Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Pentingnya Keamanan di Tengah Masifnya Penggunaan AI di Indonesia

    Pentingnya Keamanan di Tengah Masifnya Penggunaan AI di Indonesia

    Jakarta –

    Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia berkembang pesat, baik di sektor korporasi, perbankan, maupun layanan publik. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan AI, aspek keamanan dan kepatuhan regulasi menjadi perhatian.

    Country Manager AWS Indonesia, Anthony Amni, menegaskan bahwa keamanan dan kepatuhan merupakan fondasi layanan AI yang ditawarkan AWS. Menurutnya, seluruh layanan AWS – termasuk data center dan GPU di Indonesia – sudah dirancang sesuai standar keamanan tertinggi yang bahkan digunakan oleh lembaga sekelas FBI dan Departemen Pertahanan Singapura.

    “Platform yang kami bangun harus bisa memenuhi kebutuhan institusi yang paling ketat secara security, seperti pemerintahan dan militer. Karena itu AWS memiliki jumlah sertifikasi kepatuhan dan keamanan terbanyak, mulai dari ISO hingga PCI DSS,” jelas Anthony dalam Detik Leaders Forum.

    AWS juga berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah lingkungan. Sejak 2022, seluruh operasional data center AWS di Indonesia telah 100% menggunakan energi terbarukan, termasuk melalui kerja sama dengan PLN untuk pembelian 20 MW tenaga surya.

    Selain infrastruktur, AWS menyediakan best practice dan tools keamanan yang bisa dimanfaatkan pelanggan, termasuk sektor perbankan, untuk memenuhi regulasi lokal seperti POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

    “Kami juga didukung partner lokal seperti eCloudValley, yang membantu meramu postur keamanan sesuai kebutuhan regulasi di Indonesia,” tambah Anthony.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Big Data dan AI Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi tantangan penting dalam adopsi AI di Indonesia. Ia mencontohkan, sebelum hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada 2022, banyak perusahaan di Indonesia mengacu pada aturan GDPR Uni Eropa.

    “Kalau untuk AI, saat ini memang belum ada UU khusus. Tapi sudah ada surat edaran Komdigi tentang etika AI, lalu OJK juga sudah mengeluarkan tata kelola AI untuk sektor perbankan. Dokumennya cukup komprehensif, dan memang wajib dipatuhi,” ujarnya.

    Menurut Rudi, regulasi AI di Indonesia kemungkinan besar akan mengacu pada praktik global, terutama Eropa yang sudah lebih dulu menetapkan standar. Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme self-assessment bagi pelaku usaha dan pengembang AI agar memastikan teknologi yang dipakai aman, dapat dipercaya, serta memenuhi prinsip safety, security, dan trustworthy.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penyusunan regulasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia akan mengedepankan aspek etika, keamanan, literasi, dan pendidikan.

    Keberadaan aturan AI itu akan memperkuat regulasi sebelumnya yang masih berlandaskan surat edaran. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempersiapkan roadmap AI yang berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya. Adapun, nanti pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan hadir di September 2025.

    Disampaikan Meutya, pemerintah telah meluncurkan Buku Putih AI sebagai pijakan awal dalam merumuskan kebijakan nasional. Dokumen ini sebelumnya telah melalui proses uji publik hingga pertengahan Agustus, namun kemudian diperpanjang hingga 29 Agustus karena banyaknya masukan dari masyarakat maupun kementerian/lembaga (KL).

    “Awalnya uji publik kami rencanakan selesai di tanggal 20-an, tapi karena aspirasi masyarakat cukup tinggi dan ada permintaan perpanjangan, akhirnya kami buka hingga 29 Agustus. Jadi masih ada beberapa hari lagi bagi publik yang ingin memberikan masukan,” jelas Meutya.

    Ia menambahkan, buku putih tersebut disusun bersama dengan lebih dari 40 kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman lintas sektor dalam mengantisipasi perkembangan teknologi AI.

    Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa aturan turunan dari buku putih ini akan dibuat bertahap.

    “Yang pertama akan kami dorong adalah terkait etika dan safety (keamanan), serta literasi dan pendidikan. Untuk sektor industri akan menyusul,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Kantor Misi Uni Eropa Rusak Akibat Serangan Rusia di Kyiv

    Kantor Misi Uni Eropa Rusak Akibat Serangan Rusia di Kyiv

    Jakarta –

    Kepala Uni Eropa Antonio Costa mengungkapkan dirinya “ngeri” atas serangkaian serangan mematikan Rusia di Kyiv, yang juga merusak gedung misi diplomatik blok tersebut di ibu kota Ukraina itu.

    “Doa saya bersama para korban Ukraina dan juga staf delegasi Uni Eropa, yang gedungnya rusak akibat serangan Rusia yang disengaja ini,” tulis Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/8/2025).

    “Uni Eropa tidak akan terintimidasi. Agresi Rusia justru memperkuat tekad kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya,” imbuhnya.

    Costa mengunggah foto-foto bagian dalam kantor misi Uni Eropa dengan kaca-kaca jendela pecah, langit-langit sebagian menggantung, dan puing-puing berserakan di lantai.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Katarina Mathernova, menulis bahwa kantor misi tersebut “rusak parah akibat gelombang kejut” sebuah ledakan.

    Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan kepada AFP, bahwa tidak ada karyawan misi tersebut yang terluka.

    Para pejabat Ukraina mengatakan serangan rudal dan drone besar-besaran Rusia pada Rabu (27/8) malam tersebut menewaskan 10 orang, termasuk seorang anak.

    “Sementara dunia mencari jalan menuju perdamaian, Rusia merespons dengan rudal,” tulis diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, di X.

    “Serangan semalam di Kyiv menunjukkan pilihan yang disengaja untuk meningkatkan eskalasi dan mengejek upaya perdamaian,” imbuhnya.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengutuk serangan Rusia itu. Menurutnya, serangan itu menunjukkan kepada dunia tentang jawaban Rusia atas diplomasi di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    “Rusia memilih balistik, bukan meja perundingan,” kata Zelenskyy di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025). Dia pun menyerukan sanksi baru terhadap Rusia. “Rusia memilih untuk terus membunuh, bukan mengakhiri perang,” cetusnya.

    Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 563 dari 598 drone dan 26 dari 31 rudal yang diluncurkan Rusia dalam serangan di seluruh negeri pada Rabu (27/8) malam waktu setempat.

    Angkatan Udara mencatat serangan di 13 lokasi dan puing-puing jatuh di 26 lokasi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tahun 2027 Uni Eropa Terapkan Paspor Baterai Mobil Listrik, Apa Maksudnya?

    Tahun 2027 Uni Eropa Terapkan Paspor Baterai Mobil Listrik, Apa Maksudnya?

    Jakarta –

    Mulai Februari 2027, setiap kendaraan listrik yang dijual di Uni Eropa wajib dilengkapi dengan paspor baterai. Paspor baterai adalah dokumen digital yang akan memuat detail menyeluruh mengenai rantai pasokan, asal-usul bahan baku, hingga jejak karbon dari baterai yang digunakan di mobil listrik tersebut.

    Regulator Uni Eropa saat ini masih merumuskan daftar informasi yang akan dimasukkan dalam paspor tersebut. Untuk mempercepat penerapan, dibentuk Konsorsium Paspor Baterai dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim.

    Mengutip Carscoops, sejumlah pabrikan besar seperti Audi serta BMW ikut serta dalam program ini, sementara Circulor ditunjuk sebagai pemimpin teknis proyek ini. Circulor didirikan pada 2017 dan memiliki misi untuk menjadikan rantai pasokan global lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Teknologi yang digunakan perusahaan tersebut memungkinkan pelacakan material, mengukur dampak lingkungan, dan memastikan praktik pengadaan barang yang bertanggung jawab.

    Dalam proposal awal, paspor baterai akan memuat sekira 90 poin informasi dalam tujuh kategori. Data tersebut mencakup informasi umum baterai dan produsen, kepatuhan dan sertifikasi, label, jejak karbon, rantai pasokan, komposisi bahan, hingga kinerja serta daya tahannya.

    Menurut Ellen Carey, kepala urusan eksternal Circulor, biaya pembuatan paspor ini diperkirakan hanya €7-€12,8 per unit baterai atau sekitar Rp 133 ribu-Rp 243 ribu. “Paspor ini bertujuan menciptakan akuntabilitas rantai pasokan tersebut–siapa yang menyentuh apa, kapan, dan di mana,” kata Carey kepada Autocar.

    Paspor baterai yang dikembangkan Circulor mampu melacak sumber bahan baku penting seperti kobalt, grafit, litium, mika, dan nikel. Sistem ini memanfaatkan data Internet of Things (IoT), API (Application Programming Interface), hingga sistem ERP perusahaan untuk membentuk ‘digital copy’ dari baterai.

    “Kami mengambil informasi yang kami ketahui tentang nikel itu dan membuat replika digitalnya,” jelas Carey. “Di mana nikel itu ditambang? Bagaimana geolokasinya? Berapa beratnya? Berapa lama waktu pemrosesannya? Lalu, semua informasi yang kami kumpulkan-di setiap langkah perjalanan tentang nikel yang sama itu-dapat kami kaitkan dengan VIN atau kode QR tersebut,” tegas dia.

    Tapi akses informasi akan dibedakan. Produsen bisa melihat detail lengkap, sedangkan pemilik kendaraan hanya mendapat data sederhana terkait baterainya. Dengan aturan ini, Uni Eropa ingin menghadirkan transparansi penuh dalam ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendorong praktik produksi baterai yang lebih berkelanjutan.

    (lua/rgr)

  • Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

    Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dinilai punya peluang besar untuk memperluas pasar ekspor ikan tilapia seperti nila dan mujair, khususnya di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Namun, tantangan tetap mengintai, terutama dari Brasil yang pertumbuhan ekspornya tengah melesat.

    Katimja Analis Pasar Luar Negeri, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Helwijaya Marpaung menjelaskan, AS merupakan pasar utama tilapia dunia dengan tingkat serapan yang tinggi. Saat ini, China masih mendominasi dengan pangsa pasar 51,7%, disusul Kolombia, dan Indonesia di posisi ketiga.

    “Karena Amerika Serikat sudah menerapkan (tarif). Jadi kalau kita lihat dari impor tilapia Amerika Serikat, China itu sudah menguasai 51,7% dari pasar AS, diikuti oleh Kolombia, dan Indonesia nomor 3. Tapi ini kan ada pengenaan tarif resiprokal dan sudah berlaku, Indonesia itu dikenakan sekitar 19%, lalu China itu 34% dan saat ini terancam menjadi 200%,” jelas Helwijaya dalam Outlook Tilapia Indonesia tahun 2025 di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, kondisi ini bisa saja membuka ruang bagi Indonesia untuk mengisi celah pasar AS yang ditinggalkan China.

    “Nah ini mungkin.. kami gak tau nih apakah ini bisa dijadikan peluang, karena China kan sudah menguasai 51%, kira-kira apakah Indonesia bisa mengambil pasar China di Amerika Serikat, mungkin ini juga salah satu yang mungkin bisa didiskusikan,” ujarnya.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)
    Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)

    Namun, peluang itu juga dibayangi oleh ancaman pesaing baru, yakni Brasil.”Tapi memang ada juga yang menjadi ancaman kita, salah satunya adalah Brasil,” sambungnya.

    Helwi menuturkan, peningkatan ekspor tilapia Brasil di AS lumayan besar, mencapai 123,6% ekspor di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

    “Dan mereka juga dikenakan tarif resiprokalnya hanya 10%. Jadi ini juga mungkin menjadi salah satu kompetitor utama untuk kita merebut pasar China nantinya,” kata Helwijaya.

    Peluang di Eropa dan Kanada

    Selain AS, Helwijaya menyebut Uni Eropa juga bisa menjadi pasar strategis. Indonesia kini menempati posisi kedua sebagai pemasok fillet tilapia beku dengan pangsa 12,6%, jauh di bawah China yang menguasai 82,1%.

    “Presiden Prabowo kan akhirnya mempercepat untuk penyelesaian perundingan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Jadi saat ini sudah finalisasi,” ujarnya.

    “Sebelumnya itu untuk fillet beku Indonesia kita supplier nomor 2 ke Uni Eropa, kita share-nya hanya 12,6%, sedangkan China itu 82,1%. Kalau misalkan nanti ada finalisasi untuk tarif yang Tilapia setelah adanya penyelesaian perundingan IEU-CEPA, tarif kita memang sudah disepakati oleh Uni Eropa untuk Tilapia menjadi 0%,” imbuh dia.

    Saat ini, ekspor tilapia Indonesia ke Eropa masih dikenai tarif 8%-9% (MFN) atau 4,5%-5,5% (GSP).

    “Jadi kalau misalkan nanti perundingan IEU-CEPA sudah selesai, tarifnya akan menjadi 0%. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang bagi tilapia Indonesia untuk masuk terus ke pasar Uni Eropa,” lanjut Helwijaya.

    Pasar Kanada pun disebut sangat potensial. Indonesia bahkan sudah menjadi pemasok nomor satu dengan pangsa 54,1%, mengungguli China yang 41,3%. Namun, Helwijaya mengingatkan agar tetap waspada.

    “Dan untuk pasar Kanada ini mungkin juga kami menyampaikan agar hati-hati juga. Walaupun kita nomor satu, karena China-nya mungkin tarifnya sudah besar ke Amerika, bisa jadi dia akan switching ke pasar lain. Bisa jadi dia akan mengambil pasar-pasar seperti pasar Kanada yang sebenarnya kita sudah menguasai. Jadi mungkin ini menjadi satu warning juga bagi kita,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Jakarta –

    Sebanyak 209 mantan duta besar dan staf negara anggota Uni Eropa (UE) menandatangani surat terbuka yang mendesak agar perkumpulan negara di Benua Biru tersebut segera mengimplementasikan langkah-langkah terhadap “tindakan ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat”.

    Surat tersebut berisi sembilan langkah UE yang diusulkan terhadap pemerintah Israel.

    Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah penangguhan atau pencabutan sepihak izin ekspor senjata ke Israel dan penghentian pendanaan proyek-proyek nasional yang didanai bersama, yang melibatkan entitas Israel.

    Selain itu, surat tersebut mendesak penerapan sanksi atas dasar hak asasi manusia dan undang-undang antiterorisme, yang meliputi larangan visa dan pembekuan aset.

    Surat yang telah ditanda tangan itu ditujukan kepada pemimpin 27 negara anggota UE dan struktur kepemimpinan Komisi Eropa. Surat ini, merupakan tindak lanjut dari surat terbuka lain yang dilayangkan pada akhir Juli 2025 lalu.

    “Dengan rasa kecewa kami sampaikan bahwa dalam empat minggu sejak surat kami dikirim, tidak ada gencatan senjata yang disepakati di Gaza, tidak ada sandera Israel yang dibebaskan, dan yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Israel telah mulai melaksanakan rencana untuk mengosongkan Kota Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan surat tersebut.

    Para mantan diplomat tersebut mencatat bahwa sejak komunikasi terbuka sebelumnya, lebih dari 2.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

    “Kami mengekspresikan kekecewaan yang mendalam bahwa sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza, UE tidak mengambil langkah-langkah penting untuk menekan Israel agar menghentikan perang brutalnya,” jelas surat tersebut.

    Warga Israel desak pembebasan sandera dan stop serangan di Gaza

    Selasa pagi (26/08) waktu setempat, para demonstran dan aktivis turun ke sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Israel. Mereka menyerukan pembebasan segera pada sandera yang masih diduga selamat dan mendesak penghentian pertempuran di Gaza.

    Menurut sebuah laporan media, sebuah jalan raya utama di dekat Tel Aviv diblokir dan para demonstran membakar ban di jalur utara kota tersebut.

    Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang telah menyerukan aksi massa dengan slogan “Israel Bersatu.”

    Media Israel juga melaporkan demonstrasi di dekat cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, serta di luar rumah-rumah menteri di kota tersebut.

    “Sudah ada penawaran yang diberikan. Kami menuntut agar para pemimpin kami duduk di meja perundingan dan tidak beranjak hingga ada kesepakatan,” kata Hagit Chen, ibu dari seorang anak yang diculik oleh Hamas pada Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan yang dirilis oleh forum perwakilan keluarga sandera.

    Selain itu, aktivis juga mendesak agar pemerintah Israel membatalkan keputusannya untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembicaraan segera untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza, sambil tetap bersikeras pada rencana serangan baru untuk merebut kota terbesar di Gaza. Sebanyak 50 sandera masih ditahan di Jalur Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sehari sebelumnya, pada Senin (25/08), Israel menyerang Rumah Sakit Nasser di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan media lainnya.

    Serangan Israel tewaskan jurnalis, ini kata Kanselir Jerman

    Merespons serangan pada Senin (25/08) itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa dia tidak percaya jurnalis menjadi target langsung Israel ketika penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza.

    “Saat ini saya tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis,” kata Merz kepada editor politik utama DW, Michaela Kuefner, di Berlin.

    “Namun, ini tentu saja merupakan hasil dari apa yang dimulai oleh tentara Israel beberapa hari yang lalu dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Israel untuk dilakukan,” kata Merz.

    Merz mengatakan bahwa keputusannya untuk menangguhkan izin ekspor senjata baru ke Israel untuk digunakan di Gaza adalah keputusan yang tepat.

    “Saya merasa bahwa keputusan saya dalam kondisi ini, Israel tidak boleh menerima senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza, telah terbukti lebih dari cukup sebagai keputusan yang tepat,” kata Merz.

    Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Israel saat ini di Gaza “tidak dapat diterima.”

    “Apa yang dilakukan pemerintah Israel di sana dan apa yang dilakukan tentara Israel dalam melaksanakan keinginan pemerintah Israel tidak dapat diterima dan peristiwa kemarin mencoreng tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam segala hal, merupakan tindakan yang dibenarkan terhadap Hamas,” kata Merz.

    Mediator Qatar: Israel harus respons usulan gencatan senjata

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator sedang menunggu respons Israel terhadap usulan gencatan senjata yang disetujui oleh kelompok Hamas.

    “Yang penting bukanlah tempatnya, tetapi agar kesepakatan tercapai sekarang. Sudah ada tawaran di atas meja, Israel harus merespons,” kata al-Ansari dalam konferensi pers.

    “Upaya menunda dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional dan saatnya Israel memberikan jawaban serius atas apa yang telah disetujui sebelumnya,” ujar al-Ansari.

    Usulan terbaru yang diajukan oleh mediator melibatkan gencatan senjata awal selama 60 hari dan pertukaran bertahap sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Saat mediator menunggu tanggapan Israel terhadap usulan baru pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk negosiasi baru yang bertujuan “membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan syarat yang dapat diterima oleh Israel.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘PBB soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Harus Ada Keadilan’:

    (ita/ita)

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Chisinau –

    Pemimpin Prancis, Jerman, dan Polandia kompak mengunjungi Moldova pada Rabu (27/8) waktu setempat. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan untuk Presiden Moldova Maia Sandu menjelang dimulainya masa kampanye untuk pemilu parlemen bulan depan, yang dibayangi kekhawatiran campur tangan Rusia.

    Moldova merupakan negara pro-Uni Eropa yang berbatasan dengan Ukraina, yang selama tiga tahun terakhir menghadapi invasi militer Moskow.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk akan bertemu Presiden Sandu untuk merayakan hari kemerdekaan ke-34 Moldova, saat negara itu terus mendorong proses keanggotaan Uni Eropa.

    “Ini merupakan bentuk dukungan para pemimpin Eropa untuk Moldova seiring Rusia meningkatkan aktivitas campur tangannya menjelang pemilu yang berisiko tinggi,” sebut kantor kepresidenan Moldova dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025).

    Sandu dan sekutu-sekutu Eropanya telah berulang kali menuduh Rusia berupaya mengacaukan negara bekas Uni Soviet tersebut, yang terletak di antara Ukraina yang dilanda perang dan Rumania, yang merupakan anggota Uni Eropa serta aliansi NATO.

    Sebagai pengkritik vokal Rusia, terutama sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Sandu telah memimpin Moldova melalui perundingan aksesi resmi Uni Eropa yang dimulai pada Juni 2024.

    Ketiga pemimpin negara Uni Eropa itu akan memberikan pernyataan kepada wartawan bersama Sandu pada Rabu (27/8) sore, sebelum jamuan makan malam.

    Mereka kemudian akan memberikan pidato selama perayaan hari kemerdekaan resmi yang diadakan di Lapangan Kemerdekaan Chisinau, yang diwarnai konser pada malam harinya.

    Seorang penasihat kepresidenan Prancis mengatakan kepada wartawan bahwa Macron, Merz, dan Tusk ingin menegaskan kembali “dukungan mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova”. Ketiga pemimpin juga disebut ingin mendukung “lintasan Eropa” yang dipilih oleh Moldova.

    “Kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi perang agresi Rusia terhadap Ukraina, yang secara langsung berdampak pada Moldova,” kata penasihat kepresidenan Prancis tersebut.

    “Moldova terancam oleh Rusia,” sebutnya, merujuk pada “intervensi dan campur tangan” Moskow.

    Sandu yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2024, bulan lalu menuduh Rusia “mempersiapkan campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu September” untuk “mengendalikan Moldova dari kejatuhan”.

    Lihat juga Video ‘Rusia Setop Pasokan Gas, Sebagian Wilayah Moldova Gelap Gulita’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tsunami PHK Otomotif Berlanjut, 114 Ribu Lapangan Kerja ‘Hilang’

    Tsunami PHK Otomotif Berlanjut, 114 Ribu Lapangan Kerja ‘Hilang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri Jerman kembali diguncang badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam 12 bulan hingga akhir Juni 2025, sebanyak 114.000 lapangan kerja hilang, dengan hampir separuh berasal dari sektor otomotif.

    Menurut analisis EY berdasarkan data kantor statistik Jerman (Destatis), industri otomotif memangkas sekitar 51.500 posisi atau hampir 7% dari total tenaga kerja dalam periode tersebut. Jika dibandingkan dengan era pra-pandemi 2019, jumlah pekerjaan di sektor ini sudah turun 112.000.

    “Tidak ada sektor industri lain yang mencatat pengurangan lapangan kerja sebesar ini,” tulis laporan EY, dikutip CNBC International, Rabu (27/8/2025).

    Jan Brorhilker, Managing Partner Divisi Assurance EY Jerman, menyebut pemangkasan tenaga kerja itu tak terhindarkan di tengah kondisi sulit yang melanda industri otomotif Negeri Bavaria.

    “Penurunan laba yang besar, kelebihan kapasitas, dan pasar luar negeri yang lesu membuat pengurangan lapangan kerja yang signifikan mustahil dihindari,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    EY mencatat pendapatan sektor otomotif turun 1,6% pada kuartal II-2025 dibanding periode yang sama tahun lalu. Volkswagen bahkan melaporkan penurunan tajam laba kuartalan dan merevisi turun proyeksi tahunan.

    Meski begitu, kontraksi otomotif masih lebih kecil dibanding penurunan 2,1% yang dialami industri Jerman secara keseluruhan.

    Sektor otomotif Jerman selama ini menghadapi persaingan sengit, terutama dari China yang unggul dalam biaya produksi dan inovasi kendaraan listrik (EV). Hambatan birokrasi dan regulasi dalam negeri juga membuat transisi ke EV lebih lambat dibanding pesaing global.

    Kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menambah beban. Ekspor mobil dan suku cadang Jerman ke AS anjlok 8,6% pada semester I-2025 dibanding tahun lalu.

    “Label ‘Made in Germany’ masih dihargai di AS, tapi ketidakpastian tarif jelas membebani industri,” tulis EY.

    Meski kesepakatan perdagangan baru AS-Uni Eropa memberi sedikit kelegaan, bea masuk 15% untuk otomotif tetap akan diberlakukan setelah regulasi industri Eropa direvisi.

    Di dalam negeri, perekonomian Jerman juga lesu. Produk domestik bruto (PDB) negara itu menyusut pada 2023 dan 2024. Setelah tumbuh 0,3% pada kuartal I tahun ini, ekonomi kembali terkontraksi 0,3% di kuartal II-2025.

    Selain itu, Brorhilker juga memperingatkan tekanan terhadap ekspor otomotif Jerman kemungkinan masih berlanjut.

    “Ekspor ke AS akan terdampak tarif, sementara ke China terganggu lemahnya permintaan domestik,” ujarnya.

    Dengan berbagai raksasa otomotif Jerman tengah melakukan restrukturisasi dan efisiensi biaya, ia menegaskan prospek tenaga kerja belum cerah. “Jumlah lapangan kerja di industri ini akan terus menurun,” katanya.

    (tfa/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

    AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Amerika Serikat (AS) telah sepakat secara prinsip untuk membebaskan minyak sawit, kakao, dan karet asal Indonesia dari pengenaan tarif impor resiprokal 19%.

    Melansir Reuters, Rabu (27/8/2025), Airlangga menuturkan, pengecualian tarif tersebut akan berlaku setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan akhir. Belum ada jadwal yang ditetapkan terkait kapan kesepakatan akhir akan diteken karena AS sedang sibuk dalam negosiasi tarif dengan negara-negara lain.

    “Kami sedang menunggu tanggapan mereka, tetapi selama pertemuan, pada dasarnya, pengecualian telah disetujui untuk produk yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak sawit, kakao, dan karet … tarifnya akan nol atau mendekati nol,” ujar Airlangga.

    Selain itu, Airlangga mengungkapkan bahwa kedua negara juga berdiskusi mengenai potensi kerja sama investasi di proyek penyimpanan bahan bakar di Indonesia bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan PT Pertamina (Persero).

    Indonesia termasuk di antara negara-negara pertama yang mengamankan kesepakatan tarif dengan Presiden AS Donald Trump. Namun, tarif yang dikenakan terhadap Indonesia ujungnya sama seperti yang diterima negara lain, seperti Thailand dan Malaysia, dan sedikit di bawah Vietnam yang dikenai tarif 20%.

    Selama negosiasi, Indonesia menawarkan investasi miliaran dolar di Amerika Serikat dan pembelian minyak mentah, LPG, pesawat, dan produk pertanian Amerika. Indonesia juga berjanji akan menerapkan tarif nol persen pada hampir semua barang Amerika yang masuk ke pasarnya.

    Adapun, Airlangga optimistis kepastian mengenai tarif AS dan kemajuan terbaru dalam negosiasi tentang perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026.

    “Mereka membawa persepsi optimis dari pasar global karena sebagian besar investor mencari kepastian, dan Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan kepastian global,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan proses negosiasi tarif AS tuntas sebelum 1 September 2025.

    “Dan sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Budi menuturkan bahwa dalam proses negosiasi, pemerintah ingin mendapatkan tarif resiprokal yang lebih rendah, terutama untuk komoditas yang tidak diproduksi oleh AS.

    “Untuk komoditas, mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif. Ya seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika,” ujarnya.

    Meski begitu, Budi menuturkan bahwa tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap Indonesia masih lebih kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing, termasuk di kawasan Asean.

    “Kalau kita lihat kita ini dapat tarif resiprokal 19%. Artinya, ini tarif yang cukup bagus atau tarif yang kecil di negara-negara Asean, termasuk beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand,” tuturnya.

  • Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

    Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Terbukanya kembali peluang ekspor biodiesel ke Uni Eropa tak membuat goyah komitmen produsen lokal untuk memasok program mandatory B40 hingga B50 mendatang. Padahal, Eropa juga menjadi tujuan pasar ekspor yang sangat menggoda.

    Akses ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa tanpa tarif tambahan ini seiring dengan putusan World Trade Organization (WTO) yang memenangkan Indonesia terkait sengketa countervailing duties atau pengenaan bea masuk imbalan oleh Eropa.

    Dalam 1 dekade terakhir, ekspor biodiesel ke Eropa mengalami pasang surut dengan volume signifikan. Catatan dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), rata-rata pangsa pasar biodiesel di Eropa yakni 40% dari total ekspor Indonesia.

    Secara volume, merujuk data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), ekspor biodiesel ke Eropa pada 2024 tercatat sebesar 27.407 kiloliter (kl) atau terendah dalam 1 dekade terakhir.

    Adapun, pada 2015, ekspor biodiesel ke Eropa mencapai 32.183 kl, naik menjadi 49.425 kl setahun berikutnya. Pada 2017, ekspor melesat hingga 179.301 kl dan rekor tertinggi tercatat pada 2018 yang mencapai 939.582 kl.

    Namun, sejak 2018, ekspor biodiesel ke Eropa terus mengalami penurunan karena dimulainya penyelidikan untuk penerapan bea masuk imbalan. Pada 2019, turun menjadi 596.189 kl dan merosot hingga 30.291 kl pada 2020.

    Pada 2021, ekspor biodiesel sempat kembali naik menjadi 37.320 kl dan naik ke level 82.728 kl pada 2020. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada 2023 yang hanya mencapai 40.484 kl.

    Wakil Ketua Aprobi Catra de Thouars mengatakan, dengan adanya putusan WTO yang memenangkan Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Eropa, maka potensi perluasan ekspor ke wilayah tersebut kembali terbuka lebar dengan harga yang lebih bersaing.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk memastikan program mandatory campuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) 40% atau biodiesel B40 berjalan optimal tahun ini.

    “Kami pastinya akan fokus dalam pemenuhan dalam negeri terlebih dulu dengan kapasitas kita saat ini di B40,” ujar Catra kepada Bisnis, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Indonesia disebut memiliki kapasitas produksi biodiesel yang terpasang sebesar 19,96 juta kl per tahun. Sebanyak 90%-95% digunakan untuk program mandatory B40 dan sisanya ekspor.

    Catra menuturkan, jika kebutuhan sudah mampu terpenuhi dengan optimal dan masih tersisa pasokan maka baru akan dieskpor. Namun, Aprobi juga perlu memastikan pabrik berjalan optimal agar produksi tetap terjaga.

    “Namun, kami sangat antusias dengan terbukanya pasar baru untuk Indonesia, di mana Uni Eropa juga merupakan pasar yang penting untuk industri sawit dalam upaya menopang devisa,” jelasnya.

    Di sisi lain, pihaknya menilai keputusan dari WTO untuk mendukung Indonesia di dalam tuduhan countervailing duties (cvd) biodiesel merupakan berita dan langkah positif agar Indonesia mendapatkan keadilan terkait perdagangan internasional.

    Pasalnya, dia melihat saat ini ada banyak tudingan dan tekanan dari pihak luar lewat black campaign atas berbagai produk sawit RI. Kendati demikian, putusan WTO bukan segalanya, langkah Eropa untuk menjegal produk sawit dan turunannya masih harus diwaspadai.

    “Perjuangan kita di industri sawit juga masih banyak dengan adanya EUDR dan sebagainya. Namun, dukungan dari WTO ini bisa menjadi momentum positif untuk industri sawit melakukan positive campaign dan menambah semangat, bahwa sedikit demi sedikit kita bisa memperjuangkan keadilan untuk industri kita,” tuturnya.

    Sementara itu, Catra menyebut, pihaknya masih dihadapkan tantangan serius dalam menopang program mandatory B40 dan rencana penerapan B50. Aprobi membutuhkan dukungan dari sisi pasokan bahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk dapat tersedia.

    “Dan paling penting kami butuh dukungan dari pemerintah dalam kepastian berusaha kami agar bisa menarik investasi pembangunan pabrik biodiesel dan juga pabrik yang beroperasi bisa bekerja dengan maksimal. Untuk penyaluran domestik seperti program B40 dan seterusnya maupun untuk ekspor,” pungkasnya.

    Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung juga sependapat bahwa biodiesel lokal mesti dioptimalkan untuk swasembada energi nasional. Namun, Tungkot menyarankan agar mandatory biodiesel dibuat lebih fleksibel. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa harga jual biodiesel ke pasar global lebih menarik di beberapa waktu tertentu.

    “Jadi, jika harga biodiesel dunia lebih menarik, diperbesar ekspor. Jika kurang menarik harga dunia, dipasarkan domestik,” imbuhnya. 

    Dia menilai, dari segi bisnis konsep tersebut bisa dibenarkan, kendati dari sisi pemerintahan akan ditentang karena harus berkomitmen untuk mengurangi konsumsi impor solar guna menekan emisi dan membangun ketahanan energi domestik. 

    CPO untuk Biodiesel RI dan Ekspor Harus Seimbang

    Putusan WTO dapat berdampak pada terbukanya kembali akses biodiesel Indonesia ke Eropa tanpa hambatan bea masuk tambahan. Tak hanya itu, secara luas ekspor produk sawit, termasuk CPO juga dapat makin bersaing di pasar internasional.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong keseimbangan antara kebutuhan CPO untuk swasembada energi nasional, tanpa membatasi pasokan untuk ekspor.

    Pasalnya, program biodiesel yang ada terbantu dengan adanya pungutan ekspor CPO yang kemudian digunakan untuk mendanai insentif selisih harga solar dan biodiesel.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, ekspor komoditas tersebut tidak bisa menurun karena sumber pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari hasil perdagangan ke luar negeri.

    Sebagai catatan, rata-rata ekspor CPO Indonesia mencapai 26 juta ton per tahun. Pasar terbesar yakni India 5 juta ton, disusul China 3,8 juta ton, Pakistan 2,8 juta ton, dan Eropa 2,3 juta ton.

    “Pasar domestik saat ini di B40 khususnya, tidak mengganggu ekspor dan masih terkendali dan dengan penggunaan pungutan ekspor CPO untuk insentif PSO B40,” tuturnya kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Ke depannya, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan B50 yang tengah diteliti lebih dalam oleh Ditjen EBTKE dan BPDP untuk memastikan keberlanjutan program ini. Kendati demikian, Eniya belum bisa memastikan terkait rencana implementasi tahun depan.

    “Arahan menteri ESDM adalah melanjutkan program biodiesel, tanpa mengganggu ekosistem yang terbentuk saat ini,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Eniya mengingatkan target produksi di hulu on-farm atau produksi pertanian yang perlu ditingkatkan sehingga dapat mengimbangi permintaan ekspor dan persiapan menuju B50.

    Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Bisnis/Arief Hermawan P

    Kesiapan Petani

    Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, dengan terbukanya akses pasar Eropa maka akan meningkatkan peluang pasar CPO global bagi Indonesia.

    “Peluang penguasaan pasar minyak nabati sawit yang selama ini 58%-60% minyak nabati sawit global berasal dari Indonesia, akan semakin meningkat,” jelasnya, saat dihubungi Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Namun, pihaknya mengkhawatirkan produksi CPO nantinya sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebab, produksi CPO tahun ini diproyeksi akan turun karena sejumlah alasan.

    Pertama, tanaman sawit khususnya petani paling tidak sudah masuk masa replanting dan bibitnya tidak bagus (tidak hybrid) ada sekitar 3 juta hektare. Sementara yang berhasil ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting baru berkisar 340.000 hektare sejak program ini diluncurkan pada 2017.

    “Lambatnya PSR ini karena dukungan regulasi terkait pasar negatif,” imbuhnya.

    Kedua, produksi terancam turun karena harga pupuk yang mahal dan langka sejak tahun lalu. Alhasil, efeknya disebut akan terasa pada 2025-2026.

    Ketiga, kebun sawit yang disita ambil alih oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan diserahkan ke Agrinas. Jika tidak dirawat dengan baik sesuai GAP maka akan turut menyumbang anjloknya produksi CPO Indonesia 2025.

    “Jadi sangat miris ketika pasar semakin terbuka, serapan domestik semakin meningkat terkhusus karena implementasi B50 tahun depan yang akan menyerap 16 juta -18 juta ton CPO, tidak diiringi dengan produksi yang meningkat malah saya prediksi turun di 2025 ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) juga memproyeksi produksi CPO tumbuh stagnan 3% tahun ini. Total produksi minyak sawit relatif stagnan selama 5 tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton.

    Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Perinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi palm kernel oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.