negara hilir Sungai Mekong.

    “Sangat mungkin, cemaran bahan kimia beracun dan logam berat terdeteksi di Kamboja,” ujar Brian Eyler, direktur Program Asia Tenggara di Stimson Center, kepada DW. Eyler menambahkan, 60% asupan protein di Kamboja berasal dari tangkapan ikan liar di Sungai Mekong.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kelompok masyarakat sipil menyerukan tindakan lebih tegas dari Komisi Sungai Mekong (MRC), sebuah badan antar-pemerintah yang dibentuk Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam pada tahun 1990-an untuk bersama-sama mengelola sungai Mekong.

    “MRC harus segera membangun stasiun pemantauan logam berat, dan memastikan komunitas di seluruh daerah yang dilewati aliran sungai memiliki akses atas informasi yang akurat dan transparan,” desak Pianporn.

    Sejauh ini MRC meremehkan seruan tersebut. Pada bulan Juli, lembaga itu melaporkan kadar arsenik di empat dari lima lokasi pengambilan sampel di Thailand dan Laos di atas batas aman. Namun, MRC hanya menggambarkan situasinya sebagai “masalah lingkungan lintas batas yang cukup serius.”

    Para analis sepakat, tanggung jawab akhir terletak di ‘pundak’ Beijing, yang menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global serta hampir 90% proses pemurniannya.

    Sekitar tahun 2010 Cina melarang banyak bentuk penambangan tanah jarang di dalam negeri, karena kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Namun, hal ini justru mendorong makin banyak perusahaan Cina untuk berpindah ke selatan, dan mengoperasikan pertambangan di perbatasan Myanmar, khususnya di negara bagian Kachin dan Shan.

    Pada tahun 2018, pemerintah sipil Myanmar melarang ekspor dan memerintahkan perusahaan tambang Cina menghentikan operasi. Namun sejak tahun 2021, ekstraksi terus berlanjut di tengah konflik sipil yang makin meluas di sana.

    Apakah situasinya kian memburuk?

    “Beijing harus menjamin, bahwa semua impor logam tanah jarang hanya berasal dari tambang yang mematuhi hukum dan standar lingkungan Cina,” kata Pianporn kepada DW. “Jika Cina serius ingin memimpin dalam hal ‘peradaban ekologis’, maka mereka harus bertindak secara akuntabel dan transparan,” tambahnya. Namun, jika Beijing merespon dengan keras maka itu akan bertentangan dengan kepentingan nasional mereka di tengah persaingan ketat geopolitis menguasai logam tanah jarang ini.

    Asisten Profesor Dulyapak Preecharatch dan dosen Studi Asia Tenggara di Universitas Thammasat mengatakan, dalam mempraktikkan kebijakan luar negerinya di wilayah seperti Asia Tenggara, dalam hubungan bilateralnya Cina selalu menekankan prinsip kedaulatan negara, di mana mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk peraturan lingkungannya.

    Dengan demikian, Beijing bisa mengatakan, mereka tidak ikut campur dalam penambangan tanah jarang di Myanmar, karena pengawasan terhadap kerusakan lingkungan adalah kedaulatan Myanmar, dan Cina tidak perlu “mempertimbangkan masalah yang dihadapi negara-negara hilir lainnya,” jelas Preecharatch kepada DW.

    “Demam” tanah jarang tidak hanya terjadi di Myanmar. Setidaknya ada 15 tambang teridentifikasi di sepanjang anak sungai Mekong di Laos. Kamboja saat ini belum memiliki tambang tanah jarang berskala besar yang aktif, tetapi eksplorasi sedang berlangsung.

    Para ahli lingkungan khawatir akan adanya reaksi berantai pencemaran di kawasan sungai Mekong.

    “Situasi ini kemungkinan besar akan semakin memburuk,” ujar Eyler dari Stimson Center kepada DW.

    “Ada kemungkinan seluruh populasi ikan di sungai tercemar, dan kawasan lahan basah di sepanjang aliran sungai yang merupakan zona produksi pertanian untuk dunia, tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama,” tambahnya.

    Untuk saat ini, Mekong masih dianggap sebagai salah satu sungai besar yang masih relatif bersih di dunia jika dibandingkan dengan sungai Gangga (India) atau Yangtse (Cina). Namun para ahli khawatir, reputasi itu akan segera hilang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Putin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Cari Tambahan Duit Perang

    Putin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Cari Tambahan Duit Perang

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal akan menaikkan sejumlah pajak, terutama bagi kalangan kaya. Langkah ini diambil untuk menutup kebutuhan anggaran yang kian berat di tahun keempat perang Rusia-Ukraina.

    Draf anggaran dijadwalkan masuk ke parlemen pada 29 September 2025. Pemerintah bahkan mempertimbangkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi menjaga defisit anggaran tetap terkendali dan mempertahankan cadangan fiskal.

    Dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi parlemen, Putin menilai kenaikan pajak dividen atau pajak barang mewah masuk akal di masa perang. “Di Amerika Serikat, saya tidak ingin mempolitisasi ini, tapi saat Perang Vietnam dan Perang Korea, mereka melakukan hal serupa. Pajak dinaikkan khusus untuk kalangan berpenghasilan tinggi,” kata Putin seperti dikutip Reuters, Jumat (19/9).

    Rusia sendiri sudah memberlakukan pajak penghasilan progresif sejak 2021 dan kembali menaikkan tarif untuk kalangan berpenghasilan tinggi tahun ini. Namun Kementerian Keuangan memperingatkan kenaikan pajak dividen berisiko membuat investor saham hengkang.

    Putin menegaskan tidak akan ada perubahan besar dalam sistem pajak hingga 2030 setelah kenaikan pajak tahun ini. Ia sudah meminta pemerintah sejak awal September agar fokus meningkatkan penerimaan negara lewat produktivitas, bukan hanya tambahan pajak.

    Langkah kenaikan pajak ini berjalan seiring kebijakan baru yang diumumkan Kamis lalu, yaitu menurunkan batas harga minyak untuk menjaga cadangan fiskal tetap terisi di tengah sanksi Barat. “Untuk membuat keuangan kita lebih tangguh, kami mengusulkan agar ketergantungan pada berbagai faktor pembatas, baik harga maupun volume, bisa dikurangi,” ujar Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Berdasarkan perhitungan Reuters, penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan turun sekitar 23% dibanding tahun lalu akibat harga yang lebih rendah dan penguatan rubel. Putin juga mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diperkirakan hanya 1%, padahal tahun lalu sempat 4,3%.

    Tonton juga video “Donald Trump Kecewa dengan Putin” di sini:

    (ily/rrd)

  • Putin Siap Naikkan Pajak & Revisi Aturan Minyak Demi Tutup Defisit

    Putin Siap Naikkan Pajak & Revisi Aturan Minyak Demi Tutup Defisit

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pajak bagi kalangan kaya untuk menutup defisit anggaran yang membengkak di tahun keempat perang Ukraina.

    “Kami harus berhati-hati, tetapi langkah-langkah seperti pajak barang mewah atau pajak dividen yang lebih tinggi mungkin wajar selama masa perang,” ujar Putin dalam pertemuan dengan pimpinan parlemen, Kamis (18/9/2025).

    “Di Amerika Serikat, selama Perang Vietnam dan Perang Korea, mereka menaikkan pajak khususnya bagi orang-orang berpenghasilan tinggi,” tambahnya.

    Rancangan anggaran Rusia diperkirakan masuk ke parlemen pada 29 September. Reuters melaporkan pemerintah mempertimbangkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai opsi menutup defisit. Rusia sebelumnya sudah memperkenalkan pajak penghasilan progresif pada 2021 dan menaikkan tarif bagi warga berpenghasilan tinggi tahun ini.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Anton Siluanov mendorong aturan baru terkait pendapatan minyak dan gas demi memperkuat ketahanan fiskal. Ia mengumumkan untuk menurunkan harga batas bawah minyak yang menjadi acuan aturan anggaran. Pendapatan minyak di atas batas tersebut akan masuk ke dana cadangan fiskal.

    “Langkah ini akan membuat anggaran kita lebih kuat dan mengurangi ketergantungan pada harga energi,” kata Siluanov dalam forum keuangan tahunan.

    Siluanov menyatakan harga batas akan diturunkan US$1 (sekitar Rp15.300) per tahun hingga mencapai US$55 per barel (sekitar Rp841.500) pada 2030, dari posisi saat ini US$60 per barel (sekitar Rp918.000).

    Cadangan fiskal Rusia saat ini mencapai 4 triliun rubel atau sekitar Rp738 triliun. Tahun ini pemerintah berencana menggunakan 447 miliar rubel (Rp82,5 triliun), untuk menutup sebagian defisit yang diperkirakan lebih dari 1,7% PDB.

    Namun tantangan masih besar. Penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan anjlok 23% dari tahun lalu akibat harga rendah dan penguatan rubel. Ekonomi juga diproyeksikan melambat ke 1% pada 2025 dari 4,3% pada 2024.

    “Jika aturan ini tidak diterapkan, anggaran akan jauh lebih rentan terhadap fluktuasi harga minyak,” tambah Siluanov.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dari Diskusi hingga Kunjungi Pelabuhan Tanjung Priok

    Dari Diskusi hingga Kunjungi Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta: Forum PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 di Jakarta memasuki hari kedua. Para delegasi pemerintah lokal negara anggota ini saling bertukar pikiran dalam sesi presentasi dalam bidang ekonomi maritim.

    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua dalam tayangan Metro TV Rabu, 17 September 2025.

    Selain itu para delegasi ini juga melakukan kunjungan ke PT Pelindo Tanjung Priok. Kunjungan ini untuk melihat langsung pengelolaan pelabuhan di Jakarta. 

    Fang Qinhua, mengungkapkan bahwa selain mendengarkan pemaparan tentang Green Port, para delegasi juga diajak tur ke Control Room untuk mempelajari konsep Smart Port (pelabuhan pintar).
     
    “Disini kami belajar cara mengelola pelabuhan, terutama pelabuhan pintar (smart port) dan pelabuhan hijau (green port),” kata Fang Qinhua dalam tayangan Metro TV Rabu, 17 September 2025.
     

    Menurutnya, hal ini sangat penting bagi anggota PNLG, khususnya untuk memahami tantangan dan solusi penerapan pelabuhan pintar dan pelabuhan hijau dalam menghadapi krisis energi dan lingkungan.

    “Belajar mengenai tantangan bersama yang akan kami lewati dalam area krisis lingkungan, clean energy, dan lain-lain,” jelasnya.

    Selain itu, para delegasi juga mengunjungi Museum Maritim untuk menyaksikan sejarah maritim Jakarta yang disajikan dalam diorama. Kunjungan ini memberi mereka gambaran nyata pengelolaan pelabuhan di Jakarta.

    Jakarta: Forum PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 di Jakarta memasuki hari kedua. Para delegasi pemerintah lokal negara anggota ini saling bertukar pikiran dalam sesi presentasi dalam bidang ekonomi maritim.
     
    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua dalam tayangan Metro TV Rabu, 17 September 2025.
     
    Selain itu para delegasi ini juga melakukan kunjungan ke PT Pelindo Tanjung Priok. Kunjungan ini untuk melihat langsung pengelolaan pelabuhan di Jakarta. 

    Fang Qinhua, mengungkapkan bahwa selain mendengarkan pemaparan tentang Green Port, para delegasi juga diajak tur ke Control Room untuk mempelajari konsep Smart Port (pelabuhan pintar).
     
    “Disini kami belajar cara mengelola pelabuhan, terutama pelabuhan pintar (smart port) dan pelabuhan hijau (green port),” kata Fang Qinhua dalam tayangan Metro TV Rabu, 17 September 2025.
     

     
    Menurutnya, hal ini sangat penting bagi anggota PNLG, khususnya untuk memahami tantangan dan solusi penerapan pelabuhan pintar dan pelabuhan hijau dalam menghadapi krisis energi dan lingkungan.
     
    “Belajar mengenai tantangan bersama yang akan kami lewati dalam area krisis lingkungan, clean energy, dan lain-lain,” jelasnya.
     
    Selain itu, para delegasi juga mengunjungi Museum Maritim untuk menyaksikan sejarah maritim Jakarta yang disajikan dalam diorama. Kunjungan ini memberi mereka gambaran nyata pengelolaan pelabuhan di Jakarta.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • 1 Tahun Hadir, OH!SOME Telah Operasikan Lebih dari 150 Toko di Asia – Page 3

    1 Tahun Hadir, OH!SOME Telah Operasikan Lebih dari 150 Toko di Asia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tahun 2025 menjadi momen spesial bagi OH!SOME, brand retail gaya hidup yang berhasil membawa warna baru di dunia belanja dan hiburan. Tepat satu tahun lalu, OH!SOME membuka toko pertamanya di Central Park, Jakarta. Kini, brand tersebut telah berkembang pesat dengan lebih dari 150 toko yang tersebar di Indonesia serta ekspansi internasional ke Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Hong Kong.

    Perwakilan OH!SOME menegaskan, dalam satu tahun perjalanannya, OH!SOME telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar destinasi ritel, tetapi juga ruang untuk berekspresi, membangun koneksi, dan menciptakan kebahagiaan bagi para pelanggan.

    “”Dengan ekspansi ke lima negara Asia Tenggara dan juga Hong Kong, ribuan produk kurasi, kolaborasi kreatif, serta dukungan dari para member aktif, kampanye ‘ONE IS MORE’ menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pelanggan. OH!SOME optimis akan terus berkembang sebagai brand retail gaya hidup yang inovatif dan relevan untuk masyarakat,” dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Untuk merayakan pencapaian ini, OH!SOME meluncurkan kampanye “OH!SOME ONE IS MORE”, sebuah rangkaian acara interaktif yang berlangsung hingga September 2025. Kampanye ini menghadirkan berbagai aktivitas seru, kolaborasi spesial, lucky draw, hingga peluncuran inovasi baru.

     

  • Wamenhan RI terima kunjungan militer Wamenhan Vietnam 

    Wamenhan RI terima kunjungan militer Wamenhan Vietnam 

    “Kami juga menerima undangan yang disampaikan oleh Wamenhan Vietnam Untuk menghadiri VIDEX yakni Vietnam Defense Expo,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan kenegaraan atau courtesy call Wamenhan Vietnam Y.M. Letnan Jenderal Senior Hoang Xuan Chien di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan militer antara Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin sejak lama.

    Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas ragam kerja sama militer dari mulai latihan bersama, pertukaran prajurit untuk pendidikan militer hingga kerja sama di bidang industri pertahanan.

    Frega melanjutkan, peluang Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Vietnam sangat terbuka lantaran sebelumnya Vietnam sudah beberapa kali membeli alutsista produksi dalam negeri, salah satunya bom latih.

    Selain membahas kerja sama di bidang industri pertahanan, pihak Kemenhan juga akan mengajak Vietnam dan seluruh industri pertahanannya untuk tampil ajang pameran alat utama sistem senjata (alutsista) Indo Defence 2026 mendatang.

    “Kami juga menerima undangan yang disampaikan oleh Wamenhan Vietnam Untuk menghadiri VIDEX yakni Vietnam Defense Expo,” jelas Frega.

    Dengan adanya pertemuan ini, Frega berharap hubungan bilateral dan kerja sama militer antara Indonesia dan Vietnam semakin menguat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.