Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Sri Mulyani sambut pejabat AS, bahas kemudahan iklim investasi RI

    Sri Mulyani sambut pejabat AS, bahas kemudahan iklim investasi RI

    Kami membahas mengenai kemitraan AS dan Indonesia di bidang ekonomi. Saya menjelaskan mengenai upaya Indonesia saat ini untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kemudahan iklim investasi di Indonesia saat menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) atau US Charge d’Affaires ad interim Peter M Haymond.

    “Kami membahas mengenai kemitraan AS dan Indonesia di bidang ekonomi. Saya menjelaskan mengenai upaya Indonesia saat ini untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satunya, melalui deregulasi,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk berfokus pada upaya menyederhanakan aturan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui peningkatan efisiensi birokrasi.

    Langkah itu diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi global dan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di pasar internasional.

    Menurut Sri Mulyani, Peter sepakat untuk memperkuat sinergi dan terbuka untuk menjalin kerja sama baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua negara, terutama dalam sektor ekonomi dan pembangunan.

    “Saya dan Ambassador Peter berharap kolaborasi ini akan terus berkembang demi kemajuan bersama dan berkomitmen untuk terus merawat hubungan baik antara AS dan Indonesia yang sudah terjalin lama,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS Ambassador Peter M Haymond, di Kantor Kemenko Perekonomian.

    Airlangga meminta dukungan AS dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Proses aksesi OECD ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun. Dukungan negara-negara anggota OECD seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat diperlukan untuk percepatan penyelesaian proses aksesi,” ujar Airlangga.

    Pertemuan tersebut juga menjadi ajang perkenalan diplomat AS yang baru sekaligus membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral antarkedua negara.

    Merespons hal tersebut, Ambassador Peter menyatakan komitmen AS untuk mendukung penuh upaya Indonesia dalam bergabung dengan OECD. Menurutnya, proses aksesi tersebut merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural dalam negeri.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Gaza, sejumlah negara Arab dan Muslim secara terbuka menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Seruan tersebut bukan hanya mencerminkan tekanan politik, namun juga cerminan kepentingan kawasan Arab untuk mendorong stabilitas jangka panjang dan menghidupkan kembali solusi dua negara.

    Desakan ini tertuang dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (29/7/2025). Dokumen itu ditandatangani oleh 22 anggota Liga Arab, seluruh negara anggota Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.

    “Seluruh aspek tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina harus kembali berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai,” demikian bunyi deklarasi bersama tersebut seperti dikutip dari CNN International.

    “Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.”

    Langkah ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam sikap negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, yang sebelumnya bersikap lebih berhati-hati terhadap Hamas. Kini, kepentingan untuk mencegah eskalasi regional dan membuka peluang rekonsiliasi Palestina tampaknya menjadi prioritas utama.

    Selain itu, deklarasi juga mengutuk serangan mengejutkan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, serta menyerukan pembentukan misi stabilisasi internasional di Gaza di bawah mandat PBB.

    Prancis, yang menjadi salah satu tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi, menyebut deklarasi ini sebagai momentum sejarah baru.

    “Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di hadapan forum PBB.

    Di balik manuver ini, tersimpan pula tekanan diplomatik yang makin terasa terhadap Israel dan Amerika Serikat. Prancis bahkan menyatakan siap memberikan suara pengakuan negara Palestina pada September, sementara Inggris menyatakan sikap serupa dengan syarat Israel menyetujui gencatan senjata. Kedua langkah tersebut ditentang keras oleh pemerintahan Israel dan AS.

    Sinyal politik dari dunia Arab juga mendapat sambutan dari kalangan warga Israel yang terdampak perang. Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap deklarasi PBB tersebut.

    “Kami menyambut baik kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan warga sipil merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk dengan tegas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

    Sementara tekanan internasional meningkat, Hamas belum menunjukkan sikap yang jelas. Beberapa pejabatnya justru memberikan pernyataan yang saling bertentangan tentang siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang berakhir.

    Di sisi lain, Mesir yang selama ini menjadi mediator utama bersama Qatar, telah menyiapkan rencana pemerintahan pascaperang tanpa peran Hamas. Salah satu draf yang dibocorkan media menunjukkan pembentukan komite transisi yang terdiri dari berbagai faksi Palestina untuk mengelola Gaza sebelum dialihkan ke PA.

    Arab Saudi, yang makin aktif memainkan peran geopolitik kawasan, juga terus mendorong implementasi solusi dua negara.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Jakarta –

    Perbuatan Israel membuat krisis di Gaza, Palestina, di luar imajinasi. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi lagi.

    Dirangkum detikcom, Jumat (1/8/2025), hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7) setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.

    Wadephul menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh di luar imajinasi. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.

    “Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Tonton juga video “Trump: Kelaparan di Gaza Sungguh Mengerikan” di sini:

    Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.

    Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.

    Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.

    Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.

    Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.

    “Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

    “Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.

    Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.

    Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.

    Tonton juga video “Netanyahu Nominasikan Trump Raih Nobel Perdamaian” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

  • Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

    Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan, Israel menghadapi risiko isolasi internasional jika kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak segera membaik. Peringatan itu disampaikannya usai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel di Yerusalem.

    “Dalam banyak hal, proses perdamaian di Timur Tengah berada di persimpangan jalan, dan pada akhirnya seluruh kawasan,” ujar Wadephul, Kamis (25/7), merujuk pada perdebatan di Uni Eropa terkait wacana penjatuhan sanksi terhadap Israel, serta bertambahnya jumlah negara-negara Eropa yang siap mengakui negara Palestina.

    “Dengan adanya ancaman terbuka untuk menganeksasi Palestina dari sebagian elemen dalam pemerintahan Israel, semakin banyak negara — termasuk banyak di Eropa — kini bersiap untuk mengakui negara Palestina, bahkan tanpa didahului proses negosiasi,” kata Wadephul. “Karena itu, kawasan dan proses perdamaian Timur Tengah berada di titik kritis.”

    Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah Israel. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencakup dua partai sayap kanan ekstrem yang menyerukan penaklukan penuh Gaza , dan pendirian kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dua menteri senior Israel pada hari Kamis juga menyatakan dukungan, untuk menganeksasi Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.

    Teguran dari sekutu dekat

    Di Yerusalem, Wadephul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Presiden Isaac Herzog.

    Terkait situasi kelaparan di Gaza, Wadephul menyatakan betapa “situasinya benar-benar tidak dapat diterima dan harus segera berubah.” Dia menekankan perlunya “perbaikan mendasar bagi warga sipil di Jalur Gaza.”

    Wadephul juga menyerukan gencatan senjata penuh, menilai jeda pertempuran harian tidak lagi memadai. “Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini,” tegasnya, dengan menyasar pernyataannya terutama kepada kelompok militan Palestina, Hamas.

    Menteri luar negeri Jerman yang baru menjabat pada Mei lalu itu, dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah pada Jumat (1/8), guna membahas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Sebelumnya, Wadephul mendesak Israel untuk membuka akses darat dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penyaluran bantuan dengan menggunakan truk , betapapun juga merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk meringankan penderitaan di Gaza yang disebutnya “tak terbayangkan.”

    “Hanya melalui jalur darat bantuan dapat mencapai warga dalam jumlah yang cukup,” ujarnya. “Karena itu saya mendesak pemerintah Israel agar mengizinkan PBB dan organisasi bantuan internasional untuk mengakses wilayah tersebut secara aman, serta mendistribusikan bantuan secara aman dan efektif.”

    Wadephul tiba di Tel Aviv pada Kamis sore sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.

    Kematian di Gaza capai ‘tingkat yang tak terbayangkan’

    Sebelum keberangkatannya, Wadephul menekankan bahwa Israel harus “segera memperbaiki situasi bencana di Jalur Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Menurutnya, operasi militer teranyar telah menimbulkan kematian dan penderitaan pada “tingkat yang tak terbayangkan.”

    Menurut otoritas kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa dalam perang hampir dua tahun antara Israel dan kelompok militan Hamas telah melampaui 60.000 jiwa minggu ini. Jumlah warga sipil yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi terus meningkat.

    Sementara itu, foto dan video anak-anak kelaparan yang berseliweran di dunia maya mengguncang opini publik global, dan memperkuat kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan ke wilayah Palestina.

    Wadephul menegaskan bahwa Jerman akan tetap mendukung Israel untuk memastikan Hamas membebaskan para sandera yang tersisa, termasuk warga negara Jerman.

    Milisi Islam Palestina itu, menurutnya, harus dilucuti dan tak lagi dibiarkan berkuasa di wilayah Palestina. “Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujarnya.

    Namun di saat yang sama, dia juga memperingatkan Israel, untuk tidak terus meningkatkan eskalasi konflik. “Jerman juga akan dipaksa untuk merespons langkah-langkah sepihak,” terhadap keutuhan wilayah Palestina, tandasnya.

    “Jika langkah-langkah sepihak diambil, maka Jerman pun akan terdorong untuk merespons.”

    Belum ada pengakuan negara Palestina

    Wadephul menegaskan, saat ini Jerman belum mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dan bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya jalan bagi kedua pihak untuk hidup dalam damai, aman, dan bermartabat. Menurutnya, bagi Jerman, “pengakuan negara Palestina lebih mungkin dilakukan di akhir proses perdamaian. Dan proses itu harus dimulai sekarang,” tambahnya, seperti dilansir kantor berita Jerman dpa.

    Kanselir Friedrich Merz menyatakan, arah pembicaraan yang sedang berlangsung dapat memengaruhi keputusan Jerman terkait kemungkinan mendukung sanksi terhadap Israel, mitra dekatnya.

    Berbeda dengan sejumlah negara lain, Jerman sejauh ini enggan menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu. Namun Merz mengatakan bahwa pemerintah Jerman tetap membuka opsi untuk mengambil langkah terkait jika perlu.

    Komisi Eropa sejauh ini telah merekomendasikan untuk menutup sebagian akses bagi Israel untuk menerima program pendanaan riset Horizon Europe. Belum jelas, apakah Jerman akan mendukung langkah tersebut.

    Tekanan politik di dalam negeri

    Sebelum keberangkatan Wadephul ke Tel Aviv, Partai Sosial Demokrat (SPD) – mitra koalisi junior dalam pemerintahan Merz – mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat.

    Wakil ketua fraksi parlemen SPD, Siemtje Mller, mengatakan kepada stasiun ARD, harus ada “tekanan nyata” untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Mller, yang turut dalam rombongan Wadephul ke kawasan tersebut, juga menegaskan kembali posisi SPD bahwa pengiriman senjata yang digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti yang terjadi di Gaza, tidak boleh lagi diizinkan.

    Franziska Brantner, ketua bersama Partai Hijau yang kini berada di kursi oposisi, juga menyatakan keinginannya agar Wadephul mendorong “dengan seluruh kekuatannya” bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan para sandera, serta dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang.

    Brantner menyebutkan, posisi Jerman yang kuat mendukung Israel, menjadi penghambat aksi kolektif di level Eropa, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan radio Jerman.

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Jakarta –

    Saat kampanye pemilihannya dulu, Donald Trump pernah menyebut bahwa “tarif adalah kata terindah dalam kamus.” Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump mulai mewujudkan visinya soal perdagangan global secara nyata.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yakni semua barang impor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara lainnya juga akan dikenakan “tarif timbal balik” dengan besaran lebih tinggi, sebagai balasan atas kebijakan dagang yang menurut Trump bersifat tidak adil. Ia menyebut negara-negara tersebut sebagai “pelanggar terburuk.”

    Tarif dasar mulai berlaku segera setelah pengumuman, sementara pemberlakuan tarif timbal balik sempat ditunda selama 90 hari karena menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Per 1 Agustus, kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

    Trump menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut tidak akan berubah bahkan memperkuat pernyataannya lewat unggahan di platform media sosial Truth Social:

    “INI TETAP BERLAKU, DAN TIDAK AKAN DIPERPANJANG,” tulisnya dalam huruf kapital. Seraya menyebut, “HARI BESAR UNTUK AMERIKA!!!”

    Sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi. Namun, masih banyak negara lain yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Australia, Taiwan, dan Selandia Baru.

    Negara yang sepakat menghindari tarif tambahan AS

    Menjelang tenggat 1 Agustus, sejumlah negara mulai meneken kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump.

    Kesepakatan tersebut, yang masih harus disetujui oleh seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, telah mendapat kritik tajam. Perdana Menteri Prancis, Franois Bayrou, mengatakan pekan ini bahwa Uni Eropa telah menyerah dan menyebut hari Minggu (31/07) sebagai “hari kelam.”

    Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dagang dengan AS pada Mei lalu. Produk-produk Inggris akan dikenai tarif dasar 10 persen, tetapi beberapa sektor mendapatkan pengecualian. Inggris masih dalam proses negosiasi untuk mendapat pengecualian dari tarif 25 persen yang dikenakan pada baja dan aluminium. Sebagai imbal balik, Inggris setuju untuk membuka pasarnya lebih luas bagi etanol dan daging sapi asal Amerika Serikat.

    Nasib negara di Asia di tengah tarif Trump

    Jepang juga meneken kesepakatan pada Juli. Dalam perjanjian itu, ekspor Jepang ke Amerika Serikat, termasuk sektor otomotif yang menyumbang 30 persen dari total ekspor Jepang ke AS pada 2024, akan dikenai tarif sebesar 15 persen. Namun, tarif sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium tetap diberlakukan. Pemerintah AS menyebut bahwa Jepang akan melakukan investasi sebesar 550 miliar dolar ke dalam perekonomian Amerika sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sementara itu, Korea Selatan berhasil menurunkan ancaman tarif 25 persen menjadi tarif dasar 15 persen untuk semua barang ekspor mereka ke AS. Dalam pernyataannya pada Rabu (30/07), Trump menyebut bahwa Korea Selatan juga sepakat berinvestasi sebesar 350 miliar dolar (sekitar Rp5,6 kuadriliun) di berbagai proyek di Amerika, serta membeli produk energi seperti gas alam cair senilai 100 miliar dolar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) dari AS. Selain itu, Korea Selatan juga akan menerima barang-barang asal Amerika, termasuk mobil dan hasil pertanian, tanpa mengenakan tarif masuk. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan menyebutnya sebagai pencapaian besar.

    Negosiasi juga telah berhasil diselesaikan dengan beberapa negara Asia lainnya. Filipina, eksportir utama produk teknologi tinggi dan pakaian jadi, menyepakati bahwa ekspornya akan dikenai tarif sebesar 19 persen. Vietnam, yang sempat diancam dengan tarif 49 persen, berhasil menegosiasikannya menjadi 20 persen untuk produk utama seperti pakaian dan alas kaki. Meski begitu, AS tetap akan menerapkan tarif sebesar 40 persen untuk barang-barang transshipment, yakni produk dari negara ketiga yang dikirim lewat Vietnam untuk menghindari tarif tinggi. Sebaliknya, produk Amerika akan masuk ke Vietnam tanpa dikenai bea masuk.

    Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 19 persen, tetapi Washington menyebut bahwa hampir seluruh produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif.

    Sementara itu, Pakistan, yang semula menghadapi ancaman tarif sebesar 29 persen sebagaimana diumumkan Trump pada 2 April, mengumumkan pada Kamis (31/07) bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan cadangan minyak nasional Pakistan.

    Cina menghadapi kasus khusus

    Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, menjadi kasus khusus. Washington dan Beijing saling menaikkan tarif pada produk masing-masing hingga lebih dari 100% sebelum akhirnya menurunkan sementara tarif tersebut untuk periode 90 hari. Masa jeda ini dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Cina telah mengambil sikap agresif menanggapi ancaman Trump yang sempat ingin menerapkan tarif 145% pada impor dari Cina, dengan membalas melalui tarif balasan atas produk AS serta memblokir penjualan mineral tanah jarang dan komponen penting yang digunakan oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi AS.

    Negara-negara yang belum sepakat dengan Trump

    Brasil menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan. Meski Brasil mengalami defisit perdagangan dengan AS, artinya Brasil lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor ke AS, Presiden Trump tetap mengancam akan menerapkan tarif 50% atas produk Brasil, dengan alasan politik.

    Trump menyebut persidangan terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir” dan menuntut agar Bolsonaro dibebaskan. Sebaliknya, Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menyindir Trump dengan menyebutnya “kaisar”, dan mengatakan ia tidak takut mengkritik Trump secara terbuka.

    India juga masuk dalam daftar negara yang menghadapi sanksi dagang dari AS. Trump menuding India memiliki surplus dagang yang besar dan tetap menjalankan hubungan dagang dengan Rusia. Pada Rabu (30/07), ia mengumumkan tarif sebesar 25% untuk produk India, serta “hukuman tambahan” karena pembelian minyak dari Rusia, yang menurut Trump ikut mendanai perang di Ukraina.

    Meski begitu, Trump masih menyebut India sebagai sekutu. Di platform Truth Social, ia menulis: “India adalah teman kita,” tetapi seraya menambahkan bahwa “tarif India terhadap produk AS terlalu tinggi.”

    Kanada dan Meksiko hadapi ancaman Trump

    Dua mitra dagang utama AS di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Meksiko, juga tidak lepas dari tekanan. Padahal, perdagangan ketiga negara ini diatur dalam perjanjian dagang USMCA yang dirundingkan Trump saat masa jabatan pertamanya.

    Awal Agustus, Trump mengancam akan menaikkan tarif atas produk Meksiko dari 25% menjadi 30%, dengan alasan kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum dalam mengamankan perbatasan bersama.

    Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang tarif yang sudah ada selama 90 hari untuk memberi waktu tambahan dalam proses negosiasi.

    Sementara itu, hubungan dagang AS-Kanada juga terguncang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pesimistis akan tercapai kesepakatan baru, terutama setelah Trump mengancam tarif 35% terhadap semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam USMCA.

    Trump telah lebih dulu mengenakan tarif 25% atas mobil dan suku cadangnya pada Maret, disusul tarif 50% untuk baja dan aluminium pada Juni. Tarif 35% baru akan berlaku untuk semua produk lainnya dari Kanada.

    Artikel ini pertama kali terbit bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Bahas Negosiasi Tarif dengan India, Singgung Keanggotaan BRICS” di sini:

    (ita/ita)

  • Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Krisis Gaza di Luar Imajinasi, Jerman Tekan Israel untuk Bertindak!

    Yerusalem –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh “di luar imajinasi”. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.

    Pernyataan Wadephul itu, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), disampaikan dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7), setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.

    “Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.

    Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.

    Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.

    Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.

    Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.

    “Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

    “Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.

    Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.

    Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Video: Israel Terpojok Saat RI, Inggris – UE Dukung Palestina Merdeka

    Video: Israel Terpojok Saat RI, Inggris – UE Dukung Palestina Merdeka

    Jakarta, CNBC Indonesia- Sebanyak 17 negara termasuk Indonesia, serta seluruh negara Uni Eropa dan Liga Arab mendesak agresi brutal Israel di Jalur Gaza segera berakhir, dan mendukung pendirian negara Palestina lewat solusi dua negara.

    Dukungan tersebut tertuang dalam Deklarasi New York yang merupakan hasil konferensi tingkat tinggi internasional, mengenai implementasi solusi dua negara di markas PBB, New York, Amerika Serikat.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 01/08/2025) berikut ini.

  • Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani executive order terkait pengenaan tarif yang berlaku bagi negara-negara mitra dagang utamanya.

    Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Lalu, memberlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

    Sedangkan bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tarif yang diterapkan masih sama sesuai hasil negosiasi, yaitu di kisaran 19-20%. Untuk Indonesia masih tetap dikenakan 19% dari sebelumnya 32%.

    Pemerintah menganggap, besaran tarif bea masuk yang telah diumumkan Trump pada Kamis malam lalu itu sudah cukup untuk memberikan daya saing ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke AS dibanding negara mitra dagang AS lainnya.

    “Indonesia kan seperti kita ketahui sudah selesai dan berlaku tanggal 7 dan seluruh negara ASEAN hampir selesai dan negara-negara yang di ASEAN 19%, kecuali Singapura tarifnya yang paling rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Menurut pemerintah, besaran tarif itu akan membuat kinerja ekspor Indonesia terjaga baik ke AS karena tak mengalami perbedaan dengan negara-negara kompetitor seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, maupun Pakistan.

    “Karena beberapa negara ASEAN kan 19%, dan paling rendah negara yang memang dengan AS relatif baik. Selama ini juga sama, punya competitiveness terhadap Thailand maupun Malaysia dan sektornya agak mirip tapi ada perbedaan juga, yang penting india agak tinggi sedikit,” ungkap Airlangga.

    Menurut Airlangga, meski tarif perdagangan resiprokal atau bea masuk yang dikenakan Trump ke Indonesia 19%, namun untuk sejumlah komoditas telah resmi ditetapkan menjadi lebih rendah hingga 0%, terutama komoditas-komditas strategis yang tidak dimiliki AS.

    “Bahkan untuk copper konsentrat dan copper catode di nol kan jadi itu yang sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis antara lain copper dan itu US sudah umumkan juga,” papar Airlangga.

    ‘Jadi itu yang Indonesia sebut industrial comodities jadi secondary process sesudah ore, jadi sudah sejalan dengan apa yang kemarin diumumkan juga oleh secretary commerce dari white house,” tegasnya.

    Berikut ini daftar negara yang tarifnya telah diumumkan Trump dan berlaku 7 Agustus 2025:

    Suriah

    Laos

    Myanmar

    Swiss

    Irak

    Serbia

    Aljazair

    Bosnia dan Herzegovina

    Libya

    Afrika Selatan

    Brunei

    India

    Kazakhstan

    Moldova

    Tunisia

    Bangladesh

    Sri Lanka

    Taiwan

    Vietnam

    Indonesia

    Kamboja

    Malaysia

    Pakistan

    Filipina

    Thailand

    Nikaragua

    Afghanistan

    Angola

    Bolivia

    Botswana

    Kamerun

    Chad

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Republik Demokratik Kongo

    Ekuador

    Equatorial Guinea

    Fiji

    Ghana

    Guyana

    Islandia

    Israel

    Jepang

    Yordania

    Lesotho

    Liechtenstein

    Madagaskar

    Malawi

    Mauritius

    Mozambik

    Namibia

    Nauru

    Selandia Baru

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Papua Nugini

    Korea Selatan

    Trinidad dan Tobago

    Turki

    Uganda

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

    Zimbabwe

    Brasil

    Kepulauan Falkland

    Inggris

    Uni Eropa

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Donald Trump Kenakan Tarif Impor Kanada jadi 35%, Negara Lain Bisa Kena 40% – Page 3

    Donald Trump Kenakan Tarif Impor Kanada jadi 35%, Negara Lain Bisa Kena 40% – Page 3

    Dokumen resmi yang dirilis Gedung Putih pada Kamis mengonfirmasi sejumlah rincian dari kesepakatan terbaru dengan mitra dagang utama Amerika Serikat. Di antaranya, tarif sebesar 15% akan dikenakan terhadap Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang.

    Negara-negara Asia Tenggara juga termasuk dalam daftar, dengan tarif antara 19% hingga 20% yang akan segera diberlakukan. Sementara itu, tarif untuk Inggris tetap di angka 10% tanpa perubahan.

    Keputusan Kamis ini sempat tertunda oleh satu perubahan besar, yaitu penangguhan selama 90 hari atas tarif baru terhadap Meksiko. Presiden Trump menyatakan bahwa tarif tetap dipertahankan di 25% setelah melakukan “pembicaraan telepon yang sangat sukses” dengan pihak Meksiko.

    Puluhan mitra dagang yang lebih kecil juga mengalami kenaikan tarif dari 10% menjadi 15%, termasuk beberapa negara yang sebelumnya tidak disebutkan dalam pengumuman Selasa.

    Namun, sejumlah negara yang saat ini mencatat surplus perdagangan dengan AS dikecualikan dari kenaikan tarif. Mereka akan tetap dikenai tarif 10%, sebuah keputusan yang mengejutkan, mengingat pernyataan Trump sebelumnya yang menyiratkan bahwa 15% akan menjadi ambang batas minimum baru.

    Perintah pada Kamis itu juga menyoroti masalah transshipping atau praktik pengalihan barang melalui negara ketiga untuk menghindari bea masuk. Pemerintah mengancam tarif tambahan sebesar 40% untuk barang-barang yang dianggap sebagai hasil transshipping, meskipun definisi rinci soal pelanggaran ini belum dijelaskan lebih lanjut.

    Pengumuman ini muncul di tengah kebijakan tarif 50% atas tembaga yang sudah lebih dulu diumumkan dan akan berlaku mulai tengah malam nanti, bersamaan dengan tarif baru terhadap Kanada.

    Adapun Brasil juga menjadi target kebijakan tarif tinggi. Tarif 50% terhadap negara tersebut akan berlaku lebih cepat, satu hari lebih awal, karena perintah eksekutifnya dihitung berdasarkan jadwal tujuh hari yang dimulai sejak Rabu lalu.

     

  • Indeks Kepercayaan Industri Naik, Kemenperin Ungkap Industri di Jalur Ekspansi

    Indeks Kepercayaan Industri Naik, Kemenperin Ungkap Industri di Jalur Ekspansi

    Jakarta –

    Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025 naik ke 52,89, meningkat 1,05 poin dibandingkan capaian Juni 2025 (51,84). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan capaian ini mencerminkan sektor industri tetap berada di jalur ekspansi, di tengah tekanan global dan perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

    Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menyebut peningkatan IKI Juli 2025 didorong oleh peningkatan seluruh variabel pembentuk indeks. Indeks pesanan naik jadi 54,40 (naik 0,19 poin), indeks persediaan mencapai 54,99 (naik 1,29 poin), dan indeks produksi mencapai 48,99 (naik 2,35 poin), meski masih berada di bawah ambang ekspansi.

    “Kenaikan variabel pesanan mencerminkan adanya peningkatan permintaan, baik di luar negeri maupun di pasar domestik, yang didukung oleh kebijakan pro-industri seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun, kontraksi pada variabel produksi menunjukkan kehati-hatian pelaku industri dalam meningkatkan kegiatan produksinya di tengah ketidakpastian global,” ucap Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

    Diketahui dari sisi pasar, ekspor dan domestik sama-sama mencatatkan ekspansi. IKI ekspor bulan Juli 2025 naik menjadi 53,35, meningkat 1,16 poin dibandingkan bulan Juni sebesar 52,19.

    “Kenaikan ini menunjukkan adanya permintaan luar negeri yang terus tumbuh terhadap produk manufaktur Indonesia, dan menjadi sinyal positif bahwa pelaku industri berhasil menjaga daya saingnya di pasar global,” terang Febri.

    Kemenperin mencatat, sektor dengan nilai ekspor tertinggi pada bulan Mei 2025 adalah industri logam dasar (US$4,6 miliar), diikuti industri makanan (US$3,9 miliar), lalu industri bahan kimia dan barang (US$1,9 miliar), dan industri komputer dan barang elektronik (US$1,08 miliar).

    “Sementara itu, sejumlah industri pengolahan lainnya, seperti industri aneka, di antaranya adalah industri perhiasan, mengalami kenaikan ekspor hingga 152,55% (m to m), serta industri pencetakan dan reproduksi media rekaman yang naik 152,86%. Ini luar biasa, kenaikannya di atas 100%,” ungkapnya.

    Lalu, IKI domestik juga mencatatkan pertumbuhan dari 51,32 di bulan Juni menjadi 52,16 pada Juli 2025. Ini menjadikan tanda bahwa permintaan ekspor masih cukup tinggi di tengah gejolak ekonomi dunia.

    “Ini mencerminkan permintaan pasar dalam negeri yang tetap kuat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.

    Febri menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah strategis menyambut peluang dari kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) serta kerja sama Indonesia-Amerika Serikat.

    “Kami akan mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan industri baru yang diarahkan pada ekspor. Kami juga mengajak perusahaan industri yang selama ini kesulitan menembus pasar ekspor, untuk bersiap memanfaatkan peluang ini,” ujar Febri.

    Ia juga mengingatkan, para pelaku industri ekspor khususnya di sektor pakaian, alas kaki, dan furniture, untuk meningkatkan utilisasi produksi dan memperkuat kualitas serta daya saing.

    “Mari kita banjiri pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan produk unggulan Indonesia. Kita manfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembangunan ekosistem industri yang mendukung lonjakan produksi ekspor,” tegasnya.

    Sebagai informasi, peningkatan IKI pada Juli juga turut ditopang oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 117,8 penjualan eceran juga diperkirakan tumbuh 2,0% (yoy) mencapai level 233,7 pada bulan Juni 2025.

    Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 22 subsektor berada dalam fase ekspansi dan menyubang 99,9% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan I 2025. Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30), dan Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12). Satu-satunya subsektor yang mengalami kontraksi adalah Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (KBLI 33).

    Penjualan sepeda motor domestik yang meningkat sebesar 0,79% dibanding bulan sebelumnya, mencapai 509.326 unit (naik 0,79%) pada bulan Juni dan ekspor kendaraan CBU yang mencapai 756.611 unit. Permintaan dari Selandia Baru untuk maritim dan gerbong kereta juga turut mendorong kinerja subsektor tersebut. Sementara, penguatan subsektor pengelolaan tembakau meningkat, dipicu lonjakan pesanan dari pasar AS menjelang penerapan tarif baru oleh pemerintah AS.

    “Subsektor KBLI 33 mengalami kontraksi pada seluruh variabel, yaitu pesanan, produksi, dan persediaan, yang dipengaruhi oleh faktor musiman pengadaan barang dan jasa serta masih lesunya aktivitas jasa reparasi dan perawatan industri otomotif maupun kapal,” jelas Febri.

    Industri Kulit dan Alas Kaki (KBLI 15) kembali ekspansi, didorong pesanan ekspor jelang tarif AS dan investasi baru di Jawa Tengah.

    Di tengah tekanan global, termasuk penerapan tarif resiprokal AS yang berdampak pada komponen lokal dan alat kesehatan, Febri mengungkapkan pihaknya terus memperkuat kebijakan proteksi melalui penerapan SNI dan pembatasan impor selektif.

    “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian lain untuk memperkuat kebijakan pembatasan impor, seperti deregulasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 sampai 24 Tahun 2025, guna melindungi 19 juta tenaga kerja di sektor manufaktur,” ujarnya.

    Diketahui pada Juli 2025, 77,1% pelaku usaha melaporkan kondisi usaha yang membaik atau stabil, dengan rincian 31,2% membaik (turun dari 32,1% di Juni) dan 45,9% stabil. Optimisme enam bulan ke depan juga meningkat dari 65,8% menjadi 67,6%, sementara pesimisme menurun dari 9,0% menjadi 7,1%.

    “Optimisme ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang konsisten mendukung industri dalam negeri, seperti perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan penguatan TKDN,” tambah Febri.

    Sebagai bagian dari kontribusi industri terhadap pembangunan nasional, Kemenperin juga mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi dan pangan, penyediaan perumahan rakyat, layanan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi melalui program Koperasi Merah Putih.

    Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program prioritas Kemenperin, termasuk hilirisasi berbasis sumber daya, penguatan jaringan pemasok lokal melalui linkage hulu-hilir, pengembangan teknologi industri dan ekosistem hijau, serta peningkatan kapasitas SDM industri agar mampu bersaing dalam rantai nilai global.

    Secara keseluruhan, kinerja industri manufaktur Indonesia pada Juli 2025 tetap ekspansif, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan pro-industri. Kemenperin optimis bahwa langkah-langkah strategis, seperti hilirisasi dan penguatan pasar domestik, akan terus memperkuat daya saing industri nasional di tengah tantangan global.

    (prf/ega)