Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.166 pada Minggu (4/5/2025).

    Serangan pesawat nirawak Rusia pada malam hari di Kyiv, merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan membakar mobil-mobil di seluruh kota, menurut laporan militer Ukraina, Minggu. 

    Puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di bangunan-bangunan tempat tinggal di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi di Kyiv.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan petugas medis dipanggil ke distrik Sviatoshynskyi setelah serangan tersebut.

    Kyiv, wilayah sekitarnya, dan separuh timur Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara selama sekitar satu jam, dimulai segera setelah tengah malam pada Minggu waktu setempat.

    Sehari sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), penembakan Rusia menewaskan dua orang di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

    Sementara itu, serangan pesawat nirawak di kota Kherson, Ukraina selatan, menewaskan satu orang lainnya.

    Di wilayah tengah Cherkasy, serangan pesawat nirawak Rusia pada Sabtu malam memicu beberapa kebakaran, menurut laporan gubernur setempat, Ihor Taburets.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur SU-30 Rusia

    Ukraina telah menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut, menurut badan intelijen militer Ukraina (GUR).

    Militer Ukraina mengklaim itu sebagai peristiwa pertama di dunia ketika pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Pernyataan GUR di media sosial pada Sabtu, mengatakan pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh unit intelijen militer yang disebut Grup 13 pada Jumat (2/5/2025), di atas perairan dekat Novorossiisk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian pertahanan Rusia tidak mengomentari klaim Ukraina.

    Namun, tak lama setelah berita tersebut, seorang blogger Rusia yang berwenang yang diyakini dekat dengan kementerian tersebut mengatakan jet itu telah ditembak jatuh.

    “Pilot keluar dan dijemput oleh pelaut sipil,” kata blogger itu, yang menggunakan nama Rybar, di Telegram.

    Sementara itu, Wali Kota Novorossiisk mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu (3/5/2025), setelah otoritas setempat mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina telah merusak terminal gandum dan beberapa bangunan tempat tinggal, melukai lima orang.

    Zelensky Tolak Gencatan Senjata 3 Hari

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menolak gencatan senjata tiga hari yang diperintahkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Zelensky menganggapnya sebagai sandiwara, lalu menegaskan Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh.

    “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” kata presiden Ukraina pada Jumat, dalam sambutan yang dirahasiakan hingga Sabtu, seperti diberitakan The Guardian.

    Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina

    Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata 3 hari pada 8-10 Mei 2025.

    Moskow mengklaim gencatan senjata ditujukan untuk menguji kesiapan Ukraina untuk perdamaian jangka panjang.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan tidak seorang pun dapat menjamin Ukraina akan bertahan hidup hingga 10 Mei jika Ukraina menyerang Moskow selama perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. 

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan bermain-main untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memungkinkan Putin keluar dari isolasi pada tanggal 9 Mei.

    Ia juga memperingatkan para pemimpin negara yang akan menghadiri acara tersebut bahwa Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan mereka karena Rusia dan Ukraina sedang berperang.

    Kremlin telah menolak seruan oleh Ukraina dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

    Menlu Hongaria Kecam Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menepis pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Zelensky sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Peter Szijjarto mengecam Zelensky dengan mengatakan Ukraina seharusnya dapat menempatkan diri dan menghargai posisi Hongaria atas haknya di Uni Eropa.

    “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” katanya.

    “Faktanya tetap, Ukraina ingin bergabung dengan asosiasi yang menjadi anggota kami, dan bukan sebaliknya… Oleh karena itu, Kyiv harus memilih nada yang tepat,” imbuhnya, seperti diberitakan Pravda.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana ambisius untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, tetapi veto Hongaria telah mencegah mereka untuk melanjutkannya.

    Pada 29 April 2025, Ukraina dan Hongaria sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • TikTok Didenda Rp9,8 Triliun Imbas Langgar Privasi di Uni Eropa

    TikTok Didenda Rp9,8 Triliun Imbas Langgar Privasi di Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – TikTok dijatuhi denda sebesar 530 juta euro atau sekitar Rp9,8 triliun oleh regulator perlindungan data utama Uni Eropa menyusul kekhawatiran serius terhadap praktik perlindungan data pengguna.

    Regulator juga memerintahkan TikTok untuk menghentikan transfer data ke China dalam waktu enam bulan jika mekanisme pemrosesannya tidak sesuai dengan hukum privasi Eropa.

    Melansir Reuters, Sabtu (3/5/2025), Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC), yang merupakan otoritas utama pengawas privasi di UE untuk perusahaan global, menyatakan bahwa TikTok tidak mampu menunjukkan bahwa data pengguna UE yang diakses secara jarak jauh oleh staf di China dijaga sesuai standar perlindungan tinggi yang diatur dalam hukum UE.

    DPC menegaskan bahwa TikTok tidak memberikan perlindungan memadai atas potensi akses data oleh otoritas China, sebagaimana diatur dalam undang-undang kontra-spionase dan regulasi lain yang disebut TikTok sendiri menyimpang secara signifikan dari norma perlindungan data di Eropa.

    TikTok menyampaikan bantahan keras terhadap keputusan tersebut, menyatakan bahwa pihaknya telah menggunakan mekanisme hukum UE, termasuk klausul kontrak standar, untuk mengatur akses jarak jauh secara terbatas dan diawasi secara ketat. TikTok juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan ini.

    Perusahaan mengklaim regulator mengabaikan sistem keamanan baru yang diterapkan sejak 2023, termasuk pemantauan independen terhadap akses jarak jauh dan penyimpanan data pengguna UE di pusat data khusus di Eropa dan Amerika Serikat.

    TikTok, yang kini memiliki sekitar 175 juta pengguna di Eropa, menekankan bahwa mereka belum pernah menerima permintaan data pengguna dari otoritas China, dan tidak pernah memberikan data tersebut.

    “Keputusan ini berpotensi menciptakan preseden yang berdampak luas terhadap perusahaan dan industri global yang beroperasi di Eropa,” kata TikTok seperti dikutip Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    DPC juga menemukan bahwa meskipun TikTok selama proses investigasi selama empat tahun menyatakan tidak menyimpan data UE di China, perusahaan mengungkapkan bulan lalu bahwa mereka baru menyadari pada Februari bahwa sebagian kecil data tersimpan di China dan kini telah dihapus.

    “DPC memandang serius perkembangan ini dan tengah mempertimbangkan apakah langkah regulasi lanjutan perlu diambil,” ujar Wakil Komisioner Graham Doyle.

    Ini merupakan sanksi kedua terhadap TikTok dari DPC. Pada 2023, perusahaan dikenai denda 345 juta euro atas pelanggaran perlindungan data pribadi anak-anak di kawasan UE.

    Sebagai otoritas utama GDPR di Eropa, DPC Irlandia memegang peran kunci dalam menindak perusahaan teknologi global seperti Microsoft, LinkedIn, X (dulu Twitter), dan Meta, berkat keberadaan kantor pusat regional mereka di Irlandia.

    Berdasarkan aturan GDPR yang juga mencakup Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia, regulator dapat menjatuhkan denda hingga 4% dari pendapatan global perusahaan pelanggar.

  • Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mulai berlaku pekan depan dalam momentum tahun ketiga pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

    Mengutip Associated Press, Sabtu (3/5/2025) seorang pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa blok tersebut menyetuji paket tindakan ke-16 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia.

    Sanksi terbaru Eropa terhadap Rusia juga mencakup pembatasan terhadap 13 bank dan 3 lembaga keuangan asal negara tersebut.

    Di antara sanksi terbaru adalah pembatasan armada pengangkutan minyak dan gas, serta armada yang diduga membawa gandum curian asal Ukraina.

    Sekitar 70 kapal yang diyakini sebagai bagian dari armada bayangan akan ditambahkan ke lebih dari 50 kapal yang sudah terdaftar.

    Hampir 50 pejabat Rusia menjadi sasaran sanksi, bergabung dengan daftar yang sudah mencakup Presiden Vladimir Putin, beberapa rekannya, dan sejumlah anggota parlemen, sementara puluhan entitas lainnya.

    Selain itu, sanksi tersebut juga akan memberlakukan pembatasan penggunaan 11 pelabuhan dan bandara di Rusia yang dianggap Eropa digunakan untuk membantu Moskow menghindari pembatasan harga minyak dan tindakan lain yang telah diberlakukan oleh blok tersebut.

    Adapun sanksi berupa larangan perdagangan terhadap beberapa produk kimia dan aluminium Rusia.

    Namun, keputusan sanksi baru ke Rusia masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga menteri luar negeri Uni Eropa mengeluarkan persetujuan pada hari Senin besok (5/5/2025), yang memungkinkannya untuk mulai berlaku.

  • Gaya Hidup Sehat Naik Daun, BRI Dukung UMKM Garap Peluang di Industri Gula Aren – Page 3

    Gaya Hidup Sehat Naik Daun, BRI Dukung UMKM Garap Peluang di Industri Gula Aren – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gaya hidup sehat kini semakin banyak diadopsi oleh masyarakat, baik di kota besar maupun pedesaan. Hal ini turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk pangan alami yang lebih ramah bagi tubuh. Salah satu yang mencuri perhatian adalah gula aren, karena dianggap sebagai pemanis alami dengan indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir. 

    PT Tangkal Kawung Indojaya, salah satu UMKM produsen gula aren asal Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten hadir dengan merek dagang Tangkal Kawung. Perusahaan ini menawarkan gula aren dalam dua varian, yaitu bubuk dan cair, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

    “Kami telah memproduksi gula aren sejak 2018 dalam dua bentuk, yakni bubuk dan cair. Saat ini, kami sedang memperkenalkan varian cair yang memiliki cita rasa lebih manis dengan kadar gula lebih rendah dibandingkan versi bubuk,” ujar Director PT Tangkal Kawung Indojaya, Adhe Shafitri ST MT, dalam sesi wawancara pada 9 Januari 2025 di ajang tersebut.

    Adhe menjelaskan bahwa perbedaan utama antara gula aren bubuk dan cair terletak pada rasa dan kadar gula. “Gula aren bubuk memiliki kadar gula yang lebih tinggi, tetapi rasa manisnya lebih ringan. Sementara itu, gula aren cair menawarkan rasa manis yang lebih kuat dengan kadar gula yang lebih rendah,” jelasnya.

    Tangkal Kawung menyediakan beragam pilihan kemasan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Varian bubuk tersedia dalam kemasan 500 gram dan 5 kg, sedangkan varian cair hadir dalam kemasan 250 ml, 750 ml, 1 liter, dan 5 liter. Untuk konsumsi harian, banyak pelanggan memilih kemasan 250 ml yang dibanderol seharga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu. Sementara itu, kemasan besar banyak diminati oleh pelaku bisnis seperti coffee shop, bakery, dan toko cookies.

    Selain menyasar pasar ritel, Tangkal Kawung juga berfokus pada segmen B2B dengan menjalin kerja sama bersama pemilik kedai kopi dan toko roti. “Kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan para pelaku usaha di industri F&B yang juga hadir di BRI UMKM EXPO(RT) 2025,” ujar Adhe.

    Lebih lanjut, Tangkal Kawung juga tengah mempersiapkan langkah ekspansi ke pasar internasional. Saat ini, perusahaan membidik Korea Selatan sebagai target ekspor utama. “Kami melihat peluang di Korea cukup besar, terutama karena regulasi impornya lebih fleksibel dibandingkan Uni Eropa dan Amerika,” tambahnya.

  • Tren Gaya Hidup Sehat Kian Digemari, BRI Berdayakan UMKM Manfaatkan Peluang di Industri Gula Aren  – Halaman all

    Tren Gaya Hidup Sehat Kian Digemari, BRI Berdayakan UMKM Manfaatkan Peluang di Industri Gula Aren  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Saat ini gaya hidup sehat semakin menjadi tren di masyarakat, mendorong permintaan terhadap produk pangan alami yang lebih sehat. Salah satu produk yang tengah diminati adalah gula aren, yang dikenal memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir biasa.

    PT Tangkal Kawung Indojaya, salah satu UMKM produsen gula aren asal Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten hadir dengan merek dagang Tangkal Kawung. Perusahaan ini menawarkan gula aren dalam dua varian, yaitu bubuk dan cair, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

    “Kami telah memproduksi gula aren sejak 2018 dalam dua bentuk, yakni bubuk dan cair. Saat ini, kami sedang memperkenalkan varian cair yang memiliki cita rasa lebih manis dengan kadar gula lebih rendah dibandingkan versi bubuk,” ujar Director PT Tangkal Kawung Indojaya, Adhe Shafitri ST MT, dalam sesi wawancara pada 9 Januari 2025 di ajang tersebut.

    Adhe menjelaskan bahwa perbedaan utama antara gula aren bubuk dan cair terletak pada rasa dan kadar gula.

    “Gula aren bubuk memiliki kadar gula yang lebih tinggi, tetapi rasa manisnya lebih ringan. Sementara itu, gula aren cair menawarkan rasa manis yang lebih kuat dengan kadar gula yang lebih rendah,” jelasnya.

    Tangkal Kawung menyediakan beragam pilihan kemasan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Varian bubuk tersedia dalam kemasan 500 gram dan 5 kg, sedangkan varian cair hadir dalam kemasan 250 ml, 750 ml, 1 liter, dan 5 liter. Untuk konsumsi harian, banyak pelanggan memilih kemasan 250 ml yang dibanderol seharga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu. Sementara itu, kemasan besar banyak diminati oleh pelaku bisnis seperti coffee shop, bakery, dan toko cookies.

    Selain menyasar pasar ritel, Tangkal Kawung juga berfokus pada segmen B2B dengan menjalin kerja sama bersama pemilik kedai kopi dan toko roti. “Kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan para pelaku usaha di industri F&B yang juga hadir di BRI UMKM EXPO(RT) 2025,” ujar Adhe.

    Lebih lanjut, Tangkal Kawung juga tengah mempersiapkan langkah ekspansi ke pasar internasional. Saat ini, perusahaan membidik Korea Selatan sebagai target ekspor utama. “Kami melihat peluang di Korea cukup besar, terutama karena regulasi impornya lebih fleksibel dibandingkan Uni Eropa dan Amerika,” tambahnya.

    Di pasar domestik, Tangkal Kawung telah memiliki pelanggan setia dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Lampung, dan Surabaya. Melalui partisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, perusahaan berharap dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, serta menjalin kemitraan strategis dengan pelaku bisnis lainnya.

    Selain tersedia secara offline di berbagai mitra usaha, produk Tangkal Kawung juga dapat dibeli melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Saat ini, omzet perusahaan berkisar antara Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan, dengan potensi pertumbuhan yang terus meningkat seiring dengan tren gaya hidup sehat di masyarakat.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan BRI dalam mendorong UMKM Indonesia untuk terus bertumbuh dan menjadi pemain global.

    “Kisah sukses dari Tangkal Kawung merupakan bentuk dukungan nyata BRI untuk mendorong pengusaha UMKM go global yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor produk lokal,” ujar Hendy.

    Untuk diketahui, gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menjadi salah satu wujud komitmen BRI dalam mendorong lebih banyak UMKM binaan BRI untuk go international. Acara yang berlangsung pada 30 Januari-2 Februari 2025 lalu di ICE BSD City ini sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, serta mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan realisasi kontrak ekspor mencapai US$90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

  • TikTok Didenda Rp9,9 T, Disebut ‘Ugal-ugalan’ Kelola Data Pengguna

    TikTok Didenda Rp9,9 T, Disebut ‘Ugal-ugalan’ Kelola Data Pengguna

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Perlindungan Data Irlandia (Data Protection Commissioner/DPC) menjatuhkan denda sebesar 530 juta euro atau sekitar Rp9,9 triliun kepada TikTok atas pelanggaran serius terhadap regulasi perlindungan data Uni Eropa (UE).

    Lembaga itu memberi tenggat waktu 6 bulan bagi TikTok untuk menghentikan transfer data pengguna ke China apabila proses pengelolaan datanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi asal China, ByteDance, dinilai gagal memberikan jaminan perlindungan tingkat tinggi terhadap data pribadi pengguna di kawasan Uni Eropa, sebagaimana diamanatkan oleh hukum perlindungan data UE, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR).

    Investigasi DPC mengungkap bahwa data pribadi pengguna Uni Eropa, meski tidak disimpan di server China, dapat diakses secara jarak jauh oleh staf TikTok di negara tersebut. Akses semacam itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi intervensi otoritas China berdasarkan undang-undang kontra spionase dan aturan lainnya yang dinilai bertentangan dengan standar perlindungan data Eropa.

    “Platform video pendek ini tidak mengatasi secara memadai potensi akses oleh otoritas China terhadap data tersebut, terutama berdasarkan hukum-hukum yang secara material menyimpang dari standar UE,” demikian pernyataan resmi dari DPC, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Sebagai respons, TikTok menegaskan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan hasil penyelidikan dan akan mengajukan banding. TikTok menyatakan bahwa pihaknya telah menggunakan mekanisme hukum UE sendiri, termasuk klausul kontraktual standar, untuk mengatur akses jarak jauh secara ketat dan terbatas.

    “Keputusan ini gagal mempertimbangkan sepenuhnya langkah-langkah keamanan data yang kami terapkan sejak 2023, termasuk pemantauan independen atas akses jarak jauh dan penyimpanan data pengguna UE di pusat data khusus di Eropa dan Amerika Serikat,” kata TikTok dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, TikTok menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah menerima permintaan dari otoritas China untuk mengakses data pengguna UE dan tidak pernah memberikan data tersebut kepada pihak mana pun di China.

    “Putusan ini berisiko menciptakan preseden dengan konsekuensi yang luas bagi perusahaan-perusahaan dan industri secara keseluruhan yang beroperasi secara global di Eropa,” tambah mereka.

    Dalam perkembangan lain yang menjadi perhatian serius DPC, TikTok mengungkap pada bulan lalu bahwa pada Februari mereka menemukan sejumlah kecil data pengguna UE yang disimpan di China, meskipun sepanjang 4 tahun penyelidikan mereka mengklaim bahwa tidak ada data yang disimpan di wilayah tersebut. Data itu disebut telah dihapus sejak penemuan tersebut.

    “DPC menanggapi perkembangan ini dengan sangat serius. Kami sedang mempertimbangkan langkah regulasi lanjutan yang mungkin diperlukan,” ujar Wakil Komisioner DPC, Graham Doyle.

    Ini bukan kali pertama TikTok dijatuhi sanksi oleh regulator privasi utama di Eropa tersebut. Pada tahun 2023, DPC mengenakan denda sebesar 345 juta euro kepada TikTok atas pelanggaran perlindungan data terkait penanganan data pribadi anak-anak di UE.

    Komisi Perlindungan Data Irlandia memainkan peran sentral sebagai regulator utama untuk banyak perusahaan teknologi besar dunia di bawah naungan GDPR, mengingat banyak dari mereka berkantor pusat di Irlandia.

    Sejak diberi wewenang sanksi pada 2018, DPC telah menjatuhkan denda kepada sejumlah raksasa teknologi, termasuk Microsoft (termasuk LinkedIn), X (sebelumnya Twitter), dan Meta (perusahaan induk Facebook dan Instagram).

    Berdasarkan regulasi GDPR, otoritas perlindungan data dapat mengenakan denda hingga 4% dari total pendapatan global perusahaan jika terbukti melanggar ketentuan hukum privasi tersebut. Ketentuan ini berlaku di seluruh negara anggota UE serta negara anggota Area Ekonomi Eropa (EEA) seperti Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia.

    (luc/luc)

  • Target Jokowi Gagal Tercapai, I-EU CEPA Masih di Meja Perundingan

    Target Jokowi Gagal Tercapai, I-EU CEPA Masih di Meja Perundingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menantang Uni Eropa untuk sama-sama berkomitmen dalam menyepakati Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    Perjanjian dagang komprehensif merupakan isi dari komitmen ini, apabila berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.

    “Kita harap Indonesia segera menandatangani I-EU CEPA, bahkan challenge saya apakah EU punya political will yang tinggi seperti Indonesia untuk menandatangani Indonesia-EU CEPA?” kata Agus Gumiwang, dikutip Jumat, (2/5/2025).

    Peluang ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa akan semakin besar, dan tentu ini merupakan dampak positif, khususnya di bidang manufaktur apabila disepakati.

    “Kami berharap penandatanganan Indonesia-EU CEPA segera dilakukan karena jadi gamechanger bagi industri nasional dimana beberapa komoditas yang akan disepakati kedua belah pihak seperti tekstil, alas kaki, elektronik dan lain-lain bea masuk ke EU akan 0,” ujar Agung Gumiwang.

    Agung juga memberikan contoh, yakni negara Vietnam yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian dagang tersebut.

    Menyinggung Vietnam, agung Gumiwang menyatakan bahwa isu yang menjadi perdebatan bukan ada di manufaktur.

    “Saya agak sulit jawab karena kalau saya jawab, saya dianggap cawe-cawe terhadap kewenangan kementerian lain,” katanya.

    Meski menaruh khawatir ia dengan tegas menyatakan semua yang berkaitan Kemenperin manufaktur I-EU CEPA telah selesai.

    “Tapi saya mau menjawab tegas bahwa semua isu berkaitan dengan Kemenperin manufaktur berkaitan dengan I-EU CEPA done, sudah selesai, kita sudah lapor ke Presiden dan tim negosiator bahwa ngga ada isu di kami,” tutupnya

  • HP Android Berubah Total, Google Umumkan Syarat Baru

    HP Android Berubah Total, Google Umumkan Syarat Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – HP Android akan mengalami peningkatan berkat standar baru yang ditetapkan Google. Menurut laporan Android Authority, Google menaikkan standar penyimpanan atau memori untuk HP Android minimal 32GB agar mendapat sertifikasi resmi dalam menjalankan sistem operasi Android 15. 

    Tak cuma itu, Google juga 75% dari kapasitas penyimpanan dialokasikan untuk partisi data. Partisi data digunakan untuk menyimpan aplikasi sistem pra-instal, data aplikasi, file sistem tertentu dan semua aplikasi serta files.

    Syarat baru ini akan berdampak pada sejumlah perangkat yang masih menggunakan penyimpanan sebesar 16 GB. Sejumlah HP masih ada yang memiliki memori kecil, meskipun ada banyak ponsel Android dengan penyimpanan yang lebih besar seperti 128 GB, dikutip dari Android Authority, Jumat (2/5/2025).

    Dengan syarat baru, ponsel dengan penyimpanan kurang 16 GB tidak bisa diperbarui ke Android 15. Namun syarat baru ini bukan berarti HP dengan memori internal kecil akan tidak diproduksi lagi.

    Android Authority menuliskan Google tidak bisa mencegah pabrikan ponsel membuat produk dengan kapasitas penyimpanan rendah. HP dengan memori kecil bisa menggunakan versi Android sumber terbuka (AOSP), karena tidak ada pembatasan.

    Namun, Google memberlakukan syarat pada perusahaan yang ingin HP Android dengan layanan Seluler Google (GMS). Sebagian besar pembuat ponsel Android mematuhi syarat ukuran penyimpanan flash minimum yang ada dalam dokumen GMS itu. Pasalnya, perangkat yang tak lolos persyaratan tidak bisa mendapatkan aplikasi Google inti seperti Play Store dan Google Play Services.

    Aturan Baru HP Dijual di Eropa

    Selain syarat baru yang dikeluarkan Google, Uni Eropa juga memiliki aturan label baru untuk HP dan tablet yang dijual di kawasannya.

    Label tersebut akan menunjukkan tingkat efisiensi energi, ketahanan baterai, dan kemampuan perbaikan perangkat. HP dan tablet juga diwajibkan memenuhi kriteria desain ramah lingkungan sebagai syarat menjual produk di Uni Eropa. Komponen HP dan tablet harus tersedia dengan mudah jika konsumen butuh memperbaiki perangkat mereka.

    Aturan label ini mulai berlaku pada 20 Juni 2025. Sebelumnya, label serupa sudah berlaku untuk perangkat rumah tangga (home appliances) dan televisi.

    Label akan menunjukkan tingkat efisiensi energi dari level A hingga G. Untuk perlindungan perangkat, label juga menunjukkan tingkat IP untuk ketahanan air dan debu, goresan, hingga perlindungan saat HP dan tablet terjatuh atau dibanting.

    Lebih detail, baterai HP diharuskan untuk mencapai level setidaknya 80% dari kapasitasnya setelah 800 siklus pengisian daya. Selain itu, komponen HP harus tersedia dalam waktu 5-10 hari kerja saat dibutuhkan.

    Pabrikan HP juga diminta menyediakan pembaruan sistem operasi dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak sumber kode software tersedia.

    Produk yang dicakup dalam syarat label ini termasuk HP dan tablet dengan layar hingga 17,4-inci, serta telepon rumah nirkabel dan feature phonr.

    Ponsel dengan layar yang dapat digulung dikecualikan dari syarat ini. Pasalnya, perangkat tersebut belum dijual, tetapi mulai dikembangkan oleh beberapa produsen.

    Sementara itu, tablet berbasis sistem operasi Windows akan masuk dalam skema berbeda yang sama dengan komputer.

    (fab/fab)

  • Data Pengguna TikTok Diam-Diam Dikirim ke China, Terbongkar

    Data Pengguna TikTok Diam-Diam Dikirim ke China, Terbongkar

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok didenda US$ 601,3 juta (Rp 9,9 triliun) oleh Irlandia karena ketahuan diam-diam mengirim data milik warga Uni Eropa ke China.

    Denda tersebut ditetapkan oleh Komisi Pelindungan Data Irlandia (DPC), badan yang memimpin pengawasan tindak tanduk TikTok terkait data di Uni Eropa.

    DPC menyatakan TikTok melanggar GDPR, yaitu undang-undang pelindungan data pribadi Uni Eropa, yang melarang data milik pengguna Uni Eropa ditransfer ke China.

    TikTok diperintahkan untuk mengubah proses data mereka sehingga taat kepada GDPR dalam waktu 6 bulan. Jika tenggat tersebut tak berhasil dipenuhi, transfer data TikTok ke China akan disetop total.

    “Pengiriman data pribadi TikTok ke China melanggar GDPR karena TikTok gagal memverifikasi, menjamin, dan menunjukkan bukti data pengguna Uni Eropa, yang bisa diakses oleh pegawai di China, diberikan pelindungan yang dijamin oleh UE,” kata Graham Doyle dari DPC.

    Ia menjelaskan kegagalan tersebut membuat data milik warga UE berpotensi diakses oleh pemerintah China berdasarkan UU yang berlaku di Negeri Tiongkok.

    “TikTok gagal merespons potensi pemerintah China bisa mengakses data milik warga UE menggunakan UU anti-terorisme dan mata-mata yang berbeda dengan standar UE,” kata Doyle.

    Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah TikTok di Eropa, Christine Grahn, mengklaim keputusan tersebut tidak mempertimbangkan Project Clover, proyek senilai US$ 12 miliar yang digelar TikTok untuk memastikan pelindungan data penduduk Eropa.

    TikTok sebelumnya telah mengakui bahwa pegawai di China memiliki akses ke pengguna aplikasi TikTok. Dalam kebijakan privasi yang diunggah pada 2022, TikTok menyatakan akses tersebut untuk memastikan pengalaman pengguna konsisten, menyenangkan, dan aman.

    Namun, pada 2023 di depan Kongres AS, CEO TikTok Shou Zi Chew mengklaim TikTok tidak pernah memberikan data pengguna ke pemerintah China.

    “[TikTok] tak pernah berbagi, atau menerima permintaan untuk berbagi, data pengguna AS dari pemerintah China,” kata Chew.

    (dem/dem)

  • Jutaan Aplikasi HP Android Tiba-tiba Hilang, Ada Apa?

    Jutaan Aplikasi HP Android Tiba-tiba Hilang, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jutaan aplikasi di Google Play Store tiba-tiba menghilang. Akibatnya jumlah aplikasi Android berkurang hampir setengahnya.

    Berdasarkan analisis terbaru dari Appfigures, sejak awal 2024 hingga saat ini, jumlah aplikasi di Google Play menyusut dari sekitar 3,4 juta menjadi hanya 1,8 juta aplikasi secara global. Artinya, lebih dari 47% aplikasi telah dihapus dari platform Android tersebut.

    Hilangnya aplikasi ini bukan tanpa alasan. Google diketahui tengah melakukan “bersih-bersih” terhadap aplikasi berkualitas rendah, termasuk yang mengandung spam, penipuan, hingga aplikasi yang tak menawarkan fungsi berarti bagi pengguna, demikian dikutip dari laporan TechCrunch, Jumat (2/5/2025).

    Sejak Juli 2024, raksasa teknologi itu memperketat standar kualitas minimum aplikasi, tak lagi hanya memblokir aplikasi rusak, tetapi juga aplikasi dengan fungsi dan konten terbatas.

    Aplikasi-aplikasi yang hanya menampilkan teks, file PDF, atau wallpaper tunggal termasuk yang terdampak kebijakan ini. Begitu juga dengan aplikasi tanpa fungsi jelas atau hasil eksperimen pengembang yang ditinggalkan.

    Google pun mengonfirmasi bahwa kebijakan baru ini menjadi salah satu faktor utama di balik penghapusan jutaan aplikasi.

    Langkah ini juga diperkuat dengan syarat verifikasi yang lebih ketat untuk akun pengembang baru, pengujian aplikasi yang lebih intensif, serta peningkatan peran peninjau manusia untuk mendeteksi aplikasi yang berpotensi menipu atau membahayakan pengguna.

    Selain itu, Google menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi ancaman, memperkuat kebijakan privasi, serta memperbarui alat bantu pengembang.

    Hasilnya, sepanjang 2024, perusahaan berhasil mencegah 2,36 juta aplikasi yang melanggar kebijakan agar tidak dipublikasikan, dan menangguhkan lebih dari 158 ribu akun pengembang yang mencoba menyebarkan aplikasi berbahaya.

    Namun, satu hal yang tidak disebutkan Google adalah aturan baru dari Uni Eropa terkait status pedagang.

    Mulai Februari lalu, pengembang diwajibkan mencantumkan nama dan alamat di halaman aplikasi. Pengembang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan kehilangan akses ke pasar aplikasi di wilayah Eropa. Menariknya, Apple yang menerapkan kebijakan serupa tidak mengalami penurunan jumlah aplikasi.

    Appfigures juga mencatat bahwa penurunan jumlah aplikasi di Google Play sudah terlihat bahkan sebelum pembersihan resmi dimulai pertengahan tahun lalu.

    Meski begitu, pada sisi lain, perilisan aplikasi baru tercatat naik 7,1% secara tahunan per April 2025, dengan lebih dari 10.400 aplikasi baru telah diluncurkan.

    (fab/fab)