Negara: Venezuela

Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Perintah tersebut memberikan sanksi keuangan dan visa kepada individu yang tidak disebutkan namanya dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS.

Perintah tersebut dikeluarkan setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dicari oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.

Isi Surat Perintah

Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menulis bahwa ICC telah terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat, Israel, mengutip surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada bulan November untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant.

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” bunyi perintah tersebut.

Uni Eropa telah berjanji untuk mendukung pengadilan tersebut dari dampak sanksi, tetapi rincian tanggapan tersebut belum diumumkan.

“Perintah eksekutif tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi pekerjaan ICC dengan risiko memengaruhi investigasi dan proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan Ukraina, yang berdampak pada upaya bertahun-tahun untuk memastikan akuntabilitas di seluruh dunia,” kata juru bicara UE.

“UE akan memantau implikasi dari perintah eksekutif tersebut dan akan menilai kemungkinan langkah lebih lanjut,” tambahnya.

Para ahli sebelumnya telah menyarankan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk melindungi ICC dari dampak sanksi, termasuk Statuta Pemblokiran, sebuah peraturan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan individu UE dari dampak sanksi ekstrateritorial yang dijatuhkan oleh negara ketiga.

ICC juga dapat mengajukan tuntutan penghalangan keadilan terhadap Trump, berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

Adam Keith, Direktur Akuntabilitas di Human Rights First dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengecam perintah tersebut,.

“Ini adalah penyalahgunaan sanksi yang mengerikan dan penghinaan terhadap para penyintas kejahatan perang di seluruh dunia,” katanya.

“Tidak seorang pun pejabat ICC atau saksi yang terlibat dengannya harus menghadapi sanksi karena menyelidiki kejahatan perang, dan warga negara AS, perusahaan, dan sekutu dekat tidak boleh mengambil risiko denda atau tuntutan pidana karena mendukung pekerjaan penting pengadilan,” katanya.

Tanggapan ICC

Dalam reaksi singkat, ICC mengutuk perintah tersebut sebagai upaya untuk merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak.

“Pengadilan berdiri teguh dengan personelnya dan berjanji untuk terus memberikan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kekejaman yang tidak bersalah di seluruh dunia, dalam semua situasi di hadapannya,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

Pemerintahan Trump pertama menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Fatou Bensouda dan wakilnya pada tahun 2020 ketika pengadilan menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan. Kali ini, sanksi tersebut terkait dengan investigasi pengadilan terhadap Israel.

Sanksi Trump tahun 2020 dibatalkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang secara bersyarat mendukung investigasi ICC terhadap kejahatan perang Rusia di Ukraina.

Pada hari pertamanya kembali ke Ruang Oval bulan lalu, Trump membatalkan keputusan Biden untuk mengakhiri sanksi tahun 2020.

Perintah Balas Dendam

AS bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengadilan tersebut sejak didirikan pada tahun 2002.

ICC, yang berpusat di Den Haag, adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Netanyahu adalah pemimpin negara pertama yang didukung Barat yang menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh pengadilan.

“Di Ukraina, Sudan, dan negara-negara lain di seluruh dunia, ICC memajukan kepentingan AS dalam memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan perang menghadapi sejumlah akuntabilitas,” kata Keith.

“Daripada menyerang pengadilan, pemerintah AS harus mendesak pejabat Israel untuk menyelidiki tuduhan yang ada di hadapannya secara kredibel,” katanya.

Sementara itu, Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan perintah itu dendam dan menunjukkan bahwa Presiden Trump mendukung kejahatan pemerintah Israel dan merangkul impunitas.

Callamard mengatakan sanksi tersebut akan merugikan kepentingan para korban di negara-negara tempat pengadilan menyelidiki kekejaman, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Sudan, Libya, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.

“Pemerintah di seluruh dunia dan organisasi regional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir dampak sanksi Presiden Trump. Melalui tindakan kolektif dan terpadu, negara-negara anggota ICC dapat melindungi Pengadilan dan stafnya. Tindakan mendesak diperlukan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/02/2025 06:28
Mengenal USAID, Lembaga yang Akan Dibubarkan Donald Trump dan Elon Musk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Keputusan kontroversial kembali diambil oleh pemerintahan Donald Trump setelah mereka memutuskan untuk membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah berdiri selama 64 tahun pada Senin (3/2/2025) waktu setempat.

Penutupan USAID oleh Donald Trump sendiri merupakan hasil dari rekomendasi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang ditugaskan untuk memangkas pengeluaran dana federal di pemerintahan

Lembaga yang dipimpin oleh Elon Musk tersebut menilai USAID kerap melakukan pemborosan dana di era pemerntahan sebelumnya dengan terus memberikan bantuan ke luar negeri di saat kondisi perekonomian masyarakat AS saat ini dinilai lebih memprihatinkan

Penilaian DOGE tersebut sejalan dengan janji kampanye “America First” dari Trump yang menekankan kepentingan dalam negeri AS di atas bantuan luar negeri.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Trump kerap mengkritik alokasi dana untuk program global, termasuk USAID, sebagai pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, imigrasi, atau kesehatan di AS.

Guna mengetahui lebih lanjut kenapa pembubaran USAID ini menjadi hal yang begitu kontroversial, ada baiknya kita mengenal lebih jauh sejarah dan seluk-beluk lembaga bantuan milik Pemerintah AS tersebut.

Sejarah USAID bermula dari masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy yang mendirikan lembaga tersebut pada puncak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Ia menginginkan cara yang lebih efisien untuk menangkal pengaruh Soviet di luar negeri melalui bantuan asing dan menganggap Departemen Luar Negeri terlalu birokratis dalam melakukannya.

Pembentukan USAID kemudian disahkan Kongres melalui Foreign Assistance Act, dan Kennedy mendirikannya sebagai lembaga independen pada tahun 1961.

USAID bertahan bahkan setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991.

Saat ini, pendukung USAID berargumen bahwa bantuan AS di berbagai negara bertujuan untuk menangkal pengaruh Rusia dan China.

China memiliki program bantuan asingnya sendiri, yaitu Belt and Road Initiative, yang beroperasi di banyak negara yang juga menjadi mitra AS.

Para kritikus berpendapat bahwa program-program ini boros dan mempromosikan agenda liberal.

Apa yang Terjadi dengan USAID saat ini?

Pada hari pertama menjabat, 20 Januari, Trump menerapkan pembekuan bantuan asing selama 90 hari.

Empat hari kemudian, Peter Marocco yang menjadi salah satu penasihat politik dari masa jabatan pertama Trump menyusun interpretasi yang lebih ketat dari perintah pembekuan tersebut

Hal ini mengakibatkan ribuan program USAID di seluruh dunia dihentikan dan memaksa pemutusan hubungan kerja serta cuti sementara.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemudian berusaha mempertahankan program-program darurat penyelamatan jiwa selama pembekuan ini.

Namun, kebingungan tentang program mana yang dikecualikan dari perintah penghentian kerja pemerintahan Trump membuat terbekunya pekerjaan bantuan dan pembangunan secara global.

Puluhan pejabat senior diberhentikan sementara, ribuan kontraktor dipecat, dan karyawan diperintahkan untuk tidak memasuki markas besar USAID di Washington.

Situs web USAID dan akunnya di platform X juga telah ditutup.

Ini adalah bagian dari tindakan keras pemerintahan Trump yang memengaruhi seluruh pemerintah federal dan program-programnya.

Rubio mengatakan bahwa tujuan pemerintahan ini adalah meninjau program demi program untuk menentukan proyek mana yang membuat “Amerika yang lebih aman, kuat, atau sejahtera.”

Keputusan untuk menghentikan program yang didanai AS selama masa tinjauan 90 hari berarti AS “mendapat lebih banyak kerja sama” dari penerima bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan, kata Rubio.

Berapa uang yang Dikeluarkan AS untuk USAID selama ini?

PRESIDEN DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Minggu (2/2/2025) menunjukkan Presiden AS mendatangani perintah eksekutif pada Kamis (30/1/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

Secara total, AS menghabiskan sekitar $40 miliar untuk bantuan asing pada tahun fiskal 2023, menurut laporan yang diterbitkan bulan lalu oleh Congressional Research Service yang bersifat nonpartisan.

AS adalah penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia, meskipun beberapa negara lain menghabiskan porsi anggaran yang lebih besar untuk bantuan asing.

Secara keseluruhan, bantuan asing hanya mencakup kurang dari 1 persen dari anggaran AS.

Negara Mana yang Paling Terdampak oleh Pembubaran USAID?

Terkait pembubaran USAID, negara-negara yang berada di Afrika Sub-Sahara mungkin akan menjadi pihak yang paling menderita dibandingkan wilayah lainnya.

AS selama ini telah memberikan lebih dari $6,5 miliar dalam bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut tahun lalu.

Selain negara-negara Afrika, dampak pembekuan operasional USAID beberapa waktu juga berimbas di sejumlah wilayah di Amerika Latin.

Di Meksiko, sebuah tempat penampungan migran yang ramai di selatan Meksiko kehilangan para dokternya karena ketiadaan dana dan fasilitas yang mendorong operasional mereka.

Program untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada pemuda LGBTQ+ yang melarikan diri dari juga Venezuela dibubarkan.

Di Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, dan Guatemala, kantor “Safe Mobility Offices” yang merupakan tempat bagi migran untuk dapat mengajukan permohonan masuk ke AS secara legal juga telah ditutup.

(Tribunnews.com/Bobby)

04/02/2025 08:24
PM Kanada Justin Trudeau Menyerukan Warga Kanada Memboikot Produk AS, Ganti dengan Produk Kanada – Halaman all

Kanada akan Menantang Tarif Amerika Serikat di WTO di Tengah ‘Perang Dagang’

TRIBUNNEWS.COM- Pejabat Kanada mengatakan pemerintah mereka akan mengajukan klaim ke WTO terhadap Amerika Serikat atas kenaikan tarifnya.

Kanada akan mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump dan juga akan mencari jalan keluar berdasarkan Perjanjian AS- Meksiko -Kanada (USMCA), kata seorang pejabat Kanada pada hari Minggu.

“Pemerintah Kanada jelas menganggap tarif ini sebagai pelanggaran komitmen perdagangan yang telah diambil Amerika Serikat,” kata pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, kepada wartawan.

Pejabat tersebut mengutip WTO dan USMCA, yang ditandatangani Trump sendiri pada tahun 2018, sebagai jalan untuk tindakan hukum.

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyerukan warga Kanada untuk memboikot produk-produk AS dan menggantinya dengan produk-produk Kanada.

“Sekarang saatnya memilih produk-produk yang dibuat di Kanada,” katanya. “Periksa labelnya. Mari kita ambil bagian. Di mana pun kita bisa, pilihlah Kanada.”

Sengketa perdagangan ini terjadi saat Trump meningkatkan ketegangan dengan sekali lagi menyarankan agar Kanada menjadi negara bagian AS.

Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social miliknya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat “mensubsidi” Kanada melalui defisit perdagangannya dan berpendapat bahwa tanpa dukungan ini, Kanada “tidak akan ada lagi sebagai negara yang layak.”

“Oleh karena itu, Kanada harus menjadi Negara Bagian ke-51 yang kita Sayangi,” tulis Trump, sambil menegaskan bahwa langkah tersebut akan menghasilkan “pajak yang jauh lebih rendah, perlindungan militer yang jauh lebih baik bagi rakyat Kanada—DAN TANPA TARIF!”

Kenaikan tarif besar-besaran

Trump memberlakukan tarif baru pada mitra dagang utama —Kanada, Meksiko, dan China— pada hari Sabtu.

Tarif tersebut mencakup pungutan sebesar 25 persen atas sebagian besar ekspor dari Kanada dan Meksiko, dan tambahan 10% atas barang-barang Cina, di samping bea yang sudah ada.

Langkah ini, yang dibenarkan oleh klaim keadaan darurat nasional yang terkait dengan imigrasi ilegal dan perdagangan fentanil, mengancam gangguan yang signifikan dalam berbagai industri mulai dari pertanian hingga manufaktur otomotif dan energi.

Tarif tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan biaya bagi konsumen dan bisnis AS.

Kanada dan Meksiko merupakan pemasok utama produk pertanian, dan industri otomotif sangat bergantung pada negara-negara ini, dengan 70% kendaraan ringan yang dibuat di Amerika Utara ditujukan untuk AS.

Tarif tersebut dapat menaikkan harga kendaraan, merusak rantai pasokan, dan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan.

Para ahli memperingatkan bahwa inflasi yang diakibatkannya dapat memperlambat belanja konsumen dan investasi bisnis, sehingga melemahkan retorika ekonomi Trump tentang deregulasi dan pemotongan pajak.

Salah satu konsekuensi paling signifikan adalah dampaknya pada pasar energi AS.
Hampir 60 persen impor minyak mentah AS berasal dari Kanada, dan penerapan tarif pada energi Kanada dapat menaikkan harga, terutama di Midwest, tempat kilang minyak bergantung pada impor ini.

Sementara Trump mengklaim tarif ini akan memberi insentif bagi produksi energi dalam negeri, tarif ini berisiko mengganggu stabilitas pasar energi AS dan memperburuk tekanan inflasi.

Pemberian lisensi AS baru-baru ini terhadap operasi Chevron di Venezuela dapat membantu mengatasi kekurangan energi dengan meningkatkan impor minyak, dan menawarkan keringanan di tengah gangguan tarif.

SUMBER: AL MAYADEEN

03/02/2025 16:49
6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

Caracas –

Venezuela membebaskan enam warga Amerika Serikat (AS) yang ditahan. Pembebasan dilakukan usai utusan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), pertemuan di Caracas itu merupakan momen penting karena Washington selama ini tidak secara resmi mengakui kepresidenan Maduro. Maduro telah dituduh oleh para pemimpin oposisi di Venezuela melakukan kecurangan dalam pemilu tahun lalu.

Para pejabat AS belum memberikan rincian tentang enam tahanan yang dibebaskan, tetapi utusan Trump untuk misi khusus Richard Grenell mengunggah foto dirinya bersama para pria di dalam pesawat di X.

“Saya baru saja diberi tahu bahwa kami akan membawa pulang enam sandera dari Venezuela. Terima kasih kepada Ric Grenell dan seluruh staf saya. Kerja yang hebat!” tulis Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Foto Grenell menunjukkan empat warga Amerika yang dibebaskan mengenakan pakaian biru muda yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang ditahan di sistem penjara Venezuela.

“Kami akan segera pulang bersama enam warga Amerika ini. Mereka baru saja berbicara dengan Presiden Trump, dan mereka tidak bisa berhenti berterima kasih kepadanya,” tulis Grenell dalam unggahannya.

Kemenangan Maduro untuk masa jabatan ketiga telah ditentang oleh oposisi negara itu. Oposisi telah menerbitkan ribuan penghitungan suara yang menunjukkan kandidat mereka, Edmundo Gonzalez, memenangkan pemilu pada Juli 2024. Mereka didukung oleh pengamat independen seperti Carter Center dan Misi Pemilu Kolombia.

Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. AS telah memberlakukan serangkaian sanksi atau pembatasan visa pada pejabat yang berpihak pada Maduro.

Washington sendiri tidak memiliki perwakilan diplomatik di Venezuela. Pada September lalu, AS juga menyita pesawat Maduro.

Pembebasan tahanan pada Jumat (31/1) terjadi setelah pertemuan antara Grenell dan Maduro yang diyakini membahas deportasi warga negara Venezuela dari AS. Trump telah memprioritaskan janji kampanyenya untuk deportasi massal, tetapi Maduro telah menolak untuk menerima kembali warga negara Venezuela dan AS secara umum tidak dapat memulangkan warga Venezuela karena hubungan yang dingin.

Gonzalez, yang diakui AS sebagai presiden terpilih Venezuela dan menghadiri pelantikan Trump, telah memperingatkan Gedung Putih agar tidak membuat kesepakatan dengan Maduro terkait penerbangan deportasi. Trump juga sempat ditanya apakah utusannya yang berfoto bersama Maduro akan memberikan legitimasi kepada pemimpin Venezuela tersebut.

Trump hanya menyebut dirinya ingin melakukan sesuatu dengan Venezuela. Namun, dia mencatat dirinya sebagai ‘penentang besar Venezuela dan Maduro’.

“Mereka tidak memperlakukan kami dengan baik, tetapi mereka memperlakukan, yang lebih penting, rakyat Venezuela, dengan sangat buruk,” katanya.

Maduro mengatakan dalam pidato tahunannya di hadapan pengadilan pada Jumat malam bahwa pertemuan dengan Grenell telah menghasilkan beberapa kesepakatan awal. Dia juga menantikan kesepakatan baru untuk kebaikan kedua negara dan kawasan.

“Presiden Donald Trump, kami telah membuat langkah pertama, mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut,” kata Maduro.

Pemerintah Venezuela menyebut Maduro dan Grenell juga membahas isu migrasi dan sanksi. Di bawah Maduro – yang menjabat sejak 2013 – Venezuela yang kaya minyak telah jatuh ke dalam krisis ekonomi dan politik mendalam, yang dicengkeram oleh hiperinflasi. Jutaan orang telah meninggalkan negara itu dalam ketakutan dan keputusasaan.

Kemlu AS menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Venezuela, dengan peringatan bahwa ‘ada risiko tinggi penahanan yang salah terhadap warga negara AS’.

Pada bulan Agustus tahun lalu, badan intelijen Venezuela SEBIN menahan seorang pelaut Angkatan Laut AS. Sembilan warga AS telah dibawa pulang dari Venezuela oleh pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden pada tahun 2022 setelah lima tahun ditahan di negara itu.

Pada bulan Desember 2023, AS telah mengamankan pembebasan enam warganya yang ditahan secara salah dan empat warga AS lain yang ditahan di Venezuela.

Tonton juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/02/2025 12:03
Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

“Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Apa yang ingin Trump lakukan?

Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

Bagaimana reaksi di Kuba?

AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

01/02/2025 10:42
Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

Washington DC –

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

“Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Apa yang ingin Trump lakukan?

“Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

BBC

Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

Bagaimana reaksi di Kuba?

Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

01/02/2025 09:51
Trump Bakal Tahan 30.000 Migran Gelap di Guantanamo

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia berencana untuk menahan 30.000 ‘imigran gelap kriminal’ di penjara militer Teluk Guantanamo yang terkenal kejam. Lokasi itu digunakan untuk menahan tersangka terorisme sejak serangan 9/11.

Dilansir AFP, Kamis (30/1/2025), Trump membuat pengumuman yang mengejutkan tersebut pada Rabu (28/1) waktu setempat, saat ia menandatangani undang-undang yang mengizinkan penahanan praperadilan bagi migran tidak berdokumen yang didakwa dengan pencurian dan kejahatan kekerasan — yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa AS yang dibunuh oleh seorang imigran Venezuela.

Ia mengatakan bahwa ia menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk “mulai mempersiapkan fasilitas migran berkapasitas 30.000 orang di Teluk Guantanamo,” kata Trump di Gedung Putih.

“Kami memiliki 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan para imigran ilegal kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika. Beberapa dari mereka sangat jahat sehingga kami bahkan tidak mempercayai negara-negara untuk menahan mereka, karena kami tidak ingin mereka kembali,” kata Trump.

Republikan itu mengatakan bahwa langkah itu akan “menggandakan kapasitas kami segera” untuk menahan para migran ilegal, di tengah tindakan keras besar-besaran yang ia janjikan di awal masa jabatan keduanya.

Menyebut Guantanamo sebagai “tempat yang sulit untuk keluar,” Trump mengatakan bahwa langkah-langkah yang diumumkan pada hari Rabu akan “membawa kita selangkah lebih dekat untuk memberantas momok kejahatan migran di komunitas kita untuk selamanya.”

“Kami akan menjaga kenangan Laken tetap hidup di hati kami selamanya,” kata Trump.

“Dengan tindakan hari ini, namanya juga akan hidup selamanya dalam hukum negara kita, dan ini adalah hukum yang sangat penting.”

(aik/aik)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

30/01/2025 05:16
Trump Batasi Kedatangan Imigran Legal ke AS, Apa WNI Terdampak?

PIKIRAN RAKYAT – Tindakan keras pemerintahan Trump terhadap imigrasi di Amerika Serikat (AS) telah melampaui mereka yang tinggal atau memasuki AS secara illegal. Pasalnya, para pejabat juga mengeluarkan larangan dan pembatasan terhadap imigrasi legal, termasuk program untuk para pengungsi yang mengungsi akibat perang atau kekerasan.

Trump menjadikan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal sebagai pilar kampanye kepresidenannya, dan ia telah memberlakukan tindakan yang luas yang menargetkan mereka yang melanggar hukum imigrasi AS.

Tindakan tersebut termasuk menutup sistem suaka AS bagi mereka yang tidak memiliki dokumen yang sah, menugaskan militer untuk mendeportasi pelanggar imigrasi, dan memberdayakan petugas deportasi untuk menargetkan sebagian besar imigran ilegal, termasuk mereka yang tidak memiliki catatan kriminal.

Namun, Trump juga telah menutup jalur untuk memeriksa dan menerima secara legal ratusan ribu orang yang melarikan diri dari Ukraina yang dilanda perang, Afghanistan yang dikuasai Taliban, dan wilayah dunia yang bermasalah lainnya, termasuk Haiti dan Venezuela yang dilanda krisis.

Penerimaan Pengungsi Ditangguhkan

Beberapa jam setelah menjabat, Trump menghentikan sementara program penerimaan pengungsi AS, memerintahkan para pejabat untuk melarang masuknya semua pengungsi, klasifikasi hukum khusus untuk orang-orang yang diperiksa di luar negeri yang membuktikan bahwa mereka melarikan diri dari penganiayaan berdasarkan keyakinan politik, agama, atau faktor-faktor lainnya.

Statistik Departemen Luar Negeri yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa tindakan tersebut membuat lebih dari 22.000 pengungsi yang telah disetujui untuk berangkat ke AS terlantar setelah menjalani proses yang, rata-rata, memakan waktu antara 18 dan 24 bulan karena serangkaian wawancara, pemeriksaan keamanan, dan pemeriksaan medis.

Penerimaan pengungsi hanya akan dimulai kembali jika Trump memutuskan bahwa hal itu demi kepentingan Amerika Serikat, menurut arahannya. Dalam perintah itu, ia berpendapat bahwa pengungsi merupakan beban bagi masyarakat Amerika.

Proses Imigrasi Legal Dihentikan untuk Warga Negara Ini, Apa WNI Terdampak?

Pejabat Trump bergerak cepat untuk menghentikan operasi di kantor-kantor yang didirikan pemerintahan Biden di empat negara Amerika Latin untuk memeriksa dan menyaring migran untuk program imigrasi legal dan mencegah mereka menyeberangi perbatasan selatan secara ilegal.

Pusat-pusat tersebut, yang dikenal sebagai “Kantor Mobilitas Aman,” juga memeriksa migran untuk pemukiman kembali di Spanyol dan Kanada.

Langkah Trump untuk membatalkan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran untuk saat ini, dihentikan di pengadilan, dan akan menolak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS dari imigran dengan visa sementara (serta mereka yang memiliki orang tua yang berada di negara tersebut secara ilegal).

Pembatasan lain terhadap imigrasi legal juga diprediksi lebih jauh dalam masa jabatan Trump. Dia telah menugaskan lembaga-lembaga federal untuk merekomendasikan larangan imigrasi sebagian atau total bagi negara-negara yang warganya menurut pejabat tidak dapat diperiksa dengan benar.

Akan tetapi sejauh ini, nama Indonesia belum disebutkan dalam hal pembatasan imigrasi legal ke AS.

Kris O’Mara Vignarajah, presiden Global Refuge, sebuah kelompok pemukiman kembali pengungsi, mengatakan dia menghargai beberapa komentar yang dibuat Trump dalam mendukung imigrasi legal. Namun, dia mengatakan sangat terganggu oleh tindakan Trump untuk menghentikan kedatangan pengungsi.

“Membatalkan penerbangan bagi pengungsi yang telah disetujui yang telah menunggu bertahun-tahun karena mereka telah melalui pemeriksaan ketat mengkhianati janji yang kami buat dalam menciptakan program hukum bipartisan ini,” kata Vignarajah, yang menyebut proses pengungsi sebagai standar emas dalam imigrasi legal.

Mark Krikorian, direktur eksekutif Center for Immigration Studies, sebuah kelompok yang mengadvokasi pemotongan imigrasi legal, mengatakan Trump menindak program imigrasi yang menurutnya dibuat atau disalahgunakan secara tidak sah oleh mantan Presiden Biden.

Krikorian mengatakan Biden menggunakan wewenang pembebasan bersyarat, misalnya, sebagai sarana untuk pada dasarnya membebaskan sistem imigrasi paralelnya sendiri di luar hukum, sehingga harus dibatasi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

28/01/2025 20:09
Perang Narkoba Paksa Pemerintah Kolombia Umumkan Status Darurat

Jakarta –

Desa Tres Bocas di perbatasan Kolombia dan Venezuela, Amerika Selatan, berubah menjadi kota hantu setelah ditinggal penghuninya yang mengungsi dari perang.

Konflik bersenjata di Catatumbo sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 100 orang. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, lebih dari 20.000 telah mengungsi di tengah pertempuran antara Tentara Pembebasan Nasional, ELN, melawan kelompok separatis lain, FARC-EMC.

“Warga takut akan baku tembak yang terjadi,” terutama di daerah pedesaan, kata Jaime Botero, presiden asosiasi masyarakat di kota Tibu, yang berjarak sekitar 10 km dari Desa Tres Bocas.

Saling serang berebut koka

Terletak di perbatasan Kolombia dengan Venezuela, wilayah Catatumbo dihuni sekitar 300.000 penduduk dan menghasilkan 15% dari panen koka Kolombia. FARC-EMC dan ELN telah lama memperebutkan wilayah produksi dan rute perdagangan narkoba di Kolombia, tetapi baru-baru ini mengadakan gencatan senjata.

Namun, kekerasan meningkat minggu lalu ketika anggota ELN menyerang warga sipil, setelah menuduh mereka bekerja sama dengan FARC-EMC. Pemberontak ELN dilaporkan menyeret warga keluar dari rumah dan menembak mereka dari jarak dekat.

Buntutnya, Presiden Kolombia Gustavo Petro menangguhkan pembicaraan damai dengan ELN pada hari Jumat (17/1), menuduh para pemberontak melakukan kejahatan perang. Pada Senin (20/1) malam, Petro mengatakan akan mengeluarkan dekrit darurat untuk meloloskan undang-undang demi mengintervensi konflik tanpa persetujuan kongres.

Pada hari Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak ELN dan kelompok bersenjata lainnya di wilayah Catatumbo untuk menghormati “hak asasi manusia warga sipil.” PBB mengatakan bahwa dua pegiat hak asasi manusia dari wilayah tersebut tewas dalam kekerasan yang terjadi minggu lalu.

Militer Kolombia masuki sarang gerilya

Wilayah pegunungan Catatumbo di timur laut telah menjadi episentrum kekerasan antara kelompok separatis bersenjata yang bersaing untuk mengendalikan wilayah produksi koka serta rute perdagangan gelap.

Selama enam hari, pertumpahan darah telah menewaskan lebih dari 100 orang di tiga wilayah. Situasi di dekat perbatasan mendorong pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan sekitar 5.000 tentara.

Pasukan khusus, yang dikerahkan ke kota Tibu, mulai bergerak dalam konvoi kendaraan lapis baja demi mengamankan titik-titik rawan.

Pemerintah: Keamanan telah kembali

Operasi tersebut diniatkan untuk meyakinkan penduduk setempat bahwa situasi telah kembali kondusif, dan pertempuran telah diakhiri.

Bagi banyak warga, pertumpahan darah baru-baru ini mengingatkan pada trauma perang saudara yang menewaskan 450.000 orang selama lebih dari setengah abad yang menjadikan Kolombia simbol kekerasan bersenjata.

Selain 20.000 orang yang mengungsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa (22/01/25) melaporkan sekitar 30 orang telah diculik dan 1.000 orang masih terjebak di tengah zona konflik.

Di pinggiran kota Tibu, tentara mendirikan pos-pos pemeriksaan, dan dengan gugup mengamati truk atau mobil van yang sesekali bergemuruh yang memecah kesunyian hutan. Sebagian prajurit terlihat berlatih manuver atau melakukan patroli jalan kaki di jalur kosong di tengah hutan khatulistiwa.

rzn/yf (ap,afp)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/01/2025 10:32
Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam AS, Terungkap Penyebab Sebenarnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) diketahui memasukkan Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam berdasarkan laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Juni lalu. Negara tersebut masuk dalam kategori “tingkat 3” dalam laporan tahunan tentang perdagangan manusia.

Mengutip laporan AFP Minggu (19/1/2024), Paman San memasukkan Brunei ke dalam daftar “tingkat 3”. Negara-negara dalam kategori ini berisiko menghadapi sanksi dari AS, termasuk pembatasan bantuan ekonomi atau dukungan lainnya.

Adapun, upaya yang dilakukan AS tersebut menyoroti terkait kurangnya upaya Brunei dalam menangani isu perdagangan manusia. Bahkan, Brunei disebut tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama tujuh tahun berturut-turut.

“Brunei mempublikasikan upaya untuk menangkap ‘pekerja yang melarikan diri’, dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap,” kata laporan itu merujuk perlakuan monarki kaya minyak tersebut ke korban.

Secara umum, Brunei memiliki hubungan baik dengan AS. Meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke mereka kelompok homoseksual.

Nasib serupa juga dialami oleh Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.

Laporan itu juga menyoroti peran teknologi, dengan mengatakan bahwa teknologi mempermudah para pelaku perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang menyebutkan peningkatan penipuan dunia maya yang memikat orang-orang yang dipaksa bekerja.

“(Padahal) beberapa dari teknologi yang sama dapat digunakan untuk mengungkap dan menghentikan perdagangan manusia dan dapat membantu kita meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

Di sisi lainnya, Vietnam dikeluarkan dari “Tingkat 3” karena dianggap telah melakukan peningkatan penyelidikan dan penuntutan serta memberi bantuan yang lebih besar kepada para korban. Vietnam sendiri sudah dimasukkan AS ke dalam daftar yang sama dua tahun ini.

Hal sama juga terjadi ke Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar. Sebelumnya China, Rusia dan Venezuela juga masuk daftar AS.

(fab/fab)

19/01/2025 16:15