Xcloud.id

Negara: Vanuatu

  • Chen Zhi, Taipan Misterius Dituduh Dalangi Penipuan Kripto di Kamboja

    Chen Zhi, Taipan Misterius Dituduh Dalangi Penipuan Kripto di Kamboja

    Jakarta –

    Pria berusia 37 tahun, Chen Zhi, dituduh sebagai “dalang di balik kerajaan penipuan siber dan perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia”.

    Berjanggut tipis dan berwajah baby face, ia tampak jauh lebih muda dari usianya. Dia memang menjadi sangat kaya, dengan sangat cepat.

    Pekan lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwanya atas tuduhan menjalankan jaringan penipuan di Kamboja, yang mencuri miliaran mata uang kripto dari para korban di seluruh dunia.

    Departemen Keuangan AS menyita bitcoin senilai US$14 miliar (atau setara Rp232 triliun) yang disebut terkait dengannya. Depkeu AS menyebut ini adalah penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada.

    Perusahaan miliknya, Cambodian Prince Group, menggambarkan Chen di situs sebagai “seorang pengusaha yang dihormati dan filantropis terkenal”.

    Visi dan kepemimpinan Chen telah mengubah Prince Group menjadi grup bisnis terkemuka di Kamboja yang mematuhi standar internasional.

    BBC telah menghubungi Prince Group untuk memberikan tanggapan.

    Kaya mendadak

    Dibesarkan di Provinsi Fujian di China tenggara, ia memulai kariernya dengan sebuah perusahaan gim internet kecil yang tidak terlalu sukses.

    Chen lalu pindah ke Kamboja pada akhir 2010 atau 2011. Dia mulai bekerja di sektor real estate yang saat itu sedang booming.

    Kedatangannya bertepatan dengan dimulainya ledakan properti spekulatif di Kamboja.

    Ledakan itu dipicu oleh tersedianya lahan-lahan luas yang dirampas oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan memiliki koneksi politik, serta membanjirnya investasi dari China.

    Sebagian besar investasi mengalir deras pada akhir Inisiatif Sabuk dan Jalan yang digagas Xi Jinping untuk mengekspor proyek infrastruktur bikinan China.

    Sebagian lagi berasal dari investor perorangan China yang mencari alternatif lebih terjangkau untuk pasar properti China yang sedang terpuruk.

    Imbasnya, jumlah pelancong China yang berkunjung ke Kamboja meningkat pesat.

    Cakrawala ibu kota Phnom Penh pun berubah drastis. Lanskap kota yang dulunya berkarakter rendah dengan rumah-rumah kolonial Prancis berwarna mustard, kini menjadi “hutan tinggi” khas Asia yang terdiri dari menara-menara kaca dan baja.

    Transformasi di Kota Sihanoukville, dari sebuah resor tepi laut kecil yang dulunya tenang, bahkan lebih ekstrem.

    Bukan hanya pelancong dan spekulan properti China yang datang ke sana, tetapi juga para penjudi ilegal China.

    Kasino-kasino baru bermunculan, di samping hotel-hotel mewah dan blok-blok apartemen yang mencolok. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan.

    Sihanoukville telah berubah berkat investasi dari China. (Getty Images)

    Meskipun demikian, perjalanan Chen Zhi sungguh mengejutkan.

    Pada 2014, ia menjadi warga negara Kamboja, melepaskan kewarganegaraan China-nya.

    Hal ini memungkinkannya membeli tanah atas namanya sendiri, namun membutuhkan investasi minimum atau sumbangan kepada pemerintah sebesar US$250.000 (atau setara Rp4 miliar).

    Tidak pernah jelas dari mana asal uang Chen Zhi.

    Ketika mengajukan rekening bank di Isle of Man pada 2019, dia mencantumkan seorang paman yang tidak disebutkan namanya, yang katanya telah memberinya US$2 juta untuk memulai perusahaan properti pertamanya pada 2011. Tapi tidak ada bukti yang pernah diberikan Chen.

    Chen Zhi mendirikan Prince Group pada 2015, yang berfokus pada pengembangan properti, saat usianya baru 27 tahun.

    Ia memperoleh lisensi perbankan komersial pada 2018 untuk mendirikan Prince Bank. Pada tahun yang sama, dia juga mendapatkan paspor Siprus, dengan imbalan investasi minimum di sana sebesar US$2,5 juta, yang memberinya akses mudah ke Uni Eropa.

    Ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Vanuatu.

    Chen Zhi juga mendirikan maskapai penerbangan ketiga Kamboja, dan pada 2020 mendapatkan sertifikat untuk mengoperasikan maskapai penerbangan keempat.

    Di Phnom Penh, terdapat mal-mal mewah yang dibangun oleh divisi properti Prince Group, termasuk hotel-hotel bintang lima di Sihanoukville, dan skema ambisius untuk membangun “kota ramah lingkungan” senilai US$16 miliar yang disebut sebagai “Teluk Cahaya”.

    Pada 2020, Chen Zhi dianugerahi gelar tertinggi yang diberikan oleh raja Kamboja, yakni “Neak Oknha”, yang mengharuskan sumbangan setidaknya US$500.000 (atau setara Rp8 miliar).

    Ia pun diangkat menjadi penasihat resmi Menteri Dalam Negeri Sar Kheng sejak 2017.

    Tak hanya itu, dia digaet sebagai mitra bisnis putra sang menteri, Sar Sokha, dan penasihat resmi bagi tokoh paling berkuasa di Kamboja Hun Sen, dan kemudian putranya Hun Manet, setelah dia menggantikan ayahnya sebagai perdana menteri pada 2023.

    Chen Zhi dipuji oleh media lokal sebagai seorang filantropis, yang telah mendanai beasiswa bagi pelajar berpenghasilan rendah dan menyumbang secara substansial untuk membantu Kamboja mengatasi pandemi Covid-19.

    Cabang Bank Prince di Phnom Penh. (AFP via Getty Images)

    Namun, dia tetap menjadi sosok misterius, jauh dari sorotan, dan jarang membuat pernyataan publik.

    “Semua orang yang saya ajak bicara, yang pernah bekerja langsung dengannya, berada di ruangan yang sama dengannya, semuanya menggambarkannya sebagai sosok yang sangat sopan, sangat tenang, dan sangat terukur,” ujar Jack Adamovic Davies, seorang jurnalis yang melakukan investigasi selama tiga tahun terhadap Chen Zhi, yang dipublikasikan oleh Radio Free Asia tahun lalu.

    “Saya pikir menjadi orang yang tidak flamboyan dan mudah dikritik seperti di tabloid adalah tindakan yang cerdas. Bahkan mereka yang tidak lagi ingin dikaitkan dengannya pun masih terkesan dengan karismanya yang tenang.”

    Tapi dari mana semua kekayaan dan kekuasaan itu berasal?

    Sejumlah kejahatan transnasional

    Pada 2019, gelembung properti pecah di Sihanoukville.

    Bisnis perjudian daring telah menarik sindikat kriminal China, yang kemudian memulai perang perebutan wilayah yang sengit satu sama lain.

    Para turis pun ketakutan.

    Di bawah tekanan China, Perdana Menteri Hun Sen saat itu melarang perjudian daring pada Agustus tahun itu.

    Sekitar 450.000 warga China meninggalkan kota tersebut karena bisnis utamanya kolaps. Banyak blok hunian milik Prince Group dibiarkan kosong.

    Namun Chen Zhi terus memperluas bisnisnya dan berbelanja dengan bebas.

    Menurut otoritas Inggris, pada 2019 dia membeli sebuah rumah mewah senilai Pound 12 juta (atau setara Rp266 miliar) di London utara dan sebuah blok perkantoran senilai Pound 95 juta (atau setara Rp2,1 triliun) di distrik keuangan kota itu.

    Amerika Serikat mengatakan dia dan rekan-rekannya membeli properti di New York, jet pribadi dan superyacht, serta sebuah lukisan Picasso.

    Dan, AS-Inggris menuding kekayaan Chen Zhi berasal dari bisnis paling menguntungkan di Asia saat ini: penipuan daring, beserta perdagangan manusia dan pencucian uang yang menyertainya.

    Inggris dan AS telah menjatuhkan sanksi kepada 128 perusahaan yang terkait dengan Chen Zhi serta Prince Group, serta kepada 17 individu dari tujuh negara berbeda yang mereka tuduh membantu menjalankan kerajaan penipuannya.

    Aset yang terkait dengan Chen Zhi di AS dan Inggris juga telah dibekukan.

    Pengumuman sanksi tersebut menggambarkan jaringan rumit perusahaan cangkang dan dompet mata uang kripto yang digunakannya untuk memindahkan uang guna menyembunyikan asal-usulnya.

    Disebutkan: “Organisasi Kejahatan Transnasional Prince Group mendapatkan keuntungan dari serangkaian kejahatan transnasional termasuk pemerasan seksual, sejenis penipuan yang melibatkan pemerasan terkait materi seksual eksplisit, seringkali dari anak di bawah umur, kemudian pencucian uang, berbagai penipuan dan pemerasan.”

    “Lalu korupsi, perjudian daring ilegal, dan perdagangan manusia skala industri, penyiksaan, dan pemerasan terhadap pekerja yang diperbudak untuk mendukung operasi di setidaknya 10 kompleks penipuan di Kamboja”.

    Kerajaan penipuan

    China juga diam-diam menyelidiki Prince Group setidaknya sejak 2020. Ada sejumlah kasus pengadilan yang menuduh perusahaan tersebut menjalankan skema penipuan daring.

    Biro Keamanan Publik Kota Beijing telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki “Prince Group, sindikat perjudian daring transnasional besar yang berbasis di Kamboja”.

    Dugaan AS dan Inggris, jantung kerajaan bisnis penipuan itu ada di Golden Fortune Science and Technology Park, sebuah kompleks yang dibangun oleh Prince Group di Chrey Thom, dekat perbatasan Vietnam.

    AFP via Getty ImagesPrince International Plaza di Phnom Penh.

    Sebelumnya, Prince Group membantah terlibat dalam penipuan, dan mengatakan tidak lagi memiliki hubungan dengan Golden Fortune.

    Tapi investigasi AS dan Inggris berpendapat masih ada hubungan bisnis yang jelas di antara mereka.

    Jurnalis Adamovic Davies mewawancarai sejumlah orang yang tinggal dan bekerja di dekat Golden Fortune untuk investigasinya terhadap Chen Zhi.

    Mereka menggambarkan adanya pemukulan brutal kepada orang-orang yang sebagian besar berasal dari China, Vietnam, dan Malaysia yang mencoba kabur dari kompleks tersebut, tempat mereka dipaksa untuk melakukan penipuan daring.

    “Saya pikir skala operasinya yang sangat besarlah yang benar-benar membuat Chen Zhi menonjol,” katanya.

    Dia menambahkan sungguh mengejutkan bahwa Prince Group mampu membangun “jejak global” tanpa menimbulkan kekhawatiran mengingat tuntutan pidana serius yang kini dihadapinya.

    “Apa yang meresahkan banyak orang adalah kenyataan bahwa Chen Zhi seharusnya tidak pernah memperoleh semua asset ini, di Singapura, London, atau AS. Pengacara, akuntan, agen real estate, bankir, semua seharusnya melihat kelompok ini dan berkata, sebentar ini tidak masuk akal. Tapi mereka tidak melakukan itu.”

    Kini, setelah semua publisitas yang dihasilkan oleh sanksi AS dan Inggris, para pelaku bisnis bergegas memisahkan diri dari Prince Group.

    Bank Sentral Kamboja terpaksa mengeluarkan pernyataan kepada para deposan yang gelisah, meyakinkan mereka bahwa pihaknya akan menarik dana dari Prince Bank. Otoritas Korea Selatan juga telah membekukan US$64 juta simpanan Prince Group yang ditaruh di bank-bank Korea.

    Pemerintah Singapura dan Thailand menjanjikan investigasi terhadap anak perusahaan Prince dari 18 individu yang menjadi target AS dan Inggris, tiga di antaranya adalah warga negara Singapura.

    Pemerintah Kamboja belum banyak berkomentar, selain mendesak otoritas AS dan Inggris untuk memastikan mereka memiliki bukti yang cukup atas tuduhan tersebut.

    Namun, akan sulit bagi elit penguasa Kamboja untuk menjauhkan diri dari Chen Zhi, setelah begitu dekat dengannya begitu lama.

    Kamboja sudah menghadapi tekanan yang semakin besar atas toleransinya terhadap bisnis penipuan, yang beberapa perkiraan mungkin mencakup sekitar setengah dari keseluruhan perekonomian.

    Lalu, bagaimana dengan Chen Zhi?

    Tidak ada kabar atau penampakannya sejak sanksi diumumkan minggu lalu. Taipan misterius itu, yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berkuasa di Kamboja, tampaknya telah lenyap.

    (ita/ita)

  • RI Pamer Peta Jalan Hilirisasi Mineral di IMARC Australia 2025

    RI Pamer Peta Jalan Hilirisasi Mineral di IMARC Australia 2025

    Jakarta –

    Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong hilirisasi mineral di ajang International Mining and Resources Conference & Expo (IMARC) 2025 di Sydney, Australia. Kehadiran Holding Industri Pertambangan MIND ID di forum pertambangan terbesar di Australia itu menjadi bukti nyata peran Indonesia dalam rantai pasok global berbasis nilai tambah.

    IMARC sendiri merupakan konferensi dan pameran pertambangan terbesar di Australia yang mempertemukan pelaku industri global, mulai dari perusahaan tambang, penyedia teknologi, investor, regulator, hingga pemerintah. Acara ini menjadi wadah bagi seluruh rantai nilai industri pertambangan, dari eksplorasi, pengembangan, produksi, hingga penutupan tambang dan rehabilitasi dengan tema besar ‘Australia’s largest mining event connecting global mining leaders with technology, finance and the future’.

    Mengusung tema ‘Journey of Indonesian Minerals’, MIND ID menampilkan peta jalan hilirisasi yang memperlihatkan bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok industri global.

    Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono menilai kehadiran MIND ID di IMARC 2025 dapat memperkuat citra Indonesia sebagai pusat mineral strategis dunia.

    “Dengan adanya MIND ID, kita mampu memainkan peran sentral-tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai mitra industri dan teknologi dalam mendukung transisi energi global,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Ia menjelaskan Indonesia memiliki sekitar 25% cadangan nikel dunia serta sumber daya bauksit, timah, dan logam tanah jarang (Rare Earth Elements/REE) yang sangat potensial.

    Booth MIND ID di IMARC 2025 turut menampilkan berbagai produk hilirisasi mineral dan batu bara dari seluruh anggota holding. Inovasi yang dihadirkan menunjukkan bahwa sumber daya alam Indonesia kini tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang berdaya saing global.

    Salah satu fokus utama yang menarik perhatian adalah potensi Unsur Tanah Jarang (REE), komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik, semikonduktor, teknologi pertahanan, dan sistem energi terbarukan. Potensi REE yang berasal dari mineral sampingan seperti monasit dan zirkon pada tambang timah serta bauksit menjadikan Indonesia pemain strategis dalam rantai pasok global.

    Siswo menambahkan langkah MIND ID sejalan dengan visi Indonesia membangun industri hijau dan berkelanjutan.

    “MIND ID menunjukkan performa solid dari upaya hilirisasi nasional. Partisipasinya di IMARC bukan hanya memperkuat jejaring global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset, investasi, dan pengembangan teknologi bersama mitra Australia,” sambungnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan representasi MIND ID mencerminkan wajah diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global sekaligus menjadi momentum penting untuk menjajaki peluang kemitraan di sektor mineral strategis.

    “Diplomasi mineral adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan MIND ID di garis depan, kita ingin dunia melihat Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam inovasi dan keberlanjutan industri tambang,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Terlibat dalam IMARC 2025, MIND ID Dorong Diplomasi Mineral untuk RI

    Terlibat dalam IMARC 2025, MIND ID Dorong Diplomasi Mineral untuk RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keterlibatan Indonesia dalam International Mining and Resources Conference & Expo (IMARC) 2025 di Sydney, Australia dapat dimanfaatkan sebagai titik temu penting bagi investor, peneliti, dan pelaku industri untuk menjajaki peluang kemitraan di sektor mineral strategis.

    Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono, mengatakan kehadiran Indonesia menjadi ruang diplomasi ekonomi di tingkat global. Pasalnya, helatan ini merupakan konferensi dan pameran terbesar di Australia yang mengumpulkan pelaku industri pertambangan global, mulai dari perusahaan tambang, penyedia teknologi & jasa, investor, regulator hingga pemerintahan.

    IMARC 2025 menempati posisi sebagai “Australia’s largest mining event connecting global mining leaders with technology, finance and the future.” Acara ini menyatukan seluruh rantai nilai industri pertambangan dari eksplorasi, pengembangan, produksi, hingga penutupan tambang dan rehabilitasi.

    “Diplomasi mineral adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan MIND ID di garis depan, kita ingin dunia melihat Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam inovasi dan keberlanjutan industri tambang,” ujar Siswo dikutip Minggu, (26/10/2025).

    Dalam ajang IMARC 2025, Indonesia diwakilkan oleh Holding Industri Pertambangan MIND ID. Dengan mengusung tema “Journey of Indonesian Minerals”, MIND ID menampilkan peta jalan hilirisasi yang memperlihatkan bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok industri global.

    Siswo, mengatakan keterlibatan MIND ID dalam IMARC 2025 dapat memperkuat citra Indonesia sebagai pusat mineral strategis dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 25% cadangan nikel dunia, serta sumber daya bauksit, timah, dan logam tanah jarang yang sangat potensial.

    “Dengan adanya MIND ID, kita mampu memainkan peran sentral-tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai mitra industri dan teknologi dalam mendukung transisi energi global,” ujar Siswo di sela kunjungannya ke booth MIND ID.

    Booth MIND ID di IMARC 2025 menghadirkan beragam produk hilirisasi mineral dan batu bara yang berasal dari seluruh anggota holding MIND ID. Berbagai inovasi dan produk turunan yang dipamerkan menunjukkan bagaimana sumber daya alam Indonesia kini tak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang berdaya saing global.

    Salah satu fokus utama yang menarik perhatian adalah potensi Unsur Tanah Jarang (Rare Earth Elements/REE) Indonesia komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik, semikonduktor, teknologi pertahanan, dan sistem energi terbarukan.

    Potensi REE yang berasal dari mineral sampingan seperti monasit dan zirkon pada tambang timah dan bauksit menjadikan Indonesia sebagai pemain strategis dalam rantai pasok global. Siswo menambahkan bahwa langkah MIND ID sejalan dengan visi Indonesia dalam membangun industri hijau dan berkelanjutan.

    “MIND ID menunjukkan performa solid dari upaya hilirisasi nasional. Partisipasinya di IMARC bukan hanya memperkuat jejaring global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset, investasi, dan pengembangan teknologi bersama mitra Australia,” ujarnya.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Senjata Tak Akan Menyembuhkan Luka Papua Nasional 17 Oktober 2025

    Senjata Tak Akan Menyembuhkan Luka Papua Nasional 17 Oktober 2025

    Senjata Tak Akan Menyembuhkan Luka Papua
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    LEBIH
    dari enam dekade sudah berlalu sejak Papua Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun hingga kini, hati dan pikiran masyarakat Papua tetap terasa masih jauh dari Jakarta.
    Ketegangan yang terus berulang antara aparat keamanan dan warga sipil, laporan kekerasan di daerah-daerah pegunungan, serta munculnya berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan yang semakin aktif di panggung internasional, menunjukkan bahwa persoalan Papua bukanlah semata masalah keamanan.
    Lihat saja peristiwa bentrok antara aparat kepolisian dengan elemen pemuda pada

    aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (15/10/2025).
    Ratusan mahasiswa Papua tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) menggelar aksi demonstrasi menolak investasi dan militerisasi di Tanah Papua.
    Aksi tersebut berakhir ricuh, dua mobil polisi dan satu mobil PDAM Jayapura dibakar massa hingga 3 orang luka terkena lemparan batu.
    Peristiwa ini memperjelas fakta bahwa masalah Papua multidimensional, tak bisa disederhanakan hanya sebagai masalah keamanan.
    Papua adalah cermin dari kegagalan negara memahami rakyatnya sendiri. Pendekatan militeristik yang terus dipertahankan telah memperdalam jurang ketidakpercayaan, memperkuat sentimen perlawanan, dan secara perlahan membuka jalan bagi legitimasi perjuangan referendum yang kini, menurut rencana para pejuang Papua merdeka, akan diupayakan pada tahun 2027 mendatang.
    Buku “Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood” (2018) karya Bilveer Singh menggambarkan dengan tajam akar persoalan ini.
    Singh, pakar politik dari Universitas Nasional Singapura, menegaskan bahwa Papua tidak dapat dipahami hanya dari kacamata integrasi nasional atau pemberantasan separatisme.
    Di balik perlawanan politik yang sering dicap “gerakan pengacau keamanan”, terdapat sejarah panjang ketidakadilan dan marginalisasi.
    Proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dinilai cacat oleh banyak kalangan di dalam komunitas internasional menjadi luka awal yang tidak pernah sembuh.
    Ketika ketidakadilan struktural seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung, maka gagasan tentang “merdeka” menjadi simbol harapan atas harga diri dan kebebasan masyarakat Papua.
    Singh menilai bahwa pendekatan keamanan Indonesia justru memperkuat narasi separatisme itu, karena negara gagal menunjukkan empati dan pengakuan terhadap identitas Papua sebagai bagian sejajar dari bangsa Indonesia.
    Ironisnya, pendekatan keamanan telah menjadi pola refleks dan repetitif negara dalam menghadapi setiap gejolak di Papua.
    Peningkatan jumlah pasukan, operasi intelijen, serta kontrol ketat terhadap wilayah dan kontrol atas informasi dianggap sebagai satu-satunya cara menjaga “stabilitas nasional”. Padahal, stabilitas yang dibangun di atas rasa takut bukanlah stabilitas sejati.
    Stephen Hill dalam bukunya “Merdeka: Hostages, Freedom and Flying Pigs in West Papua” (2014) menjelaskan bahwa kekerasan yang terus-menerus diulang hanya memperkuat siklus kebencian.
    Bagi Hill, Papua adalah ruang di mana makna “merdeka” selalu dinegosiasikan antara kekuasaan dan kemanusiaan.
    Ketika negara memaksa rakyatnya untuk patuh melalui kekuatan senjata, maka yang hilang bukan hanya rasa aman, melainkan juga rasa memiliki terhadap Indonesia.
    Dalam konteks inilah, pendekatan keamanan justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita “merangkul Papua dalam satu keluarga bangsa.”
    Kini, konsekuensi dari pendekatan yang keliru tersebut mulai tampak nyata. Organisasi-organisasi perjuangan Papua merdeka semakin gencar mencari dukungan di tingkat internasional.
    Di dalam komunitas negara-negara Melanesia, Papua mendapat ruang yang kian luas melalui Melanesian Spearhead Group (MSG) dan jejaring solidaritas Pasifik.
    Dukungan moral dari negara-negara seperti Vanuatu, Solomon Islands, dan bahkan Fiji mulai menunjukkan bahwa isu Papua telah menjadi simbol solidaritas regional bagi bangsa-bangsa Melanesia.
    Indonesia memang berusaha mengimbangi dengan diplomasi ekonomi dan politik. Namun luka identitas yang tak kunjung diakui membuat diplomasi tersebut sering tampak artifisial di mata publik Melanesia.
    Setiap tindakan kekerasan di lapangan menjadi bahan bakar baru bagi kampanye Papua merdeka di dunia internasional, sekaligus mengikis citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia.
    Lebih jauh lagi, dukungan dari negara-negara Barat mulai menunjukkan arah yang mengkhawatirkan.
    Australia, yang selama ini berhati-hati dalam bersikap terhadap isu Papua, kini mulai mengambil posisi strategis.
    Penempatan pasukan Australia di kawasan Papua Nugini yang berdekatan dengan Darwin bukan hanya langkah pertahanan semata, tetapi juga bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi referendum di Papua Barat yang direncanakan pada 2027 itu.
    Di beberapa forum keamanan Pasifik, pejabat Australia bahkan menyinggung pentingnya “stabilitas berbasis hak asasi manusia” di kawasan.
    Kalimat yang tampak diplomatis ini sejatinya mengirim sinyal bahwa Barat ingin memastikan, jika referendum terjadi, Indonesia tidak melakukan intervensi yang dapat mencederai legitimasi proses tersebut.
    Bila langkah ini berlanjut, Indonesia bisa terjebak dalam situasi serupa dengan Timor Timur dua dekade lalu, di mana tekanan internasional dan citra buruk akibat kekerasan negara justru mempercepat lepasnya wilayah itu dari republik.
    Indonesia tentu memiliki alasan untuk mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari negara. Papua adalah wilayah kaya sumber daya, strategis secara geografis, dan merupakan simbol keutuhan nasional.
    Namun, cara mempertahankannya tidak bisa terus-menerus bergantung pada pendekatan kekuatan.
    Seperti diingatkan Bilveer Singh, legitimasi negara di mata rakyatnya tidak dibangun dengan bayonet, tetapi dengan rasa keadilan dan keterlibatan sejati yang manusiawi.
    Selama pemerintah Jakarta masih memandang Papua sebagai “daerah rawan”, alih-alih sebagai “daerah yang perlu didengarkan,” maka jarak emosional akan terus melebar.
    Pendekatan keamanan memang bisa menekan gejolak sesaat, tetapi tidak pernah menyembuhkan sebab-musababnya.
    Masalahnya, pendekatan pembangunan yang seharusnya menjadi jembatan menuju rekonsiliasi justru sering terkooptasi oleh logika keamanan.
    Program infrastruktur masif seperti Trans Papua, pembangunan bandara, dan perluasan tambang sering dijadikan simbol kemajuan, tanpa memperhatikan ketimpangan yang terjadi di tingkat sosial dan budaya.
    Masyarakat lokal kerap tersisih dari proyek-proyek tersebut, baik secara ekonomi maupun lingkungan.
    Akibatnya, pembangunan yang dimaksudkan untuk “menyatukan” Papua justru dianggap sebagai bentuk eksploitasi baru.
    Hal ini sesuai dengan kritik Singh bahwa kebijakan
    top-down
    dari Jakarta gagal memenangkan hati masyarakat karena tidak berangkat dari kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.
    Sementara itu, organisasi-organisasi Papua merdeka seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus memperluas pengaruhnya di dunia internasional.
    Dengan strategi diplomasi yang rapi dan dukungan diaspora Papua di Eropa serta Pasifik, mereka berhasil menggeser persepsi global terhadap konflik Papua dari isu separatisme menjadi isu hak menentukan nasib sendiri.
    Kampanye mereka di forum PBB, gereja-gereja global, hingga parlemen-parlemen negara Barat semakin mengisolasi Indonesia secara moral.
    Dalam konteks ini, setiap tindakan represif di lapangan menjadi “amunisi politik” yang memperkuat narasi bahwa Papua berada di bawah penjajahan modern.
    Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan menghadapi situasi diplomatik yang jauh lebih rumit menjelang tahun 2027.
    Rencana referendum yang kini mulai dibicarakan di lingkaran aktivis Papua merdeka, dengan dukungan moral dari komunitas Melanesia dan sikap waspada Australia, plus dukungan jaringan gereja, bisa menjadi momentum politik yang akan sulit dihadang.
    Dunia yang kini semakin sensitif terhadap isu hak asasi manusia dan dekolonisasi akan mudah bersimpati pada perjuangan Papua, terutama bila Indonesia gagal memperlihatkan perubahan nyata dalam pendekatan di lapangan.
    Dalam skenario terburuk, tekanan internasional bisa memaksa Indonesia membuka ruang dialog yang diarahkan pada penentuan nasib sendiri, seperti yang pernah terjadi di Timor Timur pada 1999.
    Namun, peluang tersebut tentu tidak harus menjadi kenyataan jika Indonesia berani mengubah pendekatannya sekarang.
    Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang bertahan lama bukan karena ketakutan, tetapi karena kepercayaan.
    Papua membutuhkan pengakuan, bukan pengawasan. Rakyat Papua ingin didengar, bukan diawasi.
    Karena itu, pemerintah harus menata ulang paradigma keamanannya dengan menempatkan hak asasi manusia dan rekonsiliasi sebagai fondasi utama kebijakan.
    Perlu ada mekanisme keadilan transisional yang mengakui kekerasan masa lalu, membuka ruang dialog sejajar antara Jakarta dan perwakilan masyarakat Papua, serta memastikan pembangunan dijalankan dengan menghormati hak-hak adat dan budaya.
    Indonesia memang memiliki kesempatan untuk membalikkan arah sejarah, tetapi waktu semakin sempit. Setiap tindakan represif yang terjadi hari ini adalah satu langkah menuju hilangnya kepercayaan di esok harinya.
    Papua tidak bisa terus didekati dengan bahasa perintah, tapi harus dirangkul dengan bahasa kemanusiaan.
    Seperti yang disampaikan Stephen Hill, kemerdekaan sejati tidak selalu berarti pemisahan dari negara, tetapi kebebasan untuk diakui dan dihormati sebagai manusia yang setara.
    Bila Indonesia gagal memahami pesan sederhana tersebut, maka upaya mempertahankan Papua justru akan menjadi proses yang perlahan-lahan menyiapkan jalan bagi kemerdekaan.
    Pendek kata, persoalan Papua bukan hanya ujian bagi Papua dan masyarakatnya, tetapi juga ujian moral bagi Indonesia.
    Apakah negara ini benar-benar siap menjadi rumah bagi seluruh bangsanya, termasuk mereka yang berbeda warna kulit, budaya, dan sejarah?
    Ataukah Indonesia akan terus memaksa persatuan melalui ketakutan dan senjata, sampai akhirnya kehilangan yang paling berharga terjadi, kepercayaan rakyatnya sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Oktober 2025 Hari Apa? Ini Daftar Peringatan Penting Nasional dan Internasional – Page 3

    5 Oktober 2025 Hari Apa? Ini Daftar Peringatan Penting Nasional dan Internasional – Page 3

    Tanggal 5 Oktober 2025 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia karena diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Institusi pertahanan negara ini akan merayakan delapan dekade pengabdiannya dengan tema ‘TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju’. Perayaan ini menjadi simbol kekuatan dan dedikasi TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Meskipun jatuh pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2025 yang merupakan hari Senin tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional atau cuti bersama. Keputusan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025. Hal ini memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal setelah perayaan HUT TNI.

    Secara internasional, 5 Oktober 2025 juga dirayakan sebagai Hari Guru Sedunia (World Teachers’ Day), sebuah hari untuk menghargai peran vital para guru di seluruh dunia. Selain itu, tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Meningitis Sedunia (World Meningitis Day), yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan penyakit tersebut. Beberapa negara seperti Portugal dan Vanuatu juga memiliki perayaan nasional pada tanggal ini, yakni Hari Republik dan Hari Konstitusi.

    Dalam penanggalan Jawa, 5 Oktober 2025 bertepatan dengan Minggu Kliwon, tanggal 13 Bakda Mulud 1959 Dal. Weton Minggu Kliwon memiliki neptu 13 dan berada dalam siklus Wuku Tolu. Informasi ini memberikan dimensi budaya lokal pada peringatan tanggal penting tersebut.

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • 5 Fakta Gerhana Matahari Sebagian 21 September

    5 Fakta Gerhana Matahari Sebagian 21 September

    Jakarta –

    Gerhana kedua di bulan September 2025 akan menghiasi langit pada tanggal 21. Kali ini, gerhana yang terjadi adalah gerhana Matahari sebagian.

    Meskipun bukan gerhana Matahari total, fenomena ini tetap menarik bagi para pengamat langit dan masyarakat umum. Setidaknya ada lima fakta menarik tentang gerhana Matahari Sebagian 21 September.

    1. Waktu terjadinya gerhana

    Gerhana akan dimulai pada pukul 17.29 Universal Time Coordinated (UTC), dan akan mencapai titik puncak pada pukul 19.41 UTC. Selang kira-kira 2 jam kemudian, yakni pada 21.53 UTC, gerhana Matahari berakhir.

    UTC berjarak 7 jam lebih lambat ketimbang Waktu Indonesia Barat (WIB). Berdasar acuan itu, jadwalnya menjadi:

    Awal: 00.29 WIB tanggal 22 September 2025Puncak: 02.41 WIB tanggal 22 September 2025Akhir: 04.53 WIB tanggal 22 September 2025.2. Tidak terlihat dari Indonesia

    Indonesia tidak termasuk dalam jalur pengamatan langsung gerhana kali ini. Bayangan Bulan yang menutupi Matahari tidak melewati Asia Tenggara, sehingga fenomena ini tidak dapat dilihat secara langsung dari wilayah Indonesia.

    3. Wilayah dengan pengamatan terbaik

    Dikutip dari situs NASA, negara-negara di Belahan Bumi Selatan, termasuk Australia, Selandia Baru, sebagian Antartika, dan wilayah samudra di sekitarnya, akan menyaksikan fenomena ini dengan jelas.

    Daftar negara dan wilayah yang berkesempatan melihat gerhana Matahari parsial September 2025 adalah Selandia Baru, Australia (bagian timur), Fiji, Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Samoa, Kepulauan Cook, Polinesia Prancis, Kiribati, New Caledonia, Wallis dan Futuna, Tokelau, Niue, Norfolk Island, American Samoa, dan Antartika.

    4. Berbeda dari gerhana Matahari total dan cincin

    Gerhana Matahari sebagian berbeda dengan gerhana Matahari total dan cincin. Gerhana Matahari sebagian terjadi Ketika Bulan menutupi hanya sebagian permukaan Matahari.

    Berbeda dengan gerhana Matahari total, Bulan menutupi seluruh permukaan Matahari hingga langit menjadi gelap. Namun saat gerhana Matahari sebagian terjadi, Matahari akan tampak seperti kue bulat yang ujungnya digigit atau berbentuk sabit.

    5. Opsi nonton live streaming

    Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan secara online, beberapa observatorium internasional dan lembaga riset akan menyiarkan momen ini melalui tayangan live streaming.

    Salah satunya, kalian bisa memantaunya lewat YouTube channel Time and Date di bawah ini. Channel ini bahkan sudah menyiapkan live streaming fenomena astronomi yang akan terjadi hingga Agustus 2026, sehingga kalian bisa menekan tombol ‘Notify Me’ agar tidak ketinggalan.

    (rns/afr)

  • Gempa M 6,4 di Laut Vanuatu, Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

    Gempa M 6,4 di Laut Vanuatu, Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

    Jakarta –

    Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 terjadi di lepas pantai tenggara Vanuatu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak memicu potensi tsunami di Indonesia.

    Adapun gempa ini terjadi pada pagi pukul 04:47:48 WIB. Letaknya ada di laut tenggara Vanuatu.

    “Episenter terletak pada koordinat 20.981° LS; 173.758° BT atau tepatnya di laut sekitar 699 km Tenggara Vanuatu, pada kedalaman sekitar 10 km,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Dia menjelaskan bahwa gempa ini termasuk jenis gempa dangkal. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar aktif di D’Entrecasteaux Zone (DEZ). Gempa ini memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip).

    Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini dipastikan tidak memicu potensi tsunami ke wilayah Indonesia. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang.

    “Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” ujarnya.

    (rdp/imk)

  • Ilmuwan Ungkap Buaya ‘Berselancar’ untuk Bermigrasi Ribuan Kilometer

    Ilmuwan Ungkap Buaya ‘Berselancar’ untuk Bermigrasi Ribuan Kilometer

    Jakarta –

    Buaya mengembangkan metode brilian untuk mengatasi kemampuan berenang mereka yang buruk. Mereka belajar cara berselancar untuk bisa bermigrasi hingga ribuan kilometer.

    Buaya air asin adalah reptil hidup terbesar di dunia. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 1.000 kg dan panjang hampir 6 meter. Crocodylus porosus sebagian besar ditemukan di pesisir Australia utara, Indonesia, dan kepulauan Nugini.

    Mereka menyebar ke Filipina, Palau, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan bahkan sebagian China Selatan. Jarak menuju wilayah-wilayah tersebut sangat jauh untuk ditempuh melalui laut bagi hewan yang bukan perenang andal.

    Setelah lebih dari setahun mempelajari 27 buaya dewasa menggunakan teknologi underwater receiver dan mengumpulkan 1,2 juta titik data, beberapa penemuan menarik terungkap tentang perilaku jelajah mereka.

    Sebuah studi yang pertama kali dilakukan pada 2010, yang diterbitkan dalam Journal of Animal Ecology,dan tersimpan dalam basis data British Ecological Society,menemukan bahwa rahasia perjalanan laut mereka berpusat pada arus pasang surut.

    Buaya Menunggangi Arus Pasang Surut

    Untuk memahami bagaimana hewan yang relatif tidak banyak bergerak ini dapat menempuh jarak yang begitu jauh, underwater receiver mulai mengungkapkan beberapa perilaku yang memberikan pencerahan. Buaya tahu cara mengikuti dan menunggangi arus pasang surut.

    “Selama perjalanan jarak jauh, buaya akan menghentikan perjalanan mereka setelah air pasang berbalik dan arah arus berlawanan dengan arah pergerakan buaya,” ungkap Dr. Campbell, salah satu penulis studi tersebut, dikutip dari EurkAlert!.

    Seekor hewan yang ditandai memulai perjalanan lautnya dengan waktu yang ditentukan secara khusus berdasarkan arus musiman. Pemancar mengungkapkan bahwa ketika arus melambat selama beberapa hari, buaya bergerak ke pantai dan menunggu. Mereka memulai kembali perjalanannya hanya setelah kecepatan arus meningkat ke arah perjalanan buaya.

    Reptil peselancar laut ini akan menempuh jarak yang sangat jauh dari muara sungai hingga ke laut lepas. Perjalanan bisa mencapai sejauh 49 kilometer.

    “Karena buaya-buaya ini tidak pandai berenang, kecil kemungkinan mereka berenang melintasi hamparan lautan yang luas. Namun, mereka dapat bertahan hidup dalam waktu lama di air asin tanpa makan atau minum, sehingga dengan hanya bepergian ketika arus permukaan mendukung, mereka akan mampu bergerak jarak jauh melalui laut,” kata Dr. Campbell.

    “Hal ini tidak hanya membantu menjelaskan bagaimana buaya muara bergerak di antara pulau-pulau samudra, tetapi juga berkontribusi pada teori bahwa buaya telah melintasi penghalang laut utama selama masa evolusi mereka,” jelasnya.

    Fakta Menarik Buaya

    Buaya pada dasarnya telah ada tanpa perubahan selama jutaan tahun dengan garis keturunan yang berasal dari dinosaurus. Mereka bisa disebut fosil hidup. Reputasinya yang hobi memburu kerbau air besar, melompat ke atas untuk menangkap burung yang sedang terbang, dan bahkan memburu hiu, membuat mereka dikenal sebagai pemburu yang ganas.

    Hidup lebih dari 70 tahun dan berenang ratusan kilometer, mereka secara unik mampu bertahan hidup dalam petualangan mereka di laut. Kelenjar khusus yang terletak di dekat lidah mereka inilah yang memungkinkan buaya mengeluarkan kelebihan garam dan bertahan hidup di lautan, sementara reptil lain tidak bisa.

    Menurut Crocodile Specialist Group (CSG), organisasi konservasi buaya, menyebutkan spesies ini sangat berbahaya dan menyerang manusia 20-30 kali setahun. Sayangnya, manusia termasuk dalam kategori ‘mangsa berukuran besar’. Dengan tubuh mereka yang besar, buaya cukup nyaman melahap berbagai macam mangsa.

    CSG memberikan beberapa tips keselamatan, antara lain jangan pernah berenang, menyelam, atau memasuki air dengan alasan apa pun di area yang diketahui terdapat buaya.

    Status Konservasi

    MarineBio Conservation Society, yang didirikan pada 1998, berharap dapat mengedukasi dunia tentang kehidupan laut, biologi laut, dan konservasi laut.

    Meskipun belum dianggap sebagai spesies yang terancam punah, populasi Crocodylus porosus telah menurun secara signifikan di banyak negara karena tingginya permintaan akan kulit mereka. Sedihnya, ada peternakan yang secara khusus didirikan untuk membesarkan buaya hanya untuk diambil kulitnya.

    (rns/rns)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]