Negara: Uni Eropa

Industri Nasional Digempur Produk Impor, Kemenperin Ungkap Pintu Masuk RI Tak Ketat Dibanding China – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan dari gempuran impor.

Sayangnya, Indonesia tercatat memiliki jumlah Non Tariff Barrier (NTB) dan Non-Tariff Measure (NTM) paling sedikit dibandingkan dengan negara lain di dunia.

Tentu saja ini menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan daya saing industri di dalam negeri.

NTB dan NTM menjadi kebijakan penting yang digunakan oleh banyak negara maju untuk melindungi industri nasional mereka dari serbuan produk impor.

“Data menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 370 NTB dan NTM yang berlaku saat ini. Bandingkan dengan Tiongkok yang memiliki lebih dari 2.800 kebijakan tersebut, kemudian India ada 2.500 lebih, Uni Eropa sekitar 2.300, bahkan Malaysia dan Thailand masing-masing memiliki lebih dari 1.000 NTB dan NTM,” tutur Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Febri menilai, ketimpangan jumlah instrumen proteksi tersebut menyebabkan industri nasional sering kalah bersaing di pasar domestik maupun global.

Minimnya penghambat ini juga membuat produk asing mudah masuk ke pasar domestik Indonesia, sebaliknya produk Indonesia kesulitan tembus ekspor ke negara lain karena banyaknya hambatan dagang.

“Hal ini sangat terasa ketika manufaktur kita melakukan ekspor memasuki pasar domestik mereka. Negara tersebut yang mensyaratkan berbagai NTB dan NTM seperti standar, hasil pengujian, rekomendasi dan lain sebagainya yang harus dipenuhi produk manufaktur Indonesia agar bisa dijual di pasar domestik mereka,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong penguatan instrumen perlindungan industri melalui regulasi yang tepat, tanpa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kita harus dapat memanfaatkan NTB dan NTM secara optimal agar industri dalam negeri mampu tumbuh dan bersaing secara sehat,” kata Febri.

Kemenperin juga tengah mengkaji sektor-sektor strategis yang membutuhkan perlindungan lebih kuat melalui penerapan NTB dan NTM, seperti industri tekstil, kimia, baja, elektronik dan otomotif.

“Tujuannya agar kita tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar, tetapi juga memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional,” ujarnya.

Febri menambahkan, di tengah kondisi pasar kerja yang sedang menghadapi masalah, pemerintah akan lebih fokus memperhatikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, terutama dari gempuran impor murah.

“Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang kuat di antara stakeholders dan didukung dengan koordinasi yang tepat, kami optimistis kinerja industri bisa bangkit, karena melindungi industri dalam negeri, berarti melindungi juga tenaga kerja kita,” terangnya.

08/05/2025 11:14
Pemecatan Massal Ilmuwan Iklim AS Cemaskan Dunia

Jakarta –

Rachel Cleetus tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat membuka email dari pemerintahan Donald Trump pekan lalu. Pesan elektronik itu memberitahukan bahwa dirinya, bersama hampir 400 ilmuwan dan pakar lainnya, resmi dikeluarkan dari proyek National Climate Assessment (NCA6), laporan utama empat tahunan yang menyoroti dampak perubahan iklim di Amerika Serikat.

“Rasanya seperti menyaksikan laporan iklim paling komprehensif di negeri ini dihancurkan begitu saja,” kata Cleetus, Direktur Kebijakan Senior di Union of Concerned Scientists, organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Dia menyebut pemecatan ini sebagai keputusan sembrono terhadap proyek ilmiah vital yang menyokong pemahaman tentang dampak iklim terhadap ekonomi, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

Pemangkasan anggaran sains iklim

Langkah mengejutkan ini, kata Cleetus, sebenarnya sudah tercium sejak jauh hari. Sebulan sebelumnya, Gedung Putih membekukan pendanaan dan memecat staf program riset iklim federal US Global Change Research Program (USGCRP), lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan NCA6.

Tanpa kejelasan nasib proyek dan dengan semua penulis diberhentikan, masa depan NCA6 yang sedianya terbit pada awal 2028 kini terancam. Cleetus memperingatkan bahwa ada risiko laporan itu akan diganti oleh “ilmu pengetahuan semu” versi pemerintahan Partai Republik yang konservatif dan pro energi fosil.

Pemecatan ini hanyalah satu dari serangkaian langkah pemerintahan Trump yang menggerus institusi sains iklim AS. Pada Maret lalu, ratusan karyawan diberhentikan dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Lembaga ini sejak lama sudah menjadi salah satu pusat riset cuaca dan iklim yang menjadi acuan di seluruh dunia.

Sebagai respons, ribuan ilmuwan menandatangani surat terbuka ke Kongres, menyebut pembongkaran lembaga-lembaga tersebut sebagai “pengingkaran kepemimpinan global AS dalam sains iklim.”

Pembersihan besar-besaran: dari NASA hingga EPA

Pembersihan juga menyasar Dinas Perlindungan Lingkungan (EPA) dan Departemen Energi, dengan pemecatan massal dan pemotongan hibah riset. Istilah “perubahan iklim” bahkan dihapus dari sejumlah situs lembaga pemerintah. Bahkan, Kepala Ilmuwan NASA sempat dilarang menghadiri pertemuan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) di Cina, forum utama PBB tentang iklim yang menjadi rujukan kebijakan global.

Dampak internasional tak terhindarkan

Meski laporan NCA berfokus pada Amerika, Cleetus menegaskan bahwa temuan dan modelnya digunakan secara luas oleh negara lain. Misalnya, riset tentang kenaikan muka laut di Pantai Timur dan Teluk AS juga relevan bagi negara-negara kepulauan kecil dan wilayah pesisir seperti Bangladesh.

Profesor Walter Robinson dari NC State University menyebut, karena luasnya cakupan geografis dan keragaman iklim AS, temuan NCA6 punya nilai global. Maka tak heran jika komunitas ilmiah internasional ikut bersuara.

Dukungan dari komunitas ilmiah global

Sebagai bentuk perlawanan, Serikat Geofisika Amerika dan Masyarakat Meteorologi Amerika menyatakan akan menerbitkan lebih dari 29 jurnal ilmiah terkait iklim untuk memastikan keberlanjutan sains iklim independen.

Namun dampak negatifnya tak hanya terasa di AS. Menurut Paolo Artaxo, profesor fisika lingkungan dari Universitas São Paulo, Brasil, pemutusan kerja sama ini mengganggu kolaborasi ilmiah antara AS dan berbagai kawasan lain seperti Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa.

Chennupati Jagadish dari Akademi Sains Australia menyebut keputusan ini sebagai sinyal yang merusak kerja sama global. Dia mengaku banyak ilmuwan AS mulai melirik Australia sebagai tempat bernaung baru. Akademi di sana bahkan memiliki program untuk menyerap peneliti dan inovator yang meninggalkan AS.

Presiden Trump juga mengusulkan pemangkasan besar dalam anggaran sains federal untuk 2026. Bila ini terjadi, menurut Robinson, pusat gravitasi sains iklim akan bergeser dari AS ke Uni Eropa, Cina, dan negara-negara OECD seperti Inggris, Jepang, Korea, dan Australia.

Eropa bersiap isi kekosongan

Pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar konferensi untuk merumuskan insentif keuangan bagi ilmuwan, termasuk yang bergerak di bidang iklim dan keanekaragaman hayati.

Namun, Sissi Knispel de Acosta dari European Climate Research Alliance mengingatkan bahwa Eropa belum sepenuhnya siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS. “Anggaran riset iklim, baik di negara-negara selatan maupun di Eropa, masih terfragmentasi dan bergantung pada proyek jangka pendek,” katanya.

Meski Cleetus tetap optimistis para ilmuwan akan terus berkarya, dia mengakui bahwa “tak ada cara untuk langsung menggantikan mesin inovasi ilmiah sekelas AS di tempat lain dalam semalam.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/05/2025 10:14
Shein dan Temu Terpukul! Ekspor E-commerce Tiongkok ke AS Ambruk 65% Gegara Tarif Trump

Jakarta: Gelombang baru perang dagang AS-Tiongkok kembali memanas. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, ekspor e-commerce Tiongkok ke Amerika Serikat tercatat anjlok hingga 65 persen secara volume. Penurunan tajam ini menghantam toko-toko online raksasa seperti Shein dan Temu, yang selama ini dikenal sebagai rajanya barang murah dari Tiongkok.

Sementara itu, data menunjukkan pengiriman ke Uni Eropa justru naik 28 persen. Artinya, pelaku e-commerce Tiongkok mulai memindahkan fokus pemasaran dan pengiriman ke benua biru, guna menghindari jerat tarif tinggi dari Negeri Paman Sam.
Tarif AS picu lonjakan harga, konsumen menjerit
Melansir The Guardian, Rabu, 7 Mei 2025, mulai Mei 2025, pemerintah AS resmi menghapus pembebasan tarif untuk impor parsel senilai hingga USD800. Kebijakan ini berdampak besar bagi e-commerce yang bergantung pada sistem pengiriman langsung dari Tiongkok, seperti Temu dan Shein.

Tak tanggung-tanggung, tarif baru mencapai 145 persen, membuat harga barang di Temu melonjak gila-gilaan. Analisis Bloomberg mencatat, dalam dua minggu terakhir saja, harga rata-rata produk di dua kategori populer yakni mainan dan kesehatan naik lebih dari 40 persen.

Contohnya, gaun musim panas dari Temu naik dari USD18,47 menjadi USD44,68 setelah ditambahkan tarif impor USD26,21. Lalu, Baju renang anak-anak naik dari USD12,44 menjadi USD31,12. Kemudian, Penyedot debu genggam melonjak dari USD16,93 ke USD40,11 setelah kena tarif.

Banyak konsumen mulai mengeluh, karena barang murah dari Tiongkok kini tak lagi semurah itu. Dan sebagian besar beban biaya ini langsung ditanggung oleh pembeli.

Shein bersiasat, pertimbangkan pindah produksi
Tak tinggal diam, Shein tengah mempertimbangkan restrukturisasi besar-besaran untuk menghindari tarif AS. Menurut laporan Financial Times, salah satu opsi yang digodok adalah memindahkan sebagian produksi ke negara non-Tiongkok agar tak terkena tarif.

Namun, strategi ini bisa memicu efek domino, termasuk potensi penundaan rencana IPO Shein di Bursa Saham London.
Tiongkok kirim peringatan ke Trump: Kami tak akan tunduk
Di tengah ketegangan yang meningkat, Tiongkok melancarkan pernyataan keras. Dalam pesan video resmi, pemerintah Tiongkok memperingatkan bahwa mereka tidak akan menyerah pada tekanan tarif dari AS.

“Tunduk pada penindas sama saja dengan meminum racun untuk menghilangkan rasa haus,” tegas pernyataan yang disampaikan dalam bahasa Inggris.

Langkah tarif ini sejatinya dirancang untuk mendorong kebangkitan industri manufaktur AS. Namun, kenyataannya, bisnis ritel dan konsumenlah yang langsung menanggung dampaknya.

Ritel AS kena getahnya, Walmart dan Amazon ketar-ketir
Dampak tarif tinggi juga menggelisahkan pelaku bisnis AS. Laporan South China Morning Post menyebut, Walmart sampai menyarankan para pemasok Tiongkok untuk menanggung beban tarif demi menjaga harga jual tetap kompetitif.

Sementara itu, raksasa e-commerce Amazon dikabarkan sempat mempertimbangkan langkah mencantumkan biaya tarif di setiap produk. Namun, rencana ini segera dimentahkan karena dikhawatirkan memperlihatkan secara gamblang dampak perang dagang kepada konsumen.

Situasi makin memanas setelah juru bicara Gedung Putih menyebut rencana Amazon itu “bermusuhan dan politis”. Tak lama kemudian, Trump menelepon langsung CEO Amazon, Jeff Bezos, dan berkata:

“Jeff Bezos sangat baik. Dia sangat hebat. Dia menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Orang yang baik.”
Fokus beralih ke Eropa, pasar AS dianggap terlalu mahal
Dengan kondisi tarif yang mencekik dan ongkos logistik yang melonjak, platform e-commerce Tiongkok kini makin gencar menggarap pasar Eropa. Strategi ini diyakini sebagai langkah bertahan hidup sekaligus ekspansi bisnis baru.

Namun, bagi konsumen Amerika, situasi ini berarti satu hal yaitu barang murah dari Tiongkok tak lagi murah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

07/05/2025 19:29
Indonesia dan EU masuki proses finalisasi kesepakatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif

Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Uni Eropa (EU) sedang dalam proses finalisasi kesepakatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, yang ditargetkan rampung pada paruh pertama (H1) 2025, demikian dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto pada Selasa (6/5).

Pertemuan virtual antara Airlangga dan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros Sefcovic digelar pada Senin (5/5), sebagai tindak lanjut dari sejumlah diskusi sebelumnya.

“Kami sepakat untuk terus bekerja sama untuk memanfaatkan momentum yang ada saat ini dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujar Airlangga dalam sebuah pernyataan.

Sefcovic menyambut baik kemajuan dari pertemuan baru-baru ini dan menggambarkannya sebagai sinyal positif untuk memperkuat kerja sama perdagangan. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi intensif dan menyelesaikan isu-isu teknis yang masih ada untuk memperkuat fondasi kerja sama ekonomi dalam menghadapi tantangan global.

Sebanyak 19 putaran pembicaraan telah dilakukan sejak 2016, yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, serta penyelarasan peraturan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

07/05/2025 16:34
Prabowo Klaim Rasio Utang RI Terendah di Dunia, Kalahkan Eropa

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati dengan defisit yang tetap terjaga, di level 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Dia pun membandingkan disiplin fiskal Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Menurutnya, banyak negara Uni Eropa, seperti, Inggris, Perancis dan Jerman, telah melanggar batas defisit yang mereka tetapkan sendiri dalam Perjanjian Maastricht yang membatasi defisit anggaran di angka 3%.

“Kita karena ingin menjadi nice boy kita ikut Maastricht Treaty, untuk kita. Kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%, padahal saudara-saudara Jerman, Perancis, Italia mereka sudah jauh di atas 3% mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri,” kata Prabowo sebelum Sidang Kabinet di Istana Negara, dikutip Rabu (7/5/2025).

Akibat disiplin fiskal ini, Indonesia mampu mengendalikan level utangnya. Dia pun mengklaim utang Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain lebih rendah.

“Indonesia masih menjaga di bawah 3%. Oleh karena itu, perbandingan utang kita terhadap PDB termasuk salah satu yang terendah di dunia,” kata Prabowo.

“Dalam hati-hati itu yang kita bangga adalah kita hemat besar-besaran. Inilah yang bisa kita lakukan, program strategis,” tambahnya.

Dari data yang dikumpulkan CNBC Indonesia, rasio utang Indonesia terhadap PDB itu pun masih jauh lebih rendah selama 10 tahun terakhir, yakni pada periode 2012 sampai dengan 2022.

Pada 2012, rasio utang terhadap PDB RI sebesar 26,5% dan pada 2022, sebesar 39,7%. Sedangkan India pada 2012 sudah sebesar 67,1% sedangkan pada 2022 sebesar 86,5%.

(haa/haa)

07/05/2025 08:20
Kemenkop hadiri Palmstep Inception di Kabupaten Kotawaringin Barat

Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerja sama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa

Palangka Raya (ANTARA) – Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Panel Barus, mewakili Menteri Koperasi Republik Indonesia, menghadiri acara Palmstep Inception di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Panel Barus melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Selasa malam, menegaskan peran koperasi sebagai aktor utama dalam membangun industri sawit yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan petani.

“Petani tidak boleh terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai. Koperasi adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas akses pasar mereka,” ujarnya.

Acara itu menandai peluncuran program EU SWITCH: PALMSTEP, yang akan dilaksanakan oleh Agriterra dan Fortasbi selama periode 2025–2030. Program PALMSTEP berfokus pada peningkatan keberlanjutan dan keterlacakan rantai nilai sawit rakyat.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh PALMSTEP adalah memfasilitasi koperasi-koperasi petani mendirikan pabrik crude palm oil (CPO) milik koperasi.

“Jika sudah ada pabrik CPO milik koperasi, para petani anggota koperasi mendapatkan kepastian pembeli dan harga,” tegasnya.

Panel Barus juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai jaringan distribusi dan produksi desa berbasis data yang akan diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Dengan terbangunnya sistem koperasi desa yang kuat dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan global.

“Melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih dan program seperti PALMSTEP, produk-produk desa seperti sawit dapat mengakses pasar dengan harga bagus di Eropa,” ungkapnya.

Kerja sama antar koperasi yang difasilitasi Uni Eropa dalam program PALMSTEP merupakan bentuk kerja sama internasional masa depan.

“Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerja sama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Apapun produk pangan yang dibutuhkan Eropa, nantinya dapat disediakan oleh jaringan Kopdes Merah Putih,” tegasnya.

Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa hingga akhir 2024 terdapat 2.500 koperasi perkebunan aktif dengan hampir 900.000 anggota dan volume usaha Rp7,94 triliun. Panel Barus menekankan bahwa penguatan koperasi sekunder, terutama berbasis komoditas seperti kelapa sawit akan mempercepat transformasi industri dari hulu ke hilir.

Kementerian Koperasi mengapresiasi berdirinya Koperasi Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ). Harapannya, KSMJ sebagai koperasi sekunder menjadi model konsolidasi kelembagaan petani sawit. Melalui Palmstep, KSMJ didorong untuk menerapkan standar keberlanjutan, memperkuat tata kelola, dan membuka akses pasar nasional serta internasional.

Dalam kesempatan ini, Panel Barus dan Dubes Uni Eropa Denis Chaibi mengunjungi lokasi bakal Pabrik KSMJ didampingi Wakil Bupati Kota Waringin Barat Suyanto.

Kementerian Koperasi berharap kerja sama dengan Uni Eropa dapat diperluas ke lebih banyak koperasi di Indonesia, termasuk sektor komoditas lainnya. Ini akan mendorong momentum lebih besar dalam transformasi ekonomi desa berbasis koperasi.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

07/05/2025 00:56
Panel Barus: Koperasi Sawit Jadi Kunci Perkuat Posisi Tawar Petani dan Buka Pasar Global – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peran koperasi dalam industri sawit nasional kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperluas akses ke pasar global.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Panel Barus, menyatakan koperasi menjadi kunci penting dalam mendorong industri sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan petani.

Pernyataan itu disampaikan Panel saat menghadiri peluncuran program EU SWITCH: PALMSTEP di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (6/5/2025).

Program yang digagas Uni Eropa melalui Agriterra dan Fortasbi ini akan berjalan selama 2025–2030, dengan fokus utama pada penguatan keberlanjutan dan keterlacakan rantai nilai sawit rakyat.

“Petani tidak boleh terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai. Koperasi adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas akses pasar mereka,” ujar Panel Barus, sebagaimana keterangan tertulis.

Ia menyebut bahwa PALMSTEP akan mendorong lahirnya koperasi petani sawit yang memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri. Langkah ini dinilai akan memberikan kepastian harga dan pembeli bagi petani anggota koperasi, sekaligus memangkas dominasi tengkulak.

“Jika sudah ada pabrik CPO milik koperasi, para petani anggota koperasi mendapatkan kepastian pembeli dan harga,” tegasnya.

Panel juga menyinggung arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai jejaring distribusi dan produksi desa yang terintegrasi. Program ini akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

“Dengan adanya jaringan Koperasi Desa Merah Putih dan program seperti PALMSTEP, produk-produk desa seperti sawit dapat mengakses pasar dengan harga bagus di Eropa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, model kerja sama koperasi yang difasilitasi Uni Eropa dalam program PALMSTEP mencerminkan masa depan perdagangan internasional berbasis kemitraan antar koperasi.

“Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerjasama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Apapun produk pangan yang dibutuhkan Eropa, nantinya dapat disediakan oleh jaringan Kopdes Merah Putih,” kata Panel.

Hingga akhir 2024, data Kementerian Koperasi mencatat terdapat sekitar 2.500 koperasi perkebunan aktif dengan total anggota hampir 900.000 orang dan nilai usaha mencapai Rp7,94 triliun. Panel menekankan pentingnya penguatan koperasi sekunder berbasis komoditas, termasuk kelapa sawit, untuk mempercepat transformasi industri nasional dari hulu ke hilir.

Kementerian Koperasi juga mengapresiasi pendirian Koperasi Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ), yang diharapkan menjadi model kelembagaan koperasi petani sawit. KSMJ didorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan membuka akses ke pasar domestik maupun ekspor.

Dalam kunjungannya, Panel bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto turut meninjau lokasi bakal berdirinya pabrik CPO milik KSMJ. Kementerian berharap kerja sama internasional ini bisa diperluas tidak hanya untuk komoditas sawit, tetapi juga ke sektor lain yang menjadi unggulan desa.

07/05/2025 00:41
Smotrich Ingin Gaza Dibersihkan, Ratusan Warga Palestina Diam-diam Dievakuasi ke Eropa – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel yang juga dikenal sebagai tokoh sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, kembali melontarkan pernyataan kontroversial.

Dalam pidatonya di pemukiman ilegal Eli, Tepi Barat, pada Selasa (29/4/2025), Smotrich secara terang-terangan menyuarakan ambisi Israel untuk mengusir warga Gaza.

“Kampanye ini akan berakhir saat Suriah bubar, Hizbullah kalah total, Iran tak punya senjata nuklir, Gaza bersih dari Hamas dan ratusan ribu warga Gaza sudah dalam perjalanan keluar ke negara lain,” kata Smotrich, dikutip dari The Cradle.

Pernyataan itu muncul di tengah laporan soal eksodus diam-diam warga Gaza ke luar negeri, terutama ke Eropa.

Video yang beredar menunjukkan beberapa warga Gaza tiba di Prancis, diduga lewat Bandara Ramon dan Bandara Ben Gurion.

Yang menjadi sorotan: negara-negara Barat dan lembaga internasional justru bungkam.

The Cradle menilai keheningan ini disengaja, agar Israel bisa mendorong agenda pemindahan paksa tanpa banyak sorotan dunia.

Prancis Bantah Tuduhan Deportasi

Menurut sumber diplomatik Prancis yang dikutip The Cradle, puluhan warga Gaza memang telah diterbangkan ke Paris.

Tapi pemerintah Prancis mengklaim itu bagian dari program lama untuk warga yang memiliki paspor Prancis atau kerabat dekat.

Program evakuasi itu kini diperluas untuk mencakup warga Gaza yang bisa berbahasa Prancis atau punya kaitan dengan Institut Kebudayaan Prancis.

Prancis membantah tuduhan dari kelompok HAM seperti Euro-Med Monitor yang menyebut ini sebagai bentuk deportasi terselubung.

Koordinasi dilakukan dengan Otoritas Palestina dan Kedutaan Prancis di Ramallah.

Jumlah yang dievakuasi tetap terbatas, hanya mencakup keluarga dekat dan penerima beasiswa.

Negara Barat Diam, Gaza Kosong Perlahan

Menurut laporan Haaretz (15/4/2025), Prancis dan negara Barat lainnya disebut sedang menawar kesepakatan dengan Mesir agar mau menampung pengungsi Gaza selama masa rekonstruksi.

Sebagai imbalannya, Mesir akan mendapat penghapusan utang dan peran penting dalam pembangunan kembali.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dilaporkan mendorong agar Otoritas Palestina diperbarui dengan menunjuk wakil Mahmoud Abbas.

Uni Eropa bahkan menjanjikan €1 miliar kepada PA untuk dua tahun ke depan.

Namun Mesir menolak keras upaya evakuasi melalui wilayahnya. Seorang pejabat Mesir mengatakan Kairo khawatir evakuasi lewat Israel akan jadi preseden berbahaya untuk deportasi massal.

Sekitar 150 orang telah dievakuasi ke Prancis melalui perlintasan Kerem Shalom.

Mereka termasuk pemegang beasiswa, kerabat warga negara Eropa, atau yang sudah punya izin evakuasi sejak sebelum serangan Israel ke Rafah.

Negara lain seperti Jerman, Belgia, dan Australia juga menjalankan evakuasi serupa.

Jerman mengevakuasi 120 staf GIZ dan keluarga mereka.

Belgia memulangkan staf lembaga, dan Australia tengah meninjau perpanjangan visa warga Palestina.

Tidak ada negara Teluk atau Mesir yang terlibat.

Mesir bahkan tidak memberi izin tinggal atau visa bagi sekitar 100.000 warga Gaza yang telah masuk sejak Mei 2024.

Deportasi atau Pemindahan Sementara?

Sejumlah pemuda Gaza yang tidak ikut perlawanan bahkan menyerahkan diri ke tentara Israel, berharap dideportasi.

Tapi banyak dari mereka justru diinterogasi dan dipulangkan ke Gaza—beberapa bahkan ditawari jadi informan.

Israel belum punya mekanisme resmi untuk deportasi, dan unit “deportasi sukarela” yang diumumkan juga belum terlihat beroperasi.

The Cradle menyebut, realita saat ini membuat deportasi massal seperti tahun 1948 sulit diulang.

Jarak yang dekat memungkinkan warga yang diusir tetap melawan dari luar.

Israel pun belum berani mengusir paksa warga kamp seperti Jenin atau Tulkarm.

Mereka memilih menyebutnya “pemindahan sementara” sambil menghancurkan infrastruktur kamp.

Nasib Warga Gaza di Mesir

Sekitar 100.000 warga Gaza yang mengungsi ke Mesir kini terjebak.

Mereka tidak diberi izin tinggal, tidak bisa pindah ke negara lain, dan hidup dalam ketidakpastian.

Menurut pejabat keamanan Mesir, Kairo sengaja mempertahankan “kartu Gaza” untuk menekan negara Barat membuka perbatasan Rafah dan meringankan beban kemanusiaan.

Warga yang terjebak kehilangan martabat, masa depan, dan harapan akan kehidupan yang layak.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

06/05/2025 18:11
Bye-Bye AS, China-Uni Eropa Bakal Perluas Kerja Sama Dagang

Bisnis.com, JAKARTA — China akan memperluas kerja sama dengan para pemimpin Uni Eropa, juga mengatasi berbagai gesekan dan perbedaan, di tengah tekanan ekonomi global setelah pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat.

Dilansir dari Reuters, berdasarkan laporan kantor berita Xinhua, Presiden China Xi Jinping menyampaikan komitmen perluasan kerja sama itu dalam peringatan 50 tahun hubungan diplomatik China-Uni Eropa. Kedua pihak berupaya mencairkan hubungan di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat tarif Trump.

Beijing sangat ingin menjalin hubungan ekonomi dan politik yang lebih erat dengan Eropa untuk membatasi dampak dari tarif resiprokal terhadap perdagangan China ke Amerika Serikat (AS). Walaupun begitu, dalam pernyataannya Xi tidak menyebut AS.

“Hubungan China-Uni Eropa yang sehat dan stabil tidak hanya mendorong pencapaian bersama, tetapi juga mencerahkan dunia,” ujar Xi Jinping pada Selasa (6/5/2025), dilansir dari Reuters.

Xi juga meminta Uni Eropa untuk bersama-sama menjaga keadilan dan kesetaraan, serta menentang intimidasi sepihak. Hal itu menggambarkan hubungan mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh di dunia.

Beijing akan menyambut baik kunjungan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada waktu yang tepat untuk bersama-sama mengadakan putaran baru pertemuan para pemimpin kedua belah pihak.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan negaranya dan Uni Eropa akan mengadakan dialog tingkat tinggi tentang strategi, ekonomi dan perdagangan, pembangunan hijau, serta digitalisasi di antara serangkaian acara tahun ini.

Kementerian tersebut juga mengonfirmasi bahwa China dan Parlemen Eropa telah memutuskan untuk membebaskan pertukaran timbal balik.

Pekan lalu, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa China akan mencabut sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan subkomitenya tentang hak asasi manusia. Sanksi tersebut dijatuhkan pada 2021 atas tindakan Barat terhadap pejabat China yang dituduh melakukan penahanan massal terhadap Muslim Uighur di wilayah paling barat Xinjiang.

“Dalam situasi saat ini, kedua belah pihak percaya bahwa sangat penting bagi China dan Eropa untuk memperkuat dialog dan kerja sama,” kata Lin.

Dia menegaskan keyakinannya bahwa pembicaraan yang diperbarui akan menyuntikkan dorongan baru dalam pengembangan hubungan China-Uni Eropa.

06/05/2025 17:38
Berlangsung Sejak 2016, I-EU CEPA Siap Masuki Tahap Akhir Perundingan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Uni Eropa optimistis mengenai proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang akan dapat diselesaikan pada semester pertama 2025 ini.

Kedua belah pihak berkomitmen kuat untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

“Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

06/05/2025 12:15