Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • GAPKI sebut ekspor sawit ke UE terus alami penurunan sejak 2018

    GAPKI sebut ekspor sawit ke UE terus alami penurunan sejak 2018

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono mengatakan ekspor minyak sawit mentah dan olahan Indonesia ke Uni Eropa (UE) terus mengalami penurunan sejak tahun 2018.

    “Ekspor minyak sawit Indonesia ke UE terus menurun sejak 2018, saat mencapai 5,7 juta ton, termasuk minyak sawit mentah dan olahan, minyak inti sawit, biodiesel, dan produk oleokimia,” kata Eddy di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia mengatakan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa kembali turun pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing 4,1 juta ton dan 3,3 juta ton saja.

    Menurut Eddy, salah satu faktor penyebab tren penurunan ekspor ini adalah kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    Kebijakan ini EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi.

    Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    “Tren ini harus menjadi perhatian serius kita, karena EUDR dapat semakin merugikan ekspor minyak sawit Indonesia,” ujar Eddy.

    Ia mengatakan, peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi di UE tidak berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan, berdampak langsung pada industri minyak kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir utama di dunia.

    “Peraturan ini memperkenalkan persyaratan uji tuntas baru, kewajiban ketertelusuran, dan tantangan kepatuhan potensial yang dapat mengubah cara minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi, diproses, dan diekspor,” jelas Eddy.

    Untuk target ekspor tahun ini, Eddy mengatakan Indonesia berpeluang mengirim sekitar 28 juta ton minyak sawit dan olahannya.

    “Terus terang memang ekspor kita ini terus menurun, kemungkinan kalau kita tahun ini, menurut saya kita bisa mencapai sekitar 28 juta (ton) sudah bagus, dengan kondisi sekarang (yang untuk) meningkatkan produktivitas masih sulit,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman mengatakan realisasi pungutan ekspor sawit sampai bulan Juni 2025 kurang lebih telah mencapai Rp12,5 triliun, dan berpeluang untuk terus bertambah.

    “(Kalau) Target kita (tahun ini) itu Rp27,5 triliun untuk pungutan ekspor. Tapi mudah-mudahan dengan kemarin dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen untuk CPO, itu saya lihat mulai ada tren meningkat,” kata Eddy.

    “Mudah-mudahan (bisa tercapai) di atas Rp27,5 triliun. Saya yakin kalau di atas Rp27,5 triliun,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Vietnam Dapat Diskon Tarif 20% dari Trump, RI Masih Berharap

    Vietnam Dapat Diskon Tarif 20% dari Trump, RI Masih Berharap

    Jakarta –

    Vietnam baru saja mendapatkan potongan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sementara sejauh ini Indonesia yang sejak awal sudah melakukan negosiasi, tak kunjung mendapatkan kesepakatan tarif.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sejauh ini memang banyak negara yang belum mendapatkan kesepakatan. Bukan hanya Indonesia yang masih melakukan negosiasi meskipun tenggat waktu negosiasi hampir habis.

    “Ya, kalau yang belum juga kan banyak. Lebih dari 100 negara. Yang sudah deal baru UK, kemudian China, dan Vietnam. China pun masih berlaku sementara, 90 hari saja,” ujar Airlangga ditemui di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Dia memaparkan sejauh ini status negosiasi masih berjalan, tim negosiasi Indonesia terus berada di Washington. Bersama dengan India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Dan ini juga sudah secara tertulis memasukkan dan membahas dengan USTR maupun Secretary of Commerce and Treasury,” beber Airlangga.

    Indonesia sendiri sudah menawarkan paket pembelian komoditas AS plus komitmen investasi senilai US$ 34 miliar atau sekitar Rp 547 triliun (kurs Rp 16.100) kepada pemerintah AS. Paket ini dinilai dapat membalikkan posisi neraca dagang AS yang defisit terhadap Indonesia. Sejauh ini neraca dagang AS masih defisit senilai US$ 19 miliar terhadap Indonesia.

    Indonesia sendiri berharap bisa mendapatkan potongan tarif lebih besar daripada yang diberikan AS ke Vietnam, saat ini Indonesia diganjar tarif impor hingga 32%. Vietnam sendiri mendapatkan potongan tarif hingga 20%.

    AS mengenakan barang-barang Vietnam akan yang diimpor ke negaranya dengan tarif sebesar 20% dan pengiriman ulang dari negara-negara ketiga melalui Vietnam akan dikenakan tarif sebesar 40%.

    “Kalau Vietnam kan 20-40% Tentu kita berharap lebih baik dari itu,” ujar Airlangga.

    Vietnam sendiri dalam negosiasinya memberikan AS untuk mengurangi dan membebaskan tarif impor barang AS ke negaranya. Airlangga mengatakan Indonesia tak akan melakukan hal tersebut, sebab saat ini tarif impor barang Amerika ke Indonesia memang sudah rendah bahkan ada yang 0%.

    “Terkait tarif Amerika yang kebanyakan import ke Indonesia tarifnya di bawah 10%, bahkan ada yang 0% dan 5% Jadi itu adalah top komoditas yang Indonesia import dari Amerika,” pungkas Airlangga.

    (hal/rrd)

  • GAPKI sebut ekspor sawit ke UE terus alami penurunan sejak 2018

    GAPKI harap EUDR kembali dipertimbangkan demi petani kecil

    Bagi Indonesia yang merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, implikasi EUDR sangat mendalam,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono berharap kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat kembali dipertimbangkan dan ditunda agar tidak berdampak kepada petani-petani kecil (smallholders).

    “Saya terus terang berharap, kalau memungkinkan, ya, di-postponed (tunda) lagi, supaya kita sambil mempersiapkan diri. Karena yang paling tidak siap adalah smallholder. Sedangkan kita juga terkena dampaknya (sebagai) perusahaan,” kata Eddy saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Menurut Eddy, implementasi EUDR bisa menjadi masalah ketika Indonesia melakukan ekspor ke negara-negara Uni Eropa.

    “Bagi Indonesia yang merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, implikasi EUDR sangat mendalam,” ujar dia.

    Adapun EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi.

    Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    Sementara itu, dalam daftar negara dengan risiko deforestasi yang dirilis oleh Komisi Eropa, Mei 2025, Indonesia masuk ke dalam kategori risiko standar.

    Dalam daftar yang sama, Rusia, Belarus, Korea Utara, dan Myanmar merupakan empat negara yang masuk ke kategori risiko tinggi.

    Sedangkan, 27 anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China masuk ke dalam daftar risiko rendah deforestasi yang akan dikecualikan dalam pengecekan cukai serta penelusuran asal barang.

    “Kalau menurut saya, sekarang sebenarnya untuk sementara di awal ini dengan standard risk atau medium risk itu sudah menurut saya bagus, itu sudah bagus,” kata Eddy.

    “Tapi kalau memang nanti ternyata diberlakukan khusus untuk negara-negara EU dan petani EU maupun Amerika dengan zero risk, kita harus react, komplain, dan kompak, karena itu adalah diskriminasi,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Eddy menilai adanya Sertifikasi Berkelanjutan Minyak Sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) juga menjadi momentum untuk mempersiapkan dan memperbaiki tata kelola dalam negeri.

    “Yang harus kita benahi sebenarnya, di internal kita sendiri, aturan-aturannya,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan MBS serukan aksi nyata dunia untuk perdamaian Palestina

    Prabowo dan MBS serukan aksi nyata dunia untuk perdamaian Palestina

    Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo dan MBS serukan aksi nyata dunia untuk perdamaian Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 11:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) menyerukan aksi nyata dari komunitas internasional untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina dan mendorong perdamaian di kawasan.

    Seruan itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kedua negara secara tertulis di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7). Dalam pernyataan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan pandangan tentang berbagai isu regional dan internasional, serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

    Indonesia dan Arab Saudi menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza, serta menegaskan komitmen mereka untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    Kedua negara menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera bertindak menghentikan penderitaan rakyat Gaza, mengecam penggunaan blokade dan kelaparan sebagai senjata perang, serta menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina, baik di dalam maupun luar tanah air mereka.

    “Kedua pihak menekankan bahwa tercapainya keamanan dan stabilitas di Palestina hanya dapat diwujudkan melalui implementasi resolusi internasional terkait solusi dua negara, yang menjamin hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk pendirian negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” dikutip dari pernyataan bersama tersebut.

    Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga menyambut baik pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kawasan, serta berharap gencatan senjata tersebut dapat terus berlanjut. Dalam konteks krisis Yaman, Indonesia dan Arab Saudi menyuarakan dukungan penuh terhadap upaya politik damai dan menjaga stabilitas kawasan Laut Merah.

    Kedua negara juga menyambut positif pencabutan sanksi terhadap Suriah oleh AS, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa sebagai langkah positif menuju rekonstruksi, stabilitas, dan kembalinya para pengungsi. Mengenai situasi di Sudan, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS menekankan pentingnya kelanjutan dialog damai melalui Forum Jeddah untuk mencapai gencatan senjata penuh dan mengakhiri krisis kemanusiaan.

    Sumber : Antara

  • Kemenko Ekonomi: Indonesia nantikan respons UE terkait negosiasi EUDR

    Kemenko Ekonomi: Indonesia nantikan respons UE terkait negosiasi EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan Indonesia menantikan respons lanjutan dari Uni Eropa terkait negosiasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    “Ya, terakhir kita menyampaikan segera pertanyaan buat mereka secara tertulis. Janjinya mereka akan menjawab secara tertulis juga,” kata Dida saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (EU) menggelar dialog bilateral untuk membahas EUDR pada 4 Juni 2025 di Brussel, Belgia.

    Dida mengatakan, dalam pertemuan itu, Indonesia meminta klarifikasi mengenai berbagai hal terkait EUDR. Mulai dari dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta beban administratif terhadap petani kecil terkait kewajiban geolokasi dan pelacakan digital.

    “Tentang country benchmarking, artinya kan kita mempertanyakan metodologinya. Kemudian juga ada beberapa hal, yang paling utama yang kemarin kita sampaikan itu terkait dengan smallholder,” ujar Dida.

    Ia menilai, upaya ini penting karena kebijakan tersebut dapat berdampak langsung kepada petani-petani kecil atau smallholders. Sebab, lebih dari 90 persen produsen kopi dan cokelat Indonesia, dikelola oleh para petani kecil.

    Selain itu, Dida mengatakan Uni Eropa juga perlu melihat metode budidaya kopi dan cokelat Indonesia yang menggunakan pendekatan agroforestri.

    “Untuk kopi di Pulau Jawa ini yang dikelola oleh Perhutani itu, 23 persen pekebun kopi kita itu berada dalam kawasan hutan. Nah ini bukan merusak hutan, bukan,” kata Dida.

    “Jadi memang, cara berbudaya, budidayanya kan seperti itu, agroforestri. Nah, jadi kita enggak mungkin kalau (mengikuti) model EUDR, hutan (produksi) harus terpisah gitu, ya. Untuk kopi dan kakao itu tidak mungkin, kalau untuk sawit, mungkin,” imbuhnya.

    Adapun EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi. Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenlu Havas soroti dampak EUDR ke petani kecil coklat hingga sawit

    Wamenlu Havas soroti dampak EUDR ke petani kecil coklat hingga sawit

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat berdampak langsung kepada petani kecil (smallholders) komoditas ekspor seperti coklat, karet, kopi, hingga kelapa sawit.

    “Kita sudah pernah berdiskusi, dan beberapa problem yang kita hadapi sekarang, yang paling sangat berdampak yaitu terhadap smallholders. Terutama smallholders di karet, coklat, kopi, dan sawit,” kata Wamenlu Havas saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai, persoalan terkait potensi petani kecil terdampak oleh kebijakan ini sangatlah besar karena mereka akan kesulitan untuk melakukan ekspor ke negara-negara Eropa.

    Selain itu, ada juga proposal dari Uni Eropa yang mengecualikan peraturan EUDR kepada petani-petani setempat.

    “Lalu ada proposal baru dari Uni Eropa, yaitu mengecualikan petani Eropa dari EUDR, dengan meng-introduce, memasukkan satu standar baru namanya negligible risk. Negligible risk ini hanya berlaku untuk petani Uni Eropa,” kata Havas.

    “Jadi ini kalau diterima, ini jelas melakukan diskriminasi lagi. Ada aturan yang hanya berlaku untuk petani Eropa, dan perlakuan yang berlaku untuk petani di luar Eropa,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Havas mengatakan pembahasan EUDR sendiri tidak terkait dengan negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ia melanjutkan, pembahasan EUDR dilakukan Indonesia bersama 18 negara yang memiliki masalah serupa dengan kebijakan EUDR.

    “Jadi ada namanya ‘like minded countries’ atau LMC. Jadi kita ada grup sendiri membahas mengenai itu,” kata Havas.

    Saat ditanya mengenai potensi Indonesia membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Wamenlu mengatakan hal itu bisa saja dipertimbangkan.

    “(Pengajuan komplain) Itu belum, ini (pembahasan) belum selesai kan. Prosesnya belum ada, kita belum tahu. Apakah hanya akan diterima atau tidak. Tapi pakar-pakar perdagangan di Eropa mengatakan ini sangat berpotensi dibawa ke WTO oleh negara-negara non-Eropa,” ujar Havas.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (EU) menggelar dialog bilateral untuk membahas EUDR pada 4 Juni 2025 di Brussel, Belgia.

    Pemerintah Indonesia menyampaikan pandangan resminya bahwa EUDR ditetapkan secara sepihak tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara produsen, serta implikasinya yang bersifat ekstrateritorial.

    Indonesia juga meminta klarifikasi mengenai dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta beban administratif terhadap petani kecil terkait kewajiban geolokasi dan pelacakan digital.

    Pihak Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan tersebut dalam waktu dekat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspor kopi Vietnam catat rekor tertinggi pada semester I 2025

    Ekspor kopi Vietnam catat rekor tertinggi pada semester I 2025

    Hanoi (ANTARA) – Ekspor kopi Vietnam mencatatkan rekor tertinggi yakni mencapai 5,5 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.192) pada semester pertama 2025, melampaui target setahun penuh sebesar 5,4 miliar dolar AS, demikian pernyataan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam pada Rabu (2/7).

    Peningkatan tajam nilai ekspor ini didorong oleh permintaan yang kuat dari pasar-pasar utama termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan China.

    Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam mengaitkan rekor kinerja tersebut dengan pergeseran ke arah produk kopi bernilai tinggi, seperti kopi yang diproses secara mendalam, kopi khas, dan kopi instan.

    Pendapatan ekspor kopi Vietnam diproyeksikan mencapai 7,5 miliar dolar AS pada akhir tahun ini atau naik sekitar 37 persen dari 2024 yang menandai pertumbuhan tahunan tertinggi yang pernah dicatat bagi industri kopi negara tersebut, menurut Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Turki Sita 825 Kg Heroin, Tangkap 30 Tersangka

    Polisi Turki Sita 825 Kg Heroin, Tangkap 30 Tersangka

    Ankara –

    Kepolisian Turki melakukan penyitaan terhadap sejumlah besar heroin dalam serangkaian operasi penggerebekan narkoba di berbagai provinsi di wilayah selatan negara tersebut. Puluhan tersangka ditangkap dalam penggerebekan tersebut.

    Turki, yang berada di antara kawasan Asia dan Eropa, terletak di beberapa rute penyelundupan utama narkoba dan merupakan titik masuk utama untuk heroin di pasar Eropa.

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Rabu (2/7/2025), mengumumkan bahwa heroin seberat 825 kilogram berhasil disita dalam rentetan penggerebekan tersebut.

    “Dalam operasi di sebanyak tujuh provinsi, yang berpusat di Adana… kami telah menyita 825 kilogram heroin dan menangkap 30 tersangka pengedar narkoba,” sebut Yerlikaya dalam pernyataan via media sosial X.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal identitas atau asal kewarganegaraan dari 30 tersangka yang ditangkap.

    Dalam operasi yang dilakukan secara serentak, Kepolisian Turki menggerebek sebanyak 38 alamat berbeda di wilayah Adana, Hakkari, Hatay, Istanbul, Van, Diyarbakir, dan Mersin.

    Disebutkan Yerlikaya bahwa sejumlah senjata tanpa izin yang sah dan “sejumlah besar” materi digital juga disita dalam operasi tersebut.

    Menurut analisis Europol tahun 2024 tentang pasar narkoba Uni Eropa, heroin terus menjadi opioid ilegal yang paling umum digunakan di zona Uni Eropa.

    Disebutkan dalam analisis tersebut bahwa perdagangan heroin “semakin bergantung pada rute laut dan khususnya penggunaan lalu lintas kontainer global dan kapal feri” yang berangkat dari wilayah Turki.

    Analisis tersebut juga menyatakan bahwa jaringan kriminal Turki terus mendominasi perdagangan heroin secara besar-besaran ke pasar Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China resmi memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) produk billet baja tahan karat dan pelat/koil canai panas baja tahan karat impor yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. 

    Dalam situs Kementerian Perdagangan China, keputusan tersebut tertuang dalam Kementerian Perdagangan No. 33/2025 dan kembali berlaku per 1 Juli 2025. Sebelumnya, kebijakan BMAD ini telah diberlakukan sejak 2019. 

    Kementerian Perdagangan China menerapkan bea anti-dumping 5 tahun atas billet dan pelat/koil canai panas baja tahan karat dari Uni Eropa (43 %), Jepang (18,1–29 %), Korea Selatan (23,1–103,1 %), dan Indonesia (20,2 %) mulai 23 Juli 2019.

    Setelah beberapa penyesuaian pada 2021, pemberlakuan BMAD sempat dihentikan. Namun, China menegaskan kembali keberlakuan tindakan anti-dumping sesuai Pengumuman No. 31/2019 melalui Pengumuman No. 19/2024.

    “Kementerian Perdagangan melihat kemungkinan bahwa dumping billet baja tahan karat impor dan pelat/koil canai panas baja tahan karat yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia akan berlanjut atau muncul kembali,” tulis pengumuman tersebut. 

    Hal ini dilakukan lantaran terdapat kemungkinan kerugian yang disebabkan pada billet baja tahan karat Cina dan industri pelat/sabut baja tahan karat yang digulung panas akan berlanjut.

    Tarif pajak antidumping yang dikenakan untuk semua perusahaan Uni Eropa 43,0%, perusahaan Inggris 43,0%, POSCO Korporasi Korea Selatan 23,1%, perusahaan Korea lainnya 103.1%, dan perusahaan Indonesia 20,2%. 

    “Kementerian Perdagangan memutuskan untuk terus menerapkan komitmen harga untuk produk yang diselidiki yang diimpor dari POSCO Co., Ltd. sesuai dengan Pengumuman Kementerian Perdagangan No. 31 tahun 2019,” tambahnya. 

    Dengan demikian, mulai 1 Juli 2025, importir harus membayar bea anti-dumping yang sesuai ke Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok ketika mengimpor billet baja tahan karat dan pelat/sabut baja tahan karat canai panas yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, perusahaan Korea Selatan, dan Indonesia yang tidak menerima komitmen harga. 

    Bea anti-dumping dikenakan dari harga kena pajak dari barang impor yang ditentukan oleh bea cukai. 

  • Facebook Mau Akses Galeri Foto Pengguna, Tujuannya Untuk Ini

    Facebook Mau Akses Galeri Foto Pengguna, Tujuannya Untuk Ini

    Jakarta –

    Facebook baru-baru ini meminta tambahan akses ke ponsel pengguna, yaitu untuk mengakses galeri foto dari ponsel. Buat apa ya?

    Akses ke galeri foto ini dilakukan agar Meta AI bisa mencari foto mana yang belum diunggah dan menawarkan untuk mengolah foto tersebut. Permintaan akses ini muncul saat pengguna Facebook mau membuat “Story” lewat aplikasi Facebook.

    Facebook akan memunculkan pesan popup untuk meminta izin apakah pengguna mau menggunakan “cloud processing.” Jika izin ini diberikan, Facebook akan punya akses untuk mencari foto dari galeri dan membuat konten, yang mungkin mau diunggah oleh pengguna ke platformnya.

    Konten yang dibuat itu termasuk kolase, rangkuman, mengubah gaya dengan AI, atau menciptakan tema tertentu seperti ulang tahun atau berdasarkan lokasi, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Selasa (1/7/2025).

    Memberikan izin akses ini juga berarti Facebook bisa mengunggah foto ataupun video dari ponsel pengguna ke server mereka secara terus menerus, berdasarkan informasi seperti waktu, lokasi, ataupun tema tertentu.

    Facebook meyakinkan pengguna kalau foto dan video itu tak akan dipakai untuk ad targeting, namun pengguna berarti menyetujui syarat dan ketentuan untuk Meta AI. Termasuk membolehkan Meta AI menganalisa foto dan video, wajah siapa pun yang ada di galeri foto, serta tanggal dan lokasi saat foto dan video tersebut diambil.

    Untungnya, jika pengguna sudah terlanjur mengizinkan “cloud processing” ini dan berubah pikiran, mereka bisa mematikan opsi tersebut lewat pengaturan di bagian Preferences.

    Meta mengakui fitur ini masih dalam pengujian, dan meyakinkan kalau foto dari ponsel tidak akan dipakai untuk melatih AI, kecuali pengguna menggunggah foto dan video tersebut ke platform Facebook, dan menjadikan postingan tersebut menjadi publik.

    Pada 2024 Meta mengumumkan kalau mereka akan menggunakan postingan publik dan foto dari pengguna untuk melatih AI mereka. Tak ada cara untuk menolak penggunaan AI ini di Amerika Serikat. Namun di Uni Eropa dan Inggris, pengguna bisa memilih untuk tidak menyerahkan foto dan video mereka.

    (asj/asj)