Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

    Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

    Jakarta –

    Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    “Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

    Lihat juga Video ‘Truk-Truk Bantuan dari Mesir Mulai Memasuki Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Meta Setop Iklan Politik di Uni Eropa Mulai Oktober 2025, Apa Alasannya? – Page 3

    Meta Setop Iklan Politik di Uni Eropa Mulai Oktober 2025, Apa Alasannya? – Page 3

    Selain regulasi iklan politik, Uni Eropa juga tengah menggencarkan berbagai kebijakan tambahan yang menyasar perusahaan teknologi besar, termasuk melalui AI Act yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan secara ketat.

    Kawasan ini juga menerapkan larangan terhadap praktik pelacakan iklan yang dinilai berlebihan serta meningkatkan pengawasan terhadap dominasi pasar oleh perusahaan raksasa seperti Meta, Google, dan Amazon.

    Kebijakan baru Meta menghentikan iklan politik di Uni Eropa dinilai sebagai sinyal penting bahwa tekanan regulasi mulai memengaruhi strategi layanan global perusahaan teknologi.

    Pengguna di kawasan tersebut kemungkinan akan menyaksikan perubahan signifikan terhadap konten dan fitur yang mereka akses, khususnya menjelang tahun politik.

    Hingga kini, belum ada kepastian apakah kebijakan ini akan diperluas ke wilayah lain di luar Uni Eropa.

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

  • Rupiah melemah seiring kesepakatan tarif dengan UE untungkan AS

    Rupiah melemah seiring kesepakatan tarif dengan UE untungkan AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring kesepakatan tarif dengan UE untungkan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi melemah seiring kesepakatan tarif dengan Uni Eropa (UE) menguntungkan Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar AS yang melanjutkan penguatan di tengah harapan akan meredanya kekuatiran tarif menyusul kesepakatan EU-AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    AS sudah mencapai kesepakatan kerangka perdagangan dengan UE dengan mengenakan tarif impor 15 persen pada sebagian besar barang asal Eropa yang masuk ke AS.

    Keputusan ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bertemu di Skotlandia selama 1 jam. Rencana tersebut juga mencakup investasi EU di AS yang mencapai 600 miliar dolar AS serta peningkatan pembelian senjata dan energi dari AS senilai 750 miliar dolar AS.

    Namun, hasil itu tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif karena target awal EU adalah mencapai kesepakatan tarif nol persen, atau turun drastis dari ancaman tarif Trump sebesar 30 persen.

    “Kesepakatan UE-AS ini sebenarnya dipandang lebih banyak menguntungkan AS sehingga dolar menguat besar,” ungkap dia.

    Di sisi lain, investor menaruh harapan besar terhadap perundingan China-AS. Apabila kesepakatan dengan China kembali memihak AS, lanjutnya, maka dolar akan kembali menguat lebih besar lagi.

    “Perundingan AS-China baru dimulai, dan diperkirakan tidak akan mudah dan cepat, dengan itu deadline tarif antara mereka diperkirakan akan diperpanjang hingga tiga bulan,” kata Lukman.

    Pemerintah China, menjelang pertemuan lanjutan di Swedia, mengaku masih berharap AS dapat terus melanjutkan kesepakatan yang dicapai sebelumnya terkait perang dagang.

    Perwakilan dari China dan AS yaitu Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent diketahui akan bertemu pada Senin-Selasa, 28-29 Juli 2025 di Stockholm, Swedia, untuk membahas tarif dagang kedua negara.

    Pertemuan di Swedia itu adalah pertemuan lanjutan setelah di di Jenewa, Swis pada Mei 2025 dan di London, Inggris pada Juni 2025 yang mana barang AS ke China telah dipangkas tarifnya menjadi 10 persen sementara barang-barang China ke AS terkena tarif 30 persen.

    Namun, keputusan pertemuan sebelumnya punya tenggat waktu yaitu 90 hari dan akan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Sebelumnya, bea impor terhadap produk China yang masuk ke AS adalah sebesar 145 persen sedangkan China menetapkan tarif 125 persen terhadap produk AS.

    Pertemuan Stockholm tersebut terjadi di tengah ancaman kenaikan tarif impor barang ke AS seperti yang disampaikan Presiden Donald Trump, efektif berlaku 1 Agustus.

    Tarif yang lebih tinggi, yang diancamkan terhadap mitra dagang AS adalah sebesar 10-50 persen.

    Potensi pelemahan kurs rupiah turut dipengaruhi ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Di samping itu, dolar juga sangat di atas angin saat ini oleh padatnya data/data ekonomi AS yang diperkirakan akan menunjukkan angka-angka yang kuat,” ucapnya.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp16.300-Rp16.450 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta melemah sebesar 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.387 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.364 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` suku bunga The Fed

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` suku bunga The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` suku bunga The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap `wait and see` terhadap kebijakan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed).

    IHSG ditutup menguat 3,14 poin atau 0,04 persen ke posisi 7.617,91. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,84 poin atau 0,23 persen ke posisi 805,06.

    “Pelaku pasar menantikan hasil perundingan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, sambil mengantisipasi pengumuman hasil pertemuan kebijakan bank sentral AS The Fed pada Rabu (30/07),” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, para pejabat AS dan China menyelesaikan hari pertama dari dua hari perundingan di Stockholm, Swedia, yang bertujuan memperpanjang gencatan tarif setelah batas waktu 12 Agustus 2025, dan membahas cara-cara untuk mempertahankan hubungan dagang sambil menjaga keamanan ekonomi global.

    Ini adalah pertemuan ketiga dalam beberapa bulan terakhir, dengan pertemuan sebelumnya berlangsung di Jenewa, Swiss dan London, Inggris.

    Pada Senin (28/07), Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa tarif menyeluruh global kemungkinan akan berada antara 15 persen hingga 20 persen, yang akan mempengaruhi impor dari negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dengan AS.

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa tarif dasar hanya akan sebesar 10 persen.

    Trump juga berencana untuk memperpendek batas waktu bagi Rusia dari 50 hari menjadi hanya 10 sampai 12 hari saja, dengan hasil akhir berwujud kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina atau menghadapi pembalasan ekonomi global.

    Sebelumnya, kesepakatan dagang antara AS dan Uni Eropa (UE) telah membangkitkan harapan mengenai perpanjangan gencatan tarif antara AS dan China.

    Dari pasar obligasi, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS (US Treasury Notes) tenor 10 tahun naik 3 basis poin (bps) menjadi 4,42 persen.

    Di sisi lain, pelaku pasar juga menantikan rilis data inflasi AS atau Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, yang akan menjelaskan dampak tarif terhadap perekonomian.

    Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor keuangan yang naik sebesar 1,70 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang naik masing- masing sebesar 1,49 persen dan 0,88 persen.

    Sedangkan, dua sektor melemah yaitu sektor transportasi & logistik dan sektor properti yang turun sebesar 0,47 persen dan 0,13 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SWID, PTPS, RUIS, PGLI dan JARR. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni IFII, SOLA, MGLV, OASA, dan BESS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.739.500 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,89 miliar lembar saham senilai Rp14,10 triliun. Sebanyak 289 saham naik 305 saham menurun, dan 208 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 317,27 poin atau 0,77 persen ke 40.681,00, indeks Shanghai menguat 11,77 poin atau 0,33 persen ke 3.609,71, indeks Hang Seng melemah 37,68 poin atau 0,15 persen ke posisi 25.524,45, dan indeks Straits Times melemah 21,33 poin atau 0,49 persen ke 4.221,20. 

    Sumber : Antara

  • IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Jadi 3%

    IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Jadi 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026 yang didorong oleh lonjakan belanja menjelang kenaikan tarif AS pada 1 Agustus serta turunnya tarif impor efektif yang dikenakan oleh AS.

    Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2025 yang dikutip pada Rabu (30/7/2025), IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan global 2025 sebesar 0,2% menjadi 3,0% dan 2026 naik 0,1% menjadi 3,1%. 

    Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dari proyeksi awal Januari sebesar 3,3% dan rata-rata historis pra-pandemi sebesar 3,7%.

    “Kondisi ini mencerminkan percepatan belanja yang lebih kuat dari perkiraan menjelang kenaikan tarif; tarif efektif rata-rata AS yang lebih rendah dari yang diumumkan pada April; perbaikan kondisi keuangan, termasuk karena pelemahan dolar AS; serta ekspansi fiskal di sejumlah negara besar,” demikian kutipan laporan tersebut

    Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun ke 4,2% pada 2025 dan 3,6% pada 2026. Namun, IMF menilai inflasi di AS masih berisiko tetap tinggi akibat dampak tarif terhadap harga konsumen pada paruh kedua tahun ini.

    Dalam laporannya, IMF menyebut, ketidakpastian global terbilang masih tinggi meskipun tarif impor efektif yang dikenakan AS mengalami penurunan. 

    IMF mencatat tarif efektif AS, yang diukur berdasarkan rasio penerimaan bea masuk terhadap total impor barang, telah turun dari 24,4% pada laporan IMF April 2025 menjadi 17,3%. Sementara itu, tarif rata-rata global turun dari 4,1% menjadi 3,5%.

    Teranyar, China dan AS sepakat untuk menurunkan tarif yang dikenakan akibat eskalasi pasca 2 April, berlaku selama 90 hari hingga 12 Agustus. Sementara itu, jeda pemberlakuan tarif tinggi AS terhadap sebagian besar mitra dagangnya kini akan berakhir pada 1 Agustus, mundur dari tenggat awal 9 Juli.

    Di sisi lain, IMF memperingatkan bahwa perekonomian global masih menghadapi risiko besar, termasuk potensi kembalinya tarif tinggi, ketegangan geopolitik, dan defisit fiskal yang meningkat yang dapat mendorong kenaikan suku bunga serta memperketat kondisi keuangan global.

    Melansir Reuters, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebut perekonomian dunia masih terluka, dan akan terus terluka dengan tarif di level saat ini, meskipun tidak seburuk yang dikhawatirkan.

    Gourinchas mengatakan IMF tengah mengevaluasi perjanjian tarif baru sebesar 15% yang baru-baru ini dicapai AS dengan Uni Eropa dan Jepang, namun belum dimasukkan dalam proyeksi Juli. Dia menyebut tarif dalam kesepakatan ini masih sejalan dengan asumsi 17,3% dalam proyeksi IMF.

    “Saat ini kami belum melihat perubahan signifikan terhadap tarif efektif yang diberlakukan AS. Tapi masih belum pasti apakah kesepakatan ini akan bertahan atau akan dibatalkan,” katanya.

    Simulasi IMF menunjukkan pertumbuhan global 2025 akan lebih rendah 0,2% jika tarif maksimum yang diumumkan pada April dan Juli diberlakukan penuh.

    Meski ekonomi global dinilai tetap tangguh sejauh ini, IMF menilai distorsi akibat perdagangan masih membayangi, alih-alih didorong oleh kekuatan fundamental ekonomi.

    Gourinchas menyebut adanya dorongan besar dari perilaku penimbunan stok oleh pelaku usaha yang mencoba mendahului pemberlakuan tarif, namun efek ini tidak akan bertahan lama.

    “Dampaknya akan memudar dan menjadi beban bagi aktivitas ekonomi pada paruh kedua 2025 hingga awal 2026. Akan ada efek pembalikan dari percepatan itu,” jelasnya.

    Menurutnya, tarif diperkirakan tetap tinggi, terlihat dari mulai naiknya harga konsumen AS. Dia menyebut, tarif saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan Januari atau Februari. Jika kondisi ini bertahan, pertumbuhan ekonomi global akan terus tertahan.

    Satu hal yang mencolok, menurut IMF, adalah depresiasi dolar AS—fenomena yang belum terlihat pada episode perang dagang sebelumnya. Pelemahan dolar membantu melonggarkan kondisi keuangan global, namun juga memperburuk beban tarif bagi negara lain.

    Proyeksi Pertumbuhan AS, Uni Eropa, Dan China

    Untuk AS, IMF memperkirakan pertumbuhan mencapai 1,9% pada 2025 dan naik tipis ke 2% pada 2026. Kebijakan pemotongan pajak dan belanja baru diperkirakan akan menambah defisit fiskal AS sebesar 1,5%, dengan pendapatan tarif hanya mampu menutupi setengahnya.

    Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan euro dinaikkan 0,2% menjadi 1,0% pada 2025, dengan 2026 tetap di 1,2%. Revisi naik ini sebagian besar dipicu lonjakan ekspor farmasi Irlandia ke AS, yang tanpa itu, revisi hanya naik separuhnya.

    Untuk China, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 sebesar 0,8% dan 2026 naik 0,2% ke level 4,2%, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi dan penurunan tarif AS–China setelah kesepakatan gencatan sementara.

    Secara keseluruhan, pertumbuhan negara berkembang dan emerging market diperkirakan mencapai 4,1% pada 2025 dan sedikit melambat ke 4,0% pada 2026.

    IMF juga merevisi naik proyeksi perdagangan dunia 2025 sebesar 0,9% menjadi 2,6%, namun menurunkan proyeksi 2026 sebesar 0,6% menjadi 1,9%.

  • AS-China Lanjutkan Negosiasi Gencatan Tarif, Trump Jadi Penentu Akhir

    AS-China Lanjutkan Negosiasi Gencatan Tarif, Trump Jadi Penentu Akhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan China akan melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang gencatan tarif menjelang tenggat dua pekan lagi, sementara Presiden Donald Trump akan mengambil keputusan akhir terkait kelanjutannya.

    Dalam pernyataannya di Stockholm, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang memimpin delegasi AS bersama Perwakilan Dagang Jamieson Greer, mengungkapkan dirinya akan melaporkan perkembangan negosiasi kepada Trump pada Rabu (30/7/2025) waktu setempat.

    “Masih ada beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, usai pertemuan dua Hari dengan delegasi China yang dipimpin Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

    Pernyataan itu muncul setelah media melaporkan bahwa delegasi China mengindikasikan kesepakatan perpanjangan gencatan tarif selama 90 hari. Menanggapi kabar tersebut, Bessent mengatakan China sedikit terburu-buru. 

    Saat ditanya apakah dia akan merekomendasikan perpanjangan, Bessent menjawab bahwa dirinya hanya akan menyampaikan fakta kepada Trump, dan keputusan ada di tangan Presiden.

    Putaran perundingan di Stockholm merupakan yang ketiga dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Negosiasi dilakukan menjelang tenggat 12 Agustus, yang merupakan akhir masa suspensi tarif selama 90 hari. Perpanjangan selama 90 hari menjadi salah satu opsi yang dibahas, menurut Bessent.

    Di sisi lain, negosiator China Li Chenggang mengatakan kepada media bahwa kedua pihak sepakat untuk mempertahankan gencatan tarif, namun tidak merinci durasi perpanjangan tersebut. Dia menyebut pembicaraan di Stockholm berlangsung terbuka, mendalam, dan bertujuan memperkuat komunikasi jangka panjang.

    “Meski belum ada kesepakatan substantif, suasana pembicaraan terbilang konstruktif dan optimistis terhadap potensi kesepakatan di masa mendatang,” ujar Kelvin Lam, Ekonom Senior China di Pantheon Macroeconomics, London.

    Perundingan ini berlangsung setelah AS mencapai kesepakatan tarif sementara dengan Jepang dan Uni Eropa. Menurut Bessent, delegasi China kini lebih terbuka untuk berdiskusi secara menyeluruh.

    Ekspor Magnet dan Sektor Strategis

    Salah satu isu utama adalah bagaimana kedua negara menjaga stabilitas hubungan dagang, di tengah pengenaan hambatan seperti tarif dan kontrol ekspor, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti teknologi baterai, pertahanan, dan semikonduktor.

    Greer menyebut bahwa AS ingin memastikan pasokan material penting seperti magnet tetap lancar, sehingga kedua belah pihak bisa fokus pada prioritas lainnya. 

    “Kami tidak ingin bicara soal magnet lagi,” ujarnya.

    Dia juga menyebut dimulainya kembali ekspor logam tanah jarang dari China merupakan konsesi terbesar dari Beijing sejauh ini. Saat ditanya soal penyelidikan tarif AS berdasarkan pasal 232, Greer mengatakan bahwa China memang meminta pembaruan status, namun AS menegaskan bahwa tarif tersebut bersifat global tanpa pengecualian untuk negara tertentu.

    China juga menanyakan status penyelidikan AS terhadap sektor seperti tembaga, semikonduktor, dan farmasi. Menurut Greer, AS telah menjelaskan bahwa tarif yang dihasilkan akan berlaku secara global.

    Analis dari Eurasia Group menyebut bahwa Beijing sangat berkepentingan untuk menurunkan tarif 20% yang diberlakukan AS terhadap bahan kimia asal China yang dituding digunakan dalam produksi narkotika ilegal fentanyl.

    Ketegangan dagang antara kedua negara juga meluas ke ranah geopolitik. Presiden Taiwan Lai Ching-te dikabarkan membatalkan kunjungan luar negeri yang dijadwalkan pekan depan setelah AS tidak menyetujui singgahnya di wilayah Amerika Serikat.

    China juga mulai memanfaatkan dominasinya atas ekspor logam tanah jarang untuk menekan AS agar melonggarkan pembatasan terhadap chip canggih yang dibutuhkan Beijing untuk pengembangan kecerdasan buatan.

    Namun, langkah AS yang dianggap melunak tersebut memicu kekhawatiran di kalangan politisi garis keras di Washington yang menilai bahwa pemerintahan Trump terlalu banyak memberi konsesi demi kesepakatan dan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

    Trump Bantah Kejar Pertemuan dengan Xi

    Sementara itu, Presiden Trump membantah klaim bahwa dirinya mengejar pertemuan dengan Xi. 

    “Saya tidak sedang mencari apa pun! Saya mungkin pergi ke China, tetapi hanya jika diundang oleh Presiden Xi, dan undangan itu memang sudah ada. Selain itu, saya tidak tertarik!” katanya dalam unggahan di media sosial.

    Negosiasi dagang antara Washington dan Beijing berlangsung di tengah upaya negara-negara besar lainnya untuk mencapai kesepakatan tarif dengan Trump sebelum 1 Agustus, batas waktu yang ditetapkan Trump untuk mulai memberlakukan pajak impor timbal balik kepada mitra dagang utama AS.

    Pada Minggu sebelumnya, Trump mengumumkan kesepakatan awal dengan Uni Eropa untuk mengenakan tarif 15% atas barang-barang dari blok tersebut yang masuk ke AS.

    Adapun, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan masih banyak detail dalam kesepakatan AS-UE yang perlu dinegosiasikan. 

    “Masih banyak tawar-menawar yang harus dilakukan,” ujarnya.

  • RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen

    RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor untuk sejumlah komoditas andalan Indonesia, menyusul keputusan Negeri Paman Sam yang memberikan tarif lebih rendah kepada Jepang dan Uni Eropa (UE).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tarif resiprokal sebesar 19 persen yang disepakati sebelumnya antara Indonesia dan AS kini bukan lagi yang terendah, setelah Jepang dan Uni Eropa berhasil mendapatkan tarif hanya sebesar 15 persen.

    “Sebenarnya kita masih negosiasi semuanya, termasuk tarif resiprokal 19 persen. Posisi saat itu kan kita terendah, kemarin tiba-tiba ada Eropa dengan Jepang yang dapat 15 persen, jadi kita masih negosiasi lagi,” ujarnya usai menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa.

    Meski demikian, Susiwijono menerangkan tarif rendah yang didapat Jepang dan Uni Eropa bukan tanpa syarat. Jepang harus membeli produk AS, termasuk alat pertahanan, dengan total nilai 8 miliar dolar AS. Kemudian Jepang juga harus berinvestasi sebesar 550 miliar dolar AS.

    Sementara, Uni Eropa disyaratkan membeli produk AS senilai 750 miliar dolar AS, dan penanaman investasi 600 miliar dolar AS. Menurutnya, syarat tersebut cukup berat jika dibandingkan dengan apa yang disepakati Indonesia dan AS.

    Meski kesepakatan tarif 19 persen telah dicapai, Indonesia masih menunggu pemberlakuan resmi dari pihak AS. Saat ini, tarif dasar yang berlaku atas ekspor Indonesia ke AS masih tarif dasar yang berada 10 persen dan telah diberlakukan sejak April 2025.

    Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Donald Trump yang bakal mengenakan tarif 15-20 persen kepada negara yang belum memiliki perjanjian dagang resmi, Susi mengatakan akan meminta klarifikasi dengan pihak AS terkait kejelasan implementasinya.

    “Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dikenakan) rata-rata 15-20 persen. Enggak mungkin gitu. Jadi kejelasannya seperti apa, kita harus tanyakan ke USTR, termasuk kita pun negara-negara yang sudah sepakat,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, selain soal tarif, kesepakatan dagang Indonesia-AS juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

    Di antaranya pembelian energi sebesar 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, investasi 10 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar model Boeing 777.

    Meski telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen, pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi lanjutan dengan pihak AS.

    Negosiasi lanjutan menyasar berbagai komoditas yang pada dasarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dari negara lain, termasuk Indonesia.

    Di antara komoditas yang menjadi fokus ialah produk-produk sumber daya alam unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang

    Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah ungkap alasan kebut penyelesaian sejumlah perjanjian dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan pemerintah mengejar penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan beberapa negara.

    Menurutnya, langkah tersebut utamanya dilakukan untuk menekan tarif impor terhadap produk asal Indonesia sekaligus memperluas akses pasar ekspor nasional.

    Berbicara dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa, ia mencontohkan finalisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Perjanjian semacam ini, lanjutnya, akan sangat menentukan daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

    “Pada saat merk-merk apparel terkenal di kita, sebutlah oleh Nike, Adidas, dan sebagainya, yang dibikin di kita (Indonesia), ekspor ke Uni Eropa, kena tambahan (tarif) yang masuknya sendiri 10-20 persen. Begitu di produksi di negara lain yang punya FTA (Free Trade Agreement), Vietnam contohnya katakan, (tarifnya) 0 persen,” jelasnya.

    Menurut Susi, tarif bea masuk yang tinggi bakal membebani biaya produksi sehingga berpotensi mengurangi daya saing produk asal Indonesia di pasar internasional.

    “Di dalam struktur biaya, (tarif) 20 persen itu luar biasa,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sendiri telah merampungkan maupun memfinalisasi sejumlah perjanjian dagang strategis dalam beberapa waktu terakhir.

    Di antaranya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang selesai pada 19 Juni 2025. Kawasan EAEU meliputi Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Selain itu, Indonesia telah menyelesaikan negosiasi IEU CEPA yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026, serta menyepakati tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) meski saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis.

    Di samping itu, Indonesia juga resmi menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS sejak 7 Januari 2025, serta tengah menjalani proses aksesi untuk bergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CP-TPP).

    “Kita akan kejar semuanya ini, karena dampaknya luar biasa,” ungkap Susi.

    Dirinya berharap, dengan mengamankan berbagai perjanjian perdagangan tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam rantai pasok global dan memperluas akses produk nasional di pasar internasional secara berkelanjutan.

    “BRICS ada akses market di sana, dalam artian ada market yang lebih besar di sana. Sedangkan OECD, kita akan mengejar berbagai penerapan standar-standar yang sangat diakui oleh dunia, sehingga kita akan bisa meningkatkan kredibilitas kita,” jelas Susi. 

    Sumber : Antara

  • Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan dua menteri senior Israel sebagai persona non grata alias orang yang tak diinginkan, menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.

    Hal ini jadi sebuah langkah diplomatik tegas yang menandai memburuknya hubungan antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah perang yang terus berkecamuk di wilayah tersebut.

    Dalam sebuah surat kepada parlemen yang dirilis Senin (28/7/2025) malam waktu setempat, sebagaimana dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah “berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, mempromosikan perluasan pemukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.”

    Deklarasi persona non grata ini menyusul upaya yang dilakukan Belanda pada bulan Juni lalu ketika mereka mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat Israel tersebut. Namun, usulan itu gagal mendapat konsensus di antara negara-negara anggota UE.

    Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menyebut para pemimpin Eropa telah “menyerah pada kebohongan Islam radikal yang tengah mengambil alih” dan pada “antisemitisme yang kian meningkat.” Dalam pernyataan di platform X, ia menegaskan penolakannya terhadap tudingan tersebut.

    Sementara itu, Ben-Gvir juga mengeluarkan pernyataan keras. “Bahkan jika saya dilarang memasuki seluruh Eropa, saya akan terus bertindak untuk Israel,” tulisnya di X.

    Ia juga menuduh Eropa bersikap hipokrit. “Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan para teroris diterima dengan tangan terbuka, seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diinginkan, para teroris bebas, dan orang-orang Yahudi diboikot.”

    Dalam suratnya kepada parlemen, Menlu Veldkamp menegaskan bahwa tujuan utama Belanda adalah meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Ia menyebut bahwa pengiriman bantuan melalui udara adalah metode yang mahal dan berisiko, sehingga pemerintahnya kini mencari alternatif melalui jalur darat.

    “Ini sebabnya Belanda juga mengambil langkah untuk mendukung lebih lanjut pengiriman bantuan melalui darat,” ujarnya.

    Adapun pengiriman bantuan udara ke Gaza kembali dilakukan pada Minggu lalu setelah Israel mengumumkan jeda kemanusiaan sementara di sejumlah wilayah Gaza yang dikepung. Namun, situasi di lapangan tetap sangat mengkhawatirkan.

    Sekitar 2,4 juta warga Palestina di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan dan malnutrisi parah. Lembaga pemantau pangan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), pada Selasa menyatakan bahwa kelaparan kini sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Gaza, dengan ambang batas bencana telah terlampaui dan lebih dari 20.000 anak telah dirawat karena malnutrisi akut sejak April.

    Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, Veldkamp mengatakan Belanda akan mendorong penangguhan bagian perdagangan dalam EU-Israel Association Agreement jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

    “Pemanggilan diplomatik ini juga akan digunakan untuk mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional,” ujarnya.

    Perdana Menteri Belanda Dick Schoof juga telah menyampaikan sikap resmi pemerintah setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

    “Posisi pemerintah sangat jelas,” kata Schoof. “Warga Gaza harus segera mendapatkan akses yang tak terhalang, aman, dan langsung terhadap bantuan kemanusiaan.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]