Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Situs Nuklir Diserang AS, Menlu Iran: Tak Ada Lagi Diplomasi!

    Situs Nuklir Diserang AS, Menlu Iran: Tak Ada Lagi Diplomasi!

    GELORA.CO – Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Israel dan AS telah “meledakkan” diplomasi dengan serangan udara mereka dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan, Iran tak bisa lagi dirayu kembali ke perundingan karena bukan mereka yang meninggalkan meja perundingan itu.

    Hal ini disampaikan Abbas Araghchi menanggapi seruan dari Inggris dan Uni Eropa agar Iran kembali ke meja perundingan. Dalam postingannya di X, dia berkata: “Pekan lalu, kami melakukan negosiasi dengan AS ketika Israel memutuskan untuk menghentikan diplomasi tersebut.”

    “Pekan ini, kami mengadakan pembicaraan dengan E3/EU ketika AS memutuskan untuk menghentikan diplomasi tersebut. Kesimpulan apa yang akan Anda ambil?” Ia tak habis pikir, bagi Inggris dan Perwakilan Tinggi UE, Iranlah yang harus ‘kembali’ ke meja perundingan. “Tapi bagaimana Iran bisa kembali ke diplomasi yang tidak pernah ia tinggalkan, apalagi diledakkannya?”

    Ketika ditanya apakah masih ada ruang untuk diplomasi setelah serangan AS, Araghchi menekankan “tidak sekarang”. “Pintu diplomasi harus selalu terbuka, namun hal tersebut tidak terjadi saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Iran. 

    “Negara saya sedang diserang, di bawah agresi, dan kami harus merespons berdasarkan hak sah kami untuk membela diri.” Serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, katanya, “merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat dimaafkan”.

    Menteri luar negeri Iran mengatakan pemerintahan AS yang “menghasut perang dan melanggar hukum” akan “bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi berbahaya dan dampak penerapan tindakan agresinya”.

    “Serangan militer AS terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional negara anggota PBB yang dilakukan dengan berkolusi dengan rezim genosida [Israel], sekali lagi mengungkapkan sejauh mana permusuhan Amerika Serikat terhadap rakyat Iran yang mencari perdamaian,” tambahnya.

    Hassan Ahmadian, asisten profesor di Universitas Teheran, mengatakan sistem berbasis aturan internasional “berantakan” ketika Amerika ikut serta dalam serangan Israel terhadap Iran. “Sebelumnya, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran dan jelas melanggar piagam IAEA. Kini Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka pada dasarnya melanggar Piagam PBB,” kata Ahmadian kepada Aljazirah. 

    “Jadi semuanya berantakan jika menyangkut tanggung jawab hukum komunitas internasional.” Ketika ditanya bagaimana tanggapan Iran, Ahmadian mengatakan ia memperkirakan Iran akan melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset AS di wilayah tersebut, namun pihaknya akan mencoba untuk “mengkoreografikan” tindakan militer dengan cara yang tidak akan menimbulkan korban atau eskalasi. 

    “Ada 50 pangkalan di sekitar Iran yang digunakan AS…. Kita tahu bahwa masing-masing pangkalan tersebut memiliki batasan dalam kapasitas operasionalnya, dan mereka harus meminta izin untuk melancarkan serangan terhadap pihak ketiga dari wilayah mereka,” kata Ahmadian. “Hubungan baik dengan Qatar, dengan banyak negara anggota GCC, tentu saja diperhitungkan. Namun pada saat yang sama, Iran telah menegaskan kepada negara-negara ini bahwa jika kami diserang, kami akan membalas sumber serangan tersebut.”

    Mehran Kamrava, seorang profesor pemerintahan di Universitas Georgetown di Qatar, mengatakan tidak jelas bagaimana reaksi Iran setelah serangan AS semalam. “Wilayah ini penuh dengan pangkalan Amerika; terdapat lebih dari 40.000 tentara Amerika. Saya pernah mendengar seorang komandan Iran berkata, ‘itu berarti ada 40.000 target yang dapat kita serang’,” kata Kamrava kepada Aljazirah. 

    Jadi apakah Iran akan menyerang pangkalan AS di Timur Tengah? Dan jika demikian, apakah mereka akan melakukannya dengan cara yang “terukur”, seperti serangan balasan sebagai tanggapan atas pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani pada tahun 2020, tanyanya. “Saya pikir semuanya masih harus dilihat, namun demikian, Iran harus membalas. Secara politis, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menerima apa yang Trump inginkan,” kata Kamrava.

  • Menlu Iran Bertolak ke Moskow, Bujuk Rusia Lawan AS?

    Menlu Iran Bertolak ke Moskow, Bujuk Rusia Lawan AS?

    GELORA.CO – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan mengunjungi Rusia untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini terkait serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran, Ahad.

    Berbicara pada konferensi pers di Istanbul pada Ahad pagi, diplomat top Iran mengumumkan bahwa dia akan mengunjungi Moskow pada Senin. Kunjungan itu untuk melakukan konsultasi serius di Rusia. 

    “Rusia adalah teman Iran dan kami menikmati kemitraan strategis,” katanya. “Kami selalu berkonsultasi satu sama lain dan mengoordinasikan posisi kami,” kata Araghchi.

    Ia menambahkan menyebutkan bahwa Rusia adalah salah satu penandatangan JCPOA. “Saya akan melakukan konsultasi serius dengan Presiden Rusia besok dan kami terus bekerja sama.” Kunjungan Araghchi ke Moskow terjadi di tengah agresi Israel dan AS di wilayah Iran.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Israel dan AS telah “meledakkan” diplomasi dengan serangan udara mereka dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan, Iran tak bisa lagi dirayu kembali ke perundingan karena bukan mereka yang meninggalkan meja perundingan itu.

    Hal ini disampaikan Abbas Araghchi menanggapi seruan dari Inggris dan Uni Eropa agar Iran kembali ke meja perundingan. Dalam postingannya di X, dia berkata: “Pekan lalu, kami melakukan negosiasi dengan AS ketika Israel memutuskan untuk menghentikan diplomasi tersebut.”

    “Pekan ini, kami mengadakan pembicaraan dengan E3/EU ketika AS memutuskan untuk menghentikan diplomasi tersebut. Kesimpulan apa yang akan Anda ambil?” Ia tak habis pikir, bagi Inggris dan Perwakilan Tinggi UE, Iranlah yang harus ‘kembali’ ke meja perundingan. “Tapi bagaimana Iran bisa kembali ke diplomasi yang tidak pernah ia tinggalkan, apalagi diledakkannya?”

    Ketika ditanya apakah masih ada ruang untuk diplomasi setelah serangan AS, Araghchi menekankan “tidak sekarang”. “Pintu diplomasi harus selalu terbuka, namun hal tersebut tidak terjadi saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Iran. 

    “Negara saya sedang diserang, di bawah agresi, dan kami harus merespons berdasarkan hak sah kami untuk membela diri.” Serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, katanya, “merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat dimaafkan”.

    Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan “mayoritas” negara menentang “tindakan Israel dan Amerika Serikat”. “Trump, yang datang sebagai presiden pembawa perdamaian, memulai perang baru untuk AS,” katanya di saluran Telegram-nya setelah serangan AS terhadap Iran. “Amerika Serikat terlibat dalam konflik baru dengan prospek operasi darat. Dengan keberhasilan seperti ini, Trump tidak akan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.”

    Rusia sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Amerika Serikat untuk tidak ikut menyerang Iran karena langkah itu akan secara radikal mengganggu stabilitas Timur Tengah. Hal itu diutarakan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Rabu (18/6/2025), sambil menuding serangan Israel ke Iran berisiko memicu sebuah kehancuran nuklir.

    Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama strategis. Rusia diketahui juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski belakangan merenggang lantaran akibat perang Rusia-Ukraina.

    Sementara, Kepala Badan Intelijen Asing Rusia, Sergei Naryshkin, mengatakan situasi ketegangan antara Iran dan Israel saat ini berada dalam kondisi kritis. Adapun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan, serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir Iran berarti dunia berjarak ‘milimeter’ terhadap kehancuran.

    Sementara, menteri Luar Negeri Perancis mengatakan negaranya tidak ambil bagian dalam serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Jean-Noel Barrot mengatakan dalam sebuah pesan di media sosial pada hari Ahad bahwa Prancis “telah memelajari dengan penuh keprihatinan” atas tindakan militer AS terhadap tiga situs nuklir.

    “Kami tidak terlibat dalam serangan-serangan ini atau dalam perencanaan mereka,” kata Barrot, seraya menambahkan bahwa Perancis “mendesak semua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi yang dapat menyebabkan perpanjangan konflik.”

    Barrot juga menegaskan kembali penolakan Perancis terhadap Iran yang mendapatkan akses terhadap senjata nuklir. “Prancis yakin bahwa solusi jangka panjang terhadap masalah ini memerlukan solusi yang dinegosiasikan dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi,” katanya. “Mereka tetap siap untuk berkontribusi dalam hal ini bersama dengan mitra-mitranya.”

    Menteri Kabinet Jonathan Reynolds mengatakan kepada Sky News bahwa Inggris telah diberitahu AS sebagai sekutu utamanya, meskipun dia tidak mengetahui waktu sebenarnya. Dia mengatakan AS tidak meminta dukungan dan Inggris tidak terlibat.

    “Meskipun pemerintah Inggris tidak terlibat dalam serangan ini, kami telah melakukan persiapan ekstensif untuk segala kemungkinan,” kata Reynolds. Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk menjaga warga negara Inggris serta pangkalan militer, personel, dan infrastruktur di wilayah tersebut.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia “sangat khawatir” dengan penggunaan kekuatan Amerika Serikat, dan menyebut serangan itu sebagai “eskalasi yang berbahaya.” Para pemimpin dunia mengeluarkan seruan untuk diplomasi. “Ada peningkatan risiko bahwa konflik ini dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali – dengan konsekuensi bencana bagi warga sipil, kawasan ini, dan dunia,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan di X. “Saya menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melakukan deeskalasi.”

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, namun mendesak untuk menahan diri. “Saya mendesak semua pihak untuk mundur, kembali ke meja perundingan dan mencegah eskalasi lebih lanjut,” katanya dalam postingan media sosial. Kallas akan memimpin pertemuan para menteri luar negeri blok 27 negara tersebut di Brussels pada hari Senin, dengan agenda utama perang Israel-Iran.

    Serangan AS terjadi setelah seminggu konflik terbuka antara Israel dan Iran, yang dipicu oleh rentetan serangan mendadak Israel terhadap struktur nuklir dan militer Iran.

    Serangan Israel dimulai pada 13 Juni. Menargetkan situs militer dan nuklir Iran, mereka membunuh beberapa pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir. Iran membalas dengan menembakkan ratusan rudal dan drone ke Israel, beberapa di antaranya menembus sistem pertahanan udara multi-tingkat yang dibanggakan negara itu. Perang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang dan melukai lebih dari 1.000 orang di Iran, serta menewaskan puluhan  orang dan melukai ratusan lainnya di Israel.

    Iran menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Namun Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman nyata dan mengatakan kampanye militernya diperlukan untuk mencegah Iran membuat senjata atom.

    Meskipun badan-badan intelijen AS telah menilai bahwa Teheran tidak secara aktif membuat bom, Trump dan para pemimpin Israel berpendapat bahwa Teheran dapat dengan cepat membuat senjata nuklir, sehingga menjadikannya ancaman yang segera terjadi.

    Wilayah ini berada dalam ketegangan selama dua tahun terakhir ketika Israel berupaya memusnahkan kelompok militan Hamas, sekutu Iran, di Jalur Gaza, di mana perang masih berkecamuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Presiden Donald Trump mengumumkan “serangan presisi besar-besaran” semalam terhadap situs nuklir Fordo, Isfahan dan Natanz Iran dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    Menggambarkan hal tersebut sebagai “keberhasilan militer yang spektakuler,” ia mengatakan bahwa mereka telah “sepenuhnya melenyapkan” situs-situs nuklir. Iran, katanya, sekarang harus berdamai.

    Organisasi Energi Atom Iran membenarkan serangan tersebut, namun menegaskan program nuklirnya tidak akan dihentikan. Iran dan badan pengawas nuklir PBB mengatakan tidak ada tanda-tanda kontaminasi radioaktif di tiga lokasi setelah serangan tersebut.

    Situs pengayaan bahan bakar nuklir di Fordo terkubur jauh di bawah gunung, dan serangan terhadap situs tersebut menggunakan bom penghancur bunker yang dirancang untuk menembus tanah sebelum meledak, kata seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama saat membahas operasi militer. Hanya Amerika Serikat yang memiliki amunisi seberat 30.000 pon dan pesawat pengebom siluman yang digunakan untuk mengirimkannya.

    Trump memperingatkan akan ada serangan tambahan jika Teheran membalas terhadap pasukan AS, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan Trump untuk menyerang.

  • Google Akhirnya Menyerah, Internet Bakal Berubah Total

    Google Akhirnya Menyerah, Internet Bakal Berubah Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi Google akhirnya melunak. Perusahaan induk Alphabet itu mengusulkan perubahan besar pada hasil pencarian di internet demi menghindari denda pelanggaran anti-monopoli dari Uni Eropa yang bisa sangat besar nilainya.

    Dokumen yang diperoleh Reuters mengungkapkan, Google bersedia menampilkan layanan milik pesaing secara lebih adil di halaman pencariannya. Ini dilakukan sebagai respons atas dakwaan Uni Eropa yang menuding Google melanggar aturan Digital Markets Act (DMA) karena terlalu mengutamakan layanan miliknya sendiri seperti Google Shopping, Google Hotels, dan Google Flights.

    DMA adalah regulasi penting Uni Eropa yang dirancang untuk membatasi dominasi perusahaan teknologi besar dan menciptakan persaingan yang lebih sehat serta memberi lebih banyak pilihan bagi konsumen.

    Dalam proposal barunya, Google menyatakan akan memberikan ruang khusus di bagian atas halaman pencarian untuk vertical search service (VSS) milik pesaing, misalnya mesin pencari hotel, restoran, atau transportasi. Tampilan boks itu akan setara dengan milik Google sendiri, baik dari sisi format, fitur, maupun informasi.

    Masing-masing VSS akan menampilkan tiga tautan langsung yang mereka pilih sendiri. Sementara pesaing lain tetap muncul di bawahnya, namun tanpa kotak khusus, kecuali jika pengguna mengkliknya terlebih dahulu.

    “Kami tidak setuju dengan temuan awal Komisi (Eropa), namun demi penyelesaian perkara ini, kami ingin mencari solusi yang dapat diterapkan,” tulis Google dalam dokumen bersama yang dikirimkan ke para pesaing dan Komisi, dikutip dari kantor berita Reuters di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan pada 8 Juli mendatang untuk mendengar tanggapan para pesaing atas usulan Google. Namun sejumlah pihak yang enggan disebutkan namanya menyatakan langkah Google belum cukup untuk menciptakan kondisi persaingan yang benar-benar adil.

    Jika perubahan ini disetujui, cara kerja mesin pencari bisa berubah drastis. Ini pun bisa menjadi titik balik besar dalam bagaimana pengguna internet menemukan informasi di era digital.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kadin Singgung Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi Dunia di SPIEF Rusia

    Kadin Singgung Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi Dunia di SPIEF Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti dampak konflik Iran dan Israel yang memanas tengah membayangi langkah pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk stabilitas dunia usaha. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kondisi ini yang harus segera diantisipasi dengan kerja sama kuat antarnegara, utamanya dia menyoroti kekuatan ekonomi blok negara-negara BRICS. 

    “Saya lihat jelas sekali bahwa konflik Iran-Israel ini menjadi suatu perhatian penuh yang membayangi ekonomi dunia,” kata Anin dalam forum Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20/6).

    Dia juga menyinggung bahwa ketidakhadiran Amerika Serikat (AS) dan China dalam dialog multilateral seperti APEC menjadi sinyal pergeseran kekuatan geopolitik. 

    “Sekarang BRICS berjalan dengan waktu, jumlahnya semakin besar. Setengah dari dunia hidup di negara-negara BRICS yang kini sudah menerima 9 negara baru,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Anin menjelaskan bahwa konflik tersebut mencerminkan tajamnya polarisasi antara Barat dan Timur serta mempercepat pergeseran menuju tatanan multipolar.lasnya.

    Adapun, Indonesia disebut mengambil pendekatan ekonomi hibrida—tidak sepenuhnya kapitalistik maupun sosialis di tengah kondisi saat ini. Alasannya hal itu akan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.

    Terkait hubungan ekonomi global, Anin menekankan pentingnya menjaga posisi tawar Indonesia dalam negosiasi, termasuk tarif dengan AS. Dia menyebut kerja sama dengan Uni Eropa melalui IEU-CEPA sebagai alternatif strategis.

    “Kita juga kan sebagai negara tidak bisa terlalu diatur-atur, mengingat kita juga punya alternatif kan. Seperti contohnya dengan adanya IEU-CEPA,” ujarnya.

  • Trump Bilang Iran Punya 2 Minggu untuk Hindari Potensi Serangan AS

    Trump Bilang Iran Punya 2 Minggu untuk Hindari Potensi Serangan AS

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Iran memiliki “waktu maksimum” dua minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara AS. Pernyataan ini mengindikasikan Trump dapat mengambil keputusan sebelum batas waktu dua minggu, yang dia tetapkan sebelumnya, berakhir.

    Trump, seperti dilansir AFP, Sabtu (21/6/2025), menambahkan bahwa dirinya kemungkinan tidak akan menghentikan Israel untuk menyerang Iran karena sekutunya itu berada dalam posisi “menang”. Dia juga mengabaikan upaya Eropa untuk melakukan mediasi demi mengakhiri konflik.

    “Saya memberikan mereka waktu, dan saya akan mengatakan dua minggu akan menjadi waktu maksimum,” kata Trump ketika ditanya wartawan, pada Jumat (20/6), apakah dirinya dapat mengambil keputusan untuk menyerang Iran sebelum batas waktu dua minggu berakhir.

    Trump menambahkan bahwa tujuan dari batas waktu itu adalah untuk “melihat apakah orang-orang sadar atau tidak”.

    Dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih sehari sebelumnya, atau pada Kamis (19/6), Trump mengatakan akan “membuat keputusan apakah akan melakukannya atau tidak dalam dua minggu ke depan” karena adanya “peluang besar untuk berunding” dengan Iran.

    Komentar Trump itu dipandang secara luas sebagai jeda dua pekan untuk negosiasi guna mengakhiri perang antara Iran dan Israel, dengan negara-negara Eropa bergegas melakukan pembicaraan dengan Teheran.

    Namun pernyataan terbaru Trump mengindikasikan sang Presiden AS masih dapat mengambil keputusan jika dia merasa tidak ada kemajuan dalam upaya penghentian program nuklir Iran.

    Tonton juga Video Eks Penasihat Keamanan AS Tertawakan Ancaman Trump ke Iran

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Sementara itu, Trump dalam pernyataannya menolak pembicaraan yang digelar negara-negara Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Eropa dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Jenewa, Swiss, pada Jumat (20/6).

    “Mereka tidak membantu,” kata Trump merujuk pada upaya yang dilakukan negara-negara Eropa.

    “Iran tidak ingin berbicara dengan Eropa. Mereka ingin berbicara dengan kita. Eropa tidak akan dapat membantu dalam hal ini,” sebutnya.

    Araghchi, setelah pembicaraan di Jenewa, menegaskan bahwa Iran tidak akan melanjutkan perundingan dengan AS sebelum Israel menghentikan serangannya. Namun Trump tampaknya meragukan hal tersebut.

    “Sangat sulit untuk memenuhi permintaan itu sekarang. Jika seseorang dalam posisi menang, sedikit sulit untuk melakukan hal itu dibandingkan jika seseorang dalam posisi kalah, tetapi kami siap, bersedia dan mampu, dan kami telah berbicara dengan Iran, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi,” kata Trump.

    Tonton juga Video Eks Penasihat Keamanan AS Tertawakan Ancaman Trump ke Iran

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Di Depan Putin, Prabowo Curhat Pernah jadi Pengusaha Bersama Adiknya

    Di Depan Putin, Prabowo Curhat Pernah jadi Pengusaha Bersama Adiknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi dan menjaga perdamaian dunia dalam forum bergengsi St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang berlangsung di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, Jumat (20/6/2025).

    Berbicara dalam sesi pleno di hadapan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Prabowo membuka pernyataannya dengan mengungkapkan latar belakangnya sebagai mantan pengusaha yang pernah menjalin hubungan erat dengan dunia bisnis Rusia.

    “Saya pernah berkarier sebagai pengusaha dan memiliki hubungan baik dengan korporasi Rusia—adik saya [Hashim Djojohadikusumo] sudah puluhan tahun aktif kerja sama. Kami menantikan partisipasi Rusia dalam ekonomi Indonesia,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia terus diperkuat melalui berbagai jalur diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan.

    Saat ini, menurut Prabowo, Indonesia aktif dalam pembahasan sejumlah perjanjian strategis, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eurasia, CPTPP, CEPA dengan Uni Eropa, serta pengajuan keanggotaan dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Negara, kata Prabowo, harus beradaptasi dalam dunia yang semakin terkoneksi. 

    “Dunia semakin menyusut, dan Indonesia ingin bersama-sama membangun kerjasama damai dengan semua negara,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo itu juga menyinggung kondisi geopolitik global, khususnya meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dia menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik dan menyerukan penyelesaian damai. 

    “[Kami] mengecam eskalasi konflik global khususnya di Timur Tengah dan berharap penyelesaian damai segera terwujud,” pungkas Prabowo.

  • Makin Banyak Warga Turki yang Ingin Paspor Jerman

    Makin Banyak Warga Turki yang Ingin Paspor Jerman

    Ankara –

    Jerman menjadi semakin menarik bagi migran asal Turki – baik untuk tinggal, belajar, atau bekerja. Menurut statistik resmi Jerman Statista, pada tahun 2024, sebanyak 22.525 warga negara Turki yang memperoleh kewarganegaraan Jerman.

    Jumlah ini merupakan peningkatan sekitar 110 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam daftar negara asal, Turki menempati peringkat kedua setelah Suriah.

    Alaz Smer juga memutuskan untuk menjadi warga negara Jerman. Dia datang sekitar delapan tahun lalu untuk meraih gelar master. Pengacara itu sekarang bekerja untuk sebuah organisasi non-pemerintah di Berlin dan sedang menyelesaikan gelar doktornya dalam hukum tata negara.

    Dalam wawancara dengan DW, dia mengatakan bahwa untuk alasan praktis, tujuan hampir setiap migran adalah kewarganegaraan. “Kalau tidak, Anda akan terus-menerus harus berhadapan dengan birokrasi—dan di sini birokrasinya sangat ketat. Bahkan, mendapatkan izin tinggal pun bisa menjadi tantangan berat.”

    Burak Keceli, ilmuwan komputer dan lulusan Universitas Bogazici di Istanbul, datang ke Jerman tahun 2016. Setelah beberapa tahun bekerja di sektor swasta, dia menetap di Berlin – awalnya untuk berkarier.

    “Saya telah tinggal di Jerman selama bertahun-tahun dan fasih berbahasa Jerman. Setelah sekian lama, saya ingin dapat bersuara dalam politik. Paspor Jerman yang kuat juga merupakan faktor penting: Dengan paspor itu, saya dapat bepergian ke banyak negara tanpa visa.”

    Menurut Indeks Paspor Global 2025, paspor Jerman menempati peringkat kelima di dunia – di belakang Uni Emirat Arab, Spanyol, Singapura, dan Prancis. Dengan paspor Jerman, orang dapat bepergian bebas visa atau dengan visa on arrival ke 122 negara, dengan paspor Turki hanya ke 69 negara.

    Kewarganegaraan ganda insentif penting

    Alaz Smer juga tidak ingin menyerahkan paspor Turki miliknya: “Saya tidak ingin kehilangan hak untuk memilih,” katanya. Paspor Turki juga menawarkan keuntungan ketika bepergian ke negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Turki – keuntungan yang tidak dimiliki paspor Jerman.

    Burak Keceli juga berkewarganegaraan ganda. Dia menggambarkan kemungkinan kewarganegaraan ganda sebagai “sangat positif.” Kemungkinan untuk mempertahankan kewarganegaraan asli adalah hak yang sangat penting bagi banyak orang dengan latar belakang migrasi.

    Hingga kini, kecuali bagi warga negara Uni Eropa dan warga negara Swiss, seseorang harus melepaskan kewarganegaraan sebelum mendapat paspor Jerman. Tapi dengan opsi kewarganegaraan ganda, keputusan naturalisasi jadi lebih mudah. Namun opsi itu hanya bisa ditawarkan, jika negara asal juga mengizinkan kewarganegaraan ganda. Indonesia misalnya, selama ini menolak opsi itu.

    Tekanan politik di Turki makin meningkat, situasi ekonomi memburuk

    Situasi politik, sosial dan ekonomi di Turki juga memainkan peran utama dalam proses naturalisasi. “Saya sebenarnya ingin menjadi akademisi,” kata Alaz Smer.

    “Tetapi saya merasa bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan secara bebas di Turki. Ketika situasi terus memburuk, saya memilih tetap tinggal (di Jerman).”

    Organisasi hak asasi manusia secara teratur melaporkan tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Turki. Kasus besar terbaru, penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu pada bulan Maret lalu yang menimbulkan kehebohan – sebuah langkah drastis yang diambil oleh pemerintah Erdogan. Imamoglu dianggap sebagai calon presiden kubu oposisi yang menjanjikan untuk mengganti Erdogan.

    Selain itu, Turki juga telah menghadapi krisis ekonomi akut selama bertahun-tahun: pada tahun 2015, nilai tukar satu euro sekitar 2,3 lira Turki. Saat ini, satu euro sekitar 46 lira Turki.

    Meskipun telah dinaturalisasi dan bertahun-tahun tinggal di Jerman, banyak warga Jerman asal Turki tetap menyebut Turki sebagai kampung halaman mereka. Alaz Smer menekankan bahwa dia “sangat menikmati” kehidupan di Jerman, tetapi dia tidak benar-benar merasa menjadi bagian dari masyarakat.

    Dia menggambarkan pengalaman negatif yang dialami banyak orang dengan latar belakang migran. Dia juga melaporkan rasisme dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dinaturalisasi, dia misalnya mencari apartemen tetapi tidak mendapat tanggapan apapun di aplikasi daring karena menggunakan nama aslinya.

    “Jika nama Anda bukan nama Jerman, paspor Jerman tidak akan berguna bagi Anda,” katanya.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk
    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Culture Shock Setelah #KaburAjaDulu ke Jerman

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lawatan Prabowo ke Rusia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Peran Mediasi Indonesia

    Lawatan Prabowo ke Rusia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Peran Mediasi Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, melihatnya sebagai penegas posisi non-blok dan kedaulatan politik Indonesia.

    “Saya merasa senang dan bangga, karena selain fokus pada kedaulatan pangan, kita juga menunjukkan dengan jelas posisi non-blok dan kedaulatan kita dalam berpolitik,” ujar Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dari lobi Hotel Taleon, St. Petersburg, Rusia, dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Zulhas lalu menjelaskan, meskipun menerima dua undangan bersamaan, Presiden Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari Rusia.

    “Fakta bahwa Bapak Presiden kita memiliki dua pilihan undangan, namun beliau memilih datang ke Rusia, itu sangat membanggakan dan menegaskan bahwa kita benar-benar non-blok,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo juga diundang sebagai tamu kehormatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 di Alberta, Kanada, pada 16-17 Juni, namun tidak menghadirinya. G7 adalah forum internasional yang beranggotakan tujuh negara ekonomi terbesar dunia: Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Tambahnya, Menko Perdagangan itu lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Rusia atas sambutan hangat dan penuh kehormatan kepada Presiden Prabowo beserta rombongan.

    “Jelas terlihat bahwa Presiden Putin dan seluruh jajarannya sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan kita dengan penuh kehormatan. Mereka senang Bapak Presiden datang ke sini,” tuturnya.

    Presiden Prabowo melakukan lawatan ke St. Petersburg, Rusia, pada 18-20 Juni untuk dua agenda utama: kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky dan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin pada Kamis siang waktu setempat, serta memenuhi undangan St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 pada Jumat, 20 Juni 2025.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Andina Thresia Narang, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan dalam mediasi perdamaian global.

    “Saya memandang kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia sebagai langkah yang tepat dan strategis, tidak hanya untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mediasi perdamaian global,” kata Andina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menyambut positif lawatan Presiden Prabowo ke Rusia, yang dinilainya dapat membantu meredakan eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang sedang berlangsung.

    Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo melihat Rusia mampu menjadi penengah konflik antara Iran dan Israel, sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi dan mencegah risiko terjadinya perang dunia ketiga atau ancaman perang nuklir yang lebih luas.

    Selain itu, Andina berharap kunjungan Presiden Prabowo dapat mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang meliputi negara-negara seperti Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Menurutnya, FTA ini berpotensi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk unggulan di Tanah Air, seperti pertanian, kelapa sawit, dan produk manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Meskipun demikian, ia menekankan bahwa setiap kerja sama yang terjalin harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

    “Kami di DPR RI, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, akan memastikan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi dan politik memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya.***

  • Ekspor Magnet Tanah Jarang China Anjlok 70%, Terendah Sejak 2015

    Ekspor Magnet Tanah Jarang China Anjlok 70%, Terendah Sejak 2015

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekspor magnet tanah jarang China terus menurun pada bulan Mei. Ini ditunjukkan oleh data resmi Jumat (20/6/2025).

    Hal ini mencerminkan pembatasan yang diberlakukan oleh Beijing selama perang dagangnya dengan Amerika Serikat (AS). China adalah produsen tanah jarang terkemuka di dunia, yang digunakan untuk membuat magnet yang penting bagi industri otomotif, elektronik, dan pertahanan.

    Sejak April, China telah mengharuskan pedagang untuk mendapatkan lisensi sebelum mereka mengekspor bahan-bahan strategis. Ini merupakan sebuah langkah yang dipandang sebagai pembalasan atas pembatasan AS terhadap impor barang-barang China.

    Banyak produsen, khususnya di sektor otomotif, telah menyesalkan apa yang mereka lihat sebagai penerbitan lisensi yang sporadis. Sementara data bea cukai China mengungkapkan pada hari Jumat bahwa ekspor magnet tanah jarang negara itu anjlok hingga 70% tahun-ke-tahun (yoy) menyusul perlambatan awal yang diamati pada bulan April.

    “Ekspor turun di bawah angka US$60 juta, mencapai level terendah sejak 2015 tidak termasuk pandemi Covid-19,” tulis AFP.

    Sebenarnya setelah pembicaraan antara China dan AS di London bulan ini, Beijing mengatakan telah mengeluarkan “sejumlah tertentu” lisensi ekspor untuk tanah jarang. Presiden AS Donald Trump mengatakan minggu lalu di platform Truth Social-nya bahwa “tanah jarang yang diperlukan… akan dipasok, di muka, oleh China”.

    China juga mengatakan akan meluncurkan “saluran hijau” untuk memfasilitasi ekspor tanah jarang ke Uni Eropa (UE). Namun ekspor magnet tanah jarang ke UE pada bulan Mei anjlok hingga 81% tahun-ke-tahun, menurut angka bea cukai.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

    Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia menjadi penanda sikap Indonesia yang nonblok dan berdaulat di bidang politik.

    “Saya juga senang, saya juga bangga karena kita selain menuju berdaulat di bidang pangan, kita juga nampak sekali nonblok dan berdaulat di bidang politik,” kata Zulkifli Hasan di lobi Hotel Taleon, St. Petersburg, Rusia, Jumat.

    Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan, Presiden Prabowo memiliki dua undangan di waktu yang bersamaan, tetapi Kepala Negara lebih memilih untuk memenuhi undangan ke Rusia.

    “Bahwa Bapak Presiden kita tahu ada dua pilihan undangan, tapi beliau datang ke Rusia. Itu membanggakan bahwa kita betul-betul nonblok,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Diketahui, Presiden Prabowo juga diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 di Alberta, Kanada, pada 16-17 Juni sebagai tamu kehormatan. Namun Presiden tidak menghadiri forum tersebut.

    G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Lebih lanjut Zulkifli menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Rusia yang telah menyambut Presiden Prabowo dan rombongan dengan hangat dan penuh kehormatan.

    “Tentu Presiden Putin dan seluruh jajarannya itu nampak sekali sangat gembira menyambut kita itu dengan penuh kehormatan. Mereka senang Bapak Presiden ke sini,” kata Zulhas.

    Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18—20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.