Negara: Uni Eropa

  • IHSG diprediksi variatif di tengah “wait and see” data ekonomi global

    IHSG diprediksi variatif di tengah “wait and see” data ekonomi global

    IHSG pada pekan ini diperkirakan melanjutkan konsolidasi pada rentang 7.200 sampai 7.300

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data-data perekonomian di tingkat global.

    IHSG dibuka menguat 17,32 poin atau 0,24 persen ke posisi 7.231,48. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,11 poin atau 0,26 persen ke posisi 818,65.

    “IHSG pada pekan ini diperkirakan melanjutkan konsolidasi pada rentang 7.200 sampai 7.300,” ujar Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim di Jakarta, Senin.

    Dari Amerika Serikat (AS), pelaku pasar pada pekan ini akan mencermati rilis data Durable Goods Orders, S&P/Case-Shiller Home Price, Consumer Confidence, dan Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index.

    Selain itu, juga akan mencermati rilis The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes pada Kamis (29.05), untuk mengantisipasi kebijakan The Fed selanjutnya pada FOMC 17-18 Juni mendatang.

    Dari kawasan Eropa, Jerman akan merilis data Consumer Confidence, Unemployment Rate dan Retail Sales.

    Dari kawasan Asia, Jepang akan merilis data Consumer Confidence, Unemployment Rate, Industrial Production dan Retail Sales, sedangkan China akan merilis data National Bureau of Statistics of China (NBS) Manufacturing.

    Dari dalam negeri, pemerintah berencana mengumumkan langkah stimulus pada 5 Juni 2025 untuk mendorong aktivitas ekonomi.

    Sementara itu, bursa AS di Wall Street kompak ditutup melemah pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (23/5), setelah Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif tinggi untuk produk Eropa dan Apple.

    Presiden Trump, pada Jumat, mengatakan bahwa pembicaraan dagang dengan Uni Eropa tidak menunjukkan kemajuan dan merekomendasikan tarif langsung sebesar 50 persen terhadap Uni Eropa, dimulai pada 1 Juni 2025.

    Indeks Dow Jones Industrial Average turun 256,02 poin, atau 0,61 persen dan ditutup di 41.603,07, indeks S&P 500 melemah 0,67 persen dan ditutup di 5.802,82, sementara Nasdaq Composite turun 1 persen dan berakhir di 18.737,2

    Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 199,53 poin atau 0,52 persen ke 37.351,50, indeks Shanghai menguat 9,70 poin atau 0,28 persen ke 3.357,76, indeks Hang Seng melemah 50,26 poin atau 0,26 persen ke 23.549,00, dan indeks Strait Times melemah 5,87 poin atau 0,15 persen ke 3.876,33.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jerman Kecam Keputusan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jerman Kecam Keputusan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jakarta

    Pemerintah Jerman mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Jerman pun mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang disebutnya “fatal” itu.

    Menteri Riset Jerman Dorothee Baer mengatakan kepada stasiun radio Bayern 2, bahwa ia berharap “pemerintah AS akan membatalkan keputusan ini.”

    “Ini bukan sinyal positif, baik untuk generasi muda maupun dunia bebas,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/5/2025).

    Sesampainya di Brussels, Belgia untuk menghadiri pertemuan dengan rekan-rekannya di Uni Eropa, Baer berkata: “Kami telah melihat adanya pergeseran, tidak hanya dari mahasiswa Amerika yang ingin datang ke sini tetapi juga dari negara-negara lain, termasuk China dan India, yang memilih Eropa karena mereka melihat kebebasan mereka dijamin secara berbeda di sini.”

    “Saya tidak pernah menyangka… bahwa akan sampai pada titik ini, bahwa titik kebebasan akademis suatu hari nanti akan dipertanyakan,” lanjut Baer.

    “Namun saya tidak putus asa bahwa … ‘tanah kebebasan’ suatu hari nanti akan kembali sesuai dengan namanya.”

    Sebelumnya pada hari Kamis (22/5) waktu setempat, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menulis surat kepada Universitas Harvard, untuk memberi tahu bahwa sertifikasinya di bawah sistem utama, yang mengizinkan mahasiswa asing masuk ke Amerika Serikat, telah dicabut.

    Tonton juga “Membaca Maksud Pemerintahan Trump Menjegal Harvard University” di sini:

    Noem menuduh Harvard telah “mendorong kekerasan, anti-Semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”.

    Kebijakan Trump ini memaksa para mahasiswa asing di Harvard untuk pindah ke universitas lainnya atau kehilangan status hukum mereka di AS. Harvard, dalam tanggapannya, menyebut langkah pemerintahan Trump itu — yang berdampak pada ribuan mahasiswa — adalah ilegal dan merupakan balas dendam.

    Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami,” kata Harvard dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” imbuhnya.

    Tonton juga “Penyebab Pemerintahan Trump Larang Mahasiswa Asing Kuliah di Harvard” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perluas Pasar Ekspor Non-AS, RI Pilih Jalur ‘Pertemanan Internasional’

    Perluas Pasar Ekspor Non-AS, RI Pilih Jalur ‘Pertemanan Internasional’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan berupaya keras menjaga ketahanan ekonominya di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Airlangga mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya tumbuh sebesar 4,87%. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian global dan penurunan konsumsi masyarakat.

    Sementara itu, Indonesia juga masih melakukan negosiasi dengan AS (Amerika Serikat) terkait dengan penerapan tarif respirokal terhadap barang dari Tanah Air yang masuk pasar Negeri Paman Sam ini. Negosiasi ini berlangsung hingga 60 hari ke depan.

    Salah satu fokus utama adalah perundingan tarif dengan AS yang sedang berlangsung sejak kebijakan tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perundingan terkait tarif resiprokal sudah dimulai dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 60 hari, sebagaimana yang telah disepakati.

    Pemerintah Indonesia tidak hanya menyatakan sikap, tetapi juga mengajukan proposal konkret kepada AS dengan semangat kerja sama bilateral yang adil. Selain itu, Pemerintah juga menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang sebagai respons terhadap ketidakpastian global.

    “Target kita memang memperluas pasar. Jadi kalau kita melihat episentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kita mencari daerah lain yang kita bisa masuki,” lanjut Airlangga.

    Indonesia akan terus mengoptimalkan kerja sama internasional melalui forum-forum seperti RCEP, I-EU CEPA, dan CPTPP untuk memperluas akses pasar di luar AS.

    Meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 4,87% (yoy), melampaui negara-negara ASEAN lainnya.

    “Pertumbuhan ini didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga dan sektor produksi seperti pertanian yang mencatatkan pertumbuhan 10,52%,” ujarnya.

    Pemerintah juga mencatatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan pada kuartal pertama 2025, dengan 594.104 lapangan pekerjaan tercipta dari sektor industri PMDN dan PMA.

    Airlangga juga menyampaikan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa meskipun ada ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga momentum positif dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

    Percepat I-EU CEPA

    Indonesia dan Uni Eropa optimistis proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat diselesaikan pada semester I-2025. Adapun, akselerasi proses negosiasi ini terjadi di tengah kisruhnya perang dagang yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump.

    Optimisme itu terungkap dalam pertemuan virtual antara Menko Airlangga dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

    Airlangga menekankan Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

    Komisioner Sefcovic mengapresiasi hasil pertemuan sebelumnya antara Chief Negotiator kedua pihak sebagai langkah positif dalam mendorong kemajuan negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Lebih lanjut, saat ini Uni Eropa juga tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait isu tarif dan perdagangan.

    Di tengah gejolak perdagangan global, komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan Perundingan I-EU CEPA menjadi semakin relevan. Dengan kondisi sekitar 87% perdagangan barang dunia berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat, semakin menegaskan urgensi diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi intensif serta mencari solusi atas isu-isu teknis yang tersisa.

    “Penuntasan Perundingan I-EU CEPA diyakini akan memperkuat fondasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tutup Menko Airlangga.

    (haa/haa)

  • TikTok Didenda Rp 9,9 T karena Kirim Data Pengguna ke Tiongkok – Page 3

    TikTok Didenda Rp 9,9 T karena Kirim Data Pengguna ke Tiongkok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – TikTok dijatuhi sanksi denda sebesar USD 601 juta atau setara Rp 9,9 triliun karena mengirimkan data-data pengguna Uni Eropa ke Tiongkok. Sanski ini dijatuhkan oleh Komisi Perlindungan Data Uni Eropa yang berpusat di Irlandia.

    “TikTok melanggar UU GDPR terkait transfer data pengguna wilayah ekonomi Eropa ke Tiongkok dan persyaratan transparansinya,” kata Komisi dalam pernyataan, dikutip dari The Hacker News, Jumat (9/5/2025).

    Disebutkan, keputusan ini mencakup denda administratif sebesar 530 juta Euro atau setara USD 601 juta serta perintah yang mengharuskan TikTok mematuhi pemrosesannya dalam waktu 6 bulan.

    Perintah ini mengharuskan TikTok untuk menangguhkan transfer data pengguna ke Tiongkok dalam jangka waktu 6 bulan.

    Sanksi ini dijatuhkan setelah adanya investigasi yang dilakukan sejak September 2021.

    Saat itu, Komisi Perlindungan Data Irlandia menyelidiki transfer data pribadi TikTok ke Tiongkok serta kepatuhannya terhadap UU perlindungan data GDPR, mengenai transfer data ke negara ketiga.

    Wakil Komisaris Komisi Perlindungan Data Irlandia Graham Doyle menyebut, transfer data pribadi TikTok ke Tiongkok melanggar pasal 46 (1) GDPR.

  • Genjot Industri Hijau Bisa Jadi Jurus RI Jaring Banyak Investor

    Genjot Industri Hijau Bisa Jadi Jurus RI Jaring Banyak Investor

    Jakarta

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penting bagi Indonesia memperkuat ekosistem industri ramah lingkungan alias industri hijau. Terutama jika industri dalam negeri ingin mengekspor produk-produknya ke luar negeri.

    Sebab menurutnya sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, hingga Uni Eropa (UE) menerapkan kebijakan impor yang cukup ketat untuk memastikan produk yang mereka terima ramah lingkungan. Baik dari proses produksi hingga produk itu sendiri.

    Misalkan saja di AS menerapkan kebijakan aturan import bebas polusi atau polluter import fee, Inggris dengan kebijakan anti-deforestasi untuk sejumlah komoditas tertentu, dan Uni Eropa yang menerapkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana seluruhnya akan menyulitkan masuknya produk-produk yang tidak ramah lingkungan.

    “Jadi award atau sertifikat industri hijau itu jangan dianggap tidak penting, karena itu bisa menjadi pegangan mereka ketika mereka mau ekspor barang-barangnya ke negara-negara seperti UE, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya,” kata Agus saat ditemui wartawan di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Selain itu, banyak juga investor atau lembaga pembiayaan dari negara-negara tersebut yang lebih berminat menanamkan modalnya di perusahaan atau industri yang ramah lingkungan. Sehingga pengembangan ekosistem industri hijau ini juga dapat membantu masuknya investasi ke Indonesia.

    “Ini ketertarikan dari para pendana, dari financial institution untuk mengeluarkan dananya untuk transformasi industri itu cukup-cukup besar dan kami sangat optimis,” jelasnya.

    Untuk itu, Agus menyebutkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan mengenai pembiayaan bagi perusahaan yang berkomitmen bertransformasi ke industri hijau.

    Dalam hal ini, ia mengaku saat ini sedang menyiapkan kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin). Nantinya dalam aturan itu akan ada pembentukan badan Green Industry Service Company atau GISCO.

    “Kami sekarang sudah dalam proses persiapan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang fasilitasi pembiayaan industri hijau. Nanti akan diatur keberadaan atau pendirian Green Industry Service Company atau GISCO. Kami fasilitatornya,” ucapnya.

    “Nanti akan ada di dalam GISCO itu baik para investor, baik itu yang berasal dari financial institution, itu untuk kemudian mereka yang akan mendanai program-program transformasi dari industri yang ada di Indonesia menuju industri hijau,” terang Agus lagi.

    (igo/hns)

  • Rusia Perluas Pabrik Senjata di Siberia untuk Produksi Bom Kuat: Jauh dari Jangkauan Serang Ukraina – Halaman all

    Rusia Perluas Pabrik Senjata di Siberia untuk Produksi Bom Kuat: Jauh dari Jangkauan Serang Ukraina – Halaman all

    Rusia Perluas Pabrik Senjata di Siberia untuk Produksi Bom Dahsyat: Jauh dari Jangkauan Serang Ukraina

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah pabrik bahan peledak Rusia di Siberia dilaporkan sedang menjalani perluasan skala besar untuk memproduksi bahan peledak berkekuatan tinggi RDX, Reuters melaporkan, Kamis (8/5/2025).

    Mengutip catatan pengadaan dan sumber yang dekat dengan proyek tersebut, pabrik tersebut adalah Pabrik Biysk Oleum (BOZ).

    BOZ dilaporkan tengah membangun jalur produksi baru senilai 15,5 miliar rubel (189 juta dolar AS), dengan penyelesaian awalnya dijadwalkan pada akhir tahun 2025.

    Seorang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa jadwal tersebut “tidak realistis” dan telah ditunda.

    Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia Denis Manturov, yang mengunjungi lokasi tersebut pada bulan Agustus 2023 saat menjabat sebagai menteri industri dan perdagangan, menyebutkan angka serupa sebesar 15 miliar rubel untuk “reorganisasi menyeluruh” pabrik tersebut.

    Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu juga dilaporkan membahas penundaan konstruksi dalam sebuah pertemuan dengan direktur pabrik awal tahun ini.

    SULIT DIJANGKAU MUSUH – Pabrik Oleum Biysk (BOZ) milik Rusia di wilayah Siberia. Terletak sekitar 3.000 kilometer (1.860 mil) di timur Moskow, BOZ jauh dari jangkauan serangan pesawat tak berawak Ukraina yang semakin menargetkan sektor industri militer Rusia sejak dimulainya invasi skala penuh.

    Jauh dari Jangkauan Ukraina

    Terletak sekitar 3.000 kilometer (1.860 mil) di timur Moskow, BOZ jauh dari jangkauan serangan pesawat tak berawak Ukraina yang semakin menargetkan sektor industri militer Rusia sejak dimulainya invasi skala penuh.

    Fasilitas tersebut dimiliki oleh pabrik Ya.M. Sverdlov, yang berada di bawah sanksi Uni Eropa sebagai “satu-satunya produsen Rusia” bahan peledak berkekuatan tinggi RDX dan HMX.

    RDX merupakan komponen utama dalam peluru artileri, mortir, rudal, dan bom udara.

    Para ahli mengatakan bahwa RDX disukai karena stabilitas dan efektivitasnya, serta tidak mudah meledak secara tidak sengaja. 

    RDX merupakan zat kristal putih keras yang banyak digunakan dalam Perang Dunia II. RDX juga digunakan dalam tutup peledak untuk aplikasi sipil.

    Reuters memperkirakan fasilitas baru itu dapat memproduksi 6.000 metrik ton RDX setiap tahunnya — cukup untuk mengisi sekitar 1,28 juta peluru artileri 152 mm.

    Intelijen militer Ukraina memperkirakan kalau Rusia memproduksi sekitar 2 juta peluru artileri 122 mm dan 152 mm tahun lalu, sementara mengimpor tambahan 2,7 juta dari Korea Utara.

    Para ahli bahan peledak mengatakan kepada Reuters bahwa produksi di BOZ dapat dimulai dalam waktu enam hingga 10 minggu setelah menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

     

    (oln/tmt/*)

  • UE Siapkan Serangan Balasan Tarif Impor Trump, Nilainya Fantastis – Page 3

    UE Siapkan Serangan Balasan Tarif Impor Trump, Nilainya Fantastis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Uni Eropa menyiapkan sejumlah langkah balasan atas penerapan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Bahkan kumpulan negara-negara Eropa tersebut sedang menyiapkan tarif impor tambahan senilai 95 miliar euro (Rp 1.770 triliun) sebagai tindakan balasan.

    Badan Eksekutif Uni Eropa mengatakan akan memulai dispute menuntut kepada Organisasi Perdagangan Dunia atas kebijakan tarif impor “timbal balik” AS dan bea masuk bagi produk mobil dan suku cadangnya.

    Melansir laman CNBC, Kamis (8/5/2025), Komisi Eropa juga mengatakan telah menggelar konsultasi publik mengenai daftar barang impor AS yang berpotensi menjadi sasaran tindakan balasan, jika kesepakatan perdagangan tidak tercapai dengan Washington.

    Daftar tersebut mencakup produk impor AS senilai 95 miliar euro (USD 107,4 miliar), di berbagai produk industri dan pertanian. Daftar tersebut mencakup ratusan barang seperti unggas, biji-bijian, dan logam.

    “UE memiliki pandangan tegas bahwa tarif [AS] ini secara terang-terangan melanggar aturan dasar WTO,” kata Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan.

    Adapun dispute yang diajukan akan berbentuk pengajuan permintaan konsultasi secara resmi. “Tujuan UE adalah untuk menegaskan kembali bahwa aturan yang disepakati secara internasional itu penting, dan aturan ini tidak dapat diabaikan secara sepihak oleh anggota WTO mana pun, termasuk AS.”

     

     

  • Jerman Bakal Lebih Banyak Tolak Pencari Suaka

    Jerman Bakal Lebih Banyak Tolak Pencari Suaka

    Jakarta

    Langkah ini menjadi bagian penting dari rencana kanselir baru Jerman, Friedrich Merz untuk merebut kembali kendali dari partai antiimigrasi Alternative fr Deutschland (AfD), yang menempati posisi kedua raihan suara dalam pemilu bulan Februari lalu, dan dalam jajak pendapat teranyar terus menunjukkan peningkatan jumlah dukungan secara signifikan.

    Merz mengatakan kepada Welt TV, ia telah memberi tahu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk terlebih dahulu, dan lebih lanjut mengatakan, langkah-langkah “sementara” ini “diperlukan selama tingkat migrasi ilegal di Uni Eropa masih setinggi ini.”

    Jumlah polisi perbatasan diperbanyak

    Pemerintah baru Jerman, yang mulai menjabat pada hari Selasa (07/05), telah mengambil langkah untuk menambah kekuatan petugas kepolisian di perbatasan. “Kami memerintahkan petugas untuk menolak migran tanpa dokumen, termasuk pencari suaka,” demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt.

    Namun pengecualian akan diberikan kepada “kelompok rentan” termasuk perempuan hamil dan anak-anak, tambahnya.

    Untuk melaksanakan langkah ini, Dobrindt membatalkan keputusan dari tahun 2015 — pada puncak krisis migrasi Eropa — saat Jerman menerima lebih dari satu juta imigran, terutama dari Suriah dan Afganistan.

    Harian Bild melaporkan, Dobrindt telah memerintahkan pengiriman tambahan 2.000 hingga 3.000 petugas polisi federal ke perbatasan Jerman, memperkuat 11.000 petugas yang sudah ditempatkan di sana.

    Media Der Spiegel melaporkan, polisi harus bekerja dalam shift hingga 12 jam per hari untuk menegakkan aturan baru ini.

    Rasa kemanusiaan harus ditegakkan

    Dobrindt mengatakan lebih lanjut, tujuan kebijakan ini adalah untuk menjamin “rasa kemanusiaan dan ketertiban” dalam migrasi, dan bahwa ketertiban harus “diberi bobot dan kekuatan lebih besar daripada yang terlihat di masa lalu.”

    Langkah pemerintah baru ini membuat beberapa negara tetangga kecewa, dengan Swiss menyatakan bahwa mereka “menyesalkan” bahwa langkah-langkah ini diambil “tanpa konsultasi”.

    Berbicara bersama Merz dalam konferensi pers di Warsawa, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mendesak Jerman untuk “memusatkan perhatian pada perbatasan eksternal Uni Eropa” dan menjaga zona Schengen.

    Merz menekankan, Jerman akan menerapkan politik migrasi yang lebih ketat, namun pengendalian ini akan dilakukan “dengan cara yang tidak akan menimbulkan masalah bagi negara tetangga”, dan menambahkan, Jerman ingin “menyelesaikan masalah ini bersama” negara-negara Uni Eropa lainnya.

    Di dalam negeri, Merz berargumen bahwa tindakan tegas diperlukan untuk meredakan kekhawatiran pemilih dan menghentikan kebangkitan AfD.

    AfD mencatat rekor dengan meraih lebih dari 20 persen suara dalam pemilu lalu, dan menempati posisi kedua setelah aliansi konservatif Partai Kristen Demokrat (CDU), Partai Kristen Sosialis (CSU), yang dipimpin Merz, dan sejak itu terus naik dalam jajak pendapat, bahkan kadang menempati posisi pertama.

    Perjanjian aliansi yang picu kontroversi

    Perjanjian koalisi antara CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat (SPD) menyatakan, semua orang yang tiba di perbatasan Jerman tanpa dokumen akan ditolak masuk, termasuk mereka yang mengajukan suaka.

    Poin terakhir ini memicu kontroversi, karena sebagian anggota SPD khawatir, kebijakan tersebut mungkin tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa.

    Perjanjian itu juga menyebutkan, pemeriksaan perbatasan yang ditingkatkan akan tetap diberlakukan hingga “perlindungan efektif terhadap perbatasan eksternal UE tercapai.”

    Di tengah serangkaian serangan kekerasan menjelang pemilu Februari, yang sebagian besar pelakunya adalah imigran pencari suaka, Merz menjadikan penindakan terhadap migrasi ilegal sebagai tema utama kampanyenya.

    Pada satu kesempatan, ia bahkan mengandalkan dukungan AfD di parlemen untuk meloloskan mosi yang menuntut pengetatan imigrasi — sebuah langkah yang secara luas dianggap melanggar “tembok api” (prinsip nonkerja sama) terhadap partai tersebut.

    Minggu lalu, badan intelijen dalam negeri Jerman, BfV, menyatakan AfD sebagai organisasi ekstrem kanan.

    Penetapan itu didasarkan pada laporan internal BfV setebal 1100 halaman, yang diserahkan kepada kementerian dalam negeri namun tidak dipublikasikan.

    Media der Spiegel melaporkan, laporan tersebut mengutip pernyataan dari ratusan anggota AfD di berbagai tingkatan, yang menunjukkan bahwa partai ini melakukan “agitasi terus-menerus” terhadap migran, pengungsi, dan muslim.

    Laporan itu juga menyoroti penggunaan slogan “remigrasi” oleh tokoh-tokoh AfD — sebuah istilah yang merujuk pada deportasi massal terhadap warga asing.

    Langkah BfV itu memicu seruan baru untuk melarang partai tersebut, serta memicu reaksi keras dari AfD, yang telah mengajukan gugatan hukum terhadap penetapan itu pada hari Senin (05/05).

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Google Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke Penggantinya

    Google Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejayaan Google sebagai penguasa mesin pencari mulai runtuh. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) dan media sosial era baru seperti TikTok menjadi alternatif netizen untuk mencari rekomendasi, tutorial, hingga informasi mendalam terkait suatu topik.

    Selain itu, tekanan bertubi-tubi dari Uni Eropa dan AS terkait monopoli Google juga menambah tantangan bagi raksasa Mountain View tersebut.

    Terbaru, Apple berencana memasukkan pencarian berbasis AI ke browser Safari mulai tahun depan, sebagai alternatif pencarian default menggunakan Google.

    Hal ini diungkapkan wakil presiden senior layanan Apple, Eddy Cue dalam persidangan antimonopoli Google. Cue bersaksi untuk pembayaran sebesar US$20 miliar dari Google ke Apple untuk membuat Search sebagai layanan mesin pencari default di Safari.

    Dikutip dari The Verge, Kamis (8/5/2025), sejumlah penyedia layanan pencari AI telah berdiskusi dengan Apple, yakni Perplexity, OpenAI dan Anthropic.

    “Sampai sekarang, fitur itu belum cukup baik,” kata Cue.

    Menurut Cue, pengembangan AI generatif masih dalam tahap awal. Perjanjian dengan sejumlah perusahaan dilakukan Apple untuk memastikan memiliki opsi lain untuk penyedia layanan.

    Apple diketahui ikut serta dalam perkembangan teknologi AI. Salah satunya mengintegrasikan Siri dengan ChatGPT.

    Selain itu, rencananya Gemini milik Google juga akan hadir di iPhone. CEO Sundar Pichai mengonfirmasi Google kian dekat dengan kesepakatan tersebut.

    Cue menambahkan pencarian di Safari mengalami penurunannya bulan lalu. Fenomena itu diklaimnya terjadi baru pertama kali dalam 22 tahun.

    Gen Z Tinggalkan Google Pindah ke Penggantinya

    Terpisah, laporan The Verge berkolaborasi dengan tim Research dan Insights dari Vox Media serta Two Cents Insights, mengungkap adanya perubahan tren dalam cara netizen mencari informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk AI.

    Laporan tersebut menyimpulkan, kekuatan kini mulai beralih kembali ke tangan pengguna. Masyarakat makin mengutamakan komunitas yang memiliki nilai dan kredibilitas tinggi dalam menyerap informasi yang dapat dipercaya.

    “Teknologi warisan seperti Google dan platform sosial lainnya mulai kehilangan kepercayaan masyarakat. Banyak orang yang beralih ke chatbot AI dan komunitas kecil, serta platform semacam TikTok,” kata laporan The Verge.

    Kesimpulan yang didapat The Verge dan mitranya dihasilkan dari survey 2.000 pengguna internet di Amerika Serikat. Secara angka, 42% mengatakan mesin pencari seperti Google makin tak berguna.

    Sebanyak 66% mengatakan kualitas informasi di internet kian buruk dan sulit mencari sumber informasi yang bisa diandalkan. Sebanyak 55% memilih bertumpu pada komunitas mereka untuk mencari informasi terbaru, lebih dari platform pencarian seperti Google.

    Sementara itu, 52% telah beralih ke chatbot AI dan platform alternatif seperti TikTok untuk mencari informasi, ketimbang mengandalkan Google.

    Menurunnya tingkat kepercayaan pengguna internet terhadap Google tidak datang dari ruang hampa. Sebanyak 76% responden mengatakan lebih dari seperempat hasil pencarian mereka di Google ketika hendak belanja online menunjukkan konten bersponsor atau sengaja dipromosikan secara berbayar.

    Hanya 14% dari konten bersponsor tersebut yang dinilai benar-benar membantu pengalaman pencarian pengguna.

    Sebanyak 61% Gen Z dan 53% milenial mengatakan mereka menggunakan tool AI untuk menggantikan Google dalam mencari informasi terkait topik yang spesifik.

    Saat ini, sudah banyak tool AI yang beredar di pasaran dan bisa dijadikan alternatif pengganti mesin pencari Google. Selain Perplexity dan OpenAI yang populer, ada juga mesin pencari AI yang relatif belum banyak terdengar. Misalnya iAsk.Ai, Komo AI, Brave Search, Andi Search, hingga You.com.

    (fab/fab)

  • Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Inggris dalam konferensi pers pada Kamis (8/5/2025) waktu setempat. 

    Trump membocorkan pengumuman itu di sebuah postingan media sosial pada Rabu (7/5/2025) malam, dengan mengatakan dia akan mengadakan konferensi pers Oval Office untuk membahas kesepakatan perdagangan besar dengan perwakilan negara besar dan sangat dihormati. 

    Rincian perjanjian tidak segera jelas. Orang-orang yang akrab dengan rencana menggambarkan mereka dengan syarat anonim.

    Trump menghadapi tekanan politik untuk mencari jalan keluar dari rencananya untuk menaikkan tarif AS ke level tertinggi dalam satu abad, karena jajak pendapat menunjukkan orang Amerika kecewa dengan pengelolaan ekonominya.

    Dia mengisyaratkan kesepakatan yang akan dibahasnya akan menjadi yang pertama dari banyak kesepakatan karena ia ingin menghapuskan hambatan ekspor AS dan menenangkan gejolak pasar yang didorong oleh cakupan tarifnya yang luas. 

    Namun, kesepakatan apa pun akan disertai dengan peringatan yang signifikan. Pakta perdagangan skala penuh biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan, dan pembicaraan dengan beberapa negara berpusat pada kesepakatan garis atas tentang komitmen dan niat yang mungkin meninggalkan banyak detail yang secara tradisional termasuk dalam perjanjian perdagangan komprehensif untuk dinegosiasikan nanti.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang negara yang terlibat atau cakupan kesepakatan potensial apa pun. Kedutaan Besar Inggris di Washington juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Jadwal publik Gedung Putih untuk hari Kamis, yang dirilis Rabu malam setelah unggahan Trump, hanya menjelaskan acara tersebut dengan mengatakan Presiden membuat Pengumuman Perdagangan. The New York Times pertama kali melaporkan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan dengan Inggris.

    Pejabat pemerintahan Trump tengah melakukan serangkaian negosiasi simultan dengan sejumlah negara, setelah presiden menghentikan tarif menyeluruh terhadap lebih dari 50 negara yang memiliki defisit perdagangan substansial dengan AS serta pungutan global sebesar 10% yang diterapkan pada hampir semua mitra dagang AS. 

    Gedung Putih juga telah mengeluarkan tarif sektoral termasuk pada baja dan mobil, dan mengancam lebih banyak lagi pada berbagai industri mulai dari farmasi hingga kayu hingga film buatan luar negeri.

    Kesepakatan Kerangka Kerja 

    Trump telah memberikan sedikit indikasi tentang garis besar kesepakatan perdagangan yang dapat diterima, meskipun para pembantunya telah mengindikasikan bahwa pengumuman awal kemungkinan akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk negosiasi tambahan di kemudian hari.

    Inggris dan AS telah melakukan diskusi intensif tentang perjanjian ekonomi yang akan mengurangi dampak beberapa tarif, dengan tim pejabat Inggris di Washington untuk merundingkan persyaratan minggu ini, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris mengatakan awal minggu ini bahwa pembicaraan masih berlangsung, tetapi mereka tidak akan memberikan komentar tentang rincian diskusi yang sedang berlangsung atau menetapkan jadwal apa pun.

    “Kami akan terus mengambil pendekatan yang tenang dan mantap terhadap pembicaraan dan bertujuan untuk menemukan resolusi guna membantu meredakan tekanan pada bisnis dan konsumen Inggris,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Inggris mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan India pada Selasa lalu, yang merupakan kesepakatan dagang terbesar yang ditandatangani Inggris sejak meninggalkan Uni Eropa, karena negara itu berupaya memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di tengah dampak tarif Trump.

    Negara-negara lain yang melakukan pembicaraan di tingkat tinggi termasuk Jepang, India, dan Israel. Trump mengejutkan negosiator Jepang dengan secara pribadi bergabung dalam pembicaraan bulan lalu, sementara Wakil Presiden JD Vance melakukan perjalanan ke India untuk berdiskusi yang mencakup perdagangan. Presiden AS juga menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membicarakan masalah perdagangan.