Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Eropa Kesulitan Tangani Pembuangan Sampah Ilegal

    Eropa Kesulitan Tangani Pembuangan Sampah Ilegal

    Jakarta –

    Banyak orang rajin mengurus sampah dengan caranya masing-masing. Namun, bagaimana jika sampah mereka dimanfaatkan jadi ladang bisnis geng kriminal?

    Inilah kenyataan di banyak negara Eropa. Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, memperingatkan bahwa “perdagangan sampah ilegal semakin meningkat dan diperkirakan akan makin besar serta makin canggih,” menurut laporan Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025. Meski begitu, Europol menolak menjawab sejumlah pertanyaan DW tentang isu ini, dengan alasan ada prioritas lain.

    Europol menyebut lonjakan aktivitas ini banyak didorong oleh kelompok kriminal yang mencari cara untuk menghindari kontrak pembuangan sampah domestik maupun komersial. Mereka memanfaatkan celah korupsi di setiap tahap pengelolaan sampah, memalsukan dokumen, dan membawa limbah melintasi negara-negara Eropa demi memanfaatkan lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah. Pasar gelap ini digambarkan Europol sebagai bisnis “berisiko rendah, berkeuntungan tinggi.”

    Pelakunya adalah campuran antara jaringan kejahatan terorganisir lama dan perusahaan legal oportunistis yang memanfaatkan celah serta inefisiensi sistem. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa yang bertugas menangani kejahatan lingkungan.

    Perdagangan sampah ilegal bernilai miliaran euro

    Masalah ini kembali mencuat setelah ditemukannya gunungan sampah raksasa dekat Sungai Thames di Oxfordshire, Inggris. Pada Rabu (19/11) lalu, laporan menyebut tumpukan setinggi enam meter itu berisi limbah dari sekolah dan otoritas lokal, mengindikasikan penyalahgunaan kontrak pengelolaan sampah milik lembaga pemerintah yang dikerjakan perusahaan subkontraktor resmi.

    Persoalan ini tidak hanya terjadi di Inggris. Meski data akurat sulit diperoleh, kantor anti-penipuan Uni Eropa, OLAF, memperkirakan bahwa “15 sampai 30 persen pengiriman sampah bisa jadi ilegal,” dengan nilai perdagangan mencapai €9,5 miliar (sekitar Rp183 triliun) per tahun. Uni Eropa sendiri mengirim sekitar 67 juta ton sampah legal per tahun di dalam kawasan dan mengekspor 35,1 juta ton ke luar UE melalui perjanjian resmi.

    “Sampah berbahaya atau sampah yang dikelola sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Pergerakan sampah ilegal lintas negara juga merusak upaya UE menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata OLAF kepada DW. “Aktivitas ini juga memberi keuntungan tidak adil bagi jaringan kriminal dibandingkan pelaku usaha yang taat aturan.”

    Celah konsep ekonomi hijau yang dimanfaatkan kriminal

    Masalah bertambah rumit karena beberapa jenis sampah membutuhkan biaya tinggi untuk diolah secara legal, seperti elektronik, kendaraan bekas, gas berfluorinasi, tekstil, dan plastik berkualitas rendah. Kondisi ini dimanfaatkan kelompok kriminal yang mempekerjakan ahli industri untuk mengambil bagian yang bisa dijual dan membuang sisanya secara ilegal, termasuk ke Eropa Timur, Asia, atau Afrika.

    Limbah berbahaya seperti sampah konstruksi atau medis sering dicampur dengan material lain agar terlihat layak dijual atau diserahkan ke fasilitas yang bersedia membuangnya secara ilegal tanpa memedulikan dampak kesehatan dan lingkungan.

    Jaringan kriminal makin canggih

    Pada Februari lalu, 13 orang ditangkap di Kroasia karena mengimpor 35.000 ton limbah berbahaya dari Italia, Slovenia, dan Jerman. Europol menyebut limbah itu tidak diolah sebagaimana mestinya, melainkan hanya dikubur atau dibuang begitu saja di sedikitnya tiga lokasi.

    Geng terorganisir tersebut diperkirakan meraup €4 juta (sekitar Rp77 miliar) dengan memanfaatkan jaringan perusahaan legal untuk memindahkan limbah dan menghindari biaya pengelolaan limbah beracun.

    “Jaringan ini memalsukan dokumen, mengatur rute pengangkutan yang rumit, menggunakan perusahaan cangkang, dan mencampur aliran limbah legal dan ilegal agar tidak terdeteksi,” ujar Alexandra Ghenea dari organisasi nirlaba Rumania, ECOTECA, kepada DW. Ia menambahkan bahwa Rumania kerap menjadi tujuan limbah dari Italia, Jerman, Inggris, dan Belgia yang sering kali diklaim sebagai material daur ulang.

    Namun dalam beberapa kasus, praktiknya jauh lebih sederhana. Di Oxfordshire, pelaku hanya membuang limbah di lokasi yang mereka anggap aman. Hal serupa terjadi di Sintesti, pinggiran Bucharest, pada Juli lalu, ketika pembakaran ilegal material daur ulang memicu kebakaran hutan yang hampir mencapai area permukiman. Rumania memang sudah lama berhadapan dengan masalah pembuangan limbah ilegal.

    “Wilayah ini menunjukkan pola berulang: kebakaran yang menghasilkan asap beracun, polusi udara parah, dan lemahnya pemantauan serta penegakan hukum,” kata Ghenea. “Masalahnya bukan ketiadaan aturan, karena kerangka hukum sudah sesuai standar UE. Kelemahannya ada pada penegakan, baik dari sisi kapasitas maupun konsistensi.”

    Penegakan hukum masih lemah

    Meski negara anggota Uni Eropa memiliki aturan dan standar yang seragam, kasus di Rumania menunjukkan bahwa tantangan di lapangan bisa sangat berbeda. Penegakan juga rumit karena pergerakan lintas batas di Eropa sangat mudah.

    “Penegak hukum hanya berinvestasi cukup di beberapa negara anggota,” kata Europol dalam laporan 2022. “Karena banyak aktivitas kejahatan lingkungan dilakukan oleh perusahaan legal, kasus-kasus ini sering dilabeli sebagai kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih. Fakta bahwa jaringan kriminal menggunakan bisnis sebagai kedok membuat pelanggaran ini kurang terlihat.”

    Ini yang dimanfaatkan para pelaku yang mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan demi mencari keuntungan. Ketika Eropa berusaha menuju ekonomi yang lebih hijau, kawasan ini masih harus menghadapi segelintir kelompok yang hanya berfokus pada keuntungan finansial.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Dalam unggahan di Telegram setelah bertemu Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll di Kyiv, Zelenskyy menyebut tim Ukraina dan AS akan “menggarap poin-poin rencana untuk mengakhiri perang.”

    Rincian usulan tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media, termasuk kantor berita AFP, melaporkan bahwa rencana itu memuat tuntutan Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Sejumlah pejabat senior di Kyiv menilai usulan itu “absurd” dan menganggapnya sebagai “provokasi.”

    Zelenskyy juga menyampaikan bahwa dirinya menggelar “pembicaraan yang sangat serius” dengan seorang delegasi tingkat tinggi dari AS.

    Rencana Uni Eropa untuk “melemahkan Rusia”

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menanggapi laporan bahwa AS dan Rusia telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian.

    Setelah bertemu perwakilan Ukraina dan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Kallas mengatakan bahwa UE memiliki “rencana dua poin” untuk mengakhiri perang. Rencana itu mencakup upaya melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harusnya sudah menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat yang diajukan pada Maret lalu,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Rusia berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berdialog, tetapi pembicaraan sebelumnya selalu gagal karena Rusia tidak pernah membuat komitmen nyata. “Tekanan harus diarahkan pada pihak agresor, bukan korban,” kata Kallas.

    Untuk itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Fokus utamanya adalah menindak armada kapal bayangan Rusia dan para pihak yang mendukung operasi tersebut.

    “Data menunjukkan dengan jelas bahwa ekspor minyak mentah Rusia berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pendapatan pajak Rusia dari minyak juga berada di level terendah sejak perang dimulai,” ujar Kallas, menilai bahwa sanksi sejauh ini terbilang efektif.

    Komandan Rusia klaim kuasai Kupiansk, Ukraina bantah

    Para komandan senior Rusia pada Kamis (20/11) mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut kota kecil Kupiansk, sekitar 120 kilometer dari Kharkiv, di wilayah timur laut Ukraina.

    Komandan pasukan Rusia di front barat, Sergei Kuzovlev, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah “menyelesaikan pembebasan Kota Kupiansk,” yang ia sebut sebagai “komponen kunci pertahanan Ukraina.”

    Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan Rusia “terus menghancurkan unit Ukraina yang terkepung di tepi kiri Sungai Oskil.”

    Kupiansk, dengan penduduk pra-perang sekitar 55.000 jiwa, merupakan jalur penting untuk kereta dan logistik. Kota ini jatuh ke tangan Rusia pada hari pertama invasi besar-besaran pada Februari 2022, tetapi berhasil direbut kembali oleh Ukraina beberapa bulan kemudian dan sejak itu menjadi pusat logistik penting.

    Militer Ukraina pada Kamis (20/11) malam membantah klaim Rusia bahwa Kupiansk telah direbut kembali.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin “mengunjungi salah satu pos komando pasukan barat dan menggelar pertemuan dengan kepala staf.” Tidak jelas apakah lokasi itu berada di wilayah Rusia atau di wilayah Ukraina yang diduduki.

    Putin dilaporkan menerima pemaparan mengenai situasi militer di Kramatorsk, Kostyantynivka, dan Pokrovsk, tiga kota penting Ukraina di wilayah Donetsk. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 70 persen wilayah Pokrovsk, klaim yang disebut “tidak benar” oleh militer Ukraina.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Militer Lebanon Tangkap Gembong Narkoba Berbahaya

    Militer Lebanon Tangkap Gembong Narkoba Berbahaya

    Beirut –

    Militer Lebanon mengumumkan penangkapan Nouh Zaiter, salah satu gembong narkoba paling terkenal di negara tersebut. Zaiter berhasil ditangkap setelah menjadi buronan selama bertahun-tahun.

    Dalam pernyataan via media sosial, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (21/11/2025), militer Lebanon mengatakan pasukannya telah menahan “salah satu buronan paling berbahaya” dalam penyergapan di ruas jalanan Kneisseh-Baalbek.

    Namun pernyataan militer Lebanon itu tidak menyebutkan nama buronan yang ditangkap, melainkan hanya menyebutnya dengan inisial NZ.

    Identitas buronan yang ditangkap sebagai Nouh Zaiter dikonfirmasi oleh seorang sumber yang berbicara kepada Al Arabiya English pada Kamis (20/11) waktu setempat.

    Zaiter yang lahir tahun 1977 silam, diduga menjalankan kerajaan bisnis di Lembah Bekaa, Lebanon, dekat perbatasan Suriah, yang memproduksi dan mengekspor narkoba termasuk stimulan captagon.

    Dalam wawancara dengan televisi Lebanon, al-Jadeed, tahun 2016 lalu, Zaiter mengakui bahwa dirinya menanam dan menjual ganja, namun membantah memimpin mafia narkoba. Dia melontarkan candaan jika para politisi Lebanon merokok ganja, mereka dapat menyelesaikan kelumpuhan politik negara tersebut.

    Zaiter telah menjadi buronan otoritas Lebanon selama bertahun-tahun, dan memiliki puluhan surat perintah penangkapan dan hukuman pidana atas namanya.

    Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya tahun 2023.

    Departemen Keuangan AS pada saat itu menyatakan bahwa Zaiter merupakan “seorang pedagang senjata dan penyelundup narkoba yang terkenal”, yang diduga melakukan aktivitasnya di bawah perlindungan otoritas penguasa Suriah yang kini telah digulingkan, Bashar al-Assad.

    AS menjatuhkan sanksi terhadap Zaiter bersama dua sepupu Al-Assad atas perdagangan captagon.

    Tonton juga video “Penggerebekan Geng Narkoba di Brasil Berlanjut, 2 orang Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Jakarta –

    Dua orang yang mengetahui masalah rencana perdamaian bersyarat ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (19/11) bahwa Washington telah memberi sinyal kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang disusun AS untuk mengakhiri perang, yang mencakup konsesi wilayah dan pembatasan angkatan bersenjata Ukraina. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu.

    Percepatan diplomasi AS terjadi pada momen yang sulit bagi Kyiv, dengan pasukannya yang tertekan di medan tempur dan pemerintah Zelensky diguncang skandal korupsi. Parlemen memecat dua menteri kabinet pada hari Rabu (19/11) .

    Moskow meremehkan setiap inisiatif baru dari AS. “Konsultasi saat ini tidak sedang berlangsung. Ada kontak, tentu saja, tapi tidak ada proses yang bisa disebut konsultasi,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Ia menambahkan Rusia tidak memiliki tambahan apapun selain posisi yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Agustus, dan menekankan bahwa setiap kesepakatan perdamaian harus menangani “akar penyebab konflik”, frase yang lama digunakan Moskow untuk merujuk pada tuntutannya.

    Perdamaian bukan kapitulasi

    Menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels, Belgia, berhati-hati untuk tidak memberikan komentar terlalu rinci tentang rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) yang belum dipublikasikan. Namun mereka menegaskan tidak akan menerima tuntutan konsesi menghukum dari Kyiv. Demikian dikutip dari Reuters.

    “Ukraina menginginkan perdamaian—perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan semua pihak, perdamaian yang tahan lama dan tidak dapat dipertanyakan oleh agresi di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. “Tapi perdamaian bukan berarti kapitulasi.”

    Gedung Putih belum memberikan komentar tentang proposal ini. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan “terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik ini”.

    Delegasi Angkatan Darat AS, dipimpin Sekretaris Angkatan Darat AS Dan Driscoll dan Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George, berada di Kyiv dan diperkirakan akan bertemu Zelenskiy pada Kamis (20/11) malam.

    Mereka bertemu dengan komandan militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, pada Rabu (19/11) malam. Syrskyi mengatakan ia memberitahu mereka bahwa cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan mempertahankan wilayah udara Ukraina, memperluas kemampuan menyerang jauh ke Rusia, dan menstabilkan garis depan.

    Musim dingin keempat

    Rusia terus menggempur kota dan infrastruktur Ukraina setiap malam, menewaskan warga sipil dan menyebabkan pemadaman listrik seiring datangnya musim dingin. Pihak berwenang mengatakan 22 orang masih hilang dan 26 tewas akibat serangan udara yang menghancurkan sebuah blok apartemen pada Rabu (19/11) pagi, salah satu serangan terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

    Di Ternopil, barat Ukraina ratusan mil dari medan tempur, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan sementara tim berusaha membuat bangunan sekitar aman dan mengevakuasi lebih banyak jenazah.

    Ihor Cherepanskyi sedang mencari jenazah nenek buyutnya yang tinggal di lantai enam. Setelah serangan, ia berlari ke dalam gedung untuk mencoba menyelamatkannya, tapi hanya sampai lantai lima sebelum langit-langit runtuh. “Target strategis macam apa ini?” katanya.

    Dengan datangnya musim dingin ke-4 dalam perang paling mematikan di Eropa dalam delapan dekade terakhir, pasukan Rusia perlahan maju dan siap merebut kota besar pertama mereka dalam hampir dua tahun, yaitu hub kereta api Pokrovsk di timur yang hancur.

    Ukraina mengatakan pada Kamis (19/11) bahwa pihaknya menerima 1.000 jenazah dari Rusia dalam pertukaran terbaru dari medan perang.

    Rusia, yang melancarkan invasi penuh ke negara tetangganya pada 2022, menguasai hampir seperlima Ukraina dan mengatakan akan terus berperang kecuali Ukraina menyerahkan wilayah tambahan, menerima netralitas permanen, dan memangkas angkatan bersenjatanya. Ukraina mengatakan hal itu sama saja dengan kapitulasi.

    Setelah beberapa bulan pertama ketika Ukraina menangkis serangan Rusia di Kyiv dan merebut kembali wilayah, perang telah berlangsung tiga tahun, dengan kerugian besar di kedua pihak.

    Serangan balik Ukraina terhenti pada tahun 2023, dan sejak itu Moskow melaju lambat tapi pasti, dengan kedua pihak terpisah di “tanah tak bertuan” yang hangus, saling memburu dengan drone.

    Moskow mengatakan penaklukan Pokrovsk akan memicu kemajuan lebih lanjut di medan perang. Kyiv mengatakan kemajuan Rusia hanya memiliki signifikansi strategis terbatas, tetapi Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.

    Orang nomor satu di Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali berkuasa tahun ini dengan janji mengakhiri perang dengan cepat, telah mengubah kebijakan AS dari mendukung Ukraina secara tegas menjadi menerima beberapa justifikasi Moskow atas invasinya.

    Namun ia juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak utama Rusia, langkah yang tidak dilakukan pendahulunya yang lebih pro-Ukraina, Joe Biden. Jumat, 21 November, adalah batas waktu bagi pembeli asing minyak Rusia untuk menghentikan pembelian mereka.

    *Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menanti Pertemuan Pertama Trump dan Mamdani di White House”

    (ita/ita)

  • Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Sebuah rencana gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina disebut akan meminta Kyiv menyerahkan sebagian wilayah yang kini dikuasai pasukan Rusia serta memangkas kekuatan militernya secara besar-besaran, menurut laporan AFP dan Reuters.

    Sejumlah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Washington ingin Ukraina menerima poin-poin utama dari proposal tersebut. Axios melaporkan bahwa rencana itu mengharapkan Ukraina menyerahkan sebagian wilayah Ukraina timur yang saat ini tidak dikuasai Kyiv, sebagai imbalan jaminan keamanan dari AS bagi Ukraina dan Eropa untuk menghadapi agresi Rusia di masa depan.

    Gedung Putih menolak memberi komentar terkait hal itu.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan terus menyusun daftar gagasan potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak yang berkonflik.

    Rubio menambahkan, “Mengakhiri perang yang rumit dan mematikan seperti di Ukraina membutuhkan pertukaran gagasan yang serius dan realistis. Dan untuk mencapai perdamaian yang bertahan lama, kedua pihak harus menyetujui konsesi yang sulit tetapi diperlukan.”

    NBC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui dokumen berisi 28 poin tersebut. Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak dilibatkan dalam penyusunan proposal itu.

    Di Telegram, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak menanggapi isi rencana tersebut secara langsung, namun ia mendesak AS untuk menunjukkan kepemimpinan yang efektif guna mengakhiri perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Zelenskyy mengatakan hanya AS dan Presiden Donald Trump yang “memiliki kekuatan yang cukup besar agar perang ini benar-benar berakhir.”

    Reaksi Ukraina: “Terdengar seperti menyerah”

    Ia membantah kabar bahwa AS dan Rusia tengah merundingkan kesepakatan yang akan mengharuskan Kyiv menyerahkan wilayah yang dikuasai pasukan Rusia dan memangkas ukuran militernya lebih dari separuh. Menurutnya, kabar itu adalah “disinformasi dari Moskow.”

    Goncharenko menegaskan bahwa jaminan utama bagi Ukraina, seperti halnya negara mana pun, adalah angkatan bersenjatanya sendiri. Ia berkata, “Itulah yang diinginkan Rusia, yaitu mengurangi kekuatan militer Ukraina agar negara ini dapat dihancurkan dalam serangan berikutnya.”

    Ia menyampaikan bahwa ia tidak percaya AS akan “mendorong Ukraina untuk menyerah karena hal itu bukan kepentingan Ukraina maupun kepentingan Amerika Serikat.”

    Goncharenko juga mengatakan, “Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Presiden Donald Trump atas usahanya mencoba mencapai perdamaian, tetapi agar perdamaian terwujud, kesepakatan ini juga harus sesuai dengan kepentingan Ukraina, dan saya pikir ia menyadari hal itu.”

    Menurutnya, kesepakatan apa pun tidak bisa diputuskan oleh pemerintah saja.
    “Jika kita ingin memiliki kesepakatan apa pun, masyarakat Ukraina harus menerimanya. Ada hal-hal yang bisa diterima masyarakat Ukraina, ada yang tidak,” ujarnya.

    Komentar itu muncul ketika Zelenskyy sedang menghadapi krisis politik dalam negeri, menyusul penyelidikan terhadap sejumlah penasihat dekatnya dan pengunduran diri dua menteri.

    Eropa minta dilibatkan

    Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan bahwa Eropa menyambut upaya perdamaian, tetapi menegaskan perlunya dilibatkan dalam proses tersebut.
    Ia berkata, “Kami menghargai upaya perdamaian, tetapi ini menyangkut keamanan Eropa. Jadi kami berharap untuk diajak berkonsultasi.”

    Sikorski menambahkan, “Saya berharap bukan korban yang dibatasi kemampuannya untuk membela diri, tetapi agresor.”

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa agar rencana apa pun dapat berjalan, Ukraina dan negara-negara Eropa harus ikut serta.

    Ia menegaskan bahwa dalam perang ini terdapat satu pihak agresor dan satu pihak korban. “Kami belum mendengar adanya konsesi dari pihak Rusia,” ujar Kaja.

    Dalam kesempatan lain, Kallas mengatakan bahwa Eropa selalu mendukung perdamaian yang adil dan berjangka panjang.
    Ia menegaskan, “Kami menyambut upaya apa pun untuk mencapainya. Dan tentu saja agar rencana apa pun berhasil, Ukraina dan negara-negara Eropa harus berada di dalamnya.”

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Jakarta –

    Untuk mendukung pembangunan kembali Gaza sekaligus memastikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) siap mengambil alih pemerintahan, Uni Eropa (UE) menggelar konferensi donor pada Kamis (20/11) di Brussel. Acara ini dihadiri sekitar 60 delegasi, termasuk perwakilan dari sejumlah negara Arab.

    Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa juga dijadwalkan hadir untuk memberikan laporan tentang reformasi yang sudah dan akan dilakukan sebelum para donor berkomitmen menambah dana.

    UE adalah penyumbang terbesar bagi Palestina dan PA. Dari total bantuan €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) untuk periode 2025 hingga 2027, pencairan sebagian besar dana akan dikaitkan dengan reformasi struktural.

    Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa untuk kemitraan internasional, mengatakan bahwa “agar bisa menerima dana, PA perlu melaksanakan reformasi,” termasuk di sektor pendidikan serta pembatasan tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara oleh militer Israel.

    Selain konferensi pendonor, para menteri luar negeri negara anggota UE juga menggelar pertemuan untuk membahas kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan Gaza di masa mendatang serta dukungan terhadap rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS), yang mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).

    Rencana UE melatih polisi Palestina untuk Gaza

    Sejak 2006, UE membantu PA membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel melalui program EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (EUPOL COPPS).

    Langkah ini sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diajukan AS, yang memandatkan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk “melatih dan memberikan dukungan bagi pasukan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.”

    Anouar El Anouni, juru bicara UE untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa “kontribusi baru sedang dipertimbangkan bersama para mitra untuk melengkapi upaya tingkat regional dalam mendukung stabilisasi Gaza ke depan.”

    Kontrol Hamas jadi hambatan pendanaan Gaza

    Rencana AS mencakup pemerintahan transisi oleh komite Palestina non-politik yang mengelola layanan publik di Gaza, di bawah pengawasan “dewan perdamaian” yang dipimpin Trump. Namun, ini masih butuh waktu.

    Saat ini Hamas menguasai sekitar 47% Gaza, sementara militer Israel menguasai 53% sisanya setelah gencatan senjata rapuh pada Oktober lalu. Garis pemisah disebut “garis kuning” yang menandai zona militer Israel.

    Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan damai Oktober, sedikitnya 240 warga Palestina tewas ditembak saat mencoba kembali ke rumah mereka.

    UE menyatakan kesediaannya membantu pembangunan kembali Gaza. Namun, selama Hamas masih menguasai hampir separuh wilayah, kecil kemungkinan pendonor bersedia membiayai rekonstruksi.

    Perdana Menteri PA Mustafa mengatakan bahwa dana UE, setelah dialokasikan, mungkin pada tahap awal “akan mengalir ke wilayah yang saat ini dikuasai Israel,” meskipun “mayoritas warga Gaza berada di luar wilayah itu.”

    Reformasi jadi fokus utama konferensi pendonor

    Awal tahun ini, Prancis dan Arab Saudi memimpin konferensi internasional untuk mendorong solusi dua negara. Deklarasi konferensi mendesak PA melakukan berbagai reformasi, termasuk di sektor pendidikan, yang juga didorong oleh Israel. Israel menuduh buku pelajaran Palestina menghasut kebencian, sementara PA membantah tuduhan itu.

    Isu ini memicu perdebatan terbuka pada September lalu antara menteri luar negeri Israel dan Prancis di X. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Prancis mengabaikan kekhawatiran soal “penghasutan yang merajalela dalam sistem pendidikan Palestina” serta tidak menentang program tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang ditahan militer Israel.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tuduhan tersebut “sangat tidak adil” dan mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperoleh komitmen yang belum pernah diberikan sebelumnya dari PA.

    Awal tahun ini, Presiden PA Mahmoud Abbas mengumumkan pencabutan program tunjangan yang sering disebut para pengkritiknya sebagai “pay for slay,” dan mengubahnya menjadi bantuan berbasis kebutuhan, bukan status penahanan anggota keluarga.

    “‘Pay for slay’ telah berakhir pada 1 Agustus,” tulis Barrot di X. “Peninjauan buku pelajaran untuk mencegah penghasutan sedang berlangsung. Kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina.”

    Pemilu Gaza dalam satu tahun?

    Presiden Abbas memberi tahu UE bahwa pemilu akan digelar dalam satu tahun setelah perang Gaza berakhir. Namun, pemilu tidak termasuk dalam persyaratan reformasi yang diminta UE agar bantuan dapat dicairkan.

    Perdana Menteri Mustafa mengatakan bahwa UE sebenarnya sudah lama memiliki daya tawar untuk mendorong PA menyelenggarakan pemilu, dan bisa saja menautkan pendanaan dengan reformasi demokrasi di tahap lebih awal.

    Namun, para diplomat UE yang berbicara kepada ECFR tanpa menyebut nama mengatakan bahwa kekhawatiran akan kemenangan Hamas membuat UE memilih mempertahankan dukungan untuk PA dan hanya memberikan “pernyataan simbolis” terkait reformasi demokrasi. Laporan itu menyebutkan bahwa “UE sangat khawatir dengan hasil pemilu. Secara pribadi, ada kekhawatiran besar hasilnya bisa sama seperti tahun 2006,” ketika Hamas menang telak.

    Para ahli mengatakan kepada DW bahwa UE mencoba menjaga PA tetap bertahan karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif Hamas dalam mewakili rakyat Palestina. Melalui PA, UE berupaya mempertahankan solusi dua negara, meskipun rintangannya besar.

    Saat ini, UE telah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan, yang dibentuk Amerika Serikat untuk merencanakan fase berikutnya dari rencana perdamaian. Perwakilan dari sedikitnya 10 negara anggota, termasuk Jerman, berada di lokasi tersebut untuk berdiskusi dengan negara dan lembaga lain mengenai masa depan Gaza.

    Tidak ada pejabat Palestina ataupun organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Ada Bocoran! Investor Jerman Ramai-ramai Akan Serbu RI karena Ini

    Ada Bocoran! Investor Jerman Ramai-ramai Akan Serbu RI karena Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menegaskan bahwa penyelesaian negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi momentum besar yang akan membuka babak baru hubungan ekonomi kedua pihak. Menurutnya, perjanjian tersebut akan menjadi katalis bagi peningkatan arus investasi dari perusahaan-perusahaan Jerman ke Indonesia.

    “Baru-baru ini kami menyaksikan keberhasilan kesimpulan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Kami yakin bahwa perjanjian yang penting dan saling menguntungkan ini akan membuka lebih banyak peluang bisnis bagi Indonesia dan UE serta negara-negaranya,” ujar Ralf Beste dalam Modular Factory Groundbreaking Bosch di Cikarang, Rabu (19/11/2025).

    Manfaat IEU-CEPA tidak semata-mata terletak pada penghapusan tarif, tetapi juga pada perluasan akses pasar, peningkatan iklim investasi, serta terciptanya kepastian usaha bagi pelaku industri dari kedua wilayah. Manfaat konkret itulah yang akan menjadi ukuran utama bagi komunitas bisnis.

    “Ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa hasil konkret dan nyata untuk bisnis dimaksimalkan. Tidak hanya dalam hal penghapusan tarif, yang tentu saja merupakan tujuan utama, tetapi juga mengenai peningkatan investasi, iklim, dan akses pasar di kedua belah pihak,” ujarnya.

    Ralf optimistis perusahaan Jerman akan semakin tertarik menanamkan modal di Indonesia setelah melihat peluang yang dibuka oleh perjanjian tersebut, termasuk contoh ekspansi yang sudah dilakukan pemain besar seperti Bosch.

    “Saya yakin komunitas bisnis akan mengukur dengan hasil-hasil ini dan kami mencoba untuk memenuhinya. Dan saya yakin bahwa semakin banyak perusahaan Jerman seperti Bosch yang akan mengikuti (berinvestasi di Indonesia), dan kita bersama-sama mendorong hasil konkret ini agar semakin menarik, Indonesia akan menjadi tujuan investasi besar Jerman,” katanya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Prabowo Soal IEU-CEPA: Kita Telah Mencapai Banyak Kesepakatan!

  • Perluas Investasi, Raksasa Industri Jerman Bangun Pabrik Baru di RI

    Perluas Investasi, Raksasa Industri Jerman Bangun Pabrik Baru di RI

    Cikarang, Beritasatu.com – Perusahaan raksasa industri asal Jerman, Bosch, terus memperluas bisnisnya di Indonesia dengan membangun fasilitas pabrik manufaktur di Cikarang. Langkah ini diambil karena Indonesia dinilai memiliki basis konsumsi yang besar, tenaga kerja muda yang produktif, dinamis, dan melek teknologi.

    President of Bosch for Southeast Asia, Vijay Ratnaparkhe, menjelaskan bahwa Bosch telah hadir di Indonesia sejak 1919 untuk ekspansi penjualan dan membuka kantor pada 2008. Pada 2013, Bosch mendirikan pabrik pertamanya yang memproduksi komponen otomotif.

    “Terobosan hari ini menandai babak baru bagi Bosch. Ini adalah konfirmasi dari komitmen kami yang berkelanjutan kepada Indonesia. Fasilitas manufaktur baru akan memungkinkan kami memenuhi permintaan masyarakat Indonesia yang terus berkembang dan mendukung kebutuhan produksi seluruh divisi Bosch dalam satu atap,” kata Vijay di Cikarang, Rabu (19/11/2025).

    Vijay menambahkan, ekspansi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang telah menciptakan iklim investasi semakin ramah bisnis.

    “Indonesia berkontribusi pada strategi global Bosch. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, basis konsumen yang luas serta tenaga kerja yang muda dan paham teknologi menjadi fondasi kuat bagi ekspansi berkelanjutan kami,” ujarnya.

    Selain iklim industri yang terus berkembang, perekonomian Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan stabil sekitar 5% dari tahun ke tahun, meski menghadapi ketidakpastian global dan perubahan dinamika geopolitik.

    “Ini memperkuat keyakinan kami bahwa berinvestasi lebih dalam di Indonesia bukan hanya keputusan yang tepat, tetapi juga tepat waktu. Pada tahap ekspansi berikutnya, ada dua bidang utama yang akan kami fokuskan,” jelasnya.

    Bosch juga berkomitmen mengembangkan kompetensi teknis talenta lokal di bidang teknologi manufaktur sebagai bagian dari kontribusi perusahaan memperkuat kapabilitas nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman sebagai mitra strategis.

    Dengan potensi ekonomi yang terus bertumbuh dan demografi muda yang dinamis, kedua negara dinilai memiliki peluang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
    Selain itu, pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat integrasi rantai pasok, sehingga mendorong investasi dan inovasi di sektor industri kedua negara.

    “Kerja sama ini juga mendukung program Kementerian Perindustrian, Making Indonesia 4.0, yang bertujuan mempercepat transformasi digital industri nasional dan meningkatkan daya saing global,” pungkasnya.

  • Negosiator Kebut Kesepakatan Iklim di Pekan Penentu COP30 Brasil: Nasib Hutan Tropis dan Penandaan Global jadi Taruhan

    Negosiator Kebut Kesepakatan Iklim di Pekan Penentu COP30 Brasil: Nasib Hutan Tropis dan Penandaan Global jadi Taruhan

    Pekan kedua COP selalu nmenandai rtime yang drastic. Selama satu pekan Pertama, Ribuan negosiator teknis, birokrat, ilmuwan, dan ahli hukum telah bekerja siang malam di ruanga-ruang sidang yang dingin.

    Tugas mereka adalah membersihkan teks perjanjian dari opsi-opsi yang tidak mungkin, memperjelas definisi, dan Menyusun kerangka Kerja.

    Namun, mandat mereka terbatas. Mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat konsesi politik besar atau mengubah garis merah kebijakan diluar negeri negara masing-masing.

    Akibatnya, naskah yang mereka serahkan opada akhir pekan Pertama seringkali masih berupa ‘menu pilihan ganda’ yang rumit, penuh dengan opsi yang sangat saling bertentangan.

    Inilah saatnya Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim mengambil alih panggung.

    Senin ini, pesawat-pesawat kenegaraan mendarat di Bandara Internasional Val de Cans, membawa pada pengambil Keputusan politik yang memiliki mandat langsung dari kepala negara masing-masing.

    Dinamika ‘Green Rooms’ dan Lobi Tingkat Tinggi

    Menteri Lingkungan Hidup Brasil sekaligus Presiden COP30, Marina Silva, menghadapi tugas herculean. Yang dimana harus mengelola ego dan kepentingan hamper 200 negara. Strategi Brasil di pekan kedua ini adalah membagi isu-isu tersulit ke dalam kelompok kerja tingkat menteri.

    Pasangan menteri biasanya satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang, yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk memimpin konsultasi informasi tertutup, yang dikenal sebagai ‘Green Rooms’.

    Didalam ruangan inilah ‘perdagangan’ sesungguhnya terjadi, para menteri dipaksa untuk melihat gambaran besar, delegasi Amerika Serikat, misalnya, mungkin menolak bahasa yang terlalu keras soal ‘tanggung jawab historis’, tetapi mungkin mereka bersedia melunakkan posisi soal transfer teknologi jika negara berkembang setuju untuk meningkatkan transparasi pelaporan emisi mereka.

    NDCs 3.0 dan Global Stucktake

    Salah satu agenda terberat bagi pada menteri di pekan ini adalah menyepakato panduan final untuk Nationally Determined Contribution (NDCs) putaran ketiga atau NDC 3.0.

    Sesuai siklus Perjanjian Paris, tahun 2025 adalah batas waktu bagi negara-negara untuk menyerahkan rencana iklim baru mereka yang mencakup periode hinggal 2025.

    Negosiasi saat ini masih terbelah, blok negara maju (dipimpin Uni Eropa) dan negara kepulauan kecil (AOSIS) menuntut agar keputusan COP30 secara eksplisit mewajibkan NDC 3.0 mencakup target penurunan emisi absolut di seluruh sektor ekonomi, temasuk pertanian dan transparasi, serta selaras dengan jalur 1,5 derajat Celcius.

    Sebaliknya, blok Like-Minded Developing Countries (LMDC), didalamnya seringkali terdapat China, India, dan Arab Saudi yang menolak mandat yang terlalu preskriptif (mengatur).

    Mereka berargumen bahwa Perjanjian Paris bersifat bottom-up (dari bawah ke atas), dimana setiap negara berdaulat menentukan targetnya sendiri sesuai kapabilitas nasional.

    Bagi pada negara berkembang, mereka menyetujui target ambisiis tanpa adanya jaminan dukungan implementasi (uang dan teknologi) adalah tindakan bunuh diri dalam politik didalam negeri mereka, mengingat tekanan kebutuhan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

    Hantu Pasal 6 (Pasar Karbon)

    Pembahsaan lain yang harus dieselesaikan pada menteri adalah operasionalisasi Pasal 6 Perjanjian Paris mengenai pasar karbon global.

    Meski kerangka dasarnya telah disepakati di COP sebelumnya, detail integrasi lingkungan dan pencegahan perhitungan ganda masi macet.

    Di Belém, para menteri dihdapkan pada pilihan sulit, yaitu meloloskan aturan yang longgar demi memacu aliran dana investasi dengan cepat, atau memperketat aturan demi integrasi lingkungan namun dengan resiko memperlambat pasar.

    Brasil, sebagai negara yang memiliki potensi kredit karbosn hutan terbesar,bekepentingan besar agar pasar ini segara berjalan, namum juga ditekan oleh kelompok masyarakat sipil untuk memastikan mekanismen ini tidak menjadi alat greenwashing bagi korporasi pencemar.

  • Kemenkeu Akui Perjanjian Dagang Gerus Penerimaan Negara

    Kemenkeu Akui Perjanjian Dagang Gerus Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa risiko penurunan penerimaan negara akibat tarif impor Amerika Serikat (AS) dan sejumlah perjanjian perdagangan bebas menjadi motif pemerintah untuk memperluas basis penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada 2026. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, pada rapat Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025) memaparkan, penerimaan bea cukai tahun depan yang ditargetkan Rp336 triliun diperkirakan terdampak akibat respons pemerintah terhadap dinamika global.

    Dinamika dimaksud utamanya adalah pengenaan bea masuk impor atau tarif resiprokal AS. Dalam hal ini, produk dan komoditas asal Indonesia bakal dikenakan tarif atau bea masuk impor sebesar 19%. Sebaliknya, produk maupun komoditas asal AS yang masuk ke RI dikenai tarif 0%.

    Sejalan dengan itu, pemerintah pun menandatangani sejumlah perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA), salah satunya yakni dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA. Manuver itu untuk mengimbangi dinamika tarif AS, sehingga Indonesia diharapkan memperluas pasar ekspornya. 

    Kendati demikian, konsekuensi dari penandatanganan CEPA itu, Indonesia dan Uni Eropa juga akan saling memberikan insentif dalam hal ini membebaskan bea masuk pengiriman barang oleh satu sama lain. 

    “Ke depan akan menjadi sumber risiko pendapatan negara, kenapa? Karena kami harus memberikan konsesi-konsesi dalam konteks perjanjian dagang dengan Amerika dan juga termasuk Eropa. Kemarin sudah ditandatangani IEU-CEPA di mana di sana akan banyak penurunan bea masuk dan bea keluar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya,” terang Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (18/11/2025). 

    Saat ini pun, lanjut Febrio, pemerintah Indonesia masih mendorong penyelesaian negosiasi dengan AS. Selain menyusun legal drafting, pemerintah turut mengupayakan agar komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit, serta terbaru tekstil dan alas kaki, dikecualikan dari tarif 19%. 

    Ke depan, Dirjen Kemenkeu lulusan Universitas Indonesia (UI) meyakini pertumbuhan ekspor Indonesia masih akan positif. Optimisme itu terlihat dari kinerja PDB kuartal III/2025, di mana ekspor tumbuh hingga 9,91% (yoy).  Akan tetapi, perlu dicatat pertumbuhan tinggi itu sebab eksportir melakukan frontloading guna menghindari tarif 19% ke AS. 

    Dengan potensi turunnya pemasukan sebab tarif AS dan IEU-CEPA, pemerintah pun berharap peluang penerimaan kepabeanan dan cukai lain. Oleh sebab itu, pemerintah berencana mengenakan bea keluar untuk emas dan batu bara, serta cukai MBDK. 

    Di sisi lain, tahun ini juga pemerintah telah mendapatkan sumber penerimaan kepabeanan baru dalam konteks bea keluar. Contohnya, bea keluar tembaga sejalan dengan Kementerian ESDM yang mengizinkan ekspor konsentrat untuk sementara waktu. 

    “Di mana konsentrat tembaga dikenakan bea keluar sehingga ada pendapatan dari sana, tetapi itu sifatnya tidak permanen. Kenapa? Karena arah kebijakan hilirisasi tetap kami dorong,” terang Febrio. 

    Resilien

    Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, prospek ekspor Indonesia diperkirakan tetap cerah di tengah penerapan tarif 19%. Hal itu kendati beberapa komoditas tertentu diperkirakan bakal tetap tertekan seperti perikanan, minyak sawit olahan, dan komponen otomotif. 

    Yusuf memperkirakan, penurunan ekspor awal pada Januari–Agustus 2025 sebesar 12,4% bisa distabilkan melalui peningkatan impor energi dan produk pertanian dari AS. Nilainya bisa mencapai US$15 miliar. 

    “Strategi ini membantu menjaga akses pasar sekaligus menyeimbangkan neraca perdagangan jangka pendek,” terangnya kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025). 

    Kemudian, terkait dengan dampak IEU-CEPA, sekaligus sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan UAE, EFTA, Kanada dan Australia, turut diperkirakan berdampak signifikan secara teknis terhadap ekspor Indonesia. 

    Sebab, perjanjian perdagangan bebas itu mencakup penghapusan lebih dari 98% tarif pada produk ekspor strategis. Penerapan tarif 0% untuk ekspor Indonesia ke negara-negara dimaksud diyakini bisa meningkatkan daya saing harga, tetapi juga membuka peluang penetrasi pasar yang sebelumnya terhambat hambatan non-tarif. 

    Dia memperkirakan komoditas seperti minyak sawit, perikanan, dan komponen otomotif mengalami ekspansi volume ekspor secara substansial. 

    “Secara kuantitatif, proyeksi pertumbuhan ekspor dapat mencapai 8–10% pada 2026, dengan kontribusi ekspor terhadap PDB tetap di kisaran 23–24%,” jelas Yusuf.

    Kendati berkontribusi terhadap PDB, kebijakan baru dalam hal kepabenan ini bakal menekan penerimaan APBN dari sektor tersebut. Pada APBN 2026, target penerimaan kepabeanan dan cukai yakni Rp336 triliun. 

    “Meskipun pendapatan kepabeanan hingga Maret 2025 masih tumbuh 9,6% menjadi Rp77,5 triliun berkat meningkatnya volume perdagangan, potensi pengurangan tarif dari CEPA dan impor bebas tarif dari AS bisa menurunkan revenue secara signifikan jika tidak diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan dan investasi asing langsung,” ungkapnya.