Negara: Uni Eropa

  • Kapal Penumpang Legendaris Dikawal Kapal Pertamina, Ada Apa? – Page 3

    Kapal Penumpang Legendaris Dikawal Kapal Pertamina, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah terus mencari jalan keluar dalam mengarungi gejolak perekonomian dunia dengan meningkatkan intensitas perdagangan global. Seiring dengan rencana tersebut, industri maritim logistik Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan menjelma menjadi salah satu maritime hub penting di kawasan Asia.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anindya Bakrie menyebut pemerintah saat ini terus menggenjot intensitas perdagangan berbagai sektor dengan sejumlah negara mitra strategis seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa, negara anggota BRICS, dan lainnya. Dengan kondisi demikian, Anindya meyakini industri pelayaran akan semakin cerah hingga beberapa tahun ke depan.

    “Dan saya kebutuhan itu semua akan membutuhkan ketersediaan jumlah kapal yang banyak,” ujar Anindya dikutip Rabu (11/6/2025).

    Acara yang diikuti oleh para pemimpin kunci industri logistik ini membahas tantangan dan peluang industri maritim di tengah gejolak ekonomi dunia. Seperti diketahui, konflik geopolitik, kebijakan tarif, hingga krisis iklim merupakan variabel penting yang mempengaruhi rantai suplai perdagangan dunia.

    Selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional, PT Pertamina International Shipping (PIS) selaku Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ketidakpastian global guna menjaga performa kinerja perusahaan.

     

  • Upaya Menata Ulang Penghiliran Nikel

    Upaya Menata Ulang Penghiliran Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan peng­­­hiliran nikel yang selama ini diposisikan sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional kini meng­­­hadapi tantangan serius. Tu­­­­tupnya sejumlah smelter, an­­­jloknya harga nikel glo­­­bal, serta ketergantungan pa­da satu pasar dan satu je­­­nis tek­­­nologi, menandai bah­­­wa strategi penghiliran per­­­lu di­­­tin­­­jau ulang secara me­­­nye­­­luruh.

    Data terbaru menunjukkan setidaknya 28 jalur produksi smelter nikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) telah menghentikan operasi hingga pertengahan 2025. Sebagian besar smelter ini tidak lagi mampu beroperasi secara ekonomis karena harga nikel kadar menengah (MC 30%) di pasar domestik berkisar US$33—US$34 per wet metric ton (WMT), jauh dibawah ongkos produksi (Media Nikel Indonesia, 17/6).

    Bahkan, dalam laporan khusus media ini, kondisi industri penghiliran nikel Indonesia disebut “terancam mandek” akibat tekanan berlapis, mulai dari rendahnya harga global, kebijakan anti-dumping China, hingga rendahnya permintaan bahan mentah dari dalam negeri (Bisnis Indonesia, 30/7). Sinyal krisis ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

    Salah satu akar persoalan adalah ketergantungan yang terlalu besar pada satu pasar—yakni China. Sekitar 90% ekspor produk hilir nikel Indonesia masih bergantung pada pasar China, khususnya untuk produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Ketika pasar tersebut terganggu oleh penurunan permintaan atau kebijakan antidumping, industri nikel Indonesia langsung terpukul.

    Ketergantungan tunggal ini tidak hanya menciptakan risiko eksternal, tetapi juga memperlihatkan lemahnya strategi diversifikasi pasar. Sementara negara-negara, seperti Filipina atau Australia mulai memperluas mitra ekspor mereka ke Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), Indonesia justru belum mengembangkan strategi penghiliran berbasis pasar alternatif.

    Selain itu, penggunaan teknologi RKEF yang mendominasi smelter di Indonesia kian mempersempit opsi. Teknologi ini hanya efektif untuk nikel saprolit dan menghasilkan produk bernilai tambah rendah, yang tidak kompatibel dengan kebutuhan global akan nikel kadar tinggi untuk baterai kendaraan listrik.

    Padahal tren dunia justru bergerak cepat ke arah elektrifikasi transportasi dan energi bersih. Jika Indonesia terus bertahan dalam model penghiliran ini, kita akan kehilangan momentum untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri baterai global.

    Kondisi pasar nikel saat ini juga memperlihatkan anomali. Dalam situasi normal, pelaku industri cenderung menolak intervensi negara. Namun, kini desakan agar pemerintah mengatur ulang volume produksi nikel justru datang dari asosiasi pengusaha sendiri (Bisnis Indonesia, 1/8). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar telah gagal menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

    Tanpa regulasi pasokan, koordinasi lintas sektor, dan sistem pengendalian harga, industri nikel nasional berisiko mengalami race to the bottom. Sebuah kondisi persaingan tanpa batas antarprodusen yang justru merusak nilai tambah dan mempercepat keruntuhan ekosistem industri dengan mengorbankan kepentingan pekerja, lingkungan, dan pajak.

    LANGKAH PEMBARUAN

    Permintaan pelaku industri agar negara mengambil peran dalam kontrol produksi bukanlah bentuk mundur dari liberalisasi, tetapi refleksi atas absennya institusi stabilisasi harga dan tata kelola pasokan dalam kebijakan penghiliran selama ini. Kondisi saat ini membuka peluang untuk melakukan reorientasi penghiliran nasional. Setidaknya ada empat agenda pembaruan yang bisa ditempuh.

    Pertama, pembentukan otoritas penghiliran nasional. Pemerintah perlu membentuk lembaga lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan produksi, teknologi, perizinan, dan pasar. Tanpa badan otoritatif, arah penghiliran akan terus sektoral dan terfragmentasi.

    Kedua, diversifikasi teknologi dan pasar harus dipercepat. Investasi High Pressure Acid Leaching (HPAL) perlu ditingkatkan, dan ekspor diarahkan ke negara-negara seperti UE, India, AS, dan Korea Selatan dalam kerangka strategic partnership berbasis pasokan mineral kritis. Indonesia tak sekadar eksportir bahan mentah, tetapi mitra strategis transisi energi global. Diplomasi mineral harus mendorong alih teknologi, pendanaan penghiliran, dan akses pasar yang lebih adil.

    Ketiga, integrasi rantai nilai dalam negeri. Smelter tidak boleh berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan industri hulu dan hilir di dalam negeri. Rantai nilai nikel harus diarahkan untuk mendorong pengembangan baterai listrik, kendaraan listrik, dan penyimpanan energi.

    Keempat, perlindungan sosial dan keberlanjutan. Kebijakan penghiliran harus berpihak pada pekerja tambang, masyarakat lokal, dan lingkungan hidup. Standar industri hijau dan mekanisme kompensasi lingkungan harus menjadi syarat bagi setiap investasi hilir dalam mengedepankan “environmental conditionalities”.

    Penghiliran nikel tidak boleh berhenti sebagai proyek fisik atau jargon politik. Ia harus diangkat menjadi strategi bangsa yang menyeluruh guna mengintegrasikan visi ekonomi, teknologi, sosial, dan lingkungan. Dengan lebih dari 21 juta ton cadangan nikel laterit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi sentra industri kendaraan listrik global.

    Potensi ini hanya bisa tercapai dengan penghiliran berdaulat, penguasaan teknologi, akses pasar global, dan ekosistem industri yang kuat. Krisis harga dan penutupan smelter adalah alarm untuk koreksi kebijakan. Kedaulatan ekonomi bukan sekadar stop ekspor mentah, tetapi soal siapa yang menguasai rantai nilai dan memberi manfaat berkelanjutan bagi bangsa.

  • Tekanan Eropa Jelang Jumpa Trump dan Putin Bahas Perang Ukraina

    Tekanan Eropa Jelang Jumpa Trump dan Putin Bahas Perang Ukraina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, AS pada Jumat pekan ini. Para pemimpin Eropa mendesak ‘tekanan’ yang lebih besar ke Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

    “Hanya pendekatan yang menggabungkan diplomasi aktif, dukungan untuk Ukraina, dan tekanan pada Federasi Rusia untuk mengakhiri perang ilegal yang dapat berhasil,” demikian kata pemimpin Eropa dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8/2025).

    Pernyataan pemimpin Eropa itu ditandatangani oleh Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Ketua Komisi Uni Eropa Ursula Von Der Leyen.

    Para pemimpin negara Eropa sejatinya menyambut baik upaya Trump dan mengaku siap membantu secara diplomatis, dengan mempertahankan dukungan untuk Ukraina, serta dengan menegakkan dan memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap Rusia.

    “Jalur kontak saat ini harus menjadi titik awal negosiasi”, demikian pernyataan bersama pemimpin Eropa tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Para pemimpin Eropa itu juga mengatakan, sebuah resolusi “harus melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa”. Mereka juga menegaskan perlunya jaminan keamanan yang kuat dan kredibel yang memungkinkan Ukraina untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial.

    “Jalan menuju perdamaian di Ukraina tidak dapat diputuskan tanpa Ukraina,” kata pimpinan Eropa.

    Para penasihat keamanan nasional dari sekutu Kyiv termasuk Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Inggris sebelumnya berkumpul di Inggris pada hari Sabtu untuk menyelaraskan pandangan mereka menjelang KTT Putin-Trump.

    Rencana pertemuan dengan Putin diumumkan oleh Trump. Dia mengatakan bahwa “akan ada pertukaran wilayah demi kebaikan Ukraina dan Rusia”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    KTT Alaska pada 15 Agustus nanti akan menjadi yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak mantan presiden AS Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss pada Juni 2021.

    Trump dan Putin terakhir kali bertemu pada tahun 2019 di sebuah pertemuan puncak G20 di Jepang selama masa jabatan pertama Trump. Kedua pemimpin telah berbicara melalui telepon beberapa kali sejak Januari lalu.

    Zelensky Dukung Tekanan Eropa

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendukung pernyataan para pemimpin Eropa tentang pencapaian perdamaian dan melindungi kepentingan Ukraina dan Eropa. Menurut Zelensky, akhir perang harus memberikan keadilan.

    Diketahui, para pemimpin Eropa seperti Prancis, Italia, Jerman, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Komisi Eropa menyambut baik upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat pekan depan. Akan tetapi, para pemimpin Eropa menekankan perlunya menekan Rusia dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.

    “Akhir perang harus adil, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang mendukung Ukraina dan rakyat kita hari ini demi perdamaian di Ukraina, yang membela kepentingan keamanan vital negara-negara Eropa kita,” tulis Zelenskiy di X (Twitter), Minggu (10/8/2025).

    “Ukraina menghargai dan sepenuhnya mendukung pernyataan Presiden Macron, Perdana Menteri Meloni, Kanselir Merz, Perdana Menteri Tusk, Perdana Menteri Starmer, Presiden Ursula von der Leyen, dan Presiden Stubb tentang perdamaian untuk Ukraina,” sambungnya.

    Simak Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)

  • Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) masih berharap penurunan tarif resiprokal AS atas produk Indonesia hingga di bawah 19%. Adapun, hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk membuat tarif bea masuk ke AS lebih rendah. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya masih wait and see untuk melakukan ekspansi pasar ke AS, meskipun pemerintah menyebut tarif tersebut telah berlaku pada 7 Agustus 2025. 

    “Negara lain infonya ada yang turun, harapan kami untuk terus turun. [Tarif] 19% ini cukup berat, akan ringan jika negara pesaing lebih tinggi,” kata Billie kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (10/8/2025). 

    Adapun, dibandingkan negara-negara Asean, tarif 19% berlaku tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Di sisi lain, Singapura 10%, Brunei Darussalam 25%, Vietnam 20%, Laos 40%, dan Myanmar 40%. 

    Sementara itu, dari sisi kinerja ekspor alas kaki (HS 64) sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat mencapai US$1,29 miliar atau berkontribusi 8,73% dari total ekspor ke AS pada periode tersebut.  “Harapannya agar pesanan alas kaki Indonesia stabil ke depannya,” lanjutnya.

    Selain pasar AS, pengusaha alas kaki tengah menantikan peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

    Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai perjanjian perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

    Menurut Biilie, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di ASEAN yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

    Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. 

    “Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA apabila berhasil diharapkan disepakati September meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak,” jelasnya. 

    Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    “Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta,” ungkapnya. 

    Pihaknya menargetkan, jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

    Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

  • Tekanan Eropa Jelang Jumpa Trump dan Putin Bahas Perang Ukraina

    Trump-Putin Akan Bertemu, Pemimpin Eropa Desak Tekanan Lebih Besar ke Rusia

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, AS pada Jumat pekan depan. Para pemimpin Eropa mendesak ‘tekanan’ yang lebih besar ke Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

    “Hanya pendekatan yang menggabungkan diplomasi aktif, dukungan untuk Ukraina, dan tekanan pada Federasi Rusia untuk mengakhiri perang ilegal yang dapat berhasil,” demikian kata pemimpin Eropa dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8/2025).

    Pernyataan pemimpin Eropa itu ditandatangani oleh Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Ketua Komisi Uni Eropa Ursula Von Der Leyen.

    Para pemimpin negara Eropa sejatinya menyambut baik upaya Trump dan mengaku siap membantu secara diplomatis, dengan mempertahankan dukungan untuk Ukraina, serta dengan menegakkan dan memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap Rusia.

    “Jalur kontak saat ini harus menjadi titik awal negosiasi”, demikian pernyataan bersama pemimpin Eropa tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Para pemimpin Eropa itu juga mengatakan, sebuah resolusi “harus melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa”. Mereka juga menegaskan perlunya jaminan keamanan yang kuat dan kredibel yang memungkinkan Ukraina untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial.

    Para penasihat keamanan nasional dari sekutu Kyiv termasuk Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Inggris sebelumnya berkumpul di Inggris pada hari Sabtu untuk menyelaraskan pandangan mereka menjelang KTT Putin-Trump.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, setelah panggilan telepon dengan Zelensky, Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz, mengatakan “masa depan Ukraina tidak dapat diputuskan tanpa Ukraina” dan bahwa Eropa juga harus dilibatkan dalam negosiasi.

    Sebelumnya, pada Jumat (8/8) waktu setempat, Trump mengumumkan akan menggelar pertemuan dengan Putin pada hari Jumat (15/9) mendatang di Alaska. Trump mengatakan bahwa “akan ada pertukaran wilayah demi kebaikan Ukraina dan Rusia”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    KTT Alaska pada 15 Agustus nanti akan menjadi yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak mantan presiden AS Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss pada Juni 2021.

    Trump dan Putin terakhir kali bertemu pada tahun 2019 di sebuah pertemuan puncak G20 di Jepang selama masa jabatan pertama Trump. Kedua pemimpin telah berbicara melalui telepon beberapa kali sejak Januari lalu.

    Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengingatkan bahwa “keputusan tanpa Ukraina” tidak akan membawa perdamaian. Dia juga menolak menyerahkan wilayah kepada Rusia.

    “Rakyat Ukraina tidak akan menyerahkan tanah mereka kepada penjajah,” tulisnya di media sosial, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025). Hal ini disampaikannya seiring Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersiap untuk mengadakan pertemuan minggu depan di Alaska, AS guna membahas perdamaian di Ukraina.

    (yld/gbr)

  • Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Gaza

    Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan Yunani bergabung dengan negara-negara Uni Eropa mengirimkan bantuan pangan ke Gaza melalui udara. Yunani mengirim 2 pesawat militernya membawa bantuan.

    “Pagi ini, dua pesawat Angkatan Udara Yunani menjatuhkan 8,5 ton pasokan pangan penting di wilayah Gaza,” kata Mitsotakis di Facebook, seperti dilansir AFP, Minggu (10/8/2025).

    “Operasi ini diselenggarakan bekerja sama dengan negara-negara dari Uni Eropa dan Timur Tengah, yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang terdampak,” imbunhnya.

    Mitsotakis mengatakan Yunani akan mengambil bagian agar permusuhan dihantikan. Dia juga menyerukan agar bantuan tanpa hambatan disalurkan ke Gaza.

    “Yunani akan terus mengambil inisiatif untuk segera menghentikan permusuhan, membebaskan sandera, dan mengalirkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Merupakan tugas kita semua untuk segera mengakhiri penderitaan manusia,” ujarnya.

    Namun, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini, telah memperingatkan bahwa bantuan udara saja tidak akan mencegah kelaparan yang semakin parah.

    PBB memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengamankan gencatan senjata guna menyelamatkan lebih dari dua juta penduduk wilayah tersebut dari ambang kelaparan dan membebaskan para sandera yang ditawan oleh militan Palestina.

    Namun, Jumat pagi, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk melancarkan operasi besar-besaran guna merebut Kota Gaza, yang memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia.

    (lir/lir)

  • Video: Jurus Pengusaha Jaga Daya saing & “Lawan” Efek Tarif 19% Trump

    Video: Jurus Pengusaha Jaga Daya saing & “Lawan” Efek Tarif 19% Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury menilai tarif resiprokal 19% yang diterapkan AS kepada produk Indonesia yang masuk negeri Paman Sam cukup baik di banding besaran tarif yang diterima negara lain.

    Meski demikian, diperlukan upaya untuk mengantisipasi efek tarif ini ke kinerja ekspor RI. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong daya saing utamanya sektor padat karya lewat deregulasi hingga perluasan potensi pasar ekspor baru seperti Uni Eropa lewat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

    Selain itu juga dilakukan mendorong penguatan industri padat karya untuk dapat masuk ke rantai pasok dunia hingga memperkuat daya saing investasi sehingga dapa menggerakkan industri dalam negeri.

    Seperti apa upaya Kadin mendorong daya saing produk RI di pasar ekspor hadapi efek tarif resiprokal RI? Selengkapnya simak dialog Maria Katarina dengan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 07/08/2025)

  • Perang Dunia 3 Sudah Mulai, Banyak Orang Tak Sadar

    Perang Dunia 3 Sudah Mulai, Banyak Orang Tak Sadar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang terjadi di mana-mana, baik dalam bentuk bersenjata maupun konflik dagang. Tanpa disadari, dunia sebenarnya sudah berada dalam bayang-bayang Perang Dunia 3.

    Setidaknya begitu menurut pandangan Dmitry Trenin, peneliti utama di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Rusia, yang juga anggota Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC).

    Ia mengatakan Perang Dunia 3 yang mengintai saat ini berbeda dari invasi konvensional seperti di era Perang Dunia 2. Kali ini bentuknya lebih tersembunyi dan menyebar.

    “Perang dunia telah dimulai. Hanya saja, tidak semua orang menyadarinya,” ujar Trenin dalam analisis terbarunya yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Profile, beberapa saat lalu.

    Dalam pandangannya, sejak saat itu dunia telah memasuki babak konflik baru yang semakin intensif. Bentuknya bukan sekadar adu kekuatan militer, melainkan konflik menyeluruh yang mencakup sabotase ekonomi, agitasi sosial, serta destabilisasi internal negara-negara lawan.

    Trenin juga menyoroti keterlibatan langsung negara-negara NATO, seperti Inggris dan Prancis, dalam serangan terhadap target Rusia melalui dukungan mereka kepada Ukraina. “Ukraina hanyalah alat. Brussels sedang mempersiapkan perang yang lebih luas,” katanya.

    Ia menilai perang global ini dipicu oleh ketakutan Barat terhadap kebangkitan kekuatan baru seperti Rusia dan China, yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi geopolitik dan ideologi Barat.

    “Ini bukan sekadar pertarungan geopolitik, ini adalah perang eksistensial bagi Barat. Globalisme tidak mentolerir alternatif,” ujarnya.

    Trenin mendorong Rusia untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia menekankan pentingnya mobilisasi nasional yang cerdas, penguatan sektor teknologi, ekonomi, hingga demografi, serta konsolidasi dengan mitra strategis seperti Belarus dan Korea Utara. Dalam analisisnya, kerapuhan dalam kesatuan Uni Eropa harus menjadi celah taktis bagi Rusia.

    Ia juga menyebut bahwa kembalinya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih memberi ruang taktis untuk mengurangi tekanan militer AS terhadap Rusia, namun mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri AS tetap pada dasarnya bersifat konfrontatif.

    Dalam pernyataan yang lebih tajam, Trenin bahkan menyebut bahwa jika eskalasi tak dapat dihindari, maka Rusia harus siap melakukan serangan preemptif, termasuk dengan senjata nuklir jika diperlukan.

    “Pencegahan harus aktif. Jika perlu, kita harus siap menggunakan cara khusus dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya,” kata dia.

    Menurutnya, kemenangan dalam konflik ini tidak diukur dari pendudukan wilayah, melainkan dari keberhasilan menggagalkan rencana musuh. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perang saat ini mencakup seluruh lini: dari militer hingga narasi informasi.

    “Waktu untuk ilusi telah berakhir. Kita berada dalam perang dunia. Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui tindakan yang berani dan strategis,” Trenin memungkasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 85 Negara Sepakat Tetapkan BPA Sebagai Bahan Kimia Berbahaya

    85 Negara Sepakat Tetapkan BPA Sebagai Bahan Kimia Berbahaya

    Jakarta: Bahaya Bisfenol A (BPA) bahan kimia yang umum digunakan pada plastik polikarbonat terus menjadi perhatian dunia. Bahkan baru-baru ini dalam pertemuan Komite Negosiasi antar-Pemerintahan (INC-5) di Busan, Korea Selatan, bahaya bahan kimia pada plastik polikarbonat ini menjadi pembahasan.

    INC-5 merupakan pertemuan yang bertujuan merumuskan perjanjian global yang mengikat terkait pencemaran plastik. Salah satu hasil dari pertemuan yang berlangsung pada November-Desember 2024 lalu ini adalah dorongan pelarangan BPA, bahan yang ditemukan dalam 93 persen tubuh manusia berdasarkan penelitian kesehatan.

    BPA telah digunakan sejak 1950-an untuk memproduksi plastik keras yang banyak ditemukan pada botol air minum, galon guna ulang, kemasan makanan, hingga mainan anak. Berbagai studi menunjukkan BPA dapat memicu gangguan perkembangan otak anak, meningkatkan risiko kanker, serta mengganggu sistem hormon.

    Berdasarkan proposal resmi Norwegia, BPA dimasukkan dalam “Daftar 1 Bahan Kimia Berbahaya” untuk pelarangan total karena sifatnya yang karsinogenik, mutagenik, beracun bagi sistem reproduksi, dan mengganggu hormon endokrin. Proposal ini mendapat dukungan luas dari 85 negara termasuk Uni Eropa, Australia, Kanada, serta sejumlah negara Afrika.

    “Kami menyambut baik seruan untuk menetapkan kriteria dan langkah global, termasuk penghapusan bertahap atau pembatasan produk plastik, polimer, dan bahan kimia yang bermasalah dalam plastik serta produk plastik, guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan,” tulis pernyataan bersama 85 negara peserta INC-5.

    Pertemuan ini menghasilkan tiga kemajuan penting: konsensus global mengenai bahaya BPA, kewajiban transparansi produsen untuk mengungkap kandungan BPA pada produk plastik polikarbonat, serta dukungan politik mayoritas negara untuk regulasi lebih ketat terhadap BPA.

    Kesepakatan ini juga sejalan dengan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Regulasi tersebut mewajibkan produsen air minum dalam kemasan galon guna ulang mencantumkan label peringatan: “Kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan.”

    BPA di galon guna ulang diketahui dapat luruh setelah digunakan lebih dari 40 kali atau sekitar satu tahun pemakaian ulang, terutama jika dibersihkan dengan deterjen atau sikat, maupun saat distribusi dengan bak terbuka yang membuatnya terpapar sinar matahari langsung. 
     

    Jakarta: Bahaya Bisfenol A (BPA) bahan kimia yang umum digunakan pada plastik polikarbonat terus menjadi perhatian dunia. Bahkan baru-baru ini dalam pertemuan Komite Negosiasi antar-Pemerintahan (INC-5) di Busan, Korea Selatan, bahaya bahan kimia pada plastik polikarbonat ini menjadi pembahasan.

    INC-5 merupakan pertemuan yang bertujuan merumuskan perjanjian global yang mengikat terkait pencemaran plastik. Salah satu hasil dari pertemuan yang berlangsung pada November-Desember 2024 lalu ini adalah dorongan pelarangan BPA, bahan yang ditemukan dalam 93 persen tubuh manusia berdasarkan penelitian kesehatan.
     
    BPA telah digunakan sejak 1950-an untuk memproduksi plastik keras yang banyak ditemukan pada botol air minum, galon guna ulang, kemasan makanan, hingga mainan anak. Berbagai studi menunjukkan BPA dapat memicu gangguan perkembangan otak anak, meningkatkan risiko kanker, serta mengganggu sistem hormon.
     
    Berdasarkan proposal resmi Norwegia, BPA dimasukkan dalam “Daftar 1 Bahan Kimia Berbahaya” untuk pelarangan total karena sifatnya yang karsinogenik, mutagenik, beracun bagi sistem reproduksi, dan mengganggu hormon endokrin. Proposal ini mendapat dukungan luas dari 85 negara termasuk Uni Eropa, Australia, Kanada, serta sejumlah negara Afrika.

    “Kami menyambut baik seruan untuk menetapkan kriteria dan langkah global, termasuk penghapusan bertahap atau pembatasan produk plastik, polimer, dan bahan kimia yang bermasalah dalam plastik serta produk plastik, guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan,” tulis pernyataan bersama 85 negara peserta INC-5.
     
    Pertemuan ini menghasilkan tiga kemajuan penting: konsensus global mengenai bahaya BPA, kewajiban transparansi produsen untuk mengungkap kandungan BPA pada produk plastik polikarbonat, serta dukungan politik mayoritas negara untuk regulasi lebih ketat terhadap BPA.

    Kesepakatan ini juga sejalan dengan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Regulasi tersebut mewajibkan produsen air minum dalam kemasan galon guna ulang mencantumkan label peringatan: “Kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan.”
     
    BPA di galon guna ulang diketahui dapat luruh setelah digunakan lebih dari 40 kali atau sekitar satu tahun pemakaian ulang, terutama jika dibersihkan dengan deterjen atau sikat, maupun saat distribusi dengan bak terbuka yang membuatnya terpapar sinar matahari langsung. 
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)