Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Takluk pada Trump, Apple Umumkan Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di AS

    Takluk pada Trump, Apple Umumkan Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di AS

    Bisnis.com, JAKARTA —  Apple Inc. mengumumkan rencana investasi tambahan senilai US$100 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun untuk memperluas produksi di Amerika Serikat (AS). 

    Melansir laman Bloomberg pada Kamis (7/8/2025) langkah ini disebut merupakan bagian dari upaya Apple untuk memperkuat produksi dalam negeri sekaligus menghindari ancaman tarif tinggi atas produk utamanya seperti iPhone.

    Dalam program bertajuk American Manufacturing Program (AMP), Apple berkomitmen membawa lebih banyak rantai pasok dan teknologi manufaktur canggih ke dalam negeri. Beberapa mitra AMP Apple antara lain Corning Inc., Applied Materials Inc., dan Texas Instruments Inc.

    Apple menyebut Corning yang merupakan produsen kaca yang sejak awal sudah menjadi pemasok iPhone akan mengalokasikan satu pabrik penuh di Kentucky khusus untuk produksi kaca Apple. 

    Pembangunan pabrik ini akan menambah jumlah tenaga kerja Corning di negara bagian tersebut hingga 50%. Menurut seorang pejabat Gedung Putih, langkah ini merupakan bagian dari dorongan untuk memproduksi lebih banyak komponen penting di AS. 

    “Agenda ekonomi America First Presiden Trump telah menarik investasi triliunan dolar untuk mendukung lapangan kerja dan bisnis AS. Pengumuman Apple hari ini menjadi kemenangan lain bagi industri manufaktur kita sekaligus memperkuat keamanan ekonomi dan nasional negara,” kata juru bicara Gedung Putih, Taylor Rogers.

    Sebelumnya, Apple sudah mengumumkan rencana investasi US$500 miliar (sekitar Rp8.000 triliun) di AS dalam empat tahun ke depan. Rencana ini mencakup pembangunan fasilitas server di Houston, akademi pemasok di Michigan, dan peningkatan belanja dengan mitra lokal.

    Dengan pengumuman baru ini, total komitmen Apple di AS menjadi US$600 miliar atau sekitar Rp9.600 triliun.

    Analis Bloomberg Intelligence, Anurag Rana dan Andrew Girard, menyebut langkah ini bisa meredakan tekanan dari Gedung Putih atas ketergantungan Apple pada India untuk merakit iPhone. 

    Mereka memprediksi Apple akan lebih fokus mengembangkan produk premium, laboratorium kecerdasan buatan (AI), dan rekayasa semikonduktor di AS, bukan produksi massal perangkat murah.

    Langkah ini muncul setelah Presiden Trump menandatangani kebijakan kenaikan tarif sebesar 25% terhadap barang dari India, menyusul pembelian minyak Rusia oleh India. Kenaikan ini berlaku di atas tarif negara khusus yang juga akan mulai berlaku Kamis ini.

    Meski nilai investasi Apple besar, tapi langkah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Trump yang menginginkan produksi iPhone dipindah ke AS. Awal tahun ini, Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif 25% pada Apple jika tidak memindahkan produksinya.

    Pekan lalu, CEO Apple Tim Cook menyebut sebagian besar iPhone yang dijual di AS saat ini dirakit di India, sedangkan produk lain seperti MacBook, iPad, dan Apple Watch banyak diproduksi di Vietnam.

    “Kami berusaha mengoptimalkan rantai pasok. Dan ke depan, kami memang akan meningkatkan kegiatan di Amerika Serikat,” kata Cook. 

    Namun, memindahkan manufaktur iPhone ke AS bukan hal mudah, mengingat fasilitas produksi Apple di Cina dan India melibatkan ratusan ribu pekerja dan sistem produksi yang sangat kompleks. Karena itu, Apple lebih memilih untuk melobi agar produk-produknya dikecualikan dari tarif impor.

    Trump diketahui tengah menyusun kebijakan tarif baru terhadap semua produk yang mengandung chip semikonduktor, dan akan mengumumkannya pekan depan. Sementara itu, kebijakan tarif terhadap puluhan negara mitra dagang akan berlaku mulai Kamis 7 Agustus 2025.

    Sebelumnya, Apple pernah berhasil membujuk Trump agar mengecualikan produknya dari pajak impor selama masa jabatan pertama. Jika berhasil lagi, hal ini bisa melindungi margin keuntungan Apple dan menekan kenaikan harga produk di AS bahkan bisa menjadi keuntungan kompetitif dibanding pesaing seperti Samsung Electronics.

    Cook juga diketahui memiliki hubungan baik dengan Trump, termasuk menghadiri pelantikan presiden periode kedua bersama sejumlah petinggi teknologi seperti Elon Musk, Sundar Pichai (Alphabet), Mark Zuckerberg (Meta), dan Jeff Bezos (Amazon).

    Meski begitu, janji awal Apple pada Februari lalu untuk menciptakan 20.000 pekerjaan dan investasi US$500 miliar dinilai hanya sedikit lebih tinggi dibanding rencana sebelumnya, dengan tambahan sekitar 1.000 pekerjaan per tahun dan belanja tambahan senilai US$39 miliar.

    Pengumuman Apple ini melengkapi serangkaian kabar investasi yang disampaikan Trump bersama pemimpin perusahaan besar. 

    Pada awal tahun ini, Trump mengumumkan investasi US$100 miliar dari Oracle, SoftBank, dan OpenAI untuk membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di AS, dengan target jangka panjang hingga US$500 miliar.

    Trump juga menggandeng Nvidia Corp., produsen chip AI terbesar, untuk membangun infrastruktur AI senilai setengah triliun dolar (sekitar Rp8.000 triliun) dalam empat tahun ke depan di AS.

    Trump kini menjadikan investasi sebagai alat diplomasi perdagangan, termasuk dalam kesepakatan dengan Uni Eropa dan Jepang. 

    Kesepakatan dengan UE mencakup pembelian energi AS senilai US$750 miliar dan investasi US$600 miliar. Sementara Jepang sepakat membentuk dana US$550 miliar untuk berinvestasi di AS.

  • Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut pemerintah perlu memperkuat daya beli hingga menggelontorkan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan setidaknya ada empat masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan sampai akhir tahun untuk jangka pendek, sekaligus hingga 2029 untuk jangka menengah. Pertama, kata Ajib, pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

    “Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Ajib dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, serta mendorong ekonomi biaya rendah atau low cost economy.

    Ajib menyebut, percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dan relaksasi pajak untuk UMKM menjadi bagian kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

    Selain itu, sambung dia, dunia usaha juga menyarankan agar tingkat suku bunga kredit menjadi lebih murah yang utamanya untuk sektor padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Ketiga, lanjut Ajib, pemerintah perlu mendorong perampingan peraturan atau deregulasi. Terlebih, dia menjelaskan percepatan layanan, kemudahan koordinasi, dan penyederhaaan perizinan merupakan bagian dari deregulasi.

    “Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja [Pokja] Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.

    Keempat, Apindo menilai pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri. Terlebih, sambung dia, rasio investasi penanaman modal asing (PMA) masih rendah hingga potensi PMA masih bisa ditingkatkan.

    “Dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40,” ujarnya.

    Menurutnya, momentum ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) menjadi angin segar menuju perjanjian perdagangan bebas dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia.

    Lebih lanjut, Ajib menambahkan pemerintah harus menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. “Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporate,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menuturkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Sampah Plastik ‘Tenggelamkan Bumi’, Gimana Mengatasinya?

    Sampah Plastik ‘Tenggelamkan Bumi’, Gimana Mengatasinya?

    Jakarta –

    Tujuan pertemuan kali ini meneruskan konferensi serupa tahun lalu di Busan. Namun, negosiasi yang dipimpin oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) saat itu gagal. Dalam upaya baru, perwakilan lebih dari 170 negara bertemu di Jenewa, Swiss, mulai awal pekan ini hingga 14 Agustus mendatang untuk merundingkan perjanjian yang mengikat guna mengurangi sampah plastik.

    Topik utama: Apakah produksi plastik harus dibatasi, bagaimana memperbaiki pengelolaan produk plastik berbahaya bagi kesehatan dan bahan kimia terkait, serta bentuk dukungan keuangan apa yang akan diterima negara berkembang untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

    Setiap tahun, dunia memproduksi 413 juta ton plastik, cukup untuk mengisi lebih dari setengah juta kolam renang Olimpiade. Namun, hanya sekitar 9% yang didaur ulang secara global. Sisanya dibakar, dibuang ke tempat pembuangan akhir, mencemari lautan, tanah, dan merugikan satwa serta kesehatan manusia. Mikroplastik kini tersebar di seluruh dunia dan dapat ditemukan di tubuh manusia.

    Siapa yang menginginkan apa?

    Sekitar 100 negara mendukung perjanjian ambisius yang juga meliputi pengurangan produksi plastik. Termasuk banyak negara Afrika dan Amerika Latin, juga Jerman dan Uni Eropa.

    Namun, negara-negara produsen plastik dan minyak dalam “Koalisi Sepemikiran”, seperti Rusia, Iran, dan Arab Saudi, selama ini menghalangi regulasi produksi yang lebih ketat.

    Mereka ingin melanjutkan produksi seperti biasa dan mencegah kesepakatan yang membatasi permintaan, misalnya larangan produk plastik sekali pakai, kata Florian Titze dari WWF.

    Industri plastik dan negara-negara yang mendapat keuntungan terbesar melihat krisis plastik sebagai masalah pengelolaan sampah yang buruk. Mereka ingin perjanjiannya terfokus pada pengumpulan plastik, edukasi konsumen, dan tingkat daur ulang. Namun, produksi berlebih, sumber masalah utama, tidak akan dihentikan dengan cara ini.

    Daur ulang tidak cukup

    Daur ulang dan pengelolaan sampah memang penting, tapi tidak cukup tanpa pengurangan jumlah plastik, jelas Melanie Bergmann, ahli biologi laut dari Alfred-Wegener-Institut yang menjadi pengamat ilmiah delegasi Jerman.

    “Jika jumlah plastik terus bertambah setiap tahun, kita perlu sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih besar. Sistem di negara kaya saja sudah kewalahan,” katanya.

    Biaya pengelolaan sampah sangat besar, misalnya Jerman mengeluarkan 16 miliar euro per tahun, sekitar 0,4% PDB, dan proporsi sampah plastik terus naik. Dalam negosiasi, Uni Eropa kemungkinan mengaitkan dukungan finansial kepada negara berkembang dengan komitmen pengurangan produksi plastik.

    Hipokrisi negara-negara barat?

    Aleksandar Rankovic, pendiri think tank Common Initiative, memperingatkan agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada negara produsen minyak dan plastik.

    Ia menuduh negara-negara Barat seperti Jerman, Prancis, dan Inggris munafik karena klaim ambisius mereka tidak disertai tindakan nyata.

    Dengan produksi sekitar 8 juta ton plastik per tahun, Jerman adalah produsen plastik terbesar di Eropa. Secara global, sepertiga plastik berasal dari Cina, hampir 20% dari Asia lainnya dan Amerika Utara.

    Meski koalisi ambisi tinggi mendukung perjanjian lebih ketat, belum ada target konkret yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik, yang dinilai Rankovic terlalu samar.

    Kementerian Lingkungan Jerman menolak kritik ini dengan alasan data belum cukup untuk menetapkan target numerik seperti target 1,5 derajat dalam perjanjian iklim. Namun, Melanie Bergmann menyatakan produksi plastik harus dikurangi minimal 12-19% untuk memenuhi target Perjanjian Paris.

    Kekuatan lobi industri plastik

    Di Jenewa, selain delegasi negara, ratusan perwakilan industri plastik dan kimia hadir. Solusi hanya bisa dicapai dengan kerja sama antara masyarakat sipil dan dunia usaha, demikian menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Jerman.

    Bethanie Carney Almroth, ahli ekotoksikologi dari Universitas Göteborg, Swedia, mengungkapkan adanya upaya lobi untuk melemahkan ilmu pengetahuan di bidang plastik dan intimidasi terhadap ilmuwan yang meneliti dampak berbahaya bahan kimia plastik.

    Jumlah pelobi industri bahkan lebih banyak dari delegasi resmi Uni Eropa. Industri menggunakan studi bias untuk meragukan kredibilitas ilmuwan, namun Plastics Europe menegaskan mereka menghargai ilmu pengetahuan independen.

    Almroth menceritakan pengalaman intimidasi dan upaya pelemahan reputasi oleh industri plastik melalui berbagai cara, termasuk di konferensi internasional.

    Kesempatan bersejarah untuk perjanjian efektif?

    Rankovic meragukan perjanjian terobosan akan lahir di Jenewa, melainkan kerangka kerja minimal yang bisa dikembangkan. Keputusan harus diambil dengan konsensus dan posisi negara sangat berbeda.

    Namun, waktu sudah sangat mendesak karena produksi plastik diperkirakan akan berlipat ganda dalam 20 tahun ke depan. Perjanjian ini adalah kesempatan bersejarah untuk mengendalikan masalah plastik, pungkas Melanie Bergmann.

    Diterjemahkan dari bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Kala Alun-alun Bogota Jadi Lautan Botol Plastik” di sini:

    (ita/ita)

  • Bappenas Gandeng Uni Eropa Kawal Pengembangan Ekonomi Biru – Page 3

    Bappenas Gandeng Uni Eropa Kawal Pengembangan Ekonomi Biru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis dua dokumem strategis dalam koridor ekonomi biru. Keduanya berkaitan dengan pangan hasil laut dan koridor pengembangan ekonomi berbasis kelautan.

    Dua dokumen tersebut yakni Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Penghitungan Indonesia Blue Economy Index (IBEI).

    Dokumen BFA memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik untuk ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan, IBEI menjadi instrumen komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. 

    “Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam momen peluncuran, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia mengatakan, dua dokumen ini fokus pada sistem produksi yang efisien, peningkatan nilai tambah, pemenuhan konsumsi gizi protein berimbang bagi masyarakat, dan tata kelola kelautan demi menjaga keberlangsungan ekosistem terpadu. 

    “Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Dokumen BFA disusun Kementerian PPN/Bappenas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, dan Microsave Consulting. Sementara dokumen IBEI dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Uni Eropa sebagai mitra utama yang menilai pencapaian pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan dan inklusif.

  • Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

    Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi periode kuartal kedua tahun ini yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) dinilai cukup mengejutkan bagi dunia usaha dan ekonom. Namun, laju pertumbuhan ini disebut dapat terus terjaga. 

    Data BPS menunjukkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2024 sebesar 5,11%, kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,05%. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan secara siklus tahunan, kuartal kedua memang umumnya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang ditopang oleh belanja masyarakat dalam periode lebaran.

    “Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% dengan segala perdebatannya, menjadi sebuah indikator tren pertumbuhan ekonomi yang naik pada tahun 2025,” kata Ajib kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025). 

    Meskipun, para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah lagi di kuartal kedua. Konsensus pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 hanya di kisaran 4,69%—4,81%. 

    Hal ini juga didukung oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang mengalami konstraksi sepanjang kuartal. PMI Manufaktur Juli 2025 tercatat 49,2 atau masih di fase kontraksi. 

    Pada April 2025 PMI manufaktur tercatat sebesar 46,7. Konstraksi paling dalam sejak 4 tahun terakhir. Adapun, pada Mei 2025 mengalami peningkatan indeks menjadi 47,4, Juni 2025 kembali mengalami penurunan, menjadi sebesar 46,9. 

    “Data konstraksi PMI Manufaktur ini juga relevan dengan potret di lapangan, terjadi fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya-nanya (rohana), padahal daya beli dan konsumsi ini yang menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Jika ditelisik, BPS mengebut ada dua hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif di kuartal kedua 2025 ini yakni investasi dan kebijakan moneter.  

    Pertama, investasi disebut tumbuh secara signifikan sebesar 6,99% yoy atau level tertinggi selama 4 tahun terakhir, terutama karena proyek infrastruktur. 

    Adapun, kuartal kedua ini mencapai Rp477,7 triliun, dengan rasio 57,7% dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 42,3% dari Penanaman Modal Asing (PMA).

    Faktor kedua adalah karena kebijakan moneter, yang membuat relaksasi tingkat suku bunga acuan turun 25 basis point pada Mei 2025, menjadi 5,5%.

    Ajib menilai kebijakan ini cukup menambah likuiditas di sistem perekonomian sebesar 375 triliun lewat relaksasi cadangan. 

    “Kebijakan ini diharapkan bisa berlanjut memberikan dampak positif pada kuartal ketiga, karena pada awal Juli, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 5,25%,” tuturnya. 

    Masukkan Apindo

    Untuk itu, Apindo memberikan 4 masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga sampai dengan akhir tahun untuk jangka pendek, dan sampai dengan tahun 2029 untuk jangka menengah. 

    Pertama, adalah penguatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja.

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, dan mendorong low cost economy. Percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM, menjadi bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian tingkat suku bunga kredit yang murah, perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” imbuhnya. 

    Ketiga, pemerintah perlu mendorong regulatory streamlining, atau deregulasi. Percepatan layanan, kemudahan koordinasi, penyederhaaan perijinan, adalah bagian dari deregulasi. 

    Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik.

    Keempat, mendorong lebih banyak investasi yang masuk. Rasio investasi PMA masih rendah, dan potensi bisa ditingkatkan, dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. 

    “Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40. Momentum ratifikasi IEU-CEPA juga menjadi angin segar menuju free trade agreement dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia,” tuturnya. 

    Ajib menuturkan, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025, menjadi sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun, tetapi dengan segala diskursus yang ada, dunia usaha optimis secara agregat tahun 2025, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PEM-PPKF) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Untuk itu, pemerintah diminta untuk menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporated.

  • Ekonomi RI triwulan II tumbuh tinggi dibanding negara G20

    Ekonomi RI triwulan II tumbuh tinggi dibanding negara G20

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko: Ekonomi RI triwulan II tumbuh tinggi dibanding negara G20
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025, yang mencapai 5,12 persen year-on-year (yoy), termasuk tertinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN.

    Di antara negara-negara G20, Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 hanya sedikit lebih rendah dibandingkan China yang mencapai pertumbuhan 5,2 persen yoy.

    “Beberapa negara (memiliki pertumbuhan ekonomi) di bawah kita (Indonesia), mulai dari Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang dua persen, kemudian Korea juga rendah,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Amerika Serikat dan Korea Selatan yang merupakan negara anggota G20 masing-masing mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen yoy dan 0,05 persen yoy.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi (3,9 persen), Spanyol (2,8 persen), Belanda (1,5 persen), Prancis (0,7 persen), Italia (0,4 persen), Jerman (0,4 persen), dan Meksiko (0,1 persen).

    Pertumbuhan ekonomi di kawasan Uni Eropa juga hanya menyentuh 1,4 persen yoy pada triwulan II 2025.

    Sementara, Malaysia dan Singapura yang merupakan negara anggota ASEAN, masing-masing mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen yoy dan 4,3 persen yoy.

    Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah Vietnam, yang mencapai 8 persen.

    “Sehingga, di antara negara G20 dan ASEAN kita salah satu yang tertinggi,” ucap Airlangga.

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan (yoy), didorong konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor ini juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas masyarakat. Kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah,” ujar Edy.

    Sumber : Antara

  • Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

    “Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

    Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

    Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

    “Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

    Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

    “Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

    Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

    Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

    “Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

    Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

    Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

    “Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

    Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

    “Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

    Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

    Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, dijadwalkan berangkat ke Washington untuk mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pemangkasan tarif impor mobil Jepang.

    “Kami akan mendesak AS agar segera menandatangani perintah eksekutif atas kesepakatan tarif mobil dan komponen otomotif,” ujar Akazawa di hadapan parlemen Jepang, dikutip dari Reuters.

    Akazawa juga menyinggung isu “stacking”, di mana satu produk dapat dikenakan beberapa lapis tarif berbeda. Dia menegaskan Jepang ingin memastikan barang yang sudah dikenai tarif di atas 15% tidak terkena tambahan tarif 15% lagi.

    Berdasarkan lampiran dalam perintah eksekutif Trump tertanggal 31 Juli, ketentuan “no stacking” diterapkan terhadap Uni Eropa. Namun, tidak ada kejelasan apakah ketentuan serupa berlaku untuk Jepang.

    Meski demikian, Akazawa menyebut pihaknya telah mendapatkan jaminan dari Amerika Serikat bahwa Jepang akan diperlakukan sama seperti Uni Eropa dalam konteks tersebut.

    DIa juga menegaskan tidak ada kesalahpahaman dengan AS terkait paket investasi senilai US$550 miliar yang menjadi bagian dari kesepakatan tarif tersebut.

    “Kami telah berulang kali menjelaskan kepada pihak AS bahwa Jepang akan menginvestasikan hingga US$550 miliar dalam bentuk ekuitas, pinjaman, dan jaminan melalui lembaga keuangan milik negara, untuk bersama-sama membangun rantai pasok yang penting bagi keamanan nasional. Itulah pemahaman bersama kami,” jelas Akazawa.

    Akazawa menambahkan, porsi investasi dalam bentuk ekuitas diperkirakan hanya sekitar 1%–2% dari total komitmen tersebut.

    Bulan lalu, AS dan Jepang menyepakati pemangkasan tarif mobil dari total sebelumnya 27,5% menjadi 15%. Namun, belum ada kejelasan kapan tarif baru tersebut mulai berlaku.

    Sementara itu, tarif untuk sejumlah produk Jepang lainnya akan diturunkan dari 25% menjadi 15% mulai Kamis pekan ini.

  • Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025

    Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025

    Ilustrasi – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/am.

    Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring potensi rebound data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2025.

    “Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal II-2025 pada hari ini. Lukman menilai peluang penguatan PDB dipengaruhi faktor belanja pada hari raya Idul Fitri. Kemudian juga didukung peningkatan investasi, belanja negara, permintaan ekspor, dan beberapa stimulus pemerintah.

    Di samping itu, sentimen terhadap rupiah juga berasal dari kekhawatiran peningkatan tensi antara AS dengan India. Mengutip Kyodo, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor India “secara substansial” dari nilai 25 persen yang berlaku setelah menuduh India terus membeli dan menjual ulang minyak dari Rusia.

    Meski AS memandang India sebagai mitra strategis untuk menandingi China, Trump, yang juga semakin resah akibat mandeknya upaya menghentikan perang di Ukraina, mengklaim bahwa India meraup “keuntungan besar” saat menjual ulang minyak dari Rusia tersebut ke pasar terbuka.

    Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tinggi terhadap setiap negara mitra dagang dengan AS yang berlaku Kamis. Sebelum AS menyatakan penangguhan implementasi “tarif resiprokal” beberapa waktu yang lalu, Trump dan pemerintah AS berulang kali mengisyaratkan bahwa India akan menjadi salah satu negara yang paling pertama meneken kesepakatan dagang dengan AS.

    Namun, tak seperti mitra dagang kunci AS lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, India tak kunjung meneken kesepakatan dagang dengan AS hingga penangguhan implementasi tarif berakhir pada Jumat (1/8). Trump pun secara sepihak menetapkan tarif 25 persen terhadap produk India.

    Merespons kritik dari AS, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India pada Senin (4/8) menyatakan bahwa tindakan Trump “tak dapat dibenarkan dan tak beralasan”. India menyebut bahwa AS pun masih mengimpor produk Rusia, seperti uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya serta bahan-bahan kimia dan produk pupuk.

    Harapan penguatan kurs rupiah juga masih disebabkan data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah. Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu menjadi 14 ribu dari 147 ribu.

    Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan. Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.370 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.

    Sumber : Antara