Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Minim Diplomasi Informal, Krisis India-Pakistan Kian Memanas

    Minim Diplomasi Informal, Krisis India-Pakistan Kian Memanas

    New Delhi –

    Selama bertahun-tahun, dialog informal yang difasilitasi LSM dan kelompok masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam menjembatani India dan Pakistan.

    Proses ini dikenal sebagai “diplomasi jalur kedua” yang melibatkan LSM, anggota masyarakat sipil, dan aktivis perdamaian. Biasanya, mereka bekerja untuk mencari solusi potensial dari berbagai krisis lewat dialog dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah kerap menggunakan masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

    Rutinnya pendanaan dari donor Barat memungkinkan terjadinya pertemuan informal di wilayah netral di berbagai belahan dunia. Lewat cara ini, perspektif yang saling bertolak belakang pun bisa dipertemukan dan saling bertukar pandangan.

    Namun kini, cara ini menjadi kurang efektif. Selain persoalan pendanaan, kedua pemerintah kian menolak ajakan dialog.

    Setelah India dan Pakistan ada di ambang perang pada April lalu, pihak Jalur Kedua dari kedua negara telah memberikan pernyataan bersama untuk meredakan ketegangan.

    “Kami percaya bahwa menyulut histeria perang dan membiarkan ketegangan terus berlarut hingga berubah menjadi konflik militer hanya akan membawa kehancuran bagi kedua negara dan masyarakat yang menginginkan perdamaian,” bunyi pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu dirilis seminggu setelah serangan terjadi dan seminggu sebelum India melancarkan serangan lintas batas, yang juga dikenal sebagai “infrastruktur teror” di Pakistan. Ketegangan akhirnya mereda setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata.

    “Ketika pemerintah tidak terlibat dalam dialog formal apa pun, diplomasi jalur kedua kehilangan relevansinya — dan bersama itu, pendanaannya pun ikut terhenti,” ujar Barve.

    Bagaimana kelompok masyarakat sipil membantu India dan Pakistan?

    Jurnalis Pakistan, Imtiaz Alam, merupakan salah satu pendiri LSM South Asia Free Media Association (SAFMA), bersama rekannya dari India, Vinod Sharma. Kepada DW, ia mengatakan bahwa diplomasi jalur kedua memungkinkan terjadinya dialog di luar jalur formal seperti komisi tinggi atau lembaga intelijen.

    Selain SAFMA, sejumlah kelompok penting lainnya juga memainkan peran besar dalam mendorong dialog antara pejabat kedua negara. Beberapa di antaranya adalah South Asia Media Association (SAMA), Pakistan-India People’s Forum for Peace and Democracy (PIPFPD), Pakistan-India Parliamentary Forum (PIPF), Chaophraya Dialogue, Neemrana Dialogue, Women’s Peace Initiatives, dan Southasia Peace and Action Network (Sapan).

    Selama beberapa tahun ke belakang, berbagai organisasi tersebut telah berhasil membantu membangun kesepakatan antara India dan Pakistan, terutama soal Kashmir. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut secara penuh, tapi hanya menguasainya sebagian, menjadikannya titik konflik berkepanjangan antara dua negara bersenjata nuklir tersebut.

    Antara tahun 2005 hingga 2015, CDU memimpin serangkaian dialog masyarakat sipil terkait Kashmir. Inisiatif ini memungkinkan terjalinnya kontak antarwarga dan mendorong perdagangan lintas batas.

    Bahkan, kedua mantan Perdana Menteri, Manmohan Singh dari India dan Pervez Musharraf dari Pakistan sempat sepakat untuk menciptakan “perbatasan yang lebih lunak”.

    Barve dari CDU, yang telah hampir 40 tahun bekerja dalam bidang dialog dan rekonsiliasi di wilayah-wilayah terdampak kekerasan di India dan Asia Selatan, mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan dengan para pemangku kepentingan tersebut menarik perhatian hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan.

    “Yang memperhatikan bukan cuma kalangan birokrasi — bahkan perdana menteri sendiri beberapa kali menerima kami untuk mendengar langsung realita di lapangan (di Kashmir),” ujarnya.

    Conciliation Resources, sebuah LSM jalur kedua lainnya, juga terlibat dalam dialog India-Pakistan yang telah berhasil membuka jalur perdagangan yang lebih aman antara wilayah Kashmir yang dikuasai kedua negara.

    Diplomasi jalur kedua India-Pakistan mulai terkikis

    Meski begitu, upaya diplomasi jalur kedua antara India dan Pakistan mulai terkikis usai serangan teror Mumbai pada 2008, yang dilakukan kelompok militan di Pakistan. Hantaman berikutnya datang pada 2019 ketika New Delhi mencabut status semi-otonom Jammu dan Kashmir yang memicu kemarahan besar masyarakat lokal.

    Pada 2015, organisasi pro-demokrasi Jerman, Friedrich Ebert Stiftung (FES), sempat fokus pada “penguatan kerja sama regional dan perdamaian di kawasan Asia Selatan”, dan menginisiasi dialog-dialog pembangunan kepercayaan antara para pemangku kepentingan dari India dan Pakistan. Namun kini, fokus FES di kawasan Asia Selatan telah bergeser.

    Direktur FES India, Christoph Mohr, mengatakan kepada DW bahwa pada tahun 2025, FES India “tidak bekerja pada isu seputar kawasan sekitar India, terutama Pakistan, dan juga tidak menjalankan mekanisme perdamaian regional apa pun.”

    “Fokus kerja FES India dalam kebijakan luar negeri kini pada hubungan bilateral dengan Jerman dan Uni Eropa, perdagangan, serta posisi India di panggung global,” tulis Mohr melalui e-mail.

    Sektor LSM kian melemah di India

    Pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi juga turut memberi tekanan pada LSM asing yang beroperasi di India.

    Pada tahun 2018, keputusan pemerintah India untuk mengubah Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) membuat banyak organisasi kehilangan izin operasional mereka, sehingga menyebabkan berbagai inisiatif perdamaian kekurangan sumber daya yang dibutuhkan.

    Salah satu kelemahan dari diplomasi jalur kedua adalah pendekatannya yang masih terbatas pada kalangan elit, dan belum mampu menjangkau masyarakat umum.

    “Generasi muda saat ini lebih banyak dibentuk oleh konten kebencian yang viral ketimbang memori bersama tentang peristiwa pemisahan India dan Pakistan. Kesenjangan ini berbahaya,” ujar Rita Manchanda dari PIPFPD kepada DW.

    Ia merujuk pada peristiwa pemisahan India setelah berakhirnya penjajahan Inggris pada 1947, yang menciptakan negara India dan Pakistan serta menyebabkan jutaan orang terusir dari tanah kelahirannya.

    “Meski begitu, masih ada secercah harapan lewat inisiatif-inisiatif baru yang dipimpin anak muda, yang mencoba menghidupkan kembali ketertarikan terhadap warisan bersama,” tambahnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Lolindu

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dolar AS Ditutup Menguat Rabu Ini, Rupiah Diprediksi Perkasa Jumat – Page 3

    Dolar AS Ditutup Menguat Rabu Ini, Rupiah Diprediksi Perkasa Jumat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali merosot pada hari ini. Penguatan dolar ini terjadi di tengah kesehatan fiskal AS. Pada Rabu (28/5/2025), rupiah ditutup melemah 9 poin terhadap Dolar AS (USD), setelah sebelumnya sempat melemah 35 poin di level Rp 16.296 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.286.

    “Sedangkan untuk perdagangan Jumat, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 16.240 – Rp 16.300,” ungkap pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Penguatan USD terjadi di tengah ketidakpastian atas perdagangan AS dan kesehatan fiskal, dengan fokus pada lebih banyak kesepakatan perdagangan AS dan kemajuan RUU pemotongan pajak yang memecah belah yang didukung oleh Trump.

    Akhir pekan lalu, Trump mengatakan akan menunda rencana untuk mengenakan tarif perdagangan 50% terhadap Uni Eropa hingga awal 9 Juli 2025.

    Juli juga merupakan saat tarif timbal balik Trump terhadap sejumlah ekonomi utama akan mulai berlaku, meskipun perubahan haluannya baru-baru ini pada tarif UE memicu harapan bahwa presiden AS tidak akan memenuhi ancaman tarif lainnya.

    “Data kepercayaan konsumen AS yang kuat juga meningkatkan risiko dan meredam kekhawatiran atas ekonomi AS. Fokus sekarang adalah pada isyarat lebih lanjut mengenai ekonomi AS dalam beberapa hari mendatang – dari sejumlah pembicara Federal Reserve, serta risalah rapat terakhir Fed, yang akan dirilis pada hari Rabu,” papar Ibrahim.

  • Prabowo Sebut Macron Presiden Eropa Pertama yang ke RI Sejak 20 Oktober 2024

    Prabowo Sebut Macron Presiden Eropa Pertama yang ke RI Sejak 20 Oktober 2024

    Bisnis,com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta hari ini, Rabu (28/5/2025).

    Prabowo menilai kunjungan ini memiliki makna simbolis dan strategis yang kuat, sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis.

    “Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita yang kuat antara dua negara kita,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama.

    Kepala negara mengaku bahwa selain memperingati sejarah panjang hubungan bilateral, pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk masa depan.

    Salah satunya adalah adopsi Deklarasi Visi Bersama Indonesia–Prancis 2050, yang menjadi tonggak komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama menuju peringatan 100 tahun hubungan diplomatik pada 2050.

    “Kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis pada 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerja sama kita di bidang strategis,” kata Prabowo.

    Dalam semangat mempererat hubungan antarmasyarakat, kedua negara juga meluncurkan Deklarasi Strategis di Bidang Kebudayaan Indonesia–Prancis. Deklarasi ini akan menjadi pedoman kerja sama di sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara.

    “Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, kami juga meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia–Prancis sebagai pedoman bagi kerja sama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif,” pungkas Prabowo.

  • Presiden Prabowo: Indonesia dan Prancis dukung Palestina merdeka

    Presiden Prabowo: Indonesia dan Prancis dukung Palestina merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis mendukung Palestina merdeka, dan mendesak militer Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza.

    Isu Palestina menjadi salah satu pembahasan pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama usai merampungkan dua pertemuan dengan Presiden Macron.

    Presiden Prabowo melanjutkan bahwa Presiden Macron juga telah menegaskan komitmen negaranya untuk mendesak Israel menghentikan invasi dan operasi militernya di Gaza.

    Kemudian, Prancis juga mempunyai sikap yang sama dengan Indonesia untuk mendesak Israel membuka akses penuh untuk bantuan kemanusiaan masuk Gaza.

    “Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, pada bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution (solusi dua negara) dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menekankan dirinya di berbagai forum tingkat dunia menyampaikan bahwa Indonesia yakin hanya solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina merupakan jalan mencapai perdamaian.

    Presiden Prabowo dan Presiden Macron menyampaikan pernyataan bersama di Istana Merdeka, di hadapan wartawan Istana Kepresidenan RI dan wartawan yang mengikuti kegiatan Presiden Prancis.

    Kegiatan itu merupakan rangkaian dari agenda kunjungan resmi Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Dalam pernyataan yang sama, Presiden Prabowo menyatakan terima kasihnya kepada Presiden Macron dan menyebut Macron sebagai presiden dari Uni Eropa pertama yang berkunjung secara resmi ke Indonesia pada masa pemerintahannya.

    Dalam rangkaian kunjungan Presiden Macron di Istana Merdeka, dua pemimpin negara telah merampungkan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden RI, kemudian pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis.

    Kemudian, Presiden Macron dan Presiden Prabowo juga menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama antara Indonesia dan Prancis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siapa Pemasok Senjata Terbesar Israel?

    Siapa Pemasok Senjata Terbesar Israel?

    Tel Aviv –

    Di tengah meningkatnya kecaman global terhadap tindakan militer Israel di Gaza, Spanyol menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Seruan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Eropa dan Arab di Madrid, Senin (26/05).

    Dalam forum tersebut, Albares mendesak agar kerja sama Eropa dengan Israel segera ditangguhkan, dan menyatakan bahwa Eropa harus bersatu dalam menerapkan embargo senjata.

    “Kita semua harus sepakat untuk menerapkan embargo senjata bersama. Hal terakhir yang dibutuhkan Timur Tengah saat ini adalah lebih banyak senjata,” katanya.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Turki, Maroko, Brasil, serta sejumlah organisasi antar pemerintah. Namun demikian, hanya sebagian kecil dari negara peserta yang secara aktif memasok persenjataan ke Israel.

    Israel sendiri merupakan salah satu pengekspor senjata terbesar di dunia, dan memiliki industri senjata dalam negeri yang tergolong besar.

    Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Maret 2025, Israel adalah importir senjata terbesar ke-15 di dunia. Namun, impor senjata Israel hanya mencakup kurang dari 2% dari total global, dan bahkan mengalami penurunan sekitar 2,3% selama lima tahun terakhir dibandingkan periode sebelumnya.

    AS dan Jerman pemasok utama senjata ke Israel

    Tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Italia, saat ini tercatat sebagai sumber utama persenjataan bagi Israel.

    Sejak 1946 hingga 2024, Israel telah menerima sekitar $228 miliar bantuan militer dari AS. Jumlah tersebut menempatkan Israel sebagai penerima bantuan militer terbesar dalam sejarah AS, menurut lembaga nonpartisan Council on Foreign Relations (CFR).

    Perjanjian yang saat ini berlaku menjamin bantuan senilai $3,8 miliar per tahun hingga 2028. Mayoritas bantuan ini harus digunakan untuk membeli perlengkapan militer dan jasa dari perusahaan AS.

    Meskipun ada upaya dari senator independen Bernie Sanders untuk menghentikan penjualan militer ke Israel, Senat AS menolak proposal tersebut baik pada April 2025 maupun sebelumnya pada November 2024. Artinya, dukungan AS terhadap Israel kemungkinan besar tidak akan berubah dalam waktu dekat.

    Sementara itu, Jerman menyumbang sekitar sepertiga dari impor senjata Israel selama periode 2020–2024. Bantuan tersebut mencakup fregat laut, torpedo, kendaraan lapis baja, truk militer, senjata anti-tank, serta amunisi. Bahkan saat ini, Israel tengah menunggu pengiriman kapal selam dari Jerman.

    Zain Hussain, peneliti dari SIPRI, menyatakan bahwa Jerman menjadi pilar penting bagi kemampuan maritim Israel. Kepada DW, dia menegaskan bahwa “Israel sangat bergantung pada Jerman untuk kemampuan angkatan lautnya.”

    Meskipun derasnya tekanan internasional, pemerintah Jerman tetap bersikeras menyuplai senjata. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa “sebagai negara yang memahami keamanan dan eksistensi Israel sebagai prinsip inti, Jerman selalu berkewajiban untuk membantu Israel.”

    Namun, pernyataan ini muncul bersamaan dengan komentar dari Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang menyatakan kepada penyiar publik WDR bahwa dia “tidak lagi memahami tujuan Israel di Gaza” dan bahwa operasi militer “tidak lagi dapat dibenarkan semata-mata atas nama memerangi terorisme Hamas.”

    Meski demikian, pengurangan atau penghentian ekspor senjata dari Jerman akan menjadi perubahan signifikan. Pada 2024, Jerman mengekspor senjata ke Israel senilai lebih dari €131 juta, turun dari €326 juta pada 2023.

    Italia: Dukungan penuh kontroversi

    Italia hanya menyumbang sekitar 1% dari total senjata Israel. Padahal menurut konstitusi, seharusnya negara itu tidak dapat mengekspor senjata ke wilayah konflik. Namun, laporan investigatif mengungkap bahwa Italia tetap mengekspor senjata senilai €2,1 juta ke Israel pada kuartal terakhir 2023, di tengah serangan militer aktif di Gaza.

    Laporan dari media Altreconomia menyebut bahwa total ekspor senjata Italia ke Israel mencapai €5,2 juta selama 2023 — bertolak belakang dengan klaim pemerintah bahwa pengiriman telah dihentikan.

    Negara Eropa kurangi ekspor

    Sejumlah negara Eropa telah menghentikan atau menangguhkan lisensi ekspor senjata ke Israel, termasuk Prancis, Spanyol, dan Inggris. Namun kontribusi mereka terhadap total pasokan senjata Israel kurang dari 0,1%.

    Terlebih, laporan The Guardian pada Mei 2025 menunjukkan bahwa Inggris masih mengirim ribuan item militer ke Israel, meskipun telah menetapkan larangan ekspor.

    Hussain dari SIPRI menyatakan bahwa embargo senjata yang efektif harus mencakup negara-negara pemasok utama.

    “Amerika Serikat dan Jerman adalah pemasok terpenting senjata utama ke Israel. Untuk memberikan tekanan maksimal terhadap kapabilitas senjata Israel, negara-negara ini harus turut serta dalam embargo,” katanya.

    Apakah seruan saja cukup?

    Catherine Gegout, peneliti hubungan internasional dari Universitas Nottingham, mengatakan bahwa perubahan sikap dari AS akan sangat mempengaruhi kebijakan Jerman. “Akan ada lebih banyak tekanan terhadap Jerman jika AS berubah juga,” katanya kepada DW.

    “Saya tidak yakin negara-negara Uni Eropa lainnya cukup kuat untuk mengubah hubungan istimewa Jerman dengan Israel.”

    Meskipun demikian, dia menyebut langkah Spanyol memiliki nilai strategis dan simbolis. “Saya pikir ini masalah besar bagi Uni Eropa bahwa Jerman mengirim begitu banyak senjata,” ujarnya.

    “Upaya Spanyol untuk mendorong embargo senjata memiliki dua tujuan, praktis dan simbolik, bagi negara-negara yang menentang aksi militer Israel di Gaza.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    Lihat Video ‘Ribuan Warga Gaza Serbu Bantuan Makanan: Kami Menderita Kelaparan’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • IHSG ditutup menguat dipimpin sektor infrastruktur

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor infrastruktur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 20:16 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup menguat dipimpin oleh saham- saham sektor infrastruktur.

    IHSG ditutup menguat 10,62 poin atau 0,15 persen ke posisi 7.198,97. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,46 poin atau 0,18 persen ke posisi 818,18.

    “Pelaku pasar masih mencerna penundaan kenaikan tarif sebesar 50 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas barang impor dari Uni Eropa (UE),” sebut Tim Riset Phillip Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Presiden AS Trump memperpanjang batas waktu kenaikan tarif perdagangan sebesar 50 persen atas barang impor asal UE menjadi tanggal 9 Juli 2025 dari sebelumnya tanggal 1 Juni 2025, setelah Presiden Komisi Eropa (European Commission) Ursula von der Leyen mengatakan UE membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan.

    Langkah kebijakan Presiden Trump yang tidak menentu ini telah memperbesar ketidakpastian di pasar.

    Pola tingkah-laku Presiden Trump, melontarkan ancaman kenaikan tarif dan kemudian menarik kembali ancaman itu, yang merupakan pengingat yang jelas tentang proses pengambilan kebijakan yang tidak stabil.

    Perang tarif kembali menjadi faktor utama penggerak pasar saham global minggu ini setelah kekhawatiran mengenai pemotongan pajak yang diusulkan Presiden Trump serta dampaknya terhadap defisit fiskal AS, mengguncang pasar hampir sepanjang pekan lalu.

    Dari sisi ekonomi makro, investor bersiap menyambut rilis data Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) Price Index, indikator yang digunakan bank sentral AS (Federal Reserve) untuk mengukur inflasi, pada hari Jumat dengan ekspektasi Core PCE Price Index naik 0,1 persen pada April 2025.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG bergerak ke zona hijau hingga penutupan perdagangan saham

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor infrastruktur yang naik sebesar 1,06 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor kesehatan yang masing- masing naik sebesar 1,00 persen dan 0,83 persen.

    Sedangkan, empat sektor melemah yaitu sektor teknologi turun paling dalam sebesar 1,03 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor transportasi & logistik yang masing- masing turun sebesar 0,10 persen dan 0,04 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu AYLS, MBTO, GTBO, INRU dan MRAT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni MBAP, SMKM, BAJA, SOFA dan HAJJ.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.284.407 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,33 miliar lembar saham senilai Rp27,21 triliun. Sebanyak 310 saham naik 311 saham menurun, dan 185 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 217,47 poin atau 0,58 persen ke 37.749,00, indeks Shanghai melemah 6,15 poin atau 0,18 persen ke 3.340,19, indeks Hang Seng menguat 99,66 poin atau 0,43 persen ke posisi 23,381,31, dan indeks Straits Times melemah 18,02 poin atau 0,46 persen ke 3.893,09.

    Sumber : Antara

  • Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kegembiraannya atas keputusan Uni Eropa untuk mempercepat perundingan perdagangan, hanya beberapa hari setelah ia mengancam akan mengenakan tarif 50% jika kesepakatan tidak tercapai.

    Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Rabu (28/5/2025), Trump mengklaim telah menerima informasi bahwa Uni Eropa tengah berupaya menetapkan tanggal pertemuan secepatnya.

    Ia menyambut sinyal ini sebagai perkembangan positif dan menyatakan harapan bahwa Eropa, sebagaimana ia desak terhadap China, akan membuka pasarnya untuk produk-produk AS.

    Trump sebelumnya mengatakan akan mengenakan tarif 50% atas barang-barang Uni Eropa tetapi memperpanjang batas waktu agar pajak impor tersebut berlaku hingga 9 Juli setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di mana ia setuju untuk mempercepat pembicaraan.

    “Saya sangat puas dengan alokasi Tarif 50% untuk Uni Eropa, terutama karena mereka ‘lambat (untuk mengatakannya dengan halus!) dalam negosiasi kami dengan mereka,” kata Trump dalam postingannya dikutip dari Bloomberg.

    Trump memang dikenal jarang memberi pujian kepada Uni Eropa, yang selama ini ia kecam sebagai entitas yang didesain untuk “menipu” Amerika Serikat. Blok tersebut didirikan pasca-Perang Dunia II untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa.

    Adapun dalam langkah strategis terbarunya, Uni Eropa akan memfokuskan upaya negosiasi pada sektor-sektor yang paling terdampak oleh ancaman tarif Trump, seperti logam, otomotif, farmasi, semikonduktor, dan industri penerbangan sipil. Upaya ini menjadi bagian dari strategi perdagangan yang mencakup pengurangan hambatan tarif dan non-tarif.

    Tawaran dagang terbaru UE sebelumnya telah mencakup wacana penurunan tarif timbal balik serta kerja sama menghadapi tantangan global. Namun, usulan itu ditolak Washington, yang kemudian mendorong Trump untuk meningkatkan ancaman tarif.

    Negara-negara anggota Uni Eropa telah mendapat pengarahan soal perkembangan terakhir ini pada awal pekan, setelah Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic berdialog dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

  • Kanselir Jerman Kecam Israel yang Bombardir Gaza

    Kanselir Jerman Kecam Israel yang Bombardir Gaza

    JAKARTA  – Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan teguran paling kerasnya terhadap Israel. Merz mengkritik serangan udara besar-besaran di Gaza karena tidak lagi dibenarkan oleh kebutuhan untuk memerangi Hamas dan “tidak lagi dapat dipahami”.

    Pesan tersebut mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam opini publik tetapi juga kemauan yang lebih besar dari politikus Jerman tingkat atas untuk mengkritik tindakan Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas.

    Kritik serupa juga dilontarkan menteri luar negeri Merz, Johann Wadephul termasuk seruan dari mitra koalisi juniornya, Partai Sosial Demokrat. Mereka medensak menghentikan ekspor senjata ke Israel atau Jerman akan terlibat dalam kejahatan perang.

    Meskipun bukan perubahan total, perubahan nada ini signifikan di negara yang kepemimpinannya mengikuti kebijakan tanggung jawab khusus untuk Israel, yang dikenal sebagai Staatsraeson, karena warisan Holocaust Nazi.

    Jerman, bersama dengan Amerika Serikat, menjadi salah satu pendukung Israel yang paling gigih.

    Tetapi pernyataan Merz muncul saat Uni Eropa meninjau kembali kebijakannya terhadap Israel dan Inggris, Prancis, dan Kanada juga mengancam akan melakukan “tindakan konkret” atas Gaza.

    “Serangan militer besar-besaran oleh Israel di Jalur Gaza tidak lagi menunjukkan logika apa pun bagi saya. Bagaimana serangan itu melayani tujuan menghadapi teror. Dalam hal ini, saya memandangnya dengan sangat, sangat kritis,” kata Merz di Turku, Finlandia dilansir Reuters, Selasa, 27 Mei.

    “Saya juga bukan termasuk orang yang pertama kali mengatakannya. Namun, tampaknya dan bagi saya tampaknya sudah tiba saatnya saya harus mengatakan secara terbuka, (bahwa) apa yang sedang terjadi saat ini tidak lagi dapat dipahami,” tegas Merz.

    Pernyataan tersebut sangat mengejutkan mengingat Merz memenangkan pemilihan umum pada Februari dengan menjanjikan akan menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tanah Jerman, yang bertentangan dengan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Merz juga menggantung gambar pantai Zikim di kantor kanselir, tempat para pejuang Hamas tiba dengan perahu selama aksi mereka pada tahun 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

     

    Kanselir berencana untuk berbicara dengan Netanyahu pekan ini, karena serangan terhadap Gaza telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir dan populasinya yang berjumlah 2 juta jiwa terancam kelaparan.

    Ia tidak menjawab pertanyaan tentang ekspor senjata Jerman ke Israel. Sementara seorang pejabat pemerintah mengatakan hal ituadalah masalah yang harus diselesaikan oleh dewan keamanan yang diketuai oleh Merz.

    Duta Besar Israel untuk Berlin, Ron Prosor, mengakui kekhawatiran Jerman tetapi tidak memberikan komentar apa pun.

    “Ketika Friedrich Merz mengemukakan kritik ini terhadap Israel, kami mendengarkan dengan saksama karena ia adalah seorang teman,” kata Prosor kepada penyiar ZDF.

  • ASEAN Perkuat Relasi dengan China dan Negara-negara Teluk

    ASEAN Perkuat Relasi dengan China dan Negara-negara Teluk

    Jakarta –

    Para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia, berdialog bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang serta para pejabat tinggi negara-negara Teluk pada hari Selasa (27/05). Mereka membahas gelombang ketidakpastian geopolitik yang menggerus ekonomi dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

    Pada bulan April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba meruntuhkan norma-norma perdagangan global, dengan mengumumkan serangkaian tarif pasar yang menyasar negara-negara di seluruh dunia, termasuk sekutu dekatnya sendiri.

    Walau kemudian diberlakukan jeda 90 hari untuk sebagian besar negara, kejadian tersebut telah menggerakkan ASEAN untuk mempercepat diversifikasi jejaring perdagangan mereka.

    “Transisi dalam tatanan geopolitik tengah berlangsung,” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin (26/05). Setelah menikmati santap malam gala yang mewah pada malam sebelumnya, pertemuan puncak perdana antara ASEAN, Cina, dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC)—yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—dilaksanakan.

    ASEAN, selama ini berperan sebagai “semacam perantara” antara ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Cina, demikian menurut pengamatan Chong Ja Ian dari Universitas Nasional Singapura.

    Namun dengan Washington yang semakin sulit diandalkan, negara-negara anggota ASEAN berusaha merengkuh diversifikasi. “Memfasilitasi pertukaran antara negara-negara Teluk dan Republik Rakyat Cina adalah bagian penting dari strategi ini.”

    Malaysia, yang kini memegang jabatan ketua bergilir ASEAN dan menjadi tuan rumah pertemuan ke-46 blok tersebut, tampil sebagai kekuatan penggerak utama.

    Beijing, yang turut menanggung beban tarif dari kebijakan Trump, juga gencar menopang pasar-pasar lain. Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan harapan mereka untuk “memperkuat kerja sama” dengan ASEAN dan GCC.

    Cina atau ‘Amrik’?

    Hubungan dagang antara Cina dan ASEAN sudah sedemikian erat, bahkan ekspor Cina ke Thailand, Indonesia, dan Vietnam melonjak dua digit pada bulan April—didorong oleh pergeseran jalur barang yang biasanya menuju Amerika Serikat.

    Keikutsertaan Perdana Menteri Li disebut “tepat waktu dan penuh perhitungan,” demikian menurut Khoo Ying Hooi dari Universitas Malaya. “Cina melihat peluang untuk memperkuat citranya sebagai mitra ekonomi yang dapat diandalkan, terutama saat menghadapi upaya pemisahan dari Barat.”

    Memang, Beijing dan Washington terlibat dalam perang tarif yang berkelanjutan hingga pertemuan di Swiss menghasilkan kesepakatan pengurangan dan penundaan tarif sementara. Meski demikian, produk-produk Cina masih harus menanggung tarif yang lebih tinggi dibanding mayoritas barang lain.

    Dalam rancangan pernyataan yang diperoleh kantor berita AFP, ASEAN menyampaikan “kekhawatiran yang mendalam atas penerapan tindakan tarif sepihak.” Namun, pada awal tahun ini ASEAN memutuskan untuk tidak mengenakan bea balasan.

    Sebagai sebuah entitas, ASEAN cenderung menghindari pilihan antara Amerika Serikat dan Cina. Cina hanya menjadi sumber investasi asing langsung keempat terbesar di Asia Tenggara, setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, tandas Chong.

    Anwar menyebutkan bahwa ia telah mengirim surat untuk mengajukan pertemuan puncak ASEAN-AS tahun ini. Namun Menteri Luar Negeri Malaysia itu menyatakan bahwa Amerika Serikat belum menanggapi. Namun, mendekatkan diri ke Beijing membawa tantangan tersendiri, walau Anwar menegaskan, “apa pun yang dikatakan, kami hadir di sini sebagai teman Cina.”

    Sengketa Laut Cina Selatan yang tak kunjung usai

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengungkapkan “kebutuhan mendesak” untuk mengadopsi kode etik yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan.

    Sengketa wilayah antara Beijing dan lima negara anggota ASEAN di kawasan itu masih memanas, dengan ketegangan antara Cina dan Filipina yang berlangsung berbulan-bulan.

    Anwar sempat mengangkat isu Laut Cina Selatan dalam pertemuan dengan Li, dan menegaskan bahwa ASEAN “menghargai dedikasi Cina terhadap kolaborasi regional,” dengan fokus pembahasan sebagian besar terpaku pada isu perdagangan.

    Menurut Chong, “pihak-pihak yang bersengketa mungkin membiarkan Filipina menanggung beban tekanan,” sehingga isu ini tidak akan surut ke latar belakang, berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang ingin mengutamakan fokus pada persoalan ekonomi, pungkasnya.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    Tonton juga “PM Malaysia Anwar Ibrahim Buka KTT ASEAN-GCC” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron memulai tur Asia Tenggaranya dengan mengunjungi Vietnam, sebuah upaya memperkuat posisi strategis Uni Eropa di kawasan yang tengah berada di tengah persaingan AS dan Cina.

    Dalam pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, pada Senin (26/5), Macron memanfaatkan kekhawatiran yang muncul akibat perang dagang di era Donald Trump dan sikap agresif Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.

    “Bersama Prancis, Anda memiliki mitra yang sudah dikenal, aman, dan bisa diandalkan. Di masa seperti ini, hal itu sangat berharga,” ujar Macron kepada To Lam, Sekjen Partai Komunis Vietnam.

    Ini menjadi kunjungan pertama seorang presiden Prancis ke Vietnam dalam hampir satu dekade terakhir.

    Setelah dari Vietnam, Macron dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk bertemu Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dan diperkirakan akan ikut dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang.

    Ia juga akan dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk menjadi pemimpin Eropa pertama yang menyampaikan pidato utama dalam forum keamanan bergengsi, Shangri-La Dialogue.

    Selain Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga dijadwalkan akan mengunjungi kawasan Asia Tenggara dalam beberapa minggu ke depan.

    Prancis semakin mendekatkan diri ke Vietnam

    Namun, Vietnam juga menjalin kemitraan serupa dengan AS, Rusia, Cina, serta negara-negara lain seperti India, Australia, dan Singapura.

    “Vietnam lebih piawai dari negara mana pun di Asia Tenggara dalam mencari peluang dan memperluas mitra ekonomi maupun diplomatik. Prancis menjadi kunci strategi Vietnam di Eropa,” kata Zachary Abuza, dosen di National War College, Washington, kepada DW.

    Di sisi lain, banyak negara Barat kini mulai melihat Vietnam sebagai alternatif yang menjanjikan selain Cina, terutama dalam hal tenaga kerja murah dan akses ke pasar Asia.

    Vietnam saat ini menjadi mitra dagang ke-17 terbesar Uni Eropa secara global dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut Komisi Eropa, perdagangan barang antara kedua pihak tumbuh 13% dan mencapai €67 miliar pada 2024.

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Macron menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan ekonomi, termasuk pembelian 20 pesawat Airbus oleh maskapai berbiaya murah Vietnam, VietJet. Menurut firma analis Cirium, Airbus memasok sekitar 90% armada Vietnam.

    Langkah ini dilakukan di tengah tekanan dari AS agar Vietnam lebih memilih perusahaan Amerika, dibanding Eropa.

    Pada April lalu, AS mengumumkan tarif impor sebesar 46% terhadap produk-produk Vietnam, meski belakangan penerapannya ditunda hingga Juli. Di saat yang sama, Vietnam berjanji menurunkan tarif terhadap barang-barang AS dan menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan bisnis keluarga Trump, termasuk percepatan proyek lapangan golf senilai $1,5 miliar di luar Hanoi.

    Selain itu, Vietnam juga berjanji membeli lebih banyak produk AS. Laporan terbaru menyebutkan Vietnam Airlines sedang mempertimbangkan pembelian lebih dari 200 pesawat dari Boeing. Namun, seperti dilaporkan Reuters, pejabat Eropa telah memperingatkan Vietnam bahwa berpaling dari Eropa ke AS bisa merusak hubungan Vietnam dengan Uni Eropa.

    Mampukah Prancis dan Jerman geser dominasi Rusia di bidang pertahanan?

    Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa Vietnam memandang Prancis sebagai “penyeimbang terhadap Cina dan jembatan menuju pasar Eropa, hal yang makin penting di tengah ketidakpastian soal tarif AS.”

    “Perdagangan memang jadi fokus utama pembicaraan dengan Macron, tapi isu keamanan juga tak akan diabaikan,” tambahnya. “Yang menarik untuk diperhatikan adalah kemungkinan kerja sama energi nuklir dan pengadaan alat pertahanan, karena Vietnam ingin mengurangi ketergantungan pada senjata buatan Rusia.”

    Hingga tahun 2022, sekitar 90% persenjataan Vietnam berasal dari Rusia. Namun, sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, Hanoi mulai berupaya mendiversifikasi mitra pertahanannya.

    Negara-negara Asia Tenggara kini memang mulai mencari mitra keamanan baru di luar AS dan Rusia. Di sisi lain, Prancis dan Jerman makin aktif dalam menjalin diplomasi pertahanan.

    Prancis masih punya ‘taji’ di ASEAN

    Kunjungan Macron menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Vietnam, yang telah lama bersitegang dengan Cina terkait wilayah di Laut China Selatan.

    Prancis secara rutin menggelar patroli kebebasan navigasi di wilayah tersebut, dan masih memiliki pangkalan militer di Indo-Pasifik melalui wilayah-wilayah seberang lautnya, seperti Reunion dan Mayotte.

    Dalam konferensi pers, Macron menyatakan bahwa kemitraan dengan Vietnam “mencakup kerja sama pertahanan yang diperkuat,” dengan berbagai proyek bersama di bidang pertahanan dan antariksa.

    Presiden Vietnam Luong Cuong, yang berdiri di samping Macron, menyebut kerja sama ini meliputi “berbagi informasi strategis” serta kolaborasi dalam bidang persenjataan, keamanan siber dan penanggulangan terorisme.

    Pengabaian isu HAM?

    Di tengah persaingan pengaruh antara Brussels, Beijing, dan Washington di Asia Tenggara, banyak yang khawatir isu hak asasi manusia dan demokrasi kini tak lagi jadi prioritas utama bagi mitra internasional kawasan ini.

    Menjelang kedatangan Macron, organisasi-organisasi HAM mendesaknya untuk menyoroti kondisi HAM di Vietnam yang makin memburuk sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam disahkan pada 2021.

    “Penindasan besar-besaran terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul di Vietnam bertolak belakang dengan janji yang dibuat pemerintah kepada Prancis dan Uni Eropa,” kata Benedicte Jeannerod dari Human Rights Watch.

    Ia menambahkan, “Otoritas Vietnam makin banyak memenjarakan pembela demokrasi dan menolak reformasi yang dibutuhkan untuk mematuhi komitmen HAM mereka,” tambahnya.

    Presiden Komite HAM Vietnam, Penelope Faulkner juga mengingatkan bahwa Macron “jangan sampai melupakan nilai-nilai dasar Prancis, termasuk hak asasi manusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini