Negara: Vietnam

  • Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru ke depan.

    Airlangga menjelaskan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang komoditas primer seperti batu bara, CPO, nikel, hingga migas. Meski masih akan dipertahankan, namun Airlangga menyatakan Indonesia perlu mesin ekonomi baru.

    “Indonesia kuat karena komoditas, tahun 70-an karena oil boom, di tahun 2000-an kita kuat dengan sawit, hilirisasi. Tetapi next engine of growth [mesin pertumbuhan baru] itu harus sumber daya manusia dan digitalisasi. Baru kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, Korea, China,” kata Airlangga dalam Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

    Untuk capai itu, dia mengungkapkan pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada Selasa (23/9/2025).

    Airlangga tidak menampik sejumlah negara Asean lain seperti Vietnam dan Singapura juga sudah terlebih dahulu mempunyai CEPA dengan Uni Eropa. Kendati demikian, menurutnya, CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa lebih mutakhir karena juga menyangkut ekonomi digital.

    “Perjanjian ini adalah yang paling terakhir, paling modern, paling up to date, karena perjanjian dagang sebelumnya itu tidak ada digital cluster-nya, tidak ada terkait dengan digitalisasi,” ungkapnya.

    Skala Ekonomi Indonesia

    Apalagi, Airlangga mencatat skala nilai ekonomi Indonesia dengan 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai US$31 triliun atau sekitar Rp517 kuadriliun (asumsi kurs JISDOR 24 September 2025 senilai Rp16.680 per dolar AS). Adapun total penduduk Indonesia dan Uni Eropa mencapai 732 juta jiwa.

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang besar lewat perjanjian IEU-CEPA

    Airlangga menambahkan, kesiapan digital Indonesia sudah diakui secara internasional. Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di Asean yang sudah dinyatakan siap mengadopsi teknologi digital oleh UNESCO melalui Readiness Assessment Methodology.

    Selain itu, sambungnya, Indonesia terus membangun infrastruktur digital meski menghadapi tantangan geografis. Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki  17 ribu pulau sehingga tidak seluruh wilayah bisa dijangkau melalui fiber optik.

    Oleh sebab itu, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia salah satu negara awal yang menggunakan Low Earth Orbit Satellite. Menurutnya, saat ini sudah ada 100 ribu pelanggan Low Earth Orbit Satellite di daerah 3 terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Dengan infrastruktur yang berkembang, pemerintah menargetkan kebutuhan 10,7 juta talenta digital hingga 2030. Untuk mendukung hal ini, Indonesia telah menandatangani sejumlah kerja sama internasional termasuk Tech X Program dengan Singapura untuk membuka peluang kerja digital lintas negara.

    “Jadi talenta digital, lulusan [keahlian digital] ataupun siapapun yang bersedia untuk bekerja di negara lain, itu pintunya terbuka,” tutup Airlangga.

    Sitimulus Padat Karya 

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Paket stimulus juga ada yang disiapkan khusus untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

    Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat dari stimulus ini adalah sektor padat karya. Setidaknya, sebelum pengumuman yang dilakukan hari ini, Senin (15/9/2025), sektor padat karya sudah mendapatkan stimulus berupa pembebasan pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

    “Terkait dengan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya,” terang Menko Perekonomian Airlangga dikutip, Selasa (16/9/2025).

    Pemerintah pun akan menanggung PPh 21 dari sektor padat karya sampai dengan 2026. Pembebasan pajak karyawan itu akan menyasar pada industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

    “Alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Dan ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Berikut daftar stimulus perekonomian yang akan diterima oleh sektor padat karya Prabowo:

    1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya sampai dengan 2026. Sasaran industri yakni alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit, dengan target penerima 1,7 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp800 miliar tahun ini dan dilanjutkan hingga tahun depan.

    2. Perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) pada 2026 hingga ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga. Targetnya 9,9 juta orang dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar.

    3. Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk 609.465 orang.

    4. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk program prioritas yakni Koperasi Desa Merah Putih, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya mencapai 1 juta orang pada Desember 2025.

    5. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan untuk 100 desa, dan diharapkan menyerap 8.645 tenaga kerja. Pada jangka panjang, program itu diharapkan bisa menyerap 200.000 pekerja di 4.000 titik. Kemudian, terkait revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektare dan menyerap 168.000 tenaga kerja.

    6. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk modernisasi 1.000 kapal nelayan. Program tersebut diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan menyasar kepada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih.

    7. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk perkebunan rakyat meliputi penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian, Harapannya bisa membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja, dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, dan pala.

  • AI Canva Kini Tersedia dalam 16 Bahasa Baru, Termasuk Indonesia

    AI Canva Kini Tersedia dalam 16 Bahasa Baru, Termasuk Indonesia

    JAKARTA – Canva mengumumkan ekspansi global untuk alat berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di platformnya. AI Canva, alat percakapan yang mendukung kreativitas, kini tersedia dalam 16 bahasa baru. 

    Peluncuran ini memperluas akses bagi lebih banyak pengguna di seluruh dunia. AI Canva kini tersedia dalam bahasa selain Inggris, di antaranya bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, Mandarin, Prancis, Jerman, Hindi, Jepang, Korea, dan lainnya. 

    Perluasan ini tidak hanya soal bahasa. Pengguna juga akan mendapatkan hasil desain yang lebih sesuai dengan kebiasaan dan preferensi budaya setempat. Hal ini didukung oleh perpustakaan aset desain Canva yang sangat beragam.

    Dengan penambahan jumlah bahasa ini, jutaan kreator, pebisnis, hingga pendidik diyakini akan sangat terbantu. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat menyampaikan ide mereka melalui teks ataupun suara. 

    Cameron Adams, Co-Founder dan Chief Product Officer di Canva, menyatakan bahwa dukungan bahasa yang lebih luas ini dihadirkan untuk melokalisasi platformnya. Dengan begitu, produk yang Canva tawarkan bisa selaras dengan budaya lokal.

    “Salah satu alasan utama yang membuat Canva menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia adalah fokus kami dalam menghadirkan produk yang selaras dengan budaya dan kebutuhan lokal,” ujar Adams dalam keterangan yang VOI terima pada Rabu, 24 September. 

    Dengan pembaruan ini, Canva menegaskan komitmen mereka untuk mempermudah akses desainnya di era AI. AI Canva terhubung langsung dengan editor desain Canva sehingga pengguna dapat mengedit dan mempublikasikannya tanpa harus keluar dari aplikasi.

    Alat AI Canva telah digunakan lebih dari 20 miliar kali. Ini menjadikannya salah satu produk Canva dengan pertumbuhan tercepat sejak diluncurkan. Pencapaian ini diraih seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna Canva, mencapai 240 juta orang di seluruh dunia.

  • Android 6 Bahasa, iOS 19 Bahasa

    Android 6 Bahasa, iOS 19 Bahasa

    Bisnis.com, JAKARTA — WhatsApp resmi meluncurkan fitur baru bernama Message Translations atau terjemahan pesan. Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan teks di dalam percakapan secara langsung.

    “Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di lebih dari 180 negara, kami terus berupaya menjaga semua orang tetap terhubung, di mana pun mereka berada,” tulis WhatsApp dalam keterangan resminya pada Rabu (24/9/2025). 

    Namun, pihaknya sadar bahasa kerap menjadi penghalang dalam menyelesaikan sesuatu atau mengekspresikan perasaan. 

    “Karena itu, kami menghadirkan fitur terjemahan pesan agar komunikasi lintas bahasa jadi lebih mudah,” imbuh WhatsApp. 

    Fitur ini dapat digunakan dalam percakapan pribadi, obrolan grup, maupun di Channels. Caranya hanya dengan menekan lama pesan yang ingin diterjemahkan, lalu pilih menu Translate. 

    Pengguna dapat menentukan bahasa asal maupun tujuan terjemahan. Hasil terjemahan juga bisa diunduh untuk digunakan di kemudian hari. Khusus pengguna Android, tersedia opsi untuk mengaktifkan terjemahan otomatis pada seluruh pesan masuk di suatu obrolan, sehingga tidak perlu menerjemahkan satu per satu. 

    WhatsApp menegaskan seluruh proses terjemahan dilakukan langsung di perangkat (on-device), sehingga privasi pengguna tetap terjaga dan bahkan pihak WhatsApp sendiri tidak bisa mengakses isi terjemahan.

    Saat ini, fitur terjemahan pesan mulai digulirkan secara bertahap untuk pengguna iPhone dan Android dengan pilihan bahasa terbatas, dan akan diperluas di masa mendatang. 

    Untuk perangkat Android, fitur ini baru tersedia dalam enam bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Hindi, Portugis, Rusia, dan Arab. 

    Sementara itu, pengguna iPhone dapat menikmati fitur ini dalam lebih dari 19 bahasa sejak awal peluncurannya, mulai dari Arab, Belanda, Inggris (UK dan US), Prancis, Jerman, Hindi, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Mandarin (Tiongkok dan Taiwan), Polandia, Portugis (Brasil), Rusia, Spanyol, Thailand, Turki, Ukraina, hingga Vietnam.

  • Heboh 86 Juta Rekening Bank Diblokir Tetangga RI, Ada Apa?

    Heboh 86 Juta Rekening Bank Diblokir Tetangga RI, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Vietnam baru saja memblokir 86 juta akun rekening bank. Alasannya karena pemilik rekening tak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.

    Aturan tersebut mewajibkan penggunaan sistem identifikasi biometrik wajah. Bagi mereka yang tak melakukannya, maka rekeningnya akan ditutup mulai 1 September 2025 lalu.

    Akun yang wajib melakukan otentikasi adalah mereka yang melakukan transfer secara online di atas 10 juta VND (Rp 6,3 juta). Selain itu juga berlaku bagi transfer harian kumulatif lebih dari 20 juta VND (Rp 12,6 juta), dikutip dari Icobench, Rabu (24/9/2025).

    Aturan tersebut diluncurkan untuk memerangi beragam kejahatan yang melibatkan industri keuangan, dari penipuan, pencurian identitas hingga penipuan dengan deepfake.

    Salah satu kejahatan yang berhasil diketahui pihak polisi terjadi Mei lalu. Saat itu terbongkar jaringan yang memanfaatkan pemindaian wajah dengan AI.

    Kejahatan yang dilakukan disebut untuk menghindari pengecekan bank. Lebih dari 1 triliun VND diperkirakan dicuci melalui praktik tersebut.

    Namun aturan tersebut bukan tanpa celah. Terdapat tantangan bagi warga negara asing dan ekspatriat karena tidak mudah untuk kembali ke cabang bank lokal mereka.

    Selaijn itu juga tidak bisa dilakukan pada akun bank yang tidak aktif selama bertahun-tahun sebelumnya.

    Aturan ini juga dimanfaatkan pendukung Bitcoin. Mereka menilai akses ke dana fiat bisa bergantung pada aturan negara, namun tidak dengan aset digital.

    Aset digital dengan dompet mandiri tidak akan bergantung pada bank maupun tanda pengenal yang terpusat.

    Meski begitu Ico Bench juga menambahkan Bitcoin juga memiliki risikonya sendiri. Mulai dari volatilitas harga, harus ada manajemen kunci ketata, dan ketergantungan dengan fiat untuk pengeluaran sehari-hari.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Singgung Perundingan Tarif Dagang dengan RI di Sidang PBB

    Trump Singgung Perundingan Tarif Dagang dengan RI di Sidang PBB

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bicara kebijakan tarif tinggi yang diterapkan ke berbagai negara. Menurutnya, dia berhasil melakukan perundingan dagang bersejarah dengan berbagai negara, termasuk dengan Indonesia.

    Hal ini diungkapkan Trump dalam pidato sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    “Pemerintahan saya telah merundingkan satu per satu kesepakatan dagang bersejarah, termasuk dengan Inggris, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan banyak lagi,” kata Trump dalam pidato hampir satu jam.

    Menurutnya, kebijakan tarif diberlakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan AS. Baginya, banyak negara yang memanfaatkan kelemahan pemerintahan AS sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan perdagangan.

    “Kami juga menggunakan tarif untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan kami di seluruh dunia, termasuk terhadap negara-negara yang selama puluhan tahun telah memanfaatkan kelemahan pemerintahan-pemerintahan Amerika sebelumnya,” papar Trump.

    Kini, usai kebijakan tarif diberlakukan, Trump mengklaim AS tidak lagi menanggung biaya besar untuk barang-barang impor dari negara lain dan justru malah menghasilkan keuntungan hingga ratusan miliar dolar untuk kocek pemerintah.

    “Di bawah pemerintahan Trump, termasuk masa jabatan pertama saya, kami menggunakan tarif sebagai mekanisme pertahanan, ratusan miliar dolar dalam bentuk tarif berhasil kami kumpulkan,” jelas Trump.

    Tonton juga video “Trump Gelar Pertemuan dengan Prabowo hingga Erdogan, Bahas Apa?” di sini:

    (hal/ara)

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akhirnya resmi menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) usai sempat mandek selama hampir 10 tahun. Kesepakatan dagang tersebut diharapkan akan membuka peluang akses pasar dan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi kedua pihak.

    Dalam kesepakatan dagang ini, UE dan Indonesia akan menghapus tarif atas lebih dari 98% pos tarif dan 99% dari total nilai impor. Sebanyak 80% tarif akan dihapus segera saat perjanjian mulai berlaku, Kemudian, setelah masa transisi selama 5 tahun, liberalisasi akan mencakup 96% dari total perdagangan.

    Saat implementasi kesepakatan tersebut, produk Indonesia langsung akan menikmati tarif 0% di 90,40% pasar UE dan dengan pengurangan tarif lebih lanjut yang akan menyusul secara bertahap. Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.

    Sebagai gantinya, Indonesia akan membebaskan bea masuk produk industri asal UE yang saat ini dikenai tarif tinggi, seperti tarif untuk mobil buatan UE akan diturunkan dari 50% menjadi 0% dalam 5 tahun. Kemudian, sebagian tarif mesin dan peralatan listrik, serta produk farmasi yang saat ini dikenai hingga 15% akan bebas bea masuk saat perjanjian berlaku. Lalu, tarif bahan kimia yang mencapai 25% juga akan bebas bea.

    Tak hanya itu, perjanjian ini juga akan menghapus tarif atas ekspor produk agro-pangan UE, seperti makanan olahan, sebagian produk susu, dan produk daging.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini IEU-CEPA dapat memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas ekspor dan mengamankan akses pasar yang lebih luas di UE.

    UE sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan yang terus menunjukkan tren positif yang mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga mencatatkan surplus bagi Indonesia dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Kerja sama juga akan berdampak pada 723 juta orang dari kedua pihak dengan nilai ekonomi sebesar US$21 triliun sehingga ada banyak peluang dan masa depan yang bergantung pada blok perdagangan besar ini.

    Proyeksi menunjukkan bahwa dalam awal implementasi, ekspor Indonesia ke UE diproyeksikan dapat meningkat signifikan hampir 60% dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Airlangga juga mengatakan terdapat beberapa industri prioritas seperti industri tekstil, sepatu, pakaian, furnitur, dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia yang saat ini mempekerjakan sekitar 5 juta orang. Industri tersebut akan turut merasakan dampak dari IEU-CEPA.

    “Jadi, 5 juta orang ini sekarang merayakan bahwa mereka memiliki prospek yang baik di masa depan karena pasar menjadi semakin besar, dan tentu saja kita berharap untuk rantai pasokan antara Indonesia dan Eropa, termasuk mineral kritis, energi terbarukan, inovasi, serta investasi,” kata Airlangga usai penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA di Bali, Selasa (23/9/2025).

    Selain itu, perjanjian ini juga membuka peluang investasi, salah satunya yang potensial adalah investasi UE di industri otomotif.

    Airlangga menyebut, sedang berbicara dengan Eropa untuk kerja sama yang lebih erat di bidang otomotif. Menurutnya, Eropa memiliki kepentingan soal kerja sama tersebut, terutama dalam suplai mineral kritis untuk produksi baterai kendaraan listrik.

    “Dan tentu salah satu yang Eropa berkepentingan dan minat itu di industri otomotif termasuk untuk menyuplai ataupun mengembangkan electric vehicle [EV] di Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic mengatakan, sekitar €600 juta (US$700 juta) bea masuk akan dihemat oleh eksportir Eropa sebagai hasil dari perjanjian dagang ini.

    “Kami benar-benar membuka babak baru yang sangat besar,” kata Sefcovic dalam wawancara bersama Bloomberg News.

    “Perdagangan kami dengan Indonesia selama ini jauh di bawah potensi,” ujarnya, mengingat bahwa ekonomi Indonesia lebih besar dibandingkan gabungan ekonomi Vietnam, Filipina, dan Thailand.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan memainkan peran penting dalam upaya UE untuk mendiversifikasi rantai pasoknya, terutama dalam hal bahan baku, serta membuka pasar baru di tengah kebijakan tarif sebesar 15% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap sebagian besar produk ekspor UE.

    Peluang dan Tantangan

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, penandatanganan IEU-CEPA memberi peluang perdagangan yang lebih berkeadilan bagi Indonesia. Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, potensi ekspor bisa ditingkatkan hingga US$60 miliar, dengan volume ekspor yang bisa meningkat hingga 50% dalam 3 hingga 4 tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia, ini berarti komoditas sawit, tekstil, peralatan pangan, dan perikanan mendapatkan pijakan yang lebih adil di Eropa. Bagi Uni Eropa, ini berarti akses ke pasar Indonesia yang kuat dengan 280 juta penduduk dan peluang di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa,” ucap Shinta.

    Senada, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, kebijakan IEU-CEPA yang akan membebaskan tarif bea masuk produk Indonesia ke Eropa dapat meningkatkan kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia pada 2027 dengan signifikan.

    “Pertumbuhan ekspor TPT diperkirakan akan bergerak positif, meski sangat bergantung pada kemampuan industri dalam memenuhi standar kualitas, keberlanjutan, dan regulasi teknis Uni Eropa yang ketat,” kata David kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Penurunan tarif bea masuk ke Eropa membuat daya saing produk Indonesia makin kompetitif di wilayah tersebut. IEU-CEPA memberikan peluang percepatan ekspor, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah.

    Bahkan, kebijakan tersebut juga dinilai akan mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia, baik dari investor asing maupun domestik.

    “Dengan terbukanya pasar Eropa, Indonesia akan makin menarik bagi investor untuk membangun pabrik, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan alih teknologi dalam rantai pasok TPT,” tuturnya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk hulu tekstil (HS 50-54) ke wilayah Eropa Barat mencapai US$24,6 juta pada 2024 dengan volume 8,17 kg, sementara ke Eropa Utara mencapai US$986,080 dengan volume 365,691 kg.

    Di sisi lain, ekspor produk serupa ke Eropa Selatan mencapai US$24,6 juta dengan volume 8,4 juta kg pada 2024, sedangkan ekspor ke Eropa Timur mencapai US$6,5 juta dengan volume 5 juta kg pada tahun lalu.

    Kendati demikian, David melihat terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi industri tekstil dan produk tekstil. Pertama, produk yang berbahan serat alam khususnya rayon dari Indonesia harus lulus sertifikasi European Union Best Available Techniques (EU-BAT).

    “Jika tidak maka benang atau kain berbahan rayon Indonesia tidak dapat dipasarkan di Eropa,” tuturnya.

    Kedua, adanya kewajiban fabric forward atau two-steps process, di mana pakaian jadi yang diekspor ke Uni Eropa harus menggunakan kain yang ditenun atau dirajut di Indonesia.

    Menurut David, ketentuan ini berpotensi meningkatkan aktivitas produksi industri pertenunan, perajutan, dan penyempurnaan kain dalam negeri. Namun, mesti didukung dengan kebijakan strategis untuk meregulasi impor kain sehingga kebutuhan bahan baku ekspor dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Ketiga, seluruh produk yang masuk ke pasar Eropa diwajibkan menggunakan energi ramah lingkungan, sedangkan mayoritas industri TPT Indonesia masih bergantung pada energi berbasis batu bara.

    “Ini menuntut adanya dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas dan harga gas yang kompetitif, agar industri mampu bertransformasi menuju energi yang lebih bersih dan berdaya saing,” jelasnya.

    Dengan memahami peluang, tantangan, dan potensi investasi tersebut, pihaknya berkomitmen memanfaatkan IEU-CEPA secara maksimal melalui peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi, pemenuhan standar keberlanjutan, serta optimalisasi bahan baku dalam negeri.

    Namun, dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor akan sangat menentukan agar perjanjian ini tidak hanya membuka pasar, tetapi juga mendorong transformasi struktural industri TPT Indonesia menjadi lebih kuat, modern, berdaya saing, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

    Sementara itu, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor ke Eropa hingga 25% setelah perjanjian dagang IEU-CEPA ditarget efektif pada Januari 2027. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, IEU-CEPA dan kebijakan strategis yang tercakup dalam perjanjian ini akan memperluas akses produk furnitur Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

    “Kami di Himki memproyeksikan bahwa ekspor furnitur ke Eropa bisa meningkat antara 15%-25% dalam 3 tahun pertama sejak perjanjian berlaku penuh,” kata Sobur kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025). 

    Potensi Serbuan Produk UE ke RI

    Pelaku usaha melihat potensi masuknya produk UE ke RI tanpa dikenai bea masuk bukanlah suatu ancaman. Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Indonesia menilai penurunan tarif bea masuk untuk produk Uni Eropa ke Indonesia justru dapat mendukung kebutuhan kualitas dan teknologi tinggi untuk kemajuan industri, meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan yang mesti dipertimbangkan.

  • Bukan BYD, Ini Merek yang Paling Banyak Impor Mobil ke Indonesia Agustus 2025

    Bukan BYD, Ini Merek yang Paling Banyak Impor Mobil ke Indonesia Agustus 2025

    Jakarta

    Bukan BYD yang mengimpor mobil paling banyak ke Indonesia pada Agustus 2025. Berikut ini daftar 10 pabrikan yang paling banyak mengimpor mobil ke Tanah Air.

    Ada sejumlah pabrikan yang masih mengimpor mobilnya secara utuh dari luar negeri. Khususnya buat produsen yang belum memiliki pabrik di Indonesia. Misalnya ada BYD yang masih mengimpor keenam mobilnya ke Indonesia karena pabriknya masih dalam proses pembangunan. Keseluruhan mobil BYD didatangkan secara utuh dari Negeri Tirai Bambu.

    Selain BYD, ada juga VinFast yang tengah mengebut pembangunan pabrik di kawasan Subang. Seluruh mobil VinFast diimpor langsung dari Vietnam. Jumlahnya pun cukup banyak. Bahkan untuk periode Agustus 2025, data distribusi wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), VinFast menjadi produsen yang paling banyak mengimpor mobil ke dalam negeri. Sepanjang bulan kedelapan itu, ada 4.589 unit mobil VinFast yang dikirim menggunakan kapal Silver Queen.

    Sebelumnya pada Juli, BYD tercatat sebagai pabrikan paling banyak impor mobil ke Indonesia. Jumlahnya tembus 7.235 unit.

    Ada juga beberapa pabrikan lain yang mengimpor mobilnya ke Indonesia. Namun yang jumlahnya ribuan unit selain BYD dan VinFast, ada Toyota. Berikut ini 10 pabrikan yang paling banyak impor mobil ke Indonesia.

    10 Pabrikan Paling Banyak Impor ke IndonesiaVinFast: 4.589 unitToyota: 3.459 unitBYD: 1.440 unitAion: 725 unitDenza: 665 unitGWM: 419 unitMazda: 317 unitFAW: 247 unitHyundai: 198 unitLexus: 133 unit

    Meski begitu, kalau dihitung secara kumulatif, BYD masih berada di posisi teratas pabrikan yang paling banyak impor mobil. Total selama delapan bulan dari Januari sampai Agustus 2025, BYD mengimpor 22.964 unit atau 23,1 persen dari keseluruhan impor mobil.

    Selanjutnya di tempat kedua ada Toyota dengan torehan impor 22.132 unit atau sekitar 22,3 persen. Di posisi ketiga barulah VinFast dengan 13.372 unit mobil diimpor ke Indonesia.

    (dry/rgr)

  • IEU-CEPA Diteken Hari Ini, Mobil Eropa dan 96% Barang Bebas Tarif Masuk RI

    IEU-CEPA Diteken Hari Ini, Mobil Eropa dan 96% Barang Bebas Tarif Masuk RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah menyepakati pembebasan tarif impor atau menurunkannya hampir ke 0% untuk hampir semua barang lewat Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Melansir Bloomberg, Selasa (23/9/2025), kesepakatan dagang tersebut akan menghapus tarif hingga nol untuk 96% barang yang diekspor UE ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor UE ke Indonesia setidaknya sebesar 30%, atau sekitar €3 miliar.

    Tarif untuk mobil buatan UE akan diturunkan dari 50% menjadi 0% dalam 5 tahun, sementara bea untuk mesin dan peralatan elektronik akan turun dari 30% menjadi 0% dalam waktu dekat. Produk pertanian dan makanan juga akan memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan ini.

    Kesepakatan dagang ini juga akan menghapus perizinan dan pembatasan lainnya terkait bahan kimia yang diekspor dari UE. Di sisi lain, UE akan memperoleh perlakuan preferensial untuk bea atas ekspor bahan mentah Indonesia yang telah melewati tahap pertama pengolahan. Namun, kesepakatan ini tidak akan mengubah larangan Indonesia terhadap ekspor bijih nikel ke UE, yang masih menjadi sengketa antara kedua pihak di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic mengatakan, sekitar €600 juta (US$700 juta) bea masuk akan dihemat oleh eksportir Eropa sebagai hasil dari perjanjian dagang ini.

    “Kami benar-benar membuka babak baru yang sangat besar,” kata Sefcovic dalam wawancara bersama Bloomberg News.

    “Perdagangan kami dengan Indonesia selama ini jauh di bawah potensi,” ujarnya, mengingat bahwa ekonomi Indonesia lebih besar dibandingkan gabungan ekonomi Vietnam, Filipina, dan Thailand.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan memainkan peran penting dalam upaya UE untuk mendiversifikasi rantai pasoknya, terutama dalam hal bahan baku, serta membuka pasar baru di tengah kebijakan tarif sebesar 15% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap sebagian besar produk ekspor UE.

    Indonesia merupakan mitra penting bagi UE, dengan ekonomi yang sedang tumbuh dan jumlah konsumen mencapai 300 juta jiwa. Namun, hubungan bilateral sempat tegang karena regulasi deforestasi UE yang bertujuan memerangi penebangan hutan di luar negeri, terutama untuk membuka lahan kelapa sawit dan kopi. Indonesia menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap aturan ini.

    IEU-CEPA tidak akan memengaruhi penerapan aturan deforestasi terhadap Indonesia, tetapi isu ini telah dibahas selama proses negosiasi. Sefcovic mengatakan bahwa perjanjian ini akan menciptakan platform untuk membantu perusahaan Indonesia, terutama eksportir kecil, dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang disyaratkan Uni Eropa.

    Kesepakatan ini masih membutuhkan persetujuan dari negara-negara anggota UE dan Parlemen Eropa, serta legislatif Indonesia, sebelum resmi diberlakukan.

    Sefcovic menyebut, kesepakatan ini sebagai kerangka kerja yang sangat jelas yang akan mendorong perdagangan dan menciptakan peluang bagi kedua belah pihak.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto direncanakan akan menerima kunjungan kerja Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic pada 22 – 23 September 2025 dengan agenda utama untuk mengumumkan dan melaksanakan penandatanganan penyelesaian substansial Perundingan IEU-CEPA.

    “Setelah menginjak 9 tahun masa perundingan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Perjanjian IEU-CEPA akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Pencapaian bersejarah ini bukan hanya menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua pihak, tetapi juga menegaskan keberhasilan upaya dalam membuka peluang besar bagi kerja sama yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Senin (22/9/2025).

    Lewat kesepakatan IEU-CEPA, 80% ekspor Indonesia ke UE akan menikmati tarif 0%. Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik juga akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil. Melalui kerja sama tersebut, perdagangan Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat meningkat hingga dua kali lipat pada 5 tahun mendatang.

    “Kesepakatan ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena tidak hanya menghadirkan keuntungan nyata bagi pelaku usaha di Indonesia maupun Eropa, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap praktik keberlanjutan yang kini menjadi fokus utama kebijakan Uni Eropa. Melalui kerja sama ini, Indonesia diharapkan dapat kian menegaskan peran aktifnya dalam perdagangan global yang berkelanjutan,” jelas Haryo.

  • AS-Indonesia jadi perkawinan campuran terbanyak di Jakarta

    AS-Indonesia jadi perkawinan campuran terbanyak di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat perkawinan campuran antara istri warga negara Indonesia (WNI) dan suami warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat paling banyak dilaporkan sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025.

    Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Witri Yenny, dalam Podcast Jawara bertema “Dari Pelaminan Ke Catatan Sipil: Perkawinan Lintas Negara” yang dipantau di Jakarta, Selasa menyebutkan jumlah pasangan yang melakukan perkawinan campuran antara pria AS dengan wanita Indonesia berjumlah 158 pasangan.

    Kemudian, pria asal Singapura dengan wanita Indonesia berjumlah 132 pasangan, diikuti Jerman-Indonesia (120 pasangan).

    Lalu, China-Indonesia (113 pasangan), Australia-Indonesia (103 pasangan), Malaysia-Indonesia (99), Jepang-Indonesia (90), Belanda-Indonesia (90), Inggris-Indonesia (84), dan Korea Selatan-Indonesia (55).

    Sementara itu, pernikahan campuran antara pria Indonesia dengan perempuan luar negeri, yang terbanyak yakni dengan Singapura dengan total 58 pasangan.

    “Kalau yang suami WNI, istri WNA, itu berbeda, lebih banyak disukai itu yang dari Singapura,” ujar Witri.

    Kemudian, Indonesia-China (53 pasangan), Indonesia-Jepang (47), Indonesia-Malaysia (41), Indonesia-Korea Selatan (36), Indonesia-Australia (22), Indonesia-Filipina (22), Indonesia-Thailand (18), Indonesia-Vietnam (17), dan Indonesia-India (16).

    Adapun total jumlah perkawinan campuran yang dilaporkan ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta sebanyak 1.952 pelaporan perkawinan campuran sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025.

    “Yang rata-rata itu dari tahun 2020 sampai 2025 itu sekitar 250- 300 pasangan per tahunnya,” kata Witri.

    Adapun perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 sampai pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini merupakan perkawinan antara dua orang antara warga negara Indonesia dan warga negara asing (WNA).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.