Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • AS Sorot Menhan China yang Hilang Misterius, Ini Dugaannya

    AS Sorot Menhan China yang Hilang Misterius, Ini Dugaannya

    China juga mengganti kepemimpinan Pasukan Roket, unit militer yang mengawasi persenjataan nuklir negara itu, pada Juli lalu. Penggantian diumumkan setelah mantan Komandan Pasukan Roket, Li Yuchao, tidak terlihat di depan publik selama berminggu-minggu dan media pemerintah China tidak memberikan penjelasan atas pemecatan itu.

    Laporan Financial Times, yang mengutip tiga pejabat AS dan dua sumber yang mendapatkan pengarahan intelijen soal situasi itu, yang semuanya enggan disebut identitasnya, menyebut AS meyakini Li telah dicopot dari jabatannya sebagai Menhan China.

    Tidak diketahui secara jelas apa yang membuat pemerintahan AS menyimpulkan bahwa Li sedang diselidiki. Gedung Putih belum membahas masalah ini secara terbuka.

    Sementara itu, Dubes Emanuel yang selama ini dikenal kritis terhadap Presiden Xi Jinping, dalam pernyataan terbaru pada Kamis (14/9) waktu setempat, secara terbuka mempertanyakan apakah pemerintah China membatasi pergerakan Li.

    “Pertama, Menteri Pertahanan Li Shangfu tidak terlihat atau terdengar kabarnya selama tiga minggu. Kedua, dia tidak hadir untuk kunjungan ke Vietnam,” tulis Dubes Emanuel dalam pernyataan via akun resminya.

    “Sekarang, dia mangkir dari jadwal pertemuan dengan Komandan Angkatan Laut Singapura karena dia dijadikan tahanan rumah??? … Mungkin ramai di sana,” sebutnya.

    Sebagai Menhan China, sosok Li selalu dipantau secara saksama oleh para diplomat dan analis asing, mengingat dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    (nvc/ita)

  • AS-Filipina Bakal Patroli Gabungan di Laut China Selatan

    AS-Filipina Bakal Patroli Gabungan di Laut China Selatan

    Namun Galvez menuturkan kepada wartawan setempat pada Senin (8/5) waktu setempat bahwa tidak ada diskusi resmi soal patroli gabungan kedua negara.

    Hubungan antara AS dan Filipina mengalami kebangkitan kembali di bawah pemerintahan penerus Duterte, Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang pekan lalu berkunjung selama empat hari ke Washington dan bertemu langsung dengan Presiden Joe Biden.

    Selama Marcos Jr berkunjung, Pentagon menerbitkan pedoman yang membeberkan sejauh mana komitmen perjanjian pertahanan AS untuk Filipina, yang secara khusus merujuk pada serangan di Laut China Selatan, termasuk terhadap personel penjaga pantai.

    Ketika ditanya soal waktu dimulainya kembali patroli gabungan, juru bicara Kedutaan Besar AS di Manila, Kanishka Gangopadhyay. menjawab: “Pembicaraan kami soal aktivitas maritim gabungan dengan Filipina terus berlanjut, dan para perencana militer kami bekerja keras untuk isu-isu spesifik seperti logistik.”

    Australia, sebut Romualdez, juga bisa berpartisipasi dalam aktivitas maritim gabungan itu.

    China mengklaim sebagian besar perairan Laut China Selatan, yang menjadi jalur pengiriman perdagangan dunia senilai lebih dari US$ 3 triliun setiap tahunnya. Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Fiipina sama-sama mengklaim perairan strategis itu.

    (nvc/ita)

  • Diduga Sebar Propaganda Antipemerintah, Jurnalis Vietnam Divonis 6 Tahun Bui

    Diduga Sebar Propaganda Antipemerintah, Jurnalis Vietnam Divonis 6 Tahun Bui

    Jakarta –

    Nguyen Lan Thang, seorang jurnalis terkemuka Vietnam dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Dia diduga menyebarkan propaganda antipemerintah karena mendokumentasikan protes dan pelanggaran hak asasi manusia.

    Dilansir AFP, Rabu (12/4/2023), Nguyen Lan Thang yang juga seorang aktivis dan penulis lepas yang terkenal di Vietnam dihukum karena kritiknya terhadap pemerintah. Dia diduga menyebarkan “propaganda anti-negara”, berdasarkan keterangan sidang tertutup di Hanoi.

    Pengacaranya, Nguyen Ha Luan, mengatakan kepada AFP bahwa kliennya itu juga telah dijatuhi hukuman percobaan dua tahun.

    Vietnam memiliki pengekangan ketat terhadap kebebasan berekspresi dan pemerintah bergerak cepat untuk membasmi perbedaan pendapat dan menahan kritik.

    Thang, 47, ditangkap di rumahnya di Hanoi pada Juli tahun lalu dan sejak itu ditolak kunjungan rutin keluarga, menurut kerabatnya.

    Istrinya, Le Bich Vuong, menulis di Facebook bahwa dia “terkejut” dengan hukuman tersebut.

    “Saya mengharapkan kebebasannya karena apa yang suami saya lakukan itu positif, itu perbuatan baik,” katanya.

    Dia melakukan perjalanan ke lokasi penyitaan tanah secara paksa untuk memfilmkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak berwenang dan juga berpartisipasi dalam banyak protes pro-lingkungan, menurut Human Rights Watch.

    Thang menulis lebih dari 130 entri blog, kata kelompok hak asasi itu, mengutip dia yang mengatakan bahwa dia ingin “membantu mengungkap dan mendemitologiskan hal-hal untuk orang biasa, sehingga mereka berani berdiri dan menuntut hak mereka”.

    Dalam surat terbuka kepada hakim dalam kasus tersebut, orang tua Thang menulis bahwa putra mereka adalah seorang “patriot”.

    “Kami percaya … berbicara menentang ketidakcukupan dan ketidakadilan, dan membela orang-orang yang rentan bukanlah ‘kejahatan terhadap pemerintah’,” tulis mereka.

    Sebelum putusan, Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Kampanye Ming Yu Hah menyerukan agar dakwaan dibatalkan.

    “Persidangan Nguyen Lan Thang menunjukkan bahwa pihak berwenang Vietnam membungkam mereka yang memproduksi konten yang dianggap ‘tidak menguntungkan’ karena mereka berusaha untuk memastikan tunduk pada negara.

    “Kurangnya akses yang memadai ke pengacara dan kunjungan keluarga merupakan noda lebih lanjut pada persidangan yang sangat cacat dan tidak adil.”

    Hukuman itu dijatuhkan lebih dari setahun setelah Pham Doan Trang, seorang jurnalis pembangkang terkenal, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara di negara otoriter itu.

    Baru-baru ini, pada bulan Maret, aktivis Truong Van Dung dijatuhi hukuman enam tahun penjara, juga karena menyebarkan ‘propaganda anti-negara’.

    (eva/aud)

  • Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait, soal temuan takaran Minyakita yang seharusnya 1 liter, tetapi hanya 800 mililiter. Minyakita adalah minyak goreng yang diluncurkan pemerintah dengan harga relatif terjangkau, khususnya untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

    “Ya, terkait dengah hal tersebut (takaran Minyakita kurang dari 1 liter) nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” katanya seetelah menjamu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, Selasa, 11 Maret 2025.

    Ilustrasi produk minyak goreng subsidi, MinyaKita. Antara/Akbar Nugroho Gumay

    Puan berjanji mengupayakan pasokan Minyakita selama Ramadhan dan menjelang Lebaran tetap stabil. “Jangan sampai pasokannya terganggu,” ujarnya.

    Selain itu, kata Puan, DPR juga bisa melakukan sidak langsung ke lapangan untuk meninjau ketersediaan Minyakita. “Meninjau bukan cuma ketersediaan Minyakita saja, tetapi juga minyak goreng lainnya,” katanya.

    Permainan harga

    Selain kurangnya takaran dan kelangkaan, isu lain yang muncul soal Minyakita adalah permainan harga. Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi IV DPR, Rieke Diah Pitaloka.

    Dia bilang, ada dugaan permainan harga di pasar terkait Minyakita. “Kenyataannya bukan hanya 1 L (liter), tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai adanya Rp18.000-19.000,” kata Rieke di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

    “Di agennya juga di pedagang itu ada kenaikan harga kurang lebih naiknya sampai Rp2.000 per liter jadi indikasi permainan stok minyakita dan permainan harganya,” ujarnya lagi.

    Rieke meminta kepada Pemerintah agar kasus MinyaKita diusut kembali hingga tuntas dari penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit.

    “Ini besar loh (dananya), jumlahnya sangat besar nanti saya sampaikan lagi,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Mau Indonesia Jadi Negara Maju Tahun 2045: 100 Tahun Kita Merdeka

    Prabowo Mau Indonesia Jadi Negara Maju Tahun 2045: 100 Tahun Kita Merdeka

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto ingin Indonesia jadi negara maju pada tahun 2045. Ia mengatakan ingin bangsa ini naik level saat bertepatan dengan usia ke-100 tahun.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

    Dalam pidatonya itu, sejatinya dia mengungkapkan keinginan merdeka atas dua negara, yakni Indonesia dan Vietnam. Keduanya, kata Prabowo, sama-sama ingin ditetapkan maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan.

    Presiden Prabowo menambahkan bahwa selain memiliki visi yang serupa, kedua negara juga memiliki sejarah yang sejalan, yakni sejarah perjuangan melawan imperialisme dan penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun.

    “Dengan nilai dan sejarah yang sama, kami punya tujuan dan visi yang sama. Kami ingin menjadi negara maju pada 2045, 100 tahun kita merdeka,” kata Presiden Prabowo, dikutip Selasa, 11 Maret 2025.

    Maka dari itu, Kepala Negara RI menegaskan, Indonesia dan Vietnam saling menyepakati adanya peningkatan kemitraan menjadi kerja sama komprehensif.

    “Kami benar-benar ingin perkuat dan lakukan kerja sama di hampir semua bidang, politik, ekonomi, hankam (pertahanan dan keamanan), bidang rakyat ke rakyat, pertukaran kunjungan di bidang pendidikan dan sains,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan sama, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia dan Vietnam setuju akan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian.

    “Perdamaian dan stabilitas adalah kunci daripada kemakmuran regional,” kata Prabowo.

    Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam beserta istrinya Ngo Phu’o’ng Ly di Jakarta pada 9–11 Maret 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan, yang juga bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam.

    Kedatangan To Lam disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka oleh Presiden Prabowo, Senin sore.

    Keduanya kemudian mengadakan pertemuan pribadi (tête-à-tête), yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam.

    Delegasi Indonesia terdiri dari beberapa pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Kemudian, ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News