Negara: Uni Eropa

  • Pemerintah Sebut IEU-CEPA Bakal Sumbang Pertumbuhan Ekonomi RI 0,04%

    Pemerintah Sebut IEU-CEPA Bakal Sumbang Pertumbuhan Ekonomi RI 0,04%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa implementasi perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA mampu memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04%. 

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan bahwa perhitungan tersebut merupakan simulasi yang pihaknya lakukan. 

    Sementara bagi Eropa, implementasi Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA akan menambah pertumbuhan ekonomi Benua Biru tersebut sebesar 0,0013%. 

    “Dengan adanya IEU-CEPA akan meningkatkan pertumbuhan bagi Indonesia kurang lebih 0,04% dan bagi Uni Eropa 0,0013%,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025).

    Bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat, namun kesejahteraan Indonesia dan Uni Eropa juga demikian. 

    Menurut simulasi pemerintah, kesejahteraan Indonesia akan meningkat US$824,56 juta sementara Uni Eropa meningkat US$481,19 juta. 

    Perjanjian dagang yang ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada akhir 2026 tersebut dipercaya akan meningkatkan investasi hingga 0,42% bagi Indonesia dan 0,0087% bagi Uni Eropa. 

    Melalui perjanjian dagang yang memungkinkan arus barang keluar—masuk lebih bebas dan terbuka, ditambah dengan tarif impor hingga 0%, neraca perdagangan kedua negara diprediksi bakal sama-sama defisit. 

    “Neraca perdagangan barang, mungkin situasinya masih sangat dinamis sekali, tapi ini hasil hitung-hitungan di simulasi. Ada sedikit tekanan untuk Indonesia, sekitar US$743 juta. Untuk Uni Eropa juga kontraksi sebesar US$288 juta. 

    Secara umum, Djatmiko menyampaikan manfaat keberadaan IEU—CEPA. Pertama, peningkatan akses pasar barang dengan ekspor yang diprediksi per tahunnya naik 5,4%. Kedua, peningkatan akses pasar jasa ke Uni Eropa. 

    Ketiga, Peningkatan foreign direct investment (FDI) Uni Eropa di Indonesia untuk kendaraan listrik, energi terbarukan, semikonduktor, farmasi, dan produk turunan mineral. 

    Keempat, peningkatan pendapatan negara seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, diversifikasi sumber impor bahan baru/barang modal untuk industri dalam negeri. 

    Keenam, peningkatan kesejahteraan yang didorong oleh peningkatan produktivitas industri. Ketujuh, produk Uni Eropa dan Indonesia komplementer. Terakhir, konsumen mendapat lebih banyak opsi untuk melakukan jual beli barang. 

    Adapun, neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada 2024 tercatat senilai US$4,5 miliar dengan ekspor yang tumbuh 4,01% (year on year/YoY) dan impor yang kontraksi 9,12%. 

    Uni Eropa menjadi posisi ketujuh tujuan ekspor Indonesia dan posisi kelima asal impor Indonesia. Adapun total perdagangan kedua negara ini bahkan mencapai US$30,2 miliar pada tahun lalu. 

    Pemerintah berencana untuk meningkatkan ekspor untuk produk-produk potensial, seperti minyak kelapa sawit, feronikel, emas, dan pulp kayu kimia. 

  • Pemerintah Sebut IEU-CEPA Bakal Sumbang Pertumbuhan Ekonomi RI 0,04%

    Pemerintah Sebut IEU-CEPA Bakal Sumbang Pertumbuhan Ekonomi RI 0,04%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa implementasi perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA mampu memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04%. 

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan bahwa perhitungan tersebut merupakan simulasi yang pihaknya lakukan. 

    Sementara bagi Eropa, implementasi Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA akan menambah pertumbuhan ekonomi Benua Biru tersebut sebesar 0,0013%. 

    “Dengan adanya IEU-CEPA akan meningkatkan pertumbuhan bagi Indonesia kurang lebih 0,04% dan bagi Uni Eropa 0,0013%,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025).

    Bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat, namun kesejahteraan Indonesia dan Uni Eropa juga demikian. 

    Menurut simulasi pemerintah, kesejahteraan Indonesia akan meningkat US$824,56 juta sementara Uni Eropa meningkat US$481,19 juta. 

    Perjanjian dagang yang ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada akhir 2026 tersebut dipercaya akan meningkatkan investasi hingga 0,42% bagi Indonesia dan 0,0087% bagi Uni Eropa. 

    Melalui perjanjian dagang yang memungkinkan arus barang keluar—masuk lebih bebas dan terbuka, ditambah dengan tarif impor hingga 0%, neraca perdagangan kedua negara diprediksi bakal sama-sama defisit. 

    “Neraca perdagangan barang, mungkin situasinya masih sangat dinamis sekali, tapi ini hasil hitung-hitungan di simulasi. Ada sedikit tekanan untuk Indonesia, sekitar US$743 juta. Untuk Uni Eropa juga kontraksi sebesar US$288 juta. 

    Secara umum, Djatmiko menyampaikan manfaat keberadaan IEU—CEPA. Pertama, peningkatan akses pasar barang dengan ekspor yang diprediksi per tahunnya naik 5,4%. Kedua, peningkatan akses pasar jasa ke Uni Eropa. 

    Ketiga, Peningkatan foreign direct investment (FDI) Uni Eropa di Indonesia untuk kendaraan listrik, energi terbarukan, semikonduktor, farmasi, dan produk turunan mineral. 

    Keempat, peningkatan pendapatan negara seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, diversifikasi sumber impor bahan baru/barang modal untuk industri dalam negeri. 

    Keenam, peningkatan kesejahteraan yang didorong oleh peningkatan produktivitas industri. Ketujuh, produk Uni Eropa dan Indonesia komplementer. Terakhir, konsumen mendapat lebih banyak opsi untuk melakukan jual beli barang. 

    Adapun, neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada 2024 tercatat senilai US$4,5 miliar dengan ekspor yang tumbuh 4,01% (year on year/YoY) dan impor yang kontraksi 9,12%. 

    Uni Eropa menjadi posisi ketujuh tujuan ekspor Indonesia dan posisi kelima asal impor Indonesia. Adapun total perdagangan kedua negara ini bahkan mencapai US$30,2 miliar pada tahun lalu. 

    Pemerintah berencana untuk meningkatkan ekspor untuk produk-produk potensial, seperti minyak kelapa sawit, feronikel, emas, dan pulp kayu kimia. 

  • Indonesia-EU CEPA Hampir Final, Siap Dongkrak Ekspor hingga 57% – Page 3

    Indonesia-EU CEPA Hampir Final, Siap Dongkrak Ekspor hingga 57% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan mitra dagang strategisnya di Eropa. Salah satunya melalui perjanjian dagang komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang kini telah memasuki tahap akhir penyusunan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, lebih dari 90% isi dokumen perjanjian IEU-CEPA telah disepakati. Hanya tersisa beberapa isu teknis yang masih dibahas di tingkat Chief Negotiator dan kelompok kerja terkait.

    “Proses perundingan substansi IEU-CEPA ini sudah masuk tahap terakhir. Hampir seluruh substansi telah disepakati,” kata Airlangga dalam Diseminasi Perundingan IEU-CEPA di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa Uni Eropa telah menyetujui hasil pertemuan terakhir di Brussels, dan kedua belah pihak menargetkan perjanjian dapat diumumkan bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Uni Eropa dalam waktu dekat.

    Target Teken September, Siap Masuki Proses Legislasi

    Menurut rencana, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maroš Šefčovič, akan datang ke Indonesia pada September 2025 untuk menandatangani nota kesepahaman. Setelah itu, proses hukum akan dilanjutkan dengan ratifikasi oleh 27 negara anggota Uni Eropa dan juga oleh parlemen Indonesia.

    Adapun perjanjian ini diyakini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor Indonesia, khususnya komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, produk oleokimia, alas kaki, tekstil, besi baja, ikan kaleng (tuna), dan mesin industri.

  • IEU-CEPA Rampung Tahun Ini, Ekspor RI Bisa Naik 50 Persen

    IEU-CEPA Rampung Tahun Ini, Ekspor RI Bisa Naik 50 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus mempercepat penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang ditargetkan rampung dan mulai diberlakukan pada tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pada Jumat (6/6/2025), delegasi Indonesia telah bertemu dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maroš Šefčovič, di Brussels.

    Pertemuan tersebut menghasilkan kemajuan signifikan, dengan lebih dari 90% dokumen perjanjian IEU-CEPA telah selesai dalam tahap penyusunan naskah (text drafting). Beberapa isu teknis kini tengah dibahas oleh chief negotiators dan kelompok kerja terkait.

    “Proses perundingan sudah memasuki tahap akhir. Hampir seluruh substansi telah disepakati,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Ia menambahkan, Maroš dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada September 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia akan membawa dokumen nota kesepahaman yang siap ditandatangani sebelum melalui proses ratifikasi oleh 27 negara anggota Uni Eropa dan parlemen Indonesia.

    Beberapa komoditas utama ekspor Indonesia ke Uni Eropa antara lain, minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, oleokimia (fatty acids), alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, produk berbasis karet dan mesin

    Menurut Airlangga, implementasi IEU-CEPA berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 0,19% dan menambah pendapatan nasional hingga US$ 2,8 miliar. Selain itu, ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan melonjak hingga 50% dalam tiga tahun pertama pelaksanaan.

    “Kalau ekspor naik 50%, posisinya akan sejajar dengan Vietnam atau Malaysia. Komoditas unggulan yang saat ini dikenakan tarif 8-12% bisa menjadi 0%,” jelasnya.

    IEU-CEPA diharapkan menjadi pintu masuk utama bagi produk Indonesia di pasar Eropa, mengingat kedua pihak belum memiliki skema perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Sebagai informasi, Uni Eropa menyumbang 6,5% dari total ekspor Indonesia pada 2024, dengan nilai mencapai US$ 17,35 miliar dari total US$ 264,70 miliar.

    Adapun tren ekspor Indonesia ke Uni Eropa dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ekspor tertinggi tercatat pada 2022 sebesar US$ 21,53 miliar, lalu menurun pada 2023, dan kembali naik tipis pada 2024.

  • Alat Dapur Seperti Ini Bisa Tingkatkan Risiko Kanker, Emak-emak Wajib Waspada!

    Alat Dapur Seperti Ini Bisa Tingkatkan Risiko Kanker, Emak-emak Wajib Waspada!

    Jakarta

    Alat makan, mainan, serta peralatan dapur lain yang menggunakan bahan plastik berwarna hitam ditemukan mengandung kadar tinggi zat penahan api dalam level beracun yang mengkhawatirkan.

    Studi mengungkap zat ini diduga berasal dari produk elektronik yang terkontaminasi selama proses daur ulang.

    Produsen juga menggunakan zat penahan api dalam sofa, kursi santai, kursi kantor, pelapis jok mobil, kursi bayi, bantalan karpet, matras yoga berbusa, dan barang bayi lainnya. Dari situ, zat penahan api dapat meresap ke udara lalu menempel pada debu, makanan, dan air, yang kemudian bisa tertelan, menurut National Institute of Environmental Health Sciences.

    “Salah satu produk dengan kadar tertinggi zat penahan api adalah manik-manik koin bajak laut dari plastik hitam yang dikenakan anak-anak, mirip dengan manik-manik Mardi Gras tapi untuk kostum,” kata penulis utama studi Megan Liu, manajer sains dan kebijakan di Toxic-Free Future, sebuah organisasi advokasi lingkungan AS.

    “Produk itu mengandung hingga 22.800 bagian per sejuta (ppm) zat penahan api, hampir 3 persen dari berat totalnya,” jelas Liu. “Anak-anak sering memainkan mainan yang sama selama beberapa hari berturut-turut sampai mereka bosan.”

    Zat penahan api paling berbahaya yang ditemukan dalam produk konsumen tersebut sama dengan yang digunakan dalam pelindung elektronik seperti televisi dan perangkat lainnya.

    “Plastik yang digunakan dalam produk konsumen tampaknya terkontaminasi zat penahan api karena kesalahan dalam proses daur ulang limbah elektronik,” katanya.

    Salah satu produk, sebuah baki sushi dari plastik hitam, mengandung 11.900 ppm decabromodiphenyl ether (decaBDE), yaitu jenis dari kelompok zat penahan api polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

    Risiko Kanker

    Menurut studi yang dipublikasikan pada April 2024, orang dengan kadar PBDE tertinggi dalam darahnya memiliki kemungkinan meninggal akibat kanker sekitar 300 persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki kadar terendah.

    DecaBDE telah sepenuhnya dilarang oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) pada 2021 setelah dikaitkan dengan kanker, gangguan hormon dan tiroid, serta dampak buruk terhadap perkembangan janin dan anak, fungsi neuroperilaku, juga toksisitas terhadap sistem reproduksi dan imun.

    Meski sudah dilarang, decaBDE ditemukan pada 70 persen sampel yang diuji, dengan kadar berkisar lima hingga 1.200 kali lebih tinggi dari batas maksimum Uni Eropa yaitu 10 ppm, menurut Liu.

    NEXT: Temuan senyawa toksik di Spatula dan Sendok

    Berdasarkan paparan dari peralatan dapur plastik hitam seperti spatula dan sendok berlubang, para peneliti memperkirakan seseorang bisa terpapar rata-rata 34,7 ppm decaBDE setiap harinya.

    “Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka menemukan zat penahan api yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi,” kata toksikolog Linda Birnbaum, mantan direktur National Institute for Environmental Health Sciences dan National Toxicology Program.

    “Saya menyarankan untuk tidak menggunakan plastik hitam untuk bahan yang bersentuhan dengan makanan atau membeli mainan yang mengandung bagian plastik hitam,” ujar Birnbaum, yang tidak terlibat dalam studi tersebut.

    North American Flame Retardant Alliance (NAFRA), yang mewakili produsen dan pengguna bahan kimia tahan api, menyatakan kepada CNN bahwa studi Oktober 2024 tidak memperhitungkan kadar paparan aktual pada manusia atau jalur paparan apa pun.

    “Penggunaan zat penahan api dalam elektronik dan peralatan telah berperan penting dalam mengurangi cedera dan kematian akibat kebakaran serta mencegah kerusakan properti,” kata Erich Shea, direktur komunikasi produk NAFRA, melalui email.

    “Mendaur ulang plastik dari limbah elektronik adalah komponen penting dari ekonomi sirkular, membantu menghemat sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik,” tambahnya.

    Birnbaum mengatakan kepada CNN bahwa sudah diketahui secara luas bahwa plastik yang mengandung atau terpapar bahan kimia berbahaya seharusnya tidak didaur ulang.

    “Kekhawatiran baru yang diangkat dalam studi ini adalah, ‘Lihat, plastik hitam yang seharusnya tidak didaur ulang malah berakhir dalam berbagai produk yang menyebabkan paparan terhadap manusia,’” ujarnya.

  • Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026, Berikut Hasil Perundingan Terkini

    Penyelesaian IEU-CEPA Mundur ke 2026, Berikut Hasil Perundingan Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA baru dapat selesai pada akhir 2026, mundur dari rencana awal kuartal I/2025. 

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan target baru tersebut pun merupakan target paling ambisius untuk saat ini. 

    Djatmiko menyampaikan bahwa mundurnya penyelesaian ini karena pihak Uni Eropa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perundingan. 

    “Pak Menko [Menko Perekonomian Airlangga Hartarto] ijin, mungkin tidak bisa tahun ini [selesai] … Kemudian kalau penandatanganan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Setelah itu baru masuk ke tahapan ratifikasi,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025). 

    Djatmiko menjelaskan hal yang menjadi tantangan adalah proses ratifikasi di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama melalui DPR, baik menggunakan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. 

    “Jadi, skenario paling ambisius, ini sudah entry into force [implementasi] di akhir tahun depan, itu sangat ambisius, atau paling tidak di kuartal pertama 2027,” lanjutnya. 

    Untuk diketahui, proses penyelesaian IEU-CEPA telah berlangsung sejak 2016 atau sudah berlangsung sembilan tahun silam dan belum kunjung rampung. 

    Hasil perundingan terkini, utamanya yakni melalui implementasi IEU-CEPA dapat memperluas akses pasar barang.  Apabila telah mulai implementasi, komoditas Indonesia yang masuk ke Uni Eropa bisa mendapatkan tarif hingga 0%. 

    Uni eropa akan memberikan komitmen kurang lebih 98,61% dari seluruh total pos tarif mereka. Artinya, 100% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan mendapatkan preferensi dan 99% diantaranya diberikan tarif nol secara bertahap. 

    Sementara Indonesia, pemerintah akan memberikan komitmen sebanyak 97,4% dari seluruh total pos tarif diberikan preferensi untuk Uni Eropa. 

    “Artinya, 98% impor kita dari Uni Eropa juga akan menikmati preferensi. Nah ini suatu angka yang, menurut saya lebih daripada mitra Uni Eropa yang lain, bahkan dengan Vietnam,” lanjut Djatmiko.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan IEU-CEPA sehingga ekspor dapat meningkat hingga 50% dalam kurun waktu 3 tahun usai implementasi. 

    Utamanya komoditas prioritas Indonesia ke Uni Eropa, berupa sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan. 

    “Makanya bapak-bapak yang ada di ruangan ini [pengusaha] itu untuk siap-siap. Begitu ini langsung efektif, terutama kalau industri tekstil garmen kan harus bicara dengan buyer-nya. Dan ini sudah dijanjikan nol,” jelas Airlangga. 

    Dalam pembicaraannya dengan Uni Eropa, Airlangga juga telah meminta agar membuat level playing field atau keadilan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Asean.

    Berikut Hasil Perundingan IEU-CEPA:

    Akses Pasar 

    Liberalisasi Akses Pasar Barang
    Uni Eropa komitmen akses pasar optimal untuk produk prioritas Indonesia (sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan)
    Indonesia komitmen peningkatan akses pasar produk pertaninan dan manufaktur untuk Uni Eropa
    Ekspor Jasa tenaga profesional Indonesia ke Uni Eropa (penasihat hukum, arsitek, konsultan manajemen)

    Kerja Sama

    Ekonomi dan peningkatan kapastias di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan manufaktur) khususnya UMKM
    Dukungan produk ekspor Indonesia dapat memenuhi kebijakan lingkungan di pasar Uni Eropa
    Bidang ketahanan dan keamanan pangan
    Dukungan kimotmen trade and sustainable development
    Dukungan implementasi trade related-sustainability measure (sistem sertifikasi, ketertelusuran, kepatuhan)
    Asistensi teknis, pengembangan kapasitas, business matching, perdagangan suku cadang, dan investasi sektor maintenance-repaired-overhauled (MRO) pesawat terbang

    Fasilitasi 

    Mendorong investasi Uni Eropa ke Indonesia di sektor prioritas termasuk sektor yang mendukung hilirisasi
    Pembentukan mutual recognition arrangement (MRA) di berbagai sektor jasa
    Fasilitasi kemudahan prosedur ekspor impor (deklarasi asal barang)

  • Negosiasi Tarif Dagang AS-Uni Eropa, Lutnick Soroti Minimnya Perkembangan

    Negosiasi Tarif Dagang AS-Uni Eropa, Lutnick Soroti Minimnya Perkembangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick mengungkap perkembangan terkini terkait negosiasi kesepakatan dagang dengan Uni Eropa.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (12/6/2025), Lutnick mengatakan Uni Eropa (UE) kemungkinan akan menjadi salah satu kesepakatan terakhir yang diselesaikan AS. Hal ini seiring dengan upaya AS yang bergegas untuk mengamankan perjanjian tarif dengan mitra dagang lainnya.

    “Saya optimis bahwa kami bisa mencapainya dengan Eropa. Tetapi Eropa mungkin akan menjadi yang terakhir,” kata Lutnick.

    Lutnick yang telah lama menyatakan frustrasi dengan blok tersebut mengindikasikan bahwa diskusi semakin intensif menyusul rencana Presiden Donald Trump untuk menaikkan pungutan hingga 50%. Sebagai pengingat, kebijakan ini ditunda hingga 9 Juli untuk memberi lebih banyak waktu bagi negosiasi walau kenyataannya masih berjalan lebih lambat daripada yang lain.

    Lutnick mengatakan Uni Eropa sebelumnya sangat sulit diajak kerja sama sebelum Trump mengeluarkan ultimatum. Dia kemudian menyebut blok tersebut tiba-tiba berubah sikap dan mengajukan tawaran yang layak.

    AS dan Uni Eropa telah bergulat dengan ketentuan perdagangan menjelang batas waktu bulan Juli. Kepala perdagangan UE, Maros Sefcovic, telah menjalin komunikasi rutin dengan Lutnick dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, sejak kedua mitra sepakat untuk mempercepat negosiasi dua minggu lalu.

    Meski begitu, UE meyakini bahwa negosiasi dagang dengan AS bisa saja melewati batas waktu tersebut, dan menurut sejumlah sumber yang mengetahui situasi ini, para pejabat melihat kesepakatan atas prinsip-prinsip dasar sebagai skenario terbaik yang memungkinkan waktu tambahan untuk merinci perjanjian lebih lanjut.

    Lutnick dalam wawancara di CNBC juga memperkirakan kesepakatan dengan negara-negara lain akan mulai rampung minggu depan, dan minggu berikutnya, dan seterusnya.

    Pejabat pemerintahan Trump menunjukkan rasa frustrasi terhadap pembicaraan dengan UE, dengan mengatakan bahwa bernegosiasi dengan kelompok 27 negara yang memiliki prioritas berbeda-beda jauh lebih menantang.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam wawancara pada Mei lalu dengan Bloomberg Television mengatakan sebagian besar mitra dagang AS telah bernegosiasi dengan itikad baik. Namun, dia secara khusus menyebut Uni Eropa sebagai sebuah pengecualian. Bessent juga menuduh blok tersebut memiliki masalah aksi kolektif.

    UE kesulitan mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya diinginkan Trump dalam pembicaraan tersebut. Para pejabat menyarankan bahwa UE dan AS bisa saja menurunkan tarif menjadi nol untuk banyak jenis barang.

    Namun, Trump juga mengkritik hambatan non-tarif seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengawasan regulator terhadap perusahaan teknologi Amerika.

  • Anak Tusuk Guru, Macron Mau Bikin Aturan Mirip Prabowo

    Anak Tusuk Guru, Macron Mau Bikin Aturan Mirip Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Prancis berencana akan melarang media sosial bagi anak di bawah 15 tahun. Ini buntut penusukan asisten guru oleh anak laki-laki di bawah umur.

    Rencana itu diungkapkan sendiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia mengatakan akan memanfaatkan kemampuan verifikasi usia yang dimiliki oleh platform media sosial.

    “Saya mengusulkan pelarangan media sosial untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Platform punya kemampuan memverifikasi usia. Mari kita lakukan,” ucapnya dikutip dari AFP, Rabu (11/6/2025).

    Yunani, yang didukung Prancis dan Spanyol, mengusulkan Uni Eropa harus membatasi penggunaan platform online berdasarkan usia. Karena dampak negatif bagi mental dan fisik anak-anak. Macron juga menambahkan akan melanjutkan larangan media sosial bagi anak secara sepihak jika tidak ada kemajuan dalam beberapa bulan ke depan. “Kami tidak bisa menunggu.

    Bukan hanya media sosial, penjualan pisau kepada anak di bawah umur juga akan dilarang. Kantor Perdana Menteri setempat mengatakan kebijakan ini akan dilakukan lewat dekrit dalam dua minggu depan.

    Anak sekolah menengah berusia 14 tahun diketahui menusuk asisten sekolahnya berusia 31 tahun dengan sebuah pisau. Dia kemudian ditangkap dan ditemukan pisau saat menggeledah tasnya di wilayah Nogent, Prancis Timur.

    Kejadian ini bukanlah yang pertama. Karena dalam beberapa tahun terakhir, serangan pada guru dan murid oleh anak-anak sekolah sering terjadi.

    Polisi juga mulai melakukan pelacakan pisau dan senjata di tas dan dalam hingga sekitar sekolah. Aktivitas ini mulai dilakukan pada Maret lalu.

    Presiden RI Prabowo telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Dalam aturan tersebut terdapat tiga klasifikasi pembatasan usia, salah satunya usia di bawah 13 tahun hanya boleh mengakses akun pada produk dan layanan berprofil rendah dan dirancang khusus untuk anak dengan persetujuan orang tua.

    Menurut Dirjen Pengawasan Digital Komdigi, Alexander Sabar, proses implementasi akan dilakukan secara bertahap, dengan masa penyesuaian selama dua tahun sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut.

    “Terkait timeline kalau kita baca di PP nya sendiri, itu ada waktu penyesuaian itu 2 tahun. Di PP nya sendiri ada menyebut itu, nah itu terkait dengan timelinenya,” kata Alex di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Berikut klasifikasi pembatasan usia yang diatur dalam PP Tunas:

    Anak di bawah usia 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan berprofil risiko rendah yang secara khusus dirancang untuk anak, dan itu pun dengan persetujuan orang tua.
    Anak usia 13 hingga belum genap berusia 16 tahun dapat memiliki akun untuk produk digital berisiko rendah, tetapi tetap dengan syarat persetujuan dari orang tua atau wali.
    Anak usia 16 hingga belum genap 18 tahun boleh mengakses lebih banyak layanan digital, namun masih tetap membutuhkan izin orang tua untuk memiliki akun.

    Tak hanya itu, aturan ini juga mewajibkan penyedia platform seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), dan penyelenggara digital lainnya untuk menyediakan teknologi yang memungkinkan orang tua dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas akun anak mereka.

    “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin tersedianya teknologi serta berfungsinya secara efektif langkah teknis dan operasional bagi orang tua, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pengguna Produk, Layanan, dan Fitur melalui akun Anak,” demikian bunyi Pasal 21 ayat (2).

    Dengan aturan ini, penyelenggara platform digital di Indonesia tidak hanya harus menyesuaikan sistem verifikasi usia, tapi juga menyediakan fitur kontrol orang tua yang efektif.

    (dem/dem)

  • Lautan Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

    Lautan Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta

    Lautan yang luas adalah habitat bagi 250.000 jenis makhluk hidup – dari plankton mungil, terumbu karang besar, hingga paus biru raksasa, mamalia terbesar di planet bumi. Untuk satu miliar manusia di Bumi, lautan juga merupakan sumber bahan makanan terpenting.

    Untuk melindungi lautan, komunitas internasional berkumpul di Cote d’Azur, Nice, Prancis, menghadiri Konferensi Kelautan PBB (UN Ocean Conference). Apa saja isu-isu yang dibahas?

    Suhu laut yang ‘menghangat’ berarti lebih sedikit makhluk hidup

    Sebagian besar kehidupan bawah laut turut terancam karena pemanasan global. Meningkatnya suhu memicu pemutihan terumbu karang dan yang kemudian akan mati. Saat ini sekitar 84% terumbu karang di seluruh dunia terdampak. Jika suhu lautan di dunia lebih panas 1,5°C dari zaman pra-industri, sebagian besar terumbu karang akan mati.

    “Mulai dari kenaikan 2°C, kehancuran tidak dapat dihindari,” kata Katja Matthes, yang mengepalai Pusat Penelitian GEOMAR di Kiel. Karena air yang lebih hangat lebih sedikit kandungan oksigennya, dan mengancam kehidupan banyak makhluk hidup lainnya.

    Penelitian terbaru menunjukkan, suhu laut dapat memanas hingga kedalaman 2000 meter. “Akibatnya, plankton, ikan dan mamalia laut kehabisan oksigen. Contohnya, zona mati yang kami lihat di Laut Baltik, Jerman, di mana praktis tidak memungkinkan ada kehidupan laut”

    Penangkapan ikan masif membuat ekosistem laut ‘stres’

    Penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak terkendali juga mengancam ekosistem laut. Organisasi lingkungan WWF memperkirakan, jumlah spesies laut yang ditangkap secara berlebihan meningkat tiga kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Jika terlalu banyak yang ditangkap, spesies tersebut tidak dapat melakukan regenerasi dengan baik.

    Terutama di Laut Mediterania masalahnya sangat kentara. Di kawasan itu, lebih dari 50 persen sumberdaya ikan tergolong mengalami penangkapan berlebihan. Yang paling banyak ditangkap nelayan adalah Ikan haring, sarden, dan ikan teri.

    Sekitar 600 juta orang di seluruh dunia – terutama di Cina, Indonesia dan India – mata pencahariannya bergantung pada laut.

    Tahun 2050: lebih banyak plastik daripada ikan di lautan

    Menurut proyeksi, pada tahun 2050, bobot sampah plastik akan melebihi bobot seluruh ikan di lautan. World Resources Institute, sebuah organisasi nirlaba di bidang lingkungan hidup yang berbasis di Washington, memperkirakan setiap tahunnya tambahan delapan hingga sepuluh juta ton sampah plastik baru akan mencemari lautan.

    Dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk menguraikan komponen plastik. Sampah dan partikel mikroplastik yang sangat tahan lama ini memberi masalah besar pada mahkluk hidup di lautan.

    Suhu laut turut mempengaruhi cuaca

    Suhu laut juga berdampak pada cuaca dan suhu udara. Musim hujan monsun di Amerika Selatan dan Asia atau cuaca yang relatif sejuk di Eropa secara signifikan dipengaruhi oleh arus laut global.

    Arus Teluk sebagai bagian dari sirkulasi Atlantik,,membawa air hangat dari daerah tropis ke Samudra Atlantik Utara. Ini mempengaruhi suhu udara di Eropa yang relatif sejuk dan dengan begitu juga hasil meningkatnya hasil panen.

    Menurut para peneliti, kenaikan suhu dapat mengubah sistem arus laut. Terdapat indikasi Arus Teluk kian melambat. Tanpa arus tersebut, suhu di Eropa utara akan lebih dingin lima hingga 15 derajat, menurut perhitungan Badan Lingkungan Hidup Federal Jerman.

    Samudera: sekutu mencegah perubahan iklim

    Pada tahun 2023 dan 2024, suhu permukaan lautan mencatat rekor baru, berdasarkan laporan terbaru yang dirilis Copernicus. Copernicus adalah program luar angkasa Uni Eropa yang melakukan pengamatan terhadap bumi. Semakin panas suhu air, semakin memuai juga volumenya. Ini menjadi alasan mengapa ketinggian muka air laut terus meningkat.

    Suhu laut kian memanas, karena menyerap karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya – hampir sepertiga dari emisi yang dibuat manusia. Dengan itu laut menstabilkan iklim. “Tanpa fungsi penyerapan emisi oleh lautan, suhu di atmosfer akan sangat tinggi,” jelas Carlos Duarte. Dia meneliti masalah kelautan di Universitas King Abdullah di Arab Saudi.

    “Lautan adalah sekutu kita dalam mencegah perubahan iklim,” kata Katja Matthes, “tapi hanya selama kita menjaga fungsinya.” Karena ketika suhu air laut meningkat, ia hanya dapat menyimpan lebih sedikit CO2.

    “Dan dengan meningkatnya kandungan karbon, laut menjadi semakin asam,” lanjut Matthes, “itu menyebabkan kerang dan karang mati.” Banyak organisme yang kesulitan beradaptasi dengan kondisi yang semakin asam. Akibatnya, mereka kekurangan energi untuk tumbuh dan melakukan reproduksi.

    Bagaimana lautan dapat dilindungi?

    Untuk menangkal bahaya tersebut, sejumlah negara membangun kawasan konservasi laut. Salah satu yang kawasan konservasi laut terbesar terletak di wilayah pesisir negara bagian Hawaii, Amerika Serikat.

    Bentuk perlindungan kawasan laut berbeda-beda di setiap negara. Seringkali di kawasan tersebut tidak diizinkan dibangun taman turbin angin lepas pantai , dan melarang penangkapan ikan. Saat ini kurang dari sembilan persen lautan dunia dilindungi – tetapi hanya tiga persen dari jumlah tersebut menerapkan pembatasan penangkapan ikan.

    Targetnya: mengurangi sampah plastik di lautan

    “Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan kawasan konservasi laut. Perubahan iklim atau sampah plastik tidak dapat dikecualikan dari wilayah tersebut,” kata Duarte.

    PBB telah lama ingin membuat suatu perjanjian internasional untuk menghentikan polusi plastik. Negosiasi mengenai perjanjian tersebut baru-baru ini gagal karena adanya penolakan dari negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi dan Rusia. Negosiasi rencananya dilanjutkan di Swiss pada Agustus 2025.

    Penelitian alternatif pengganti plastik konvensional telah berlangsung sejak lama. Para peneliti Jepang telah mengembangkan bahan alternatif plastik, yang larut di dalam air laut yang memiliki kandungan garam, dalam hitungan jam. Namun, alternatif ini tidak solutif mengingat sampah plastik sudah ada di lautan dalam jumlah yang besar.

    Siapa yang boleh mengeksploitasi sumber daya laut?

    Sekitar 40% kawasan laut, berada di dalam administrasi hukum nasional negara-negara yang berada dalam radius sekitar 370 kilometer di sekitarnya.

    Selebihnya adalah laut lepas, yang berstatus hak semua orang, dan sering disebut sebagai “warisan bersama umat manusia”.

    Untuk waktu yang lama, area ini tidak diatur regulasi sama sekali. “Akibatnya, banyak sumber daya laut ‘dieksploitasi’ secara tidak bertanggung jawab,” kata Duarte. Sebagai contoh, hanya satu persen laut lepas yang dilindungi, karena negara-negara tidak mencapai kesepakatan lain selain regulasi wilayah Antartika. Konvensi Internasional tentang Laut Lepas dimaksudkan untuk menutup kesenjangan ini.

    Setelah melalui negosiasi selama 15 tahun, perjanjian ini ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia pada tahun 2023. Namun, perjanjian tersebut belum bersifat mengikat. Karena perjanjian ini perlu diratifikasi oleh setidaknya 60 negara – saat ini hanya 31 negara yang telah meratifikasi, termasuk banyak negara kecil. Bangladesh dan Prancis sudah meratifikasi, tetapi Jerman dan Amerika Serikat belum meratifikasi.

    Komunitas internasional sepakat lindungi keanekaragaman hayati.

    Pada tahun 2030, atau hanya dalam waktu lima tahun, 30 persen lautan harus dilindungi. “Sebuah target yang ambisius,” kata Duarte. “Hingga tindakan kita saat ini bisa berdampak di masa depan, butuh waktu lama.”

    Namun demikian, dia optimis. “Jika kita menyepakati perlindungan ini sekarang, di tahun 2050 kita akan dapat mewariskan lautan yang kurang lebih mirip dengan lautan yang dikenal oleh kakek-nenek kita, kepada anak cucu kita.”

    Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komdigi Bertemu DSIT Inggris, Bahas Penguatan Kolaborasi AI

    Komdigi Bertemu DSIT Inggris, Bahas Penguatan Kolaborasi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) yang inovatif dan bertanggung jawab. 

    Dalam ajang London Tech Week 2025, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria menggelar pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Teknologi Digital dan Telekomunikasi dari Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) Inggris, Emran Mian Pertemuan yang berlangsung pada pada Selasa, 10 Juni 2025. 

    “Pertemuan ini sangat berharga untuk bertukar pandangan dan belajar dari pengalaman Inggris dalam mengembangkan ekosistem digital yang maju, khususnya di bidang AI,” kata Nezar Patria dalam keterangan resmi pada Rabu (11/6/2025). 

    Nezar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang AI di masa depan. Diskusi antara delegasi Komdigi dan DSIT Inggris mencakup tiga fokus utama. 

    Pertama, pembangunan infrastruktur AI yang kokoh. Inggris disebut telah menginvestasikan lebih dari £1 miliar atau sebanyak Rp21,9 triliun dalam empat tahun terakhir untuk memperkuat riset komputasi AI dan pengembangan pusat data berskala besar. 

    Sementara itu, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan pusat data nasional, pengembangan chip AI, serta peningkatan daya komputasi melalui kemitraan lintas sektor. Kedua, terkait pengembangan talenta digital, Indonesia menghadapi kebutuhan akan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. 

    Inggris pun membagikan pengalaman mereka dalam menyusun program pendidikan dari jenjang sekolah, dukungan dana untuk pendidikan lanjutan seperti magister dan PhD, hingga pelatihan bagi pekerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi AI.

    Ketiga, aspek tata kelola AI yang aman dan etis menjadi perhatian bersama. Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI dan tengah menyiapkan regulasi komprehensif di bidang ini. Inggris sendiri mengembangkan pendekatan regulasi berbasis sektor dan memperkuatnya dengan keberadaan AI Security Institute, yang berperan dalam mengkaji risiko AI canggih dan merilis laporan keamanan AI secara global — salah satunya dengan melibatkan Indonesia sebagai bagian dari panel internasional.

    Adopsi AI yang cepat di Indonesia turut dibahas dalam pertemuan ini. Survei menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia melihat AI sebagai hal yang bermanfaat, namun laju adopsi tersebut juga menimbulkan tantangan seperti potensi disrupsi tenaga kerja, khususnya di sektor media dan penyiaran, serta risiko penyalahgunaan AI untuk menyebarkan misinformasi dan konten berbahaya.

    Inggris menjelaskan pendekatan regulasi mereka yang berbeda dari pendekatan Uni Eropa. Alih-alih membuat regulasi menyeluruh, Inggris memilih pendekatan sektoral dengan fokus pada perlindungan data dan penerapan Online Safety Act, yang memungkinkan regulator menindak platform digital yang tidak bertanggung jawab atas konten ilegal.

    “Kami menyadari pesatnya adopsi AI di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Inggris menjadi sangat penting untuk belajar bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan mitigasi risiko, terutama terkait disrupsi sosial dan penyebaran konten negatif,” tambah Nezar.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati pentingnya memperluas kolaborasi di masa depan, termasuk melalui inisiatif bersama yang mempertemukan talenta dan inovator dari kedua negara. Indonesia juga menegaskan pendekatan terbuka terhadap penggunaan model AI global, sepanjang tetap sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai nasional.