Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Washington DC –

    Pengadilan banding federal Amerika Serikat (AS) pada Jumat (29/8) waktu setempat memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump, yang telah menjungkirbalikkan perdagangan global, adalah ilegal.

    Namun demikian, pengadilan AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku saat ini, memberikannya waktu untuk melanjutkan kasus ini ke Mahkamah Agung.

    Dari total 11 panel hakim pengadilan banding AS untuk Sirkuit Federal, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), sebanyak tujuh hakim menyatakan tarif Trump itu ilegal, sedangkan empat hakim lainnya menyatakan sebaliknya.

    Putusan pengadilan banding AS tersebut memperkuat putusan pengadilan lebih rendah, yang sebelumnya menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi darurat untuk mengenakan bea masuk yang luas.

    Namun, para hakim banding AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku hingga pertengahan Oktober, sehingga para pihak dapat membawa kasus ini lebih lanjut ke Mahkamah Agung.

    Putusan pengadilan banding ini menjadi pukulan bagi sang Presiden AS, yang telah menggunakan bea masuk sebagai alat kebijakan ekonomi yang luas.

    Hal ini dapat menimbulkan keraguan atas kesepakatan yang telah dicapai Trump dengan mitra-mitra dagang utama, seperti Uni Eropa.

    Sejak kembali menjabat Presiden AS pada Januari lalu, Trump telah menggunakan Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk mengenakan tarif kepada hampir semua mitra dagang AS, dengan tarif dasar sebesar 10 persen dan tarif yang lebih tinggi untuk puluhan negara.

    Dia menggunakan wewenang serupa untuk mengenakan tarif terpisah terhadap Meksiko, Kanada, dan China terkait aliran obat-obatan terlarang yang mematikan ke wilayah AS.

    Putusan pengadilan banding AS pada Jumat (29/8) menekankan bahwa “undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk mengambil sejumlah tindakan sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional yang ditetapkan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea masuk, atau sejenisnya, atau wewenang untuk memungut pajak”.

    Pengadilan Perdagangan Internasional AS, pada Mei lalu, memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan mengenakan pungutan global secara menyeluruh.

    Tarif yang diberlakukan Trump dengan alasan keadaan darurat telah menuai sejumlah gugatan hukum. Putusan pengadilan banding AS itu masih bisa digugat lebih lanjut ke Mahkamah Agung, namun jika akhirnya tarif tersebut dinyatakan ilegal, maka perusahaan-perusahaan kemungkinan akan menuntut ganti rugi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Beramai-ramai Pabrikan Otomotif Eropa Minta Kelonggaran Aturan Emisi kepada Uni Eropa

    Beramai-ramai Pabrikan Otomotif Eropa Minta Kelonggaran Aturan Emisi kepada Uni Eropa

    JAKARTA — Asosiasi pabrikan mobil Eropa (ACEA) dan pemasok suku cadang kembali mendesak Uni Eropa (EU) untuk melonggarkan aturan emisi yang ketat. Desakan ini disampaikan melalui surat terbuka oleh CEO Mercedes-Benz, Ola Källenius, yang juga menjabat sebagai presiden ACEA.

    Diketahui, aturan EU yang kontroversial itu mewajibkan industri otomotif untuk mengurangi emisi karbon kendaraan sebesar 55 persen pada tahun 2030 dan bahkan melarang penjualan mobil bermesin pembakaran internal (ICE) mulai 2035.

    Dalam surat tiga halaman tersebut, ACEA menegaskan bahwa target tersebut “tidak lagi layak” dan harus “dikalibrasi ulang.” Meskipun berkomitmen terhadap target nol emisi pada 2050, para pabrikan meminta lebih banyak kelonggaran untuk bisa beradaptasi dengan kondisi pasar.

    Melansir CarBuzz, Jumat, 29 Agutus, alasan utama kekhawatiran pabrikan adalah melambatnya adopsi kendaraan listrik (EV). Saat ini, penjualan EV di Eropa hanya mencapai 15 persen dari total penjualan mobil. Porsche menjadi contoh nyata dari isu ini, di mana perusahaan tersebut menunda rencana pembangunan pabrik baterai dan mempertimbangkan untuk mempertahankan beberapa model ICE lebih lama dari yang direncanakan.

    Pabrikan berpendapat bahwa mereka tidak bisa terus berinvestasi besar-besaran pada EV jika permintaan pasar tidak secepat yang diharapkan. Mereka juga menyoroti potensi besar dari teknologi hibrida sebagai solusi transisi yang lebih fleksibel.

    Selain meminta kelonggaran, surat tersebut juga mendesak EU untuk memberikan dukungan lebih, bukan hanya kepada pabrikan, tetapi juga kepada industri EV secara keseluruhan. ACEA meminta EU untuk memberikan insentif lebih kepada konsumen agar mau membeli EV, lalu berinvestasi pada infrastruktur pengisian daya untuk memudahkan kepemilikan dan penggunaan EV serta melonggarkan beberapa regulasi terkait rantai pasok dan manufaktur baterai di Eropa.

    Meskipun EU memiliki alasan kuat untuk bertindak cepat dalam mengatasi perubahan iklim, pertemuan yang akan datang pada September mendatang diharapkan dapat menjadi momentum untuk mencapai kompromi. Tujuannya jelas adalah agar aturan emisi bisa terus berjalan efektif, tanpa mengancam kelangsungan bisnis para pabrikan otomotif.

  • Pengiriman Paket Bernilai Kecil ke AS Kini Kena Bea Masuk

    Pengiriman Paket Bernilai Kecil ke AS Kini Kena Bea Masuk

    Jakarta –

    Mulai Jumat pukul 00:01 waktu Amerika Serikat (7:01 WIB), seluruh barang yang dikirim ke AS akan dikenakan tarif bea masuk.

    Selama enam bulan ke depan, jasa pengiriman pos dapat memilih untuk membayar bea tetap sebesar 80 hingga 200 dolar (sekitar Rp1,3 hingga Rp3,3 juta) per paket, tergantung negara asalnya, menurut pejabat pemerintahan Trump.

    Sebelumnya, ada pengecualian de minimis yang membebaskan barang senilai atau kurang dari 800 dolar AS (sekitar Rp13,2 juta) untuk bebas bea masuk sejak 1938.

    Menurut Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, jumlah paket de minimis melonjak dari 140 juta pada 2014 menjadi 1,36 miliar paket pada 2024.

    Pakar mengatakan banjirnya impor bernilai rendah merugikan ritel AS, membuka celah masuknya barang berbahaya tanpa pemeriksaan, serta memudahkan penyelundupan fentanyl dan narkoba lainnya ke dalam negeri.

    Presiden AS Donald Trump sudah menghentikan pengecualian untuk Cina sejak Februari. Kini, aturan tersebut telah dihentikan bagi semua negara.

    Semua impor ke AS dikenakan tarif bea masuk

    Tarif penuh kini berlaku untuk semua paket yang dikirim melalui jasa ekspres seperti FedEx, United Parcel Service, dan DHL. Perusahaan-perusahaan ini akan memungut bea sekaligus mengurus dokumen administrasi.

    Berdasarkan panduan Bea Cukai AS, paket dari negara dengan tarif di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, akan dikenakan bea flat 80 dolar (sekitar Rp1,3 juta).

    Sementara, negara dengan tarif antara 16% sampai 25%, seperti Indonesia dan Vietnam, dikenakan 160 dolar (sekitar Rp2,6 juta).

    Negara dengan tarif di atas 25%, termasuk Cina, Brasil dan India, akan dikenakan 200 dolar (sekitar Rp3,3 juta).

    Setelah masa transisi enam bulan, layanan pos wajib memungut bea penuh berdasarkan nilai barang mulai 28 Februari 2026.

    Layanan pos asing hentikan pengiriman ke AS

    Dari Asia hingga Eropa dan Amerika Latin, puluhan perusahaan pos asing menghentikan pengiriman paket ke AS.

    Mereka beralasan tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan aturan, seperti mekanisme pemungutan bea dan dokumen yang diperlukan, setelah Trump menandatangani perintah penghapusan de minimis pada Juli lalu.

    Daftar layanan pos yang menghentikan pengiriman paket untuk pelanggan bisnis ke AS mencakup Meksiko, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Australia, Jepang, Taiwan, India, dan Swiss.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Kasus Viral WNA Hilang USD 5.000 di Bea-Cukai Soetta Berakhir Damai’:

    (ita/ita)

  • AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

    AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat resmi menghapus aturan bebas bea masuk untuk paket di bawah US$800, langkah yang diperkirakan akan menaikkan harga barang e-commerce dan menekan pelaku usaha kecil.

    Melansir Reuters pada Jumat (29/8/2025), berdasarkan aturan baru, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mulai memungut tarif normal untuk seluruh impor paket global tanpa memandang nilai, asal negara, maupun moda transportasi sejak Jumat pukul 12:01 waktu setempat. 

    Otoritas hanya menawarkan tarif flat duty antara US$80 hingga US$200 per paket dari kantor pos asing untuk masa transisi enam bulan.

    Kebijakan ini memperluas langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang pada Mei lalu membatalkan fasilitas de minimis khusus untuk paket dari China dan Hong Kong. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membendung masuknya fentanyl dan bahan prekursor narkotika ke AS.

    “Penghapusan celah berbahaya de minimis oleh Presiden Trump akan menyelamatkan ribuan nyawa warga Amerika dengan membatasi arus narkotika dan barang terlarang lain, sekaligus menambah hingga US$10 miliar per tahun pada penerimaan tarif,” ujar Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, Kamis (28/8/2025).

    Seorang pejabat senior pemerintahan menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat permanen dan tidak akan ada pengecualian baru, meski untuk mitra dagang utama AS.

    Aturan de minimis pertama kali diberlakukan pada 1938 dengan batas awal US$5 untuk impor hadiah. Angkanya kemudian dinaikkan menjadi US$200 dan terakhir ke US$800 pada 2015 guna mendorong pertumbuhan bisnis kecil di pasar e-commerce.

    Namun, setelah Trump mengenakan tarif tinggi pada produk asal China di periode pertamanya, model bisnis pengiriman langsung dari pabrik ke konsumen (direct-to-consumer) justru berkembang pesat, terutama oleh perusahaan seperti Shein dan Temu.

    Koalisi industri tekstil AS menyebut penghapusan aturan ini sebagai “kemenangan bersejarah” karena menutup celah yang kerap dimanfaatkan perusahaan fast fashion asing untuk menghindari tarif impor, bahkan dengan produk yang diduga berasal dari praktik kerja paksa.

    CBP mencatat lonjakan signifikan penggunaan fasilitas de minimis, dari 139 juta paket pada tahun fiskal 2015 menjadi 1,36 miliar paket pada tahun fiskal 2024, atau rata-rata hampir 4 juta paket per hari.

    Biaya Lebih Tinggi, Administrasi Bertambah

    Analis ritel memperkirakan akhir dari de minimis akan membuat harga barang di e-commerce meningkat karena beban tarif yang sebelumnya dihindari kini harus dibayar. Kondisi ini bisa menyejajarkan biaya operasional e-commerce dengan peritel besar seperti Walmart yang umumnya mengimpor barang dalam kontainer besar dan sudah dikenakan bea masuk.

    Sejak pembatalan de minimis untuk China dan Hong Kong pada 2 Mei lalu, CBP telah mengumpulkan tambahan bea masuk lebih dari US$492 juta.

    Adapun seluruh paket yang dikirim melalui ekspedisi besar seperti FedEx, UPS, dan DHL akan dikenai tarif penuh. Otoritas menegaskan perusahaan ekspedisi memiliki sistem lebih baik untuk memproses pungutan dibanding kantor pos tradisional.

    Mengacu pada panduan CBP, paket akan dikenai tarif flat US$80 dari negara dengan bea masuk di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, US$160 untuk paket dari negara dengan tarif 16–25%, seperti Indonesia dan Vietnam.

    Kemudian, tarif sebesar US$200 akan dikenakan untuk paket dari negara dengan tarif di atas 25% termasuk China, Brasil, India, dan Kanada. Namun, mulai 28 Februari 2026 seluruh kantor pos asing wajib beralih ke sistem pungutan berdasarkan nilai (ad valorem).

    Meski ada laporan sejumlah layanan pos asing menangguhkan pengiriman ke AS, pejabat terkait menegaskan pihaknya tengah bekerja sama dengan mitra dagang luar negeri dan US Postal Service untuk meminimalkan gangguan.

    “Memang akan ada masa transisi yang penuh tantangan, tetapi ini sudah menjadi hukum AS,” kata Kelly Ann Shaw, mantan pejabat perdagangan Gedung Putih era Trump yang kini bergabung dengan firma hukum Akin Gump.

  • Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Jakarta –

    Warga Moldova lelah mendengar bagaimana negara mereka dideskripsikan sebagai “negara kecil bekas Uni-Soviet”, “negara termiskin di Eropa”, atau “negara yang terjepit antara Rusia dan Barat”.

    Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Moldova mengerahkan ‘seluruh upaya’ untuk memperbarui citra tersebut.

    Pemerintah mengatakan bahwa, Moldova — yang terletak di antara Ukraina dan Rumania (negara anggota Uni Eropa dan NATO)— adalah calon anggota Uni Eropa, mengorientasikan negaranya ke barat.

    Proyeksi tersebut dikuatkan ketika pada Rabu (27/8) tiga pemimpin Uni Eropa (UE), Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, berjejak di ibu kota Chisinau, demi merayakan hari kemerdekaan bersama presiden Maia Sandu.

    “Alternatif selain Eropa tidak ada. Tanpa UE, Moldova tetap terjebak di masa lalu,” kata Sandu dalam pidatonya. “Kami merasakan hal ini setiap kali bom dijatuhkan di negara tetangga. Perang Rusia di Ukraina menunjukkan setiap hari bahwa Eropa berarti kebebasan dan perdamaian. Rusia-Putin berarti perang dan kematian.”

    Tantangan di luar prediksi, jelang pemilu

    Kanselir Merz mengatakan kepada warga Moldova, fakta bahwa negara tersebut telah memilih jalur menuju UE tidak dapat diremehkan. Namun masih banyak ketidakpastian jelang pemilu.

    Pemerintah pro-Barat Moldova menghadapi tantangan demokrasi fluktuatif – disebabkan frustrasi warga saat menghadapi dampak ekonomi perang di negara tetangga, Ukraina.

    Namun, ada pula faktor lain di luar diprediksi yang berupaya mempengaruhi para pemilih Moldova. Seperti konglomerat buron pro-Rusia, Ilan Shor, yang menjanjikan hingga $3.000 (Rp 49 juta) per bulan kepada orang-orang yang menghadiri protes anti-pemerintah, menurut kantor berita Reuters.

    Shor, yang melarikan diri dari Moldova saat mengajukan banding atas vonis kasus penipuan bank di tahun 2019, mempublikasikan tawarannya dalam sebuah video daring.

    Presiden Maia Sandu menyebutkan upaya tersebut sebagai bagian dari ancaman yang lebih besar terhadap demokrasi Moldova. Ia merinci bentuk-bentuk gangguan lain, termasuk campur tangan pemilu, pendanaan ilegal, kampanye disinformasi, serangan siber, sabotase di tempat pemungutan suara luar negeri, serta upaya memecah belah masyarakat melalui penyebaran kebencian antar komunitas.

    Minggu-minggu yang menegangkan

    Moskow membantah terlibat dalam campur tangan pemilu di Moldova, tetapi para pemimpin Uni Eropa yang berkumpul di Chisinau tetap menaruh curiga.

    “Rusia terus-menerus berusaha merusak kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian di Moldova,” ujar Merz seraya memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menarik Moldova ke dalam “lingkup pengaruh” Moskow.

    Victoria Olari, yang memantau disinformasi dan tren daring untuk Lab Penelitian Atlantic Council Digital Forensic mengatakan kepada DW dalam sambungan telepon bahwa ia memperkirakan upaya campur tangan Rusia akan meningkat selama beberapa minggu ke depan.

    Olari, yang tinggal di Chisinau, menggambarkan suasana jelang pemilu “menegangkan” namun juga ada rasa “optimis dan waspada.”

    “Ada tekad nyata rakyat Moldova untuk menjaga kedaulatan mereka,” jelas Olari, menambahkan bahwa kunjungan para pemimpin tinggi Uni Eropa yang menegaskan dukungannya terhadap Moldova telah membangkitkan harapan.

    Mimpi Eropa yang ditangkis Hungaria

    Solidaritas Eropa pada Moldova terasa manis tapi juga pahit— karena jalan ‘berliku’ Moldova untuk bergabung dengan UE.

    Moldova dan Ukraina sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2022, setelah invasi besar-besaran Rusia.

    Permohonan aksesi kedua negara disinkronkan dengan reformasi dalam negeri negara tersebut untuk memperkuat undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi. Macron, Merz, dan Tusk memuji kemajuan Moldova dalam hal ini.

    Namun Budapest memveto setiap kemajuan terkait permohonan masuk Ukraina ke UE. Kedekatan Moldova dengan Ukraina berimbas stagnannya posisi Moldova untuk masuk ke Uni Eropa.

    “Pintu menuju Uni Eropa terbuka,” ujar Merz dalam pesan yang meyakinkan pada hari Rabu. “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa” untuk memajukan perundingan keanggotaan pada musim gugur, tegas Kanselir Jerman tersebut.

    Namun hal ini turut menghadirkan dilema politik bagi para pemimpin UE.

    Risiko ‘menunggu’ terlalu lama

    “Uni Eropa enggan menyerah pada tekanan Hungaria dengan memisahkan hubungan antara Moldova dan Ukraina. Hal ini bisa membuat Ukraina merasa ditinggalkan, terutama di tengah invasi besar-besaran Rusia,” jelas Amanda Paul, peneliti senior di European Policy Centre.

    Namun, jika Moldova “menunggu” terlalu lama di luar pintu Uni Eropa, risiko Moldova jatuh ke dalam pengaruh Rusia semakin besar, hal ini tidak hanya membahayakan keamanan dan stabilitas Moldova, tapi juga akan melemahkan keamanan dan stabilitas Eropa secara keseluruhan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha.

    Lihat juga Video ‘Trump: Zelensky Tak Sepenuhnya Polos’:

    (ita/ita)

  • UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

    UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) mengumumkan telah memenuhi permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan menyusun rancangan regulasi untuk menghapus semua tarif atas barang industri asal AS, serta memberikan perlakuan khusus bagi sejumlah produk pertanian dan hasil laut AS.

    Menurut pernyataan Komisi Eropa yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (29/8/2025), langkah ini akan membuka jalan bagi AS untuk menurunkan tarif mobil dan suku cadang asal Eropa menjadi 15% dari sebelumnya 27,5%. Tarif baru untuk mobil itu berlaku secara retroaktif sejak 1 Agustus 2025.

    Meski rancangan regulasi tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota, seorang pejabat Komisi Eropa yang enggan disebutkan namanya menyatakan UE berharap AS dapat segera menurunkan tarif mobil.

    Kesepakatan politik dagang antara UE dan AS telah dicapai bulan lalu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian yang kuat, meski tidak sempurna. Dia menekankan perjanjian tersebut penting untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi dunia usaha.

    Walaupun tarif AS atas hampir semua produk Eropa akan turun menjadi 15%, Trump menegaskan kebijakan itu tidak akan berlaku untuk mobil sebelum ada usulan legislasi yang menghapus tarif industri dan bea lainnya. 

    Pada saat yang sama, Uni Eropa juga memperpanjang perlakuan bebas bea untuk produk lobster asal AS.

    Mobil merupakan salah satu ekspor terbesar UE ke AS. Pada 2024, Jerman saja mengekspor mobil baru dan suku cadang senilai US$34,9 miliar ke AS.

    Komisi Eropa memutuskan tidak melakukan impact assessment seperti prosedur normal, demi mempercepat implementasi regulasi ini.

    Langkah tersebut diambil meski Trump masih melontarkan ancaman akan mengenakan tarif maupun sanksi terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak layanan digital. 

    Trump tidak menyebut negara mana yang akan ditargetkan, maupun apakah Uni Eropa termasuk di dalamnya. Presiden AS itu sejak lama mengkritik regulasi digital dan antitrust UE terhadap raksasa teknologi AS, termasuk Google milik Alphabet Inc. dan Apple Inc.

    Seorang pejabat UE menegaskan bahwa aturan digital bloc, termasuk regulasi persaingan dan konten daring, tidak akan menjadi bahan negosiasi.

    Sementara itu, Komisioner Industri UE Stephane Sejourne pada Rabu (27/8/2025) menyatakan blok tersebut mungkin perlu meninjau kembali kesepakatan dagang jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya.

    “Untuk saat ini, saya baru mendengar niat, bukan deklarasi. Jika niat itu berubah menjadi kebijakan resmi, maka ketentuan perjanjian ini harus ditinjau ulang,” ujarnya dalam konferensi bisnis Medef di Paris.

  • Spotify Kini Punya Fitur DM, Makin Mirip Medsos

    Spotify Kini Punya Fitur DM, Makin Mirip Medsos

    Jakarta –

    Spotify merilis fitur baru yang membuat pengalaman mendengarkan lagu di platform-nya jadi lebih interaktif. Kini pengguna Spotify bisa saling berkirim pesan menggunakan fitur Messages.

    Layaknya fitur direct messages (DM) di platform media sosial seperti Instagram dan X, fitur Messages di Spotify memungkinkan pengguna berkirim pesan tapi dengan tujuan utama untuk berbagi lagu, podcast, dan audiobook rekomendasi dengan teman dan keluarga.

    Pengguna Spotify selama ini sudah sering merekomendasikan lagu favoritnya dengan keluarga dan teman dengan cara membagikan link di media sosial atau aplikasi messaging. Spotify mengatakan fitur Messages diluncurkan untuk melengkapi interaksi tersebut.

    Fitur Messages bisa diakses dengan mengetuk ikon ‘Share’ saat mendengarkan lagu, podcast, atau audiobook di halaman Now Playing. Setelah itu pilih profil teman untuk mengirimkan konten yang direkomendasikan.

    Saat ini fitur berkirim pesan di Spotify hanya mendukung percakapan one-on-one dan pengguna hanya bisa mulai chatting dengan orang yang pernah diajak berbagi konten sebelumnya. Artinya pengguna pernah berinteraksi dengan orang tersebut via playlist kolaborasi, Jam atau Blend sebelum bisa mulai bercakap-cakap di DM.

    Semua konten audio yang dibagikan oleh atau untuk pengguna akan dikumpulkan di inbox Messages yang dapat diakses dengan mengetuk foto profil di sudut kiri atas. Selain pesan dalam bentuk teks, pengguna Spotify juga bisa meninggalkan reaksi emoji ke pesan tertentu.

    Fitur Messages di Spotify Foto: Spotify

    Pengguna bisa memilih untuk menerima atau menolak permintaan pesan yang masuk, memblokir pengguna lain, atau bahkan keluar dari fitur Messages. Pengguna juga bisa melaporkan konten atau pesan yang tidak pantas, seperti dikutip dari The Verge, Rabu (27/8/2025).

    Spotify mengatakan semua pesan yang dikirim akan dilindungi enkripsi standar industri, tapi tidak end-to-end. Platform streaming musik ini juga akan memonitor semua pesan secara proaktif untuk mencegah konten yang berbahaya atau melanggar aturan, serta meninjau pesan yang dilaporkan oleh pengguna.

    Fitur Messages di Spotify tersedia untuk pengguna tier gratis dan Premium. Perlu diingat, fitur ini hanya bisa diakses oleh pengguna berusia 16 tahun ke atas, aturan yang sepertinya diterapkan untuk melindungi pengguna di bawah umur.

    Untuk peluncuran awal, fitur Messages akan digulirkan secara bertahap di negara-negara tertentu di Amerika Selatan dan Amerika Latin. Setelah itu fitur ini akan diperluas ke Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam beberapa pekan ke depan.

    (vmp/vmp)

  • Kemendag: Konsumsi domestik biodiesel 2025 capai 15,6 juta kiloliter

    Kemendag: Konsumsi domestik biodiesel 2025 capai 15,6 juta kiloliter

    Konsumsi biodiesel di tahun 2024 mencapai 13 juta kiloliter. Untuk tahun 2025, konsumsi domestik ditargetkan 15,6 juta kiloliter

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan konsumsi biodiesel dalam negeri untuk tahun 2025 berada di angka 15,6 juta kiloliter.

    “Konsumsi biodiesel di tahun 2024 mencapai 13 juta kiloliter. Untuk tahun 2025, konsumsi domestik ditargetkan sebesar 15,6 juta kiloliter,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Kamis.

    Menurut Djatmiko, angka ini selaras dengan produksi biodiesel nasional yang terus mencatatkan peningkatan hingga mencapai 13,9 juta kiloliter pada tahun lalu. Angka ini pun memiliki potensi untuk bertambah pada tahun ini.

    Ia melanjutkan terdapat setidaknya 26 produsen biodiesel yang tersebar di 12 provinsi. Peningkatan konsumsi dan produksi biodiesel pun ia nilai sejalan dengan upaya pemerintah terkait percepatan transisi energi hijau dan berkelanjutan (sustainable), serta memiliki dampak ekonomi yang luas.

    “Selain itu, proyeksi penyerapan tenaga kerja industri biodiesel mencapai 14 ribu orang di sektor off-farm dan 1,95 juta orang di sektor on-farm,” ujar Djatmiko.

    Sementara itu, Kemendag memproyeksikan ekspor biodiesel ke Uni Eropa (UE) stabil di angka 6,7 persen menyusul kemenangan sengketa DS618 terkait penerapan bea imbalan/countervailing duties (CVD) di Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Berdasarkan data yang dibagikan oleh Kemendag, ekspor biodiesel Indonesia cukup fluktuatif selama 10 tahun terakhir.

    Selama masa pengenaan CVD (2020-2024), ekspor biodiesel Indonesia ke UE tetap tumbuh sebesar 6,7 persen dengan rata-rata nilai ekspor 319,7 juta dolar AS.

    Namun, Djatmiko juga menekankan bahwa Indonesia juga memerlukan biodiesel untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, yang sejalan dengan tujuan transisi energi nasional.

    “Karena kita juga punya kebutuhan dalam negeri sampai 2045 itu diperkirakan bakal konsumsi 15,6 juta kiloliter. Kalau ke depannya produksi biodiesel juga terserap untuk program transisi energi Indonesia, pastinya akan berdampak pada kinerja ekspor,” kata Djatmiko.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Gapki Usai RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO

    Respons Gapki Usai RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), mengaku menyambut baik putusan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang memenangkan Indonesia dalam sengketa biodiesel. 

    Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menilai putusan WTO ini memberi angin segar bagi industri sawit. Akan tetapi, keputusan itu belum benar-benar final lantaran Uni Eropa dikhawatirkan bakal mengambil langkah banding.

    “Putusan ini sangat positif. Hanya saja, kita lihat apakah Uni Eropa akan banding atau menerima putusan ini,” jelas Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Eddy menambahkan, Uni Eropa sendiri saat ini menjadi pasar ekspor ketiga terbesar setelah China dan India, dengan volume 3–4 juta ton produk sawit per tahun. 

    Meski begitu, ekspor biodiesel ke Eropa relatif kecil karena sebagian besar produksi biodiesel Indonesia diserap untuk program mandatori dalam negeri.

    “Impor biodiesel di Eropa memang menurun karena mereka mulai memproduksi sendiri dari used cooking oil, rapeseed, sunflower, soybean, hingga palm oil,” jelas Eddy.

    Senada, Sekjen Gapki, M. Hadi Sugeng Wahyudiono, menyebut keputusan WTO ini membuka peluang baru bagi biodiesel berbasis sawit untuk kembali masuk pasar Uni Eropa.

    Dia juga menekankan, kebijakan biodiesel yang dijalankan Indonesia dipastikan tidak menyalahi prinsip perdagangan internasional sebagaimana dilayangkan oleh Uni Eropa.

    “Kebijakan biofuel Indonesia tidak melanggar prinsip perdagangan internasional. Keputusan ini membuktikan tuduhan Uni Eropa tidak benar,” tegas Hadi.

    Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono menyebut putusan yang diambil oleh WTO diklaim telah terang benderang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam sengketa perdagangan melawan Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) terhadap produk biodiesel asal Indonesia. 

    Untuk itu, Bris meminta agar Uni Eropa diharapkan dapat segera mengadopsi putusan tersebut dan melakukan revisi atas pengenaan bea masuk imbalan yang dikenakan kepada Indonesia. 

    “Ya kita tentu akan menyarankan untuk sebaiknya kita adopsi ya [keputusan WTO], karena sudah jelas sekali terang benderang hasil dari panel sengketa 618,” kata Djatmiko dalam Konferensi Pers di Kantor Kemendag, Kamis (28/8/2025).

    Terlebih, tambah Bris, apabila Uni Eropa tetap akan mengajukan banding terhadap putusan Sengketa DS618, keputusan WTO yang telah ditetapkan saat ini tidak dapat diubah.

  • Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

    Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memproyeksikan dukungan World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tidak signifikan mengungkit kinerja ekspor produk olahan kelapa sawit, termasuk crude palm oil (CPO). 

    Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, produksi CPO saat ini secara nasional diserap untuk kebutuhan pangan hingga mandatory biodiesel. Maka, dengan produksi lokal saat ini sulit untuk meningkatkan ekspor ke Eropa.

    Apalagi, Indonesia tengah berencana untuk menerapkan mandatory B50 atau campuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) 50% tahun depan. 

    “Jika B50 berjalan tahun depan, maka serapan CPO untuk energi sudah lebih besar dari food, dan dipastikan serapan domestik CPO sudah di atas 50% dari saat ini sekitar 45%,” kata Gulat kepada Bisnis, dikutip Kamis (28/8/2025). 

    Dari segi produksi, saat ini Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit 16,83 juta hektare dengan produksi kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. 

    Untuk CPO, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) memproyeksikan produksi CPO tumbuh stagnan 3% tahun ini. Total produksi minyak sawit relatif stagnan selama 5 tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton. 

    Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Perinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi palm kernel oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.

    “Jadi sangat miris ketika pasar semakin terbuka, serapan domestik semakin meningkat terkhusus karena implementasi B50 tahun depan yang akan menyerap 16 juta-18 juta ton CPO, tidak diiringi dengan produksi yang meningkat malah saya prediksi turun di 2025 ini,” ujar Gulat. 

    Proyeksi penurunan produksi ini CPO ini ditengarai sejumlah alasan. Pertama, tanaman sawit khususnya petani paling tidak sudah masuk masa replanting dan bibitnya tidak bagus (tidak hybrid) ada sekitar 3 juta hektare. 

    Sementara yang berhasil ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting baru berkisar 340.000 hektare sejak program ini diluncurkan pada 2017. 

    “Lambatnya PSR ini karena dukungan regulasi terkait pasar negatif,” imbuhnya. 

    Kedua, produksi terancam turun karena harga pupuk yang mahal dan langka sejak tahun lalu. Alhasil, efeknya disebut akan terasa pada 2025-2026. 

    Ketiga, kebun sawit yang disita ambil alih oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan diserahkan ke Agrinas. Jika tidak dirawat dengan baik sesuai GAP maka akan turut menyumbang anjloknya produksi CPO Indonesia 2025.

    Dalam hal ini, Apkasindo merekomendasikan sejumlah langkah untuk mendukung peningkatan produksi dan antisipasi peningkatan permintaan ekspor pascaakses pasar Uni Eropa terbuka. 

    Pertama, menurut Gulat, pemerintah mesti melakukan mandatory PSR untuk kebun sawit petani yang produktivitasnya di bawah 1 ton per hektare per bulan dan rendemennya di bawah 20%. 

    “Mandatory ini akan menjadi jalan tol petani untuk PSR [replanting] jangan lagi dijejali dengan persyaratan yang sangat rumit dengan segala keterbatasan petani sawit seperti selama ini sehingga serapan dana PSR yang didanai dari dana sawit BPDPKS capaiannya rerata per tahun hanya 30-40%,” tuturnya. 

    Kedua, percepat penyelesaian masalah klaim-klaim kawasan hutan di kebun sawit petani sehingga ada kepastian investasi petani sawit atas lahannya, termasuk wajib sertifikat bagi kebun sawit petani secara gratis.

    Ketiga, segera membentuk badan otoritas sawit Indonesia (BoSI) sehingga tidak semua kementerian/lembaga mencampuri tata kelola sawit. Saat ini, tercatat 37 kementerian/lembaga mengurusi sawit. Dengan BoSI maka semua akan satu pintu yang mengurus sawit dari sektor hulu, hilir, turunan sampai ke pemasaran

    “Ini penting karena sawit bukan hanya tanaman strategis Indonesia tapi sudah menjadi produk bernilai tawar global. Kita suka lupa bahwa sawit itu sangat teramat strategis karena sawit CPO bisa digunakan untuk food, energi dan oleochemical,” pungkasnya.