Xcloud.id

Negara: Vietnam

  • Vietnam Larang Motor Bensin Tahun Depan, Motor Listrik VinFast Langsung Melejit

    Vietnam Larang Motor Bensin Tahun Depan, Motor Listrik VinFast Langsung Melejit

    Jakarta –

    Pemerintah Vietnam akan melarang penggunaan motor bensin di pusat kota Hanoi mulai tahun depan. Menyusul pengumuman itu, penjualan motor listrik merek lokal Vietnam, VinFast, melonjak.

    Dilaporkan Reuters, Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat kota Hanoi mulai pertengahan 2026. Itu merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan polusi udara di negara itu. Pembatasan yang lebih luas diperkirakan akan diberlakukan pada tahun 2028, dengan larangan serupa kemungkinan akan meluas secara nasional.

    Pengumuman itu membuat penjualan motor listrik lokal Vietnam, VinFast, melejit. VinFast melaporkan, mereka telah mengirimkan lebih dari 120.000 kendaraan roda dua listrik pada kuartal ketiga. Hal itu meningkat 73 prsen dari kuartal sebelumnya.

    Pengiriman kuartal ketiga melampaui total penjualan perusahaan pada paruh pertama tahun ini, menurut data perusahaan. VinFast menjual 234.536 skuter listrik dan sepeda listrik dalam sembilan bulan pertama tahun 2025. Perolehan itu menandai peningkatan tahunan sebesar 489%.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Jepang dan beberapa produsen terkemuka Jepang memperingatkan Vietnam bahwa larangan yang direncanakan terhadap sepeda motor bertenaga bensin di Hanoi dapat memicu hilangnya lapangan kerja dan mengganggu pasar senilai $4,6 miliar. Pasar sepeda motor di Vietnam didominasi oleh Honda. Dikhawatirkan, larangan penggunaan motor bensin itu dapat memicu PHK besar-besaran di industri otomotif roda dua.

    Kedutaan Besar Jepang dan asosiasi sepeda motor Vietnam telah mendesak pihak berwenang untuk mengadopsi peta jalan elektrifikasi bertahap, yang memberikan waktu untuk persiapan dan implementasi bertahap.

    Diketahui, Vietnam merupakan salah satu pasar terbesar untuk sepeda motor. Hampir 80 persen dari 100 juta penduduk negara itu memiliki sepeda motor pada tahun lalu. Hal itu menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan tingkat kepemilikan sepeda motor tertinggi secara global.

    (rgr/dry)

  • Great Institute: Prabowo Bangun Ekonomi ala Deng Xiaoping, Negara Lebih Dominan

    Great Institute: Prabowo Bangun Ekonomi ala Deng Xiaoping, Negara Lebih Dominan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemiripan dengan pemikiran pemimpin reformasi ekonomi China, Deng Xiaoping. 

    Menurut Syahganda, Prabowo mengusung gaya sosialis yang pragmatis, berbeda dengan pendekatan ekonomi neoliberal seperti yang dianut oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Prabowo ini kepalanya seperti Deng Xiaoping. Dia pengen jadi sosialis yang pragmatis,” kata Syahganda dalam acara Peluncuran Bisnis Indonesia Economic & Financial Report (BIEFR) 2025, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Prabowo memang disebut mengidolakan Deng Xiaoping. Sosok penting dalam tranformasi ekonomi China itu merupakan penerus Mao Zedong yang dikenal sebagai pemimpin progresif yang memulihkan ekonomi China setelah kehancuran akibat Revolusi Budaya. 

    Meski berakar pada komunisme, Deng menekankan pragmatisme ekonomi dan membuka jalan bagi reformasi besar-besaran. Salah satu hasil kebijakannya adalah pembangunan Shenzhen, kota di selatan China yang menjadi simbol transformasi ekonomi negara itu. 

    Peneliti China, Kerry Brown, dalam artikelnya ‘Deng Xiaoping Southern Tour’, mencatat bahwa perjalanan Deng ke wilayah selatan pada 1980-an saat ekonomi lesu menginspirasi reformasi total yang melahirkan pertumbuhan pesat dan liberalisasi ekonomi.

    Melalui kebijakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang serupa dengan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, Deng membuka China terhadap investasi asing, terutama di Shenzhen yang dekat dengan Hong Kong. Kota itu berkembang dari desa nelayan menjadi pusat industri dan teknologi global, markas bagi raksasa seperti Tencent.

    Kini, menurut Hurun Global Rich List 2023, Shenzhen menempati peringkat keempat kota dengan miliarder terbanyak di dunia, berada di bawah Beijing, New York, dan Shanghai.

    Dalam hal ini, Syahganda pun menyinggung kecocokan pandangan ekonomi Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Setahun lalu, Syahganda sempat berdiskusi dengan bendahara negara baru itu. 

    Politikus itu menilai Purbaya lebih sejalan dengan Prabowo, ketimbang menkeu sebelumnya yaitu Sri Mulyani yang memegang mazhab ekonomi neoliberal. 

    “Kalau menteri itu harus sepenuh hati melayani presidennya. Nah, kalau Bu Sri Mulyani enggak bisa karena mazhabnya beda. Bukan soal jahat atau enggak, ini mazhabnya beda. Bu Sri Mulyani mazhabnya yang disebut orang neolib dan itu enggak ada yang salah karena itu pilihan saja,” tuturnya. 

    Syahganda menambahkan, pandangan ekonomi Prabowo banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang dekat dengan dunia ekonomi dan koperasi. 

    Dia menyebut, investor global Ray Dalio, bahkan pernah menilai Prabowo mirip dengan Deng Xiaoping dalam hal pandangan ekonomi.

    “Kita lihat memang waktu Ray Dalio datang ke Indonesia, Pak Prabowo lo mirip Deng Xiaoping, dia ngomong itu. Faktanya, presiden kita itu mau ngambil jalan itu,” ujarnya.

    Kebijakan ekonomi Prabowo juga disebut menunjukkan pergeseran paradigma dari model yang memberi dominasi besar pada swasta ke arah ekonomi yang lebih digerakkan oleh negara (state-driven). Dia menilai pendekatan ini memperkuat peran negara dalam mengatur arah pembangunan nasional.

    “Shifting paradigm dari yang dulu lebih menekankan negara dan swasta, di mana negaranya disetir oleh swasta, ke arah yang lebih heavy state-driven economy. Prabowo ini betul-betul ingin negara hadir kuat,” terangnya.

    Di samping itu, Syahganda juga menyoroti sikap Prabowo terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan sumber daya alam, seperti timah dan tanah jarang (rare-earth). Syahganda menilai Prabowo berupaya memastikan aset negara tidak lagi dikuasai oleh kepentingan oligarki.

    “Prabowo kan larinya ke situ, karena melanggar UU Pasal 33, ini gue ambil balik. Dia buat badan khusus untuk tanah jarang yang mengendalikan semua karena dia tahu ini bagian dari pembangunan masa depan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut, gaya kepemimpinan ekonomi Prabowo juga selaras dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) seperti yang diterapkan di beberapa negara Amerika Latin. Dia menilai orientasi kebijakan Prabowo fokus pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bersama (common prosperity).

    “Presiden kita ini yakin bahwa yang perlu ditekankan adalah sisi ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Di situ memang agak berkurang demokrasi kita karena mereka yakin seperti China dan Vietnam, pertumbuhan bisa tinggi di bawah kepemimpinan kuat,” tambahnya.

    Selama 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo, secara keseluruhan Syahganda melihat arah perubahan paradigma yang jelas meski masih dalam tahap awal. Untuk itu, dia mengapresiasi keyakinan Prabowo untuk menekankan pembangunan ekonomi rakyat.

    “Setahun pertama Prabowo sebenarnya baru shifting paradigm, tapi saya apresiasi karena dia punya keyakinan. Misalkan, dia mau sejahterakan rakyat, dari situ dia mau buat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

  • Tahun Depan Vietnam Larang Motor Bensin, Jepang Peringatkan Ancaman PHK

    Tahun Depan Vietnam Larang Motor Bensin, Jepang Peringatkan Ancaman PHK

    Jakarta –

    Pemerintah Vietnam akan melarang penggunaan sepeda motor bermesin bensin di tahun depan. Jepang dengan merek otomotif roda duanya bersuara soal larangan motor bensin di Vietnam tersebut.

    Diberitakan Reuters, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan tahun 2026. Hal itu merupakan upaya negara tersebut untuk mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi. Pembatasan yang lebih luas akan diberlakukan pada tahun 2028 dan larangan tersebut diperkirakan akan meluas ke wilayah lain di negara tersebut.

    Menanggapi hal ini, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam yang menyatakan bahwa larangan mendadak tersebut dapat berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung. Pekerja di dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang bisa-bisa di-PHK akibat kebijakan tersebut.

    Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan “peta jalan yang tepat” untuk elektrifikasi yang akan mencakup periode persiapan dan penerapan regulasi secara bertahap.

    Diketahui, pasar sepeda motor di Vietnam adalah salah satu yang terbesar di dunia. Jumlah sepeda motor terdaftar tahun lalu mendekati 80 persen dari populasi negara yang berjumlah 100 juta jiwa itu, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

    Kelompok dagang utama untuk produsen sepeda motor asing di Vietnam, yang dipimpin oleh Honda serta mencakup Yamaha dan Suzuki, mengirimkan suratnya sendiri kepada pemerintah Vietnam. Merek memperingatkan bahwa larangan tersebut dapat mengakibatkan gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan.

    Para produsen mengatakan larangan tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap ratusan ribu pekerja. Produsen sepeda motor Jepang itu menyebutkan potensi gangguan bagi hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

    Menanggapi kekhawatiran tentang peralihan ke kendaraan listrik, Perdana Menteri Chinh menyampaikan kepada para eksekutif Jepang bahwa pengurangan emisi merupakan isu global yang membutuhkan upaya bersama untuk memilih solusi paling optimal dengan peta jalan yang sesuai.

    (rgr/din)

  • Presiden Brasil Lula Puji Kepemimpinan Prabowo & Pentingnya Asean

    Presiden Brasil Lula Puji Kepemimpinan Prabowo & Pentingnya Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas sambutan kenegaraan yang hangat di Jakarta.

    Dia menyebut kunjungannya kali ini sebagai balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil pada Juli 2025, sekaligus memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade. 

    “Merupakan kehormatan bagi saya untuk membalas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Kemitraan strategis yang saya luncurkan pada kunjungan pertama saya ke Jakarta pada 2008 kini semakin relevan dan aktual,” ujar Lula saat memberikan pernyataan bersama (joint statement) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Presiden Lula menekankan bahwa Brasil dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, baik dari segi demokrasi, populasi yang besar dan dinamis, maupun kekuatan ekonomi yang terus tumbuh.

    Keduanya juga berbagi posisi strategis sebagai anggota penuh BRICS dan G20, yang memperkuat peran global masing-masing negara.

    “Kita [RI-Brasil] adalah dua negara demokrasi besar, masyarakat yang dinamis, dan ekonomi yang terus berkembang. Kita sama-sama anggota penuh BRICS dan G20,” imbuhnya. 

    Lula juga menegaskan bahwa kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, kini menempati posisi penting dalam kebijakan luar negeri Brasil. 

    “Asia telah menempati posisi penting dalam agenda internasional saya pada tahun 2025. Pada semester pertama tahun ini, saya telah berkunjung ke Jepang, Vietnam, dan China. Saya juga menerima kunjungan Perdana Menteri Modi dan Presiden Subianto pada Juli lalu di Brasil,” ujar Lula. 

    Presiden Lula mengatakan kunjungannya ke Indonesia merupakan bagian dari misi diplomatik ke Asia yang juga mencakup Malaysia, dan akan ditutup dengan partisipasinya dalam KTT Asean.

    Dia menilai Asia Tenggara sebagai kawasan paling dinamis di dunia, dengan hubungan perdagangan yang semakin kuat bersama Brasil.

    “Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Asean sudah menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Brasil,” kata Lula.

  • Pengusaha Desak Pemerintah Setop Impor Baja Konstruksi Asal China dan Vietnam

    Pengusaha Desak Pemerintah Setop Impor Baja Konstruksi Asal China dan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) mendesak pemerintah untuk menyetop impor baja konstruksi dari China dan Vietnam. Pasalnya, kedua negara tersebut dinilai masif menjual baja murah ke pasar domestik dalam 2 tahun terakhir. 

    Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata mengatakan, kalangan industri baja konstruksi nasional mulai gerah dengan serbuan baja impor dari kedua negara tersebut terjadi dalam skala besar dan dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar.

    “Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor secara keseluruhan produk besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton pada Januari-Agustus 2025. 

    Angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Pada periode yang sama tahun 2023, impor dari China sekitar US$2 miliar dengan volume 2,31 juta ton. 

    Sementara itu, impor besi dan baja dari Vietnam pada Januari-Agustus 2023 sebanyak US$305,82 juta dengan volume 405,43 kg. Pada 2024 di periode yang sama, volume impor dari Vietnam mencapai 406,39 kg dengan nilai US$281,5 juta. Adapun, pada periode yang sama tahun ini, nilai impor Vietnam mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 kg. 

    Dia menyebut, banjir baja impor itu bukan karena kapasitas produksi nasional yang kurang, melainkan akibat praktik predatory pricing, perbedaan regulasi, dan lemahnya pengawasan di jalur impor.

    Apabila situasi ini terus dibiarkan, Budi memperkirakan Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

    “Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ISSC menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif untuk mengantisipasi dampak negatif serbuan baja impor terhadap pelaku industri dalam negeri.

    Dalam hal ini, pihaknya mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari Vietnam dan China pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar.

    Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai PP 34/2011 serta ketentuan World Trade Organization (WTO). Ketiga, pengetatan mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

    Keempat, prioritaskan produk baja dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional. Kelima, cegah Indonesia menjadi tempat pembuangan (dumping ground) bagi kelebihan pasokan baja asing.

    Budi menekankan bahwa usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah dan sejalan dengan konstitusi. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan industri baja nasional dan menjamin keamanan konstruksi jangka panjang.

    “Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja, dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” pungkasnya.

  • Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gurauan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), berbuah keseriusan di kalangan para menteri.
    Ucapan ringan Prabowo yang meminta para menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan luas para pejabat pemerintahan.
    Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo melontarkan kelakar bahwa tidak lama lagi kendaraan dinas mereka akan berganti.
    “Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
    Suasana santai tak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu.
    Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
    Oleh karena itu, kepala negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” lanjut Prabowo, masih dengan nada bercanda.
    Presiden bercerita bahwa dirinya sempat menikmati kembali kenyamanan Toyota Alphard saat bepergian
    incognito
    .
    Namun, dia segera mengingatkan dirinya sendiri akan tanggung jawab memberi contoh kepada anak buah dan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
    “Sudah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini. Tapi, Prabowo ingat, kamu Presiden RI harus beri contoh, pakai Maung terus,” tutur Prabowo.
    Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalokasikan anggaran pengadaan Maung bagi para pejabat negara.
    Pemerintah, kata Purbaya, sebenarnya sudah menyiapkan dana pengadaan kendaraan taktis ringan itu dalam tahun anggaran berjalan.
    “Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitasnya (PT Pindad) belum cukup. Jadi, (anggaran) dibalikkan tahun ini,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
    Menurut dia, realisasi pengadaan kendaraan dinas baru bisa dilakukan setelah industri otomotif nasional siap memproduksi dalam jumlah memadai.
    “Penyalurannya bergantung pada kesiapan industri dalam negeri,” ucap Purbaya.
    Dukungan serupa datang dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
    Dia menilai kebijakan Prabowo adalah momentum untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produk nasional.
    “Oh, kita dukung sepenuhnya. Pokoknya apa pun namanya produk nasional, kita dukung,” kata Hanif di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Hanif menyebut Indonesia sudah seharusnya memiliki mobil nasional dan tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain.
    “Karena kita sudah malu dong. Masa Vietnam punya (mobil nasional), kita enggak punya,” ujar dia.
    Saat ini, Hanif masih menggunakan kendaraan dinas berteknologi hybrid yang disewa pemerintah.
    “Soalnya kami sering ke lapangan, ke kampung-kampung. Jadi, butuh kendaraan yang tahan jarak jauh,” ucapnya.
    Secara terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penggunaan mobil Maung adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap karya anak bangsa.
    “Oh, dengan senang hati. Menggunakan produksi dalam negeri wajib. Buktinya, saya tiap hari pakai batik,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Rabu (22/10/2025).
    Meski demikian, dia mengaku belum menggunakan Maung karena masih menunggu produksi massal kendaraan tersebut.
    “Yang disiapkan oleh negara, kita pakai,” katanya.
    Dukungan juga datang dari lembaga legislatif.
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap perintah penggunaan Maung tak hanya berlaku bagi para menteri, tetapi juga bagi pimpinan MPR.
    “Saya mendukung penuh, dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri, tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan,” ujarnya.
    Menurut Eddy, langkah Prabowo menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan industri nasional.
    “Kalau kita menggunakan produksi anak bangsa, itu merupakan kebanggaan. Mudah-mudahan bisa menular kepada masyarakat,” katanya.
    Dia menambahkan, kebijakan tersebut menunjukkan sikap egaliter Presiden karena tak membeda-bedakan jenis kendaraan dengan anak buahnya.
    “Yang paling penting adalah komitmen beliau untuk mendukung industri dalam negeri,” ucap Eddy.
    Rencana penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat pemerintah sebenarnya bukan hal baru dan pernah disampaikan pada tahun lalu.
    Dalam retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Oktober 2024, Prabowo sudah memberikan arahan agar mobil Maung digunakan oleh para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon I.
    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto, bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
    Dari jumlah itu, sekitar 5.000 unit ditargetkan selesai pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo.
    “Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto (30/10/2024).
    Mobil Maung diketahui memiliki kandungan lokal hingga 70 persen, sementara 30 persen komponen masih diimpor dari Korea Selatan.
    “Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
    Bagi Prabowo, penggunaan Maung boleh jadi bukan sekadar soal pergantian kendaraan dinas, melainkan simbol kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri bangsa.
    Dari ruang sidang kabinet hingga halaman pabrik PT Pindad, semangat untuk menegakkan kebanggaan nasional kini kembali menggeliat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Pidato presiden Prabowo pada rapat kabinet paripurna bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya menarik untuk disimak. Salah satu poin penting yang disampaikan presiden Prabowo adalah perlunya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

    Pidato presiden Prabowo sekaligus mengingatkan kita pada pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2018, professor ekonomi dari University of California, Berkeley, Paul Romer, bahwa permasalahan utama emerging market economies (EMEs) adalah besarnya “technology gap” (kesenjangan teknologi) dan “knowledge gap” (kesenjangan pengetahuan) dengan negara maju.

    Sehingga, pekerjaan rumah utama pemerintah dan dunia usaha di negara-negara EMEs adalah membangun eksositem research and development (R&D) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan pemerintah, swasta, lembaga riset, universitas dan masyarakat.

    Sejalan dengan hal tersebut, Paul Romer memperkenalkan konsep pertumbuhan endogen (endogenous growth model) yang menekankan pada pentingnya R&D sebagai penopang kemajuan teknologi dan pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang.

    Pertumbuhan ekonomi harus digerakkan dari dalam sistem perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak bersumber dari dorongan faktor eksternal yang berada di luar sistem perekonomian nasional. Sehingga, kemajuan teknologi harus bersumber dari sumber daya internal perekonomian nasional.

    Model pertumbuhan ekonomi endogen yang mulai populer sejak tahun 1980-an menyatakan bahwa investasi pada pengembangan SDM, inovasi dan pengetahuan adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berinvestasi pada R&D dan pengembangan SDM akan menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru memiliki snowball effect (efek bola salju) yang terus membesar dalam satu perekonomian. Dalam konteks ini, secara agregat perekonomian, menambah satu unit input tenaga kerja dan modal akan menambah output lebih dari satu kali (increasing return to scale).

    Semakin besar stock of knowledge (stok pengetahuan), dalam hal ini jumlah orang berpendidikan tinggi di dalam suatu perekonomian maka semakin banyak inovasi teknologi. Snowball effect dari suatu pengetahuan terjadi melalui proses learning by doing (belajar sambil bekerja) dengan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) antar pekerja dalam suatu perekonomian.

    Sebagaimana pengalaman negara maju, barang modal tidak hanya berkaitan dengan investasi pada modal fisik saja tetapi juga mencakup investasi pada sektor pengetahuan. Pada saat suatu pengetahuan dihasilkan oleh pekerja atau perusahaan maka pengetahuan tersebut memiliki spillover effect (efek tular) ke perusahaan lain.

    Sehingga investasi pada kegiatan R&D untuk menghasilkan pengetahuan baru oleh suatu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lain. Pengetahuan dinyatakan sebagai barang publik yang penggunaannya bersifat partial excludable (pembatasan terbatas). Akses terhadap pengtahuan baru meskipun terbatas tetapi bersifat parsial.

    Peningkatan stok pengetahuan dan teknologi dalam suatu perekonomian tergantung pada akumulasi barang modal. Meningkatnya akumulasi barang modal mendorong penyebaran teknologi dalam suatu perekonomian. Hal ini ikut membantu meningkatkan produktifitas perekonomain secara keseluruhan.

    Intinya, pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang tidak mungkin bergantung pada rasio antara tabungan dengan output dibagi dengan rasio antara peningkatan akumulasi barang modal dengan perubahan output. Output nasional diukur menggunakan Gross Domestic Product (GDP).

    Singkatnya, hanya ada satu jalan bagi perekonomian nasional untuk naik status dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi, lebih dari US$ 12.500 per kapita per tahun, selain berinvestasi pada kegiatan R&D, inovasi dan pengembangan SDM.

    Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, sesuai visi presiden Prabowo dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: pertama, meningkatkan pengeluaran R&D secara bertahap, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, dari hanya 0,42% dari GDP tahun 2024 menjadi minimal 2% terhadap GDP dalam lima tahun ke depan.

    Pemerintah Prabowo perlu belajar pada negara-negara yang telah mencapai status sebagai negara maju karena ditopang oleh anggaran R&D sebagai persentase terhadap GDP mencapai lebih dari 2%. Di mana, Jepang 3,3%, Korea 4,93%, Jerman sekitar 3,14%, dan AS sekitar 3,46% tahun 2021.

    Sementara negara yang hingga saat ini masih berstatus sebagai middle income (negara berpendapatan menengah) memiliki pengeluaran R&D sebagai persentase terhadap GDP hanya 0,43% untuk Vietnam tahun 2021, 0,60% untuk Afrika Selatan tahun 2020, 0,65% untuk India tahun 2020, dan 0,94% untuk Rusia tahun 2022.

    Kedua, melipatgandakan investasi pengembangan SDM. Salah satu yang dapat dilakukan adalah pengembangan sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah. Tujuannya adalah melahirkan tenaga kerja berpengetahuan tinggi dan terampil.

    Ketersediaan tenaga kerja profesional, SDM berpengetahuan tinggi dan terampil, akan menjadi basis pertumbuhan jumlah kelas menengah nasional. Tenaga kerja profesional menjadi ujung tombak dalam menyerap dan sekaligus mengembangkan teknologi tinggi dari negara maju.

    Ketiga, membangun ekosistem inovasi nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun keterkaitan antara sektor pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membangun linkage antara perguruan tinggi dengan sektor manufaktur national champion (andalan) di pasar ekspor.

    Agenda-agenda tersebut di atas, dalam jangka menengah dan panjang akan menjamin terjadinya konvergensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi manufaktur terbaru.

    Akhir kata, ketersediaan SDM, kapasitas penguasaan teknologi serta Sumber Daya Alam (SDA), dalam hal ini critical mineral (mineral kritis) atau rare earth (tanah jarang) di Indonesia dapat menjadi modal untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif di pasar global.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015 – 2018

    Halaman 2 dari 2

    (ang/ang)

  • Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Pidato presiden Prabowo pada rapat kabinet paripurna bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya menarik untuk disimak. Salah satu poin penting yang disampaikan presiden Prabowo adalah perlunya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

    Pidato presiden Prabowo sekaligus mengingatkan kita pada pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2018, professor ekonomi dari University of California, Berkeley, Paul Romer, bahwa permasalahan utama emerging market economies (EMEs) adalah besarnya “technology gap” (kesenjangan teknologi) dan “knowledge gap” (kesenjangan pengetahuan) dengan negara maju.

    Sehingga, pekerjaan rumah utama pemerintah dan dunia usaha di negara-negara EMEs adalah membangun eksositem research and development (R&D) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan pemerintah, swasta, lembaga riset, universitas dan masyarakat.

    Sejalan dengan hal tersebut, Paul Romer memperkenalkan konsep pertumbuhan endogen (endogenous growth model) yang menekankan pada pentingnya R&D sebagai penopang kemajuan teknologi dan pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang.

    Pertumbuhan ekonomi harus digerakkan dari dalam sistem perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak bersumber dari dorongan faktor eksternal yang berada di luar sistem perekonomian nasional. Sehingga, kemajuan teknologi harus bersumber dari sumber daya internal perekonomian nasional.

    Model pertumbuhan ekonomi endogen yang mulai populer sejak tahun 1980-an menyatakan bahwa investasi pada pengembangan SDM, inovasi dan pengetahuan adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berinvestasi pada R&D dan pengembangan SDM akan menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru memiliki snowball effect (efek bola salju) yang terus membesar dalam satu perekonomian. Dalam konteks ini, secara agregat perekonomian, menambah satu unit input tenaga kerja dan modal akan menambah output lebih dari satu kali (increasing return to scale).

    Semakin besar stock of knowledge (stok pengetahuan), dalam hal ini jumlah orang berpendidikan tinggi di dalam suatu perekonomian maka semakin banyak inovasi teknologi. Snowball effect dari suatu pengetahuan terjadi melalui proses learning by doing (belajar sambil bekerja) dengan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) antar pekerja dalam suatu perekonomian.

    Sebagaimana pengalaman negara maju, barang modal tidak hanya berkaitan dengan investasi pada modal fisik saja tetapi juga mencakup investasi pada sektor pengetahuan. Pada saat suatu pengetahuan dihasilkan oleh pekerja atau perusahaan maka pengetahuan tersebut memiliki spillover effect (efek tular) ke perusahaan lain.

    Sehingga investasi pada kegiatan R&D untuk menghasilkan pengetahuan baru oleh suatu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lain. Pengetahuan dinyatakan sebagai barang publik yang penggunaannya bersifat partial excludable (pembatasan terbatas). Akses terhadap pengtahuan baru meskipun terbatas tetapi bersifat parsial.

    Peningkatan stok pengetahuan dan teknologi dalam suatu perekonomian tergantung pada akumulasi barang modal. Meningkatnya akumulasi barang modal mendorong penyebaran teknologi dalam suatu perekonomian. Hal ini ikut membantu meningkatkan produktifitas perekonomain secara keseluruhan.

    Intinya, pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang tidak mungkin bergantung pada rasio antara tabungan dengan output dibagi dengan rasio antara peningkatan akumulasi barang modal dengan perubahan output. Output nasional diukur menggunakan Gross Domestic Product (GDP).

    Singkatnya, hanya ada satu jalan bagi perekonomian nasional untuk naik status dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju berpendapatan tinggi, lebih dari US$ 12.500 per kapita per tahun, selain berinvestasi pada kegiatan R&D, inovasi dan pengembangan SDM.

    Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, sesuai visi presiden Prabowo dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: pertama, meningkatkan pengeluaran R&D secara bertahap, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, dari hanya 0,42% dari GDP tahun 2024 menjadi minimal 2% terhadap GDP dalam lima tahun ke depan.

    Pemerintah Prabowo perlu belajar pada negara-negara yang telah mencapai status sebagai negara maju karena ditopang oleh anggaran R&D sebagai persentase terhadap GDP mencapai lebih dari 2%. Di mana, Jepang 3,3%, Korea 4,93%, Jerman sekitar 3,14%, dan AS sekitar 3,46% tahun 2021.

    Sementara negara yang hingga saat ini masih berstatus sebagai middle income (negara berpendapatan menengah) memiliki pengeluaran R&D sebagai persentase terhadap GDP hanya 0,43% untuk Vietnam tahun 2021, 0,60% untuk Afrika Selatan tahun 2020, 0,65% untuk India tahun 2020, dan 0,94% untuk Rusia tahun 2022.

    Kedua, melipatgandakan investasi pengembangan SDM. Salah satu yang dapat dilakukan adalah pengembangan sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah. Tujuannya adalah melahirkan tenaga kerja berpengetahuan tinggi dan terampil.

    Ketersediaan tenaga kerja profesional, SDM berpengetahuan tinggi dan terampil, akan menjadi basis pertumbuhan jumlah kelas menengah nasional. Tenaga kerja profesional menjadi ujung tombak dalam menyerap dan sekaligus mengembangkan teknologi tinggi dari negara maju.

    Ketiga, membangun ekosistem inovasi nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun keterkaitan antara sektor pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membangun linkage antara perguruan tinggi dengan sektor manufaktur national champion (andalan) di pasar ekspor.

    Agenda-agenda tersebut di atas, dalam jangka menengah dan panjang akan menjamin terjadinya konvergensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi manufaktur terbaru.

    Akhir kata, ketersediaan SDM, kapasitas penguasaan teknologi serta Sumber Daya Alam (SDA), dalam hal ini critical mineral (mineral kritis) atau rare earth (tanah jarang) di Indonesia dapat menjadi modal untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif di pasar global.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015 – 2018

    Halaman 2 dari 2

    (ang/ang)

  • Pendanaan Masih Lesu, Modal Ventura Minta Startup Berbenah Diri

    Pendanaan Masih Lesu, Modal Ventura Minta Startup Berbenah Diri

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai perlambatan pendanaan startup di Indonesia harus menjadi momentum bagi seluruh pelaku industri untuk berbenah diri.

    “Karena kalau data menunjukkan ya pendanaan startup, kita perlu upaya sama-sama supaya kita bisa naik lagi,” kata Eddi ditemui di sela-sela acara Tech in Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menilai, situasi pendanaan saat ini masih cenderung “wait and see” di tengah ketidakpastian makroekonomi global. 

    Eddi menambahkan, kasus-kasus kecurangan yang sempat mencuat di sejumlah startup seharusnya dijadikan pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan. 

    “Kita juga gak boleh defensif. Kita tahu di ekosistem kita itu banyak area for improvement. Salah satunya ya itu governance,” ucapnya.

    Sebagai bentuk langkah konkret, asosiasi modal ventura di Asia Tenggara telah meluncurkan maturation map bersama asosiasi sejenis dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

    Eddi menjelaskan, maturation map tersebut berfungsi sebagai panduan bagi startup untuk mengetahui dokumen dan tata kelola apa saja yang seharusnya sudah dimiliki pada setiap tahap pendanaan, mulai dari tahap seed hingga series A.

    “Kalau sudah ada series A, seharusnya paperwork-nya dan governance-nya lebih tinggi lagi. Pada saat kapan dia seharusnya updated financial statement. Dan ini dan sebagainya. Nah itu, jadi maturation map itu membantu untuk ekosistem kita,” tutur Eddi.

    Terkait sektor yang berpotensi menjadi prioritas pendanaan ke depan, Eddi tidak banyak berkomentar. Namun, dia menilai bidang kesehatan masih menjadi sektor yang cukup menjanjikan.

    “Healthcare kali ya lagi seksi,” katanya.

    Ilustrasi startup

    Sebelumnya, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, juga mengakui tren pendanaan startup di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih melambat. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi pergeseran arah modal global yang lebih banyak terserap ke Amerika Serikat (AS).

    “Menurut saya pendanaan memang agak slow ya. Alasannya karena risk capital itu nggak masuk ke Southeast Asia. Karena misalnya di US, public market doing very well,” kata Willson saat ditemui di sela acara Tech In Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menambahkan, banyak pemodal global kini lebih tertarik menanamkan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI), sehingga AI revolution di AS menyerap dana dalam jumlah besar. Sementara itu, Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing.

    “Kenapa dia mau capek-capek terbang kemari. Cara berpikirnya sangat simple,” ujarnya.

    Willson menilai, startup di kawasan Asia perlu lebih fokus menciptakan nilai yang berdampak nyata bagi investor. “Di sini kita harus benar-benar memikirkan sesuatu yang impactful ke investor. Apakah itu return, apakah ada investor yang memang fokusnya ke impact. Mandat dari tiap investor itu beda-beda,” tuturnya.

    Dia juga menolak anggapan bahwa startup “membakar uang”. Menurutnya, pengeluaran besar di tahap awal merupakan bagian dari proses edukasi pasar dan inovasi. “Tapi, memang karena pengaruh kompetisi, mereka investasi untuk akuisisi user-nya mungkin kebanyakan. Sehingga kelihatan sepertinya spending-nya terlalu tinggi,” kata Willson.

    Willson menjelaskan, arah investasi East Ventures saat ini banyak mengincar sektor AI, healthcare, dan consumer. Namun, pihaknya tetap terbuka pada berbagai sektor potensial lainnya.

    “Kalau kamu punya produk bagus, memang pengen start company, start aja. Ada pendanaan, nggak ada pendanaan, kamu start aja. Kalau gagal, jangan anggap kegagalan itu sesuatu yang memalukan. Anggap kegagalan itu adalah sukses yang tertunda,” ujarnya.

    Dia menegaskan, dalam proses investasi, East Ventures lebih mengutamakan kejujuran dan semangat dari para pendiri startup. “Asal founders-nya jujur, passionate about their product, pasti kita investasi. Founders itu harus mengerti industri-nya itu benar-benar dalam,” ucapnya.

    Adapun data platform riset startup Tracxn mencatat total pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai US$693 juta atau sekitar Rp11,5 triliun dari 78 putaran pendanaan. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tidak melampaui capaian 2016 yang mencapai US$966 juta dari 91 putaran pendanaan.

    Tren perlambatan ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Total pendanaan startup di kawasan turun menjadi US$2,8 miliar atau sekitar Rp46,4 triliun dari 420 putaran pendanaan pada 2024. Sebagai perbandingan, total pendanaan masih mencapai US$7 miliar pada 2023, meski sudah turun tajam dari puncak tahun 2021 yang menembus US$21,9 miliar.

  • Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri, VinFast Laris Manis Diborong Warga Vietnam

    Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri, VinFast Laris Manis Diborong Warga Vietnam

    Jakarta –

    VinFast kembali mencetak sejarah di industri otomotif Vietnam. Produsen mobil listrik milik konglomerat Vingroup itu resmi menjadi pabrikan pertama yang menembus angka penjualan 100.000 unit dalam tiga kuartal pertama.

    Prestasi tersebut sekaligus memperpanjang dominasi VinFast sebagai merek mobil terlaris di Vietnam selama 11 bulan berturut-turut, sekaligus menegaskan posisi kuatnya di pasar domestik yang semakin ramah kendaraan listrik.

    Mengutip Indianautosblog, pada September 2025, VinFast mengirimkan 13.914 unit kendaraan listrik ke konsumen, sehingga total penjualannya sepanjang tahun ini mencapai 103.884 unit. Angka itu merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai produsen mobil mana pun di Vietnam.

    Bintang utama di balik kesuksesan ini adalah VinFast VF 3, yang oleh publik Vietnam dijuluki sebagai ‘mobil listrik nasional’. Model mungil tersebut laku keras dengan penjualan 31.386 unit sejauh ini. Menyusul di belakangnya, VF 5 mencatat 30.956 unit, termasuk 8.604 unit versi armada taksi, Nerio Green.

    Model lainnya seperti VF 6 juga mencatatkan hasil impresif dengan 14.425 unit, disusul VF 7 sebanyak 5.877 unit selama sembilan bulan pertama. Sementara itu, MPV Limo Green terus naik daun dan mencatatkan penjualan 2.120 unit hanya pada bulan September.

    Dengan kapasitas produksi yang terus meningkat di fasilitas Hai Phong dan Ha Tinh, VinFast optimistis bisa menutup kuartal keempat tahun ini dengan hasil lebih gemilang.

    Melampaui angka 100.000 unit dalam waktu singkat tak hanya mengokohkan posisi VinFast sebagai nomor satu di pasar domestik Vietnam, namun juga menandai era baru dominasi kendaraan listrik di Vietnam. Capaian ini menjadi bukti nyata bagaimana VinFast memimpin transformasi mobilitas hijau di negaranya sendiri.

    (lua/rgr)