Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih waspada dan sadar tentang pentingnya kedaulatan data dan jaringan telekomunikasi belajar dari kasus satelit orbit rendah Starlink di tengah konflik Iran versus Israel.

    Indonesia harus mampu mengatur seluruh lalu lintas (trafik) internet yang masuk dan keluar melalui media dan perangkat manapun. 

    Diketahui, pemerintah Iran kewalahan dalam mengatur trafik internet di dalam negeri di tengah gempuran rudah Israel. Pemerintah berupaya membatasi internet untuk mencegah kepanikan warga dan serangan siber dari hacker Israel, dengan memangkas 70%-80% trafik.

    Di tengah kerja keras tersebut, Starlink Elon Musk yang bermarkas di Florida, Amerika Serikat, justru membuka akses internet Iran.

    Starlink memiliki kemampuan untuk menyalurkan internet hingga 220 Mbps melalui ribuan satelit LEO mereka yang berada mengorbit ribuan kilometer di atas langit dunia termasuk di Iran dan Indonesia. 

    Mengenai hal tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengingatkan secara teknis, hal yang terjadi di Iran bisa terjadi juga di Indonesia, tetapi dengan tantangan yang berbeda dibandingkan Iran. 

    Kerangka Regulasi di Indonesia seperti UU Telekomunikasi, UU ITE dengan segala turunannya, bisa menjadi daya paksa untuk kepatuhan regulasi termasuk perizinan penyelenggaraan dan penggunaan frekuensi.
    “Pilihan upaya penegakkan regulasinya juga ada, tinggal seberapa efektif dapat dilakukan,” kata Sigit kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025). 

    Ketergantungan Jaringan Asing

    Sigit juga menyoroti mengenai isu kedaulatan, baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, dari perspektif kebijakan atas kejadian tersebut. 

    Dia menjelaskan secara sederhana, kedaulatan digital merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengontrol data, infrastruktur digital, dan aliran informasi di wilayahnya sesuai hukum nasional, tanpa dominasi asing. 

    Sementara itu kedaulatan jaringan, merujuk pada Kemampuan negara menguasai infrastruktur telekomunikasi (jaringan internet, satelit, kabel bawah laut) untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kontrol lalu lintas data. 

    “Kondisi saat ini, baik untuk digital maupun jaringan ketergantungan Indonesia masih sangat tinggi, sehingga tanpa kebijakan yang jelas, bisa berdampak pada tergadaikannya kedaulatan,” kata Sigit. 

    Dia menuturkan negara-negara lain melakukan upaya serius untuk mengupayakan dan menjaga kedaulatan ini, dengan pendekatan yang tentunya berbeda seusia dengan kondisi masing-masing. Misalnya pendekatan kedaulatan di AS, Uni Eropa dan China berbeda-beda. 

    AS, kedaulatan digital melalui dominasi teknologi, kemitraan inovasi swasta dan global governance. Maka untuk digital, AS akan selalu mengupayakan meminimalisir intervensi digital melanggengkan dominasi platform global, atas nama inovasi, kebebasan ekspresi dan lain sebagainya. 

    “Sementara, untuk jaringan, berupaya punya kontrol terhadap infrastruktur dengan penguasaan root DNS, cloud computing, juga infrastruktur telekomunikasi, termasuk diatasnamakan kepentingan nasional, keamanan siber, dan lain sebagainya,” kata Sigit.

    Sementara Uni Eropa, kedaulatan digital melalui regulasi ketat & perlindungan hak termasuk data dan privasi. Alat yang digunakan EU misalnya GDPR untuk perlindungan privasi data, DMA/DSA untuk regulasi persaingan usaha yang adil. 

    “Sedangkan untuk Jaringan, masing-masing negara mempunyai upaya sendiri untuk mengamankan infrastruktur kritisnya,” kata Sigit.

    Kemudian untuk China, kedaulatan melalui kendali total, isolasi digital dan kemandirian teknologi. China melihat Internet adalah wilayah kedaulatan nasional, harus dikontrol penuh oleh negara. Ini bisa dilihat dalam Great Firewall, kewajiban lokalisasi data, dan lain sebagainya. 

    Sedangkan secara jaringan, lanjutnya, China sudah mencapai taraf kemandirian, dengan kesuksesan Huawei-ZTE di perangkat telekomunikasi, BeiDou di satelit, Alicloud di cloud computing, dan lain sebagainya. Bahkan konon China sudah bersiap dengan scenario kill-switch atau ‘saklar pemutus’ jika terjadi krisis.

    Dengan merujuk pada tiga kasus di atas, Sigit menegaskan Indonesia harus punya kejelasan. Indonesia harus berdaulat dalam memilih cara membangun kedaulatannya baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, setelah mendefinisikan kepentingan nasional dalam hal ini.  

    “Dapat menjadi agenda bersama untuk Komdigi, BSSN, Polkam, DPN, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak serta merta, perlu langkah serius jangka menengah dan panjang,” kata Sigit.

  • Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (LEO) khusus internet milik Elon Musk, Starlink, menjadi pewarna baru dalam setiap konflik peperangan yang terjadi belakangan ini. Hadir dalam perang yang terjadi di Ukraina hingga Iran. 

    Satelit yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu menjanjikan masyarakat di negara-negara berkonflik tetap terhubung dengan internet. Membuat pemerintah negara tidak memiliki kuasa dalam membatasi akses untuk tujuan yang lebih besar. 

    Iran vs Israel

    Dalam konflik Iran versus Israel, Iran membatasi akses internet di seluruh negeri menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis Iran, termasuk program nuklir dan pangkalan militer. 

    Imbas serangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan dalam negeri, pemerintah Iran langsung membatasi konektivitas internet nasional.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pembatasan ini diberlakukan karena situasi luar biasa dan akan dicabut setelah kondisi kembali normal.

    Foto serangan Iran yang menghantam gedung-gedung Israel

    Dilansir dari The National dan Financial Express, Senin (16/6/2025) NetBlocks, organisasi global yang berfokus pada pemantauan internet, mengungkap sejak kebijakan itu dilakukan jaringan internet di Iran anjlok drastis hingga tersisa hanya 10–20 persen, membuat masyarakat hampir sepenuhnya terputus dari informasi dan komunikasi digital. 

    Pembatasan ini berdampak pada seluruh wilayah, kecuali sebagian kecil di utara negara tersebut.

    Di tengah pemadaman ini, CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan aktivasi layanan internet satelit Starlink di Iran sebagai solusi darurat. SpaceX merupakan perusahaan satelit yang bermarkas di Florida Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dari Israel.

    Starlink hadir melampaui batas dan kemampuan pemerintah Iran yang ingin internet dipadamkan. DI sisi lain, untuk menjangkau Starlink, rudal Iran tidak memiliki kemampuan dan jumlahnya terlalu banyak. 

    Perang Rusia vs Ukraina

    Berbeda dengan Iran, selama konflik dengan Rusia, Ukraina justru berharap banyak kepada Starllink milik Elon Musk. 

    Bahkan pada April 2025, Ukraina menerima bantuan dari Polandia berupa 5.000 terminal Starlink untuk memperkuat infrastruktur kritis dan menjaga komunikasi di kota-kota garis depan. 

    Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov menegaskan, Starlink akan sangat membantu warga di wilayah terdampak perang agar tetap bisa menghubungi keluarga, layanan darurat, dan mengakses informasi, di tengah rusaknya jaringan komunikasi konvensional akibat serangan dan penghancuran stasiun base transceiver.

    Sejak invasi Rusia pada 2022, Ukraina telah menerima lebih dari 50.000 terminal Starlink melalui kerja sama antara Kementerian Transformasi Digital, mitra internasional, dan para donor. Polandia tercatat sebagai pemasok tunggal terbesar dengan kontribusi sekitar 29.500 terminal. 

    Meski Starlink sangat vital bagi komunikasi Ukraina, muncul kekhawatiran soal keberlanjutan akses layanan tersebut.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Pada Februari lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah AS sempat mengancam akan memutus layanan Starlink kecuali Kyiv menyetujui kesepakatan mineral strategis. Elon Musk, CEO SpaceX, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa jika Starlink diputus, seluruh garis depan Ukraina bisa runtuh. Ukraina sangat bergantung dengan Starlink.

    Ketegangan meningkat setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 28 Februari, yang sempat menyebabkan penghentian sementara bantuan militer dan intelijen AS demi mendorong Kyiv ke meja perundingan dengan Moskow.

    Menghadapi ketidakpastian ini, pemerintah Ukraina mulai menjajaki alternatif layanan satelit. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kerja sama dengan operator satelit asal Prancis, Eutelsat Communications, yang kini sedang dalam negosiasi dengan Uni Eropa untuk menyediakan layanan internet satelit pengganti Starlink di Ukraina. Langkah ini diambil guna memastikan komunikasi tetap terjaga jika akses ke Starlink sewaktu-waktu terganggu.

    Wanti-wanti

    Sementara itu di Indonesia, akademisi dan asosiasi satelit mengingatkan agar Indonesia tidak bergantung kepada konektivitas satelit Starlink. Belajar dari kasus yang terjadi di Iran. 

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    Starlink di luar angkasa

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

  • Google Sudah Ditinggal, Penggantinya Lebih Canggih

    Google Sudah Ditinggal, Penggantinya Lebih Canggih

    Jakarta, CNBC Indonesia – ChatGPT makin serius menantang dominasi mesin pencari Google Search. OpenAI baru saja meluncurkan pembaruan untuk fitur pencarian di chatbot.

    Dalam pembaruannya yang dilaporkan Bleeping Computer, ChatGPT Search memberikan respon yang lebih komprehensif dan terkini. Pemahaman atas pertanyaan yang diberikan juga lebih baik.

    Kemampuan lainnya adalah mengingat percakapan yang lebih panjang untuk membantu meningkatkan hasil pencarian. OpenAI mengklaim layanannya bisa mengurangi respon yang berulang secara signifikan.

    “Kemampuan lebih tangguh mengikuti intruksi, khususnya dengan percakapan lebih panjang, akan mengurangi respons berulang secara signifikan,” jelas perusahaan yang didirikan Sam Altman itu.

    Namun, pembaruan tersebut belum sepenuhnya sempurna. OpenAI mengingatkan ChatGPT masih membuat kesalahan sesekali dan meminta pengguna memeriksa ulang respon yang diberikan.

    ChatGPT search baru berusia satu tahun. Layanan ini akan memberikan ringkasan konten dengan jawaban yang cepat.

    Sumber tanggapannya berasal dari situs web. ChatGPT search juga akan menyertakan link ke sumber untuk bisa memeriksa isi konten kembali.

    “Ini memadukan manfaat interface bahasa alami dengan nilai skor olahraga terkini, berita, harga saham dan banyak lagi,” kata OpenAI.

    Google Makin Ditinggal

    Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) dan media sosial era baru seperti TikTok menjadi alternatif netizen untuk mencari rekomendasi, tutorial, hingga informasi mendalam terkait suatu topik.

    Selain itu, tekanan bertubi-tubi dari Uni Eropa dan AS terkait monopoli Google juga menambah tantangan bagi raksasa Mountain View tersebut.

    Laporan The Verge berkolaborasi dengan tim Research dan Insights dari Vox Media serta Two Cents Insights yang dirilis beberapa saat lalu, mengungkap adanya perubahan tren dalam cara netizen mencari informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk AI.

    Laporan tersebut menyimpulkan, kekuatan kini mulai beralih kembali ke tangan pengguna. Masyarakat makin mengutamakan komunitas yang memiliki nilai dan kredibilitas tinggi dalam menyerap informasi yang dapat dipercaya.

    “Teknologi warisan seperti Google dan platform sosial lainnya mulai kehilangan kepercayaan masyarakat. Banyak orang yang beralih ke chatbot AI dan komunitas kecil, serta platform semacam TikTok,” kata laporan The Verge.

    Kesimpulan yang didapat The Verge dan mitranya dihasilkan dari survey 2.000 pengguna internet di Amerika Serikat. Secara angka, 42% mengatakan mesin pencari seperti Google makin tak berguna.

    Sebanyak 66% mengatakan kualitas informasi di internet kian buruk dan sulit mencari sumber informasi yang bisa diandalkan. Sebanyak 55% memilih bertumpu pada komunitas mereka untuk mencari informasi terbaru, lebih dari platform pencarian seperti Google.

    Sementara itu, 52% telah beralih ke chatbot AI dan platform alternatif seperti TikTok untuk mencari informasi, ketimbang mengandalkan Google.

    Menurunnya tingkat kepercayaan pengguna internet terhadap Google tidak datang dari ruang hampa. Sebanyak 76% responden mengatakan lebih dari seperempat hasil pencarian mereka di Google ketika hendak belanja online menunjukkan konten bersponsor atau sengaja dipromosikan secara berbayar.

    Hanya 14% dari konten bersponsor tersebut yang dinilai benar-benar membantu pengalaman pencarian pengguna.

    Sebanyak 61% Gen Z dan 53% milenial mengatakan mereka menggunakan tool AI untuk menggantikan Google dalam mencari informasi terkait topik yang spesifik.

    Saat ini, sudah banyak tool AI yang beredar di pasaran dan bisa dijadikan alternatif pengganti mesin pencari Google. Selain Perplexity dan OpenAI yang populer, ada juga mesin pencari AI yang relatif belum banyak terdengar. Misalnya iAsk.Ai, Komo AI, Brave Search, Andi Search, hingga You.com.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekspor Tekstil dan Ikan ke Eropa Siap Melonjak Seusai IEU-CEPA Rampung

    Ekspor Tekstil dan Ikan ke Eropa Siap Melonjak Seusai IEU-CEPA Rampung

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha Indonesia bersiap menyambut rampungnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada tahun ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kesepakatan ini akan membuka peluang besar bagi industri nasional untuk mendongkrak ekspor, terutama ke pasar Eropa.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut, pemerintah telah menggandeng kalangan pengusaha dalam diskusi manfaat dan persiapan menghadapi implementasi IEU-CEPA. Ia menekankan, industri padat karya, seperti tekstil dan garmen sangat menantikan efek positif dari perjanjian ini.

    “Industri padat karya sangat terkena dampak pelemahan global dan tarif dari negara mitra seperti AS. IEU-CEPA diharapkan bisa membangkitkan kembali ekspor,” katanya di Menara Kadin, Senin (16/6/2025).

    Shinta juga mengatakan Apindo akan aktif menyosialisasikan manfaat IEU-CEPA agar pengusaha lokal siap memaksimalkannya. Beberapa sektor unggulan yang akan difokuskan antara lain tekstil, alas kaki, furniture, dan produk perikanan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perundingan IEU-CEPA telah mencapai tahap akhir. Lebih dari 90% dokumen perjanjian telah disepakati, dengan sisanya tinggal pembahasan teknis pada level chief negotiators dan working groups.

    “Hampir seluruh substansi sudah disepakati. Komisioner Uni Eropa akan datang ke Indonesia September nanti membawa memorandum untuk ditandatangani,” kata Airlangga.

    Jika disepakati dan diratifikasi, IEU-CEPA diproyeksikan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,19% dan menambah pendapatan nasional hingga US$ 2,8 miliar. Lebih penting lagi, ekspor Indonesia ke Eropa berpotensi naik hingga 50% dalam tiga tahun.

    “Kalau ekspor kita bisa naik 50%, itu setara Vietnam atau Malaysia. Tarif ekspor unggulan yang kini 8-12% bisa ditekan jadi 0%,” tutup Airlangga.

  • Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Jakarta –

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Ia menekankan kolaborasi antara infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif merupakan elemen strategis pembangunan nasional.

    “Ekosistem kolaboratif dari infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif bisa bekerja sama sebagai pilar kemajuan perekonomian nasional. Kami meyakini masa depan ekonomi kreatif Indonesia akan tumbuh dari fondasi infrastruktur yang kuat, dengan dukungan talenta terampil, dan ekosistem yang inklusif,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam sesi tematik International Conference on Infrastructure (ICI) bertajuk ‘Enabling Innovation: Developing Infrastructure for Education and Creative Economy’ yang digelar di Plenary Hall JICC, Kamis (12/06) beberapa waktu lalu.

    Sesi tersebut secara khusus membahas pentingnya infrastruktur dalam penguatan sektor pendidikan dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi digital, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Riefky juga memaparkan berbagai strategi melalui program unggulan ASTA EKRAF yang fokus pada penguatan kapasitas talenta ekonomi kreatif, pengembangan teknologi baru, konsolidasi ekosistem konten kreator, hingga perluasan ruang-ruang kreatif.

    “Salah satu upaya strategis yang kami lakukan yaitu memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa di Batam dan Singasari di Jawa Timur, yang fokus pada subsektor animasi,” imbuhnya.

    “Infrastruktur ekraf terkait erat dengan pendidikan dan pengembangan bakat. Ruang fisik memungkinkan pembelajaran praktis dan kewirausahaan untuk mendukung bakat serta inovasi subsektor ekonomi kreatif,” jelas Riefky.

    Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku tuan rumah ICI 2025, menyatakan konferensi ini menjadi wadah pertukaran ide dan penguatan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perjanjian Helsinki: Begini Isi, Proses Perdamaian, hingga Dampaknya

    Perjanjian Helsinki: Begini Isi, Proses Perdamaian, hingga Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kesepakatan Helsinki kembali menjadi sorotan setelah munculnya sengketa mengenai empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian ini, menegaskan bahwa wilayah Aceh merujuk pada batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

    Perjanjian yang dicapai pada 2005 ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perdamaian Indonesia, khususnya dalam mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat.

    Lantas, apa sebenarnya isi, proses terjadinya, dan dampak dari kesepakatan Helsinki ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasannya!

    Isi Kesepakatan Helsinki

    Mengacu pada dokumen resmi kesepakatan Helsinki yang dipublikasikan oleh PPID Provinsi Aceh, isi perjanjian ini terdiri dari enam poin utama:

    1. Pemerintahan Aceh

    Bagian pertama membahas penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, termasuk pengakuan atas batas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

    Aceh mendapatkan hak otonomi khusus, pembentukan peraturan daerah (Qanun), dan kehadiran lembaga adat seperti Wali Nanggroe. Selain itu, partisipasi politik masyarakat Aceh juga dijamin secara sah.

    2. Hak asasi manusia (HAM)

    Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya terhadap Kovenan Internasional HAM PBB, termasuk pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

    3. Amnesti dan reintegrasi

    Pemerintah memberikan amnesti kepada anggota GAM dengan syarat tertentu, serta memungkinkan mereka yang sempat kehilangan kewarganegaraan untuk kembali menjadi warga Indonesia.

    4. Pengamanan

    Kesepakatan Helsinki juga mencakup penyerahan senjata oleh GAM, demobilisasi pasukan mereka, serta penghentian kekerasan oleh semua pihak. Pemerintah diwajibkan menarik pasukan militer dan polisi nonorganik dari Aceh.

    5. Misi pemantauan Aceh

    Uni Eropa dan sejumlah negara ASEAN membentuk Misi Monitoring Aceh (AMM) untuk mengawasi implementasi perjanjian dan memastikan kepatuhan dari semua pihak.

    6. Penyelesaian perselisihan

    Jika terjadi perselisihan dalam implementasi perjanjian, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah melalui kepala AMM. Bila musyawarah gagal, masalah akan dilaporkan kepada menkopolhukam RI, pimpinan GAM, dan pihak internasional terkait.

    Proses Terbentuknya Kesepakatan Helsinki

    Kesepakatan Helsinki tidak terjadi begitu saja. Salah satu pemicunya adalah bencana dahsyat tsunami Aceh pada akhir 2004. Secara umum, ada tiga faktor utama yang mendorong GAM dan pemerintah Indonesia untuk duduk bersama:

    Bencana tsunami 2004 yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh.Pelemahan kekuatan militer GAM setelah diberlakukannya darurat militer pada 2003.Naiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang dikenal memiliki komitmen terhadap demokrasi dan penyelesaian konflik secara damai.

    Putaran pertama (28-30 Januari 2005)

    Diselenggarakan di Vantaa, Finlandia, suasana awal perundingan berlangsung cukup menegangkan. Meski begitu, kedua belah pihak menyetujui untuk melanjutkan perundingan.

    Putaran kedua (21-23 Februari 2005)

    Fokus utama diskusi adalah mengenai otonomi khusus untuk Aceh. Meskipun belum menghasilkan kesepakatan final, dialog tetap berjalan.

    Putaran ketiga (12-16 April 2005)

    Ketegangan mulai mencair. Kedua pihak bertukar rancangan tertulis terkait keinginan masing-masing. Salah satu hasil penting adalah komitmen bersama untuk tidak mengerahkan pasukan dan menyepakati transparansi dalam pengelolaan dana.

    Putaran keempat (26-31 Mei 2005)

    Pembahasan berfokus pada pembentukan partai politik lokal. Meskipun cukup kompleks, disepakati bahwa poin ini akan dimasukkan dalam draf kesepakatan sebagai bagian dari otonomi khusus.

    Putaran kelima (12-17 Juli 2005)

    Dalam pertemuan penutup ini, naskah memorandum of understanding (MoU) dirumuskan dan ditandatangani oleh Hamid Awaluddin mewakili Pemerintah Indonesia, Malik Mahmud dari pihak GAM, dan Martti Ahtisaari selaku fasilitator internasional.

    Dampak Kesepakatan Helsinki

    Menurut Komnas HAM, Kesepakatan Helsinki memberi dampak besar dalam menghentikan konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia. Ini tidak hanya menghentikan pertumpahan darah, tapi juga membawa perubahan positif di berbagai bidang.

    1. Stabilitas keamanan

    Pasca penandatanganan, konflik bersenjata di Aceh berhenti total. Masyarakat bisa kembali hidup dalam suasana damai dan aman.

    2. Pembangunan sosial dan ekonomi

    Dengan terciptanya perdamaian, pembangunan kembali dilakukan. Infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih dibangun kembali. Bantuan sosial dan kemanusiaan juga meningkat.

    3. Representasi politik

    Aceh memperoleh hak membentuk partai lokal. Hal ini memperkuat demokrasi lokal dan memberikan ruang lebih luas untuk keterwakilan masyarakat Aceh dalam pemerintahan.

    4. Pengakuan sejarah

    Sebagaimana disampaikan oleh Jusuf Kalla, wilayah seperti Pulau Panjang dan Pulau Lipan memiliki ikatan historis dengan Aceh. Kesepakatan Helsinki mengacu pada UU 1956, yang menjadi dasar pengakuan atas wilayah Aceh, menjadikannya relevan dalam isu batas wilayah yang kini kembali diperbincangkan.

    Kesepakatan Helsinki merupakan hasil dari niat baik dan kesungguhan semua pihak dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan bermartabat. Perjanjian ini menjadi simbol keberhasilan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. 

  • Uni Eropa Bikin Kantor di Kementerian Investasi, Untuk Apa? – Page 3

    Uni Eropa Bikin Kantor di Kementerian Investasi, Untuk Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, resmi menandatangani pernyataan kerjasama pembentukan EU Desk di lingkungan kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Untuk memperkuat kolaborasi dalam memfasilitasi peningkatan arus penanaman modal sing (PMA) dari Uni Eropa ke Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan optimisme bahwa pembentukan EU Desk akan mendorong peningkatan investasi Uni Eropa di Indonesia. Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyederhanakan regulasi dan kebijakan guna mengurangi hambatan birokrasi, khususnya dalam hal investasi.

    “Kami meyakini keberadaan EU Desk akan membuka lebih banyak jalur komunikasi dan potensi kerja sama strategis yang dapat dimanfaatkan bersama. Uni Eropa merupakan mitra penting bagi Indonesia, dan pembentukan EU Desk ini akan semakin memperkuat kolaborasi di masa mendatang,” ujar Rosan, Senin (16/6/2025).

    EU Desk akan bertindak sebagai pusat layanan bagi investor Uni Eropa yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dengan fungsi mencakup penyediaan intelijen pasar, panduan perizinan usaha, fasilitasi kerja sama bisnis, identifikasi proyek-proyek investasi potensial, serta harmonisasi kebijakan regulasi antara kedua pihak.

    Fokus kerjasama diarahkan pada sektor-sektor masa depan yang relevan dengan kebijakan prioritas Indonesia dan Eropa. Rosan menyatakan, kerjasama ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk senantiasa membuka diri terhadap kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

    “Tentu saja, kami semakin terbuka terhadap kerja sama yang lebih luas. Saya percaya bahwa dengan adanya EU Desk ini, akan tercipta lebih banyak kemitraan di masa depan. Kami siap untuk terus menjalin dan memperkuat kolaborasi dengan Uni Eropa ke depannya,” ungkap dia.

     

  • AHY Bakal Akselerasi Pembangunan Lewat Project Facilitation Office

    AHY Bakal Akselerasi Pembangunan Lewat Project Facilitation Office

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan akselerasi Project Facilitation Office bakal melibatkan kerja sama dengan kementerian serta lembaga terkait infrastruktur dan investasi. Adapun pembentukan Project Facilitation Office untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Adapun Project Facilitation Office diluncurkan AHY dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    “Implementasinya, kami akan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM serta kementerian lainnya untuk membentuk semacam Project Facilitation Office sebagai pusat akselerasi investasi infrastruktur,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    AHY menjelaskan inisiatif ini terinspirasi dari berbagai praktik di dunia seperti yang diterapkan di Singapura, Hong Kong, dan Australia.

    Dia mengatakan pembentukan Project Facilitation Office merupakan bagian dari prioritas kelima dalam agenda strategis infrastruktur nasional yaitu Financing Reform for Sustainable Infrastructure.

    AHY menyampaikan bahwa arahan Presiden PrabowoSubianto adalah menggeser paradigma pembangunan dari model birokratis ke arah kolaboratif dengan menekankan peran sektor swasta dan pembiayaan inovatif.

    Terkait Konferensi ICI 2025, AHY mengatakan acara itu mengusung tema ‘Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration’ yang sejalan dengan filosofi pembangunan Presiden Prabowo.

    “Tema ini bukan hanya relevan tetapi mencerminkan filosofi pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional dan juga keberlanjutan,” tuturnya.

    “Kami tidak sekedar mengundang investasi tapi mengundang kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Khusus Pesisir Utara Jawa, utamanya Jakarta,” tutup AHY.

    Sebagai informasi tambahan, Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

    Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya mengupayakan adanya investasi strategis untuk menghadirkan lapangan kerja baru. Hal ini untuk menjawab tantangan bonus demografi dengan dua juta kelahiran bayi setiap tahun di Indonesia.

    “Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025). Hal tersebut diungkapkan oleh Rosan saat menjadi pembicara di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).

    Rosan berharap Danantara menjadi magnet bagi investor global untuk menanamkan modal ke Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri hilirisasi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda.

    Dia pun menyoroti tantangan demografi, di mana dua juta bayi lahir setiap tahun, menuntut penciptaan peluang kerja secara berkelanjutan sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang yang inklusif dan produktif.

    Dia pun menjelaskan peran gandanya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, sebuah badan baru yang mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) lintas berbagai sektor strategis nasional.

    Dia menyebut seluruh BUMN yang kini berada di bawah kendali Danantara, akan dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi, privatisasi, serta kolaborasi erat dengan pelaku usaha swasta dalam maupun luar negeri.

    “Tak mungkin membangun semua proyek besar sendirian, sehingga keterlibatan swasta menjadi kunci penting untuk menggarap berbagai potensi ekonomi nasional,” ungkapnya.

    Dia menyebutkan saat ini Danantara membawahi 50 BUMN serta 889 anak perusahaan, dan seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi maksimal melalui efisiensi, inovasi, dan kemitraan strategis lintas negara.

    Melalui Danantara, Rosan membuka peluang investasi bersama mitra internasional di berbagai sektor, dengan keyakinan bahwa kolaborasi ini akan mendatangkan keuntungan bersama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Danantara punya peran strategis dalam pembangunan infrastruktur.

    “Kami berharap ada kolaborasi yang baik,” tutup AHY.

    Sebagai informasi, ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara sahabat, anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Kepala Daerah, pimpinan dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

    Lebih dari 7.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    Konferensi ini juga dihadiri oleh investor dan lembaga pembiayaan internasional terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (akd/ega)

  • Festival film Europe on Screen 2025 hadir di tujuh kota hingga 22 Juni

    Festival film Europe on Screen 2025 hadir di tujuh kota hingga 22 Juni

    Pembukaan festival film Europe on Screen (EoS) 2025 di CGV Grand Indonesia, Jakarta, pada Kamis (12/6/2024). EoS 2025 akan menayangkan sebanyak 55 film dari 27 negara Eropa akan diputar, menampilkan berbagai genre dan tema yang mencerminkan keberagaman sinema Eropa. ANTARA/HO-Europe on Screen

    Festival film Europe on Screen 2025 hadir di tujuh kota hingga 22 Juni
    Hiburan   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 20:25 WIB

    Elshinta.com – Festival Film Uni Eropa di Indonesia, Europe on Screen (EoS) 2025 resmi digelar mulai 13 hingga 22 Juni 2025 di tujuh kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Denpasar, Medan, Surabaya, Sidoarjo dan Yogyakarta.

    Sebanyak 55 film dari 27 negara Eropa akan diputar, menampilkan berbagai genre dan tema yang mencerminkan keberagaman sinema Eropa. Lebih dari 50 persen film tahun ini disutradarai oleh perempuan, sebagian besar merupakan debut penyutradaraan.

    Dalam pembukaannya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan penyelenggaraan EoS yang memasuki tahun ke-25 penyelenggaraannya menunjukkan kuatnya minat masyarakat Indonesia terhadap film-film Eropa.

    “Kami juga bangga dengan komitmen festival ini yang semakin kuat dalam menyuarakan inklusivitas. Terbukti lebih dari 50 persen film tahun ini disutradarai oleh perempuan, dan banyak di antaranya adalah debut penyutradaraan,” ujar Denis dalam keterangan resminya, Sabtu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha Djumaryo berharap Europe on Screen 2025 dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri perfilman Indonesia untuk belajar dan berkembang.

    “Program Short Film Pitching Project di Europe on Screen menjadi kesempatan baik untuk memasarkan dan mengembangkan film pendek Indonesia yang penting untuk didukung,” ujar Giring.

    Sebagai pembuka festival tahun ini, EoS menghadirkan “Circusboy” (Zirkuskind), sebuah film doku-drama berdurasi 85 menit dari Jerman yang disutradarai oleh Julia Lemke dan Anna Koch. Film ini tidak hanya menjadi Official Selection untuk World Case di Hot Docs 2025, tetapi juga mendapat Special Mention Prize for Best Film, Generation Kplus di ajang Berlin International Film Festival 2025.

    Festival film ini juga menghadirkan sutradara asal Irlandia, Brian Durnin, pembuat film “Spilt Milk” (2024). Ia akan hadir di tiga kota: Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, pada 13–14 Juni 2025 untuk sesi tanya jawab setelah pemutaran filmnya.

    Brian juga akan berbagi pengalaman dalam sebuah lokakarya film bertajuk “How to Make a Good Children Film” yang diadakan pada 13 Juni 2025 di GoetheHaus, Jakarta, pada jam 15.00 WIB.

    Ko-Direktur Festival EoS 2025 Meninaputri Wismurti mengatakan selain menghadirkan Brian Burmin secara langsung, EoS 2025 juga mengadakan sesi bincang-bincang dengan sineas Eropa yang film-filmnya diputar di EoS tahun ini lewat Instagram Live di akun Instagram resmi EoS.

    EoS 2025 akan memutar tiga film pendek pemenang kompetisi pendanaan film pendek Short Film Pitching Project (SFPP) EoS 2024. Tiga film pemenang SFPP EoS 2024 tersebut mendapatkan pendanaan dan waktu selama hampir satu tahun untuk produksinya.

    Ketiga film tersebut adalah “Tutup Hari Kiamat” karya Dzauqy F. Ilham (Juara 1), “The Sadness is Not Over Yet” oleh Tanzilal Azizie (Juara 2), dan “Wali” (The Guardian) oleh Rayhan Syafiq Renaldi dan Septa Yudhistira (Juara 3)

    Program Short Film Pitching Project (SFPP) EoS merupakan bentuk dukungan EoS terhadap pengembangan sineas muda Indonesia. Tahun ini, SFPP menerima 367 pendaftaran, naik 86 persen dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar dari sepuluh finalis tahun ini datang dari luar Jakarta dan pulau Jawa.

    Seluruh pemutaran film EoS 2025 bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Tiket bisa didapatkan langsung di tempat pemutaran, sejam sebelum jadwal pemutaran.

    Informasi program EoS 2025, termasuk jadwal pemutaran film, sesi lokakarya, dan diskusi film, dapat diperoleh di situs resmi www.europeonscreen.org serta akun media sosial resmi EoS di Instagram, X, Facebook dan YouTube.

    Sumber : Antara