Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Presiden Negara Ini Jadi Buronan AS, Hadiahnya Naik Jadi Rp825 Miliar

    Presiden Negara Ini Jadi Buronan AS, Hadiahnya Naik Jadi Rp825 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) resmi menaikkan hadiah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi US$50 juta atau sekitar Rp825 miliar. Situasi ini menandai tekanan terbaru Washington terhadap pemimpin negara Amerika Latin yang dituduh sebagai pengedar narkoba kelas kakap.

    Dalam video yang diunggah ke media sosial pada Kamis (7/8/2025), Jaksa Agung AS Pam Bondi menuduh Maduro terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba transnasional yang berkolaborasi dengan kelompok kriminal terorganisasi seperti Tren de Aragua, Cartel of the Suns, dan Kartel Sinaloa dari Meksiko.

    “Dia adalah salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita. Oleh karena itu, kami menggandakan hadiahnya menjadi US$50 juta,” kata Bondi, seperti dikutip Al Jazeera pada Jumat (8/8/2025).

    Maduro sebelumnya telah didakwa oleh pengadilan federal AS pada 2020, di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba. Saat itu, hadiah untuk penangkapannya ditetapkan sebesar US$15 juta, yang kemudian dinaikkan menjadi US$25 juta oleh pemerintahan Biden. Nilai tersebut setara dengan hadiah atas buronan teroris Osama bin Laden pasca serangan 11 September 2001.

    Bondi juga mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS telah menyita aset terkait Maduro senilai lebih dari US$700 juta, termasuk dua jet pribadi dan sembilan kendaraan. Ia menambahkan bahwa berton-ton kokain yang berhasil disita otoritas AS dapat ditelusuri langsung ke jaringan Maduro.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Maduro tidak akan lolos dari keadilan, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya yang keji,” tegas Bondi.

    Pemerintah Venezuela langsung merespons tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil menyebut langkah AS sebagai “tipuan paling konyol yang pernah ada” dan menyindir bahwa langkah itu hanya pengalihan isu dari skandal Epstein yang sedang menyeret elit politik AS.

    “Martabat tanah air kami tidak untuk diperjualbelikan. Kami menolak operasi propaganda politik yang kasar ini,” kata Gil dalam pernyataan di Telegram.

    Jaringan Narkoba

    AS sebelumnya menuduh Maduro dan rekan-rekan dekatnya mengoperasikan kartel narkoba berskala negara yang disebut Cartel of the Suns, bersama pejabat tinggi militer dan intelijen Venezuela.

    Salah satu tokoh kunci, Hugo Carvajal, mantan kepala intelijen militer Venezuela, telah diekstradisi ke AS dan mengaku bersalah atas empat dakwaan, termasuk konspirasi narkotika-terorisme.

    Carvajal sebelumnya adalah diplomat yang mewakili pemerintahan Maduro, namun membelot dan mendukung oposisi pro-AS. Ia ditangkap di Spanyol dan diekstradisi ke AS pada Juli 2023 setelah lebih dari satu dekade menjadi target buruan AS.

    Meski menjadi buronan AS, Maduro tetap mempertahankan kekuasaan. Ia kembali terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 2024 dalam pemilu yang disebut “curang” oleh AS, Uni Eropa, dan sejumlah negara Amerika Latin.

    Pada Juni lalu, Washington dan Caracas diam-diam mencapai kesepakatan pertukaran tahanan: 10 warga AS dibebaskan dari penjara Venezuela, sementara Caracas menerima puluhan orang yang dideportasi dari AS di bawah kebijakan imigrasi baru pemerintahan Trump.

    Menariknya, Gedung Putih juga memberi kelonggaran pada sanksi energi dengan mengizinkan Chevron melanjutkan pengeboran minyak di Venezuela, membuka kembali peluang ekonomi bagi negara yang sebelumnya terisolasi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dunia Lagi Cari Pabrik Baru, Indonesia Tinggal Duduk Manis!

    Dunia Lagi Cari Pabrik Baru, Indonesia Tinggal Duduk Manis!

    Jakarta –

    Tari impor yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke lebih dari 90 negara mulai berlaku. Menurut Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, Indonesia bisa mengambil peluang di tengah situasi tersebut.

    Pranjul menilai tarif tersebut memang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun persentasenya hanya 0,3%. Namun, dampak itu akan dirasakan dalam kurun waktu singkat apabila Indonesia dapat memanfaatkan peluang.

    Pranjul menjelaskan saat ini rantai pasok global tengah disusun ulang, terutama sektor manufaktur, barang-barang konsumen, furniture hingga tekstil. Produsen-produsen multinasional banyak mencari tujuan baru sebagai tempat memproduksi dan menjual barang.

    “Perusahaan multinasional mencari tujuan baru di mana mereka dapat berproduksi dan menjual. Dan menurut saya adalah, setelah badai tarif mereda, Indonesia sebenarnya dapat diuntungkan,” kata Pranjul dalam acara Media Briefing yang disiarkan secara daring, Jumat (8/8/2025).

    Pranjul menerangkan, saat ini ekspor Indonesia ke China hampir 100% berupa komoditas. Sedangkan, jika menilik ekspor Indonesia ke beberapa negara maju, seperti di Uni Eropa dan AS, lebih banyak ekspor produk konsumsi, seperti tekstil, furnitur, hingga alas kaki.

    Namun, persentase ekspor produk tersebut masih kecil. Misalnya, kontribusi ekspor pakaian jadi Indonesia hanya 25%. Angka ini masih kalah dibandingkan dengan ekspor pakaian jadi Vietnam.

    “Dunia di mana produsen akan mencari tujuan baru, Indonesia dapat mengangkat tangannya dan berkata, ‘Lihat, kita sudah memproduksi barang-barang ini’. Kita dapat meningkatkannya dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan perusahaan,” jelas Pranjul.

    Namun, hal tersebut dapat direalisasikan jika pemerintah Indonesia melakukan peningkatan dalam beberapa hal, seperti infrastruktur, perjanjian perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan mempermudah perizinan.

    “Jika Indonesia dapat melakukan semua ini dengan benar, saya pikir dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun, ini bisa menjadi peluang bagi arus masuk FDI (Foreign Direct Investment) dan pertumbuhan,” terang dia.

    Simak juga Video: Pupuk Indonesia akan Bangun Pabrik Metanol, Antisipasi Impor Besar-besaran

    (rea/fdl)

  • Trump-Putin Segera Bertemu, Zelenskyy Telepon Prancis-Jerman

    Trump-Putin Segera Bertemu, Zelenskyy Telepon Prancis-Jerman

    JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu dalam beberapa hari mendatang.

    Pengumuman ini muncul sehari setelah utusan Trump, Steve Witkoff, mengadakan pembicaraan selama tiga jam dengan Putin di Moskow.

    Trump sebelumnya mengancam sanksi baru terhadap Rusia dan negara-negara yang membeli ekspornya mulai hari Jumat kecuali Putin setuju untuk mengakhiri konflik 3-1/2 tahun, yang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

    Pada Rabu, Trump mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap India karena membeli minyak Rusia dan mengatakan bea tambahan serupa mungkin akan diberlakukan terhadap Tiongkok, pembeli utama minyak mentah Rusia lainnya.

    Belum jelas apakah ia akan mengumumkan langkah lebih lanjut setelah batas waktu yang ditetapkan pada Jumat berakhir.

    Penasihat Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan Rusia dan AS telah sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak Putin-Trump “dalam beberapa hari mendatang”.

    Putin dalam pertemuan dengan presiden Uni Emirat Arab, mengatakan UEA akan menjadi tempat yang “sepenuhnya cocok” untuk pertemuan tersebut, tetapi tidak mengonfirmasi negara Teluk tersebut akan menjadi tuan rumah.

    Tidak ada pertemuan puncak antara pemimpin AS dan Rusia sejak Putin dan Joe Biden bertemu di Jenewa pada Juni 2021.

    Rusia berperang di Ukraina pada Februari 2022, dengan alasan ancaman terhadap keamanannya sendiri dan menjerumuskan hubungan ke dalam krisis yang mendalam.

    Kyiv dan sekutu Baratnya menggambarkan invasi tersebut sebagai perampasan tanah ala kekaisaran.

    Trump telah bergerak untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia dan mencoba mengakhiri perang, meskipun dalam komentar publiknya ia tampak antara mengagumi dan mengkritik tajam Putin.

    Indeks pasar saham utama Rusia, MOEX, naik hingga 5% setelah berita tersebut, level tertingginya dalam dua bulan. Rubel mencapai level tertinggi dalam dua minggu terhadap dolar AS dan yuan China.

    “Saham Rusia sedang melonjak. Investor berharap pertemuan (Trump-Putin) akan menjadi langkah menuju normalisasi situasi geopolitik,” kata analis Alfa Bank dalam catatan.

    Seorang pejabat Gedung Putih juga mengatakan Trump dapat bertemu Putin paling cepat minggu depan.

    The New York Times melaporkan Trump memberi tahu para pemimpin Eropa melalui panggilan telepon dia bermaksud bertemu dengan Putin dan kemudian menindaklanjutinya dengan pertemuan trilateral yang melibatkan pemimpin Rusia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Para pemimpin Ukraina dan Eropa telah lama mengkhawatirkan Trump dapat bersekutu dengan Putin untuk memaksakan kesepakatan terhadap Zelenskyy yang akan sangat merugikan Kyiv.

    Zelenskyy berbicara pada Kamis, 7 Agustus, dengan para pemimpin Prancis dan Jerman serta dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan mengatakan bahwa Eropa harus terlibat dalam proses perdamaian.

    “Perang sedang terjadi di Eropa, dan Ukraina merupakan bagian integral dari Eropa – kami sudah bernegosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, Eropa harus menjadi peserta dalam proses yang relevan,” ujarnya pada X dilansir Reuters, Kamis, 7 Agustus.

    Zelenskyy mengatakan perang harus diakhiri dengan “perdamaian yang bermartabat”, dan penyelesaian apa pun yang dicapai akan membentuk lanskap keamanan Eropa selama beberapa dekade mendatang.

    Menurutnya, Rusia masih belum menyatakan siap untuk gencatan senjata.

    “Dalam waktu dekat harus ditunjukkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika Rusia terus memperpanjang perang dan mengganggu upaya konstruktif,” kata Zelenskyy.

    Mykola Bielieskov dari Institut Nasional untuk Studi Strategis di Kyiv mengatakan tawaran Putin untuk bertemu dengan Trump sama saja dengan memberinya hadiah tanpa imbalan apa pun. Hal ini, katanya, memberi Rusia “kesan keluar dari isolasi dan berbicara secara setara”.

    Ia mengatakan Kremlin akan terus mengulur waktu, menggunakan fakta pertemuan tersebut sebagai bukti keterbukaan terhadap negosiasi tanpa konsesi apa pun.

    Zelenskyy mengatakan berbagai kemungkinan format pertemuan bilateral dan trilateral telah dibahas dengan Trump dan sekutu Ukraina di Eropa.

    “Ukraina tidak takut dengan pertemuan dan mengharapkan pendekatan berani yang sama dari pihak Rusia,” kata Presiden Ukraina.

  • Mampukah AS Paksa India-China Stop Beli Minyak Rusia?

    Mampukah AS Paksa India-China Stop Beli Minyak Rusia?

    Jakarta –

    India dan Cina dengan tegas menolak ancaman sanksi sekunder Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sanksi tersebut merupakan hukuman bagi negara yang nekat masih membeli minyak Rusia. Selama ini, pendapatan dari ekspor minyak dipercaya merupakan sumber duit terbesar bagi Moskow demi membiayai invasi di Ukraina.

    Beijing dan New Delhi menegaskan, akan melindungi ketahanan energi dan kedaulatan ekonominya, dari apa yang oleh Beijing disebut secara lugas sebagai “pemaksaan dan tekanan” dari Amerika Serikat. Cina merupakan importir minyak terbesar Rusia pada tahun 2022.

    India, di sisi lain, menuding Barat bersikap hipokrit. Mereka menyoroti fakta bahwa Uni Eropa tetap mengimpor energi dari Rusia, meskipun telah secara signifikan mengurangi kebergantungan sejak perang dimulai.

    New Delhi juga mengingatkan bahwa Washington sebelumnya justru mendorong India membeli minyak dari Rusia, demi menstabilkan harga minyak global yang meningkat tajam setelah invasi Rusia dimulai.

    Pembelian minyak India dari Rusia meningkat hampir 19 kali lipat dalam empat tahun terakhir, dari 0,1 menjadi 1,9 juta barel per hari, sementara pembelian Cina naik 50% menjadi 2,4 juta barel per hari.

    Petras Katinas, analis energi yang berbasis di Lituania dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), mengatakan kepada DW bahwa India—pembeli minyak terbesar kedua dari Rusia—menghemat hingga USD 33 miliar ongkos pembelian energi antara 2022 hingga 2024. Penghematan tersebut merupakan hasil dari potongan harga besar-besaran oleh Moskow setelah AS dan Eropa mengurangi impor minyak dan gas Rusia.

    Kebijakan lama India yang menyeimbangkan hubungan dengan AS, Rusia, dan Cina, tanpa memprioritaskan salah satu negara, menurut Katinas, menjadi landasan keputusan untuk membeli minyak mentah Rusia dengan diskon besar. “New Delhi memprioritaskan keamanan dan keterjangkauan energi,” ujarnya.

    Ancaman Trump guncang pasar global

    Alhasil, harga minyak naik hampir 1% setelah pengumuman tersebut. Media India melaporkan, tarif baru dapat meningkatkan tagihan impor minyak India hingga US$ 11 miliar. New Delhi menyebut kebijakan Trump sebagai “tidak adil, tak berdasar, dan tidak masuk akal.”

    Trump menyatakan tarif akan berlaku dalam waktu 21 hari, memberi waktu bagi India dan Rusia untuk bernegosiasi dengan AS terkait pajak impor tersebut. Presiden AS juga diperkirakan akan mengumumkan sanksi sekunder yang lebih luas terhadap negara dan entitas yang masih berdagang dengan Rusia.

    Sanksi sekunder dipercaya akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi Rusia yang melambat akibat sanksi Barat. Dengan belanja militer kini melampaui 6% dari PDB dan inflasi riil diperkirakan sejumlah analis mencapai 15–20%, Rusia membakar cadangan devisa dan menghadapi tekanan besar terhadap anggaran dan industri senjata nasional.

    Bagi pasar global, sanksi baru dapat memicu guncangan besar pada harga energi dan arus perdagangan, seperti yang terjadi pada 2022, ketika harga minyak melonjak dan Rusia menyiasati sanksi Barat dengan menjual dengan harga murah kepada dua ekonomi terbesar dunia.

    “Kalau India tidak membeli minyak Rusia pada 2022, tidak ada yang tahu harga minyak akan berapa — USD 100, USD 120, atau USD 300 per barel,” ujar Sumit Ritolia, analis minyak di New Delhi dari lembaga riset perdagangan Kpler, kepada DW. Minyak mentah WTI sempat bertahan antara USD 74 hingga USD 95 per barel dalam beberapa minggu sebelum invasi.

    Tarif sekunder Trump sebesar 25% dapat memaksa India mengurangi sebagian perdagangan minyaknya dengan Rusia. Sanksi tambahan hanya akan memperburuk keadaan.

    Katinas menyebut sanksi sekunder sebagai eskalasi besar. “Sanksi itu mengancam akses perusahaan India ke sistem keuangan AS dan membuat bank, kilang, serta perusahaan pelayaran terpapar dampak besar, mengingat keterlibatan mereka dalam pasar global,” katanya.

    Harga minyak melonjak, inflasi mengancam

    Jika suplai 5 juta barel minyak Rusia per hari tiba-tiba lenyap dari pasar, para analis memperkirakan harga akan kembali melonjak, karena negara-negara yang terdampak harus berebut pasokan lain. Meskipun kartel minyak OPEC baru-baru ini meningkatkan produksi, mengganti volume sebesar itu dalam waktu singkat akan sangat sulit karena kapasitas cadangan yang terbatas dan kendala logistik.

    “Tak ada pasokan yang bisa menggantikan 5 juta barel itu dengan cukup cepat untuk mencegah lonjakan harga,” ujar Alexander Kolyandr, peneliti senior di Center for European Policy Analysis, kepada The Independent.

    Ritolia mengatakan kepada DW bahwa perusahaan India mungkin butuh waktu hingga satu tahun untuk mengurangi ketergantungan pada minyak Rusia, jika memang harus dilakukan.

    Harga minyak yang lebih tinggi akan memicu kenaikan tajam inflasi, baik di AS maupun secara global. Bank Sentral AS memperkirakan, setiap kenaikan USD 10 pada harga minyak mentah akan menambah sekitar 0,2 poin persentase pada inflasi. Bank sentral India mencapai kesimpulan serupa.

    Jika harga naik dari USD 66 menjadi USD 110–120 per barel, kenaikan inflasi sekitar 1 poin persentase akan menaikkan biaya hidup bagi konsumen dan dunia usaha, terutama di sektor energi, transportasi, dan pangan.

    Cina diampuni, India kena imbas?

    Analis energi Katinas berpendapat, Cina—yang total volume perdagangannya dengan AS empat kali lebih besar dari India—”mungkin akan dikecualikan” dari kebijakan baru Gedung Putih. Dengan nilai perdagangan bilateral melebihi USD 580 miliar, skala ekonomi Cina memberi mereka daya tawar yang tidak dimiliki India.

    Cengkeraman Cina atas pasokan mineral tanah jarang — isu panas dalam hubungan AS-Cina — menjadi salah satu pengungkit yang digunakan Beijing untuk meredam sikap Trump.

    Dengan India tak memiliki pengaruh serupa, Trump awal pekan ini menggandakan tekanan pada New Delhi. Dia menyatakan bahwa dampak dari sanksi baru terhadap Rusia dan India akan “menjatuhkan dua ekonomi itu secara bersamaan.”

    Keuntungan India dari minyak Rusia menyusut

    Sementara itu, India tak lagi menikmati keuntungan besar seperti pada 2022, ketika diskon minyak Rusia mencapai USD 15–20 per barel. “Kini, margin itu menyusut menjadi sekitar USD 5,” menurut Ritolia dari Kpler.

    Berupaya mengisi kembali pundi-pundi perangnya, Rusia kini makin agresif memaksimalkan pendapatan energi. Permintaan dari Turki — yang kini menjadi pelanggan minyak terbesar ketiga Rusia — serta negara-negara Asia lainnya, yang mengimpor minyak Rusia dengan label alternatif untuk menghindari sanksi AS, membantu mengangkat harga.

    Meski begitu, kilang-kilang India terus melaku pembelian dari Rusia. Impor minyak mentah dari Rusia pada Juni mencapai level tertinggi dalam 11 bulan, yakni 2,08 juta barel per hari, menyumbang 44% dari total pasokan minyak mentah India — lonjakan tajam yang didorong oleh pertimbangan geopolitik dan harga.

    Di luar retorika, respons Cina tampaknya akan mengikuti pola sebelumnya saat menghadapi sanksi sekunder. Bank-bank Cina makin enggan menangani transaksi Rusia, bahkan dalam mata uang yuan, memaksa Moskow bergantung pada perantara bayangan dan jalur pihak ketiga.

    Bagi Beijing, impor minyak adalah prioritas yang relatif terlindungi dari tekanan politik. Sementara itu, India dipandang lebih mungkin mengambil sikap hati-hati: mengurangi pembelian jika ditekan, tapi tidak serta-merta menghentikan impor minyak Rusia.

    Ritolia berspekulasi bahwa India mungkin akan “mengurangi” impor minyaknya dari Rusia, namun menambahkan, “Saya tidak melihat India akan turun ke angka nol dalam waktu dekat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis guna meredam efek kebijakan tarif Trump yang berlaku mulai 7 Agustus 2025. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian dagang.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan percepatan penyelesaian perundingan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra dilakukan guna memperluas pasar ekspor.

    Budi mengatakan bahwa Indonesia ke depannya tidak hanya akan fokus menyasar pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, India hingga Jepang, tetapi juga menyasar pasar non-tradisional seperti Afrika hingga Amerika Latin.

    Menurutnya, perluasan pasar ekspor penting dilakukan mengingat saat ini Amerika Serikat juga telah menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke AS.

    Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekspor nasional mencapai 7,10% dengan nilai ekspor mencapai US$294,45 miliar.

    Adapun, nilai ekspor Indonesia mencapai US$23,44 miliar pada Juni 2025 atau naik 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$21,06 miliar.

    Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia mencapai US$135,41 miliar pada semester I/2025. Nilainya naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$125,73 miliar.

    Jika diperinci, nilai ekspor migas sebesar US$7,03 miliar atau turun 11,04% dari sebelumnya US$7,9 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas naik sebesar 8,96% dari US$117,83 miliar menjadi US$128,39 miliar.

    Perjanjian Dagang

    Demi tetap menjaga kinerja ekspor Indonesia, Mendag Budi mengatakan pada tahun ini setidaknya ada lima perjanjian dagang yang ditargetkan rampung.

    Kelima perjanjian dagang yang dimaksud yakni, Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA).

    Kemudian, Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA).

    “Jadi tahun ini banyak perjanjian dagang yang bisa kita selesaikan. Kita akan tandatangani, dengan harapan, pasar kita, ekspor kita semakin besar. Semakin meningkat ke negara-negara di dunia,” kata Budi di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Terkait dengan IP-CEPA, Budi mengatakan perjanjian dagang tersebut bakal ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Bahkan, Budi juga menyebut Presiden Peru Dina Boluarte akan menyambangi Indonesia pada 11 Agustus 2025.

    “Dengan Peru [melalui IP—CEPA] tanggal 11 [Agustus 2025] akan kita tandatangani. Jadi kita cepat ini. Jadi teman-teman sebenarnya masih di Peru. Sudah selesai [perjanjian IP—CEPA], karena Presiden Peru juga mau ke sini, tanggal 11, jadi kebetulan perjanjiannya sudah selesai,” ujarnya.

    Selain mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Peru, Mendag mengatakan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) juga bakal rampung pada 2025.

    Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

    Budi mengatakan kinerja ekspor Indonesia akan melambung dengan adanya perjanjian IEU—CEPA. Pasalnya, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    Apalagi, kata Budi, Uni Eropa merupakan pasar yang besar, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 400 juta jiwa.

    “EU itu kawasan kedua surplus kita terbesar semester I [2025]. Itu saja belum-belum pelaksanaan perjanjian perdagangan ya. Artinya kalau belum ada CEPA saja sudah surplus, mudah-mudahan nanti setelah ada CEPA menjadi semakin besar,” ujarnya.

    Pemerintah juga tengah mempercepat perjanjian Indonesia—Kanada CEPA. Rencananya, perjanjian ini bakal ditandatangani pada akhir 2025. Begitu pula dengan perjanjian Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (I—EAEU) yang ditargetkan rampung di tahun ini.

    Sementara itu, terkait dengan perjanjian dagang dengan Tunisia, Mendag mengungkap bahwa proses perundingan IT-PTA sebenarnya sudah selesai dilakukan. Perjanjian dagang ini tinggal menunggu penandatanganan kedua negara, untuk kemudian dapat segera diimplementasikan.

    Kemudian dengan Eurasia, Budi mengatakan bahwa telah disepakati poin-poin yang bakal dituangkan dalam IEAEU-FTA. Saat ini, kata dia, Eurasia tengah melakukan konsultasi dengan negara-negara anggotanya seperti Rusia, Turki, Jerman, Inggris, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakstan, dan Kirgistan.

    Mendag menjelaskan, EAEU merupakan mitra dagang penting Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebagai Hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik ke negara-negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor.

    Peluang Indonesia

    Rencana pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perundingan empat perjanjian dagang mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, perjanjian dagang menjadi peluang bagi eksportir Indonesia untuk semakin memperluas pasar ekspor, utamanya di tengah kebijakan perang tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Memang harapan kami bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi mungkin ini menjadi prioritas untuk perjanjian,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.

    Shinta menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan sejumlah perjanjian yang diharapkan rampung tahun ini. Dia mengatakan, Apindo telah membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mengutilisasi perjanjian dagang ini.

    Dalam hal ini, Apindo melakukan akselerasi perdagangan dan investasi sesuai dengan sektor-sektor yang ada serta membangun komunikasi dengan pelaku usaha di negara terkait.

    Misalnya, Shinta mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pelaku usaha di Uni Eropa. Meski perjanjian dagang dengan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi, Shinta menyebut bahwa Indonesia sudah dapat melihat peluang apa saja yang bisa dilakukan dengan pelaku usaha di negara tersebut, termasuk juga investasi yang dapat masuk ke Indonesia.

    “Ini kita juga sudah harus mempersiapkan tim kerjanya. Kalau [perjanjian dagang] ini sampai selesai, ini sudah bisa tinggal langsung jalan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan sederet perjanjian dagang yang tengah dipercepat akan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia, termasuk dengan adanya IEU—CEPA. 

    “Jadi ini sambil menyelam, minum air. Sambil menyiapkan tarif Trump, menyiapkan juga EU. Yang kebetulan Uni Eropa itu size-nya sama,” kata Anin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025). 

    Menurutnya, perdagangan Indonesia—Eropa bisa meningkat secara bertahap menjadi US$100 miliar selama 5–10 tahun ke depan. Pasalnya, Anin melihat Eropa merupakan pasar yang juga hampir mirip dengan Negara Paman Sam.

    “Kebetulan apa yang dibutuhkan mereka [Uni Eropa] itu mirip-mirip sama Amerika ya, seperti alas kaki, tekstil, garmen, elektronik,” ujarnya.

    Belum lagi, kata Anin, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diperkirakan memiliki karpet merah di pasar Eropa. Alhasil, kinerja ekspor CPO Indonesia ke Eropa akan meningkat.

    “[CPO] yang tadinya sulit masuk menjadi bisa masuk. Jadi artinya pertumbuhannya pasti pesat,” tuturnya.

    Selain itu, Anin menambahkan perjanjian dagang ini akan membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan bahan mentah, mulai dari gandum, kapas, hingga kedelai. 

    “Tapi yang kita ekspor adalah barang jadi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik. Jadi saya rasa sebenarnya semua itu tergantung dari konsumen, tapi yang pasti akan membuat bahan baku jadi lebih murah,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan langkah yang diambil pemerintah dalam merampungkan sederet perjanjian dagang merupakan strategi yang tepat di tengah tarif Trump. 

    “Ini merupakan strategi tepat. Kita mengambil peluang dari perasaan senasib sepenanggungan negara-negara di dunia, akibat kebijakan perdagangan Trump yang dirasa tidak fair,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Menurutnya, percepatan perjanjian dagang ini bisa menjadi alternatif dalam menghadapi tarif Trump. Namun, Wijayanto menilai, besaran tarif yang dikenai AS kepada Indonesia lebih rendah dan setara dibandingkan negara di kawasan Asean, seperti Vietnam, India, China, Thailand, dan Malaysia. 

    “Membuka pasar selain AS merupakan langkah jitu, mengingat kebijakan AS tidak bisa diprediksi dan dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.

    Namun, lanjut dia, perjanjian dagang hanya akan mendatangkan manfaat jika negara lain membeli produk Indonesia, sehingga peningkatan daya saing dan diversifikasi produk merupakan langkah yang perlu kita tempuh.

    “Jika tidak, perjanjian dagang justru hanya akan membuat pasar kita makin dibanjiri oleh produk dari luar,” pungkasnya.

  • Tarif Balasan Resmi Berlaku, Trump Senang Miliaran Dolar Mengalir ke AS

    Tarif Balasan Resmi Berlaku, Trump Senang Miliaran Dolar Mengalir ke AS

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump secara resmi telah menerapkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat mulai hari ini, Kamis 7 Agustus 2025 waktu setempat. Tarif baru tersebut berlaku untuk lebih dari 90 negara.

    Melalui unggahan di media sosialnya, Trump menyebut kebijakan tersebut akan membawa miliaran dolar masuk ke AS.

    “(Tarif resiprokal) telah berlaku tengah malam ini! Miliaran dolar sekarang mengalir ke Amerika Serikat,” tulis Trump di platform media sosial Truth Social, dikutip dari CNBC International, Kamis (7/8/2025).

    Melalui unggahan sebelumnya, Trump menyebut sasaran dari tarif tersebut yakni negara-negara yang selama ini telah mengalami surplus perdagangan dari AS. Menurut dia, negara-negara itu telah mengambil keuntungan dari AS selama bertahun-tahun.

    Trump sempat menunda waktu penerapan tarif yang sebelumnya berlaku 1 Agustus menjadi 7 Agustus. Beberapa pungutan tarif tertinggi jatuh pada Suriah sebesar 41%, Laos dan Myanmar masing-masing sebesar 40% serta Swiss 39%.

    Tim negosiasi Swiss pekan ini telah terbang ke AS untuk merundingkan kenaikan tarif yang dikenakan Trump ke negara tersebut. Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai.

    Secara terpisah, Brasil dan India kini terkena pungutan sebesar 50%. Trump menaikkan tarif untuk India semula 25% menjadi 50% lantaran masih mengimpor minyak mentah dari Rusia. Namun, tambahan tarif 25% akan berlaku 21 hari setelah 7 Agustus.

    Sementara itu, negara dan kawasan lain telah berhasil mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang semuanya kini terkena tarif 15%, serta Inggris yang berhasil negosiasi tarif jadi 10%.

    Negara-negara lain, termasuk China dan Meksiko , masih belum jelas. China saat ini sedang terlibat dalam semacam gencatan senjata perdagangan dengan AS. Sementara tarif yang diumumkan sebelumnya untuk Meksiko masih ditangguhkan.

    (rea/hns)

  • Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Brasilia –

    Akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif resiprokatif baru yang akan diberlakukan pada 67 negara. Tarif impor mulai diberlakukan Kamis (7/8) dengan besaran berbeda-beda untuk tiap negara. Negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS dari pada mengimpor barang ke AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10%.

    Dalam sebuah pernyataannya Gedung Putih, Trump mengatakan, “kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan barang AS setiap tahun merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS, hal ini bersumber sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari luar AS.”

    Mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif 15%. Negara-negara tersebut sebelumnya melakukan negosiasi perdagangan dengan Washington. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia, akan dikenakan tarif antara 19% hingga 20%.

    Tarif dagang yang jauh lebih tinggi dikenakan pada negara dengan berpendapatan rendah, seperti Suriah yang baru saja terlepas dari perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade (41%, tertinggi dalam daftar tarif), Myanmar yang masih dalam situasi perang saudara (40%), Laos (40%), dan Irak (35%).

    Meskipun merupakan mitra dagang yang signifikan, Swiss dikenakan tarif sebesar 39%, meningkat 8% dari tarif yang dikenakan sebelumnya. Swiss sedang menegosiasikan penurunan tarif ini. Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (6/8), namun sejauh ini belum ada indikasi perubahan tarif.

    Brasil dikenakan tarif tertinggi

    Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap lebih dari sepertiga ekspor Brasil ke AS. Jauh dari alasan ekonomi, tarif besar-besaran yang dikenakan Trump ini merupakan respons atas penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.

    Trump menyebut penangkapan Bolsonaro sebagai “witch hunt’ (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Tarif 50% yang mulai diberlakukan kepada Brasil pada Rabu (6/8), menjadi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Trump terhadap negara-negara yang ada di dunia.

    Beli Minyak Rusia, India ‘digenjot’ tarif tambahan

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Rabu (6/8) mengenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya pada barang-barang ekspor asal India. Hal ini diakibatkan pembelian minyak asal Rusia. Tarif tambahan ini mulai diberlakukan pada 28 Agustus 2025, memberi jeda 22 hari bagi India-Rusia melakukan negosiasi.

    Sekitar 35%-40% impor minyak India berasal dari Rusia, naik sebesar 3% pada tahun 2021, setahun sebelum Rusia melancarkan invasi atas Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah utama untuk India. India pun tidak bergabung dengan negara-negara barat yang menetapkan sanksi terhadap Rusia.

    India telah menyatakan, tarif tersebut “tidak beralasan dan tidak wajar” dan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi “kepentingan nasional dan keamanan ekonomi” negaranya. Tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap India, untuk menghentikan impor minyak dari Rusia serta mematuhi sanksi terhadap Iran, telah memperburuk hubungan Washington dan New Delhi, yang selama puluhan tahun menjalin kemitraan strategis yang kuat.

    Presiden Donald Trump mengatakan, AS dapat memberlakukan tarif serupa terhadap China senilai 25%, seperti yang diberlakukan pada India terkait pembelian minyak dari Rusia.

    “Bisa saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan tanpa memberikan rincian tentang tarif yang mungkin diberlakukan. “Mungkin terjadi … Saya belum bisa memberitahu sekarang,” kata Trump. “Kami melakukannya dengan India. Kami mungkin melakukannya dengan beberapa negara lain. Salah satunya bisa jadi China.”

    Namun cengkeraman China atas pasokan mineral tanah jarang dapat berfungsi sebagai ‘kartu as’ yang digunakan Beijing untuk meredam tarif Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “LPS Sebut RI Tak Rugi soal Nego Tarif AS 19%, Ini Alasannya” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Riyadh –

    Sebagian menyebutnya sebagai “kelas master diplomasi” yang memperbesar peluang damai di Timur Tengah. Yang lain mencibir sebagai “aksi pencitraan” untuk memoles reputasi negara yang sering tersangkut kasus dugaan pelanggaran HAM.

    Lantas, mengapa Arab Saudi giat melobi dunia demi pengakuan internasional bagi Palestina?

    Dorongan monarki Riyadh agar lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebenarnya telah dimulai sekitar setahun lalu. Pada September 2024, Arab Saudi bersama Norwegia meluncurkan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dan menggelar dua pertemuan pertama di Riyadh.

    Pada bulan Desember lalu, Majelis Umum PBB kembali melakukan pemungutan suara, untuk mengonfirmasi sebagian besar negara di dunia masih percaya bahwa Solusi Dua Negara adalah jawaban atas konflik antara Israel dan Palestina.

    Pekan lalu, Arab Saudi dan Prancis menjadi tuan rumah sebuah konferensi serupa. Selama dan setelah pertemuan, sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Malta, Inggris, dan Australia mengumumkan akan, atau tengah mempertimbangkan secara serius, untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen sepanjang tujuh halaman, Deklarasi New York, yang ditandatangani oleh semua negara Liga Arab, Uni Eropa, serta sekitar 17 negara lainnya.

    Deklarasi ini merumuskan jalur bertahap menuju Solusi Dua Negara. Dokumen itu menyerukan pembubaran Hamas, kelompok militan Palestina yang memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, pembebasan sandera Israel yang tersisa, dan penyerahan kepemimpinan di Gaza.

    Fakta bahwa seluruh 22 anggota Liga Arab ikut menandatangani deklarasi tersebut dianggap sebagai terobosan diplomatik. Deklarasi itu menjadi kali pertama bagi sebagian besar negara Timur Tengah untuk secara terbuka mengecam Hamas.

    Arab Saudi, bersama Prancis, disebut-sebut sebagai inisiator utama di balik konsensus tersebut.

    “Mengingat posisi Arab Saudi dalam dunia Arab dan Islam, serta peran kerajaan sebagai penjaga situs-situs suci di Mekkah dan Madinah, apa pun yang dilakukan Arab Saudi akan membawa bobot tersendiri,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy, Rice University.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Mengapa baru sekarang?

    Sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023 dan perang di Gaza, Saudi dan Israel sempat diisukan sedang membahas normalisasi hubungan diplomasi. Selama ini, Riyadh bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian.

    Artinya, jika Saudi dan Israel berdamai, syarat Negara Palestina yang selama ini melandasi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

    Wacana tersebut menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Oleh masyarakat negara-negara Arab lain, Riyadh dicap sebagai “pengkhianat” terhadap perjuangan Palestina.

    Sebab itu pula, sebagian pengkritik menilai langkah Saudi di PBB baru-baru ini adalah upaya memperbaiki citra di dunia Arab dan Islam.

    Namun sesungguhnya, seperti ditulis analis Saudi dari lembaga think tank Gulf International Forum, Aziz Alghashian, dalam Cairo Review of Global Affairs, “salah satu kesalahpahaman yang terus bertahan adalah anggapan bahwa keinginan Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah hal baru, padahal prosesnya sudah berlangsung sejak akhir 1960-an.”

    Ulrichsen menambahkan, upaya Saudi mewujudkan Solusi Dua Negara pun telah dimulai sejak lama.

    Pada 2002, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab. Dalam KTT Liga Arab di Beirut pada tahun yang sama, seluruh negara anggota menyepakati proposal Saudi, yang antara lain berkomitmen hanya akan mengakui Israel jika Palestina bebas dari pendudukan.

    Namun, seiring waktu, inisiatif ini mulai goyah akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Antara lain tentang hak kembali bagi warga Palestina yang terusir, serta gejolak Musim Semi Arab yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan. Terakhir, sejumlah negara menandatangani Perjanjian Abraham dan berdamai dengan Israel.

    “Tetapi selama bertahun-tahun, Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi posisi dasar bagi Arab Saudi,” kata Ulrichsen, sebuah posisi yang ditegaskan kembali bahkan pada 2020.

    “Kini, situasi mendesak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, membuat Saudi berpikir mereka tidak bisa lagi diam di tengah kehancuran dan penderitaan kemanusiaan sebesar ini,” lanjutnya.

    Deklarasi New York pekan lalu sebabnya disebut-sebut sebagai pembaruan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Saudi pada 2002.

    Dorongan perdamaian untuk kepentingan monarki

    Para analis menilai ada keuntungan strategis bagi Saudi dengan mendorong kedaulatan Palestina. Yang paling jelas adalah stabilitas kawasan, yang krusial bagi Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak.

    “Kepemimpinan Riyadh dalam isu Palestina adalah bagian dari reposisi strategis Saudi yang telah diperhitungkan,” tulis media berbahasa Arab, Raseef22, dalam sebuah opini pekan lalu.

    “Arab Saudi telah mengubah Inisiatif Perdamaian Arab menjadi alat politik yang relevan secara internasional, membentuk blok suara Arab-Islam, memberinya pengaruh dalam negosiasi keamanan energi dan maritim dengan Barat, dan yang terpenting, memperkuat posisinya dalam arsitektur pascaperang di Gaza.”

    Akankah inisiatif Saudi-Prancis berhasil?

    “Terlalu dini untuk sebuah kesimpulan,” kata Coates Ulrichsen. “Namun kenyataan bahwa Inggris dan Kanada telah mengeluarkan pernyataan pengakuan bersyarat terhadap Palestina menunjukkan pendekatan Saudi-Prancis mulai membuahkan hasil.”

    Setelah pertemuan pekan lalu di New York, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan, agar lebih banyak negara anggota PBB mendukung Deklarasi New York sebelum Sidang Umum PBB berikutnya pada awal September.

    Peluangnya cukup besar. “Bagi Washington, inisiatif diplomatik Saudi-Prancis sesuai dengan kepentingan strategis AS dan menawarkan jalan keluar dari konflik berkepanjangan,” tulis Faisal J. Abbas, pengamat Saudi dan pemimpin redaksi Arab News dalam situs Semafor pekan lalu.

    “Inisiatif ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan kawasan dan mengurangi keterlibatan militer AS, sekaligus menawarkan jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel — jika Israel bersedia meninggalkan tuntutan kelompok sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat serta posisi maksimalis lain,” lanjut Abbas.

    Namun, inisiatif Saudi-Prancis ini tetap menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

    Baik Israel maupun AS tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan sama-sama melayangkan kritik. Pemerintahan Trump menyebutnya sebagai “aksi panggung”, dan duta besar Israel untuk PBB mengeluhkan bahwa “penyelenggara konferensi membahas hal-hal yang terputus dari realitas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Arab Saudi Kecam Serangan AS ke Iran!” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Berlin –

    Akhir pekan lalu, muncul video-video dari Hamas dan kaum jihadis yang memperlihatkan sandera-sandera yang tampak kelaparan di Jalur Gaza. Kelompok-kelompok militan Islamis dan para simpatisannya menculik para sandera dalam serangan berdarah ke Israel pada 7 Oktober 2023. Dalang dari serangan tersebut adalah Hamas, yang oleh AS, Uni Eropa, Jerman, dan beberapa negara lain diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

    Kini diberitakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan ingin menduduki seluruh Jalur Gaza. Perdana Menteri yang kontroversial itu mengklaim bahwa ia akan melakukan segalanya untuk membebaskan sandera-sandera. Sementara itu, kelaparan dan kematian di kalangan warga sipil Palestina di Gaza terus berlanjut.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keterkejutannya atas gambar-gambar tersebut. “Hamas menyiksa para sandera, meneror Israel, dan menggunakan penduduknya sendiri di Jalur Gaza sebagai tameng manusia,” ujar Merz kepada surat kabar Bild.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di platform X bahwa Hamas telah menunjukkan “ketidakmanusiawian yang tak berbatas.” Ia menegaskan bahwa pembebasan segera seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza merupakan “prioritas mutlak” bagi pemerintahannya.

    Merz juga menekankan kepada media Bild bahwa Hamas “tidak boleh memainkan peran apa pun di masa depan Gaza.” Macron menyuarakan hal serupa.

    Prancis dan Jerman tidak sepakat soal pengakuan Palestina sebagai negara

    Namun dalam hal pengakuan Palestina sebagai sebuah negara, Prancis dan Jerman saling bertolak belakang.

    Macron baru-baru ini mengumumkan bahwa ia berniat mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Israel segera mengutuk langkah tersebut setelah diumumkan oleh Prancis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik, bahwa ini sama saja dengan “memberi penghargaan pada terorisme.”

    Sebaliknya, pemerintah Jerman untuk saat ini tidak merencanakan langkah tersebut, dan menganggap pengakuan negara Palestina hanya masuk akal apabila sebagai hasil dari proses negosiasi.

    Apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara?

    Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara, jelas pakar hukum internasional Aaron Dumont dari Institut Hukum Perlindungan Perdamaian dan Hukum Kemanusiaan Universitas Bochum dalam wawancara dengan DW.

    Kriteria tersebut adalah:

    Wilayah negara yang jelasPenduduk negaraPemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara.

    “Dua dari tiga kriteria dasar tersebut sudah pasti terpenuhi. Yang sulit adalah soal kekuasaan negara. Bisa dikatakan bahwa hal itu belum dimiliki oleh Palestina. Karena itu, negara tersebut belum benar-benar ada.”

    Di kalangan pakar hukum internasional sendiri, definisi pengakuan negara masih diperdebatkan — dan dengan demikian juga pertanyaan apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara.

    Pakar Timur Tengah, Muriel Asseburg dari Lembaga Ilmu dan Politik, mengatakan dalam wawancara dengan DW bahwa pengakuan Palestina oleh negara-negara lain tidak akan langsung berdampak pada kehidupan nyata warga di wilayah tersebut. Beberapa negara saat ini pun sudah memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Palestina, yang diwakili oleh Otoritas Palestina.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Otoritas Palestina mengelola Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas sejak 2013 menyatakan akan berhenti menggunakan istilah “Otoritas Palestina” dan mulai menyebutnya sebagai “Negara Palestina”. Namun, pemimpin berusia 89 tahun ini sendiri tidak populer di kalangan rakyatnya. Pemilu terakhir berlangsung hampir dua dekade lalu. Pemerintah Fatah yang dipimpinnya mengakui eksistensi negara Israel.

    Di Jalur Gaza, Hamas memegang kendali dan menciptakan rasa ketakutan serta teror, serta tidak mengakui negara Israel. Bagi sebagian besar negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara, Hamas dianggap sebagai mitra negosiasi yang sama sekali tidak bisa diterima.

    Pengakuan negara juga menjadi rumit karena batas-batas antara Israel dan wilayah Palestina belum jelas, begitu pula status Yerusalem Timur. Israel secara de facto menguasai sebagian besar wilayah yang sebenarnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Mahkamah Internasional dalam opini terakhirnya menyatakan bahwa pendudukan wilayah Palestina — Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza — adalah ilegal.

    Pakar politik Asseburg menjelaskan dalam wawancara dengan DW: “Pengakuan negara Palestina akan memberikan sinyal bahwa: Kita tidak hanya sekadar menuntut solusi dua negara secara abstrak, tetapi kita ingin berkontribusi agar negara Palestina benar-benar ada berdampingan dengan Israel. Untuk itu, harus ada langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan Israel.”

    149 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina

    Saat ini, 149 dari total 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pakar hukum internasional Dumont menegaskan: “Tidak bisa dikatakan bahwa kalau sejumlah negara mengakui Palestina, maka otomatis menjadi sebuah negara.”

    Namun, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York masih dianggap tidak mungkin untuk saat ini. Pakar Timur Tengah Asseburg menjelaskan lebih lanjut:

    “Keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena hal itu membutuhkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu dibutuhkan persetujuan Amerika Serikat — yang saat ini tampaknya tidak akan diberikan.”

    Sejak 2012, Palestina memiliki status pengamat di Sidang Umum PBB, jelas Asseburg. “Sejak memperoleh status pengamat, Palestina dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional lainnya — termasuk Mahkamah Pidana Internasional.”

    Status pengamat ini dianggap sebagai langkah awal menuju keanggotaan penuh di PBB.

    Komitmen Jerman terhadap Israel

    Tekanan terhadap pemerintah Jerman meningkat agar bersikap lebih kritis terhadap Israel. Setelah laporan mengenai niat Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menduduki seluruh Gaza, juru bicara partai kiri yang merupakan oposisi – Die Linke, Lea Reisner, menuntut:

    “Harus ada tekanan politik, termasuk terhadap sekutu.” Ia menyebut sikap pemerintah koalisi Jerman sejauh ini sebagai “kebangkrutan total dalam kebijakan luar negeri Jerman.”

    Permintaan agar Palestina diakui sebagai negara terus bermunculan. Namun, Jerman masih jauh dari langkah tersebut. Salah satu alasan utama yang dikemukakan pemerintah Jerman adalah komitmen khusus terhadap Israel karena holokaus, yakni pembunuhan jutaan orang Yahudi selama masa rezim Nazi. Dari situ lahirlah apa yang disebut “raison d’etat” Jerman — komitmen nasional untuk menjamin keamanan Israel.

    Meskipun begitu, Kanselir Jerman Friedrich Merz telah memperkeras nada terhadap Israel. Ia menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dari Israel bagi warga di sana. Namun, di saat yang bersamaan, ia tidak ingin membuat Israel, tersinggung.

    Menurut Merz, pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan di akhir dari proses menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Saat ini, ia tidak menganggap pengakuan itu sebagai “langkah yang tepat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Impor Minyak Rusia, India Kena Hantam Tarif 50% dari Trump – Page 3

    Impor Minyak Rusia, India Kena Hantam Tarif 50% dari Trump – Page 3

    Menanggapi kebijakan baru ini, pemerintah India menyatakan keberatan.

    “Sangat disayangkan bahwa AS memilih untuk memberlakukan tarif tambahan… atas tindakan yang juga dilakukan oleh banyak negara lain demi kepentingan nasional mereka,” demikian pernyataan resmi India.

    “Kami telah menjelaskan posisi kami, termasuk bahwa impor kami didasarkan pada pertimbangan pasar dan bertujuan untuk menjamin ketahanan energi bagi 1,4 miliar penduduk India,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India.

    Trump juga menginstruksikan para pejabatnya untuk mengkaji apakah negara lain juga masih mengimpor minyak Rusia, serta mempertimbangkan tindakan lanjutan terhadap negara-negara tersebut.

    “Kami menegaskan kembali bahwa tindakan ini tidak adil, tidak berdasar, dan tidak rasional,” tambahnya.

    India Jadi Sasaran Tarif AS, Rusia Turut Membela

    Pekan lalu, Presiden Donald Trump menyatakan barang-barang asal India akan dikenakan tarif sebesar 25%, ditambah dengan “hukuman” atas pembelian peralatan militer dan energi dari Rusia. Namun saat itu belum jelas bentuk pasti dari hukuman yang dimaksud.

    Pada Selasa lalu, Trump memberikan sinyal  akan menaikkan tarif terhadap India “secara signifikan dalam 24 jam ke depan, karena mereka membeli minyak Rusia, mereka mendanai mesin perang.”

    “Kalau mereka tetap melakukannya, saya tidak akan senang,” ujar Trump dalam wawancaranya di program Squawk Box di CNBC.

    India menilai pihaknya sedang menjadi sasaran dari Amerika Serikat dan Uni Eropa karena tetap mengimpor minyak dari Rusia sejak pecahnya konflik di Ukraina.