Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • Ekspor China Tetap Tangguh di Tengah Perang Dagang Lawan Trump

    Ekspor China Tetap Tangguh di Tengah Perang Dagang Lawan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor China menunjukkan ketahanannya selama enam bulan terakhir meskipun diterpa perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Catatan tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan AS terhadap produk-produk Negeri Tirai Bambu di tengah bea impor tinggi yang mencapai 55%.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (22/10/2025), sekitar US$1 miliar barang dikirim dari China ke AS setiap harinya, dengan volume pengiriman pada September 2025 meningkat dibandingkan Agustus 2025.

    Meskipun nilai total perdagangan kedua negara turun dua digit selama setengah tahun terakhir, sejumlah produk justru mencatat kenaikan dibandingkan 2024, menantang tensi dagang Beijing–Washington.

    Kondisi tersebut menandakan efektivitas tarif AS masih terbatas dalam menekan impor dari China. Dominasi China pada sektor penting seperti logam tanah jarang dan elektronik membuat produk asal negara itu sulit tergantikan dalam jangka pendek. Namun, situasi dapat berubah bila Trump benar-benar menaikkan tarif lagi.

    “Posisi kuat China dalam rantai pasok global memberi daya tawar terhadap importir AS. Realokasi produksi akan memerlukan waktu,” tulis ekonom Bloomberg, Chang Shu dan David Qu.

    Kekuatan ekspor tersebut juga memberi Presiden Xi Jinping posisi negosiasi yang lebih baik menjelang pembicaraan perpanjangan gencatan tarif 90 hari yang akan berakhir November mendatang. 

    Pada kuartal III/2025, nilai ekspor China ke AS menembus US$100 miliar, mendorong surplus perdagangan bilateral naik menjadi US$67 miliar.

    Trump, pada Selasa (21/10/2025), menyatakan optimistis bahwa pertemuannya dengan Xi dalam KTT di Korea Selatan pekan depan akan menghasilkan kesepakatan yang baik, meskipun tidak menutup kemungkinan pertemuan itu gagal terlaksana.

    Dia menegaskan isu logam tanah jarang, fentanyl, dan kedelai akan menjadi prioritas utama dalam negosiasi dagang tersebut.

    Meski sebagian besar dari 10 komoditas ekspor utama China ke AS turun dalam setahun terakhir, pengiriman rokok elektrik (e-cigarette) dan sepeda listrik (e-bike) justru meningkat. Dalam tiga bulan hingga September, ekspor e-bike mencapai lebih dari US$500 juta, sedikit naik dari tahun sebelumnya.

    Ekspor katoda tembaga olahan melonjak dari nyaris nihil menjadi US$270 juta, sementara kabel listrik naik 87% menjadi US$405 juta.

    “Kedua pihak bisa saja mengurangi ketergantungan, tetapi tidak mungkin hingga nol,” ujar Zhaopeng Xing, Senior China Strategist di Australia & New Zealand Banking Group (ANZ).

    Menurut ANZ, celah dalam kebijakan tarif juga memungkinkan sebagian perdagangan tetap berjalan. Importir AS disebut dapat membayar bea lebih rendah dengan memanfaatkan nilai transaksi awal di negara ketiga seperti Meksiko atau Vietnam sebelum barang tiba di pelabuhan AS.

    “Masih banyak celah yang dimanfaatkan pelaku usaha. Bea Cukai AS tidak memiliki cukup sumber daya untuk menanganinya,” jelas Xing.

    Pada kuartal III/2025, ekspor produk teknologi seperti ponsel, laptop, dan komponen komputer dari China ke AS mencapai hampir US$8 miliar—meskipun turun lebih dari separuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Selain itu, meski kebijakan de minimis yang memungkinkan paket kecil bebas bea masuk telah dicabut, konsumen AS tetap membeli miliaran dolar produk dari platform e-commerce China seperti Shein Group Ltd. dan Temu milik PDD Holdings Inc. Sejak Mei, nilai pengiriman paket kecil ke AS tercatat mencapai sekitar US$5,4 miliar.

    Ekspor business-to-business (B2B) melalui e-commerce juga melonjak dari US$31 juta pada Agustus menjadi US$201 juta pada September. Lonjakan itu menunjukkan perusahaan China mulai beralih dari penjualan langsung ke konsumen AS menjadi pengiriman massal ke gudang di AS sebelum dipasarkan secara ritel.

    Meski ekspor China masih kuat, arah perdagangan AS–China tampak menuju “pemutusan sebagian” (partial decoupling). Trump terus mendorong kebijakan onshoring untuk menghidupkan kembali manufaktur domestik AS. 

    Tahun ini, total pengiriman barang dari China turun menjadi kurang dari US$320 miliar—setara dengan level 2017, sebelum perang dagang pertama era Trump.

    Beberapa sektor sudah terkena dampak besar. Ekspor konsol gim dari China anjlok setelah Nintendo Co. dan Microsoft Corp. memindahkan produksi ke Vietnam dan negara lain untuk menghindari tarif tinggi. Ekspor televisi LCD ke AS bahkan merosot 73% dibandingkan tahun lalu.

    Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kerusakan akibat perang dagang kali ini bahkan lebih parah dibandingkan periode 2018—2019.

    “Pemutusan hubungan dagang antara AS dan China tampak terjadi lebih cepat dibandingkan guncangan tarif sebelumnya,” tulis IMF dalam laporan bulan ini.

  • Momen Prabowo Tawarkan Kopi ke Presiden Afsel saat Tatap Muka di Istana

    Momen Prabowo Tawarkan Kopi ke Presiden Afsel saat Tatap Muka di Istana

    Bisbnis.com, JAKARTA – Suasana akrab dan hangat terlihat dalam pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa di ruang kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Di awal percakapan, Presiden Prabowo tampak menawarkan minuman kepada tamunya sebelum memulai pembahasan bilateral. Dengan nada ramah, Prabowo bertanya “Boleh saya tawarkan teh atau kopi?” yang kemudian dijawab Ramaphosa dengan senyum, “Kopi sepertinya enak.” 

    Prabowo lalu melanjutkan, “Kopi pakai apa?” Ramaphosa menjawab singkat, “Tanpa krim dan tanpa gula.”

    Mendengar itu, Prabowo segera menoleh ke arah pramusaji dan memberi instruksi untuk segera menyajikan dua cangkit kopi. 

    “Minta kopi tanpa apa-apa, kasih seperti yang saya punya,” tandas Prabowo.  

    Keduanya kemudian melanjutkan perbincangan tertutup. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Cyril Ramaphosa ke Indonesia, yang menandai penguatan hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1994.

    Sekadar informasi, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa memulai kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan tiga negara ke Asia Tenggara yang berlangsung pada 22 hingga 28 Oktober 2025 

    Menurut pantauan Bisnis, Presiden Ramaphosa disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pagi (22/10/2025).

    Presiden Afsel itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Afrika Selatan diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

    Hubungan antara Indonesia dan Afsel memiliki akar sejarah yang dalam, berawal lebih dari 350 tahun lalu saat masyarakat keturunan Indonesia pertama kali tiba di Tanjung Harapan (Cape) pada pertengahan abad ke-17.

    Pada era modern, Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan anti-apartheid, dengan keterlibatan aktif sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dimulai pada 1994, pasca berakhirnya apartheid. 

    Sebagai bagian dari agenda kenegaraan, Presiden Ramaphosa juga dijadwalkan menghadiri Forum Bisnis Afrika Selatan–Indonesia yang berlangsung pada 21 Oktober 2025. Indonesia saat ini merupakan mitra dagang ketiga terbesar Afrika Selatan di kawasan Asia Tenggara. 

    Kunjungan ini akan dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan ke Vietnam (23–24 Oktober) dan kunjungan kerja ke Malaysia (25–28 Oktober), di mana Presiden Ramaphosa akan berpartisipasi sebagai Tamu Kehormatan Ketua Asean dalam KTT Asean ke-47.

  • Momen Cyril Ramaphosa Membungkukkan Badan ke Pasukan Upacara Penyambutan di Istana Merdeka

    Momen Cyril Ramaphosa Membungkukkan Badan ke Pasukan Upacara Penyambutan di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memulai kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan tiga negara ke Asia Tenggara yang berlangsung pada 22 hingga 28 Oktober 2025. 

    Kunjungan ini mencerminkan komitmen Afrika Selatan untuk memperdalam hubungan strategis dengan kawasan yang dinamis ini.

    Menurut pantauan Bisnis, Presiden Ramaphosa disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pagi (22/10).

    Presiden Afrika Selatan itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Afrika Selatan diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

    Dalam sesi perkenalan, ada momen menarik ketika Cyril membungkukkan badan kepada pasukan penyambut guna memberi hormat atas sambutan kepadanya. Selanjutnya, kedua pemimpin menuju ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu, dilanjutkan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo.

    Hubungan antara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki akar sejarah yang dalam, berawal lebih dari 350 tahun lalu saat masyarakat keturunan Indonesia pertama kali tiba di Tanjung Harapan (Cape) pada pertengahan abad ke-17.

    Pada era modern, Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan anti-apartheid, dengan keterlibatan aktif sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dimulai pada tahun 1994, pasca berakhirnya apartheid.

    Sebagai bagian dari agenda kenegaraan, Presiden Ramaphosa juga dijadwalkan menghadiri Forum Bisnis Afrika Selatan–Indonesia yang berlangsung pada 21 Oktober 2025. Indonesia saat ini merupakan mitra dagang ketiga terbesar Afrika Selatan di kawasan Asia Tenggara.

    Dalam berbagai pertemuan di sela-sela kunjungan, Presiden Ramaphosa akan berdialog dengan pemimpin bisnis terkemuka Indonesia guna meningkatkan peluang investasi dan memperkuat kerja sama ekonomi.

    Setelah pembicaraan bilateral, kedua kepala negara menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong kemitraan Selatan-Selatan. Afrika Selatan dan Indonesia saat ini juga merupakan anggota aktif dari forum strategis global seperti BRICS, yang menjadi wadah penting dalam kerja sama multilateral negara-negara berkembang.

    Kunjungan ini akan dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan ke Vietnam (23–24 Oktober) dan kunjungan kerja ke Malaysia (25–28 Oktober), di mana Presiden Ramaphosa akan berpartisipasi sebagai Tamu Kehormatan Ketua Asean dalam KTT Asean ke-47.

  • RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

    Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    “Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

    Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

    “Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

    “Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

    Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

    Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

    Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

    Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Panas! Jepang Tiba-Tiba Warning Vietnam, Ada Apa?

    Panas! Jepang Tiba-Tiba Warning Vietnam, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan terjadi antara pemerintah Jepang dan Vietnam. Hal ini terkait rencana larangan sepeda motor bertenaga bensin di Hanoi mulai 2026.

    Jepang dan beberapa produsen terkemuka di negara itu memperingatkan Vietnam bahwa kebijakan tersebut dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, mengganggu pasar senilai US$4,6 miliar (Rp 76 triliun) yang didominasi oleh perusahaan Jepang, Honda.

    Laporan awal diberitakan Reuters, Selasa (21/10/2025). Sebuah dokumen ditinjau laman itu, ditambah tujuh sumber.

    Sebelumnya di Juli, Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan tahun 2026. Negara tersebut berupaya mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi.

    Pembatasan yang lebih luas akan diberlakukan pada tahun 2028. Larangan tersebut diperkirakan akan meluas ke wilayah lain di negara tersebut.

    Kedutaan Besar Jepang di Hanoi kemudian mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam yang menyatakan bahwa larangan mendadak tersebut dapat “berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung” seperti dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang.

    Kedubes juga mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan “peta jalan yang tepat” untuk elektrifikasi yang mencakup periode persiapan dan implementasi regulasi secara bertahap.

    Kedubes menolak untuk menyebutkan kapan surat tersebut dikirim. Namun seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan bahwa surat tersebut telah disampaikan pada bulan September.

    Menurut firma riset Mordor Intelligence, pasar kendaraan roda dua Vietnam merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan nilai US$4,6 miliar tahun ini. Jumlah sepeda motor terdaftar tahun lalu mendekati 80% dari 100 juta penduduk negara tersebut, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

    Honda memimpin pasar hingga 80%, disusul Yamaha lalu Suzuki. Kebijakan Vietnam bisa menimbulkan risiko kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamenhan Vietnam Dituduh Lakukan Pelecehan Seks di Korsel

    Wamenhan Vietnam Dituduh Lakukan Pelecehan Seks di Korsel

    Seoul –

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Vietnam, Hong Xuan Chien, terjerat tuduhan pelecehan seksual saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) bulan lalu. Imbasnya, otoritas Seoul memanggil Duta Besar Vietnam di wilayahnya untuk membahas tuduhan tersebut.

    Hong, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai negeri sipil Korsel saat menghadiri forum keamanan tahunan yang digelar pada September lalu.

    Kementerian Pertahanan Korsel, pada Selasa (21/10), mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya telah mengambil “tindakan yang tepat” atas insiden tersebut, tetapi tidak dapat mengonfirmasi pemanggilan Duta Besar Vietnam.

    Seorang pejabat Seoul, yang enggan disebut namanya, menambahkan bahwa “pengungkapan fakta-fakta detail dibatasi demi menghormati keinginan korban”.

    Dalam pertemuan tertutup dengan para wartawan Korsel pada Senin (20/10), Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya “mengecam tindakan Wakil Menteri Pertahanan Vietnam dan meminta tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut”.

    Wamenhan Vietnam yang dituduh melakukan pelecehan seksual itu telah meninggalkan Korsel sehari setelah insiden terjadi.

    Menurut media lokal, atase Vietnam dipanggil seminggu kemudian.

    Sang atase Vietnam dilaporkan telah menyampaikan penyesalan dan meyakinkan kementerian bahwa insiden tersebut tidak akan terulang.

    Kedutaan Besar Vietnam di Seoul belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Manufaktur RI Memang Tumbuh, Tapi Menperin Akui Kalah dari Negara Ini

    Manufaktur RI Memang Tumbuh, Tapi Menperin Akui Kalah dari Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia –Sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) mencatat pertumbuhan sebesar 4,94% dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhitung sejak kuartalIV2024 hingga kuartalII2025.

    Menteri Perindustrian (Menperin)  Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pertumbuhan ini menjadi pencapaian penting di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi yang belum stabil.

    “Industri manufaktur di Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik. Data satu tahun pada triwulanIV2024 sampai triwulanII2025, sektor IPNM mencapai pencapaian pertumbuhan sebesar 4,94% year on year.” katanya di Kemenperin, Senin (20/10/2025).

    Dari sisi kontribusi, sektor industri menyumbang sekitar 17,24% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, serta menyumbang 78,75% dari total ekspor Indonesia pada periode yang sama.

    Beberapa subsektor yang menunjukkan performa kuat antara lain industri logam dasar yang tumbuh 12,27%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 8,13%, serta industri makanan dan minuman sebesar 6,18%. salah satu pendorongnya dari sisi ekspor.

    “Dari sisi kinerja ekspor, pada periode yang sama Oktober 2024 sampai Agustus 2025, nilai ekspor sektor IPNM mencapai US$ 202,9 miliar atau 78,75% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 297,6 miliar,” sebut Agus.

    Meski demikian, pemerintah mengakui, industri pengolahan nonmigas Indonesia masih menghadapi tantangan kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

    “Nilai ekspor itu lebih rendah dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Itu bukan atau tidak berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka,” kata Agus.

    Meski demikian, pertumbuhan 4,94% ini dinilai sebagai sinyal positif dari ketahanan sektor manufaktur nasional, meskipun masih dalam kategori pertumbuhan moderat. Pemerintah menargetkan sektor ini dapat tumbuh hingga 5,93% pada 2025.

    Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya sistematis dalam memperkuat daya saing industri, memperluas nilai tambah dari hilirisasi, serta membentengi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang dinilai tidak kompetitif secara kualitas dan harga.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

    Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

    Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

    “Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

    Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

    Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    “Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

    Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

    Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

    “Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

    Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

    Pada akhirnya, kata Raden, selain ‘mesin ekonomi’ yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

    “Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.

  • Target Ambisius Vietnam Kejar PDB 10% Walau Ada Tarif Dagang AS

    Target Ambisius Vietnam Kejar PDB 10% Walau Ada Tarif Dagang AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10% dalam lima tahun ke depan. Optimisme ini dipasang pemerintah Vietnam meskipun ada Tarif Trump dan ketidakpastian perdagangan global.

    PM Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan negaranya bakal terus memprioritaskan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sembari menjaga stabilitas makroekonomi.

    “[Vietman] terus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, memastikan keseimbangan ekonomi utama, serta menjaga utang publik dan defisit anggaran tetap dalam batas yang wajar,” kata PM Vietnam Pham Minh Chinh di Sidang Majelis Nasional di Hanoi, dikutip Bloomberg pada Senin (20/10/2025).

    Adapun, Chinh menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan melebihi 8%. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 8,3-8,5% pada 2025 dengan catatan kemajuan ekonomi tercepat dalam tiga tahun terakhir pada kuartal lalu. Hal itu ditopang oleh aktivitas pabrik-pabrik yang bekerja ekstra mengirimkan barang ke AS sebelum tarif yang lebih tinggi mulai diberlakukan awal Agustus.

    Phan Van Mai, ketua komite ekonomi parlemen Vietnam, mengingatkan target ambisius tersebut akan sulit tercapai karena kekuatan utama seperti ekspor, konsumsi, dan investasi belum menciptakan momentum yang cukup kuat.

    “Kondisi global diperkirakan akan tetap tidak stabil, kompleks, dan tidak dapat diprediksi, karena persaingan strategis antara kekuatan besar semakin intens dan risiko dari geopolitik serta proteksionisme perdagangan terus meningkat,” kata Mai.

    Adapun, Vietnam terus berupaya mendiversifikasi pasar ekspornya sembari perunding melanjutkan pembahasan kesepakatan dagang dengan AS. Meski ancaman tarif awal sebesar 46% telah dikurangi menjadi 20%, AS juga menetapkan tarif 40% untuk barang yang dianggap disalurkan melalui Vietnam, menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelaku usaha karena rinciannya masih belum jelas.

    Sebagai kekuatan ekspor yang tahun lalu mencatat surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, Vietnam tengah mencari mitra dagang baru dan berencana menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan seperti Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, dan Pakistan.

    Chinh menegaskan bahwa pemerintah akan menghilangkan hambatan untuk pengembangan proyek-proyek kunci, termasuk di sektor energi terbarukan dan industri. Saat ini terdapat sekitar 3.000 proyek yang sedang ditinjau pemerintah dan dia mendorong otoritas untuk mempercepat prosesnya.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan menarik investasi asing yang sejalan dengan transfer teknologi maju dan berencana memulai pembangunan pabrik semikonduktor tahun depan, tanpa menjelaskan secara rinci jenis pabrik yang dimaksud.

    Terlepas dari ketidakpastian tarif, daya tarik Vietnam sebagai alternatif basis produksi dan perakitan selain China terus menarik perusahaan asing. Realisasi investasi langsung asing mencapai 18,8 miliar dolar AS dalam sembilan bulan pertama 2025, naik 8,5% dibanding tahun lalu.

    Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada investasi asing dapat membahayakan daya saing jangka panjang negara. Mai menekankan perlunya perusahaan unggulan lokal untuk meningkatkan tingkat lokalisasi yang saat ini baru sekitar 36,6%.

  • Menaker Yassierli: Bonus Demografi Harus jadi Momentum untuk Dorong Produktivitas Tenaga Kerja – Page 3

    Menaker Yassierli: Bonus Demografi Harus jadi Momentum untuk Dorong Produktivitas Tenaga Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menyambut bonus. Menurutnya, bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. 

    Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan sambutan bertema “Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja” pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Menaker menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan tantangan utama yang perlu dihadapi bersama. Menurutnya, seluruh pihak sudah memahami arah kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, namun kunci keberhasilan terletak pada penerapan yang efektif dan berkelanjutan.

    “Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri,” ucap Menaker.

    Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa tantangan peningkatan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut agar lebih tepat sasaran.

    Pada tingkat meso (menengah), khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan, Kemnaker berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia produktivitas.

    Saat ini, Asian Productivity Organization (APO) memiliki sekitar 200 Productivity Specialist, sementara Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada tahun ini. Ke depan, Kemnaker sedang mengkaji penyetaraan kedua skema tersebut sehingga dapat saling mendukung.

    “Kita punya target tahun depan para ahli produktivitas tersebut dapat menjadi champion, melakukan perubahan di berbagai perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand,” ucapnya.

    Ia lebih lanjut mengatakan, Kemnaker juga tengah membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.

    Sebagai bagian dari upaya membangun budaya produktif, Kemnaker juga menyiapkan berbagai enabler seperti podcast bertema produktivitas untuk memperluas kesadaran, pola pikir, dan praktik produktif di kalangan tenaga kerja serta dunia usaha.

    “Kita ingin membangun Indonesia yang produktif, artinya kita juga harus fokus memberikan perhatian pada aspek manusia. People, process, product, dan policy. Ada 4P yang harus menjadi concern kita,” ujar Menaker.