Negara: Uni Eropa

  • Berlangsung Sejak 2016, I-EU CEPA Siap Masuki Tahap Akhir Perundingan – Page 3

    Berlangsung Sejak 2016, I-EU CEPA Siap Masuki Tahap Akhir Perundingan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

    Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Uni Eropa optimistis mengenai proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang akan dapat diselesaikan pada semester pertama 2025 ini.

    Kedua belah pihak berkomitmen kuat untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

    Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

     

  • Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konsumsi atau belanja pemerintah akan terus dipercepat dan mitigasi dampak ketidakpastian terus dilakukan, usai ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025. 

    Sri Mulyani menyampaikan dari sisi domestik, pemerintah terus memperluas cakupan implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, program MBG telah ditambah anggarannya menjadi Rp171 triliun. Sementara realisasinya mulai terjadi percepatan sejak Maret dan mencapai Rp2,3 triliun per April. Sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini, realisasi hanya mencapai Rp300 miliar. 

    Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.

    Adapun, belanja pemerintah memang sempat tertahan akibat efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Alhasil, belanja K/L tertahan sejak Januari hingga Sri Mulyani membuka blokir anggarannya pada Maret 2025. 

    Pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Sementara dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik, Sri Mulyani mengamini perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. 

    Di antaranya melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

    Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan Asean+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar Asean+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

    “Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” ujarnya. 

    Termasuk, kata Sri Mulyani, kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)

  • Netanyahu Bicara Serangan Baru untuk Kalahkan Hamas, Warga Gaza Akan Dipindah

    Netanyahu Bicara Serangan Baru untuk Kalahkan Hamas, Warga Gaza Akan Dipindah

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan baru di Gaza akan menjadi operasi militer intensif yang ditujukan untuk mengalahkan Hamas. Namun, dia tidak merinci seberapa banyak wilayah kantong itu akan direbut.

    “Penduduk akan dipindahkan, untuk perlindungan mereka sendiri,” kata Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di media sosial X, dilansir Al Arabiya, Selasa (6/5/2025). Ia mengatakan tentara Israel tidak akan masuk ke Gaza, melancarkan serangan, lalu mundur. “Tujuannya adalah sebaliknya,” katanya.

    Kabinet keamanan Israel telah menyetujui perluasan operasi militer di Gaza termasuk “penaklukan” wilayah Palestina, kata seorang pejabat Israel pada hari Senin (5/5). Ini disampaikan setelah militer Israel memanggil puluhan ribu tentara cadangan untuk serangan itu.

    Pejabat Israel mengatakan operasi yang diperluas itu “akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah itu, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan demi perlindungan mereka.”

    Seorang pejabat keamanan senior Israel lainnya mengatakan “komponen utama dari rencana itu adalah evakuasi besar-besaran seluruh penduduk Gaza dari zona pertempuran… ke wilayah-wilayah di Gaza selatan.”

    Rencana itu, yang disetujui oleh kabinet Israel pada Senin (5/5), muncul di tengah desakan Israel agar warga Palestina meninggalkan wilayah itu.

    Uni Eropa telah menyuarakan kekhawatiran dan mendesak Israel menahan diri, dengan mengatakan rencana itu “akan mengakibatkan lebih banyak korban dan penderitaan bagi rakyat Palestina.”

    Israel telah melanjutkan operasi besar di Gaza pada 18 Maret di tengah kebuntuan mengenai cara melanjutkan gencatan senjata selama dua bulan, yang sebagian besar telah menghentikan perang dengan Hamas. Israel sejak itu telah melakukan serangan udara intensif dan memperluas operasi darat di seluruh wilayah Palestina.

    Tim penyelamat Gaza pada hari Senin mengatakan serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Sebagian besar penduduk Gaza tinggal di wilayah utara dan hampir semuanya telah mengungsi setidaknya sekali selama perang. Kabinet Israel yang meliputi Netanyahu dan beberapa menteri, “dengan suara bulat menyetujui” rencana yang bertujuan untuk mengalahkan Hamas dan mengamankan kembalinya para sandera yang ditawan di wilayah tersebut.

    Sumber resmi mengatakan rencana tersebut mencakup “serangan dahsyat terhadap Hamas,” tanpa menyebutkan rinciannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bye Trump! RI & Eropa Target Rampungkan I-EU CEPA di Semester I-2025

    Bye Trump! RI & Eropa Target Rampungkan I-EU CEPA di Semester I-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Uni Eropa optimistis proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat diselesaikan pada semester I-2025. Akselerasi proses negosiasi ini terjadi di tengah kisruhnya perang dagang yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump.

    Adapun, optimisme itu terungkap dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

    Dalam pertemuan virtual ini, Airlangga menekankan Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Airlangga dalam rilis Selasa (6/5/2025).

    Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

    Komisioner Sefcovic mengapresiasi hasil pertemuan sebelumnya antara Chief Negotiator kedua pihak sebagai langkah positif dalam mendorong kemajuan negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Lebih lanjut, saat ini Uni Eropa juga tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait isu tarif dan perdagangan.

    Di tengah gejolak perdagangan global, komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan Perundingan I-EU CEPA menjadi semakin relevan. Dengan kondisi sekitar 87% perdagangan barang dunia berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat, semakin menegaskan urgensi diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi intensif serta mencari solusi atas isu-isu teknis yang tersisa.

    “Penuntasan Perundingan I-EU CEPA diyakini akan memperkuat fondasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tutup Mnko Airlangga.

    Hadir mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Staf Ahli BidangHubunganInternasional Kemendag Johni Martha, dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Andri Hadi.

    (haa/haa)

  • Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat kecil dengan menghapus utang-utang lama yang membuat masyarakat terjebak pinjaman dengan bunga besar.

    Langkah ini, menurut Presiden Ke-8 RI itu, diambil secara terukur dan bertanggung jawab dalam kerangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin.

    “Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa pinjam dari rentenir. Dari pinjol. Rentenir yang gila, bunganya harian. Luar biasa,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Untuk menjawab persoalan itu, Kepala Neagra menekankan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan strategis menghapus beban-beban tersebut sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

    “Kita hapus. Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetapi dengan kerangka pengendalian APBN yang prudent.”

    Prabowo menegaskan bahwa pengendalian defisit anggaran tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga agar defisit berada di angka maksimal 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih ketat dari standar internasional.

    “Pertama, kami disiplin dengan [anggaran] kami sendiri. Kami menjaga bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht tahun 90-an, mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%,” ucapnya

    Dia menyindir negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang justru tidak konsisten menjalankan standar defisit 3% tersebut, sementara Indonesia tetap disiplin dan bahkan berada di bawah ambang batas itu.

    “Kami karena ingin menjadi nice boy, kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

    “Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.

  • Israel Perluas Serangan ke Gaza, PBB Khawatirkan Warga Sipil

    Israel Perluas Serangan ke Gaza, PBB Khawatirkan Warga Sipil

    Jakarta

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana militer untuk memperluas serangan ke wilayah Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun mengkhawatirkan rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (6/5/2025), PBB telah berulang kali memperingatkan tentang bencana kemanusiaan dengan kelaparan usai dua bulan Israel memblokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir dengan rencana terbaru Israel.

    Dia mengatakan Sekjen PBB “khawatir” oleh rencana Israel yang “pasti akan menyebabkan lebih banyak warga sipil terbunuh dan kehancuran Gaza lebih lanjut”.

    “Gaza harus tetap, menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan,” kata juru bicara Farhan Haq.

    Salah satu pejabat keamanan senior Israel mengatakan bahwa “komponen utama dari rencana tersebut adalah evakuasi besar-besaran seluruh penduduk Gaza dari zona pertempuran… ke wilayah di Gaza selatan”.

    Juru bicara militer Effie Defrin mengatakan serangan yang direncanakan akan mencakup “pemindahan sebagian besar penduduk Jalur Gaza… untuk melindungi mereka”.

    Hampir semua dari 2,4 juta penduduk Jalur Gaza telah mengungsi setidaknya sekali selama perang, yang dipicu oleh serangan militan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel.

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa apa pun membangkitkan kenangan akan “Nakba”, atau bencana — pemindahan massal dalam perang yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran dan mendesak Israel menahan diri, dengan mengatakan rencana itu “akan mengakibatkan lebih banyak korban dan penderitaan bagi rakyat Palestina”.

    ‘Lihat juga Video: Demo di Israel Memanas Usai Deklarasi Serangan Intensif ke Gaza’

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Uni Eropa Resmi Larang Program ‘Paspor Emas’

    Uni Eropa Resmi Larang Program ‘Paspor Emas’

    Jakarta

    Manuel Delia telah menghabiskan belasan tahun kerja untuk mendapatkan hasil ini, tapi dia kaget dengan putusan Pengadilan Eropa (European Court of Justice/ECJ).

    “Saya sedikit berteriak,” kata Manuel kepada DW. “Saya mengira akan mendengar berita buruk.”

    Delia yang merupakan seorang blogger antikorupsi dan pejabat eksekutif organisasi masyarakat sipil Malta, Repubblika, telah lama berkampanye menentang program pemerintah Malta yang menawarkan kewarganegaraan kepada investor asing.

    Malta adalah negara Uni Eropa (UE) terakhir yang menawarkan program “paspor emas”, setelah program serupa di Bulgaria dan Siprus dihentikan beberapa tahun terakhir.

    Menurutnya, keputusan ECJ ini membenarkan perjuangan rekan dan sahabatnya, Daphne Caruana Galizia, seorang jurnalis antikorupsi Malta yang dibunuh dan menjadi salah satu orang yang bersuara tentang bahaya program tersebut.

    Paspor emas hanya sekadar “transaksi komersial”

    Pada tahun 2022, Komisi Eropa (European Commission) menggugat Malta atas praktik pemberian kewarganegaraan yang kebanyakan berdasarkan pada investasi properti. Mereka berargumen bahwa penerima kewarganegaraan UE harus menunjukkan “hubungan nyata” dengan negara pemberi paspor, bukan malah sekadar komitmen finansial.

    Semula, Delia sempat mengira hasilnya akan berbeda karena opini yang dirilis oleh Jaksa Penasihat ECJ pada Oktober 2024 lalu ditenggarai mendukung posisi pemerintah Malta.

    Mahkamah menilai kebijakan Malta menjadikan kewarganegaraan sebagai “sekadar transaksi komersial” dan “praktik ini tidak memungkinkan terciptanya ikatan solidaritas hingga itikad baik antara negara anggota dengan warganya, atau menjamin kepercayaan antarnegara anggota.”

    Untuk Delia, kemenangan ini terasa membanggakan karena berdasar pada “nilai prinsip, solidaritas” antarnegara UE, mengingat paspor Malta bisa bebas ke seluruh blok Eropa.

    Peminat paspor Malta

    Delia menyatakan keputusan pengadilan ini “membenarkan sepenuhnya perjuangan kami, bahwa skema ini tak bisa dibenarkan hanya karena menghasilkan uang.”

    “Kewarganegaraan tak bisa dinilai dengan uang. Harganya jauh lebih tinggi daripada sekadar uang,” tegas Delia.

    Sejak program ini dimulai, Delia dan pengamat lain mempertanyakan seberapa ketat persyaratan tinggal diawasi otoritas Malta, sebab banyak investor tampaknya tidak tinggal di negara itu sesuai aturan periode wajib.

    Bahkan dalam beberapa kasus, tidak jelas status kelayakan properti yang dibeli.

    Data dari Yayasan Daphne Caruana Galizia menunjukkan investor Cina menguasai 9 dari 10 “paspor emas”. Namun, jumlah itu jauh melebihi warga Cina yang tercatat tinggal di Malta menurut data sensus.

    Menurut yayasan tersebut, temuan ini menunjukkan “setidaknya separuhnya tidak menggunakan paspor emas untuk tinggal di Malta.”

    Hanya tertutup satu, pintu lain masih terbuka

    Setelah putusan pengadilan, Perdana Menteri (PM) Malta Robert Abela tetap membela skema “paspor emas” dalam pernyataannya, menyebut program ini telah menghasilkan lebih dari €1,4 miliar (sekitar Rp25,6 triliun) bagi Malta. Dia berjanji merevisi sistem tersebut agar sesuai dengan keputusan pengadilan.

    “Seperti biasa, Pemerintah Malta menghormati keputusan pengadilan. Saat ini, implikasi hukum putusan ini sedang dikaji secara mendetail agar kerangka regulasi kewarganegaraan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dalam putusan tersebut,” ujarnya.

    Meski “paspor emas” tidak lagi berlaku, tapi masih ada cara lain untuk mendapatkan akses ke zona Schengen tanpa paspor dan banyak yang tertarik untuk melakukannya.

    Program tersebut adalah “visa emas”, yang memiliki skema yang serupa. Program ini memberikan izin tinggal lewat pembelian properti atau investasi besar lainnya.

    Henley & Partners, salah satu perusahaan yang mendukung program paspor Malta, kini mencantumkan 31 negara klien yang menawarkan skema “izin tinggal melalui investasi”. Hampir separuhnya berada di Uni Eropa.

    “Ini tetap memberi akses ke banyak kebebasan di UE,” jelas Anna Terrone, petugas kebijakan di Transparency International, lembaga pemantau antikorupsi dunia.

    Merespons putusan pengadilan, juru bicara Komisi Eropa Markus Lammert menekankan “kekhawatiran serius” terhadap program “visa emas”.

    “Skema semacam ini menimbulkan risiko keamanan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi bagi Uni Eropa secara keseluruhan,” kata Lammert.

    Hukum antipencucian uang UE, kata dia, “mengharuskan negara anggota yang menjalankan skema ini untuk memantau risiko dan menerapkan langkah-langkah mitigasi.”

    Ajang untuk perubahan

    Terrone berharap momentum dari penghentian “paspor emas” akan terus berlanjut.

    “Alasannya mungkin juga bisa diperluas di program ‘visa emas,’” jelas Terrone.

    Soal solidaritas dan keamanan antarnegara UE, dia mengatakan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk mencegah “koruptor dan orang kaya yang mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar.”

    Dia mengatakan kalau hal itu menjelaskan bahwa kewarganegaraan adalah “pengakuan atas kontrak antara individu dan negara, unit komunitas, solidaritas yang kita bagi bersama untuk hidup bersama berdasarkan hukum.

    “Ketika Anda menaruh harga untuk itu, Anda merendahkannya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Penulis adaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • NATO Pecah! Negara Ini Ngotot Jadi ‘Tamu Agung’ Rusia, Semprot Ukraina

    NATO Pecah! Negara Ini Ngotot Jadi ‘Tamu Agung’ Rusia, Semprot Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Slovakia Robert Fico menegaskan akan menghadiri Parade Hari Kemenangan di Moskow, Rusia, 9 Mei mendatang. Hal ini tetap dilakukannya meski aliansi yang diikuti Bratislava, NATO dan Uni Eropa, memiliki sikap yang bertentangan dengan Kremlin pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Minggu (4/5/2025), Fico mengklaim bahwa pihaknya datang ke Rusia karena ia ingin memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Secara khusus, menurutnya, Rusia punya kontribusi terbesar bagi kemenangan atas fasisme sehingga kunjungan ini tidak dapat dikritik secara tegas dan keras.

    “Dan jika seseorang tidak ingin mengucapkan selamat atas berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka setidaknya diam saja,” kata kepala pemerintahan Slovakia itu.

    Fico juga menjawab pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak mau bertanggung jawab atas keselamatan acara parade itu di wilayah Rusia. Fico, salah satu pemimpin Uni Eropa yang paling bersahabat dengan Rusia, menyebut pernyataan Presiden Ukraina sebagai ancaman bagi kepala negara dan pemerintahan.

    “Ini bukan cara yang tepat. Saya menolak ancaman semacam itu atas dasar keamanan,” pungkasnya.

    “Jika Tuan Zelensky berpikir bahwa luapan amarahnya akan menghalangi delegasi asing untuk hadir, dia sangat keliru.”

    Ketegangan Diplomatik

    Acara tersebut telah memicu ketegangan diplomatik baru karena perang di Ukraina terus berlanjut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak para pemimpin Eropa bulan lalu untuk tidak menghadiri acara di Moskow.

    Bulan lalu, Fico juga menegur Kallas atas pernyataannya, dengan mengatakan bahwa ia merupakan kepala negara yang sah sehingga dapat mengambil keputusan sendiri tanpa dikte dari pihak-pihak lain.

    “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya adalah perdana menteri Slovakia yang sah, negara berdaulat. Tidak seorang pun dapat memerintahkan saya ke mana harus pergi atau tidak pergi,” ungkapnya saat itu.

    Ini bukan pertama kalinya PM Slowakia mengunjungi Kremlin untuk menunjukkan niat baik diplomatik. Tahun lalu, Fico mengejutkan politisi Eropa dengan pergi ke Rusia untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin, yang membahas potensi kesepakatan gas.

    (tps/tps)

  • Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 4 Mei 2025, serangan pesawat nirawak Rusia kembali mengguncang Kyiv, merusak sejumlah bangunan tempat tinggal dan membakar kendaraan di beberapa lokasi.

    Menurut laporan militer Ukraina, puing-puing dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyatakan bahwa petugas medis dikerahkan ke lokasi serangan untuk memberikan bantuan.

    Peringatan serangan udara berlaku di Kyiv dan wilayah sekitarnya selama satu jam setelah tengah malam.

    Sebelumnya, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, penembakan Rusia di wilayah Donetsk menewaskan dua orang, sementara serangan di Kherson mengakibatkan satu korban jiwa lainnya.

    Di wilayah Cherkasy, serangan pesawat nirawak juga menyebabkan beberapa kebakaran.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur Rusia

    Ukraina berhasil menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut.

    Badan intelijen militer Ukraina, GUR, mengeklaim bahwa ini adalah peristiwa pertama di dunia di mana pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 2 Mei 2025, di atas perairan dekat Novorossiisk, sebuah kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai klaim tersebut.

    Namun, seorang blogger Rusia yang dekat dengan kementerian mengonfirmasi bahwa jet tersebut telah ditembak jatuh dan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pelaut sipil.

    Penolakan Gencatan Senjata oleh Zelensky

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak tawaran gencatan senjata tiga hari yang diajukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Dalam pernyataannya, Zelensky menyebutkan bahwa gencatan senjata tersebut adalah sandiwara dan menegaskan bahwa Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh. “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” ujar Zelensky.

    Putin sebelumnya mengumumkan gencatan senjata yang berlangsung dari 8 hingga 10 Mei 2025, dengan klaim bahwa ini adalah uji coba untuk kesiapan Ukraina dalam mencapai perdamaian jangka panjang.

    Namun, Zelensky mengingatkan bahwa Ukraina tidak akan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi Putin di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Tanggapan Hongaria terhadap Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, mengecam pernyataan Zelensky yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Szijjarto menegaskan bahwa Ukraina harus menghargai posisi Hongaria terkait haknya dalam proses tersebut. “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” ujarnya.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, namun veto Hongaria masih menjadi penghalang utama.

    Pada 29 April 2025, kedua negara sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).