Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Airlangga Umumkan Perundingan Dagang IEU-CEPA Masuk Tahap Final

    Airlangga Umumkan Perundingan Dagang IEU-CEPA Masuk Tahap Final

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah memasuki tahap final.

    Hal tersebut diumumkan Airlangga usai melakukan pertemuan bilateral dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic, pada Jumat (6/6/2025) di Berlaymont Building, Brussels, Belgia.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, perjanjian IEU-CEPA kini telah mencapai tahap akhir setelah 9 tahun pelaksanaan perundingan sejak 2016 silam dengan 19 putaran.

    “Kami melakukan pertemuan bilateral dengan Pak Maros Sefcovic dengan agenda utama finalisasi IEU-CEPA. Statusnya adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujar Airlangga kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Airlangga menyebut, pertemuan ini adalah komitmen kuat dari pemerintah Indonesia agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan.

    Hal itu bertujuan untuk membuka pasar peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, serta mengurangi trade barrier, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif barrier.

    “Indonesia dan Uni Eropa kini bersifat saling melengkapi, tidak bersaing secara langsung. Dan ini sama-sama memperkuat supply chain atau rantai pasok pasar dunia sehingga percepatan dari penyelesaian ini menjadi sangat penting,” katanya.

    Perlu diketahui, populasi penduduk Uni Eropa sekitar 450 juta jiwa dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$19,5 triliun, sedangkan Indonesia memiliki populasi 282 juta jiwa dan ekonomi US$1,4 triliun. Menurut Airlangga, jika digabungkan, hal ini menjadi sebuah potensi pasar yang sangat besar.

    Terlebih, hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. 

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah mencapai kesepakatan penting mengenai trade and sustainable growth. Indonesia dan Uni Eropa juga sudah menyepakati sebuah isu penting yaitu sustainability framework.

    Lebih lanjut, Indonesia juga mengupayakan agar Uni Eropa memberikan preferensi kepada produk perikanan, sama seperti yang diberikan kepada negara mitra lainnya.

    “Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang luas. Kami memprioritaskan produk perikanan asal Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Eropa,” katanya.

    Pada akhir pertemuan, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas pernyataan dari Komisioner Maros yang memberikan perlakuan khusus terkait kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan kepada negara-negara mitra yang sudah memiliki free trade agreement (FTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Uni Eropa.

    “Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk segera menyelesaikan isu-isu yang masih tersisa dan siap mengumumkan penyelesaian perundingan secara substansi pada akhir Juni 2025,” pungkas Airlangga.

  • Airlangga laporkan perkembangan terbaru perundingan IEU-CEPA

    Airlangga laporkan perkembangan terbaru perundingan IEU-CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan terbaru perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kami ada pertemuan bilateral dengan EU (European Union) Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu.

    Pertemuan ini disebut merupakan komitmen kuat agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan dengan tujuan membuka pasar peningkatan perdagangan maupun investasi yang saling menguntungkan, serta mengurangi trade barrier dalam bentuk tarif maupun non-tariff barrier.

    Indonesia dan Uni Eropa (UE) dinyatakan sepakat menggunakan momentum situasi yang saat ini penuh ketidakpastian dan tidak bisa diprediksi untuk sama-sama memperkuat rantai pasok pasar dunia, sehingga percepatan penyelesaian dari perundingan IEU-CEPA menjadi sangat penting. Dalam hal ini, komoditas utama Indonesia dengan UE bersifat saling melengkapi ataupun komplementer, tak bersaing secara langsung.

    Airlangga menilai populasi UE yang sebanyak 450 juta jiwa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 19,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS) dan jumlah warga di Indonesia sebanyak 282 juta jiwa dengan PDB 1,4 triliun dolar AS merupakan potensi pasar yang sangat besar.

    Hubungan ekonomi Indonesia dan UE terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai 30,1 miliar dolar AS pada tahun 2024. UE merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa.

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari 2,5 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 4,5 miliar dolar AS pada 2024.

    “Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Terima Undangan Hadiri KTT G7 di Kanada

    Presiden Prabowo Terima Undangan Hadiri KTT G7 di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven atau G7 yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut undangan itu diterima Prabowo dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, secara tertulis maupun komunikasi pribadi antara kedua pemimpin, Jumat (6/6/2025).

    “Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu (7/6/2025).

    Teddy menyebut, PM Mark Carney dalam percakapannya dengan Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden ke-8 RI itu. Dia pun menyatakan harapanny agar Presiden Prabowo dapat hadir di forum tersebut untuk memperkuat dialog inklusif mengenai tantangan global bersama.

    “Dalam perbincangan lewat sambungan telepon ini, PM Mark Carney juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dan berharap kehadiran Kepala Negara di KTT G7,” ucap Teddy.

    Untuk diketahui, Kanada menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G7 tahun ini. Forum internasional itu memiliki anggota tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa. 

    Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

  • Perjanjian Indonesia-European Union CEPA Masuki Tahap Akhir Usai 9 Tahun Perundingan – Page 3

    Perjanjian Indonesia-European Union CEPA Masuki Tahap Akhir Usai 9 Tahun Perundingan – Page 3

    Hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai USD30,1 miliar pada 2024.

    Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari USD2,5 miliar pada 2023 menjadi USD4,5 miliar pada 2024.

    Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah mencapai kesepakatan penting mengenai trade and sustainable growth. Indonesia dan Uni Eropa juga sudah menyepakati sebuah isu penting yaitu sustainability framework.

    Indonesia juga mengupayakan agar Uni Eropa memberikan preferensi kepada produk perikanan, sama seperti yang diberikan kepada negara mitra lainnya. “Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang luas. Kami memprioritaskan produk perikanan asal Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Eropa,” kata Menko Airlangga.

  • Paus Leo Buka-bukaan Bahaya Besar Mengancam Umat Manusia

    Paus Leo Buka-bukaan Bahaya Besar Mengancam Umat Manusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Paus Leo XIV memperingatkan ancaman besar dari kecerdasan buatan (AI) terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan masa depan pekerja.

    Dalam pidato perdananya sebagai Paus, Leo menyerukan regulasi global yang lebih ketat terhadap pengembangan AI.

    Dia memperingatkan bahaya AI terhadap “martabat manusia, keadilan, dan tenaga kerja.” Dua hari kemudian, ia memuji adanya teknologi terkini, tetapi menekankan pentingnya tanggung jawab agar AI digunakan demi kebaikan bersama.

    Seperti pendahulunya yang yang membela hak-hak buruh di masa Revolusi Industri, Leo XIV juga menempatkan dirinya sebagai pelindung struktur sosial di tengah teknologi modern yang tak terkendali, demikian dikutip dari Politico, Kamis (5/6/2025).

    Pakar etika AI Vatikan, Paolo Benanti, menyatakan bahwa Gereja “mengajak kita menatap langit, tapi tetap berjalan di bumi sesuai zaman.”

    Profesor Maria Savona menambahkan bahwa Vatikan khawatir perkembangan AI yang merugikan hak asasi manusia akan lebih banyak menimpa pekerja berkeahlian rendah.

    Upaya Vatikan dalam regulasi AI dimulai sejak 2020, ketika Paus Fransiskus merintis “Rome Call for AI Ethics” bersama pemimpin agama, politik, dan perusahaan teknologi.

    Pada Januari lalu, Vatikan memperingatkan AI bisa membuat manusia diperbudak oleh ciptaannya sendiri.

    Leo XIV, paus asal AS dan lulusan matematika, berada dalam posisi unik untuk memimpin isu ini. Apalagi saat Washington di bawah Presiden Donald Trump justru membongkar regulasi lama dan menggulirkan rencana pengembangan perangkat keras AI senilai setengah triliun dolar.

    Sementara itu, Uni Eropa mulai melonggarkan pendekatan regulatif demi daya saing.

    Leo juga berkomunikasi dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni untuk mendukung pengembangan AI yang etis. Tahun lalu, Paus Fransiskus sempat berpidato di G7 tentang etika AI.

    Savona mengatakan jaringan Gereja di negara-negara Selatan bisa mendorong akses AI yang lebih demokratis dan mendorong regulasi global yang lebih merata.

    (fab/fab)

  • Siapkah Kanselir Jerman Merz Hadapi Trump?

    Siapkah Kanselir Jerman Merz Hadapi Trump?

    Jakarta –

    Keduanya sudah saling bertukar nomor ponsel, serta mulai menyapa satu sama lain dengan nama depan: Donald dan Friedrich. Kendati begitu, keduanya belum pernah bertatap muka langsung, kecuali sekilas lalu bertahun silam di New York. Kini, untuk pertama kalinya, Kanselir baru Jerman, Friedrich Merz dari partai konservatif CDU, melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington untuk bertemu Amerika Serikat Presiden Donald Trump.

    Merz mendapat kehormatan khusus menginap di Blair House, bangunan resmi tamu negara yang berdampingan langsung dengan Gedung Putih. Di tempat inilah Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah bermalam.

    Padahal, belum lama ini, Merz secara terbuka mengecam Trump karena, bersama Wakil Presiden JD Vance, sempat mempermalukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hadapan dunia. Dalam pertukaran bersejarah itu, Trump dan Vance menyiratkan bahwa Ukraina ikut bersalah atas invasi Rusia.

    Friedrich Merz juga tidak menutupi kejengkelannya saat sejumlah tokoh dekat Trump, termasuk Vance, menunjukkan simpati terhadap partai Alternatif für Deutschland (AfD), partai ekstrem kanan di Jerman.

    “Kita harus mau masuk ke dunianya”

    Dalam sebuah forum Eropa yang digelar oleh stasiun penyiaran Jerman WDR, Merz berbicara secara terbuka mengenai kesan awalnya terhadap Trump, termasuk saat mereka pertama kali berbicara lewat telepon. “Yang penting, jangan bicara terlalu panjang. Bicara singkat, dan biarkan dia bicara juga,” ujarnya. Dia mencatat bahwa hampir setiap dua-tiga kata yang keluar dari mulut Trump adalah kata “great”.

    “Kita harus bersedia menyesuaikan diri dengannya, masuk ke dunianya. Tapi di saat yang sama, jangan sampai kita merendahkan diri. Kita bukan pengemis,” tegasnya.

    Saran agar Merz tetap percaya diri juga datang dari Carlo Masala, profesor politik internasional di Universitas Bundeswehr di München. Dalam wawancara dengan stasiun televisi NDR Info, Masala mengatakan, “Merz harus tampil tegas, tapi tetap membuat Trump merasa bahwa dia seorang negarawan dengan visi besar. Merayu dengan penuh kepercayaan diri ala Eropa, itulah strategi yang tepat. Tapi tetap saja, bukan jaminan berhasil.”

    Tiga agenda besar di Washington

    Dalam isu pertahanan, Merz datang dengan argumen solid untuk menjawab kritik Trump soal rendahnya anggaran pertahanan di Eropa. Jerman merencanakan peningkatan belanja militer hingga lima persen, dengan alokasi sebesar 3,5% untuk angkatan bersenjata Bundeswehr, dan sisanya untuk infrastruktur penunjang.

    Merz juga ingin agar Jerman lebih sering mengambil inisiatif dalam isu pertahanan di Eropa. Contohnya adalah kunjungan bersama ke Kyiv yang diusulkannya bersama para pemimpin Jerman, Prancis, Inggris, dan Polandia. Langkah ini sejalan dengan keinginan Amerika agar Eropa lebih mandiri dalam mengurus keamanannya sendiri. Sebagai imbal balik, Merz dan para pemimpin Eropa lainnya berharap AS tetap berkomitmen untuk menekan Rusia dan mendukung Ukraina.

    Untuk isu lonjakan tarif impor, Merz hanya bisa menjalankan lobi karena kebijakan perdagangan adalah kewenangan Uni Eropa, bukan pemerintah nasional. Namun sebagai negara eksportir besar, Jerman sangat terdampak oleh kebijakan proteksionis di Washington. Tepat di hari keberangkatan Merz, tarif impor AS atas baja dan aluminium melonjak dua kali lipat menjadi 50 persen.

    Bisa dipastikan, Merz akan berupaya keras – baik di Washington maupun di Brussel – untuk mencegah konflik dagang yang berpotensi merugikan semua pihak.

    Akankah Amerika tinggalkan Eropa?

    Sebagai politisi konservatif yang lama dikenal sebagai loyalis Transatlantik sejati, Merz diperkirakan akan mencoba meyakinkan Donald Trump bahwa keterlibatan Amerika di Eropa tetap penting bagi kepentingan Washington sendiri. Tapi pandangan pakar militer Jerman Masala tidak berubah. “Saya kira, ke depan kita harus realistis. Amerika kemungkinan akan menarik diri dari peran sebagai kekuatan penyeimbang di Eropa. Mereka mungkin tak lagi melihat diri mereka sebagai kekuatan Eropa,” katanya.

    Oleh karena itu, Eropa harus menyiapkan diri menghadapi skenario di mana dukungan utama untuk Ukraina bisa menghilang. “Saatnya bergerak cepat untuk membangun kapasitas pertahanan dan kedaulatan Eropa. Itu strategi jangka panjang yang harus kita bangun.”

    Ketegangan dalam hubungan Jerman-AS bukan hal baru. Terlebih karakter Merz dan Trump berbeda jauh seperti siang dan malam. Tapi sang kanselir mengaku siap menghadapi Trump secara terbuka dan percaya diri. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman ZDF, Merz berkata, “saya tidak perlu minum obat penenang hanya untuk bisa berbicara dengan presiden Amerika Serikat.”

    Meski begitu, beberapa topik sensitif kemungkinan sengaja akan dihindari, termasuk sikap pro-AfD dari orang-orang dekat Trump. Bahkan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul memilih diam saat isu ini mencuat di Washington.

    Trump dan akarnya di Jerman

    Datangnya pemerintahan baru yang dibentuk oleh CDU/CSU dan SPD ikut mengubah arah kebijakan luar negeri Jerman. Gaya moralistik dan menggurui yang sering dikritik dari mantan Menlu Annalena Baerbock kini berganti dengan pendekatan pragmatis, menekankan kepentingan bersama dan kesediaan berkompromi, bahkan dengan mitra yang sulit seperti pemerintahan Trump.

    Namun, Carlo Masala mengingatkan betapa kejutan mungkin akan muncul dari Trump. “Seperti yang dikatakan Merz pada malam pemilu: Amerika Serikat bukan lagi negara yang bisa sepenuhnya diandalkan. Apa yang Trump katakan hari ini, bisa dengan mudah dibalik 180 derajat besok.”

    Satu hal menarik, sebelum keberangkatannya ke Washington, Merz sempat mengundang Trump untuk mengunjungi tanah kelahiran leluhurnya—Kallstadt, sebuah desa kecil penghasil anggur di wilayah Pfalz, tempat asal kakek Trump, Friedrich, sebelum hijrah ke Amerika. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Trump akan datang. Mungkin Donald ingin menunggu bagaimana hasil obrolannya dengan Friedrich.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga ” Friedrich Merz Terpilih Jadi Kanselir Jerman” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cara Jahat Ecommerce China Pembunuh UMKM Laris Manis Kini Terungkap

    Cara Jahat Ecommerce China Pembunuh UMKM Laris Manis Kini Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisasi konsumen Eropa bernama BEUC mengadukan Shein ke Komisi Eropa. Platform ecommerce China tersebut dituding menggunakan “dark pattern”, cara jahat yang dirancang untuk membuat pelanggan terus menerus belanja.

    Strategi yang diadukan sebagai praktik dagang agresif oleh Shein antara lain adalah pop up yang mendorong pelanggan tidak menutup aplikasi jika tidak ingin kehilangan harga promosi, hitung mundur yang menciptakan tekanan segera melakukan pembelian, dan game yang mendorong konsumen untuk terus menerus menggulir layar HP.

    BEUC menyatakan Shein juga menggunakan notifikasi secara berlebihan, yaitu hingga 12 notifikasi dalam 1 hari.

    “Platform fast fashion mengejar volume, Anda membutuhkan konsumsi besar-besaran, dan pola gelap ini didesain untuk merangsang konsumsi besar-besaran,” kata Agustin Reyna dari BEUC. “Mereka harus menyingkirkan pola ini. Pertanyaannya apakah ada insentif agar mereka menyetopnya.

    Dalam pernyataan kepada Reuters, Shein menyatakan, “Kami sedang bekerja bersama otoritas konsumen nasional dan Komisi Uni Eropa untuk menunjukkan komitmen kami untuk taat dengan regulasi dan hukum Uni Eropa.”

    Reuters menyatakan popularitas platform ecommerce barang murah asal China, Shein dan Temu, melonjak di Eropa. Kesuksesan itu ditopang oleh aplikasi yang menarik perhatian konsumen lewat game, diskon, dan produk gratis.

    Shein menggunakan game untuk menarik konsumen terus menerus menggunakan aplikasi mereka. Salah satunya adalah game “Puppy Keep” yang mendorong pengguna untuk memelihara anak anjing virtual. Untuk memelihara anjing virtual tersebut, pengguna harus meraih poin lewat aktivitas scrolling di aplikasi atau lewat pemesanan produk. Jika mereka tidak membuka game setiap hari, poin yang mereka peroleh bisa hilang.

    BEUC menyatakan strategi serupa juga digunakan oleh perusahaan lain dan mendorong agar penyelidikan juga dilakukan atas aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

    Komisi Eropa bulan lalu telah mengirim peringatan ke Shein karena praktik bisnis mereka berpotensi melanggar hukum pelindungan konsumen Uni Eropa dan berpotensi dikenai sanksi.

    Pemerintah Indonesia telah melarang ecommerce seperti Shein dan Temu untuk beroperasi di tanah air. Pola bisnis Temu dan Shein yang menjual barang dengan harga sangat murah dan langsung dari pabrik di China dinilai berpotensi menghancurkan UMKM di Indonesia.

    (dem/dem)

  • Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Jakarta –

    Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara signifikan menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% efektif per 5 Juni 2025 merupakan langkah proteksionisme yang patut dicermati. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Indonesia, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung ke industri baja dan aluminium nasional

    Maka dari itu, dibutuhkan analisis mendalam dan respons strategis yang adaptif terhadap kebijakan baru dari negeri Paman Sam tersebut.

    Pasar Global Terdistorsi

    Peningkatan tarif AS ini akan menciptakan distorsi pasar global yang signifikan. Dengan hambatan 50% di pasar AS, eksportir baja dan aluminium dari negara-negara produsen utama, khususnya China, akan terpaksa mencari pasar alternatif.

    Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran logis untuk pengalihan ekspor ini. Potensi banjir impor baja dan aluminium berharga murah di pasar domestik Indonesia adalah ancaman nyata yang dapat menekan produsen lokal secara substansial.

    Perbedaan harga yang mencolok antara baja AS (US$ 984/ton) dan China (US$ 392/ton) pada Maret 2025 menggarisbawahi kerentanan perdagangan baja. Jika produk asing yang lebih murah membanjiri pasar, daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar domestik dan internasional diperkirakan akan tergerus.

    Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan penurunan volume produksi, kerugian finansial, dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor industri strategis ini.

    Gangguan Rantai Investasi

    Dampak tidak langsung juga merambah ke ranah rantai pasok dan iklim investasi. Industri aluminium Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku esensial seperti bauksit. Kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi mengacaukan stabilitas pasar komoditas global, yang pada gilirannya dapat menaikkan biaya impor bahan mentah bagi produsen Indonesia.

    Kenaikan harga bahan baku akan membebani biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Di sisi investasi, ketidakpastian perdagangan global yang diakibatkan oleh tarif AS dapat mengerus minat investasi asing di sektor logam Indonesia.

    Investor, khususnya dari negara-negara yang terkena retaliasi (misalnya Kanada, Meksiko), mungkin akan bersikap lebih konservatif. Bahkan bisa jadi mencari pasar baru secara agresif yang bukan di Asia Tenggara serta mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk modernisasi dan ekspansi industri.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik’:

    Lanjut ke halaman berikutnya

    Tantangan Ekspor Proteksi

    Meskipun Indonesia bukan eksportir utama baja ke AS, penutupan akses pasar AS bagi negara lain akan memperketat persaingan di pasar ekspor non-AS. Negara-negara yang terdampak tarif AS mungkin akan mengalihkan fokus ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi produk Indonesia.

    Lebih lanjut, jika Uni Eropa atau negara lain membalas tarif AS dengan kebijakan proteksionisme serupa, Indonesia berisiko terkena efek domino. Produk ekspor Indonesia bisa terdampak jika negara-negara lain menganggap Indonesia “mengambil peluang” dari disrupsi pasar, memicu retaliasi yang tidak diinginkan.

    Implikasi Industri Pengguna

    Dampak kenaikan tarif ini juga akan merambat ke industri pengguna baja dan aluminium domestik. Sektor-sektor vital seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur kemasan di Indonesia sangat bergantung pada pasokan baja dan aluminium, baik dari produksi domestik maupun impor.

    Gangguan pasokan global, ditambah potensi kenaikan harga bahan baku impor, dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada produk akhir seperti mobil, kaleng makanan, dan peralatan rumah tangga.

    Pengalaman 2018, di mana tarif AS menyebabkan lonjakan harga baja global 6-20%, menjadi preseden yang patut diwaspadai, mengingat dampaknya pada proyek-proyek infrastruktur padat baja di Indonesia.

    Respons Strategis Solutif

    Menghadapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS ini, industri dan pemerintah Indonesia harus merumuskan respons strategis yang proaktif dan adaptif. Hal ini mencakup keharusan untuk secara agresif mendiversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-AS guna mengurangi ketergantungan pada pasar yang rentan proteksionisme.

    Selain itu, investasi perlu didorong dalam peningkatan daya saing industri lokal melalui efisiensi produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk untuk mengeliminasi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan kapabilitas bersaing.

    Secara paralel, penguatan instrumen kebijakan perdagangan domestik menjadi krusial untuk melindungi pasar dari praktik dumping. Dukungan diplomasi perdagangan aktif di forum regional dan multilateral juga sangat diperlukan untuk menolak kebijakan perdagangan yang tidak adil dan membangun aliansi strategis.

    Terakhir, kebijakan harus pula mencakup dukungan terukur pada industri hilir untuk membantu adaptasi terhadap potensi kenaikan biaya bahan baku melalui integrasi rantai pasok domestik dan diversifikasi sumber pasokan, sehingga secara komprehensif memitigasi dampak negatif dan mengoptimalkan peluang di tengah gejolak ekonomi global.

    Sebagai kesimpulan strategis adaptif, kenaikan tarif baja dan aluminium AS bukan sekadar isu bilateral, melainkan katalis yang akan mendefinisikan ulang dinamika perdagangan global. Industri baja dan aluminium Indonesia, meski tidak menjadi sasaran utama, akan menghadapi risiko tidak langsung yang signifikan melalui distorsi pasar, gangguan rantai pasok, dan eskalasi proteksionisme.

    Namun, dengan respons strategis yang terukur, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

    Implementasi kebijakan yang berorientasi pada daya saing lokal, diversifikasi pasar, dan diplomasi aktif adalah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja dan aluminium di tengah gejolak ekonomi global.

    Rioberto Sidauruk
    Tenaga Ahli AKD Komisi VII DPR RI.

    Tonton juga Video: Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik

  • Mengintip Pabrik Mercedes-Benz di Tengah Tekanan Trump ke Uni Eropa

    Mengintip Pabrik Mercedes-Benz di Tengah Tekanan Trump ke Uni Eropa

    Foto Bisnis

    Rafida Fauzia – detikFinance

    Kamis, 05 Jun 2025 13:00 WIB

    Jerman – Presiden Donald Trump mengancam Uni Eropa dengan tarif 50%. Industri otomotif Eropa pun ikut tertekan, termasuk pabrik-pabrik besar seperti Mercedes-Benz.

  • NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    Jakarta –

    Pertanyaan para peneliti seakan meramalkan kegelapan. “Siapa atau apa yang masih bisa menyelamatkan perdamaian di dunia?” demikian pertanyaan yang diajukan ilmuwan dari empat lembaga riset di Jerman dalam Friedensgutachten 2025. Sejak 1987, mereka telah menganalisis konflik internasional dan memberikan rekomendasi politik. Namun, pesimisme yang dituangkan dalam laporan tahun ini merupakan sesuatu yang langka.

    Perang di Ukraina, Gaza, Sudan, lebih dari 122 juta orang mengungsi, serta konflik kekerasan di berbagai belahan dunia, memperlihatkan betapa situasi global kian memburuk.

    Christopher Daase dari Leibniz-Institut fr Friedens- und Konfliktforschung menyatakan, “Dalam beberapa tahun terakhir, fokus analisis kami adalah serangan Rusia ke Ukraina dan penghancuran tatanan perdamaian serta keamanan Eropa oleh Rusia.” Kini, situasi keamanan semakin memburuk. “Amerika Serikat justru menambah ketidakpastian baru.”

    Kritik terhadap Trump

    Salah satu sorotan utama dalam laporan tahun ini adalah perubahan politik di Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump dan gerakan MAGA-nya, menurut para peneliti, “dalam waktu singkat dan nyaris tanpa perlawanan” telah berhasil mengubah demokrasi tertua di dunia menjadi semacam rezim otoriter.

    Di panggung global, pemerintahan baru AS juga dinilai telah meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai liberal. “Para penguasa otoriter dan diktator dirangkul, sementara gerakan populis sayap kanan didukung di negara-negara demokratis.”

    Daase menyebutkan bahwa ada risiko “penularan ideologi otoriter” ke negara lain. Di Eropa, misalnya, sudah tampak gejala mengkhawatirkan, entah itu perlemahan lembaga hukum internasional, ancaman terhadap kebebasan akademik, serta intervensi terhadap otonomi lembaga masyarakat seperti gereja.

    Matinya NATO?

    Menurut laporan tersebut, persekutuan transatlantik antara Eropa dan AS “seperti yang kita kenal, sudah berakhir.” Hal serupa juga berlaku untuk kerja sama militer. “Janji solidaritas NATO telah kehilangan kredibilitasnya,” dan keakraban baru antara AS dan Rusia dikhawatirkan akan mengorbankan Ukraina dan kepentingan Eropa.

    Ketika ditanya apakah NATO sudah mati, dia enggan menyangkal. “Kita sedang mempersiapkan berakhirnya NATO,” ujarnya. Menurutnya, Eropa masih bekerja sama dengan NATO selama memungkinkan, sembari memperkuat kemampuan pertahanan sendiri.

    Eropa harus lebih kompak

    Para peneliti mendesak pemerintah Jerman untuk membuat rencana yang transparan dan bertahap guna memperkuat serta mengintegrasikan struktur pertahanan Eropa. Hanya masalahnya, Uni Eropa dinilai masih jauh dari tujuan tersebut.

    “Yang kita lihat sekarang bukan penguatan pertahanan bersama dalam kerangka politik UE, melainkan penguatan pertahanan nasional masing-masing negara anggota,” jelas Ursula Schrder dari Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan Universitas Hamburg (IFSH).

    Keamanan, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai dalam pengertian militer. Menurut Conrad Schetter dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), arsitektur keamanan juga mencakup pengendalian senjata, upaya membangun kepercayaan, dan diplomasi. Kebijakan pembangunan yang efektif juga penting. Dia mengingatkan bahwa penguatan militer tidak boleh menjadi “blanko kosong” untuk mengekspor senjata ke seluruh dunia.

    Desakan untuk stop suplai senjata ke Israel

    Para peneliti juga mengaku prihatin terhadap melemahnya hukum internasional. Mereka mencatat meningkatnya “dehumanisasi dalam peperangan,” seperti pelanggaran berat terhadap perlindungan warga sipil, serangan langsung terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan politik.

    Dampak paling brutal terlihat dalam perang Rusia di Ukraina dan konflik Israel-Hamas. Kritik terutama diarahkan terhadap perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 53.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Para peneliti menyerukan “dengan urgensi yang belum pernah ada sebelumnya” agar semua pengiriman senjata yang bisa digunakan di Gaza dan Tepi Barat dihentikan. Israel, menurut laporan itu, telah “melanggar hukum humaniter internasional secara mencolok” dan “melampaui batas hak pembelaan diri yang sah.”

    Antara Oktober 2023 dan Mei 2025, Jerman mengizinkan ekspor senjata senilai hampir 500 juta euro ke Israel. Hal ini diungkapkan pemerintah sebagai jawaban atas pertanyaan resmi dari fraksi Partai Kiri di Bundestag. Ekspor tersebut mencakup senjata api, amunisi, komponen senjata, peralatan khusus untuk angkatan darat dan laut, peralatan elektronik, serta kendaraan lapis baja khusus.

    Menolak Netanyahu di Jerman

    Laporan ini juga menyinggung pentingnya menghormati hukum internasional. Hal ini merespons pernyataan Kanselir Friedrich Merz, yang sebelumnya sempat menyatakan akan tetap mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Merz bahkan menawarkan “cara dan jalur” khusus agar Netanyahu bisa datang dan pergi dari Jerman tanpa ditangkap. Laporan Friedensgutachten 2025 menegaskan, “hukum internasional harus diutamakan di atas alasan kenegaraan.” Oleh karena itu, “untuk saat ini, kunjungan resmi Netanyahu ke Jerman tidak dapat diterima.”

    Para peneliti juga mendesak Jerman agar dalam jangka menengah mendukung pengakuan negara Palestina. Menurut mereka, penyelesaian jangka panjang konflik Palestina “tidak mengurangi sedikit pun hak Israel atas keberadaan sebagai negara Yahudi dalam batas yang aman.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi Oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini