Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Produsen Mainan Terbesar di Hongkong Dirikan Pabrik di KEK Kendal Regional 31 Mei 2025

    Produsen Mainan Terbesar di Hongkong Dirikan Pabrik di KEK Kendal Regional 31 Mei 2025

    Produsen Mainan Terbesar di Hongkong Dirikan Pabrik di KEK Kendal
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com
    – PT Early Light International Indonesia resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan fasilitas manufaktur mainan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
    Kendal
    , Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025).
    Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp 540 miliar atau sekitar USD 34 juta.
    Pabrik yang akan memproduksi mainan ekspor seperti plastic figurines, plush toys, dan fashion dolls ini ditargetkan menyerap sekitar 4.400 tenaga kerja lokal.
    “Ini komitmen jangka panjang Early Light di Indonesia,” kata Presiden Director Early Light, Siu Chee Ng, Jumat (30/5/2025).
    Ia menyebut KEK Kendal memiliki posisi strategis, didukung tenaga kerja kompeten, serta fasilitas dan benefit perpajakan yang menarik bagi investor.
    Dalam operasionalnya, perusahaan juga berkomitmen menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk pengolahan limbah cat, emisi mesin injeksi, dan pelumas sisa produksi.
    “Ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke KEK Kendal tidak hanya membawa nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan,” ujarnya.
    Executive Director KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, menyatakan bahwa Early Light International adalah salah satu produsen mainan terbesar di dunia yang berbasis di Hong Kong dan telah beroperasi sejak 1972.
    “Di KEK Kendal, pabrik PT Early Light International Indonesia akan memproduksi berbagai jenis mainan, termasuk plastic figurines, plush toys, dan fashion dolls. Seluruh produk tersebut ditujukan untuk pasar ekspor ke berbagai negara seperti US, Kanada, negara-negara Uni Eropa, dan kawasan Asia,” kata Juliani, Sabtu (30/5/2025).
    Pendiri perusahaan, Chow Chi Ming, bahkan dikenal sebagai “King of Toys” karena keberhasilannya menjadikan Early Light sebagai pemasok utama Mattel dan Hasbro.
    Juliani menambahkan bahwa kehadiran Early Light semakin memperkuat posisi Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai kawasan industri berdaya saing global.
    “Kami menyambut baik investasi Early Light sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri mainan di kawasan ini,” ujarnya.
    Menurut Juliani, KEK Kendal menawarkan berbagai insentif fiskal yang memperkuat daya saing kawasan, seperti pembebasan PPh Badan (tax holiday dan tax allowance), PPN, dan bea masuk.
    “Pembebasan PPh Badan berupa tax holiday dan tax allowance, pembebasan PPN, dan bea masuk yang tentunya semakin meningkatkan daya saing kawasan untuk menarik investasi,” tegasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Balas Dendam Trump: Mau Batasi Visa Pejabat dari Negara Eropa yang Sensor Medsos AS? – Page 3

    Balas Dendam Trump: Mau Batasi Visa Pejabat dari Negara Eropa yang Sensor Medsos AS? – Page 3

    Saat ini belum jelas bagaimana atau terhadap siapa kebijakan pembatasan visa AS ini akan diberlakukan. Namun, tampaknya hal ini karena Trump dan pemerintahan AS tidak terima dengan pelaksanaan Undang-Undang Digital Service Act yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

    Aturan hukum ini mulai berlaku pada 2023 dengan tujuan membuat platform online lebih aman. Salah satunya dengan memberlakukan persyaratan pada platform terbesar terkait penghapusan konten ilegal serta memberi transportasi tentang moderasi konten mereka.

    Meski tak disebutkan secara langsung bahwa Trump akan membatasi visa, pemerintahan Gedung Putih telah mengecam UU tersebut dalam beberapa kesempatan, termasuk pernyataan awal tahun oleh wakil presiden AS JD Vance.

    “Kami tak akan menoleransi pelanggaran terhadap kedaulatan Amerika, terutama ketika pelanggaran tersebut merusak pelaksanaan hak dasar kita untuk berbicara dengan bebas,” kata Rubio dalam pengumuman.

  • Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Prancis dan Singapura menandatangani kesepakatan luas untuk meningkatkan kerja sama tenaga nuklir dan energi bersih. 

    Kesepakatan itu ditandatangani ditengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Negeri Singa. 

    Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (30/5/2025), Macron mengatakan, kesepakatan tersebut juga mencakup kolaborasi dunia maya dan pertahanan. Dia menuturkan, Prancis dan Singapura bukan hanya mitra, tetapi juga teman tepercaya.

    Macron sedang dalam perjalanan keliling Asia Tenggara yang telah membawanya ke Vietnam dan Indonesia. Dia berupaya menempatkan Prancis sebagai penyeimbang AS dan China, dua mitra ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

    “Sebagai negara Indo-Pasifik, Prancis berdiri berdampingan dengan Singapura dalam menggarisbawahi pentingnya hukum internasional di kawasan tersebut, khususnya terkait kebebasan navigasi,” kata Macron dikutip dari Bloomberg. 

    Macron berusaha menonjolkan daya tarik yang ditawarkan Prancis. Dia menyatakan, Prancis bukanlah China atau AS seraya menambahkan negaranya tidak bergantung pada keduanya tetapi berupaya bekerja sama dengan keduanya.

    “Ini persis pandangan yang sama dengan banyak negara dan banyak orang di kawasan ini,” kata pemimpin Prancis.

    Wong menyambut baik komitmen Prancis terhadap kawasan tersebut, saat ia meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, yang pertama antara Singapura dengan negara Eropa.

    “Prancis memimpin jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk melibatkan Asia Tenggara dan ASEAN dengan cara yang lebih signifikan, menurut saya, merupakan keharusan strategis yang penting bagi kami,” kata Wong. 

    Dia menambahkan, negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut membuatnya lebih stabil.

    Adapun, Wong mengajak Macron ke pusat jajanan kaki lima pada malam sebelum pertemuan, mengunggah video di media sosial saat keduanya mencicipi makanan lokal. 

    Pada awal pekan ini, Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, keduanya berjanji untuk memperkuat kemitraan pertahanan yang telah membuat Indonesia membeli persenjataan Prancis senilai miliaran dolar.

    Kunjungan Macron merupakan salah satu kunjungan pertama oleh seorang pemimpin negara Barat sejak Prabowo menjabat pada bulan Oktober. Di Vietnam pada awal pekan ini, Presiden Prancis mengumumkan kesepakatan senilai 9 miliar euro (US$10,3 miliar) dan juga menjanjikan kerja sama pertahanan yang lebih erat. 

    Kunjungan Macron dilakukan saat Uni Eropa tengah bergegas untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengakses pasar baru sebagai elemen utama tanggapannya terhadap pungutan Presiden AS Donald Trump. 

    Uni Eropa telah melanjutkan pembicaraan perdagangan dengan Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam beberapa bulan terakhir. 

    Uni Eropa bertujuan untuk menghidupkan kembali negosiasi tentang keamanan komersial dan ekonomi dengan Australia sambil juga mengupayakan kesepakatan menyeluruh pada akhir tahun dengan India.

  • Trump ingin Naikkan Tarif Impor 15% ke Negara Mitra Dagang 150 Hari – Page 3

    Trump ingin Naikkan Tarif Impor 15% ke Negara Mitra Dagang 150 Hari – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setuju memperpanjang batas waktu tarif 50% terhadap Uni Eropa hingga 9 Juli 2025.

    “Saya menerima telepon hari ini dari Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa yang meminta perpanjangan batas waktu 1 Juni untuk tarif 50% terkait perdagangan dan Uni Eropa,” tulis Trump di Truth Social seperti dikutip dari CNBC.

    “Saya setuju untuk memperpanjangnya (penundaan tarif-red), 9 Juli 2025 merupakan hak istimewa bagi saya untuk melakukannya, ia menambahkan.

    Unggahan Trump muncul setelah Von der Leyen mengatakan telah melakukan panggilan yang bagus dengan Trump tetapi membutuhkan waktu hingga 9 Juli untuk mencapai kesepakatan yang bagus.

    “UE dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan yang paling penting dan dekat di dunia,” tulis dia di platform X.

     

  • Petani Kecil Harus Dilibatkan Hadapi Regulasi Sawit Global

    Petani Kecil Harus Dilibatkan Hadapi Regulasi Sawit Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affandi Lukman, menegaskan pentingnya pelibatan petani kecil dalam menghadapi berbagai regulasi global terhadap industri kelapa sawit, terutama European Union Deforestation Regulation (EUDR).

    Menurutnya, tidak cukup hanya industri besar yang siap, petani kecil juga harus dipersiapkan agar tidak tertinggal dalam kompetisi pasar global.

    “Industri besarnya maupun petani kecilnya juga harus mengetahui apa itu aturan EUDR, apa implikasinya terhadap industri maupun juga terhadap petani kecil,” ujar Rizal kepada Beritasatu.com, baru-baru ini.

    Ia mengatakan petani kecil memiliki peran besar dalam mendukung ekspor sawit ke pasar Eropa.

    “Petani kecil juga jangan tertinggal, jangan hanya industrinya saja, karena saat ini yang melakukan eksportasi ke pasar Uni Eropa juga didukung oleh petani-petani kecil,” lanjutnya.

    CPOPC, sebagai wadah kerja sama negara-negara penghasil kelapa sawit, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), guna memperkuat kampanye sawit berkelanjutan ke berbagai pasar ekspor utama seperti India, Pakistan, Tiongkok, dan Uni Eropa.

    Selain fokus pada promosi, Rizal juga menyoroti tingginya biaya produksi yang semakin menekan petani kecil. Ia menilai, dukungan subsidi dari pemerintah, terutama untuk pupuk, sangat penting untuk menjaga margin keuntungan petani.

    “Dengan adanya bantuan pemerintah untuk, katakanlah pupuk, itu menjadi sangat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh petani kecil,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Sekjen CPOPC 2025–2028 Musdhalifah Machmud menegaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis global yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan.

    “Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang sudah menerapkan prinsip-prinsip sustainability di dalam pengolahannya, dan ini sudah dilegalisasikan oleh masing-masing negara,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti potensi hilirisasi industri sawit sebagai komoditas nol limbah (net zero waste), mulai dari pupuk organik hingga sumber energi alternatif.

    “Semua hasil-hasil by product bisa menjadi produk-produk yang bermanfaat, dari pupuk hingga energi gas,” kata Musdhalifah.

    Musdhalifah menambahkan, CPOPC terus mendorong negara produsen untuk memperkuat sistem keberlanjutan dari hulu ke hilir, serta meningkatkan pendapatan dan ketahanan petani sawit.

    “CPOPC akan mendorong berbagai hal tersebut sehingga beberapa prinsip utama dari CPOPC, mendorong sustainability, inklusivitas, efisiensi, termasuk peningkatan income dari petani serta membangun resilient dengan seluruh stakeholder kelapa sawit yang ada di seluruh dunia,” pungkasnya.

  • Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Jakarta –

    Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/05), sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan pemblokiran tarif.

    Pengadilan Banding Tingkat Federal di Washington menganulir putusan pengadilan yang lebih rendah untuk sementara guna mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding kemudian memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk memberi tanggapan paling lambat tanggal 5 Juni. Adapun pemerintah AS juga diminta memberi tanggapan paling lambat tanggal 9 Juni.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di Manhattan menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan secara eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain.

    Kewenangan eksklusif Kongres ini, menurut pengadilan tersebut, tidak dapat digantikan oleh kewenangan presiden untuk menjaga perekonomian. Karena itu, pengadilan tersebut menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk.

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Tidak ada pengadilan yang membatalkan tarif pada mobil, baja, dan aluminium yang diberlakukan Trump dengan alasan masalah keamanan nasional berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.

    Ia dapat memperluas pajak impor berdasarkan undang-undang tersebut ke sektor lain seperti semikonduktor dan kayu.

    Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930 yang tidak digunakan selama beberapa dekade memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif hingga 50% pada impor dari negara-negara yang “mendiskriminasi” AS.

    Namun, saat ini Gedung Putih tampaknya lebih fokus mengajukan banding pada putusan pengadilan. Masalah ini diperkirakan akan berakhir di Mahkamah Agung.

    Jika Gedung Putih tidak berhasil dalam bandingnya, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) akan mengeluarkan arahan kepada para petugasnya.

    Hal ini dipaparkan John Leonard, mantan pejabat tinggi di CBP, kepada BBC.

    Di sisi lain, pengadilan yang lebih tinggi kemungkinan akan cenderung mendukung Trump.

    Akan tetapi, jika semua pengadilan menegakkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, maka entitas bisnis yang harus membayar tarif akan menerima pengembalian dana atas jumlah yang dibayarkandengan bunga.

    Ini termasuk apa yang disebut tarif timbal balik, yang diturunkan menjadi 10% secara umum untuk sebagian besar negara.

    Untuk tarif produk-produk China yang naik menjadi 145% sekarang menjadi 30% menyusul kesepakatan AS-China baru-baru ini.

    Leonard mengingatkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan di perbatasan dan tarif masih harus dibayar.

    Berdasarkan reaksi pasar, sebagian investor seolah “menghela napas lega setelah volatilitas yang menegangkan selama berminggu-minggu yang perseteruan perang dagang,” ujar Stephen Innes dari SPI Asset Management.

    Innes mengatakan hakim AS memberikan pesan yang jelas: “Ruang Oval bukanlah meja perdagangan, dan Konstitusi bukanlah cek kosong.”

    “Pelampauan kekuasaan eksekutif akhirnya menemukan batasnya. Setidaknya untuk saat ini, stabilitas makro kembali muncul.”

    Paul Ashworth dari Capital Economics, mengatakan putusan tersebut “jelas akan mengacaukan dorongan pemerintahan Trump untuk dengan cepat menyegel ‘kesepakatan’ perdagangan selama jeda 90 hari dari tarif”.

    Dia memperkirakan negara-negara lain “akan menunggu dan melihat” apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Siapa yang mengajukan gugatan?

    Putusan tersebut didasarkan pada dua kasus terpisah.

    Dalam kasus pertama, lembaga nonpartisan Liberty Justice Center mengajukan gugatan atas nama beberapa usaha kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terdampak tarif Trump.

    Dalam kasus kedua, koalisi pemerintah negara bagian AS juga menggugat aturan impor tersebut.

    Kedua kasus ini merupakan tantangan hukum besar pertama bagi “Hari Pembebasan”, yaitu hari ketika Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap berbagai negara pada 2 April 2025.

    Panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (EEPA) tahun 1977 yang dijadikan dasar kebijakan oleh Trump tidak memberinya wewenang untuk mengenakan pajak impor besar-besaran.

    Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap China, Meksiko, dan Kanada.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump menyebut kebijakan ini dilakukan untuk merespons arus narkoba dan imigran ilegal ke AS.

    Akan tetapi, pengadilan tidak diminta untuk menangani tarif yang dikenakan pada beberapa barang tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium yang berada di bawah undang-undang yang berbeda.

    Bagaimana reaksi sejauh ini?

    Dalam permohonan bandingnya, pemerintahan Trump mengatakan pengadilan perdagangan telah memberi penilaian terhadap presiden secara tidak tepat sehingga putusan yang dikeluarkan bakal menggagalkan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Pilar politik, bukan yudisial, yang membuat kebijakan luar negeri dan memetakan kebijakan ekonomi,” sebut pemerintahan Trump dalam pengajuan banding tersebut.

    Trump mengecam putusan pengadilan perdagangan internasional tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial, dengan menulis: “Semoga Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan yang mengerikan dan mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS.”

    Baca juga:

    Di sisi lain, Letitia James, selaku jaksa agung New York, salah satu dari 12 negara bagian yang terlibat dalam gugatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan federal.

    “Hukumnya jelas: tidak ada presiden yang memiliki wewenang untuk menaikkan pajak sesuka hati,” kata James.

    “Tarif ini adalah kenaikan pajak besar-besaran bagi keluarga pekerja dan bisnis Amerika. Jika terus berlanjut, kebijakan ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, memburuknya ekonomi bagi bisnis dalam skala mana pun, serta hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh negeri,” tambahnya.

    Pasar global merespons positif putusan tersebut.

    Pasar saham di Asia naik pada Kamis (29/05) pagi dan kontrak berjangka saham AS melonjak.

    Dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven, termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

    Mata uang safe haven adalah mata uang yang nilainya cenderung stabil walau terjadi gejolak pasar.

    Apa yang melatarbelakangi putusan ini?

    Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump (Getty Images)

    Pada 2 April, Trump meluncurkan tarif global yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengenakan pajak impor pada sebagian besar mitra dagang AS.

    Tarif dasar 10% dikenakan pada sebagian besar negara, ditambah tarif timbal balik yang lebih tinggi.

    Puluhan negara dan blok terkena dampak ini, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Meksiko, dan China.

    Trump berargumen bahwa kebijakan ekonomi besar-besaran tersebut akan meningkatkan manufaktur AS dan melindungi lapangan kerja.

    Sejak pengumuman tersebut, pasar global terombang-ambing sejak pengumuman tersebut.

    Berbagai negara silih berganti berunding dengan perwakilan Trump untuk menegosiasikan pembalikan dan penangguhan tarif.

    Ketidakpastian pasar global semakin terganggu dengan adanya perang dagang antara AS dan China.

    Kedua negara adidaya ekonomi dunia terlibat dalam aksi saling menaikkan tarif yang mencapai puncaknya dengan pajak AS sebesar 145% untuk impor China, dan pajak China sebesar 125% untuk impor AS.

    Baca juga:

    AS dan China akhirnya menyetujui ‘gencatan senjata’ melalui kesepakatan bilateral.

    Bea masuk AS untuk China turun menjadi 30%, sementara tarif China untuk beberapa impor AS berkurang menjadi 10%.

    Inggris dan AS juga telah mengumumkan kesepakatan mengenai tarif yang lebih rendah antara kedua pemerintah.

    Di sisi lain, Trump mengancam tarif 50% mulai Juni untuk semua barang yang datang dari Uni Eropa.

    Presiden AS itu mengungkapkan rasa frustrasi dengan lambatnya perundingan perdagangan dengan blok tersebut.

    Trump kemudian setuju untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari sebulan setelah kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan lebih banyak waktu.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Jakarta –

    Hingga Rabu sore, belum ada tanggapan resmi dari pejabat tinggi Israel terhadap kritik tajam yang dilontarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz awal pekan ini terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Dalam pidatonya pada Europaforum yang digelar Westdeutscher Rundfunk di Berlin , Merz menyebut situasi di wilayah Palestina itu sebagai “tragedi kemanusiaan dan bencana politik.” Dia mengaku “tak lagi memahami tujuan” Israel menggelar operasi militer teranyar, dan menekankan bahwa meski menyadari beban sejarah, Jerman tidak bisa diam saat “hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar.” Menurut Merz, “jika batas-batas itu dilewati, maka kanselir Jerman juga harus bersuara.

    Pernyataan Merz merupakan ungkapan paling sengit dari seorang pejabat tinggi Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza. Ucapannya itu sontak direspon Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, yang menyatakan bahwa “kata-kata Kanselir Friedrich Merz memiliki bobot” dan karena Merz adalah sahabat Israel, ucapannya dianggap serius, berbeda dengan pihak yang, menurut Prosor, “hanya mengkritik Israel secara sepihak.”

    Namun dia menegaskan, usai serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel “tidak dapat menerima terbentuknya negara teror Hamas kedua.” Dia menyebut Israel berada dalam dilema, antara menyelamatkan sandera, menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan sekaligus melawan terorisme.

    Prosor menuduh Hamas mengubah sekolah menjadi gudang senjata, masjid menjadi barak, dan rumah sakit menjadi pusat komando. Gerakan perlawanan Islam, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Israel, Jerman, dan sejumlah negara lain itu, membantah tuduhan tersebut.

    “Kritik yang mengena”

    Simon Wolfgang Fuchs, pakar Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat minimnya reaksi pejabat pemerintah Israel terhadap Merz di tengan ramainya liputan media nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa komentar sang kanselir dianggap serius, namun tetap disampaikan dengan hati-hati. “Kemungkinan karena Merz, meski mengkritik, tetap menyampaikan pandangannya dengan cukup hati-hati terkait konsekuensi yang mungkin timbul,” ujarnya.

    Fuchs membandingkan sikap Merz dengan negara-negara Eropa lain yang telah lebih tegas mengecam Israel. “Kanselir Merz justru selama ini sangat berhati-hati. Diamnya elit politik Israel saat ini kemungkinan menjadi tanda bahwa komentar Merz sangat mengena, dan menunjukkan betapa seriusnya kata-katanya disikapi di Yerusalem Barat,” ujarnya merujuk kepada ibu kota baru Israel.

    “Seperti dalam kasus Presiden AS Donald Trump, hanya politisi sayap kanan yang bisa memengaruhi Perdana Menteri yang keras kepala ini,” tulis Haaretz soal kanselir partai konservatif CDU tersebut.

    Kemunduran diplomatik bagi Israel

    Haaretz menuduh, betapa Netanyahu memimpin “perang pemusnahan bermotif politik” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan puluhan warga sipil tewas setiap hari menurut data otoritas kesehatan Gaza. Haaretz menilai sikap hati-hati Duta Besar Prosor, yang biasanya melabeli kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, mengungkap kenyataan pahit bahwa “Israel hanya mendengar sahabat konservatifnya.”

    Peter Lintl, pakar Israel dari lembaga think tank Wissenschaft und Politik di Berlin, menilai bahwa pernyataan Merz tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menurutnya, sebagian besar negara anggota Uni Eropa kini mendukung usulan meninjau ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel (Assoziierungsabkommen), yang mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Menurut Lintl, fakta bahwa perjanjian ini kini dipertanyakan menunjukkan bahwa tekanan global mulai dirasakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ditambah lagi, kritik terhadap Israel juga datang dari pemerintahan dan senator Amerika Serikat yang dikenal pro-zionisme. “Dalam konteks ini, perubahan nada dari Jerman pasti akan didengar,” ujarnya.

    Fuchs menambahkan, kekhawatiran juga dirasakan di dalam negeri. “Banyak warga Israel takut bahwa negara mereka tengah kehilangan reputasi secara drastis, sampai-sampai tak lagi dianggap sebagai bagian dari nilai Barat,” kata Fuchs. “Padahal mayoritas warga Israel merasa menjadi bagian dari Barat dan ingin mempertahankan ikatan tersebut.”

    Tekanan dari arah balik

    Namun, menurut Lintl, kecil kemungkinan pernyataan Merz akan cukup kuat untuk menghentikan jalannya perang. Dia mencatat, tekanan politik terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari barisan sendiri, dengan sejumlah anggota kabinetnya menuntut pendudukan permanen Jalur Gaza. Netanyahu sangat bergantung secara politik kepada kelompok ultranasionalis Yahudi, sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal tersebut.

    Haaretz mengakhiri komentarnya dengan seruan kepada para politisi Jerman, untuk tidak lagi secara buta menjamin “hak eksistensi Israel,” tanpa mempertanyakan bagaimana hak itu digunakan. “Tanggung jawab mereka justru terletak pada mempertanyakan bagaimana eksistensi itu dijalankan – terutama karena eksistensi tersebut juga berdiri di atas dukungan mereka.”

    “Sebagai sahabat Israel,” tulis Haaretz, “Merz harus memilih: apakah sasarannya hanya menjadi viral di Instagram atau dia ingin benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap anak-anak Palestina di Gaza, yang tampaknya tidak akan segera dihentikan oleh Netanyahu.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Wujud Pesawat Komersial Terakhir di Bandara Yaman Dihancurkan Israel’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nego Tarif AS-China Mandek, Trump dan Xi Jinping Harus Turun Tangan

    Nego Tarif AS-China Mandek, Trump dan Xi Jinping Harus Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan AS, Scott Bessent mengungkap perkembangan terbaru negosiasi perdagangan terkait pengenaan tarif impor antara AS dan China.

    Melansir Reuters pada Jumat (30/5/2025), Bessent menyebut pembicaraan dagang antara kedua negara saat ini sedikit tersendat. Dia menyebut pembicaraan ini kemungkinan akan membutuhkan keterlibatan langsung Presiden AS Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping, untuk mencapai kesepakatan.

    Dua minggu setelah negosiasi terobosan yang dipimpin oleh Bessent yang menghasilkan gencatan senjata sementara dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia, Bessent mengatakan bahwa kemajuan sejak saat itu lambat. Tetapi, dia mengharapkan lebih banyak pembicaraan dalam beberapa minggu ke depan.

    Bessent menyebut, suatu saat nanti Trump dan Xi akan melakukan panggilan telepon untuk membahas negosiasi perdagangan ini.

    “Mengingat besarnya pembicaraan, mengingat kompleksitasnya … ini akan mengharuskan kedua pemimpin untuk saling mempertimbangkan. Mereka memiliki hubungan yang baik, dan saya yakin bahwa China akan hadir di meja perundingan ketika Presiden Trump menyatakan pilihannya,” kata Bessent.

    Bessent mengatakan sebelumnya bahwa beberapa mitra dagang, termasuk Jepang, bernegosiasi dengan itikad baik dan dia tidak mendeteksi adanya perubahan dalam sikap mereka sebagai akibat dari putusan pengadilan perdagangan tersebut. 

    Bessent mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan delegasi Jepang pada Jumat waktu setempat di Washington.

    Perjanjian AS-China untuk mengurangi tarif tiga digit selama 90 hari memicu reli besar-besaran di pasar saham global. Namun, perjanjian itu tidak mengatasi alasan mendasar di balik tarif Trump atas barang-barang China, terutama keluhan lama AS tentang model ekonomi China yang didominasi negara dan didorong oleh ekspor, sehingga masalah tersebut akan dibahas di masa mendatang.

    Sejak kesepakatan pertengahan Mei, pemerintahan Trump telah berkonsentrasi pada negosiasi tarif dengan mitra dagang utama lainnya, termasuk India, Jepang, dan Uni Eropa. Trump minggu lalu mengancam tarif 50% untuk barang-barang Uni Eropa, tetapi kemudian menunda ancaman tersebut.

    Pengadilan perdagangan AS pada Rabu memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan sebagian besar tarifnya pada impor dari China dan negara-negara lain berdasarkan undang-undang kewenangan darurat. 

    Namun, kurang dari 24 jam kemudian, pengadilan banding federal memberlakukan kembali tarif tersebut, dengan mengatakan bahwa pengadilan tersebut menunda putusan pengadilan perdagangan untuk mempertimbangkan banding pemerintah. 

    Pengadilan banding memerintahkan penggugat untuk menanggapi paling lambat tanggal 5 Juni dan pemerintah untuk menanggapi paling lambat tanggal 9 Juni.

  • Pengumuman! Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS, Perang Dagang Bye-Bye?

    Pengumuman! Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS, Perang Dagang Bye-Bye?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari tiga hakim telah memblokir sebagian besar putusan Presiden Donald Trump terkait tarif. Ia dianggap telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan tarif menyeluruh dengan menggunakan kekuatan ekonomi darurat.

    Putusan ini menjadi pukulan telak bagi Trump. Pemerintahannya pun mengajukan banding.

    Namun Kamis kemarin, pengadilan banding di Federal AS, mengeluarkan penangguhan sementara atas putusan Pengadilan Perdagangan itu. Pengadilan Perdagangan memiliki status yang lebih rendah dari Pengadilan Banding AS.

    Lalu apakah aturan tarif Trump benar-benar sudah “good bye”? Atau tarif Trump masih berlaku?

    Mengutip AFP, Jumat (30/5/2025), putusan Pengadilan Perdagangan- meskipun ditangguhkan sementara- tetap mempengaruhi pungutan tarif Trump yang diumumkan 2 April lalu.

    Perlu diketahui, saat itu, Trump memberlakukan tarif 10% ada sebagian besar mitra dagang dan tarif yang lebih tinggi di atas tarif dasar itu ke puluhan negara termasuk China dan Uni Eropa (UE), di mana saat ini sebagian ditangguhkan karena negosiasi sedang berlangsung.

    Putusan akan mempengaruhi pula tarif khusus ke Kanada, Meksiko, dan China atas dugaan peran mereka dalam mengizinkan masuknya obat-obatan ke AS. Putusan pun juga akan berdampak ke pungutan khusus sektor seperti yang dikenakan pada impor baja, aluminium, dan mobil.

    Menunggu Proses Banding Trump

    Sebenarnya Putusan Pengadilan Dagang AS, yang memiliki yurisdiksi nasional atas sengketa tarif dan perdagangan, awalnya memberi Gedung Putih waktu 10 hari untuk menyelesaikan proses pencabutan pungutan tersebut. Namun, penangguhan yang dilakukan Pengadilan Banding AS Kamis memberikan “penundaan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut” sementara proses banding pemerintahan Trump berlangsung.

    Ini berarti tarif dapat tetap berlaku untuk saat ini walau hasil jangka panjangnya belum ditentukan. Namun, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News bahwa pemerintah sangat senang dengan putusan tersebut, menyebutnya sebagai sebuah kemenangan.

    Trump Tetap Bisa ‘Mengembalikan’ Tarif?

    Pengadilan Banding pada akhirnya dapat menegakkan keputusan awal Pengadilan Perdagangan untuk memblokir tarif Trump yang luas. Namun Trump, bagaimanapun, memiliki cara lain untuk mengembalikan agenda tarifnya.

    “Ini termasuk Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, (di AS) yang dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat neraca pembayaran tetapi tidak memerlukan penyelidikan formal,” kata Thibault Denamiel, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Otoritas tersebut membatasi tarif hingga 15%. Di mana aturan hanya dapat berlaku selama 150 hari.

    “Tetapi itu adalah salah satu tuas kebijakan yang dapat diambil Trump saat ia mencari jembatan menuju tindakan yang lebih langgeng,” kata kepala ekonom KPMG Diane Swonk.

    Pilihan lain adalah Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930. Aturan ini memungkinkan pemerintah mengenakan tarif hingga 50% pada negara-negara yang melakukan diskriminasi terhadap AS.

    Bagaimana Nasib Perundingan Dagang?

    Putusan pengadilan perdagangan AS tidak menghapus ancaman tarif AS untuk Eropa atau mengakhiri kebutuhan untuk negosiasi. Ini karena ancaman tarif timbal balik tetap ada jika Gedung Putih memenangkan bandingnya.

    “Trump juga dapat beralih ke cara-cara khusus sektor seperti yang dilakukannya pada masa jabatan pertamanya atau meminta persetujuan kongres untuk tarif, meskipun ini lebih kecil kemungkinannya,” kata Andrew Kenningham, kepala ekonom Eropa di Capital Economics.

    Hal sama juga dikatakan Swonk. Ia berujar idak jelas apakah negosiasi akan kehilangan momentum, seraya menambahkan, pemerintah AS memang ingin memanfaatkan ancaman tarif “dengan sangat agresif”.

    “Bahkan jika putusan awal akhirnya ditegakkan, pejabat AS masih dapat membeli waktu untuk memberikan tekanan pada ekonomi lain termasuk Uni Eropa dan China,” tambahnya.

    Dampak ke Ekonomi?

    Proses pengadilan menimbulkan ambiguitas yang lebih besar seputar arah kebijakan perdagangan AS di masa mendatang. Terutama karena banding tersebut masih berlangsung.

    “Perkembangan hukum ini memperkuat ketidakpastian yang lebih lama bagi bisnis yang menavigasi rantai pasokan lintas batas,” kata kepala ekonom EY Gregory Daco, dalam sebuah catatan.

    Saham AS ditutup lebih tinggi pada hari Kamis, tetapi kejatuhan ekonomi telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir dengan pendekatan Trump yang berubah-ubah untuk mengungkap tarif dan menghentikannya secara selektif.

    Pasar keuangan telah bergolak oleh pergeseran kebijakan, dan penghentian pengiriman karena tarif tinggi membawa gangguan yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam.

    (sef/sef)

  • Kerja Sama Prancis Bisa Jadi Gerbang ke Pasar Eropa

    Kerja Sama Prancis Bisa Jadi Gerbang ke Pasar Eropa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjalin kerja sama strategis di berbagai sektor dengan kamar dagang Prancis, Mouvement des Entreprises de France (Medef) dengan adanya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam agenda Forum Bisnis Indonesia-Prancis.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan kerja sama ini akan menguntungkan kedua negara.

    Sebanyak 27 nota kesepahaman (MoU) atau kerja sama ditandatangani antara Indonesia dan Prancis di sela-sela kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Nilai potensial dari keseluruhan kerja sama tersebut diperkirakan berpotensi mencapai US$ 11 miliar atau sekira Rp 179,5 triliun.

    “Jumlah MoU yang diteken totalnya 27 MoU sampai dengan total US$ 11 miliar,” ungkap Anindya dalam rangkaian acara Indonesia-Prancis Business Forum di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sejumlah kerja sama yang ditandatangani mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Ia menjelaskan kerja sama antara Indonesia dan Prancis ini berpotensi besar yang saling menguntungkan kedua negara. Contohnya untuk Indonesia, kemitraan ini diharap bisa menjadi gerbang masuknya perdagangan Indonesia ke kawasan Uni Eropa.

    Sementara bagi Prancis, Indonesia dipandang sebagai kawasan strategis dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah Indo-Pasifik.

    Anindya juga menambahkan, apabila Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa berhasil dirampungkan, maka potensi nilai perdagangan Indonesia dengan Eropa akan meningkat secara signifikan di masa depan.

    “Yang terpenting kedua kawasan ini saling melengkapi, bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Misalnya dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mereka berpikir bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara Timur dan Barat,” pungkas Anindya.