Negara: Uni Eropa

  • Menlu Jerman Ingin Lebih Banyak Industri Patungan Bikin Senjata di Ukraina

    Menlu Jerman Ingin Lebih Banyak Industri Patungan Bikin Senjata di Ukraina

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul baru saja tiba di Kyiv, dan langsung merilis pernyataan lewat kantor pers kementerian luar negeri, yang berisi satu kalimat yang mungkin membuat orang yang mendengar terperangah: “Kebebasan dan masa depan Ukraina adalah tugas paling utama dari kebijakan luar dan keamanan kami.”

    Wadephul menegaskan lebih jauh: “Warga Ukraina bukan hanya mempertahankan kebebasan dan kedaulatan tanah air mereka, melainkan juga menjaga keamanan dan kebebasan Eropa dari agresi Putin. Oleh karena itu, kami akan tetap sepenuhnya memusatkan perhatian kami untuk mendukung Ukraina.”

    Timur Tengah justru menjadi perhatian besar

    Namun dipertanyakan, apakah memang benar Ukraina jadi pusat perhatian Jerman? Pasalnya beberapa minggu terakhir, fokus kebijakan luar negeri Jerman justru secara kentara teralihkan pada eskalasi konflik di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya.

    Ketika Israel menyerang fasilitas nuklir di Iran sekitar dua pekan lalu, Wadephul tengah melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara tetangganya.

    Di ibukota Mesir, ia mencoba menjajaki kemungkinan solusi damai untuk konflik tersebut. Namun saat brada di Kairo, ia dibuat terkejut oleh serangan Israel, dan terpaksa mengubah rencana perjalanannya.

    Tak lama setelahnya, seminggu kemudian, ia berupaya melakukan mediasi di Jenewa bersama sejawatnya dari Prancis, Inggris, dan Iran, tapi Presiden AS Donald Trump malah mengirim bom ke Iran. Tema Ukraina juga hanya mendapatkan porsi yang relatif kecil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Den Haag.

    Perjalanan kereta di malam hari tanpa pemberitahuan

    Wadephul sudah tiba di Ukraina, dalam kunjungan perdananya ke Kyiv dua bulan setelah didapuk sebagai menteri luar negeri Jerman. Perjalanan keretanya menuju Kyiv “seperti biasanya” tidak diumumkan sebelumnya, demi alasan keamanan.

    Ukraina saat ini tengah mengalami serangan terberat dari Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pasukan Rusia, menurut informasi yang didapat Menteri Luar Negeri Jerman itu, pada malam menjelang hari Minggu (29/06) lalu meluncurkan lebih dari 500 drone, roket, dan misil jelajah ke seluruh negeri. ini angka tertinggi sejak perang dimulai pada musim semi 2022. Demikian disampaikan kolega Ukraina Wadephul, Andrij Sybiha. Setelah itu, politikus dari partai Uni Kristen-CDU Jerman itu mengunjungi sebuah rumah-rumah tinggal yang hancur akibat serangan.

    “Kondisi ini kembali membuka matanya, tentang apa sebenarnya yang ingin dicapai Presiden Rusia lewat serangannya terhadap warga sipil”, ujar Wadephul. “Ini adalah kalkukasi dingin Vladimir Putin. Ia ingin melemahkan tekad rakyat Ukraina dalam mempertahankan diri. Hal ini tidak boleh terjadi, karena di sini ada orang tak berdosa, anak-anak, perempuan, orang sakit yang mungkin tak sempat melarikan diri tepat waktu, dan akhinya meninggal dunia,” papar menlu Jerman itu.

    Kanselir Merz: Ukraina tujuan utama kebijakan luar negeri Jerman

    Ukraina tetap menjadi pusat perhatian kebijakan luar negeri Jerman. Hal ini juga ditegaskan juru bicara Kanselir Jerman, Stefan Kornelius pada hari Senin (30/06) di Berlin.

    Meskipun seluruh upaya diplomatik diarahkan untuk meredakan konflik di Timur Tengah dan sekitarnya, Friedrich Merztetap memegang prinsip: “Ukraina adalah perang paling penuh konflik yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak membatasi kapasitas Eropa. Perang ini mengancam tatanan perdamaian kita sendiri paling besar. Oleh sebab itu, Kanselir selalu menekankan bahwa perdamaian yang langgeng di Ukraina adalah tujuan utama kami.”

    Pengiriman senjata berkurang, bantuan di tempat meningkat

    Di Kyiv, Wadephul menegaskan, betapa pentingnya kehadiran sejumlah perwakilan industri persenjataan Jerman yang mendampinginya.

    Pemerintahan baru yang terdiri dari koalisi partai konservatif dan sosial demokrat, sebelumnya sudah mulai sedikit menggeser aksen dukungan kepada Ukraina: Mereka ingin mengurangi pembicaraan soal sistem senjata Jerman yang dikirim ke Ukraina, dan lebih menekankan produksi di dalam negeri Ukraina sendiri, yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang.

    Pabrik-pabrik persenjataan di negara itu masih jauh dari kapasitas penuh. Oleh karena itu, industri Jerman ingin mulai aktif berpartisipasi langsung dengan berbagai usaha patungan (joint ventures) di Ukraina.

    Wadephul mengatakan, ia mengamati sistem pertahanan udara Jerman “Iris-T” yang kini digunakan Ukraina. Minatnya juga karena ia “dulu pernah menjadi perwira pertahanan udara Angkatan Bersenjata Jerman,” tambah Wadephul.

    Ke depannya, akan lebih sedikit senjata Jerman yang dikirim ke Ukraina, namun lebih banyak dukungan bagi industri di sana. “Ini adalah kelanjutan logis dari pengiriman material kami, dan kita bahkan bisa saling menguntungkan. Dengan kekayaan ide dan pengalaman kalian, kami juga bisa memetik manfaat,” ujar Menteri Luar Negeri Jerman itu kepada tuan rumahnya di Ukraina.

    Sementara itu, di Berlin dan Brussels, dalam waktu bersamaan berlangsung perdebatan sengit mengenai paket sanksi ke-18 Uni Eropa terhadap Rusia.

    Pada KTT Uni Eropa pekan lalu, pengesahan paket tersebut sempat gagal karena perlawanan Slovakia. Namun pemerintah negara anggota UE bertekad melakukan segala cara ,agar paket itu bisa segera disetujui.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Maling Cuci Uang Rp 8,7 Triliun Ditangkap, Polisi Bongkar Modusnya

    Maling Cuci Uang Rp 8,7 Triliun Ditangkap, Polisi Bongkar Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sindikat penipuan investasi kripto yang diduga telah mencuci uang senilai 460 juta euro (sekitar Rp 8,7 triliun) terbongkar.

    Badan kepolisian Uni Eropa, Europol, menyebut lima orang ditangkap dalam operasi ini. Sebanyak tiga orang ditangkap di Kepulauan Canary dan dua lainnya di Madrid.

    Otoritas penegak hukum menjelaskan bahwa jaringan ini menggunakan modus rumit dengan menyebar kaki tangan di seluruh dunia untuk mengelola dana hasil kejahatan melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transaksi kripto.

    Tak hanya itu, mereka juga membangun sistem korporasi dan perbankan yang berbasis di Hong Kong. Dana hasil kejahatan disamarkan lewat akun-akun di berbagai nama dan bursa kripto, demikian dikutip dari Reuters, Selasa (1/7/2025).

    Modus pencucian uang ini tergolong canggih dan lintas negara. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan oleh otoritas terkait.

    Europol menyatakan bahwa operasi tersebut dipimpin oleh kepolisian Spanyol, dengan dukungan dari aparat penegak hukum di Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah pemerintah melakukan deregulasi kebijakan dan ketentuan impor tak serta-merta dapat meredam dampak tekanan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hal tersebut lantaran pelonggaran impor lebih ditujukan untuk memperlancar pasokan bahan baku industri dalam negeri. 

    “Secara langsung, tidak. Deregulasi impor tidak serta-merta meredam tekanan tarif dari AS karena sifatnya lebih menyentuh sisi input domestik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Namun, Saleh tak memungkiri kebijakan pelonggaran impor secara tidak langsung bisa memperkuat daya saing ekspor produk Indonesia. Menurutnya, jika pelaku industri mendapat bahan baku lebih murah dan cepat, maka harga dan kualitas produk ekspor bisa lebih kompetitif.

    Dia menekankan bahwa strategi merespons tekanan tarif dari AS harus lebih komprehensif, mencakup perundingan bilateral, diversifikasi pasar ekspor, dan percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra lain seperti Uni Eropa agar Indonesia tidak terlalu bergantung kepada pasar AS.

    Terlepas dari kebijakan tarif Trump, Saleh menuturkan bahwa deregulasi ketentuan impor secara umum sejalan dengan kebutuhan sektor riil, terutama sektor industri pengolahan yang sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku dan barang modal.

    Terlebih, Saleh mengungkap pelaku industri menghadapi tantangan berupa kelangkaan pasokan, keterlambatan logistik, dan tingginya harga input dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dengan pelonggaran aturan impor, kelancaran pasok bisa lebih terjamin, yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kontinuitas operasional,” ujarnya.

    Selain itu, Saleh menilai deregulasi ini berpotensi menggairahkan dunia usaha karena dapat menurunkan biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri dalam memilih sumber bahan baku dan barang modal.

    “Namun, kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan sangat penting. Dunia usaha perlu kejelasan jangka menengah-panjang tentang kebijakan ini,” imbuhnya.

    Menurutnya, jika ada kepastian dan transparansi, maka investasi baru dan perluasan usaha bisa terdorong lebih cepat.

    Di samping itu, Kadin juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan langkah mitigasi bagi industri dalam negeri, agar tidak terdisrupsi oleh masuknya barang impor yang sejenis.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan menerbitkan sembilan Permendag baru berbasis klaster. Pencabutan regulasi ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16–24 Tahun 2025. Adapun, Permendag baru ini mulai berlaku dalam 2 bulan ke depan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster untuk memudahkan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” terang Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag Nol. 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Selanjutnya, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Pembagian Permendag per klaster bertujuan untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Selain itu, Kemendag juga memutuskan sebanyak 10 komoditas atau 482 HS dilakukan relaksasi terkait deregulasi kebijakan dan ketentuan impor. Salah satu komoditas yang direlaksasi adalah food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    Dalam hal pengaturan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan pakaian jadi, Kemendag memasukkan pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi ke dalam kebijakan dan pengaturan impor baru.

    “Sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS [laporan surveyor],” pungkasnya.

  • Kapal Tanker Raksasa Meledak Misterius Usai Singgah di Rusia, Ada Apa?

    Kapal Tanker Raksasa Meledak Misterius Usai Singgah di Rusia, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kapal tanker minyak raksasa yang mengangkut sekitar satu juta barel minyak mentah meledak di lepas pantai Libya, menambah daftar panjang insiden misterius yang melibatkan kapal-kapal yang sebelumnya bersandar di pelabuhan Rusia.

    Ledakan yang terjadi pada 27 Juni itu diikuti oleh banjir di ruang mesin dan menyebabkan kapal terombang-ambing di laut sebelum akhirnya ditarik ke perairan timur Mediterania.

    Kapal tanker bernama Vilamoura, berbendera Kepulauan Marshall, diketahui berangkat dari pelabuhan Zuetina, Libya, dan tengah berlayar menuju Gibraltar ketika insiden terjadi. Operator kapal, TMS Tankers, mengonfirmasi kejadian tersebut pada Senin (30/6/2025) sekaligus menyatakan bahwa tidak ada korban luka maupun pencemaran lingkungan yang dilaporkan.

    “Penyebab ledakan masih belum diketahui dan sedang diselidiki,” ujar juru bicara TMS Tankers.

    Vilamoura adalah kapal tanker raksasa yang dibangun pada 2011, dengan kapasitas angkut 158.622 ton. Menurut situs pelacakan kapal VesselFinder, kapal tersebut kini sedang dalam proses penarikan menuju Yunani, di mana kerusakan akan dianalisis lebih lanjut.

    Menurut laporan Bloomberg sebagaimana dikutip dari RT, insiden ini menambah jumlah kejadian serupa yang mencurigakan pada kapal-kapal tanker yang sebelumnya sempat bersandar di pelabuhan minyak Rusia.

    Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa Vilamoura sempat singgah di terminal minyak Ust-Luga di Rusia pada awal April, serta di fasilitas Caspian Pipeline Consortium (CPC) dekat Novorossiysk pada Mei lalu, dua lokasi yang dikenal sebagai pengolah utama minyak mentah asal Kazakhstan.

    Sejak awal 2025, empat kapal tanker lainnya telah mengalami insiden serupa setelah melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan Rusia, menurut konsultan risiko maritim Vanguard Tech.

    Insiden-insiden ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap lalu lintas kapal yang berhubungan dengan Rusia, menyusul pemberlakuan sanksi dari Barat terhadap ekspor minyak Moskow. AS dan Uni Eropa menuduh Rusia menggunakan “armada bayangan” – kapal-kapal tanker yang beroperasi di luar aturan asuransi Barat – untuk menghindari sanksi tersebut.

    Rusia secara konsisten menolak tuduhan ini, dan menyebut pembatasan terhadap sektor pelayaran mereka sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Adapun sebagai respons terhadap insiden-insiden ini, sejumlah pemilik kapal dilaporkan mulai melakukan pemeriksaan lambung menggunakan penyelam profesional dan kendaraan bawah laut untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan ranjau atau bahan peledak lainnya.

    Hingga kini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan negara atau kelompok tertentu dalam serangkaian ledakan kapal tanker tersebut. Namun, pola dan lokasi kejadian menimbulkan kekhawatiran bahwa jalur-jalur pengiriman minyak global dapat menjadi target konflik asimetris.

    Meski belum berdampak langsung pada harga minyak global, para analis memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, maka gangguan terhadap rantai pasokan energi dunia bisa makin parah.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7 Update Trump: Warning Perang Dagang-Ngamuk Netanyahu Diadili

    7 Update Trump: Warning Perang Dagang-Ngamuk Netanyahu Diadili

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengambil sejumlah kebijakan kontroversial pasca dilantik menjadi presiden pada Januari 2025 lalu. Sejumlah manuver, baik geopolitik maupun ekonomi, yang diambil Trump telah memicu sejumlah reaksi dari masyarakat dunia.

    Berikut 7 manuver terbaru Trump dikutip dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Senin (30/6/2025):

    1. Klaim Gencatan Senjata Gaza “Sudah Dekat”, Palestina Skeptis

    Presiden AS Donald Trump kembali mengklaim bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza “sudah dekat”. Hal ini diumumkan di tengah perundingan intensif untuk mengakhiri konflik.

    “BUAT KEJADIAN DI GAZA. DAPATKAN KEMBALI SANDERANYA!!! DJT,” tulis Trump dalam akun Truth Socialnya, Minggu (29/6/2025).

    Menanggapi klaim ini, seorang warga Palestina bernama Ahmed Mansour, seorang guru sekolah dari Gaza, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, banyak orang yang sudah skeptis dengan ucapan gencatan senjata.

    “Kami sudah sering mendengar janji-janji seperti ini. Setiap kali ada pembicaraan tentang gencatan senjata atau kesepakatan, harapan kami sedikit terangkat, tetapi kemudian kami kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Sampai kami melihat perubahan nyata di lapangan, pembunuhan berhenti, dan blokade dicabut, sulit bagi kami untuk benar-benar percaya.”

    2. Trump Warning Ketentuan Dagang Baru, Kanada Jadi Sorotan.

    Donald Trump akan mengirimkan surat kepada sekitar 200 negara terkait persyaratan tarif baru dan ketentuan perdagangan sebelum tanggal 9 Juli 2025. Batas waktu ini penting karena penangguhan tarif dagang tertentu untuk sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, akan berakhir.

    Meski begitu, presiden asal Partai Republik itu menebalkan poinnya kepada Kanada, yang disebutnya sangat sulit diajak bekerja sama.

    “Berdasarkan Pajak yang sangat keterlaluan ini, dengan ini kami menghentikan SEMUA diskusi tentang Perdagangan dengan Kanada, yang berlaku segera. Kami akan memberi tahu Kanada tentang Tarif yang akan mereka bayarkan untuk berbisnis dengan Amerika Serikat dalam periode tujuh hari ke depan,” kata Trump.

    Trump juga kembali melontarkan ide agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 AS. Terkait hal ini, Trump juga mengumumkan akan menghentikan semua diskusi perdagangan dengan Kanada karena pajak layanan digital baru Kanada yang ia sebut akan merugikan perusahaan AS miliaran dolar.

    3. Emosi Netanyahu Diadili.

    Persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan langsung ditunda setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan kemarahannya atas tuduhan yang menjerat Netanyahu.

    Trump menegaskan bahwa AS telah mengeluarkan miliaran dolar setiap tahun untuk mendukung militer Israel dan menyebut persidangan itu sebagai “perburuan penyihir politik” yang mengganggu upaya negosiasi dengan Hamas dan Iran.

    “Sungguh mengerikan apa yang mereka lakukan di Israel terhadap Bibi Netanyahu. Dia adalah Pahlawan Perang, dan Perdana Menteri yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membawa Keberhasilan Besar dalam menyingkirkan ancaman Nuklir yang berbahaya di Iran,” kata Trump.

    “Ini adalah PERBURUAN PENYIHIR POLITIK, sangat mirip dengan Perburuan Penyihir yang terpaksa saya alami… LEPASKAN BIBI, DIA PUNYA PEKERJAAN BESAR YANG HARUS DILAKUKAN!”

    “Secara ekonomi, kami memiliki kekuasaan seperti itu atas Kanada. Kami lebih suka tidak menggunakannya. Itu tidak akan berjalan baik bagi Kanada. Mereka bodoh karena melakukannya.”

    4. Trump siapkan Pengembangan AI.

    Presiden Trump dikabarkan sedang menyusun kebijakan yang secara signifikan akan meningkatkan dukungan untuk perluasan kecerdasan buatan (AI). Kebijakan ini termasuk mempermudah proyek pembangkit listrik untuk terhubung ke jaringan listrik dan menyediakan lahan federal untuk membangun pusat data AI.

    Pemerintahannya juga melaporkan rencana merilis “rencana aksi AI” dan menjadwalkan kegiatan kampanye terkait.

    “Kepemimpinan Amerika yang berkelanjutan dalam bidang Kecerdasan Buatan sangat penting untuk menjaga keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat,” ujarnya.

    “Yang ingin kami lakukan adalah, kami ingin mempertahankannya di negara ini… Kami harus membangunnya.”

    5. Kritik “Perang Energi” Biden, Janjikan Harga BBM Turun Drastis.

    Dalam pidato terbarunya pada Minggu (29/6/2025), Presiden Donald Trump mengkritik tajam kebijakan energi pemerintahan sebelumnya sebagai “perang terhadap energi Amerika”.

    Ia berjanji akan membatalkan regulasi penghambat produksi energi domestik, berkomitmen membuat AS mandiri energi, dan menurunkan harga BBM hingga di bawah US$ 2 (Rp 32 ribu) per galon serta memangkas biaya listrik hingga 50% dalam 12-18 bulan pertama masa jabatannya.

    “Kami akan melepaskan energi Amerika, menghentikan perang terhadap energi, dan kami akan menurunkan harga bensin hingga di bawah US$ 2 per galon, dan kami akan menurunkan harga listrik hingga 50% dalam waktu 12 hingga 18 bulan, yang merupakan hal yang luar biasa,” paparnya.

    6. Siapkan Senjata Lawan Resesi.

    Gedung Putih pada Minggu (29/6/2025) menyatakan dukungan terhadap “RUU Besar yang Indah” (One Big Beautiful Bill) yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi lapangan kerja, dan menurunkan defisit anggaran.

    RUU ini dilaporkan mencakup perpanjangan pemotongan pajak era Trump, insentif untuk industri manufaktur domestik, dan peningkatan dana untuk keamanan nasional serta penegakan imigrasi. Senat AS telah memberikan persetujuan prosedural awal untuk RUU ini pada Sabtu malam.

    “Untuk semua anggota Partai Republik yang melakukan pemotongan biaya, termasuk saya, INGATLAH, kalian masih harus dipilih kembali. Jangan terlalu gila! Kami akan menebusnya, dikalikan 10, dengan PERTUMBUHAN, lebih dari sebelumnya,” tegasnya.

    “RUU YANG SATU, BESAR, DAN INDAH” telah DISAHKAN oleh DPR! Ini bisa dibilang sebagai bagian terpenting dari Undang-Undang yang akan pernah ditandatangani dalam Sejarah Negara kita!”

    7. Trump Gelar Hajatan Besar-besaran.

    Presiden Donald Trump dijadwalkan akan mengadakan kampanye besar di Iowa State Fairgrounds pada Kamis, 3 Juli 2025. Acara ini akan menjadi bagian dari dimulainya perayaan Hari Ulang Tahun ke-250 Amerika Serikat, yang diharapkan menjadi tur nasional.

    “Kita akan merayakan kehebatan dan pencapaian kita. Minggu ini, kita menghormati 250 tahun keberanian dan kejayaan serta kemenangan kekuatan tempur terbesar yang pernah ada di muka bumi: Angkatan Darat Amerika Serikat.”

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sempat Muncul Wacana Relaksasi SVLK Ekspor Produk Kayu, Ini Updatenya

    Sempat Muncul Wacana Relaksasi SVLK Ekspor Produk Kayu, Ini Updatenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wacana relaksasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kembali mencuat di tengah langkah pemerintah melakukan deregulasi impor produk kehutanan.

    Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pembahasan terkait SVLK saat ini masih belum dibahas. Lantaran aturan relaksasi SVLK termasuk pada aspek ekspor, bukan bagian dari deregulasi impor yang baru saja diumumkan hari ini, Senin (30/6/2025).

    “Kalau (untuk impor produk) kehutanan itu sekarang tidak ada PI (Persetujuan Impor), tetapi kan tetap harus ada deklarasi impor dari Kementerian Kehutanan, untuk mengetahui ketertelusuran legalitas kayu,” ujar Budi saat ditemui usai konferensi pers terkait Deregulasi di kantornya, Jakarta.

    Ketika ditanya apakah sudah ada harmonisasi antara kebijakan deregulasi impor kayu dan wacana relaksasi SVLK, Budi menjawab singkat. “Belum, belum,” tegasnya.

    Sebelumnya, isu relaksasi SVLK mencuat dari dorongan pelaku industri mebel dan kerajinan yang mengeluhkan beban administratif dalam proses ekspor. Salah satu bentuknya adalah persyaratan dokumen V-Legal, yang wajib dipenuhi untuk ekspor produk kayu ke sejumlah negara seperti Uni Eropa dan Inggris.

    Dalam acara peluncuran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Mendag Budi Santoso mengusulkan agar aturan V-Legal tidak lagi bersifat wajib untuk ekspor produk furniture dan kerajinan, kecuali untuk pasar yang memang mewajibkan seperti Eropa.

    “V-Legal untuk produk kayu ke Uni Eropa dan UK itu wajib SVLK, ekspornya wajib V-Legal, tetapi khusus produk furniture dan kerajinan. Kalau produk kayu, balok kayu dan sebagainya ya kami sepakat tetap dengan SVLK,” kata Budi saat itu, Rabu (21/5/2025).

    “Supaya ekspor di luar UK dan Uni Eropa itu sifatnya tidak wajib (SVLK), kecuali memang eksportirnya menginginkan ya silahkan,” tambahnya.

    Wacana ini didukung oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang sejak awal mengusulkan deregulasi terhadap SVLK dan V-Legal, khususnya bagi pelaku industri hilir yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan padat karya.

    “HIMKI telah mengajukan rekomendasi deregulasi terhadap SVLK dan V-Legal bagi industri hilir. Kami tidak menolak keberlanjutan, tapi kami menolak beban administratif yang tidak proporsional,” ujar Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur.

    “Industri mebel dan kerajinan adalah padat karya, penopang ekonomi rakyat, bukan perusak hutan,” imbuh dia.

    Data Kementerian Perdagangan mencatat, nilai ekspor furnitur Indonesia tercatat sebesar US$2,46 miliar pada 2023, sedikit meningkat menjadi US$2,5 miliar di 2024. HIMKI menargetkan nilai itu bisa tembus US$5 miliar dalam waktu dekat. Sebagai perbandingan, ekspor furniture Vietnam sudah mencapai US$17 miliar tahun lalu, sebagian besar didorong oleh relokasi pabrik dari China.

    “Kita ingin ekspor mebel transaksinya sampai US$ 5 miliar tahun ini, sedangkan Vietnam sudah tembus US$ 17 miliar tahun lalu, sebesar itu karena relokasi besar-besaran pabrik dari China,” sebut Abdul Sobur.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai-ramai Blokir Aplikasi China, Satu Dunia Dibikin Heboh

    Ramai-ramai Blokir Aplikasi China, Satu Dunia Dibikin Heboh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Perlindungan Data Jerman meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi buatan startup AI asal China, DeepSeek, dari toko aplikasi mereka di negara tersebut.

    DeepSeek sempat menghebohkan satu dunia karena kemampuannya yang menyerupai AI buatan AS, tetapi diklaim biaya pengembangannya jauh lebih murah. AS lantas menyebut DeepSeek diam-diam memanfaatkan teknologi AS yang dilarang di China, serta menuduh layanan tersebut digunakan sebagai ‘senjata’ kekuatan militer pemerintahan Xi Jinping.

    Komisioner Perlindungan Data Jerman, Meike Kamp, menyatakan bahwa permintaan ini diajukan karena DeepSeek secara ilegal menransfer data pribadi pengguna ke pemerintah China, dikutip dari Reuters, Senin (30/6/2025).

    Google dan Apple yang merupakan dua raksasa teknologi asal AS kini harus meninjau permintaan pemerintah Jerman dan memutuskan apakah akan memblokir aplikasi tersebut. Kantor Kamp belum menetapkan batas waktu yang spesifik untuk pemblokiran tersebut.

    Google menyatakan telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang meninjaunya. Sementara DeepSeek tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan, dan Apple juga belum memberikan pernyataan kepada Reuters.

    Menurut kebijakan privasinya, DeepSeek menyimpan berbagai data pribadi, seperti permintaan ke program AI-nya atau file yang diunggah pengguna, di server di China.

    “DeepSeek tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan kepada kamu bahwa data pengguna Jerman dilindungi di China setara dengan perlindungan data di Uni Eropa,” kata Kamp.

    Ia menambahkan bahwa otoritas China memiliki hak akses yang luas terhadap data pribadi yang berada dalam pengaruh perusahaan-perusahaan asal China.

    Kamp menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah meminta DeepSeek pada Mei lalu untuk memenuhi persyaratan transfer data ke luar Uni Eropa atau secara sukarela menarik aplikasinya. Namun, DeepSeek tidak mematuhi permintaan tersebut.

    Ramai-ramai Blokir DeepSeek

    Italia sudah lebih dulu memblokir aplikasi ini dari toko aplikasinya karena tidak adanya informasi yang cukup soal penggunaan data pribadi. Belanda pun telah melarang aplikasi ini di perangkat pemerintahan.

    Sementara itu, Belgia merekomendasikan para pejabatnya untuk tidak menggunakan DeepSeek.

    “Analisis lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengevaluasi langkah selanjutnya,” kata juru bicara pemerintah Belgia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prancis Pede Uni Eropa Capai Kesepakatan Dagang dengan AS Sebelum 9 Juli

    Prancis Pede Uni Eropa Capai Kesepakatan Dagang dengan AS Sebelum 9 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Prancis percaya diri bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan dagang sebelum tenggat 9 Juli, saat Washington berencana menerapkan tarif 50% terhadap hampir seluruh produk asal Eropa.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard dalam wawancara dengan dengan surat kabar La Tribune Dimanche pada Minggu, (29/6/2025).

    “Dari pengalaman beberapa bulan terakhir, jelas bahwa AS menunjukkan itikad baik dalam perundingan,” ujar Lombard seperti dilansir Bloomberg.

    Lombard menyebutkan energi menjadi salah satu topik utama dalam proses negosiasi dengan AS, terutama terkait impor gas alam cair (LNG).

    “Eropa masih membeli LNG dari Rusia. Saat ini ada tiga fasilitas pencairan gas LNG yang sedang dibangun di Teluk Meksiko. Kita bisa meningkatkan impor gas dari AS, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menghindari kenaikan tarif bea masuk sebesar 10%,” jelasnya.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan paket tarif balasan terhadap hampir semua mitra dagang utama AS, termasuk tarif 50% atas produk asing sebagai respons atas hambatan dagang yang dihadapi perusahaan AS, seperti bea masuk, regulasi domestik, dan pajak.

    Selain tarif universal tersebut, Trump juga telah menetapkan tarif tambahan: 25% untuk mobil dan 50% untuk baja dan aluminium.

    Rencana perluasan tarif juga tengah digodok untuk sektor lain, termasuk farmasi, semikonduktor, dan pesawat komersial.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah menyampaikan kepada para pemimpin UE dalam pertemuan tertutup pekan lalu bahwa ia yakin kesepakatan bisa tercapai sebelum batas waktu, guna menghindari eskalasi yang dapat merugikan ekonomi, demikian laporan Bloomberg yang mengutip sumber internal.

    Meski demikian, Lombard menegaskan pentingnya sikap tegas terhadap Washington.

    “Paket sanksi awal atas impor senilai 22 miliar euro dari AS masih ditangguhkan. Kami tengah menyusun paket balasan yang lebih luas bersama Komisi Eropa,” ujarnya.

    Ia menegaskan, idealnya kedua negara dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menerapkan sanksi tersebut.

  • Prabowo Resmikan Proyek Baterai EV CATL, Ekonom Soroti Hilirisasi dan Tantangan Lingkungan

    Prabowo Resmikan Proyek Baterai EV CATL, Ekonom Soroti Hilirisasi dan Tantangan Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memberikan sejumlah catatan terkait peresmian mega proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Karawang, Jawa Barat.

    Adapun proyek yang dimaksud adalah proyek hasil investasi bersama perusahaan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Industri Baterai Indonesia (IBC). CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Proyek tersebut pun baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (29/6/2025). Pabrik ini direncanakan memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 GWh per tahun pada fase pertama yang akan mulai beroperasi pada akhir 2026, dan akan diekspansi hingga mencapai kapasitas total 15 GWh per pada fase kedua.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, proyek tersebut memang memiliki potensi besar untuk memperkuat hilirisasi nikel di Indonesia. Terlebih, RI menguasai 52% cadangan nikel dunia.

    “Proyek ini dapat meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi,” ucap Ishak kepada Bisnis.

    Selain itu, proyek dengan total investasi dari proyek ini mencapai US$5,9 miliar atau setara Rp96,04 triliun (asumsi kurs Rp16.278 per US$) itu menjanjikan. Pasalnya, peresmian proyek itu seiring dengan tingginya permintaan global baterai lithium-ion.

    Menurut Ishak, proyek itu juga menjadi penting lantaran mencakup kerja sama strategis dengan investor global. Karenanya, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai global.

    Oleh karena itu, Ishak mengingatkan pemerintah untuk tersus kepastian investasi melalui negosiasi yang transparan dan kuat. Dengan begitu, proyek pabrik baterai itu bisa berjalan kian mulus.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu membuat strategi agar investasi ini tetap berkelanjutan. Sebab, penggunaan LFP alias Lithium Ferro Phosphate terus meningkat dibandingkan baterai berbasis nikel pada EV.

    Tak hanya itu, pemerintah perlu mendorong munculnya produsen lokal yang memiliki kemampuan untuk memproduksi EV. Dengan begitu, negara ini tidak hanya bergantung pada produsen EV asing.

    “Kita perlu belajar dari China yg sukses mengembangkan EV yg merupakan buah dari kebijakan joint venture pabrikan asing dengan domestik,” imbuh Ishak.

    Lebih lanjut, Ishak pun menyoroti isu lingkungan. Dia pun mengingatkan pemerintah harus memperhatikan hal tersebut.

    Ashak tahu saja, proyek hilirisasi nikel ini dibangun di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH sendiri merupakan perusahaan patungan antara Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan ANTAM.

    Sementara untuk hilir, dibangun pabrik di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 3.023 hektare (Ha) itu memiliki masa pembangunan selama lima tahun (2024-2029). Sedangkan khusus di hilir atau pabrik di Karawang dibangun di lahan seluas 43 Ha.

    Proyek ini ini mencakup enam sub proyek utama. Perinciannya, lima sub proyek di Halmahera yakni pengembangan tambang nikel laterit, peleburan pirometalurgi, peleburan hidrometalurgi, produksi material baterai, dan daur ulang baterai. Sedangkan, satu sub proyek di Karawang, yakni manufaktur baterai.

    Khusus proyek pabrik baterai lithium ion di Karawang, IBC dan CBL membentuk perusahaan patungan bernama PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

    Ishak mengingatkan pengelolaan limbah HPAL dari tambang dan smelter nikel harus memenuhi standar ESG alias Environmental, Social, and Governance yang transparan dan sesuai dengan benchmark global.

    “Proyek ini menjadi momentum untuk menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan tambang dan turunannya secara berkelanjutan,” ucapnya.

    Ishak menambahkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur EV perlu diperkuat untuk mendorong pasar mobil listrik domestik. Di satu sisi, implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produsen EV perlu dikawal agar tidak lagi molor.

    “Selain itu insentif EV dan infrastruktur SPKLU/SPBKLU masih krusial agar keberhasilan proyek dan hilirisasi nikel berkelanjutan,” kata Ishak.

    Sementara itu, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, perkembangan proyek baterai EV di Karawang perlu disikapi positif. Sebab, pabrik itu bisa memberi nilai lebih pada hilirisasi nikel.

    Dia juga berharap industri baterai itu bisa mendorong perbaikan standar lingkungan dan sosial.

    “Kelebihan kapasitas produksi baterai dunia sudah sangat besar sehingga keuntungan juga cukup tergerus, namun mengembangkan pabrikan di luar Tiongkok tetap penting,” kata Putra.

    Dia pun memberikan catatan agar pabrik baru itu kelak harus mampu memenuhi standar yang lebih tinggi seperti Uni Eropa. Sebab, 70% kendaraan listrik baru China tidak menggunakan baterai berbasis nikel.

  • Apple dan Google Diminta Segera Hapus DeepSeek dari Appstore

    Apple dan Google Diminta Segera Hapus DeepSeek dari Appstore

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisioner perlindungan data Jerman meminta Apple dan Google agar menghapus aplikasi milik startup AI asal China, DeepSeek, dari toko aplikasi mereka di negara tersebut.

    Mengutip Reuters, permintaan dilatarbelakangi kekhawatiran terkait dengan perlindungan data, menyusul tindakan serupa di beberapa negara lain. 

    Dalam pernyataannya, Komisioner Perlindungan Data Negeri Bavarian Meike Kamp menjelaskan permintaan ini dibuat karena DeepSeek secara ilegal mentransfer data pribadi pengguna ke China.

    Menurutnya, dua raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu kini harus meninjau permintaan tersebut secara cepat dan memutuskan apakah akan memblokir aplikasi tersebut di Jerman, meskipun pihaknya belum menetapkan batas waktu tertentu. 

    Dalam hal ini, pihak Google mengatakan telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang meninjaunya. Sementara itu, DeepSeek tidak menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters. Apple juga belum memberikan tanggapan.

    Mengacu kepada kebijakan privasi yang dimiliki, DeepSeek menyimpan berbagai data pribadi — seperti permintaan ke program AI-nya atau berkas yang diunggah — di komputer yang berada di China. 

    “DeepSeek belum mampu memberikan bukti yang meyakinkan kepada lembaga saya bahwa data pengguna asal Jerman terlindungi di Tiongkok pada tingkat yang setara dengan Uni Eropa,” kata Kamp, dikutip Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Lebih lanjut, tambahnya, otoritas China memiliki hak akses yang sangat luas terhadap data pribadi dalam lingkup pengaruh perusahaan-perusahaan di negara tersebut. 

    Kamp juga menyatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya meminta DeepSeek pada Mei 2025 untuk memenuhi persyaratan transfer data non-Uni Eropa atau secara sukarela menarik aplikasinya. DeepSeek tidak memenuhi permintaan tersebut, kata Kamp.

    Sekadar informasi, DeepSeek mengguncang dunia teknologi pada Januari lalu dengan klaim bahwa mereka telah mengembangkan model AI yang dapat menyaingi buatan perusahaan-perusahaan AS seperti OpenAI (pembuat ChatGPT) dengan biaya jauh lebih rendah. 

    Namun, perusahaan ini kemudian mendapat sorotan di AS dan Eropa karena kebijakan keamanannya terkait dengan data.

    Di Italia, aplikasi ini telah diblokir dari appstore pada awal tahun ini karena kurangnya informasi mengenai penggunaan data pribadi, sedangkan Belanda melarang penggunaannya pada perangkat pemerintah. 

    Sementara itu, Belgia merekomendasikan pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan DeepSeek. Di Spanyol, lembaga perlindungan konsumen setempat meminta badan perlindungan data pemerintah pada Februari lalu untuk menyelidiki potensi ancaman dari DeepSeek, meskipun belum ada larangan yang diberlakukan. 

    Kemudian, Pemerintah Inggris mengatakan penggunaan DeepSeek tetap merupakan pilihan pribadi bagi masyarakat umum, sembari terus memantau potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan data warga Inggris dari semua sumber.

    Di Negeri Paman Sam, para legislator berencana mengajukan rancangan undang-undang yang akan melarang lembaga eksekutif AS menggunakan model AI buatan China.