Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • Kembangkan Portofolio, Pertamina Resmi Kelola Blok SK510 di Malaysia

    Kembangkan Portofolio, Pertamina Resmi Kelola Blok SK510 di Malaysia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) bersama mitra diumumkan sebagai pemenang lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round (MBR) 2023 yang diadakan di Kuala Lumpur, pada Selasa (23/1).

    Adapun pemegang Participating Interest (PI) pada Blok SK510 antara lain adalah Petronas Carigali Sdn. Bhd selaku operator dengan PI sebesar 40 persen, PMEP dan INPEX Malaysia E&P SK510 Sdn. Bhd dengan masing-masing PI sebesar 25 persen, serta Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd dengan PI 10 persen.

    Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE, Danar Dojoadhi menjelaskan, Blok SK510 yang memiliki luas 1.864 km2 merupakan area kerja dalam portofolio pengelolaan aset hulu PHE selaku Subholding Upstream Pertamina. Berlokasi di lepas Pantai Sarawak, akuisisi ini menjadikan total enam blok dalam pengelolaan PMEP.

    “Kami meyakini pengelolaan Blok SK510 dapat memperkuat footprint PHE di Malaysia dalam upaya mencapai target perusahaan dengan meningkatkan pertumbuhan sumber daya migas melalui aset eksplorasi di luar negeri,” kata Danar.

    Danar menyatakan, langkah akuisisi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen Pertamina untuk memperkuat keunggulan yang sudah ada melalui peluang yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis, dengan tetap mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG).

    Perluasan wilayah kerja melalui blok eksplorasi baru, baik domestik maupun internasional, disebut Danar penting demi menjaga keberlanjutan sumber daya energi fossil.

    Saat ini, PHE yang terdaftar sebagai anggota United Nations Global Compact (UNGC) pada Juni 2022 telah menyelesaikan akuisisi blok migas di sejumlah wilayah kerja, termasuk Peri Mahakam dan Bunga di kawasan Indonesia Timur, East Natuna di area perbatasan Indonesia-Malaysia-Vietnam, dan Masela di Maluku.

    Senior Vice President MPM PETRONAS, Datuk Ir. Bacho Pilong mengungkapkan, pihaknya telah memiliki hubungan jangka panjang dengan Pertamina sebelum kelahiran Petronas. Untuk itu, dirinya menyambut baik upaya perluasan portofilio dalam E&P Malaysia.

    “Saya berharap upaya bersama ini terus memaksimalkan potensi yang belum tergali di blok-blok tersebut untuk mendukung transisi energi dengan membangun industri hulu yang semakin berkelanjutan,” katanya.

    Untuk diketahui, PMEP, anak perusahaan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) yang berafiliasi dengan PHE, bertugas mengelola kegiatan eksplorasi maupun produksi minyak dan gas (migas) di wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia dengan tipe kontrak Production Sharing Contract (PSC).

    PMEP memiliki Participating Interest pada tiga blok produksi – SK309 (25,5 persen), Blok SK311 (25,5 persen), dan Blok K (24 persen), 2 blok eksplorasi – SK510 (25 persen), SK 314A (25,5 persen), dan 1 blok pengembangan dan eksplorasi- Blok H (18 persen kecuali di Lapangan Rotan sebesar 24 persen).

    Sementara, MBR adalah serangkaian kegiatan lelang yang diadakan setiap tahun oleh Malaysia Petroleum Management (“MPM”) Petronas, yakni badan yang bertanggung jawab atas sumber daya minyak dan gas di Malaysia.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

    Sepenggal lirik lagu ‘Kolam Susu’ milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

    Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

    Pangan menjadi salah satu topik adu gagasan calon wakil presiden yang mentas di Pilpres 2024. Muncul fakta bahwa menjadi petani di negara agraris ternyata bukan pekerjaan menjanjikan.

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

    “Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

    Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

    Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

    Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

    “Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi,” ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

    Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

    Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

    “Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi,” kritik Syaiful.

    Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

    Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

    Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

    Ketiga, nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

    “Salah satu political will yang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten,” tandasnya.

    Tidak menariknya sektor pertanian terlihat dari eksistensi para milenial yang sempat dielu-elukan bisa meregenerasi pahlawan pangan. Nyata-nyatanya, petani milenial juga tak bisa unjuk gigi.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut cuan dari sektor pertanian sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Petani akhirnya harus mencari tambahan pendapatan dari usaha nonpertanian.

    “Kebanyakan milenial ini bisanya hanya sewa lahan yang harganya terus naik karena pemilik lahan sudah dikuasai oleh perusahaan dan perorangan. Belum lagi pemasarannya juga belum jelas dan jangka panjang sehingga seringkali mereka menjual ke pasar tradisional yang harganya berfluktuasi,” ungkap Eliza.

    “Tenaga kerja pertanian di desa sekarang sudah susah dicari. Mesin-mesin yang diberikan pemerintah untuk harvester itu cocoknya di lahan luas, sementara mayoritas lahan petani kita sempit-sempit, terutama di Pulau Jawa,” sambungnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Eliza menganggap kesejahteraan petani menjadi faktor penting kebangkitan Indonesia. Sialnya, negara selama ini cenderung tak membereskan masalah fundamental di sektor pertanian.

    Redistribusi lahan hingga orientasi kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan produksi bukan peningkatan kesejahteraan jadi batu sandungan. Kebijakan yang terwujud dalam program kerja pun sama sekali tak menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa nilai dari program food estate yang ternyata merugikan petani dan lingkungan. Petani tetap menjadi buruh penggarap, bukan pemilik. Karena kurang sejahtera, mereka sulit berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru sehingga produksi akan stagnan,” bebernya.

    Beda halnya dengan Thailand yang sudah jauh lebih canggih dari Indonesia. Eliza menyebut ini terjadi karena pemerintahannya sangat mendukung dan punya perencanaan detail serta matang.

    Begitu juga dengan China yang punya semangat serupa membenahi sektor pertanian. Negeri Tirai Bambu itu punya rencana sektor pertanian lima tahunan, ditambah dukungan pemerintah dan sektor swasta yang membuat ekosistem pertanian China berkembang.

  • Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengungkap pemerintah hingga saat ini masih jor-joran impor bahan pangan. Mulai dari kedelai, beras, susu, daging sapi, hingga gula pasir.

    Awalnya, Mahfud menyebut dalam debat Pilpres 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menyalonkan diri, menyatakan di hadapan lawannya, Prabowo Subianto, bahwa ia tak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih menjadi presiden.

    “Sekarang faktanya, per hari ini, ini catatan datanya harus dibacain. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 (juta) ton, beras 2,8 (juta) ton, daging sapi 160 juta ton,” ujar Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang 17 Juli (2019) itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini,” sambung dia.

    Mahfud memang tak salah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2023, Indonesia memang masih banyak mengimpor bahan pangan.

    Nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi US$13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan 2022 sebesar US$13,11 miliar.

    Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp45 triliun disusul dengan beras dan kedelai.

    Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen dibandingkan 2022.

    Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6 persen dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.

    Berikut daftar bahan pangan era Jokowi yang disebut Mahfud masih impor.

    1. Beras

    Beras menjadi salah satu komoditas impor Indonesia dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lainnya. Total nilai impor mencapai US$156,33 juta dengan volume impor sebanyak 302,71 juta kg.

    2. Kedelai

    Nilai impor kedelai mencapai US$735,43 juta dengan total volume impor sekitar 1,19 miliar kg. AS, Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada, dan beberapa negara lain menjadi penyuplai kedelai bagi Indonesia.

    3. Gula pasir

    Nilai impor gula pasir mencapai total sebesar US$31,11 juta dengan berat impor mencapai 52,45 juta kg dari beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan negara lainnya.

    4. Jagung

    Jagung diimpor dengan total nilai sebesar US$544,189 juta dari beberapa negara seperti India, Argentina, Brazil, Thailand, Paraguay, dan lainnya, dengan volume mencapai 1,8 miliar kg.

    5. Susu

    Nilai impor susu sepanjang 2023 mencapai US$921,42 juta. Angka tersebut setara dengan volume impor yang mencapai 287 ribu ton. Negara yang paling banyak memasok susu ke Indonesia adalah Selandia Baru dengan nilai US$493 juta.

    6. Daging hewan

    Nilai impor daging hewan mencapai total sebesar US$89,58 juta dengan berat impor mencapai 30,19 juta kg.

    7. Sayur

    Nilai impor sayuran mencapai US$526,8 juta atau sekitar Rp7,25 triliun dengan volume mencapai 603,8 juta kg.

    8. Pupuk

    Indonesia tercatat mengimpor pupuk senilai US$523,8 juta atau sekitar Rp7,21 triliun dari China dengan jumlah sekitar 2,3 juta ton.

    9. Buah

    Buah-buahan impor Indonesia memiliki nilai sebesar US$741,3 juta atau Rp10,2 triliun, dengan China sebagai negara utama yang menyumbangkan sekitar 397,7 juta kg.

    10. Tepung terigu

    Tepung terigu dengan nilai sebesar US$45,29 juta telah diimpor, mencapai total berat 104,21 juta kg. Komoditas ini datang dari Sri Lanka, India, Turki, Ukraina, Jepang, dan negara lainnya.

    (del/agt)

  • Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kutukan impor bahan pangan yang menjerat Indonesia menjadi salah satu topik dan bahan debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam kemarin.

    Topik itu mengemuka saat calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka soal janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dan debat pemilihan presiden 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor pangan.

    Mahfud mengingatkan Gibran bahwa satu tahun menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia masih belum bisa lepas dari jerat impor. Data yang dipaparkannya, untuk kedelai saja impornya mencapai 2 juta ton.

    Sementara itu susu, impor mencapai 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 juta ton daging sapi 160 juta ton. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim saat ini malah makin banyak juga mafia-mafia impor.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini?,” tanya Mahfud.

    Pertanyaan itu dijawab Gibran dengan mengatakan jerat impor pangan masih belum bisa dilepaskan dari Indonesia karena terhambat oleh masalah El Nino yang menghambat produktivitas tanaman pangan di Indonesia.

    Ia mengklaim bahwa sebelum El Nino terjadi, Indonesia sudah swasembada beras.

    “Masalah impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pada 2023 ada impor karena El Nino Pak. Ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak,” katanya.

    Gibran melanjutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Selain itu, distribusi pupuk juga perlu menjadi perhatian.

    Wali Kota Solo itu juga mengatakan untuk terus mendorong anak muda menjadi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat.

    “Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT (internet of things) untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida,” imbuh Gibran.

    Lantas, sebenarnya apa masalah pemerintahan Jokowi yang susah lepaskan RI dari jerat impor pangan?

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai janji Jokowi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam negeri memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang minim.

    Abra menuturkan pertumbuhan sektor pertanian pada 2022 hanya 2,25 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 persen.

    Bahkan pada kuartal III 2023 pertumbuhan sektor pertanian hanya 1,46 persen. Ironisnya lagi, pertumbuhan sektor pangan justru terkontraksi atau minus 1,47 persen.

    “Memburuknya kondisi pertanian juga terlihat dari penurunan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 2,26 persen pada 2023 lalu,” tutur Abra kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berpendapat ketidakmampuan pemerintah menjaga produksi pangan di dalam negeri, pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga-harga pangan. Lonjakan harga ini pun akhirnya diredam dengan kebijakan impor pangan.

    “Bahkan, impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen menjadi 3,1 juta ton. Meskipun pemerintah sudah impor beras secara eksesif, faktanya harga beras di tingkat konsumen masih terlampau mahal,” ujar imbuh Abra.

    Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

    Realisasi impor beras yang mencapai 3,06 juta itu pun melesat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Berdasarkan data yang sama, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

    Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim harga beras sudah naik 21 persen sepanjang 2023. Kenaikan harga itu pun turut menyumbang inflasi.

    Pada akhir 2023 harga beras berada di level Rp13 ribu hingga Rp16 ribu per kg, tergantung kualitas. Sedangkan, harga rata-rata tertinggi beras medium 2022 adalah Rp11.340 per kg.

    Berkaca pada tantangan pangan, Abra mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana efektifitas anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pangan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

    “Termasuk dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional,” katanya.

    Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan pemerintah selama ini sulit untuk lepas dari impor pangan karena berbagai faktor.

    Namun, yang paling bisa diamati sekarang adalah semakin rawannya kesejahteraan dan tingkat risiko yang diterima petani. Andri memaparkan proporsi rumah tangga miskin paling banyak berasal dari keluarga petani, yang mana porsinya terakhir mencapai 49,89 persen dari seluruh keluarga miskin.

    Ironisnya, kata dia, rumah tangga petani memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi, yakni 10,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rumah tangga bukan petani yang mencapai 7,28 persen.

    “Kondisi memprihatinkan di mana para produsen pangan dalam negeri justru yang paling rawan terhadap kekurangan pangan menyebabkan banyak petani menjauhi menanam pangan yang beresiko tinggi,” kata Andri.

    “Seperti hortikultura yang potensi gagal atau harga jatuh ketika panen lebih tinggi dibandingkan padi yang di banyak daerah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah,” sambungnya.

    Faktor lain RI masih impor beras adalah China dan Thailand yang dapat menjual beras dengan harga lebih murah dibanding menanam sendiri. Lebih rendahnya harga beras di China dan Thailand itu tak lepas dari capaian pertumbuhan produktivitas yang jauh meningkat dari Indonesia.

    Merujuk data BPS, impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Di sisi lain, kata Andri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri selama ini gagal memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan.

    “Justru semakin sedikit lahan pertanian yang tersisa akibat alih fungsi lahan dan semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani,” kata dia.

    Andri menambahkan bahwa faktor keterbatasan pupuk juga sangat berpengaruh atas jumlah produktivitas pangan.

    “Ini yang menyebabkan kita sering kali overestimate hasil pertanian kita karena ternyata produktivitas per hektare yang tidak tentu dan cenderung ketika pupuk semakin sulit terjangkau,” tandasnya.

    (fby/mrh)

  • Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Debat calon wakil presiden (cawapres) yang diikuti oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD kembali digelar Minggu (21/1).

    Debat akan mengambil tema ‘Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan dan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa’.

    Nah, berkaitan dengan tema debat itu, CNNIndonesia.com mencoba mengulas beberapa tema yang kemungkinan akan dibahas dalam debat itu.

    1. Sumber Daya Alam

    Pada debat ini kemungkinan ketiga cawapres akan mengulas harta sumber daya alam Indonesia yang memang beragam dan kaya. Tak hanya dari keragaman hayati tetapi juga hasil pertambangan seperti nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, dan tembaga.

    Misalnya nikel, Indonesia menjadi pemilik cadangan terbesar di dunia. Berdasarkan data ESDM pada 2020, cadangannya mencapai 72 juta ton Ni atau 52 persen dari total cadangan dunia sebesar 139,41 juta ton Ni.

    Kemudian, batu bara per 2021 lalu memiliki cadangan hingga mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan ini diyakini masih bisa sampai 65 tahun. Itu pun dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru.

    Untuk bauksit cadangan Indonesia mencapai 1.200 juta ton atau 4 persen dari total cadangan dunia sebanyak 30.390 juta ton. Umur cadangan bauksit Tanah Air diprediksi masih bisa bertahan hingga 92 tahun mendatang.

    Nah, debat kemungkinan besar akan berkutat pada masalah hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan Presiden Jokowi sudah menciptakan nilai tambah besar pada ekonomi Indonesia.

    Untuk nikel misalnya, Jokowi mengatakan hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah ekspor nikel dari Rp31 triliun pada 2015 menjadi Rp510 triliun 2023 kemarin.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada September 2023 lalu mengatakan bahkan berkat hilirisasi ekspor besi dan baja ke China meroket.

    “Hal ini seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel yang sejak 2022 hingga Agustus 2023, komoditas nikel dan barang padanya masuk dalam lima besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok,” kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (14/9).

    Berdasarkan data BPS, pada Desember 2023, nilai ekspor besi dan baja tercatat sebesar US$2,28 miliar. Nilainya sama dari November yang juga US$2,28 miliar dan turun dari Desember 2022 yang sebesar US$2,32 miliar.

    Para calon presiden dan wakil presiden sejatinya sudah sepakat dengan hilirisasi dan karena itu bertekad melaksanakannya. Meskipun demikian, mereka tak semua setuju dengan model hilirisasi yang dilaksanakan Jokowi saat ini.

    2. Energi

    Dalam bidang energi, kemungkinan yang akan menjadi pembahasan adalah langkah konkrit Indonesia untuk menuju kemandirian energi; termasuk soal bagaimana langkah mengurangi impor minyak dan gas (migas), terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Pasalnya, sampai tahun lalu Indonesia masih menjadi salah satu negara yang kecanduan impor minyak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2023 total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton.

    Impor minyak ini menjadi beban anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Sehingga akan menjadi isu yang paling disorot.

    Saat ini, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai langkah dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Yang sudah dijalankan adalah mencampur Bahan Bakar Nabati dengan biodiesel atau dikenal B30.

    Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga sudah memulai langkah mencampur BBM dengan bioetanol atau diberi nama Pertama Green 95.

    Isu lainnya yang berkaitan dengan energi adalah penurunan produksi (lifting) minyak atau minyak siap jual yang pada 2023 ditargetkan sebesar 660 ribu barel per hari. Namun, pada catatan Kementerian ESDM produksi tahun lalu hanya bisa mencapai 605 ribu barel per hari.

    3. Pangan

    Masalah pangan juga akan menjadi isu sensitif yang kemungkinan akan dibahas dalam debat. Pasalnya, meski menjadi negara agraris, Indonesia rentan mempunyai masalah ketahanan pangan, khususnya beras.

    Hal tersebut terlihat pada kebijakan pemerintah yang masih mengimpor beras dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan data BPS, impor beras 2023 yang mencapai 3,06 juta ton adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebab, tahun sebelumnya impor beras tidak pernah mencapai 1 juta ton.

    “Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar yakni 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 613,61 persen dibandingkan 2022,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Secara rinci, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Selain itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah terkait harga pupuk yang mahal sehingga banyak dikeluhkan para petani. Bahkan, pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak menyasar ke seluruh petani.

    Selain mahal, pupuk langka di sejumlah daerah juga menjadi sorotan. Salah satu penyebabnya, perang Rusia-Ukraina karena kedua negara itu menjadi pemasok utama bahan baku pembuat pupuk ke Indonesia.

    Karenanya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menginstruksikan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pupuk subsidi hingga Rp14 triliun. Diharapkan ini bisa menjawab keresahan para petani.

    Selain itu, kenaikan harga bahan pokok yang begitu tajam menjadi permasalahan di sektor pangan Tanah Air. Apalagi yang naik adalah bahan pokok utama seperti beras, cabai, bawang, telur hingga daging ayam.

    Tak lupa, swasembada pangan yang sampai saat ini masih menjadi wacana harus betul-betul diselesaikan oleh pemimpin di masa depan. Jika tidak, krisis pangan yang sudah terjadi di berbagai negara bisa menghampiri Indonesia.

    4. Agraria

    Konflik agraria, utamanya di bidang pertanahan masih menjadi isu yang sulit untuk dituntaskan dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu isu yang dijadikan bahan debat Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD. Ini terjadi baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan hingga pembangunan infrastruktur.

    Perampasan hak milik tanah dari kelompok miskin masih menjadi permasalahan. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus penduduk harus hengkang dari tanahnya sendiri akibat kalah dengan para penguasa di kawasannya.

    Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan data 2.710 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

    [Gambas:Photo CNN]

    Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektar tanah. Korban terdampak pun mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

    Tumpang tindih aturan menjadi salah satu penyebabnya sehingga banyak muncul kasus mafia tanah dan tak berkesudahan sampai saat ini.

    Setidaknya ada empat permasalahan lahan di Indonesia. Pertama, pengakuan kepemilikan atas tanah. Kedua, peralihan hak atas tanah.

    Ketiga, pembebanan hak dan keempat adalah pendudukan eks tanah partikelir.

    Tak selesainya masalah agraria ini dan terus bergulir di setiap pergantian pemerintahan seakan menjadi warisan yang tak akan ada habisnya.

  • Pemerintah Bakal Impor Total 3 Juta Ton Beras Tahun ini

    Pemerintah Bakal Impor Total 3 Juta Ton Beras Tahun ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada 2024 untuk mengatasi defisit beras dampak dari El Nino.

    “Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta [ton]. 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga saat ditemui dalam acara penyerahan bantuan pangan beras di Garut, Sabtu (20/1) dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan, “Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini 3 juta ton, di mana 2 juta sedang berproses di Bulog,” katanya.

    Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dan menyebabkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap ada defisit beras sekitar 2,8 juta ton.

    “Dari kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS memang Januari dan Februari itu kalau ditotal dari kebutuhan versus produksi ada gap sekitar 2,8 juta ton,” kata dia, setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1).

    Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka 2,8 juta ton beras itu dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi di awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak El Nino.

    Presiden Joko Widodo disebut sudah menyetujui impor sekitar 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

    (Antara/arh)

  • Tegang dengan China, Filipina Kembangkan Pulau di Laut China Selatan

    Tegang dengan China, Filipina Kembangkan Pulau di Laut China Selatan

    Manila –

    Pemerintah Filipina berencana mengembangkan pulau-pulau yang ada di perairan Laut China Selatan, yang dianggapnya sebagai bagian wilayahnya, agar lebih layak huni bagi personel militernya. Rencana ini diungkapkan ke publik saat ketegangan antara Filipina dan China meningkat.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (15/1/2024), Manila dan Beijing terlibat ketegangan karena sama-sama mengklaim wilayah di Laut China Selatan, dan beberapa waktu terakhir, saling melempar tuduhan terkait perilaku agresif di jalur perairan strategis itu.

    Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr, mengungkapkan rencana pengembangan pulau-pulau di Laut China Selatan itu saat berbicara kepada wartawan pada Senin (15/1) waktu setempat.

    Selain Second Thomas Shoal yang secara lokal dikenal sebagai Ayungin, Filipina menduduki delapan pulau lainnya di Laut China Selatan dan menganggapnya sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif negara tersebut.

    “Kami ingin meningkatkan seluruh sembilan pulau tersebut, terutama pulau-pulau yang kami duduki,” ucap Brawner dalam pernyataannya, setelah menghadiri konferensi komando yang dipimpin Presiden Ferdinand Marcos Jr di markas militer Filipina.

    Pulau-pulau yang dimaksud mencakup Thitu, yang merupakan pulau terbesar dan paling penting secara strategis di Laut China Selatan. Dikenal secara lokal sebagai Pag-asa, Thitu terletak sekitar 480 kilometer sebelah barat Provinsi Palawan.

    Lebih lanjut, Brawner menjelaskan bahwa militer Filipina ingin menghadirkan mesin desalinasi untuk tentara-tentara yang tinggal di atas kapal perang yang sengaja dikaramkan oleh Manila di area Second Thomas Shoal sejak tahun 1999 lalu untuk menegaskan kedaulatannya.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Kapal Filipina Ditembak Meriam Air oleh Kapal China’:

    Juga disertakan dalam rencana modernisasi militer, sebut Brawner, adalah akuisisi lebih banyak kapal, radar, dan pesawat terbang seiring Filipina mengalihkan fokusnya ke pertahanan teritorial dari pertahanan dalam negeri.

    Selain Filipina, beberapa negara lainnya seperti China, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga berebut klaim kedaulatan atas Laut China Selatan, yang menjadi jalur pengiriman laut untuk barang-barang senilai lebih dari US$ 3 triliun setiap tahunnya.

    Belum ada tanggapan China atas rencana Filipina ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korsel Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing, Bagaimana di Indonesia?

    Korsel Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing, Bagaimana di Indonesia?

    Seoul –

    Penyembelihan dan penjualan anjing untuk dimakan dagingnya dinyatakan sebagai kegiatan terlarang di Korea Selatan setelah parlemen negara itu mengesahkan sebuah undang-undang baru.

    Undang-undang tersebut, yang akan mulai berlaku pada 2027, bertujuan untuk mengakhiri praktik makan daging anjing yang telah berlangsung selama berabad-abad.

    Rebusan daging anjing, yang disebut “boshintang”, dianggap sebagai makanan lezat di kalangan lansia Korea Selatan.

    Namun daging tersebut tidak lagi disukai para pengunjung restoran dan bukan lagi makanan populer di kalangan anak muda.

    Baca juga:

    Menurut jajak pendapat Gallup pada tahun lalu, hanya 8% orang yang mengatakan bahwa mereka telah mencoba daging anjing dalam 12 bulan terakhir, turun dari 27% pada tahun 2015.

    Lee Chae-yeon, pelajar berusia 22 tahun, mengatakan larangan itu diperlukan untuk mempromosikan hak-hak binatang.

    “Saat ini semakin banyak orang yang memiliki hewan peliharaan,” katanya kepada BBC di Seoul.

    Aparat Korea Selatan pada 2018 lalu mulai membongkar rumah jagal anjing terbesar di negara itu (Getty Images)

    “Anjing sudah seperti keluarga sekarang dan tidak baik memakan keluarga sendiri,” tambahnya.

    Undang-undang baru ini berfokus pada perdagangan daging anjing. Mereka yang terbukti menyembelih anjing dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara.

    Adapun orang yang dinyatakan bersalah memelihara anjing untuk diambil dagingnya atau menjual daging anjing, dapat dihukum maksimal dua tahun penjara.

    Para petani dan pemilik restoran memiliki waktu tiga tahun untuk mencari sumber pekerjaan dan pendapatan alternatif sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

    Menurut statistik pemerintah, Korea Selatan memiliki sekitar 1.600 restoran daging anjing dan 1.150 peternakan anjing pada 2023, yang semuanya kini harus menyerahkan rencana penghentian bisnisnya kepada otoritas setempat.

    Pemerintah telah berjanji untuk sepenuhnya mendukung peternak anjing, tukang daging dan pemilik restoran, yang usahanya terpaksa ditutup, meskipun rincian kompensasi apa yang akan ditawarkan belum diselesaikan.

    Presiden Korsel sekarang, Yoon Suk Yeol dan istrinya memiliki enam anjing dan sejak awal mereka meminta pelarangan makan daging anjing (Getty Images)

    Pada Selasa (09/01) waktu makan siang di Seoul, di sebuah gang yang terdapat beberapa restoran daging anjing, segelintir orang lanjut usia sedang menikmati sup tersebut dan di sana kesenjangan antar generasi sangat mencolok.

    Kim Seon-ho, 86, kecewa dengan larangan tersebut.

    “Kami sudah menyantap ini sejak Abad Pertengahan. Mengapa melarang kami menyantap makanan tradisional kami?” dia berujar.

    Baca juga:

    “Jika Anda melarang daging anjing, maka Anda harus melarang daging sapi.”

    Pemerintahan sebelumnya, sejak tahun 1980an, telah berjanji untuk melarang daging anjing, namun gagal mencapai kemajuan.

    Presiden saat ini, Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee dikenal sebagai penyayang binatang – mereka memiliki enam anjing, dan Ibu Kim telah menyerukan agar praktik makan anjing diakhiri.

    Kelompok hak asasi hewan, yang telah lama mendorong pelarangan tersebut, memuji hasil pemungutan suara parlemen pada hari Selasa.

    Jung Ah Chae, Direktur Eksekutif Humane Society di Korea, mengatakan dia terkejut melihat larangan tersebut seumur hidupnya.

    “Meskipun hati saya sedih untuk jutaan anjing yang sudah dibunuh karena perubahan yang terlambat ini, saya sangat gembira bahwa Korea Selatan kini dapat menutup babak menyedihkan dalam sejarah kita dan menyambut masa depan yang ramah anjing,” katanya.

    Peternak daging anjing telah berkampanye menentang larangan tersebut.

    Mereka berpendapat bahwa, mengingat menurunnya popularitas di kalangan anak muda, praktik tersebut harus dibiarkan hilang secara alami seiring berjalannya waktu.

    Banyak petani dan pemilik restoran sudah lanjut usia dan mengatakan akan sulit bagi mereka untuk beralih mata pencaharian di usia lanjut.

    Salah satu peternak anjing, Joo Yeong-bong, mengatakan kepada BBC bahwa industri ini kini terancam babak belur.

    “Dalam 10 tahun, industri ini akan hilang. Kita berusia 60an dan 70an dan sekarang kita tidak punya pilihan selain kehilangan mata pencaharian,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini adalah “pelanggaran kebebasan masyarakat untuk makan apa yang mereka suka.”

    Salah satu pemilik restoran daging anjing berusia 60-an, Nyonya Kim, mengatakan kepada BBC bahwa dia frustrasi dengan larangan tersebut, dan menyalahkan larangan tersebut sebagai penyebab meningkatnya jumlah orang di Korea Selatan yang memiliki hewan peliharaan.

    “Anak-anak muda saat ini tidak menikah, jadi mereka menganggap hewan peliharaan sebagai keluarga, padahal makanan tetaplah makanan. Kita harus menerima daging anjing tetapi memelihara dan menyembelihnya di lingkungan yang higienis,” katanya.

    “Negara lain seperti China dan Vietnam, masyarakatnya memakan anjing, jadi mengapa kita melarangnya?”

    Bagaimana perdagangan daging anjing di Indonesia?

    Di Indonesia, perdagangan daging anjing masih terjadi meskipun kelompok pemerhati hewan terus menyerukan pelarangannya.

    Kasus terakhir yang mengejutkan adalah terungkapnya pengiriman lebih dari 200 ekor anjing yang akan dijagal di Solo, Jawa Tengah, (06/01).

    Aktivis kesejahteraan hewan meyakini kasus ini merupakan yang terbesar sejauh ini.

    Indonesia sudah memiliki aturan mengenai kekerasan terhadap hewan. Ada pula aturan tentang perdagangan daging anjing.

    Sejauh ini, Kementerian Pertanian sudah membatasi penjualan daging anjing melalui surat edaran No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

    Singkatnya, surat edaran ini menyatakan “daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan”.

    Pada pertengahan September 2021, koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) memberikan apresiasi kepada Kepolisian Kulon Progo di Yogyakarta.

    Dalam keterangan pers kepada BBC News Indonesia, DMFI menyebut “Kepolisian Kulon Progo membuat sejarah dengan menjadi badan penegak hukum pertama di Indonesia yang menghentikan operasi para pedagang daging anjing pada tanggal 6 Mei tahun ini.”

    Larangan perdagangan daging anjing dan kucing juga dilakukan pemerintah-pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat, Lampung, DKI Jakarta dan lain-lain.

    Namun para pegiat kesejahteraan hewan mengaku masih menemukan keberadaan penjualan daging anjing di pasar-pasar di sejumlah kota.

    Di Kota Solo, misalnya, ada lebih dari 25 warung makan yang menjual olahan daging anjing, ungkap Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispartan KPP) Solo, Eko Nugroho Isbandijarso, Senin (08/01).

    Dia merujuk pada data yang dimiliki Dispartan KPP Solo terdapat 27 warung makan yang menjual olahan daging anjing.

    Dari angka itu, pasokan anjing untuk konsumsi di Kota Solo mencapai 90-100 ekor.

    Pemkot Solo, katanya, memang belum pernah mengeluarkan aturan tegas yang melarang perdagangan daging anjing – sebuah sikap yang sejak awal dikritik aktivis kesejahteraan hewan di kota itu.

    Alasannya, demikian Eko Nugroho, karena masih banyak “hambatan non teknis” untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Kendati dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait hambatan non teknis tersebut.

    Namun demikian, komitmen untuk melarang konsumsi daging anjing tetap ada.

    Dalam laporan terakhir Asia For Animals Coalition menyebutkan Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah tindakan keji terhadap hewan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Thailand Tidak Pernah Dijajah?

    Mengapa Thailand Tidak Pernah Dijajah?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jepang dan Thailand adalah negara di Asia yang tidak pernah merasakan kolonialisme atau penjajahan Eropa.

    Dilansir dari National Geographic, kolonialisme didefinisikan sebagai kontrol oleh satu kekuasaan atas suatu wilayah atau masyarakat yang bergantung.

    Kolonialisme atau penjajahan terjadi ketika suatu negara menundukkan negara lain, menaklukkan penduduknya dan mengeksploitasi. Kolonialisme seringkali memaksakan nilai-nilai budaya dan bahasanya kepada pihak yang dijajah.

    Pada tahun 1914, sebagian besar negara di dunia pernah merasakan penjajahan Eropa.

    Terhindarnya Thailand dari penjajahan negara-negara Eropa berkaitan dengan reformasi sentralisasi oleh Raja Chulalongkorn.

    Thailand yang dahulu disebut sebagai Kerajaan Siam terletak di antara Burma yang dikuasai Inggris dan Indochina yang dikuasai Prancis, sekarang menjadi Vietnam, Laos, dan Kamboja.

    Raja-raja Siam, khususnya Chulalongkorn, menyadari bahwa satu-satunya menghindari penjajahan adalah mendekatkan diri kepada Eropa.

    Pada pertengahan abad ke-19, Siam memiliki sistem politik unik dan mapan yang disebut sebagai Mandala, dilansir dari New Historian.

    Sistem Mandala justru berfokus pada wilayah pengaruh dimana penguasa yang lebih lemah memberikan penghormatan kepada penguasa yang lebih berkuasa.

    Kerajaan Siam berusaha memadukan beberapa faktor yang ada untuk menghindari kekuatan Eropa.

    Pertama, letak geografis Siam yang berada di antara Semenanjung Malaya di bawah koloni Inggris dan Indochina di bawah koloni Perancis memungkinkan wilayah tersebut menjadi zona netral.

    Kedua, Raja Chulalongkorn mengubah sistem politiknya dengan lebih Eropa dan menjadi pertanda dimulainya proyek besar-besaran untuk memodernisasi Thailand.

    Aspek penting dari proyek ini adalah pembuatan peta, karena orang Siam menyadari bahwa orang Eropa banyak menekankan pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu topografi.

    Peta digunakan Inggris dan Perancis sebagai penentu wilayah yang mereka kuasai dan ketika perbatasan tidak jelas, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk mengklaim wilayah tersebut.

    Ketiga, Raja Chulalongkorn mengubah kekuasaan yang tersebar menjadi terpusat.

    Raja mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah secara de facto, tetapi masih banyak wilayah yang tidak memiliki kepastian politik secara de jure.

    Raja Chulalongkorn untuk pertama kalinya dalam sejarah Siam membentuk pasukan khusus untuk mengendalikan penguasa lokal dan wilayah yang tidak diawasi.

    Raja Chulalongkorn melucuti dan menggulingkan penguasa lokal dengan memusatkan kekuasaan di Bangkok.

    Tindakan frontal Raja Chulalongkorn berkaitan dengan tekanan Barat yang terus berlanjut dan warisan kebijakan ayahnya, Raja Mongkut, yang memberikan konsesi teritorial kepada Barat.

    Pada Tahun 1893, Raja Chulalongkorn terpaksa menyerahkan seluruh wilayah Laos di sebelah timur Sungai Mekong kepada Prancis setelah kapal Perancis memaksa menyusuri Sungai Chao Phraya ke Bangkok, dikutip dari Britannica.

    Dua tahun kemudian, Kerajaan Siam kembali kehilangan hak atas empat negara bagian Melayu yang diserahkan kepada Inggris.

    Reformasi yang dilakukan Raja Chulalongkorn mencakup reorganisasi pemerintahan menjadi kementerian-kementerian yang dengan tanggung jawab fungsional dan birokrasi terpusat.

    Pemerintah juga menerapkan sistem administrasi yang seragam dan terpusat di provinsi-provinsi terpencil, mensistematisasikan pengumpulan pendapatan pemerintah, menghapuskan perbudakan dan persyaratan layanan tenaga kerja, menetapkan pengadilan hukum dan reformasi peradilan, memperkenalkan sistem sekolah modern, serta membangun sistem kereta api dan telegraf.

    Reorganisasi besar-besaran juga diberlakukan kepada kebiksuan Budha dengan memasukkan semua biksu di seluruh negeri ke dalam sangha sebagai hierarki keagamaan berskala nasional yang pada puncaknya terhubung dengan raja.

    Reformasi Raja Chulalongkorn berdampak luar biasa pada sejarah Thailand menjadi negara yang lebih modern.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kenapa Laut China Selatan Terus Bergejolak Sepanjang Tahun 2023?

    Kenapa Laut China Selatan Terus Bergejolak Sepanjang Tahun 2023?

    Manila –

    Pada 10 Desember lalu, sebuah armada yang terdiri dari 40 kapal berangkat dari kota pesisir Filipina, El Nido, di Provinsi Palawan, menuju area perairan Laut China Selatan yang disebut Kepulauan Spratly, yang sebagian wilayahnya diklaim oleh beberapa negara di kawasan.

    Lebih 200 sukarelawan dalam “konvoi Natal” ini ingin mengantarkan sumbangan hadiah dan pasokan logistik kepada para nelayan miskin yang tinggal dan bekerja di atas kapal di Kepulauan Spratly, serta kepada tentara yang mengawaki sebuah kapal dari era Perang Dunia II yang sengaja dikandaskan di sebuah beting yang menjadi pos teritorial Filipina.

    Konvoi ini diorganisir sebuah koalisi yang disebut “Atin Ito” yang berarti “ini milik kita” dalam bahasa Tagalog. Selain membawa barang bantuan, penyelenggara mengatakan, mereka ingin menunjukkan eksistensi Filipina di Spratly.

    Ketika konvoi perahu sedang melakukan penyeberangan, mereka menerima kabar pasukan penjaga pantai China menembakkan meriam air ke konvoi perahu lainnya, yang juga membawa barang bantuan, yang menyebabkan kerusakan serius pada salah satu mesin kapal.

    Setelah “dibayangi” oleh kapal penjaga pantai China, para penyelenggara memutar balik armada dan kembali ke El Nido.

    ‘Gelombang’ di Laut China Selatan pada tahun 2023

    Insiden ini merupakan kejadian terbaru dari kebuntuan diplomasi yang terus bereskalasi selama tahun ini, antara Filipina dan China atas pulau-pulau kecil dan beting yang disengketakan di Laut China Selatan, sebuah jalur perairan yang kaya akan sumber daya alam yang diklaim China hampir seluruhnya.

    Pasukan penjaga pantai China berpatroli di perairan lepas pantai barat Filipina hingga 24 jam sehari dari pangkalan di pulau-pulau buatan, yang dibangun antara tahun 2014 dan 2017 dengan mengeruk pasir laut yang ditimbunkan atas terumbu karang dan bebatuan.

    Salah satunya di Mischief Reef, Kepulauan Spratly, yang hanya berjarak 37 kilometer dari pos terdepan kapal karam di Second Thomas Shoal, yang disebut Ayungin Shoal oleh Filipina.

    “China saat ini tanpa jeda mengerahkan puluhan kapal penjaga pantai dan ratusan perahu kelompok milisi di Kepulauan Spratly, 1.287 kilometer dari pantai China,” kata Greg Poling, Direktur Proyek Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS di Washington.

    Di sebelah utara Spratly terdapat titik panas sengketa lainnya, yakni di Scarborough Shoal, sebuah laguna dangkal berwarna biru kehijauan yang dikelilingi oleh terumbu karang dan bebatuan yang terletak sekitar 222 kilometer di sebelah barat Pulau Luzon, Filipina. Kawasan ini kaya ikan dan jadi wilayah tangkapan nelayan Filipina, yang sekarang harus bermain kucing-kucingan dengan kapal pasukan penjaga pantai China.

    Pulau-pulau imajiner dalam peta China

    Menurut hukum internasional, tidak ada dasar hukum untuk klaim teritorial Beijing di bawah “sembilan garis putus-putus”, yang terlihat pada peta yang menjorok ke dalam lidah berbentuk huruf U ratusan mil laut ke selatan dan melintasi Zona Ekonomi Eksklusif – ZEE Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei.

    Pada tahun 2013, Filipina menentang klaim China di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Pengadilan internasional tersebut memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim China atas “hak-hak dan sumber daya bersejarah” di dalam sembilan garis putus-putus itu “tidak memiliki dasar hukum.”

    Pengadilan juga memutuskan, tidak ada “fitur tanah” yang diklaim China di Kepulauan Spratly yang dapat dianggap mampu menjadi dasar klaim teritorial yang sah seperti ZEE.

    Namun, China langsung menolak keputusan tersebut sebagai “batal demi hukum”, dan sejak saat itu tidak mengindahkannya.

    Sejarawan Laut China Selatan, Bill Hayton, menunjukkan bahwa dasar klaim dari sembilan garis putus-putus itu sebagian berasal dari peta tahun 1936 yang dibuat oleh ahli geografi China, Bai Meichu, yang menamai dan mengajukan klaim pulau-pulau yang sebenarnya tidak ada, sebagian didasarkan pada kesalahan penafsiran atas gosong pasir yang terendam secara permanen yang dipublikasikan di peta-peta laut Barat yang sudah ada.

    Ini termasuk “James Shoal” di Kepulauan Spratly, yang hingga hari ini dikatakan China sebagai titik paling selatan negara itu, meskipun kedalamannya lebih dari 70 meter di bawah air, terletak 1.800 kilometer dari daratan China, dan hanya berjarak 80 kilometer di lepas pantai Malaysia.

    “Ini bukan tentang ekonomi atau sumber daya, ini tentang nasionalisme. Kepemimpinan China sejak tahun 1990-an telah menciptakan dongeng historisnya sendiri tentang ‘hak bersejarah’ di perairan ini dan sekarang China tidak bisa melepaskannya meskipun hal itu telah merugikan dirinya sendiri,” kata Poling dari CSIS.

    “China berusaha untuk mengendalikan semua aktivitas di Laut China Selatan karena mereka telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka memiliki hak tersebut, dan karena Xi Jinping menegaskan pentingnya masalah ini untuk legitimasi politik domestiknya,” tambahnya.

    Potensi konflik di perairan yang disengketakan

    Klaim Beijing di Laut China Selatan dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas di jalur perairan yang memiliki nilai triliunan dolar dalam perdagangan global.

    Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), di antara angkatan laut Barat lainnya, secara rutin memimpin latihan “kebebasan navigasi” di Laut China Selatan sebagai pengingat akan hal ini.

    Setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dilantik pada Juni 2022, Manila menghidupkan kembali kemitraan pertahanannya yang telah terjalin selama beberapa dekade dengan AS dan mengisyaratkan, negara itu mengesampingkan kepentingan China.

    Namun, Beijing juga telah menunjukkan bahwa mereka bersedia mengambil risiko yang lebih besar, atau setidaknya terlihat seperti itu, untuk mendapatkan dukungan domestik dari kelompok garis keras.

    “Ketegangan di sekitar Second Thomas Shoal dan pada tingkat yang lebih rendah di Scarborough, terus meningkat secara konstan selama setahun terakhir ini, karena China berusaha untuk memblokir setiap misi pengiriman logistik dari Filipina dan melakukannya dengan taktik yang lebih berbahaya, (seperti penggunaan) laser, meriam air, alat akustik, dan tabrakan langsung,” ungkap pakar CSIS, Poling.

    Pejabat keamanan Filipina khawatir bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil China adalah mengambil alih Second Thomas Shoal dan membangun instalasi militer di sana seperti yang terjadi pada Mischief Reef di dekatnya, demikian yang dilaporkan Reuters.

    “Pemerintah Filipina di bawah Presiden Marcos Jr. bertekad terus maju dalam menghadapi intimidasi China, dan AS telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan membantu membela warga Filipina jika China menggunakan kekuatannya,” kata Poling.

    Dia menambahkan, janji dukungan AS, setidaknya di atas kertas, membantu “memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada Filipina bahwa mereka dapat terus menjalankan blokade China ini tanpa kapal-kapal China melepaskan tembakan.”

    “Sejauh ini, perhitungan itu terbukti tepat, membuat China tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain terus menjalankan permainan berbahaya yang sama berulang kali setiap bulan, memperburuk hubungannya dengan Filipina, dan merusak reputasi internasionalnya tanpa ada manfaatnya.”

    (ha/as)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu