Xcloud.id

Negara: Vanuatu

  • Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani executive order terkait pengenaan tarif yang berlaku bagi negara-negara mitra dagang utamanya.

    Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Lalu, memberlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

    Sedangkan bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tarif yang diterapkan masih sama sesuai hasil negosiasi, yaitu di kisaran 19-20%. Untuk Indonesia masih tetap dikenakan 19% dari sebelumnya 32%.

    Pemerintah menganggap, besaran tarif bea masuk yang telah diumumkan Trump pada Kamis malam lalu itu sudah cukup untuk memberikan daya saing ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke AS dibanding negara mitra dagang AS lainnya.

    “Indonesia kan seperti kita ketahui sudah selesai dan berlaku tanggal 7 dan seluruh negara ASEAN hampir selesai dan negara-negara yang di ASEAN 19%, kecuali Singapura tarifnya yang paling rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Menurut pemerintah, besaran tarif itu akan membuat kinerja ekspor Indonesia terjaga baik ke AS karena tak mengalami perbedaan dengan negara-negara kompetitor seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, maupun Pakistan.

    “Karena beberapa negara ASEAN kan 19%, dan paling rendah negara yang memang dengan AS relatif baik. Selama ini juga sama, punya competitiveness terhadap Thailand maupun Malaysia dan sektornya agak mirip tapi ada perbedaan juga, yang penting india agak tinggi sedikit,” ungkap Airlangga.

    Menurut Airlangga, meski tarif perdagangan resiprokal atau bea masuk yang dikenakan Trump ke Indonesia 19%, namun untuk sejumlah komoditas telah resmi ditetapkan menjadi lebih rendah hingga 0%, terutama komoditas-komditas strategis yang tidak dimiliki AS.

    “Bahkan untuk copper konsentrat dan copper catode di nol kan jadi itu yang sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis antara lain copper dan itu US sudah umumkan juga,” papar Airlangga.

    ‘Jadi itu yang Indonesia sebut industrial comodities jadi secondary process sesudah ore, jadi sudah sejalan dengan apa yang kemarin diumumkan juga oleh secretary commerce dari white house,” tegasnya.

    Berikut ini daftar negara yang tarifnya telah diumumkan Trump dan berlaku 7 Agustus 2025:

    Suriah

    Laos

    Myanmar

    Swiss

    Irak

    Serbia

    Aljazair

    Bosnia dan Herzegovina

    Libya

    Afrika Selatan

    Brunei

    India

    Kazakhstan

    Moldova

    Tunisia

    Bangladesh

    Sri Lanka

    Taiwan

    Vietnam

    Indonesia

    Kamboja

    Malaysia

    Pakistan

    Filipina

    Thailand

    Nikaragua

    Afghanistan

    Angola

    Bolivia

    Botswana

    Kamerun

    Chad

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Republik Demokratik Kongo

    Ekuador

    Equatorial Guinea

    Fiji

    Ghana

    Guyana

    Islandia

    Israel

    Jepang

    Yordania

    Lesotho

    Liechtenstein

    Madagaskar

    Malawi

    Mauritius

    Mozambik

    Namibia

    Nauru

    Selandia Baru

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Papua Nugini

    Korea Selatan

    Trinidad dan Tobago

    Turki

    Uganda

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

    Zimbabwe

    Brasil

    Kepulauan Falkland

    Inggris

    Uni Eropa

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Gagal Atasi Perubahan Iklim Berisiko Langgar Hukum

    Negara Gagal Atasi Perubahan Iklim Berisiko Langgar Hukum

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara dalam 24 jam terakhir.

    Berita dari Belanda akan menjadi pembuka edisi Kamis, 24 Juli 2025.

    Kini setiap negara wajib atasi perubahan iklim

    Pengadilan tertinggi dunia, atau International Court of Justice (ICJ), sudah menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi perubahan iklim, dan jika gagal melakukannya maka bisa dianggap melanggar hukum.

    Keputusan ini menjadi titik balik bagi perundingan soal iklim, yang kini lebih berpihak pada negara-negara kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    ICJ menyatakan perubahan iklim merupakan “ancaman mendesak dan eksistensial” bagi umat manusia dan negara-negara memiliki “kewajiban untuk bekerja sama” dalam mengatasinya.

    Kini terbuka jalan bagi negara-negara yang paling terdampak perubahan iklim untuk mengajukan gugatan hukum terhadap negara-negara pencemar utama, termasuk Vanuatu yang mungkin mengajukan gugatan hukum terhadap negara-negara pencemar besar, termasuk Australia.

    “Menurut nasihat yang dikeluarkan ICJ hari ini, Australia melakukan tindakan melawan hukum internasional karena mensponsori, mensubsidi, produksi bahan bakar fosil, dan emisi yang berlebihan,” ujar Ralph Regenvanu, utusan khusus Vanuatu untuk perubahan iklim, kepada ABC.

    Kematian akibat kelaparan di Gaza melonjak

    Musab al Dibes usianya masih 14 tahun, tetapi terlihat seperti anak kecil dan bukan remaja, karena berat badannya turun dari 40 kilogram menjadi 10 kilogram.

    Musab adalah salah satu dari banyak anak-anak, dan beberapa orang dewasa, yang terbaring di bangsal Rumah Sakit Al-Shifa Kota Gaza, dengan tubuh yang kurus kering karena kekurangan makanan.

    “Kesehatannya memburuk akibat kekurangan gizi karena Jalur Gaza menderita kelaparan parah dan kekurangan segalanya, obat-obatan, bahkan suplemen nutrisi,” kata ibunya, Shahenaj al Dibes.

    Kelompok-kelompok penyalur bantuan mengatakan ratusan truk penuh yang hendak membawa makanan kini berada di luar perbatasan Gaza, dilarang masuk oleh pasukan Israel.

    Seorang guru tewas setelah menyelamatkan murid-muridnya

    Awal pekan lalu, Maherin Chowdhury, seorang guru bahasa Inggris berusia 46 tahun, bolak-balik ke ruang kelas yang terbakar untuk menyelamatkan murid-muridnya, saat sebuah pesawat F-7 BGI milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh ke sekolah.

    Saudara lelakinya menceritakan, Chowdury tak menghiraukan api yang melalap bajunya yang menyebabkan ia meninggal dunia setelah menderita luka bakar yang hampir total.

    Ia meninggalkan seorang suami dan dua putra remaja.

    “Ketika suaminya meneleponnya, memohon agar ia meninggalkan tempat kejadian dan memikirkan anak-anaknya, ia menolak, dengan mengatakan, ‘Mereka juga anak-anak saya. Mereka terbakar. Bagaimana saya bisa meninggalkan mereka?’” kata suaminya.

    Setidaknya 29 orang, sebagian besar anak-anak, tewas dalam insiden itu, sementara pihak militer mengatakan pesawat tersebut mengalami kerusakan mesin.

    Penyuntik ketamin Matthew Perry mengaku bersalah

    Salvador Plasencia, satu dari lima orang yang didakwa terkait kematian aktor serial Friends pada Oktober 2023, didakwa dengan empat tuduhan distribusi ketamin secara ilegal dengan ancaman 40 tahun hukuman penjara.

    Salvador mengaku menyuntikkan ketamin kepada Matthew di rumah sang aktor dan di tempat parkir Santa Monica beberapa minggu sebelum kematiannya, dan menurutnya tindakan tersebut bukan untuk tujuan medis yang legal.

    Salvador yang mengoperasikan klinik perawatan darurat, memperoleh ketamin dari dokter lain, Mark Chavez dari San Diego.

    Menurut dokumen pengadilan, Salvador mengirim pesan singkat kepada Mark dengan menulis: “Saya penasaran berapa banyak uang yang akan dibayar oleh orang bodoh ini.”

  • Negara Wajib Lindungi Iklim atau Dianggap Langgar Hukum

    Negara Wajib Lindungi Iklim atau Dianggap Langgar Hukum

    Den Haag –

    Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia. Kegagalan negara dalam melindungi planet ini dari dampak perubahan iklim dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

    ICJ menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak asasi warga dari dampak perubahan iklim, demi generasi sekarang dan mendatang. Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, menyebut emisi gas rumah kaca sebagai ancaman eksistensial yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak lintas batas.

    Ia menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan target iklim nasional yang ambisius.

    Vishal Prasad dari Pacific Islands Students Fighting Climate Change menyambut putusan ini sebagai “jalur hidup” bagi negara-negara kecil yang paling terdampak, dan menilai keputusan ICJ sebagai langkah penting menuju akuntabilitas global.

    Mary Robinson, mantan Komisaris Tinggi HAM PBB dan anggota The Elders, menyebut putusan ICJ sebagai “alat baru yang ampuh” untuk melindungi umat manusia dari dampak perubahan iklim.

    “Ini adalah hadiah dari Pasifik dan para pemuda dunia untuk komunitas global. Sebuah titik balik hukum yang dapat mempercepat langkah menuju masa depan yang lebih adil dan aman,” kata Mary Robinson.

    Kasus terbesar dalam sejarah ICJ

    Kasus ini bermula dari inisiatif mahasiswa Kepulauan Pasifik yang mendorong pemerintah mereka untuk meminta klarifikasi hukum terkait tanggung jawab negara atas krisis iklim. Vanuatu kemudian mengajukan permintaan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menilai kewajiban negara dalam melindungi iklim dan hak generasi kini dan mendatang dari dampak emisi gas rumah kaca.

    Pada Desember lalu, ICJ mendengarkan kesaksian dari hampir 100 negara dan 12 organisasi internasional. Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, menyampaikan bahwa naiknya permukaan laut akibat emisi tak terkendali telah mengikis garis pantai dan mengancam wilayah vital negaranya.

    Negara-negara kepulauan di Karibia kini menghadapi dampak nyata dari krisis iklim, termasuk erosi pantai dan badai yang semakin dahsyat.

    Dalam sidang Desember lalu, negara-negara penghasil emisi tinggi seperti Amerika Serikat (AS) berpendapat bahwa perjanjian iklim yang ada, terutama Perjanjian Paris 2015, sudah menetapkan kewajiban hukum untuk mengatasi perubahan iklim.

    Namun, Presiden Donald Trump kemudian menarik AS dari perjanjian tersebut, yang sebelumnya menyatukan 195 negara untuk menurunkan emisi dan membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

    Meski penting, para ahli menilai Perjanjian Paris bukan satu-satunya dasar hukum. Joie Chowdhury dari Pusat Hukum Lingkungan Internasional menyatakan bahwa kompleksitas krisis iklim membuka ruang bagi berbagai instrumen hukum lain.

    “Perjanjian iklim tetap vital, tapi bukan satu-satunya jalan,” katanya kepada DW.

    Akhir dari era janji palsu?

    Dalam membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, Vanuatu juga meminta kejelasan hukum atas konsekuensi bagi negara-negara yang gagal menurunkan emisi.

    Sejumlah pakar menilai bahwa negara-negara dengan kontribusi emisi historis terbesar, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Uni Eropa yang memikul tanggung jawab utama atas krisis iklim.

    “Emisi masa lalu penting,” kata Joie Chowdhury dari Pusat Hukum Lingkungan Internasional kepada DW. Ia menambahkan bahwa kerusakan telah terjadi, dan harus diakui serta diperbaiki.

    Negara-negara miskin telah lama menuntut negara kaya untuk bertanggung jawab atas kerusakan akibat cuaca ekstrem yang dipicu oleh emisi pemanasan global. Meski kontribusi mereka terhadap krisis iklim sangat kecil, negara-negara ini justru menanggung dampak terburuk.

    ICJ memperingatkan bahwa kerugian akan terus meningkat seiring naiknya suhu global, dan negara-negara yang gagal memenuhi kewajiban iklimnya bisa menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang terdampak.

    Meski dana kompensasi untuk mengatasi kerugian dan kerusakan telah diluncurkan dalam negosiasi iklim PBB dua tahun lalu di Dubai, komitmen yang masuk baru sekitar $700 juta (setara Rp11,4 triliun), masih jauh dari ratusan miliar dolar yang diperkirakan dibutuhkan pada 2030.

    ICJ membuka jalan bagi gugatan iklim global

    Pendapat penasihat ICJ menjadi salah satu dari tiga pendapat hukum penting yang dirilis dalam beberapa bulan terakhir, yang menegaskan kewajiban negara dalam menghadapi krisis iklim. Awal Juli, Pengadilan HAM Antar-Amerika juga menyatakan bahwa negara wajib menjamin lingkungan sehat dan iklim stabil sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

    Meski tidak mengikat secara hukum, pendapat penasihat ini memiliki bobot hukum dan moral yang kuat, serta berpotensi mempengaruhi litigasi iklim global. Saat ini, lebih dari 3.000 kasus iklim telah diajukan di hampir 60 negara. Joana Setzer dari London School of Economics menyebut pendapat ICJ sebagai “titik balik” yang dapat memperkuat posisi pengadilan dan advokat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah.

    Joie Chowdhury menambahkan bahwa pendapat ini bisa berdampak besar pada negosiasi iklim COP30 di Brasil, karena beberapa isu kini telah memiliki definisi hukum yang jelas.

    Lucia Schulten berkontribusi pada pelaporan dari Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Prihardani Purba

    (nvc/nvc)

  • Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, sejumlah negara akan mengalami kontraksi atau kemerosotan ekonomi pada 2025. Hal ini terungkap dalam laporan rutin Bank Dunia, Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, perekonomian sejumlah negara akan mengalami pelemahan serius pada tahun ini sebagai imbas terus melambatnya pertumbuhan ekonomi global tiga dekade terakhir.

    Ekonomi global yang terus melemah laju pertumbuhannya itu akibat kompleksitas tekanan perekonomian, mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level utang yang tinggi.

    Pertumbuhan di negara berkembang telah menurun selama tiga dekade dari 6% per periode 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 4% pada 2020-an. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan perdagangan global yang menurun dari rata-rata 5% pada 2000-an menjadi sekitar 4,5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 3% pada 2020-an.

    “Di luar Asia, dunia berkembang sedang berubah menjadi zona tanpa pembangunan,” kata Indermit Gill, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Adapun daftar negara yang ekonominya berpotensi minus pada 2025 ini terletak di empat kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Timur tengah dan Afrika Utara, serta Sub-Saharan Afrika.

    Asia Timur dan Pasifik

    Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya mulai terkontraksi pada 2025 ialah Myanmar mencapai minus 2,5% dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masih mampu tumbuh 2%. Ekonomi Myanmar menurut Bank Dunia akan pulih pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di level 3%.

    Tekanan ekonomi terhadap Myanmar ini kata Bank Dunia dipicu oleh konflik bersenjata yang terus terjadi, hingga bencana alam seperti gempa magnitude 7,7 pada Maret 2025.

    “Konflik bersenjata yang terus-menerus dapat semakin menekan aktivitas ekonomi di Myanmar, termasuk menyebabkan inflasi melonjak, sentimen bisnis melemah, dan perpindahan penduduk,” ungkap Bank Dunia.

    Lalu, negara yang ekonominya akan anjlok di kawasan ini kata Bank Dunia adalah Vanuatu dengan kontraksi mencapai minus 1,8% dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar tumbuh 1,5%. Ekonomi Vanuatu mulai membaik ke level 2,3% pada 2026, lebih baik dari perkiraan pada Januari yang hanya tumbuh 2,1%.

    Tekanan ekonomi yang dialami Vanuatu menurut Bank Dunia juga dipicu oleh rentannya negara ini terhadap bencana alam.

    “Kerentanan terhadap bencana alam juga menimbulkan risiko negatif, seperti yang ditegaskan oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di Myanmar dan Thailand pada akhir Maret, serta Vanuatu akhir tahun lalu.” ucap Bank Dunia.

    Amerika Latin dan Karibia

    Foto: Seorang pria duduk di belakang truk saat penduduk lingkungan Delmas 30 meninggalkan rumah mereka karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti, 25 Februari 2025. (REUTERS/Jean Feguens Regala)

    Di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya akan terkontraksi atau anjlok pada 2025 ialah Haiti menjadi minus 2,2% dari sebelumnya pada proyeksi Januari 2025 masih mampu tumbuh 0,5%. Sedangkan pada 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Haiti akan tumbuh 2% atau naik dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar 1,5%.

    “Prospek ekonomi Haiti masih rapuh dan penuh ketidakpastian di tengah ketidakstabilan politik dan tantangan keamanan yang terus berlanjut, dengan ekonominya diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2% pada 2025,” kata Bank Dunia.

    Timur Tengah dan Afrika Utara

    Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Bank Dunia mencatat, negara yang ekonomi terkontraksi pada 2025 yakni Iran, Tepi Barat dan Gaza, serta Yaman.

    Iran ekonominya Bank Dunia perkirakan minus 0,5% dan akan pulih ke level 0,3% pada 2026. “Prospeknya lebih lemah dibandingkan bulan Januari, sebagian mencerminkan berkurangnya permintaan minyak dari Tiongkok, kekurangan energi, dan meningkatnya ketidakpastian yang membatasi aktivitas non-minyak.,” ucap Bank Dunia.

    Untuk Tepi Barat dan Gaza, kontraksinya mencapai 1,6% pada 2025 akibat kerusakan peperangan dengan Israel, dan berpotensi naik pesat pada 2026 menjadi tumbuh 4% pada 2026.

    “Di Tepi Barat dan Gaza, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 4% pada tahun 2026 dan 16% pada 2027 setelah kontraksi sebesar 1,6% pada 2025, dengan asumsi rekonstruksi dimulai pada 2026,” kata Bank Dunia.

    Sedangkan untuk Yaman, kontraksi ekonominya mencapai minus 1,5%, dan pulih sedikit pada 2026 menjadi 0,5%. “Mengingat situasi keamanan, PDB di Republik Yaman diperkirakan akan kembali mengalami kontraksi tahun ini,” ucap Bank Dunia.

    Sub-sahara Afrika

    Di kawasan Sub sahara Afrika, Bank Dunia hanya memperkirakan satu kawasan yang ekonominya akan minus pada 2025, yakni Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan minus 3,1%. Tapi, pada 2026, Bank Dunia perkirakan ekonominya akan membaik menjadi 0,6% meski kembali kontraksi pada 2027 menjadi minus 1,1%.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025 dan di level 4,8% pada 2026. Ramalan pertumbuhan terbaru ini memangkas proyeksi sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 yang sebesar 5,1% untuk 2025 dan 2026.

    Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mampu kembali ke level 5% pada 2027. Meski, masih jauh lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5,3%.

    Bank Dunia juga menyatakan gejolak ketegangan dagang yang dipicu oleh perang tarif tinggi maupun ketidakpastian kebijakan pemerintah dunia saat ini telah menyebabkan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi di hampir 70% negara di seluruh kawasan dan kelompok pendapatan.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ngeri! Bank Dunia Ramal Sejumlah Negara Ambruk di 2025, Ini Datanya

    Ngeri! Bank Dunia Ramal Sejumlah Negara Ambruk di 2025, Ini Datanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara akan mulai mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang minus pada 2025, menurut prospek terbaru Bank Dunia (World Bank) dalam laporan terbarunya dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, melemahnya ekonomi sejumlah negara karena efek terus melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam tiga dekade terakhir. Akibat kompleksitas tekanan ekonomi global, mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level utang yang tinggi.

    Pertumbuhan di negara berkembang telah menurun selama tiga dekade dari 6% per periode 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 4% pada 2020-an. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan perdagangan global yang menurun dari rata-rata 5% pada 2000-an menjadi sekitar 4,5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 3% pada 2020-an.

    “Di luar Asia, dunia berkembang sedang berubah menjadi zona tanpa pembangunan,” kata Indermit Gill, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Daftar negara yang ekonominya berpotensi minus pada 2025 ini terletak di empat kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Timur tengah dan Afrika Utara, serta Sub-Saharan Afrika.

    Asia Timur dan Pasifik

    Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya mulai terkontraksi pada 2025 ialah Myanmar mencapai minus 2,5% dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masih mampu tumbuh 2%. Ekonomi Myanmar menurut Bank Dunia akan pulih pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di level 3%.

    Tekanan ekonomi terhadap Myanmar ini kata Bank Dunia dipicu oleh konflik bersenjata yang terus terjadi, hingga bencana alam seperti gempa magnitude 7,7 pada Maret 2025.

    “Konflik bersenjata yang terus-menerus dapat semakin menekan aktivitas ekonomi di Myanmar, termasuk menyebabkan inflasi melonjak, sentimen bisnis melemah, dan perpindahan penduduk,” ungkap Bank Dunia.

    Lalu, negara yang ekonominya akan anjlok di kawasan ini kata Bank Dunia adalah Vanuatu dengan kontraksi mencapai minus 1,8% dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar tumbuh 1,5%. Ekonomi Vanuatu mulai membaik ke level 2,3% pada 2026, lebih baik dari perkiraan pada Januari yang hanya tumbuh 2,1%.

    Tekanan ekonomi yang dialami Vanuatu menurut Bank Dunia juga dipicu oleh rentannya negara ini terhadap bencana alam.

    “Kerentanan terhadap bencana alam juga menimbulkan risiko negatif, seperti yang ditegaskan oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di Myanmar dan Thailand pada akhir Maret, serta Vanuatu akhir tahun lalu.” ucap Bank Dunia.

    Amerika Latin dan Karibia

    Di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya akan terkontraksi atau anjlok pada 2025 ialah Haiti menjadi minus 2,2% dari sebelumnya pada proyeksi Januari 2025 masih mampu tumbuh 0,5%. Sedangkan pada 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Haiti akan tumbuh 2% atau naik dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar 1,5%.

    “Prospek ekonomi Haiti masih rapuh dan penuh ketidakpastian di tengah ketidakstabilan politik dan tantangan keamanan yang terus berlanjut, dengan ekonominya diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2% pada 2025,” kata Bank Dunia.

    Timur Tengah dan Afrika Utara

    Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Bank Dunia mencatat, negara yang ekonomi terkontraksi pada 2025 yakni Iran, Tepi Barat dan Gaza, serta Yaman.

    Iran ekonominya Bank Dunia perkirakan minus 0,5% dan akan pulih ke level 0,3% pada 2026. “Prospeknya lebih lemah dibandingkan bulan Januari, sebagian mencerminkan berkurangnya permintaan minyak dari Tiongkok, kekurangan energi, dan meningkatnya ketidakpastian yang membatasi aktivitas non-minyak.,” ucap Bank Dunia.

    Untuk Tepi Barat dan Gaza, kontraksinya mencapai 1,6% pada 2025 akibat kerusakan peperangan dengan Israel, dan berpotensi naik pesat pada 2026 menjadi tumbuh 4% pada 2026.

    “Di Tepi Barat dan Gaza, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 4% pada tahun 2026 dan 16% pada 2027 setelah kontraksi sebesar 1,6% pada 2025, dengan asumsi rekonstruksi dimulai pada 2026,” kata Bank Dunia.

    Sedangkan untuk Yaman, kontraksi ekonominya mencapai minus 1,5%, dan pulih sedikit pada 2026 menjadi 0,5%. “Mengingat situasi keamanan, PDB di Republik Yaman diperkirakan akan kembali mengalami kontraksi tahun ini,” ucap Bank Dunia.

    Sub-sahara Afrika

    Di kawasan Sub saharan Afrika, Bank Dunia hanya memperkirakan satu kawasan yang ekonominya akan minus pada 2025, yakni Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan minus 3,1%. Tapi, pada 2026, Bank Dunia perkirakan ekonominya akan membaik menjadi 0,6% meski kembali kontraksi pada 2027 menjadi minus 1,1%.

    (arj/mij)

  • China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar (Menlu) Negeri China, Wang Yi, menghadiri upacara penandatanganan konvensi tentang Pendirian Organisasi Internasional untuk Mediasi (IOMed) di Hong Kong, Jumat (30/5/2025).

    IOMed menjadi organisasi antar-pemerintah pertama di dunia yang secara khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui mediasi. Adapun inisiatif ini diusulkan oleh China bersama dengan total 18 negara lainnya sejak 2022.

    Diterima Liputan6.com, tercatat ada perwakilan dari 32 negara yang ikut serta menandatangani konvensi tersebut. Negara-negara ini otomatis menjadi anggota pendiri IOMed.

    Rinciannya, 14 negara di Afrika seperti Aljazair, Benin, Kamerun, Republik Kongo, Djibouti, Guinea Khatulistiwa, Etiopia, Gabon, Guinea-Bissau, Kenya, Mauritania, Sudan, Uganda, dan Zimbabwe.

    Lalu, enam negara di Asia yang terdiri dari China, Kamboja, Indonesia, Laos, Pakistan, dan Timor-Leste. Ada pula lima negara dari Amerika Latin & Karibia, yakni Kuba, Dominika, Jamaika, Nikaragua, dan Venezuela.

    Kemudian dua negara di Eropa yaitu Belarus dan Serbia. Serta lima negara di Oseania/Pasifik, yakni Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

    Tak hanya itu, perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 50 negara lainnya dan hampir 20 organisasi internasional juga turut hadir dalam acara tersebut.

    “IOMed merupakan langkah inovatif dalam supremasi hukum internasional dan memiliki makna penting dalam sejarah hubungan antarnegara,” kata Menlu China Wang Yi dalam sambutannya.

     

  • Fiji Terletak Dimana? Negara yang Sering Kritik Indonesia Soal Kekerasan di Papua

    Fiji Terletak Dimana? Negara yang Sering Kritik Indonesia Soal Kekerasan di Papua

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah pemberitaan mengenai uluran tangan persahabatan Indonesia berupa hibah dana signifikan kepada Republik Fiji, pertanyaan mengenai letak geografis negara kepulauan ini menjadi relevan untuk dipahami.

    Fiji, sebuah negara yang terletak di jantung Melanesia, wilayah bagian barat daya Samudra Pasifik, memiliki posisi strategis dan kekayaan budaya yang unik.

    Namun, relasi antara Indonesia dan Fiji tidak selalu berjalan mulus, terutama terkait dengan isu sensitif mengenai dugaan kekerasan dan hak asasi manusia di Papua.

    Fiji, secara geografis, merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 300 pulau, di mana sekitar 100 di antaranya berpenghuni.

    Dua pulau terbesarnya, Viti Levu dan Vanua Levu, menjadi pusat populasi dan aktivitas ekonomi utama. Viti Levu, yang merupakan pulau terbesar, menjadi lokasi ibu kota Suva dan pusat komersial Nadi, yang terkenal dengan bandara internasionalnya.

    Secara astronomis, Fiji terletak di antara garis lintang 15° hingga 22° selatan dan garis bujur 177° barat hingga 175° timur. Posisi ini menempatkan Fiji di wilayah tropis, dengan iklim hangat dan lembap sepanjang tahun.

    Keindahan alam Fiji yang memukau, dengan pantai berpasir putih, laguna biru jernih, dan hutan hujan yang lebat, menjadikannya destinasi pariwisata yang populer di kawasan Pasifik Selatan.

    Fiji berbatasan laut dengan beberapa negara kepulauan lainnya di Pasifik, termasuk Vanuatu di barat, Tonga di timur, dan Tuvalu di utara. Kedekatan geografis ini membentuk identitas regional Melanesia yang kuat, dengan kesamaan budaya, etnis, dan sejarah di antara negara-negara tersebut.

    Relasi Indonesia dan Fiji

    Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Fiji telah terjalin cukup lama, ditandai dengan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, dan pertukaran budaya.

    Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Fiji, Sitiveni Rabuka, dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis, 24 April 2025, menyampaikan apresiasi atas hibah dana senilai 6 juta dolar AS (sekitar Rp101,2 miliar) dari pemerintah Indonesia.

    PM Rabuka bahkan menyebut Indonesia sebagai mitra setia dan sahabat diplomatik bagi Fiji sejak tahun 1974.

    Presiden Prabowo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4).

    Namun, di balik jalinan persahabatan ini, terdapat dinamika yang kompleks, terutama terkait dengan isu Papua.

    Fiji, bersama dengan beberapa negara Pasifik lainnya, seringkali mengungkapkan keprihatinan dan bahkan kritik terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi di Papua.

    Suara-suara ini umumnya disuarakan dalam forum-forum regional dan internasional, seperti Pacific Islands Forum (PIF).

    Kritik dari negara-negara Pasifik terhadap isu Papua seringkali didasarkan pada rasa solidaritas terhadap sesama etnis Melanesia di Papua.

    Fiji, dengan lokasinya yang strategis di jantung Melanesia, memiliki peran penting dalam dinamika regional Pasifik.

    Hubungannya dengan Indonesia, yang terjalin melalui kerjasama ekonomi dan diplomatik, juga diwarnai oleh perbedaan pandangan terkait isu Papua.

    Memahami geografi, sejarah, dan perspektif masing-masing negara menjadi langkah awal yang penting dalam membangun jembatan komunikasi dan mencari solusi yang konstruktif.

    Hibah dari Indonesia kepada Fiji menjadi simbol harapan untuk memperkuat persahabatan dan membuka ruang dialog yang lebih baik di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pembangunan RS Vertikal Jayapura Capai 90 Persen, Bakal Diresmikan Juni 2025 Regional 19 April 2025

    Pembangunan RS Vertikal Jayapura Capai 90 Persen, Bakal Diresmikan Juni 2025 Regional 19 April 2025

    Pembangunan RS Vertikal Jayapura Capai 90 Persen, Bakal Diresmikan Juni 2025
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi Papua memastikan, pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Vertikal
    Jayapura
    telah mencapai 90 persen.
    Peresmian rumah sakit Vertikal Jayapura dijadwalkan pada Juni 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
    Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong bersama Pj Sekda Papua Yohanes Walilo dan sejumlah kepala SKPD meninjau langsung lokasi rumah sakit di Abepura, Kota Jayapura.
    “Pembangunan sudah hampir rampung. Saat ini tinggal penyelesaian akhir dan akan selesai 100 persen pada Juni,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
    Ramses menyebut, kunjungan tersebut tidak hanya untuk memeriksa bangunan utama, tetapi juga memastikan akses jalan menuju rumah sakit dalam kondisi baik.
    Ramses menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah membangun rumah sakit ini.
    “RSU Jayapura memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai rumah sakit umum dan rumah sakit pendidikan,” jelasnya.
    RSU Vertikal
    Jayapura akan menjadi tempat layanan kesehatan dan juga sarana belajar bagi mahasiswa kedokteran Universitas Cenderawasih.
    Rumah sakit tersebut dirancang sebagai rumah sakit tipe B dan diproyeksikan menjadi rujukan regional, tidak hanya untuk Papua, tetapi juga negara-negara Pasifik.
    “Prinsipnya melayani masyarakat Papua, terutama yang tinggal di Kota Jayapura dan sekitarnya,” ujar Ramses.
    Ramses menegaskan, pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung agar pelayanan rumah sakit dapat berjalan maksimal saat dioperasikan penuh nanti.
    “Rumah sakit itu, dibangun dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 900 miliar dari APBN,” ujar Arry.
    Karena itu, selain bangunan yang megah, fasilitas rumah sakit itu juga diisi dengan peralatan medis yang cukup modern dan lengkap.
    Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr.Arry Pongtiku mengatakan, RSU Vertikal Jayapura ini dibangun dengan anggaran mencapai lebih dari 900 miliar rupiah dari APBN.
    Karena itu, selain bangunan yang megah, fasilitas Rumah Sakit itu juga diisi dengan peralatan medis yang cukup modern dan lengkap.
    “Karena ini rumah sakit tipe B, maka ini menjadi rumah sakit rujukan untuk masyarakat yang ada di tanah Papua,” ungkapnya, Rabu (16/4/2025).
    Bukan hanya itu, kata Arry dicita-citakan akan menjadi rumah sakit rujukan untuk negara-negara di Pasifik Vanuatu, PNG, Viji, dan negara lainya di pasifik,
    “Jadi mimpinya pemerintah itu cukup besar. RS Vertikal jadi rujukan bagi negara-negara Pasifik,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik (resiprokal) yang ia gaungkan. Pada Rabu waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan.

    Namun ada satu negara yang tak ditunda. Ya, China malah dikenakan tarif makin tinggi hingga 125%.

     

    Lalu apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat?

    Berikut update CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (10/4/2025).

    1.China Kena Tarif Tambahan hingga 125%

    Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi, akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS, Rabu malam.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan Tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada China menjadi 125%, yang berlaku segera,” tulisnya di akun media sosial (medsos) Truth Social.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tambahnya.

    “Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter… atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari.”

    2.75 Negara Resmi Dapat Penundaan Tarif Balasan Trump

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Meski menurut Trump ada 75 negara, berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain: 

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    China 125% (dikecualikan)
    Pantai Gading (Ivory Coast) 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

    3.China Beri Tarif 84% ke Barang AS

    Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen.

    Beijing telah berjanji untuk “berjuang sampai akhir” melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan.

    Angka tarif 84% ini, terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS, yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi.

    Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan “menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing”.

    “Bukan berarti China tidak mengerti apa arti tarif yang sangat tinggi bagi ekspornya dan ekonomi secara umum. Keuntungan industri berorientasi ekspor akan terpukul dan penurunan investasi manufaktur serta sentimen konsumen yang diakibatkannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” demikian laporan tersebut.

    “Tetapi China juga tahu bahwa tunduk pada intimidasi tarif AS tidak akan menguntungkannya, mengingat bukan rahasia lagi bahwa AS sekarang berniat menyingkirkan China dari pasar konsumennya dan membentuk kembali rantai pasokan global untuk melayani kepentingan sempitnya sendiri,” ujarnya.

    4.Wall Street Cetak Rekor

    Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Rabu (9/4/2025) setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang.

    Melansir The Wall Street Journal, Indeks Nasdaq melesat 12%, ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu, S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008.

    Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 

    5.Minyak Dunia Melonjak

    Harga minyak dunia melanjutkan reli kenaikan tajamnya pada perdagangan Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di Negeri Paman Sam.

    Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi US$64,96 per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di US$65,48. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di US$61,95 per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di US$62,35.

    Namun secara mingguan, reli yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh US$74,49 dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran US$58-64 pada awal pekan ini.

    Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi.

    6.Pasar Asia Menguat

    Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global.

    Indeks Kospi di Korea Selatan (Korsel) naik 5,5% sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%. Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6% sedangkan ASX 200 Australia naik 4% sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat.

    7.Trump “Kuasai” Pasar Modal

    Sebenarnya Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.

    Pertama, ia menyebut slogannya “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan “Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!” Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!”.

    Setelahnya, ia juga mengatakan “BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!”. Lalu ia mengatakan “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” alias “INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI”.

    Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda “DTJ”. Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.

    Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.

    David Wagner, manajer portofolio di Aptus Capital Advisors LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli.

    “Apakah itu melanggar aturan? Saya tidak tahu, bukan berarti Trump mematuhi serangkaian aturan apa pun,” kata Wagner, seraya menambahkan bahwa hal itu mengubah aturan keterlibatan di pasar.

    “Jelas sekarang Anda akan melihat Trump untuk mendapatkan tanda apa pun,” tegasnya memberi sinyal ke investor untuk mulai mendengarkan Trump.

    “Hal serupa pada masa jabatan pertamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lupakan. Dia melakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya lagi.

    “Aturan telah berubah terkait pasar dan presiden yang secara langsung ikut campur.”

    8. Korsel Nego Tarif ke Trump

    Penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu.

    “Selama 90 hari ke depan, kita harus membuat kemajuan dalam semua negosiasi untuk terbebas dari beban tarif, dan kita harus berupaya lebih keras lagi,” kata Han dalam rapat Kabinet pada hari Kamis waktu setempat.

    “Sebagai negara seperti Korea Selatan, yang sangat bergantung pada perdagangan untuk pertumbuhan dan pembangunannya, saya mendesak semua menteri untuk melakukan upaya khusus dan menunjukkan tekad,” kata Han.

    9.Jepang Segera Tinjau Lebih Lanjut Penundaan Tarif Trump

    Kepala sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan.

    “Pertama-tama kami ingin memeriksa dengan saksama rincian tentang apa yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” kata Hayashi, seperti dikutip NBC News.

    “Kami telah menjelaskan kekhawatiran kami di berbagai tingkatan dan telah mendesak agar langkah-langkah ini dipertimbangkan kembali, dan oleh karena itu kami menanggapi pengumuman terbaru oleh pemerintah AS ini secara positif,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan.

    “Kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali tarif timbal balik dan pungutannya terhadap produk baja dan aluminium, serta mobil dan suku cadang mobil.”

    10.Apple Sewa 5 Pesawat Borong Produk India-China karena Tarif Trump

    Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan lima pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan China menuju AS untuk menghindari tarif Trump.

    Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan China. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS, yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya.

    Lima pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam tiga hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut.

    “Pabrik-pabrik di India dan China serta lokasi lainnya telah mengirimkan produk ke AS untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi,” kata seorang sumber dikutip dari Times of India, Kamis.

    Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan.

    Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global.

    “Setiap kenaikan harga mengimbangi dampak tidak bisa terbatas hanya pada pasar AS, namun harus dilakukan untuk seluruh kawasan global termasuk India,” kata sumber itu.

    Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi China akan naik 30% untuk ritel.

    11.Orang Dekat Prabowo

    Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya, di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington.

    Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya, @RayDalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai.

    “Ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk menangani masalah kita (AS) dengan utang dan ketidakseimbangan (neraca perdagangan)…,” ujarnya, dilihat CNBC Indonesia.

    “Dan keputusan Presiden Trump untuk mundur dari cara yang lebih buruk (penundaan tarif) dan bernegosiasi tentang cara menangani ketidakseimbangan ini adalah cara yang jauh lebih baik,” ujarnya.

    “Saya berharap dan mengharapkan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan China,” katanya lagi.

    “Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

    Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB (yuan) terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar China sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka.

    “Dengan satu atau lain cara, harus ada perubahan besar pada utang/perintah moneter untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan utang, perdagangan, dan modal,” ujarnya.

    “Langkah pemerintahan Trump berikutnya adalah menangani defisit dengan baik dengan memangkas defisit menjadi 3% dari PDB,” jelasnya lagi.

    Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio. Sehingga mereka tidak menghadapi risiko yang tidak dapat ditoleransi.

    “Saya dapat menjamin bahwa kasus terburuk lain dari pergerakan pasar yang membuat mereka takut akan terjadi pada akhirnya,” tambahnya.

    “Meskipun saya tidak dapat menjelaskan cara menyusun portofolio di sini, saya dapat mengarahkan mereka yang tertarik,” ujarnya.

    (sef/sef)