Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • Truong My Lan Divonis Mati, Pemberantasan Korupsi Vietnam Terlalu Kejam?

    Truong My Lan Divonis Mati, Pemberantasan Korupsi Vietnam Terlalu Kejam?

    Jakarta –

    Truong My Lan, 67 tahun, terdakwa dalam salah satu skandal korupsi paling besar dalam sejarah Asia Tenggara divonis hukuman mati di Vietnam pekan lalu.

    Lan sebelumnya didakwa telah melakukan penggelapan uang dari Saigon Joint Commercial Bank (SCB) sekitar $12,5 miliar (sekitar Rp202 triliun), atau setara dengan sekitar 3% PDB Vietnam tahun 2022. Dia juga dinyatakan bersalah karena secara ilegal memiliki mayoritas saham di bank tersebut, dan memberikan pinjaman yang mengakibatkan kerugian sebesar €25,2 miliar (setara dengan Rp434 triliun).

    Pengadilan Kota Ho Chi Minh mengatakan, tindakan Lan “tidak hanya melanggar hak pengelolaan properti individual tetapi juga telah membawa [bank] ke dalam sebuah kendali khusus, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan partai [Komunis yang berkuasa] dan negara.”

    Jaksa sebelumnya menuntut Lan dihukum mati, dengan alasan bahwa Lan harus “dikucilkan dari masyarakat selamanya,” demikian menurut laporan media-media lokal.

    Vonis mati bagai “pedang bermata dua”

    Menurut Tuong Vu, profesor dan direktur Pusat Penelitian AS-Vietnam di Universitas Oregon, vonis mati terhadap Lan dapat dilihat sebagai sebuah pesan dari Partai Komunis yang berkuasa bahwa mereka “serius dalam memerangi korupsi,” sekaligus peringatan kepada komunitas bisnis untuk tidak “terlalu serakah” karena mereka tidak akan bisa lolos dari penyelidikan otoritas hukum.

    Namun, vonis mati terhadap Truong My Lan bagaikan “pedang bermata dua,” kata seorang anggota senior komunitas bisnis Eropa di Vietnam, yang meminta tidak disebutkan namanya.

    “Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Vietnam serius dalam memberantas korupsi dan ini perlu disambut baik,” katanya.

    Juru bicara Uni Eropa (UE) Peter Santo dalam wawancara dengan DW mengemukakan hal senada. “Brussels sangat menentang hukuman mati kapan saja dan dalam keadaan apa pun,” katanya.

    Menurut Santo, Vietnam telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1982, yang secara tegas membatasi penerapan hukuman mati hanya pada “kejahatan paling serius”, dan UE, kata dia, telah meminta Vietnam “untuk memberlakukan moratorium terhadap penerapan hukuman mati, dengan maksud untuk untuk menghapuskannya.”

    Menurut Le Hong Hiep, seorang peneliti senior di Program Studi Vietnam di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, ada kemungkinan bahwa pengadilan banding akan membatalkan hukuman mati terhadap Lan.

    Hiep mengatakan bahwa di masa lalu, pengadilan sengaja menjatuhkan hukuman mati untuk menekan terdakwa agar mau mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kejahatan mereka, sehingga dapat membantu negara untuk memulihkan kerugian.

    “Jika Lan bersikap lebih kooperatif, ada kemungkinan hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup,” jelas Hiep.

    Meski begitu, Hiep berpendapat, Partai Komunis Vietnam harus bekerja keras menyeimbangkan pemberian grasi tersebut, tanpa menghilangkan efek jera yang mungkin akan ditimbulkan dari vonis mati terhadap Lan, jika nantinya dibatalkan.

    “Prevalensi kepemilikan silang antara bank dan perusahaan swasta, serta praktik pinjaman pihak terkait oleh bank swasta, menimbulkan risiko signifikan terhadap sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Hiep.

    “Pemerintah tampaknya bertekad untuk mencegah terjadinya skandal perbankan seperti SCB, dan hukuman mati Lan menjadi pesan kuat bagi pemilik bank bahwa mereka harus menghentikan praktik bisnis ilegal atau akan berhadapan dengan konsekuensi yang berat,” tambahnya.

    Kampanye antikorupsi berskala besar

    Desas-desus mengenai korupsi yang dilakukan Lan sebelumnya telah beredar selama bertahun-tahun. Salah satu alasannya adalah karena ia dan kolega dekatnya membeli sejumlah besar real estat utama di Kota Ho Chi Minh.

    Lan dan keluarganya awalnya memperoleh keuntungan kecil dari sektor hotel dan restoran setelah Partai Komunis Vietnam mengadopsi ekonomi pasar pada tahun 1986.

    Pada tahun 2001, Lan kemudian memimpin merger antara SCB dengan dua pemberi pinjaman lainnya, yang menurut jaksa digunakan Lan sebagai ‘mesin ATM’ pribadinya.

    Menurut Jaksa, Lan mengakuisisi sekitar 90% saham SCB melalui perusahaan cangkang dan proksi, padahal undang-undang Vietnam melarang seorang individu memiliki lebih dari 5% saham di bank mana pun.

    Lan juga menunjuk petugas bank yang dipercaya agar menyetujui pinjaman kepada perusahaan fiktif yang dijalankan Lan dan rekan-rekannya. Ia dilaporkan menerima 93% dari seluruh pinjaman bank tersebut.

    Tidak hanya itu, Lan juga menyuap inspektur bank agar tidak mempertanyakan legalitas pinjaman. Seorang mantan inspektur di bank sentral telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menerima suap sebesar $5 juta (setara dengan Rp81 miliar).

    Suami Lan, Eric Chu Nap-kee, seorang warga negara Hong Kong, juga telah dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena perannya dalam skandal tersebut, sementara keponakannya dijatuhi hukuman penjara 17 tahun. Tidak hanya itu, empat eksekutif, termasuk regulator bank sentral, juga telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

    Skandal korupsi yang menjerat Lan adalah bagian dari kampanye antikorupsi berskala besar yang diluncurkan oleh sekretaris jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Tron, pada tahun 2016 silam.

    Kampanye antikorupsi ini telah mengakibatkan pemecatan atau pemenjaraan ribuan pejabat partai dan pemimpin bisnis.

    Dua presiden negara bagian, termasuk Presiden Vo Van Thuong pada bulan lalu, bahkan telah mengundurkan diri karena diduga gagal memberantas korupsi.

    Kekhawatiran terhadap sektor perbankan Vietnam

    Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye antikorupsi besar-besaran di Vietnam semakin menyasar perusahaan-perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor keuangan.

    Kampanye ini telah menciptakan citra bagi Vietnam sebagai negara yang serius memberantas penyakit korupsi yang tersebar luas di banyak negara Asia Tenggara.

    Namun di saat yang sama, peringkat Vietnam dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Transparency International turun dari 42 menjadi 41. Dari skala 0-100, 0 berarti sangat korup.

    Besarnya skala korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa rusak sebenarnya sistem perekonomian Vietnam, terutama mengingat betapa mudahnya bagi Lan dan rekan-rekannya mencuri uang senilai €11 miliar dari bank swasta.

    Selain kasus Lan, sidang kasus penipuan besar lainnya juga kemungkinan akan mulai digelar tahun ini. Kasus tersebut melibatkan Trinh Van Quyet, mantan ketua pengembang real estat FLC Group.

    Penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah selesai pada bulan Februari, dan jaksa penuntut umum kini tengah berupaya mendakwa 51 orang yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.

    Upaya pemberantasan korupsi di Vietnam juga dinilai berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di tingkat daerah. Para pejabat negara dilaporkan semakin takut dituduh melakukan kesalahan sehingga mereka kini ragu-ragu mengambil keputusan yang berisiko, terutama terkait proyek infrastruktur.

    Pasalnya keputusan yang salah bisa memicu pengeluaran ekstra, yang bisa berujung pada tuduhan hilangnya uang negara.

    gtp/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyerahkan dua kapal ikan hasil rampasan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Banyuwangi.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono secara simbolis di kawasan Kampung Nelayan Modern, Kelurahan Lateng. Hadir dalam penyerahan kapal ilegal asing itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    “Jadi kapal ini adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Agar barang rampasan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Menteri Wahyu, Sabtu (30/3/2024).

    Alasannya, kata Wahyu, KKP memiliki kebijakan berbeda dengan sebelumnya. Dia menyebut, kebijakan saat ini yaitu Tangkap-Manfaat.

    “Kebijakan kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi, kalau dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kita bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai kita serahkan saja ke pemda untuk nelayan,” kata Wahyu.

    Dua kapal tersebut bernomor lambung KG. 9464 TS berukuran 106,67 GT dan kapal ikan KG. 9269 TS bertonase 60,05 GT merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang merupakan tangkapan Kapal Pengawas HIU 11 di bawah naungan Stasiun PSDKP Pontianak pada tanggal 10 September 2022. Pada saat itu KG 9464 TS telah melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yakni KG 9269 TS.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, pihaknya mengapresiasi atas bantuan kapal tersebut pada nelayan Banyuwangi. Bantuan itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

    “Kami berharap ini dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak, yang ujungnya pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” pungkasnya. [rin/suf]

  • Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru di sektor pertanian masih lebih baik dibandingkan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Petani lebih makmur pada masa Orde Baru dibandingkan saat ini.

    Hal ini disampaikan Heru Sumekto, petani asal Kecamatan Sukorambi, saat berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). “Dalam hal pertanian, lebih baik zaman Pak Harto daripada sekarang. Itu saya sendiri yang merasakan karena saya sejak zaman Pak Harto sudah jadi petani,” katanya.

    “Dulu di zaman Pak Harto, pedagang padi tidak boleh menentukan harga lebih rendah daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terendah dan tidak boleh membeli di atas HPP tertinggi,” kata Heru

    Kebijakan ini, menurut Heru, membuat harga pangan stabil. “Pada zaman Pak Harto, petani betul-betul dianakemaskan. Akhirnya swasembada pangan pada masa itu terbukti dan bahkan kita sampai ekspor pangan. Kenapa di era sekarang tidak ada seperti itu?” katanya.

    Kesulitan yang dialami petani membuat regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian terhambat. “Saya mengajak anak-anak muda sulit sekali. Sedangkan di luar negeri, seperti Vietnam, banyak pemuda yang bertani, karena di sana petani disubsidi padinya bukan pupuknya. Padi diambil dengan harga tinggi oleh pemerintah, beras dijual dengan harga murah kepada masyarakat,” kata Heru.

    Petani di Indonesia saat ini tidak mengharapkan subsidi pupuk, asalkan produksi beras disubsidi. “Asalkan harga padi tinggi dan harga beras di masyarakat sedang,” kata Heru.

    Jumantoro, petani asal Desa Candijati, Arjasa, mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya. [wir]

  • Sahur Lebih Bahagia karena Timnas Indonesia Sikat Vietnam 1-0

    Sahur Lebih Bahagia karena Timnas Indonesia Sikat Vietnam 1-0

    Jakarta –

    Makan sahur terasa lebih bahagia pagi ini. Hal ini karena Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Dalam klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kini berada di peringkat 2 Grup F. Hal ini sudah mengandaskan Vietnam 1-0 dalam laga di Stadion GBK, Kamis (21/3).

    Keputusan jitu pelatih Shin Tae-yong berbuah kemenangan dengan memasukkan Egy Maulana Vikri. Egy jadi pencetak gol semata wayang untuk Timnas Garuda.

    Dalam pantauan detikINET, Jumat (22/3/2024) #TimnasDay masih bertengger di trending topic X/Twitter. Ada 21.800 tweet yang isinya kebahagiaan para suporter untuk hasil laga semalam.

    Inilah beberapa reaksi netizen Indonesia di timeline X/Twitter sampai saat sahur pagi ini. Mereka berbahagia atas kemenangan Indonesia VS Vietnam:

    “Alhamdulillah Indonesia 1 – 0 Vietnam #TimnasDay #TimnasIndonesia #football #SepakBola,” kata @ahaidi***.

    “Akhirnya liat nguyen dihabisi indonesia 😍 Arhan memukau #TimnasDay,” kata @naoda***.

    “Terima kasih Garuda! #TimnasDay #3point,” ujar @RFACS***.

    “Alhamdulillah ya allah, tambah poin digrup dan naik rank fifa, semoga dikandang Vietnam dapat hasil yg terbaik lagi🔥🇮🇩 #TimnasDay #KitaGaruda #IDNVIE,” ujar @Naufalfad***.

    “Menyala Abangkuuuu… Tribun lagiii.. nagihhhh banget ke GBK. Alhamdulillah menang. #TimnasIndonesia #TimnasDay,” kata @14an***.

    (fay/fyk)

  • Baru Menjabat Setahun, Presiden Vietnam Mengundurkan Diri!

    Baru Menjabat Setahun, Presiden Vietnam Mengundurkan Diri!

    Hanoi –

    Presiden Vietnam Vo Van Thuong mengundurkan diri dari jabatannya setelah baru menjabat setahun. Partai Komunis Vietnam yang berkuasa di negara itu telah menerima pengunduran diri Thuong.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (20/3/2024), pengunduran diri Thuong itu menjadi pertanda kekacauan politik di Vietnam yang bisa merusak kepercayaan investor asing terhadap negara tersebut.

    Pemerintah Vietnam dalam pernyataannya menyebut Thuong telah melanggar aturan Partai Komunis Vietnam, dan menyinggung soal “kekurangan”.

    “Kekurangan tersebut berdampak negatif pada opini publik, mempengaruhi reputasi partai, negara, dan dirinya secara pribadi,” demikian pernyataan yang dirilis pemerintah Vietnam.

    Komite Sentral Partai, sebuah badan pengambil keputusan tertinggi di Vietnam yang dikuasai Partai Komunis, menyetujui pengunduran diri Thuong hanya sekitar satu tahun setelah terpilihnya dirinya dalam pemilu.

    Presiden memegang peran seremonial dalam pemerintahan Vietnam, namun merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas di negara tersebut.

    Pertemuan Komite Sentral Partai itu mendahului sidang luar biasa parlemen Vietnam yang dijadwalkan pada Kamis (21/3) besok, ketika para deputi diharapkan mengkonfirmasi keputusan partai.

    Pergantian kepemimpinan di negara yang menganut sistem satu partai itu baru-baru ini dikaitkan dengan kampanye anti-suap yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi yang meluas, namun juga dicurigai oleh para pengkritik sebagai alat untuk pertikaian politik.

    Thuong yang berusia 53 tahun mengundurkan diri beberapa hari setelah Kepolisian Vietnam mengumumkan penangkapan mantan pemimpin Provinsi Quang Ngai di Vietnam bagian tengah, di mana Thuong pernah menjabat ketua Partai Komunis di wilayah tersebut, terkait dugaan korupsi satu dekade lalu.

    Thuong secara luas dianggap dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek utama kampanye anti-korupsi tersebut.

    Tahun lalu, ketika mantan Presiden Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri setelah partai menyalahkan dia atas “pelanggaran dan kesalahan” yang dilakukan para pejabat di bawah pemerintahannya, dibutuhkan waktu satu setengah bulan bagi anggota parlemen untuk menunjuk Thuong sebagai penggantinya.

    Krisis politik yang terjadi saat ini mungkin bisa diatasi dengan pemilihan presiden baru yang cepat. Namun tetap ada risiko bahwa perombakan pemerintahan berulang kali terhadap para pemimpin puncak akan merugikan sentimen bisnis di negara yang sangat bergantung pada investasi asing.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ular Piton Bisa Jadi Pengganti Daging

    Ular Piton Bisa Jadi Pengganti Daging

    Jakarta –

    Sebuah studi baru meneliti kelayakan budidaya ular piton dalam skala komersial dan dampak lingkungan dari budidaya ini dibandingkan dengan peternakan konvensional. Hasilnya cukup menjanjikan.

    Ular-ular ternyata bisa tumbuh dengan cepat, bahkan selama periode puasa. Mereka juga bisa diberi makan protein limbah dari industri daging lainnya.

    “Kemampuan ular piton yang berpuasa untuk mengatur proses metabolisme dan menjaga kondisi tubuh meningkatkan ketahanan pangan di lingkungan yang bergejolak, menunjukkan bahwa budidaya ular piton mungkin menawarkan respons yang fleksibel dan efisien terhadap kerawanan pangan global,” kata ahli herpetologi Daniel Natusch dari Macquarie University di Australia.

    Tim tersebut mengamati dua spesies ular piton yakni Malayopython reticulatus dan Python bivittatus. Ular itu dipelihara di peternakan di Thailand dan Vietnam selama 12 bulan. Mereka menemukan bahwa rasio makanan yang dikonsumsi ular sanca terhadap daging yang dihasilkan (di mana angka yang lebih rendah berarti efisiensi yang lebih besar) adalah 1,2, dibandingkan dengan 1,5 untuk salmon, 2,8 untuk unggas, 6,0 untuk daging babi, dan 10,0 untuk daging sapi.

    Ular dapat berpuasa selama beberapa bulan tanpa kehilangan banyak massa tubuhnya. Ini menjadikannya ideal untuk beternak, apalagi ketika kondisi pasokan makanan dan air makin tidak terjamin.

    “Penelitian kami mengkonfirmasi penelitian sebelumnya bahwa pembiakan dan pemeliharaan ular piton di fasilitas produksi penangkaran untuk perdagangan komersial layak secara biologis dan ekonomis,” tulis para peneliti.

    Kendati demikian, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, memberi makan ular membutuhkan banyak tenaga kerja dan kita belum memiliki persiapan dalam skala besar untuk beternak ular dengan benar. Kedua, masih jadi pertanyaan apakah kita sebaiknya makan daging ular atau tidak.

    Dengan mempertimbangkan peringatan tersebut, Natusch dan tim mengakui bahwa hal ini mungkin tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu. Terlebih lagi, ada faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti misalnya apa rasa daging ular.

    “Persyaratan biologi dan peternakan ular piton masih kurang dipahami dibandingkan dengan banyak taksa endotermik,” ujar para peneliti.

    “Ditambah dengan ketakutan umum manusia terhadap ular, mungkin perlu waktu sebelum potensi pertanian ular piton dapat diwujudkan dalam skala global,” tandasnya. Penelitian ini sudah dipublikasikan di Scientific Reports. Demikian dilansir Science Alert.

    (ask/fyk)

  • Pakar Tuding Malaysia Tahu Apa yang Terjadi Pada Pesawat MH370

    Pakar Tuding Malaysia Tahu Apa yang Terjadi Pada Pesawat MH370

    Jakarta –

    Sudah 10 tahun berlalu sejak pesawat Malaysia Airlines MH370 hilang bersama semua penumpangnya. Berbagai teori dan spekulasi dari pakar mengemuka, salah satunya bahwa sebenarnya Malaysia mengetahui di mana puing-puing MH370 dan penyebab insiden, namun menolak mengakuinya.

    Geoffrey Thomas, veteran industri penerbangan selama 50 tahun dan editor in chief Airline Ratings, mengklaim sisa pesawat Malaysia Airlines terletak 1.933 km di barat Perth setelah para ahli menelusuri jalur penerbangan terakhirnya.

    Dikutip detikINET dari Daily Mail, Thomas mengatakan insinyur kedirgantaraan Richard Godfrey melacak rutenya menggunakan gelombang radio dan yakin satu pencarian lagi akan mengungkap tempat terakhirnya. Analisis momen terakhir pesawat dan puing yang ditemukan menunjukkan pilot mungkin menabrakkan pesawat dalam kecepatan tinggi, agar pecah jadi sebanyak mungkin bagian.

    “Kecelakaan MH370 adalah bunuh diri pilot dan pembunuhan massal terburuk, karena tidak ada yang bisa melarikan diri,” klaimnya. Menurutnya, pemerintah Malaysia sebelumnya menolak melakukan pencarian baru dan keluarga pilot menolak apa yang jelas terjadi. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook akhirnya mengumumkan mungkin melanjutkan perburuan pesawat itu.

    Godfrey, mantan insinyur European Space Agency Spacelab, melacak jalur penerbangan menggunakan sinyal radio lemah yang terus-menerus dihasilkan operator radio amatir yang tersebar di Bumi. Teknologi tersebut, dikenal sebagai laporan propagasi sinyal lemah atau WSPR, menggunakan gelombang radio untuk memicu sinyal tak terlihat ketika pesawat melintasinya.

    Godfrey melacak MH370 mulai lepas landas, pada jalur penerbangan yang diterima, sampai titik pesawat tersebut mendekati wilayah udara Vietnam ketika kehilangan kontak, dan kemudian selama 6,5 jam pesawat tersebut terbang hingga jatuh ke dalam laut.

    Penerbangan MH370 berangkat ke Beijing dari Kuala Lumpur pada malam 7 Maret 2014 tapi dialihkan dari jalur penerbangan yang direncanakan dan berbelok ke selatan sebelum menghilang. Pesawat dengan 227 penumpang dan 12 awak itu diyakini jatuh di Samudera Hindia.

    Belakangan menurut Thomas, terungkap pilot Kapten Zaharie Ahmad Shah berlatih penerbangan itu menggunakan simulator penerbangan buatan sendiri, dan punya masalah mental dan perkawinan. Dia juga disebut menentang pemerintah Malaysia di Facebook dan kabarnya mengirim pesan obsesif ke sepasang model kembar berusia 20-an.

    “Jelas pilotnya bunuh diri. Dia terbang dengan rute sama dengan yang dia ambil di simulator penerbangannya sendiri, keluar dari rute standar dan terbang ke selatan. Dia menghapusnya dari simulatornya, namun pihak Malaysia memulihkannya. Pemahaman saya adalah Malaysia Airlines tahu malam itu kaptennya bertanggung jawab,” cetus Thomas.

    “Dia menunjukkan segala macam kecenderungan aneh, menguntit para model, memposting hal-hal anti-pemerintah di Facebook. Tidak ada negara yang ingin mengalami kecelakaan udara. Ini merupakan sebuah penghinaan besar terhadap harga diri nasional mereka,” imbuhnya, mengenai kemungkinan kejadian ini ditutup-tutupi.

    Thomas mengatakan kata-kata kasar politik Zaharie menjelang bencana MH370 seharusnya membuatnya dipecat. “Ini seharusnya jadi peringatan serius bagi maskapai penerbangan bahwa ada seseorang terbang dengan pandangan anti pemerintah yang kuat. Jika seorang pilot Qantas melakukan hal seperti itu, dia akan diajak bicara dan dilarang terbang,” katanya.

    PM Australia saat itu, Tony Abbott, membocorkan bahwa pejabat tinggi Malaysia yakin Kapten Zaharie sengaja menjatuhkan MH370. “Pemahaman saya yang sangat jelas, dari tingkat paling atas di pemerintahan Malaysia, adalah bahwa sejak awal, mereka mengira ini adalah pembunuhan-bunuh diri yang dilakukan pilot,” katanya.

    Investigasi pimpinan Malaysia pada tahun 2018 mengatakan haluan pesawat diubah secara manual tapi tak menyebutkan nama tersangka. Penyebab hilangnya pesawat tidak dapat ditentukan sampai puing dan kotak hitam ditemukan.

    Segera setelah bencana tersebut terjadi, keluarga dan teman-teman Kapten Zaharie membantah bahwa pilot telah terganggu, menarik diri, dan kemungkinan bunuh diri. Putrinya menulis di Facebook beberapa minggu setelahnya tentang laporan Daily Mail soal kondisi mental pilot. ‘Anda bisa bertaruh, saya takkan memaafkan Anda’. Istrinya Faizah Khanum Mustafa Khan, membantah suaminya menghabiskan waktu di kamar dengan simulator yang dia buat sendiri.

    Namun, belakangan dilaporkan Zaharie kemungkinan mengalami depresi klinis, istrinya pindah dari rumah tempat dia memiliki simulator penerbangan ke rumah kedua mereka. “Keluarga mengecam dan mereka selalu melakukannya. Tapi penting untuk menemukan kembali pesawat tersebut dan memecahkan misterinya,” tambah Thomas.

    (fyk/fyk)

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

    Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

    Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

    “Kita coba win win dan lain-lain, ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan,” jelasnya Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

    Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

    Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

    Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

    Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

    “Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

    Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

    Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

    Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

    “Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

    “Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi,” katanya.

    Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

    Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

    “Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” katanya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan saat ini hanya untuk mengejar cuan baik itu pajak maupun PNBP. Padahal, ekspor benih justru menguntungkan investor asing karena harga jauh lebih tinggi saat mereka membesarkannya jadi lobster.

    Sementara program pembibitan dan pembesaran benih di dalam negeri jadi terhenti karena akan ada migrasi massal pembudidaya ke penangkap benih.

    “Ujungnya eksploitasi BBL (benih bening lobster) akan marak terjadi dan lambat laun kita kehilangan stok BBL,” katanya.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pembukaan ekspor benih lobster akan bertentangan dengan semangat hilirisasi sehingga harus menjadi pertimbangan pemerintah.

    Namun perlu juga dipahami bahwa semangat hilirisasi hanya modal awal saja. Tantangan utamanya justru ada di lapangan.

    Ia mencontohkan hilirisasi di sektor pertambangan. Dunia tambang bauksit Indonesia saat ini, sambungnya, sedang kocar-kacir karena pelarangan ekspor. Pasalnya, kapasitas smelter jauh lebih kecil ketimbang kapasitas produksi penambang bauksit. Alhasil, terjadi over supply, harga jatuh, dan penambang ujung-ujungnya gulung tikar.

    [Gambas:Photo CNN]

    Untuk hilirisasi lobster, katanya, harus juga dipikirkan hal semacam itu. Pemerintah harus mendorong hilirisasi benih lobster, sambungnya, tapi tidak perlu menutup keran ekspor jika ternyata kontraproduktif alias merugikan peternak benih karena harga terlalu rendah.

    “Jadi pemerintah harus tetap membuka peluang peternak benih lobster mendapatkan harga bagus dengan melakukan ekspor, tapi juga tetap melakukan langkah strategis bagi hilirisasi lobster di dalam negeri,” katanya.

    Karena itu, Rhonny menilai diperlukan kebijakan yang jelas seberapa besar benih lobster yang boleh diekspor dan seberapa besar kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Bentuk kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah katanya bisa seperti domestic market obligation (DMO) yang sudah diterapkan di batu bara.

    Dengan begitu, peternak harus memenuhi kuota dalam negeri dulu, baru kemudian boleh melakukan ekspor.

    “Jika harus membuka ekspor, maka harus dipastikan pemerintah tetap mendorong upaya hilirisasi lobster alias berbarengan dengan pembukaan ekspor. Dan terakhir, jangan sampai terjadi lagi korupsi, seperti di era Eddy Prabowo,” katanya.

    Jokowi berkali-kali meminta hilirisasi tak cuma di sektor tambang. Ia juga melirik hilirisasi di sektor perkebunan dan kelautan. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat petani dan nelayan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

    “Memang ini harus ada yang dikonsolidasikan. Jadi enggak hanya terus menerus jualan mentahan saja. Perbankan juga saya sampaikan akses pembayaran berikan ke mereka,” kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, pada 31 Juli 2023.

    Di kesempatan lain, Jokowi menyebut hilirisasi sumber daya laut bisa memberikan nilai tambah besar. Apalagi, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Jika tidak mampu mengolah sendiri, Indonesia bisa menggandeng partner luar untuk menghilirisasi produk bawah lautnya.

    “Gandeng partner. Rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, udang, ini nilai tambahnya sangat berkali-kali, 27 kali nilai tambahnya. Menjadi daging rajungan, 3,2 kali (nilai tambah). Kalau semua dihilirkan di dalam negeri, melompat negara kita. PDB kita bakal melompat, GDP kita akan melompat,” imbuhnya.

  • Mengecek Fakta Impor Ponsel RI Tembus Rp30 T, Benarkah?

    Mengecek Fakta Impor Ponsel RI Tembus Rp30 T, Benarkah?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Impor telepon seluler (ponsel) menjadi salah satu pembahasan dalam debat kelima capres yang berlangsung pada Minggu (4/2) malam. Sebab, nilai impornya disebut tembus Rp30 triliun sepanjang 2023.

    “Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?,” isi pertanyaan debat untuk tema teknologi.

    Lalu berapakah realisasi impor Indonesia dan dari mana saja?

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor smartphone atau ponsel sepanjang 2023 tercatat sebesar US$1.971.324.902 atau Rp30,94 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

    Realisasi tersebut meningkat tajam dari 2022 yang senilai US$1.082.133.207 atau Rp16,98 triliun. Nilai impor ponsel memang terus naik setidaknya dari 2019 lalu.

    Pada 2019 hanya senilai US$265.600.894 atau Rp4,16 triliun. Lalu naik jadi US$586.980.185 atau Rp9,21 triliun pada 2020 dan di 2021 naik lagi menjadi US$833.168.270 atau Rp13,08 triliun.

    Sepanjang 2023, impor terbesar terjadi pada Oktober dengan nilai US$248.671.904 atau Rp3,90 triliun. Lalu disusul pada November sebesar US$237.267.748 atau Rp3,72 triliun.

    Sedangkan, untuk asal negaranya paling banyak berasal dari China sebesar US$1.951.423.709 atau Rp30,63 triliun. Kedua berasal dari Singapura sebesar US$18.236.768 atau Rp286,31 miliar dan dari Hong Kong sebesar US$410.060 atau Rp6,43 miliar.

    Berikut daftar impor ponsel Indonesia sepanjang 2023:

    1. China US$1.951.423.709
    2. Singapura US$18.236.768
    3. Hong Kong US$410.060
    4. Amerika Serikat US$408.062
    5. Vietnam US$336.282
    6. Korea Selatan US$246.216
    7. Australia US$49.028
    8. Jerman US$45.532
    9. Malaysia US$34.049
    10. Inggris US$30.866

    (ldy/sfr)