Xcloud.id

Negara: Venezuela

  • Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir di Uni Eropa, Jerman tidak lagi memimpin dalam jumlah pengajuan suaka. Hal tersebut dilaporkan surat kabar Jerman “Welt am Sonntag” dengan merujuk pada laporan rahasia Komisi Uni Eropa tanggal 2 April 2025 yang berisikan data kuartal pertama tahun ini.

    Menurut “Laporan No. 460” dari (Badan Suaka Uni Eropa EUAA, Prancis berada di posisi pertama pengajuan suaka. Antara 1 Januari dan 31 Maret 2025, sebanyak 40.871 aplikasi pengajuan suaka dibuat di sana. Spanyol berada di posisi kedua, dengan jumlah 39.318 orang asing yang mencari suaka. Berdasar data tersebut, Jerman kini berada di posisi ketiga.

    Penurunan 41 persen di Jerman

    Lebih lanjut dari data tersebut, 7.387 orang tercatat mengajukan permohonan suaka di Jerman pada kuartal pertama tahun ini. Jumlah ini turun 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Negara dengan pengajuan suaka terendah adalah Hungaria yang mencatatkan 22 permohonan suaka dan kedua terbawah ada Slovakia dengan 37 permohonan.

    Laporan EUAA merangkum data dari negara-negara anggota Uni Eropa serta Swiss dan Norwegia, yang bukan bagian dari Uni Eropa. Berdasarkan angka-angka tersebut, permohonan suaka dari para pengungsi menurun secara keseluruhan di Eropa. Di kuartal pertama tahun ini, tercatat 210.641 orang mengajukan permohonan suaka, 19 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pencari suaka berasal dari Venezuela yang jumlahnya mencapai 44 persen dari keseluruhan pemohon. Selain Venezuela, pemohon lainnya kebanyakan berasal dari Afganistan dan Suriah. Tak ketinggalan, angka pemohon suaka dari Ukraina, Cina dan India turut meningkat tajam di Eropa. Sebaliknya, lebih sedikit orang-orang yang berasal dari Kolombia, Suriah, dan Turki mengajukan permohonan suaka.

    Para pencari suaka yang berasal dari dua negara terakhir di atas masih terus mencari perlindungan di Jerman, meski jumlahnya dikabarkan menurun. Menurut laporan EUAA yang dikutip surat kabar “Welt am Sonntag”, seperempat dari seluruh permohonan suaka yang diajukan kepada pihak berwenang Jerman diajukan oleh warga Suriah (24 persen), diikuti oleh warga Afghanistan (16 persen) dan Turki (11 persen). Dalam laporan tersebut, Prancis menjadi negara tujuan nomor satu bagi warga Ukraina.

    Kekhawatiran akan eskalasi politik di Turki dan Suriah

    Uni Eropa berasumsi bahwa angka-angka tersebut dapat kembali meningkat secara signifikan dikarenakan gelombang penangkapan masal yang saat ini terjadi di Turki dan situasi politik yang tidak menentu di Timur Tengah. Terutama di Suriah, di mana telah terjadi bentrokan-bentrokan antara para pendukung diktator Bashar al-Assad dan milisi-milisi Islam yang dekat dengan pemerintahan baru di Damaskus.

    slc/yf (afp, rtr, welt.de)

    Lihat juga Video ‘Bandara-bandara di Jerman Dilanda Gangguan IT’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kondisi Tidak Manusiawi di Penjara Terbesar di Turki

    Kondisi Tidak Manusiawi di Penjara Terbesar di Turki

    Jakarta –

    “Masa depan politik Turki sedang tumbuh di sel-sel penjara ini,” papar Wali kota Izmir, Cemil Tugay, setelah mengunjungi wali kota Istanbul yang digulingkan, Ekrem Imamoglu, dan tahanan politik lainnya di Silivri awal minggu ini.

    Kamp Penjara Marmara, begit nama resmi penjara itu, berlokasi di Kotamadya Silivri, sekitar 70 kilometer dari pusat kota Istanbul.

    Awalnya dirancang untuk menjadi penjara terbesar di Turki, Penjara Silivri dibuka pada tahun 2008 dan sejak itu telah menjadi fasilitas pemasyarakatan terbesar di Eropa dengan pengamanan sangat tinggi.

    Namanya diubah pada tahun 2022. Organisasi hak asasi manusia menyebutnya sebagai “kamp interniran” untuk anggota oposisi, pembangkang, dan suku Kurdi.

    Menurut data resmi, “kamp” tersebut mencakup area seluas lebih dari satu kilometer persegi dan terdiri dari 10 lembaga pemasyarakatan, sebuah rumah sakit, dan beberapa ruang sidang.

    Terdapat 500 unit hunian, serta sebuah sekolah dasar, taman kanak-kanak, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lain untuk staf.

    Menurut penyelidikan komisi hak asasi manusia di parlemen Turki, penjara ini awalnya dirancang untuk menampung 11.000 tahanan dan narapidana.

    Penjara ini telah menjadi simbol penindasan di Turki, terutama karena jumlah penangkapan bermodus politik meningkat. Mengingat ukurannya dan keragaman narapidananya, yang berkisar dari bos mafia hingga pemimpin oposisi, penjara ini juga berperan dalam politik Turki.

    Dari ladang bunga matahari hingga ruang penyiksaan

    Penjara tersebut juga telah mengubah citra Silivri secara mendasar, yang secara tradisional dikenal dengan tanahnya yang subur dan ladang bunga mataharinya.

    Garis pantainya yang indah sepanjang 30 kilometer dan suasananya yang liberal menarik banyak wisatawan yang berlibur sebentar dari Istanbul.

    Di tengah penahanan sejumlah intelektual ternama, kritikus pemerintah, dan pemimpin oposisi, Silivri telah menarik perhatian nasional dan internasional. Penahanan Imamoglu baru-baru ini telah membuat mata dunia kembali menyorotinya.

    Wali kota Istanbul yang digulingkan itu bukanlah satu-satunya tahanan terkemuka di Silivri: Aktivis hak asasi manusia dan filantropis ternama Osman Kavala telah ditahan di sana sejak 2017, setelah didakwa berupaya menggulingkan pemerintah bersamaan dengan protes antipemerintah pada 2013.

    Narapidana terkemuka lainnya termasuk Umit Ozdag, ketua Partai Kemenangan ultranasionalis, Can Atalay, seorang anggota parlemen sayap kiri dari Partai Pekerja Turki (TIP), akademisi dan perencana kota Tayfun Kahraman, pembuat film Cigdem Mater, dan manajer pencari bakat Ayse Barim.

    Di masa lalu, warga negara asing, seperti aktivis hak asasi manusia Jerman Peter Steudtner dan jurnalis Jerman-Turki Deniz Yucel, juga pernah ditahan di sana.

    Adil Demirci, seorang pekerja sosial Jerman-Turki dari kota Kln, yang dipenjara di sana selama 10 bulan, menulis tentang pengalamannya meringkuk di penjara Slivri, dalam sebuah buku yang judulnya diterjemahkan sebagai “Sel B-28.”

    Ia menggambarkan suasana penjara yang menindas dalam sebuah wawancara dengan DW: “Saya awalnya ditempatkan di sel tunggal di Blok 9 dan hanya bisa berbicara dengan narapidana tetangga melalui pintu. Itulah satu-satunya cara.” Ia menambahkan, kemudian dipindahkan ke sel bersama dua narapidana lainnya.

    Blok 9 dikenal hanya menampung tahanan politik. Kelompok hak asasi Turki Asosiasi Masyarakat Sipil dalam Sistem Penjara (CISST) telah melaporkannya di masa lalu.

    Pada tahun 2022, warga dan wali Kota Silivri meminta agar nama penjara tersebut diubah. Sejak saat itu, nama penjara tersebut diubah menjadi Kampus Penjara Marmara.

    Penahanan isolasi mirip dengan penyiksaan

    Ilmuwan forensik Sebnem Korur Fincanci, mantan presiden Yayasan Hak Asasi Manusia Turki (HRFT) dan pemenang Penghargaan Perdamaian Hessian, sangat prihatin dengan kondisi di penjara dengan keamanan tinggi di Turki tersebut. Ia mengatakan, situasi di Silivri mengkhawatirkan karena para tahanan dikurung di sel isolasi dengan hanya sedikit kontak dengan orang lain.

    Ia mencatat, hal itu merupakan bentuk penyiksaan untuk menghilangkan interaksi sosial dasar orang-orang.

    Fincanci menjelaskan lebih jauh, banyak narapidana mengeluh karena hampir tidak ada sinar matahari di sel mereka, dan bahwa blok beton sangat dingin di bulan-bulan musim dingin. “Kondisi ini memperburuk situasi yang sudah membuat stres secara signifikan,” tambahnya.

    Menurut CISST, penjara-penjara Turki sangat padat. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 300.000 tahanan dan narapidana di 265 penjara tertutup. Hanya Rusia yang memiliki lebih banyak tahanan dan narapidana.

    Fincanci menunjukkan, banyak penjara sudah kelebihan kapasitas hingga 30%, sebelum terjadinya gelombang penangkapan baru-baru ini. Hal ini telah menyebabkan masalah serius, seperti ruang tidur yang tidak memadai bagi narapidana, pasokan air yang tidak memadai, kekurangan obat-obatan, dan kebersihan yang buruk. “Kadang-kadang, narapidana harus tidur secara bergiliran,” ujarnya.

    Tahanan politik dari kubu yang berseberangan sengaja disatukan

    HRFT juga mencatat adanya tren yang membingungkan: Para pengacara melaporkan bahwa klien mereka sengaja dipenjara bersama orang-orang dari kubu politik yang berseberangan.

    Fincanci mengatakan, hal ini sangat mengingatkan pada kondisi selama dan setelah kudeta militer tahun 1980.

    Di Silivri, ia menjelaskan, tahanan politik sayap kiri dan liberal dipenjara bersama kaum Islamis radikal. Dengan demikian, stres karena berada di penjara dan tekanan dari staf, diperburuk oleh ketegangan dan pelecehan dari tahanan lain. Ini berarti bahwa iklim ketakutan dan ketidakpercayaan memperparah situasi yang sudah genting sebagai tahanan politik.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    Lihat juga Video 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaparkan di Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrisi Pertumbuhan/Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, 27-28 Maret 2025.

    KTT N4G Paris 2025 merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mewakili tim delegasi Indonesia. 

    Peserta inti KTT ini terdiri dari 32 negara dan peserta non intinya terdiri dari puluhan kelembagaan internasional yang mencakup sektor swasta, perbankan, industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya. 

    KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan organisasi global lainnya. 

    Selain Amich, palenis lainnya adalah H.E. Baroness Chapman, Menteri Bidang Pembangunan Internasional Inggris; H.E. Carlos Gabriel Cardoza, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador; dan Juan Pablo Uribe, Direktur Global untuk Kesehatan Gizi dan Populasi di Bank Dunia dan Direktur di Global Financing Facility for Women Children and Adolescents (GFF).

    “Gizi bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ini juga sangat terkait dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kebijakan kami berfokus pada tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak yang nyata,” papar Amich Alhumami pada sesi diskusi panel N4G Paris 2025, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (3/4/2025). 

    Ia mengatakan, bagi Indonesia, di antara nilai-nilai yang menginspirasi dari KTT N4G Paris 2025 adalah energi, komitmen, dan visi bersama secara global dalam mengatasi kesenjangan akses, kualitas, dan keterkaitan erat gizi dengan sektor pembangunan yang lain. 

    “Nutrisi bukan hanya masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, martabat, dan kesempatan untuk semua, nutrisi dan makanan sehat adalah hak rakyat,” lanjut Amich.

    Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi pemerintah RI mengatasi permasalahan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, mengintegrasikan kebijakan pembangunan gizi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 agar gizi tetap menjadi prioritas utama secara konstitusional. 

    Kedua, melacak dan menandai pengeluaran, baik belanja maupun alokasi anggaran, untuk gizi, yang ditempuh dengan memastikan investasi mengarah pada perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 

    “Setiap satu dolar yang dibelanjakan untuk gizi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” papar Amich.

    Ketiga, alumnus Universitas Sussex, Inggris itu juga menyebut penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan program gizi efektif di tingkat masyarakat.

    “Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan gizi juga cukup rumit dalam hirarki tata kelola pemerintahan yang bertingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga peran Pemda sangat perlu diperkuat dalam pembangunan gizi masyarakat,” papar Amich.  

    Keempat, penggunaan teknologi seperti platform e-HDW atau e-PPGBM. Berbagai perangkat ini, lanjut Amich, untuk membantu pekerja garis depan dalam melacak layanan gizi secara real time.

    Strategi terakhir, berupa perluasan program gizi utama, melalui program MBG di sekolah-sekolah, inisiatif gizi ibu dan anak, dan suplementasi gizi mikro atau mikronutrien.

    Menurut Amich Alhumami, pemerintah Indonesia sudah relatif lama menjadikan gizi sebagai prioritas nasional dan agenda strategis, tetapi pada periode pemerintahan 2024-2029 semakin menonjol. 

    “Itu karena diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi dalam pembangunan gizi melalui program MBG, dengan target anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, suatu kelompok sasaran strategis yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. 

    Program MBG sebetulnya tidak disorot secara spesifik oleh para peserta N4G Paris 2025, tetapi menjadi stimulus perbincangan tentang pengalaman pemerintah RI mengatasi kekurangan gizi dan gizi buruk, sehingga menjadi sorotan dunia. 

    Menurutnya, hal itu mengemuka di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, Kerajaan Lesotho, dll; serta para pemimpin organisasi dunia seperti Bank Dunia untuk Kesehatan, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Nutrition International, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan sebagainya. 

    “Rata-rata mereka berpandangan, pengalaman pelaksanaan strategi utama pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi dapat meningkatkan human capital & human development untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sampai 2029,” ungkapnya. 

    Program MBG dinilai dapat menjangkau lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi, prestasi belajar siswa, dan pangan dengan kelompok sasaran yang besar sekitar lebih dari 82 juta jiwa.

    Sehingga program MBG diharap dapat menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasi kebijakan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat target kedaulatan pangan.

    Faktor Penghambat Pembangunan Gizi

    Pada kesempatan itu, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang memungkinkan dan menghambat kemajuan pembangunan gizi di Indonesia. 

    Pertama, kemauan politik yang kuat.

    “Gizi merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini memastikan kami untuk tetap berada di jalur yang benar,” terang Amich. 
     
    Kedua, tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Melacak anggaran gizi dan memantau hasilnya membantu memastikan bahwa investasi membuat perbedaan menjadi faktor ini,” sambung Amich.

    Ketiga, kolaborasi lintas sektor.

    “Gizi bukan hanya tentang makanan, ini tentang pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi,” lanjut Amich.  

    Tantangan selanjutnya mengubah pola pikir dan perilaku. 

    Nutrisi, ujar Amich Alhumami, juga berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Mendorong pilihan makanan yang lebih sehat memerlukan waktu dan upaya.
     
    Tantangan lainnya mempertahankan pembiayaan jangka panjang.

    Pemerintah Indonesia, kata Amich, terus memastikan bahwa dana untuk nutrisi tetap stabil dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

    “Kami melihat sejumlah tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan melakukan yang lebih baik. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam sistem yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih cerdas untuk mengatasinya,” papar Amich.

    Sementara itu diketahui, hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770 ribu anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

    Pemerintah menargetkan percepatan program MBG dengan harapan dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025.

    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Donald Trump Umumkan Tarif Timbal Balik untuk 180 Negara, Ini Daftarnya – Page 3

    Donald Trump Umumkan Tarif Timbal Balik untuk 180 Negara, Ini Daftarnya – Page 3

     

    71. Panama: 10% (biaya AS 10%)

    72. Venezuela: 15% (biaya AS 29%)

    73. Makedonia Utara: 33% (biaya AS 65%)

    74. Etiopia: 10% (biaya AS 10%)

    75. Ghana: 10% (biaya AS 17%)

    76. Moldova: 31% (biaya AS 61%)

    77. Angola: 32% (biaya AS 63%)

    78. Republik Demokratik Kongo: 11% (biaya AS 22%)

    79. Jamaika: 10% (biaya AS 10%)

    80. Mozambik: 16% (biaya AS 31%)

    81. Paraguay: 10% (biaya AS 10%)

    82. Zambia: 17% (biaya AS 33%)

    83. Lebanon: 10% (biaya AS 10%)

    84. Tanzania: 10% (biaya AS 10%)

    85. Irak: 39% (biaya AS 78%)

    86. Georgia: 10% (biaya AS 10%)

    87. Senegal: 10% (biaya AS 10%)

    88. Azerbaijan: 10% (biaya AS 10%)

    89. Kamerun: 11% (biaya AS 22%)

    90. Uganda: 10% (biaya AS 20%)

    91. Albania: 10% (biaya AS 10%)

    92. Armenia: 10% (biaya AS 10%)

    93. Nepal: 10% (biaya AS 10%)

    94. Sint Maarten: 10% (biaya AS 10%)

    95. Kepulauan Falkland: 41% (biaya AS 82%)

    96. Gabon: 10% (biaya AS 10%)

    97. Kuwait: 10% (biaya AS 10%)

    98. Togo: 10% (biaya AS 10%)

    99. Suriname: 10% (biaya AS 10%)

    100. Belize: 10% (biaya AS 10%)

    101. Papua Nugini: 10% (biaya AS 15%)

    102. Malawi: 17% (biaya AS 34%)

    103. Liberia: 10% (biaya AS 10%)

    104. Kepulauan Virgin Inggris: 10% (biaya AS 10%)

    105. Afghanistan: 10% (biaya AS 49%)

    106. Zimbabwe: 18% (biaya AS 35%)

    107. Benin: 10% (biaya AS 10%)

    108. Barbados: 10% (biaya AS 10%)

    109. Monaco: 10% (biaya AS 10%)

    110. Suriah: 41% (biaya AS 81%)

    111. Uzbekistan: 10% (biaya AS 10%)

    112. Republik Kongo: 10% (biaya AS 10%)

    113. Djibouti: 10% (biaya AS 10%)

    114. Polinesia Prancis: 10% (biaya AS 10%)

    115. Kepulauan Cayman: 10% (biaya AS 10%)

    116. Kosovo: 10% (biaya AS 10%)

    117. Curaçao: 10% (biaya AS 10%)

    118. Vanuatu: 22% (biaya AS 44%)

    119. Rwanda: 10% (biaya AS 10%)

    120. Sierra Leone: 10% (biaya AS 10%)

     

  • Trump Umumkan Tarif Baru AS Terhadap Sejumlah Negara, Indonesia Kena 32%

    Trump Umumkan Tarif Baru AS Terhadap Sejumlah Negara, Indonesia Kena 32%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS. Di samping itu, Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” kata Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’.

    Bagan yang diangkat Trump memiliki tiga kolom. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS.

    Sedangkan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Bagan tersebut menampilkan tarif 10% untuk impor dari Inggris dan 20% untuk impor Uni Eropa.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    AS kemudian akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di AS.

    “Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” katanya.

    Trump secara spesifik menunjuk China dan Uni Eropa. “Mereka menipu kami. Sungguh menyedihkan melihatnya. Sungguh menyedihkan.”

    Trump mengatakan negara-negara lain telah memperlakukan AS “dengan buruk” karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS yang ia sebut sebagai “kecurangan”.

    Sebagai balasannya, kata Trump, AS akan mengenakan tarif kepada negara-negara lain “kira-kira setengah” dari tarif yang mereka kenakan kepada AS.

    “Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara,” kata Trump.

    “Kami tidak ingin melakukan itu.”

    Trump mengatakan dalam hal perdagangan, terkadang “kawan (lebih) buruk daripada lawan”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Dia mengatakan bahwa lebih dari 80% mobil buatan Korea Selatan dijual di Korea Selatan, dan lebih dari 90% mobil yang dijual di Jepang dibuat di Jepang. Adapun mobil buatan AS hanya mewakili sebagian kecil di negara-negara tersebut.

    “Ford menjual sangat sedikit” di negara-negara lain, kata Trump. Menurutnya, ketidakseimbangan ini telah “menghancurkan” industri AS.

    “Itulah sebabnya efektif mulai tengah malam kami akan mengenakan tarif 25% pada semua mobil buatan luar negeri,” kata Trump.

    Kapan jadwal pemberlakuan tarif baru?

    Trump telah mengumumkan serangkaian tarif baru yang mencakup tarif dasar untuk semua negara serta tarif tambahan dengan besaran bervariasi untuk setiap negara.

    Kapan tarif ini akan diberlakukan?

    3 April, 00:00 waktu AS bagian timur (3 April, 13.00 WIB) tarif 25% untuk semua mobil buatan luar negeri

    5 April 12:01 (5 April, 13:01 WIB) tarif dasar 10% untuk semua negara

    9 April 12:01 (9 April, 13:01 WIB) tarif timbal balik yang lebih tinggi

    Ancaman terbaru

    Pada Minggu (30/03), Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder pada negara-negara yang membeli minyak Rusia, jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyetujui gencatan senjata dengan Ukraina, katanya kepada NBC News.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia… saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

    Imbas dari pernyataan Trump, terjadi penurunan tajam di pasar saham seluruh Asia dan Eropa pada Senin (31/03), menjelang penerapan tarif yang dia usulkan pada Rabu (02/04).

    Apa saja tarif yang sudah diumumkan AS?

    Tarif untuk suku cadang mobil akan mulai berlaku pada Mei atau sesudahnya, kata Trump.

    Adapun AS mengimpor sekitar delapan juta mobil per tahun, dengan nilai US$ 240 miliar.

    AS mengenakan tarif sebesar 25% untuk barang dari Kanada dan Meksiko pada tanggal 4 Maret, dengan tarif sebesar 10% untuk impor energi dari Kanada.

    Baca juga:

    Namun, kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor yang dibuat sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas AS-Meksiko-Kanada (USMCA) dikecualikan dari pengenaan tarif ini, hingga pejabat bea cukai AS merancang sistem untuk mengenakan bea masuk.

    Gedung Putih mengatakan tarif terhadap Kanada dan Meksiko dimaksudkan untuk membujuk pemerintah mereka agar menghentikan migran ilegal dan fentanil (obat opioid yang dibuat secara ilegal) ke AS.

    Sebelumnya, pada 4 Februari, AS mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10% terhadap barang-barang dari China, yang kemudian dinaikkan menjadi 20% pada 4 Maret.

    Getty ImagesPresiden China Xi Jinping (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan).

    Kendati begitu, impor barang dengan nilai kurang dari US$ 800 dikecualikan.

    China kemudian merespons kebijakan tarif Trump dengan mengenakan pajak 10-15% atas barang-barang dari AS seperti produk pertanian.

    Sementara itu Kanada telah membalas dengan mengenakan tarif atas impor AS senilai lebih dari US$ 40 miliar.

    Adapun Meksiko menunda penerapan tarif balasan.

    Pada 12 Maret silam, AS memperkenalkan pengenaan tarif sebesar 25% terhadap impor baja dan alumunium dari semua negara di seluruh dunia.

    Pengenaan tarif ini secara khusus berdampak pada Kanada, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, Vietnam dan Jepang, yang merupakan eksportir logam terbesar ke AS.

    Uni Eropa kemudian membalas dengan mengenakan tarif pada barang-barang AS senilai US$ 28 miliar mulai 1 April, termasuk kapal, wiski bourbon, dan sepeda motor.

    Pada 25 Maret, AS mengenakan tarif sebesar 25% pada semua barang dari negara-negara yang membeli minyak dari Venezuela.

    Gedung Putih mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menekan pemerintah “korup” negara tersebut dan memaksanya untuk menindak tegas geng-geng Venezuela seperti Tren de Aragua, yang katanya aktif di AS.

    Sebuah organisasi penelitian, Moody’s Analytics, mencatat tarif saat ini mencakup barang senilai US$ 1,4 triliun dan telah mendorong tarif rata-rata AS untuk barang-barang impor dari 3% menjadi 10%tingkat tertinggi sejak Perang Dunia Kedua.

    Negara mana saja yang akan dikenai tarif baru pada 2 April? Akankah Indonesia terdampak?

    Trump berulang kali menyebut 2 April sebagai “Hari Pembebasan”.

    “Tanggal 2 April adalah Hari Pembebasan di Amerika!!!” tulisnya baru-baru ini di Truth Social.

    “Selama puluhan tahun kita telah ditipu dan dilecehkan oleh setiap negara di Dunia, baik kawan maupun lawan,” ujar Trump kemudian.

    “Sekarang akhirnya tiba saatnya bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan sebagian dari UANG itu, dan RASA HORMAT, KEMBALI. TUHAN MEMBERKATI AMERIKA!!!”

    Getty ImagesDonald Trump menjanjikan tarif yang luas saat kampanye Pilpres AS 2024 silam

    Dalam kampanye Pilpres AS 2024 lalu, Trump kerap berbicara tentang pengenaan tarif sebesar 10% atau 20% pada barang-barang dari semua negara yang memasuki AS.

    Baru-baru ini ia berbicara tentang penerapan tarif “timbal balik”yang menyamakan tarif yang dikenakan negara lain pada ekspor AS dengan dasar “mereka mengenakan tarif kepada kami, kami mengenakan tarif kepada mereka”.

    Namun, dalam wawancara dengan saluran televisi Newsmax pada 24 Maret, Trump mengatakan akan melonggarkan rencana penerapan tarif ini, dengan mengatakan bahwa dia “mungkin akan memberikan keringanan kepada banyak negara”.

    Baca juga:

    “Kami mungkin akan menerima tarif yang lebih rendah dari yang mereka tetapkan karena mereka telah menagih kami begitu banyak, saya rasa mereka tidak akan sanggup menerimanya,” katanya, dan menambahkan bahwa beberapa negara mungkin akan terhindar sama sekali.

    Selain itu, dia mengatakan akan membatalkan rencana untuk mengenakan tarif pada negara-negara yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai pada barang, menurut laporan CNBC yang mengutip Gedung Putih.

    Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett, menambahkan: “Salah satu hal yang kami lihat dari pasar adalah mereka mengharapkan… tarif yang sangat besar ini pada setiap negara… Hanya beberapa negara, dan negara-negara tersebut akan dikenakan beberapa tarif.”

    Getty ImagesMenteri Keuangan AS Scott Bessent mengisyaratkan tarif mungkin difokuskan pada sejumlah negara

    Pemerintahan Trump belum mengonfirmasi negara mana yang akan terkena dampak.

    Pada Minggu (31/04), Trump mengatakan tarif baru dapat berlaku untuk “semua negara”.

    Namun, masih belum jelas sejauh mana tarif akan diterapkan.

    Bulan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan upaya difokuskan pada “Dirty 15”, yaitu 15% negara yang mengekspor lebih banyak barang ke AS ketimbang yang mereka impor dari AS serta mengenakan tarif atau aturan lain yang merugikan perusahaan AS.

    Kantor Perwakilan Dagang AS, saat bersiap menyusun rekomendasi, mengidentifikasi negara-negara yang “sangat diminati”.

    Negara-negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Swiss, Taiwan, Thailand, Turki, Inggris, Vietnam, dan Indonesia.

    Selain mengenakan pajak pada mobil impor, Trump juga baru-baru ini mengancam akan mengenakan tarif pada produk farmasi dan chip komputer asing, menurut laporan sejumlah media.

    Mengapa Trump mengenakan tarif?

    Presiden Trump telah menjadikan tarif sebagai landasan utama strategi ekonominya.

    Ia memulihkan neraca perdagangan Amerika, mengurangi kesenjangan antara seberapa banyak AS membeli dari negara lain dan seberapa banyak AS menjual kepada negara lain.

    Pada 2024 silam, AS mengalami defisit perdagangan lebih dari US$ 900 miliar.

    Pada 4 Maret, Presiden Trump mengatakan kepada Kongres AS: “Kami telah ditipu selama beberapa dekade oleh hampir setiap negara di Bumi, dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi.”

    Trump mengatakan bahwa dalam jangka waktu panjang, pengenaan tarif terhadap produk impor ini akan meningkatkan industri manufaktur AS, melindungi lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

    Dia menyebut tarif akan meningkatkan pendapatan pemerintah dalam jumlah yang “cukup besar”.

    Getty ImagesPabrik mobil Meksiko sebagian besar mengekspor ke AS dan mungkin akan sangat dirugikan oleh tarif.

    Trump juga mengatakan tarif akan mendorong perusahaan asing untuk membuat produk di AS.

    Ia mengumumkan pada 24 Maret silam bahwa produsen mobil Korea Selatan, Hyundai, menginvestasikan US$ 21 miliar di AS.

    Trump juga mengklaim tarif telah membuat produsen mobil itu memindahkan operasinya ke AS.

    Penasihat perdagangan utama Trump, Pete Navarro, baru-baru ini mengatakan bahwa tarif akan mendatangkan pendapatan besar dan menciptakan lapangan kerja.

    Pajak atas semua impor mobil dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar US$ 100 miliar per tahun, kata Navarro.

    Sementara untuk semua yang direncanakan, dapat meningkatkan pendapatan negara US$ 600 miliar per tahun, sekitar seperlima dari nilai total impor barang ke AS, tambahnya.

    Dokumen yang dirilis Gedung Putih pekan lalu menunjukkan tarif 10% pada setiap impor dapat menciptakan hampir tiga juta pekerjaan di AS.

    Bagaimana tarif akan memengaruhi AS dan negara lain?

    Para ekonom memperingatkan tarif akan menaikkan harga bagi konsumen AS dan menaikkan biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan AS dengan membuat komponen impor menjadi lebih mahal.

    Mereka juga memperingatkan bahwa tarif balasan dari negara-negara lain akan merugikan eksportir AS.

    Moody’s Analytics mengatakan tarif akan mengurangi pertumbuhan ekonomi AS sebesar 0,6% selama beberapa tahun mendatang, dan akan menyebabkan hilangnya 250.000 pekerjaan.

    Dikatakan bahwa Kanada dan Meksiko yang sangat bergantung pada AS sebagai pasar untuk ekspor mereka akan “menderita lebih banyak dan tidak mungkin terhindar dari resesi”.

    Lihat juga Video ‘Trump Bakal Kurangi Tarif ke China Demi ByteDance Jual TikTok’:

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

    Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hampir 45.000 penduduk Kherson Ukraina harus bertahan hidup di kota yang gelap gulita lantaran akses listrik di wilayah itu rusak akibat serangan rudal Rusia.

    Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan bahwa puluhan puluhan ribu orang di Ukraina selatan kini kehilangan akses listrik setelah serangan Rusia pada Selasa (1/4/2025).

    Adapun serangan itu dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina setelah mereka menolak usulan gabungan AS-Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh.

    “Pagi ini, serangan Rusia lainnya merusak fasilitas listrik di Kherson, menyebabkan 45.000 penduduk kehilangan listrik,” kata Sybiga dalam konferensi pers yang dikutip dari Ahram.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia.

    Sejak perang dimulai pada Februari 2022, Rusia telah berulang kali melancarkan serangan udara sistematis terhadap pembangkit listrik dan jaringan listrik Ukraina.

    Pada tahun 2023, sekitar 63 persen fasilitas energi di Kyiv dilaporkan rusak akibat konflik tersebut.

    Pada tahun 2024, jumlah fasilitas energi Ukraina yang rusak bertambah hingga 80 persen menyebabkan pemadaman listrik yang mempengaruhi lebih dari satu juta warga.

    Namun pada awal pekan lalu Rusia secara mengejutkan menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam kesepakatan itu, Rusia diketahui bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari kedepan.

    Rusia Abaikan Perintah Trump

    Akan tetapi beberapa jam pasca moratorium itu dirilis, Rusia dan Ukraina kembali melancarkan serangan dengan pesawat nirawak (drone).

    Mengutip dari Al Jazeera, perseteruan ini kembali memanas buntut keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak tawaran Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari dalam perangnya di Ukraina.

    Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

    Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

    Putin juga  bersikeras bahwa perundingan damai harus mempertimbangkan “keamanan hukum Rusia” dan penyebab awal dari konflik ini.

    “Kami sangat serius dalam menanggapi model dan solusi yang diusulkan oleh Amerika, tetapi kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk saat ini,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov

    “Sejauh yang kami lihat, dalam proposal mereka tidak ada ruang untuk tuntutan utama kami, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik ini. Itu sama sekali tidak ada, dan hal itu harus diatasi,” imbuhnya.

    Perseteruan ini yang membuat konflik keduannya memanas hingga Rusia kembali melakukan aksi serang ke fasilitas energi Ukraina.

    Trump Ancam Jegal Bisnis Minyak Rusia

    Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi.

    Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai.

    Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan.

    Sanksi yang dimaksud yakni pemberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

    Tak sampai disitu, Jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

    Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi. 

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

    “Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” tambahnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Tarif Donald Trump Tebar Ketakutan, Harga Minyak Anjlok – Page 3

    Tarif Donald Trump Tebar Ketakutan, Harga Minyak Anjlok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia turun pada perdagangan hari Selasa karena para pelaku pasar bersiap menghadapi tarif timbal balik yang akan diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu waktu setempat. Aturan yang akan dijalankan oleh Trump ini akan memicu perang dagang global yang lebih besar dan kemudian berdampak kepada harga minyak dunia.

    Namun, ancaman Donald Trump untuk mengenakan tarif sekunder pada minyak Rusia dan menyerang Iran memicu kekhawatiran pasokan, sehingga membatasi kerugian.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (2/4/2025), harga minyak berjangka Brent turun 39 sen atau 0,5% menjadi USD 74,38 per barel. Harga tertinggi sesi tersebut berada di atas USD 75 per barel. Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 38 sen atau 0,5% menjadi USD 71,10 per barel.

    Pada perdagangan hari Senin, kontrak-kontrak minyak Brent dan WTI AS berakhir pada level tertinggi dalam lima minggu.

    Gedung Putih tidak memberikan perincian tentang ukuran dan cakupan tarif yang dikonfirmasi akan diberlakukan Presiden Trump pada hari Rabu.

    “Pasar mulai sedikit gelisah dengan waktu kurang dari 24 jam lagi,” kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger.

    “Kita mungkin kehilangan beberapa pasokan Meksiko, Venezuela, dan Kanada, tetapi pasti ada kemungkinan bahwa penurunan permintaan dapat melampaui barel-barel tersebut,” tambahnya.

    Sebuah jajak pendapat yang dijalankan oleh salah satu media internasional terhadap 49 ekonom dan analis pada bulan Maret memproyeksikan bahwa harga minyak akan tetap tertekan tahun ini akibat tarif AS dan perlambatan ekonomi di India dan Tiongkok.

    Sentimen ini masih diperparah dengan OPEC+ yang akan meningkatkan pasokan.

     

  • Jegal Bisnis Putin, AS Kenakan Tarif 25 Persen Bagi Negara Pembeli Minyak Rusia – Halaman all

    Jegal Bisnis Putin, AS Kenakan Tarif 25 Persen Bagi Negara Pembeli Minyak Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

    Ancaman tarif sekunder ini diberlakukan setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan kemarahannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin awalnya mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di Ukraina di bawah pengawasan PBB.

    Akan tetapi usulan ini segera ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

    Merespon penolakan tersebut Pejabat Rusia terus menyebut (jabatan) Zelensky tidak sah karena Ukraina belum mengadakan pemilu sejak masa jabatannya berakhir.

    Ketegangan ini lantas membuat Trump murka, Trump menilai pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghalangi upaya gencatan senjata, menghambat berlangsungnya proses penyelesaian perang di Ukraina.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

    “Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” imbuhnya..

    Imbas perseteruan tersebut, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen hingga 50 persen untuk impor minyak Rusia. 

    Tak sampai disitu, jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

    Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi. 

    Apabila sanksi tambahan yang direncanakan Trump benar-benar direalisasikan maka hal tersebut diproyeksi akan berdampak signifikan bagi bisnis minyak Rusia.

    Mengingat saat ini ekspor minyak Rusia sudah dikenai berbagai sanksi dari AS, Uni Eropa, dan negara-negara G7.

    Kesepakatan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

    Terpisah, meskipun kecewa terhadap Putin, Trump menegaskan bahwa upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina terus mengalami kemajuan secara bertahap.

    Trump juga mengungkapkan bahwa ia berencana berbicara dengan Putin dalam waktu dekat. Namun, hingga kini Gedung Putih belum memberikan keterangan terkait waktu pasti perbincangan tersebut atau apakah Trump juga akan berbicara dengan Zelensky.

    Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam keterangan resminya Putin mengungkap bahwa Rusia bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi di Ukraina selama 30 hari kedepan.

    Kendati Putin sepakat untuk berhenti menyerang infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari, akan tetapi Putin tetap menolak rencana Trump yang menginginkan penghentian penuh pertempuran selama 30 hari.

    Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

    Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

    Tak hanya itu, Kremlin juga mendesak sekutu AS agar memberikan izin bank milik negara Rusia yang terkena sanksi terhubung dengan sistem pembayaran internasional.

    (Tribunnews.com/Namira)