Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Perusahaan China Mulai Tinggalkan ‘996’, Karyawan Diminta Balik Cepat

    Perusahaan China Mulai Tinggalkan ‘996’, Karyawan Diminta Balik Cepat

    Jakarta –

    Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi China seperti Alibaba mengagungkan sistem kerja ‘996’. Kini, segelintir perusahaan tersebut mulai beralih ke jadwal kerja yang lebih manusiawi.

    Salah satunya adalah Midea, produsen perangkat elektronik rumah tangga. Karyawan Midea biasanya bekerja hingga tengah malam, namun kini mereka diminta untuk meninggalkan kantor pada pukul 18.20.

    Akun Midea di platform media sosial Weibo bahkan menampilkan foto orang-orang yang sedang menonton penampilan band dengan caption, “Apa yang kalian lakukan setelah bekerja? Hidup yang sesungguhnya dimulai setelah bekerja.”

    Perusahaan lainnya juga mengubah jadwal kerjanya, tapi tidak sedramatis Midea. Seperti produsen peralatan rumah tangga Haier yang memperkenalkan jadwal kerja lima hari seminggu, sampai dirayakan oleh karyawannya di media sosial.

    Karyawan di DJI, produsen drone terbesar di dunia, juga mengungkap kebahagiaannya setelah perusahaan itu mewajibkan karyawannya mengosongkan kantor sebelum pukul 21.00.

    “Tidak perlu khawatir lagi ketinggalan kereta terakhir, tidak perlu lagi khawatir membangunkan istri saat tiba di rumah,” tulis seorang karyawan DJI di media sosial, seperti dikutip detikINET dari Reuters.

    Kebijakan baru ini tentu sangat kontras dengan sistem kerja ‘996’ atau praktek kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama enam hari seminggu. Sistem kerja ini diadopsi oleh banyak raksasa teknologi China dalam 15 tahun terakhir, dan pernah dipuji oleh pendiri Alibaba Jack Ma.

    Sistem kerja ‘996’ sebenarnya sudah dianggap ilegal oleh pengadilan China sejak tahun 2021, namun masih banyak karyawan di sektor teknologi dan keuangan yang bekerja dengan jam kerja sangat panjang. Bahkan beberapa tahun terakhir muncul istilah baru yaitu ‘007’ yang merujuk kepada bekerja sepanjang hari setiap hari.

    Analis mengatakan perubahan jadwal kerja ini didorong oleh perubahan undang-undang ketenagakerjaan Uni Eropa dan bukan karena meningkatnya tekanan sosial di China. Pemerintah China juga meminta perusahaan untuk menuruti batas jam kerja 44 jam seminggu.

    Meski perubahan ini dirayakan oleh banyak karyawan, tidak semuanya yakin ini akan bertahan lama. Seorang karyawan yang tidak disebutkan namanya mengatakan ia biasanya siap sedia 24 jam sehari dan bahkan pernah disuruh mengikuti rapat saat sedang libur.

    “Saya tidak yakin perubahan tersebut dapat dipertahankan,” kata karyawan itu.

    (vmp/fyk)

  • Eropa Siapkan Teknologi ‘Tembok Sakti’ Penangkal Drone Rusia

    Eropa Siapkan Teknologi ‘Tembok Sakti’ Penangkal Drone Rusia

    Jakarta –

    Uni Eropa resmi meluncurkan inisiatif untuk membangun tembok drone di sepanjang sisi timur blok tersebut, di tengah pelanggaran wilayah udara yang mengkhawatirkan oleh Rusia.

    Pertemuan perdana proyek tersebut mempertemukan sepuluh negara anggota, yaitu Bulgaria, Denmark, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Slowakia, dan Finlandia. Komisi Eropa memimpin perundingan.

    Ukraina juga diundang. Mereka mengembangkan teknologi di sektor ini dan diperkirakan bisa memproduksi empat juta drone tiap tahun. “Rusia sedang menguji Uni Eropa dan NATO dan respons kita harus tegas, bersatu, dan segera. Pertemuan hari ini, kita sepakat beralih dari, katakanlah, diskusi ke tindakan nyata,” ujar Andrius Kubilius, Komisaris Eropa untuk Pertahanan.

    Kubilius menegaskan tembok drone punya dua tujuan yaitu deteksi dan intervensi, dengan prioritas utama diberikan pada tujuan pertama. “Tentu kita perlu mencari cara efektif untuk menghancurkannya,” ujarnya, dikutip detikINET dari Euro News.

    Belum jelas berapa lama proyek ini akan terealisasi. Kubilius memperkirakan waktu setahun berdasarkan analisis ahli, meskipun ia mengingatkan tidak yakin dengan perkiraan tersebut.

    Inisiatif ini menyusul serangkaian pelanggaran wilayah udara yang membuat Eropa siaga. Insiden pertama terjadi di Polandia dua minggu lalu, ketika 19 drone Rusia terbang d wilayahnya. Kemudian terjadi juga di Rumania dengan satu drone Rusia dan di Estonia ada tiga jet tempur MiG-31 Rusia.

    Lalu, drone besar terlihat di Bandara Kopenhagen, menyebabkan penghentian total operasi selama hampir empat jam. Aktivitas drone juga memaksa penghentian operasional di Bandara Aalborg. Media Swedia kemudian melaporkan penampakan misterius serupa di wilayah selatan Karlskrona.

    Sejauh ini, Denmark belum mengidentifikasi pelakunya. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan keterlibatan Rusia, tapi pihak berwenang belum menemukan buktinya.

    Teknologi Tembol Drone

    Inti dari proyek tembok drone ini adalah sistem pertahanan drone berlapis-lapis yang disebut Eirshield, platform anti drone yang dikembangkan melalui kemitraan bersama antara DefSecIntel dan perusahaan Latvia, Origin Robotics.

    Sistem ini menggunakan radar, kamera, detektor frekuensi radio, arah drone, dan tingkat ancamannya untuk menentukan apakah drone musuh harus diganggu atau diblokir sinyalnya, atau apakah harus diserang dengan drone lain.

    Agris Kipurs, salah satu pendiri dan CEO Origin Robots, mengatakan sistem ini sepenuhnya otomatis, yang memungkinkan serangan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI). Mulai dari deteksi drone hingga intersepsi dilakukan secara otomatis.

    Eirshield dirancang untuk bekerja pada target tanpa awak yang terbang cepat yang membawa hulu ledak yang dapat terbang hingga 200 kilometer per jam. Sistem ini juga akan memiliki beberapa komponen yang portabel.

    Sistem ini dapat dilengkapi dengan beberapa jenis drone, termasuk beberapa yang telah dikembangkan oleh DefSecIntel. Biaya per penggunaan sistem Eirshield mencapai puluhan ribu” euro, dibandingkan dengan beberapa juta oleh sistem serangan udara konvensional yang lebih tua.

    “Sistem yang ada saat ini dirancang untuk ancaman yang jauh lebih mahal seperti rudal penangkal dan pesawat berawak. Sistem ini tidak dirancang untuk mencegat drone, ancaman itu sangat baru, jadi kami baru saja merancangnya,” sebut Kipurs.

    Tamm mengatakan sistem ini telah dikerahkan di Ukraina dan dilengkapi sistem senjata pihak ketiga yang memungkinkan pasukan Ukraina menyerang drone yang terbang rendah seperti drone Shahed.

    Halaman 2 dari 2

    (fyk/fyk)

  • Mendag Pede IEU-CEPA dan ICA-CEPA Perkuat Perdagangan Indonesia di Global

    Mendag Pede IEU-CEPA dan ICA-CEPA Perkuat Perdagangan Indonesia di Global

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan Kanada, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), akan memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah internasional.

    “Penyelesaian IEU-CEPA dan penandatangan ICA-CEPA adalah titik tolak perjalanan kita untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah global, terutama dalam kondisi geopolitik dan perdagangan dunia saat ini,” kata Budi dalam acara Strategic Forum Indonesia—Canada CEPA dan Indonesia European Union CEPA di Auditorium Kemendag, Senin (29/9/2025).

    Budi menjelaskan total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa tahun lalu mencapai sekitar US$30 miliar. Dengan adanya IEU-CEPA, dia berharap perjanjian tersebut bisa segera ditandatangani akhir tahun ini atau awal tahun depan, kemudian diimplementasikan. 

    “Paling tidak, komitmen kita dengan pelaku usaha adalah bagaimana meningkatkan total trade, meningkatkan ekspor kita ke Uni Eropa,” ujarnya.

    Sementara, total perdagangan Indonesia dengan Kanada tercatat sebesar US$3,5 miliar. “Harapan kita bisa dua kali lipat ya setelah implementasi ini berjalan,” kata Budi.

    Sebelumnya, pada Rabu (24/9/2025, Mendag Budi Santoso menandatangani ICA-CEPA di Ottawa, Kanada, bersama Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu. 

    Penandatanganan ini disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu deliverables utama kunjungan resmi Presiden RI ke Kanada. Kala itu, Budi menyebut ICA-CEPA merupakan tonggak sejarah karena menjadi kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, sekaligus perjanjian perdagangan pertama Kanada dengan negara di Asia Tenggara. 

    “Indonesia-Canada CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi kedua negara. Perjanjian ini membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” katanya.

    Melalui ICA-CEPA, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Produk potensial seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan otomotif, hingga sarang burung walet, diprediksi semakin kompetitif. Beberapa produk bahkan akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian mulai berlaku (entry into force), misalnya makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, serta granit dan marmer.

    Sementara itu, IEU-CEPA resmi ditandatangani pada 23 September 2025 setelah proses perundingan selama hampir satu dekade. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk-produk Uni Eropa ke Indonesia. 

    Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic menyatakan bahwa perjanjian tersebut juga mencabut berbagai pembatasan transaksi untuk sejumlah komoditas utama. Menurutnya, kesepakatan ini berpotensi menghemat tarif sekitar €600 juta (US$700 juta) bagi eksportir Eropa. 

    “Kami benar-benar membuka babak baru dengan skala yang sangat besar,” ujar Sefcovic, dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/9/2025).

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London –

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    JAKARTA – Tercapainya penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Kanada dinilai Presiden RI Prabowo Subianto merupakan sebuah terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Presiden menegaskan kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama dagang, membuka akses pasar baru, dan menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak satu dekade lalu.

    Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan Substansial CEPA antara Indonesia dan Eropa dilaksanakan di Bali, Selasa (23/9) lalu antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič.

    Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB, Kanada, dan Belanda membawa hasil yang konkret baik di bidang diplomasi maupun kerja sama ekonomi.

    “Saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” ujarnya.

    Selain kerja sama ekonomi, Presiden juga menyebut kunjungannya ke Belanda menghasilkan komitmen pengembalian 30 ribu artefak bersejarah milik Indonesia serta kerja sama edukasi keuangan masyarakat oleh Ratu Máxima pada kunjungannya ke Jakarta mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo tiba di tanah air usai merampungkan lawatan ke empat negara mitra strategis, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    Tampak menyambut kedatangan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – 
    Selepas perundingan panjang selama beberapa tahun, Indonesia akhirnya menandatangani dua perjanjian strategis, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA).
    Kedua kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan akses pasar, investasi, serta kerja sama yang lebih luas dengan mitra utama di Eropa dan Amerika Utara.
    Adapun penandatanganan ICA CEPA disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025).
    Sementara itu, penandatanganan dan pengumuman bersama Kesepakatan Substantif IEU-CEPA dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefrovic di Bali, Selasa (23/9/2025).
    “Kedua kesepakatan ini menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/9/2025).
    Dengan kesepakatan itu, lanjutnya, Indonesia tidak hanya memperoleh posisi tawar yang lebih kuat, tetapi juga memastikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan masyarakat.
    Pengamat ekonomi Sunarsip menuturkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa sekitar 10 persen dari total ekspor nasional.
    Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa berupa komoditas strategis untuk menunjang industrialisasi serta kebutuhan pangan di kawasan tersebut, seperti mineral logam untuk industri otomotif, besi dan baja, serta produk elektronik.
    Ada pula produk minyak sawit mentah atau
    crude palm oil
    (CPO) serta minyak nabati lain yang digunakan dalam industri biofuel, pangan, dan kosmetik.
    Melalui IEU–CEPA, ekspor produk unggulan tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
    Sunarsip menjelaskan Kesepakatan IEU–CEPA juga diperkirakan akan memperbesar pangsa ekspor Indonesia ke Eropa sekaligus menjadi pasar alternatif yang strategis di tengah kebijakan tarif dagang global yang tidak seimbang, termasuk dari Amerika Serikat.
    Kesepakatan itu diharapkan mampu menjadi penopang penting di saat permintaan ekspor dari negara mitra utama lain, seperti Tiongkok dan India, mengalami pelemahan. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjaga ketahanan dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.
    “Kebijakan IEU-CEPA ini pada akhirnya akan menjadi sumber penguatan
    surplus
    bagi neraca perdagangan kita, yang tentunya akan memperkuat posisi cadangan devisa kita,” ucap Sunarsip.
    Sebagai langkah lanjutan, katanya, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM agar manfaat ekonomi dari perjanjian ini dapat dirasakan secara luas.
    Guna mendorong penyebaran informasi mengenai kesepakatan tersebut kepada masyarakat, Pengajar Universitas Indonesia Firman Kurniawan menyebutkan bahwa pemerintah juga perlu menekankan pentingnya komunikasi multijenjang yang mampu menjembatani substansi perjanjian yang kompleks menjadi bahasa yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
    Firman menyoroti, di tengah derasnya arus informasi publik, perhatian masyarakat akan lebih tertuju pada substansi yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan pribadi.
    Dalam konteks Kesepakatan IEU–CEPA yang merupakan momentum bersejarah setelah perundingan panjang hampir satu dekade, pemerintah diharapkan dapat mengemas pesan komunikasi yang menonjolkan manfaat nyata bagi publik, bahkan hingga pada level sektoral agar peluang ekonomi dari perjanjian tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal.
    “Agar tidak mengalami misinformasi, media konvensional ataupun digital perlu dilibatkan dalam dialog untuk memahami secara utuh makna perjanjian maupun keuntungan dan kesempatan yang diperoleh masyarakat Indonesia,” ujar Firman
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Perusahaan asal Jerman, Robert Bosch berencana memangkas 13.000 karyawannya. Raksasa pemasok otomotif dunia itu terus berjuang menghadapi kondisi pasar yang lesu, biaya tinggi, serta tekanan dari para pesaingnya.

    Perusahaan menyebut adanya beban biaya berlebih tahunan sekitar 2,5 miliar euro yang harus segera ditutup. Bosch menegaskan langkah efisiensi ini tidak hanya melalui pemutusan hubungan kerja, tetapi juga lewat pemangkasan biaya material dan operasional, pengurangan investasi fasilitas dan bangunan, serta penyederhanaan logistik dan rantai pasok.

    Pemangkasan karyawan akan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi di Jerman hingga 2030. Perusahan beralasan ada kelebihan kapasitas di bidang administrasi, penjualan, pengembangan, maupun produksi akibat permintaan yang melemah.

    “Kami harus segera memperkuat daya saing di sektor mobilitas dan terus memangkas biaya secara permanen,” ujar Stefan Grosch, anggota dewan manajemen Bosch, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    “Keputusan ini memang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain,” tambah dia.

    CEO Stefan Hartung sebelumnya sudah memberi sinyal adanya penyesuaian struktural, meski Bosch masih memperkirakan pendapatannya bisa tumbuh sekitar 2% pada 2025 dibandingkan pendapatan tahun lalu yang sebesar 90,5 miliar euro. Saat ini, Bosch memiliki sekitar 418.000 karyawan di seluruh dunia.

    Sementara itu, ada sedikit kabar baik bagi industri otomotif Eropa setelah Washington mengonfirmasi implementasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Tarif impor kendaraan dan suku cadang asal Eropa dipangkas menjadi 15% sejak 1 Agustus.

    Namun, asosiasi industri otomotif Jerman (VDA) menilai hambatan dagang yang masih ada tetap menjadi tantangan besar, sehingga Uni Eropa perlu terus memperjuangkan perbaikan kondisi perdagangan trans atlantik.

    “Perkembangan geopolitik dan hambatan dagang seperti tarif menimbulkan ketidakpastian besar-kami, seperti semua perusahaan, harus menghadapi hal ini,” kata Markus Heyn, anggota dewan Bosch sekaligus ketua divisi Mobilitas.

    (ily/hns)

  • Komdigi Pastikan Implementasi UU PDP Sejalan dengan Standar Internasional

    Komdigi Pastikan Implementasi UU PDP Sejalan dengan Standar Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya berfokus pada relevansi di tingkat nasional, tetapi juga kompatibel dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan strategi Komdigi mencakup dua kepentingan utama yang dijalankan secara seimbang.

    “Pertama, melindungi kepentingan nasional melalui penguatan infrastruktur lokal, interoperabilitas kebijakan, dan diplomasi regulasi,” ujar Alexander kepada Bisnis, Jumat (26/9/2025).

    Kedua, lanjut Alexander, menjaga kepercayaan publik dengan memastikan UU PDP dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berbasis hak subjek data pribadi. Menurut Alexander, Komdigi juga membuka ruang dialog inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan UU PDP mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tantangan global yang terus berkembang.

    “Dengan pendekatan ini, UU PDP diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat daya saing digital, dan melindungi kedaulatan data Indonesia di era global,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap pembentukan lembaga pengawas UU PDP ditargetkan rampung tahun ini. Hampir tiga tahun sejak UU PDP disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang tersebut belum kunjung terbentuk.

    Alexander menegaskan, pembentukan lembaga pengawas PDP tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor administratif, melainkan mencerminkan kompleksitas kelembagaan dan regulasi yang harus diselaraskan lintas sektor.

    “Proses ini mencakup penentuan bentuk hukum lembaga, perumusan kewenangan, serta harmonisasi dengan arsitektur kebijakan digital nasional yang membutuhkan langkah hati-hati dan inklusif,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kesiapan anggaran, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta penataan struktur kelembagaan menjadi aspek teknis penting yang perlu dipersiapkan secara matang.

    “Pemerintah pun berkomitmen memastikan lembaga ini tidak hanya terbentuk secara formal, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen. Dengan memperhatikan dinamika tersebut, target realistis pembentukan lembaga pengawas diarahkan pada akhir 2025,” kata Alexander.

    Namun, lanjutnya, target tersebut masih dengan catatan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum operasional dapat segera dituntaskan melalui dukungan lintas kementerian dan partisipasi publik yang aktif.

    Alexander menekankan meskipun lembaga pengawas belum terbentuk, pelaksanaan UU PDP tetap berjalan dengan arah yang jelas.

    “Dalam masa transisi ini, Komdigi sebagai pemrakarsa UU dan RPP PDP berperan strategis sebagai pengarah kebijakan sekaligus fasilitator koordinasi lintas sektor,” katanya.

    Dia menuturkan, Komdigi terus mendorong harmonisasi kebijakan PDP antara kementerian, lembaga, sektor swasta, serta memastikan prinsip-prinsip UU PDP terinternalisasi dalam setiap program transformasi digital nasional.

    “Komdigi tidak berjalan sendiri, melainkan bersinergi dengan Kemenko Polhukam, BSSN, K/L terkait, APH, lembaga sektoral, hingga pelaku industri,” ujar Alexander.

    Sambil menunggu lembaga pengawas PDP berfungsi penuh, Komdigi juga mengusulkan pendekatan koordinatif sebagai strategi utama. Langkah tersebut mencakup harmonisasi regulasi sektoral, penyusunan mekanisme audit, serta asesmen risiko yang dapat diterapkan lintas sektor.

    “Dengan pendekatan tersebut, kepatuhan terhadap UU PDP dapat terjaga secara substansial,” ungkap Alexander.