Negara: Venezuela

  • Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan perjalanan (travel ban) baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berlaku Senin (9/6/2025) dini hari tepat setelah tengah malam, melarang warga negara dari belasan negara memasuki Negeri Paman Sam. 

    Seperti dilansir AFP, langkah tersebut diperkirakan akan mengganggu jalur pengungsi dan semakin membatasi imigrasi karena pemerintahan Trump memperluas tindakan kerasnya terhadap masuknya imigran ilegal.

    Banyak negara yang tercakup dalam pembatasan tersebut memiliki hubungan yang bermusuhan dengan AS, seperti Iran dan Afghanistan, sementara yang lain menghadapi krisis yang parah, seperti Haiti dan Libya.

    Saat mengumumkan pembatasannya minggu lalu, Trump mengatakan tindakan baru tersebut didorong oleh “serangan teroris” baru-baru ini terhadap orang Yahudi di Colorado. Kelompok tersebut telah memprotes sebagai bentuk solidaritas terhadap para sandera yang ditahan di Gaza ketika mereka diserang oleh seorang pria yang menurut Gedung Putih telah melewati batas visanya.

    Serangan itu, kata Trump, “menegaskan bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar” atau yang melewati batas visa mereka.

    Langkah tersebut melarang semua perjalanan ke AS oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, menurut Gedung Putih. Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara tersebut akan diizinkan. Daftar negara baru, menurut Trump, dapat ditambahkan, “Seiring munculnya ancaman di seluruh dunia.”

    Mehria, seorang wanita berusia 23 tahun dari Afghanistan yang mengajukan status pengungsi, mengatakan aturan baru tersebut telah menjebaknya dan banyak warga Afghanistan lainnya dalam ketidakpastian. “Kami telah menyerahkan ribuan harapan dan seluruh hidup kami… atas janji dari AS, tetapi hari ini kami menderita satu demi satu neraka,” katanya kepada AFP.

    Pengecualian
    Larangan tersebut tidak akan berlaku bagi atlet yang berlaga di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, atau Olimpiade Los Angeles 2028. Larangan tersebut juga tidak akan berlaku bagi diplomat dari negara-negara yang menjadi sasaran.

    Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk memperingatkan bahwa “sifat larangan perjalanan baru yang luas dan menyeluruh menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum internasional.”

    Anggota parlemen Demokrat AS dan pejabat terpilih mengecam larangan tersebut sebagai tindakan kejam dan inkonstitusional.

    “Saya tahu penderitaan yang ditimbulkan oleh larangan perjalanan Trump yang kejam dan xenofobia karena keluarga saya telah merasakannya secara langsung,” ujar anggota kongres Yassamin Ansari, yang merupakan warga negara Iran-Amerika, memposting pada hari Minggu di X. “Kami akan melawan larangan ini dengan segala yang kami miliki.”

    Desas-desus tentang larangan perjalanan baru telah beredar setelah serangan Colorado, dengan pemerintahan Trump bersumpah untuk mengejar “teroris” yang tinggal di Amerika Serikat dengan visa.

    Pejabat AS mengatakan tersangka Mohamed Sabry Soliman, seorang warga negara Mesir menurut dokumen pengadilan, berada di negara itu secara ilegal setelah melewati batas visa turis, tetapi ia telah mengajukan suaka pada September 2022. Larangan perjalanan baru Trump secara khusus tidak mencakup Mesir.

    Afghanistan yang diperintah Taliban dan Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman yang dilanda perang tidak memiliki otoritas pusat yang “kompeten” untuk memproses paspor dan pemeriksaan. Iran dimasukkan karena merupakan “negara sponsor terorisme,” kata perintah tersebut.

    Untuk negara-negara lain, Perintah Trump mengutip kemungkinan di atas rata-rata bahwa orang-orang akan melewati batas visa mereka.

    (miq/miq)

  • Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang 12 warga negara termasuk Iran masuk ke AS. Pemerintah Iran geram dan menyebut Trump memiliki mentalitas rasis.

    Dilansir AFP, Sabtu (7/6/2025), Trump pada hari Rabu lalu menandatangani perintah eksekutif untuk melarang warga dari 12 negara masuk ke AS. Selain Iran, larangan AS tersebut menargetkan warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Perintah eksekutif Trump tersebut dikeluarkan beberapa hari setelah serangan hari Minggu lalu saat aksi demonstrasi di Colorado, di mana pihak berwenang mengatakan lebih dari selusin orang terluka. Tersangka adalah seorang pria Mesir yang telah melewati batas visa turis.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Namun, larangan Trump tersebut tidak akan berlaku bagi para atlet yang berkompetisi di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, serta Olimpiade Los Angeles 2028.

    Iran Mengecam

    Bendera Iran dan AS (Foto: Reuters)

    Direktur jenderal kementerian luar negeri untuk urusan warga negara Iran di luar negeri, Alireza Hashemi-Raja, menyebut tindakan tersebut, sebagai “tanda yang jelas dari dominasi mentalitas supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan Amerika”.

    Keputusan tersebut “menunjukkan permusuhan yang mendalam dari para pembuat keputusan Amerika terhadap orang-orang Iran dan Muslim”, tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6).

    Hashemi-Raja mengatakan kebijakan tersebut “melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional” dan merampas “hak ratusan juta orang untuk bepergian hanya berdasarkan kewarganegaraan atau agama mereka”.

    Pejabat kementerian luar negeri Iran tersebut mengatakan bahwa larangan tersebut diskriminatif dan akan “menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pemerintah AS”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatik tak lama setelah Revolusi Islam 1979, dan hubungan tetap tegang sejak saat itu.

    Amerika Serikat adalah rumah bagi komunitas Iran terbesar di luar Iran. Menurut angka dari kementerian luar negeri Teheran, pada tahun 2020 ada sekitar 1,5 juta warga Iran di Amerika Serikat.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Minyak Menguat Tersengat 2 Sentimen Ini – Page 3

    Harga Minyak Menguat Tersengat 2 Sentimen Ini – Page 3

    Pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS, yang sangat diinginkan oleh pemerintahan Trump, dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pengeluaran, sehingga meningkatkan permintaan minyak bumi.

    Flynn juga mengatakan rencana kenaikan produksi yang diumumkan oleh OPEC+ yang akan dimulai pada Juli kemungkinan akan diserap oleh permintaan yang lebih tinggi, sehingga pasokan tetap seimbang dengan permintaan.

    Kantor berita resmi China Xinhua mengatakan pembicaraan perdagangan antara Xi dan Trump berlangsung atas permintaan Washington pada Kamis.

    Trump mengatakan, panggilan telepon tersebut telah menghasilkan “kesimpulan yang sangat positif”, seraya menambahkan AS “dalam kondisi yang sangat baik dengan China dan kesepakatan perdagangan”.

    Kanada juga melanjutkan pembicaraan dagang dengan AS, dengan Perdana Menteri Mark Carney yang berhubungan langsung dengan Trump, menurut Menteri Perindustrian Melanie Joly.

    Pasar minyak terus berfluktuasi dengan berita tentang negosiasi tarif dan data yang menunjukkan bagaimana ketidakpastian perdagangan dan dampak pungutan AS mengalir ke ekonomi global.

    “Potensi peningkatan sanksi AS di Venezuela untuk membatasi ekspor minyak mentah dan potensi serangan Israel terhadap infrastruktur Iran menambah risiko kenaikan harga,” analis di BMI, afiliasi Fitch, mengatakan dalam sebuah catatan pada Jumat.

     

     

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk AS

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan peraturan baru dengan membuat larangan perjalanan ke AS. Pemerintahan Donald Trump itu mem-black list 12 negara, jadi warga negara yang masuk ke ‘daftar hitam’ itu tidak bisa masuk ke AS.

    Dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (5/6/2025), kebijakan ini dipicu oleh serangan bom api terhadap protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS. Serangan itu terjadi belum lama ini.

    Adapun 12 warga negara yang dilarang masuk AS itu adalah:

    1. Afghanistan
    2. Myanmar
    3. Chad
    4. Republik Kongo
    5. Guinea Ekuatorial
    6. Eritrea

    7. Haiti
    8. Iran
    9. Libya
    10. Somalia
    11. Sudan
    12. Yaman

    Selain itu, Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X sebagaimana dilansir AFP.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Meski begitu, larangan ini tidak akan berlaku bagi para atlet yang berkompetisi di Piala Dunia, yang akan diselenggarakan bersama oleh AS dengan Kanada dan Meksiko, serta Olimpiade Los Angeles 2008.

    Rencana Trump Batasi Negara Muslim

    Foto: AFP PHOTO/MARK RALSTON

    Sebelum larangan ini ditetapkan, Pada Meret lalu, pemerintahan Trump tengah menggodok larangan perjalanan dan pembatasan bagi warga dari beberapa negara. Salah satunya negara muslim atau mayoritas muslim untuk memasuki AS.

    “[Perintah eksekutif ini untuk melindungi warga AS dari] orang asing yang bermaksud melakukan serangan teroris, mengancam keamanan nasional, menganut ideologi kebencian, atau mengeksploitasi undang-undang imigrasi untuk tujuan jahat,” bunyi draf tersebut yang dilansir dari USA Today, Kamis (13/3).

    Perintah tersebut memberi batas waktu hingga 60 hari sejak dikeluarkan bagi Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Jaksa Agung Pam Bondi, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard untuk mengidentifikasi negara-negara dan memberlakukan larangan tersebut.

    Larangan itu berada di bawah perintah eksekutif Trump dengan tajuk melindungi Amerika Serikat dari teroris asing dan lainnya. Sampai saat ini, pejabat Gedung Putih belum dapat mengonfirmasi warga dari negara mana saja yang akan dilarang masuk atau dibatasi.

    Menurut New York Times, pembatasan visa dilakukan menyusul perintah eksekutif Trump pada 20 Januari lalu yang mendesak perlindungan bagi AS dari teroris asing dan ancaman keamanan lainnya. Perintah tersebut menginstruksikan pihak berwenang AS meninjau individu yang memasuki AS dari negara-negara dalam daftar merah.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani aturan yang melarang semua perjalanan dari negara-negara tertentu. ‘Proklamasi’ tersebut sepenuhnya membatasi masuknya warga dari 12 negara: Afganistan, Cad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Larangan ini akan berlaku pada Senin (09/06) mendatang, mulai pukul 00:01 dini hari waktu Washington (11:01 WIB). Pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.

    “Saya harus bertindak untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta rakyatnya,” kata Trump dalam ‘proklamasi’ itu.

    “Beberapa negara yang disebutkan memiliki proses pemeriksaan dan penyaringan yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan Amerika dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan sebelum masuk,” menurut dokumen resmi yang diterbitkan Gedung Putih.

    Negara-negara lain “menunjukkan tingkat perpanjangan visa yang tinggi,” atau tidak bekerja sama dalam berbagi informasi identitas dan ancaman.

    Sebelumnya, Trump juga pernah memberlakukan beberapa larangan perjalanan selama masa jabatannya yang pertama sebagai presiden AS. Larangan pertamanya pada 2017 menargetkan tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari.

    Larangan berikutnya termasuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kirghizia, Libia, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman. Larangan ini dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

    Trump: Larangan perjalanan ini akibat serangan di Colorado

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado menegaskan bahaya besar yang ditimbulkan oleh masuknya warga asing yang tidak diperiksa dengan baik,” kata Trump dalam sebuah pesan video.

    “Kami tidak menginginkan mereka,” tambahnya.

    Mesir tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan baru ini. Trump juga mengatakan daftar itu bisa diperluas jika muncul ancaman baru di dunia.

    Trump blokir mahasiswa internasional Harvard masuk ke AS

    Selain larangan perjalanan baru untuk 12 negara, Trump juga mengambil langkah untuk memblokir hampir semua mahasiswa internasional yang ingin belajar di Harvard agar tidak bisa masuk ke negara tersebut.

    Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Rabu (04/06), Trump menyatakan bahwa mengizinkan Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, untuk terus menerima mahasiswa internasional akan membahayakan keamanan nasional.

    “Perilaku Harvard membuat universitas itu menjadi tujuan yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti internasional,” tulis perintah eksekutif tersebut.

    Berlaku untuk semua mahasiswa yang berusaha masuk ke AS untuk belajar di Harvard setelah tanggal perintah itu dikeluarkan. Berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

    Bagi mahasiswa asing yang merupakan sekitar seperempat dari total mahasiswa di Harvard, keputusan mengenai pencabutan visa mereka akan ditentukan oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Gedung Putih dan universitas tertua serta terkaya di Negeri Paman Sam itu.

    Pekan lalu, pengadilan federal di Boston sempat menghentikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menjalankan rencana penangguhan visa mahasiswa internasional yang mau ke Harvard.

    Perintah Trump memberikan wewenang hukum berbeda bagi pemerintahannya untuk melarang mahasiswa asing. Trump menuduh universitas-universitas top AS menjadi pusat gerakan anti-Amerika.

    Respons Harvard: Ini langkah pembalasan ilegal

    Universitas Harvard mengatakan bahwa perintah Trump yang melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru selama enam bulan adalah tindakan “balasan”.

    “Ini adalah langkah balasan ilegal lainnya yang diambil oleh pemerintahan yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard,” kata pejabat universitas dalam pernyataan yang dirilis Rabu (04/06) malam.

    “Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” tambahnya.

    Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah terbaru itu karena Harvard menolak “memberikan informasi yang cukup, saat diminta, tentang kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas yang diketahui dilakukan oleh mahasiswa asingnya.”

    Larangan perjalanan Trump izinkan pemain Piala Dunia masuk, bagaimana dengan suporter?

    Larangan perjalanan baru Trump memberikan beberapa pengecualian, menurut pejabat AS yang berbicara dengan CBS News. Di antara pengecualian itu, ‘proklamasi’ secara eksplisit menyebut atlet atau anggota tim olahraga, termasuk pelatih dan staf pendukung, serta atlet yang bepergian untuk Piala Dunia, Olimpiade, atau acara olahraga lainnya.

    AS bersama dengan Kanada dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2026. Meskipun sebagian besar tim belum lolos, Iran — yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, sudah memastikan tempat di turnamen 2026.

    Tim nasional sepak bola Sudan juga berada di puncak grup kualifikasinya, sehingga berpeluang ikut bermain di Piala Dunia.

    Namun, pembatasan penuh bagi warga Iran dan Sudan untuk masuk ke AS mungkin membuat para pendukung tidak bisa menyaksikan dan mendukung tim mereka jika dijadwalkan bertanding di AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Prita Kusumaputri

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, yang menargetkan 12 negara termasuk Afghanistan, Iran, Yaman dan negara tetangga Indonesia, Myanmar.

    Trump mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS belum lama ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), langkah tersebut melarang semua perjalanan ke Amerika Serikat oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Trump secara terpisah pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan mulai kuliah di Universitas Harvard.

    Pemimpin AS tersebut membandingkan langkah-langkah baru tersebut dengan larangan “kuat” yang diberlakukannya pada sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim pada masa jabatan pertamanya, yang menyebabkan gangguan perjalanan di seluruh dunia.

    Trump mengatakan bahwa larangan tahun 2017 tersebut telah menyelamatkan Amerika Serikat dari serangan teror yang terjadi di Eropa.

    “Kita tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika,” kata Trump.

    “Kita tidak dapat melakukan migrasi terbuka dari negara mana pun yang tidak dapat kami periksa dan saring dengan aman dan andal,” tandasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia dan China Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Bulan, Rampung 2036

    Rusia dan China Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Bulan, Rampung 2036

    Bisnis.com, JAKARTA — Rusia dan China akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bulan, yang akan menjadi sumber energi utama bagi Stasiun Penelitian Bulan Internasional (International Lunar Research Station/ILRS). Proyek ambisius ini ditargetkan rampung pada tahun 2036, sebagaimana tertuang dalam memorandum kerja sama kedua negara.

    Reaktor nuklir ini akan digunakan untuk memasok energi ke ILRS, stasiun penelitian yang dipimpin bersama oleh China dan Rusia. 

    Direktur Jenderal Badan Antariksa Rusia Roscosmos Yury Borisov mengatakan pembangunan reaktor kemungkinan besar akan dilakukan secara otonom tanpa kehadiran manusia langsung di lokasi. “Langkah-langkah teknologinya hampir siap,” kata Borisov dilansir dari Livescience, Rabu (4/6/2025).

    Roscosmos menyatakan bahwa stasiun ini akan digunakan untuk riset luar angkasa mendasar serta pengujian teknologi operasi jangka panjang tanpa awak, dengan prospek kehadiran manusia di Bulan di masa mendatang.

    ILRS telah menarik minat 17 negara untuk bergabung, termasuk Mesir, Pakistan, Venezuela, Thailand, dan Afrika Selatan. Fondasi stasiun ini akan dimulai lewat misi Chang’e-8 milik China pada tahun 2028, yang juga akan menjadi misi pendaratan astronot China pertama di permukaan Bulan.

    Rencana pembangunan ILRS pertama kali diumumkan pada Juni 2021. China dan Rusia akan mengirimkan modul-modul robotik menggunakan lima peluncuran roket super berat antara 2030 hingga 2035. Setelah infrastruktur dasar terbentuk, China akan melanjutkan ekspansi dengan menghubungkan ILRS ke stasiun luar angkasa yang mengorbit Bulan, serta dua node di ekuator dan sisi jauh Bulan.

    Kepala perancang proyek eksplorasi dalam China Wu Yanhua mengungkapkan model ILRS yang diperluas ini akan menjadi fondasi pendaratan manusia di Mars dan ditargetkan selesai pada 2050. 

    “Stasiun ini akan didukung oleh generator tenaga surya, radioisotop, dan nuklir, serta dilengkapi jaringan komunikasi permukaan Bulan dan Bumi, kendaraan penjelajah, hingga rover berawak,” kata Wu.

    Persaingan Global Eksplorasi Bulan

    Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya ambisi China dalam program luar angkasa.

    Sejak pendaratan Chang’e-3 pada 2013, China telah menorehkan sejumlah prestasi, mulai dari menempatkan rover di Bulan dan Mars, mengambil sampel dari dua sisi Bulan, hingga memetakan permukaan satelit alami Bumi tersebut.

    Di sisi lain, Amerika Serikat melalui program Artemis juga tengah berlomba membangun kehadiran di Bulan. Namun, program Artemis III yang akan mengirim astronot NASA ke Bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, kini mengalami sejumlah penundaan dan diperkirakan baru akan diluncurkan pada 2027.

    Sementara itu, masa depan stasiun luar angkasa Bulan milik NASA, Gateway, juga tak pasti. Proposal anggaran 2026 yang diajukan pemerintahan Trump mengusulkan pembatalan proyek Gateway, meski pembangunan modul-modul stasiun telah berjalan signifikan.

    Dengan dimulainya pembangunan pembangkit listrik nuklir di Bulan, Rusia dan China menandai babak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Proyek ILRS bukan hanya menjadi simbol kemitraan strategis kedua negara, tetapi juga membuka peluang kolaborasi global untuk riset dan pengembangan teknologi antariksa masa depan.

  • China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar (Menlu) Negeri China, Wang Yi, menghadiri upacara penandatanganan konvensi tentang Pendirian Organisasi Internasional untuk Mediasi (IOMed) di Hong Kong, Jumat (30/5/2025).

    IOMed menjadi organisasi antar-pemerintah pertama di dunia yang secara khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui mediasi. Adapun inisiatif ini diusulkan oleh China bersama dengan total 18 negara lainnya sejak 2022.

    Diterima Liputan6.com, tercatat ada perwakilan dari 32 negara yang ikut serta menandatangani konvensi tersebut. Negara-negara ini otomatis menjadi anggota pendiri IOMed.

    Rinciannya, 14 negara di Afrika seperti Aljazair, Benin, Kamerun, Republik Kongo, Djibouti, Guinea Khatulistiwa, Etiopia, Gabon, Guinea-Bissau, Kenya, Mauritania, Sudan, Uganda, dan Zimbabwe.

    Lalu, enam negara di Asia yang terdiri dari China, Kamboja, Indonesia, Laos, Pakistan, dan Timor-Leste. Ada pula lima negara dari Amerika Latin & Karibia, yakni Kuba, Dominika, Jamaika, Nikaragua, dan Venezuela.

    Kemudian dua negara di Eropa yaitu Belarus dan Serbia. Serta lima negara di Oseania/Pasifik, yakni Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

    Tak hanya itu, perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 50 negara lainnya dan hampir 20 organisasi internasional juga turut hadir dalam acara tersebut.

    “IOMed merupakan langkah inovatif dalam supremasi hukum internasional dan memiliki makna penting dalam sejarah hubungan antarnegara,” kata Menlu China Wang Yi dalam sambutannya.

     

  • HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghadirkan negara Palestina merdeka dari penjajahan, yang berdaulat penuh atas rakyat dan tanah airnya. HNW pun berharap Prabowo dapat mengajak lebih banyak negara lagi agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Macron itu wajar didukung, karena selain sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi pegangan sikap resmi Indonesia sejak Presiden pertama RI; Bung Karno, juga bertemu dengan momentum makin banyaknya negara yang menolak genosida Israel atas Gaza dan malah mengakui Palestina sebagai negara Merdeka, seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Kolombia, Venezuela, Kuba, Chile, Bolivia, dan belakangan bahkan Perancis berinisiatif bersama Inggris dan Kanada akan mengumumkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

    HNW menambahkan, Macron akan membuat komunike bersama Arab Saudi pada bulan Juni yang akan datang untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Semoga dengan konsistensi itu, 146 negara anggota PBB yang sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, akan makin solid dan memudahkan mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sebagai anggota penuh PBB, seperti negara-negara anggota PBB lainnya,” katanya.

    Meski demikian, HNW juga mengkritisi terkait pernyataan Prabowo yang akan mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    HNW memahami pernyataan itu sebagai bentuk implementasi dari solusi yang ditawarkan untuk akhiri masalah Israel – Palestina dengan menghadirkan “two state solution’ atau solusi dua negara. Adapun hal tersebut merupakan suatu jenis solusi yang bahkan sejak diusulkan jadi prakarsa negara-negara Arab, selalu ditolak oleh Israel.

    Untuk itu, HNW mengingatkan akan lebih solutif dan sesuai dengan Konstitusi apabila Prabowo lebih fokus mengedepankan perjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB.

    Dengan begitu, pernyataan untuk membuka hubungan diplomatik tidak buru-buru disampaikan, sampai Palestina merdeka dan berdaulat penuh sesuai keputusan OKI dan Liga Arab.

    “Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak ‘two state solution’ itu. Konsensus KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Maret, yang disetujui penuh oleh KTT Menlu OKI di Jeddah, selain menolak genosida yang dilakukan Israel atas Gaza juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza. Mereka juga mendukung Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI di Istanbul yang dihadiri Presiden Jokowi, sekalipun hal itu ditolak oleh Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967,” jelasnya.

    HNW mengatakan kondisi belakangan ini, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu semakin memperluas penjajahan dan pendudukan bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel dan warganya pun semakin sering menyerbu dan beribadat di kawasan Masjid Al Aqsa.

    Tak hanya itu, lanjut HNW, mereka juga berencana ingin mengubah Masjid Al Aqsa menjadi Solomon Temple. Padahal UNESCO sejak 2016 sudah memutuskan mengakui Masjid Al Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam.

    HNW menjelaskan publik tentu tidak menginginkan Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

    Bahkan, kata HNW, banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel. Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan HAMAS.

    “Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel; Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Israel. Beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan ‘two state solution’, malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan pernyataan Prabowo terkait syarat ‘pengakuan terhadap Israel apabila Palestina merdeka’, bukan dalam arti Palestina hanya asal menjadi negara merdeka atau hanya menjadi negara boneka Israel. Sebab, Israel melucuti persenjataan Palestina, juga tidak memberikan kedaulatan politik maupun ekonomi.

    Selain itu, HNW menilai Palestina bukan merdeka apabila kawasan teritorinya seperti Gaza dihancurkan dan warganya direlokasi keluar Palestina. Kemudian, Yerusalem Timur dikuasai Israel dan masjid Al Aqsa dihancurkan dan digantikan dengan Solomon Temple.

    “Melainkan yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana cita-cita perjuangan Bangsa Palestina yang disetujui oleh Liga Arab maupun OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lainnya. Dan mestinya wacana ‘two state solution’ juga tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, seperti keputusan-keputusan OKI, advisory opinion ICJ agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan ilegal yang menjadi resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah ICC untuk menangkap PM Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di Gaza, Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan apabila syarat utama tersebut dapat terealisasi, kemudian Palestina sudah tidak dijajah Israel, barulah ada kewajaran untuk mendiskusikan opsi mengakui Israel sebagai negara dan membuat hubungan diplomatik sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan keempat.

    Itu hal mendasar yang tentu menjadi komitmen Presiden Prabowo melanjutkan komitmen Presiden-Presiden RI sebelumnya, dan hanya dengan begitulah hutang Indonesia berupa kemerdekaan Palestina benar-benar akan terbayar,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Minyak Mentah Naik Seusai Pengadilan AS Blokir Tarif Trump

    Harga Minyak Mentah Naik Seusai Pengadilan AS Blokir Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mentah dunia naik pada Kamis (29/5/2025) setelah pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) memblokir penerapan tarif impor oleh Presiden Donald Trump. 

    Kenaikan harga ini juga dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap potensi sanksi baru AS terhadap ekspor minyak mentah Rusia dan keputusan OPEC+ mengenai peningkatan produksi minyak pada Juli mendatang.

    Dilansir dari Reuters, kontrak berjangka Brent naik 81 sen atau 1,25% ke level US$ 65,71 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 83 sen atau 1,34% menjadi US$ 62,62 per barel.

    Putusan pengadilan perdagangan AS pada Rabu menyatakan bahwa Trump melampaui wewenangnya saat memberlakukan tarif menyeluruh terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Keputusan ini mendorong sentimen risiko di pasar global yang sebelumnya waspada terhadap dampak tarif terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Untuk saat ini, investor mendapat jeda dari ketidakpastian ekonomi yang selama ini mereka benci,” ujar Matt Simpson, analis di City Index, Brisbane. Namun, analis memperingatkan kelegaan ini kemungkinan hanya sementara karena pemerintah AS telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

    Di sisi pasokan, pasar mencermati kemungkinan sanksi baru AS terhadap minyak Rusia. Meski demikian, menurut analis Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, ekspor minyak Rusia sejauh ini masih relatif kebal terhadap sanksi, sehingga dampak sanksi baru diperkirakan tidak akan signifikan.

    Risiko pasokan juga meningkat setelah Chevron menghentikan produksi minyak dan berbagai aktivitas lainnya di Venezuela. Penghentian ini terjadi seusai lisensi utama perusahaan dicabut oleh pemerintahan Trump. Venezuela pun membatalkan pengiriman minyak ke Chevron karena ketidakpastian pembayaran yang dipengaruhi oleh sanksi AS. Sebelum penghentian, Chevron mengekspor sekitar 290.000 barel per hari, atau lebih dari sepertiga total ekspor Venezuela.

    Sementara itu, investor juga menantikan laporan mingguan dari American Petroleum Institute (API) dan Energy Information Administration (EIA) yang akan dirilis Kamis waktu AS.