Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Siapa Hamas yang Menguasai Jalur Gaza?

    Siapa Hamas yang Menguasai Jalur Gaza?

    Jakarta –

    Kelompok milisi Hamas melancarkan serangan tak terduga yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Mereka menerobos masuk ke permukiman Israel di dekat Jalur Gaza, membunuh warga sipil, serta menyandera sebagian dari mereka.

    Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai pihak-pihak dan wilayah terkait, serta konteks penting untuk memahami peristiwa ini.

    Siapa Hamas dan bagaimana kiprahnya?

    Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya.

    Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada 1987 pada permulaan intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Karena itu, dalam piagam pendiriannya, Hamas berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Komitmen itu diwujudkan melalui divisi militernyaBrigade Izzedine al-Qassam.

    Akan tetapi, tujuan Hamas bukan semata-semata itu.

    AFPHamas menciptakan divisi militer, Brigade Izzedine al-Qassam.

    Hamas memenangi pemilihan umum legislatif pada 2006, kemudian menguatkan kendalinya di Gaza serta mendepak rivalnya, Gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak saat itu, kelompok di Gaza telah melakoni tiga pertempuran melawan Israel. Mesir belakangan bergabung dengan menerapkan blokade untuk mengisolasi Hamas dan menekannya agar menghentikan serangan.

    Hamas, sebagai sebuah organisasi, atau dalam beberapa kasus, divisi bersenjatanya, dicap sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan beberapa negara lain.

    Apa itu Jalur Gaza?

    Jalur Gaza adalah merupakan wilayah sepanjang 41 kilometer dan lebar 10 kilometer antara Israel, Mesir dan Laut Mediterania (Laut Tengah). Kawasan ini ditempati sekitar 2,3 juta orang, dan menjadi salah satu wilayah dengan populasi terpadat di dunia.

    Israel mengendalikan ruang udara di Gaza, dan garis pantainya, serta membatasi keluar-masuk orang dan barang melalui perbatasannya. Demikian pula Mesir yang mengendalikan jalur keluar-masuk perbatasan dengan Gaza.

    Menurut laporan PBB, sekitar 80% penduduk di Gaza sangat bergantung dari bantuan internasional dan makanan harian sekitar satu juta orang juga bergantung dari bantuan luar negeri.

    Apa itu Palestina dan apa kaitannya dengan peristiwa ini?

    Tepi Barat dan Gaza, yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan orang Palestina, serta Yerusalem Timur dan Israel, merupakan bagian dari daratan yang dikenal sebagai Palestina sejak era Romawi.

    Wilayah ini juga merupakan tanah kerajaan Yahudi dalam Alkitab, dan dipandang oleh orang Yahudi sebagai tanah leluhur mereka.

    BBC

    Israel dideklarasikan sebagai sebuah negara pada tahun 1948, meskipun tanah tersebut masih disebut sebagai Palestina oleh mereka yang tidak mengakui hak Israel untuk eksis.

    Orang Palestina juga menggunakan nama Palestina sebagai istilah umum untuk Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.

    Mengapa Israel dan Hamas berperang?

    Ketegangan antara Israel dan Hamas selalu ada, namun kelompok milisi melakukan serangan Sabtu kemarin tanpa peringatan.

    Hamas menembakkan ribuan roket ke Israel ketika puluhan pasukannya menerobos perbatasan, dan menyerbu komunitas Israel, menewaskan puluhan warga sipil, dan menyandera yang lainnya.

    Israel membalasnya dengan serangan udara, dan mengatakan bahwa mereka menargetkan situs-situs militan di Gaza.

    Apa yang membedakan serangan kali ini?

    Sebagaimana dimuat dalam tulisan Editor Internasional BBC, Jeremy Bowen, peristiwa ini adalah operasi Hamas paling ambisius yang pernah dilancarkan dari Gaza. Insiden ini juga disebut serangan lintas batas paling serius yang dihadapi Israel lebih dari satu generasi.

    Para militan menerobos kawat yang memisahkan Gaza dari Israel di beberapa tempat.

    Pasukan keamanan Israel berkumpul di lokasi pertempuran pada Minggu (8/10/2023) menyusul serangan dari Kelompok Hamas di Sderot, Israel. (REUTERS/RONEN ZVULUN)

    Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berlangsung sehari setelah peringatan 50 tahun serangan mendadak oleh Mesir dan Suriah pada 1973. Saat itu, serangan ini memicu perang besar di Timur Tengah. Momentum ini tidak akan hilang dari ingatan para pemimpin Hamas.

    terjadi sehari setelah peringatan 50 tahun serangan mendadak oleh Mesir dan Suriah pada tahun 1973 yang memicu perang besar di Timur Tengah. Pentingnya tanggal tersebut tidak akan hilang dari ingatan para pemimpin Hamas.

    Apakah ini kegagalan terbesar intelijen Israel?

    Ya, kata koresponden bidang keamanan BBC Frank Gardner. Kata dia sungguh mengejutkan bahwa tidak ada yang melihat serangan ini. Padahal sudah ada upaya gabungan dari Shin Bet – intelijen dalam negeri Israel, Mossad – agen mata-mata eksternal, dan semua aset militer Israel. Frank menyebut semua institusi ini boleh jadi sudah mengetahui ada peringatan, tapi gagal menindaklanjutinya.

    Israel memiliki badan intelijen yang paling lengkap dan didanai dengan baik di Timur Tengah, dengan informan dan agen-agen di dalam kelompok militan Palestina, serta di Libanon, Suriah, dan tempat lainnya.

    Di lapangan, di sepanjang pagar perbatasan antara Israel dan Gaza, terdapat kamera, sensor gerakan tanah, dan patroli rutin.

    Pagar dengan kawat berduri di atasnya, semestinya menjadi “penghalang cerdas” untuk mencegah penyusupan seperti yang terjadi dalam serangan ini. Namun, para militan Hamas dengan mudahnya menerobos pagar tersebut, membobol kawat berduri, atau memasuki Israel dari laut dan dengan paralayang.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Komandan milisi Hamas, Mohammed Deif, menyerukan kepada warga Palestina dan warga Arab lainnya untuk bergabung dengan operasi militan untuk “menyapu bersih pendudukan (Israel)”.

    Sebuah pertanyaan besar sekarang adalah apakah warga Palestina di Tepi Barat yang dikuasai Israel, dan Yerusalem Timur atau di tempat lain di wilayah tersebut akan mengindahkan seruannya, kata koresponden BBC di Yerusalem, Yolande Knell.

    Israel melihat potensi perang yang dapat terjadi di berbagai lapisan. Skenario terburuknya adalah bahwa hal itu dapat menarik kelompok militan Lebanon yang kuat, Hizbullah.

    Pada hari Minggu pagi, Hizbullah meluncurkan sejumlah rudal dan peluru kendali ke Israel utara, tapi tidak menimbulkan korban jiwa.

    Militer Israel telah memerintahkan penguatan pasukan secara besar-besaran. Selain serangan udara yang intens di Gaza, Israel juga mengindikasikan bahwa mereka merencanakan operasi darat di sana.

    Bagaimana sepak terjang Hamas sebelumnya?

    Setelah intifada pertama di Palestina, Hamas mengemuka sebagai kelompok utama penentang kesepakatan damai yang ditandatangani pada awal 1990-an antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), organisasi yang mewakili sebagian besar rakyat Palestina.

    Walau digempur berkali-kali oleh Israel dan dirazia oleh Otorita Palestina (badan pemerintahan utama rakyat Palestina) Hamas punya kekuatan veto atas proses perdamaian dengan melancarkan serangkaian serangan bunuh diri.

    AFPHamas mengaku berada di balik pengeboman bunuh diri di dalam bus di Yerusalem pada Februari 1996 yang menewaskan 26 orang.

    Pada Februari dan Maret 1996, Hamas melancarkan beberapa pengeboman bunuh diri di dalam bus sehingga menewaskan hampir 60 warga Israel. Rangkaian serangan itu ditempuh sebagai pembalasan atas pembunuhan pembuat bom Hamas, Yahya Ayyash, pada Desember 1995.

    Deretan aksi pengeboman itu dituding sebagai hal yang membuat Israel menghentikan proses perdamaian dan mengerek Benjamin Netanyahupenentang kesepakatan damai Osloke pucuk kekuasaan tahun itu.

    Setelah kesepakatan damai Oslo gagal, Presiden AS Bill Clinton berupaya menghidupkan perdamaian melalui pertemuan di Camp David pada 2000. Upaya itu juga gagal dan intifada kedua menyusul.

    Hamas meraih kekuasaan dan pengaruh ketika Israel membungkam Otorita Palestina, yang dituduh mensponsori serangan-serangan mematikan.

    Hamas lantas mengelola sejumlah klinik dan sekolah bagi warga Palestina yang merasa dikecewakan oleh korupnya Otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah.

    Baca juga:

    Pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, tewas akibat gempuran udara Israel pada 2004. (Getty Images)

    Banyak warga Palestina menyambut gelombang serangan bunuh diri Hamas pada awal intifada kedua. Mereka memandang operasi “martir” sebagai pembalasan atas pendudukan Israel di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan rakyat Palestina sebagai bagian dari negara mereka.

    Namun, Israel tidak tinggal diam. Pada Maret dan April 2004, pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmed Yassin dan penerusnya, Abdul Aziz al-Rantissi, dibunuh melalui serangan rudal di Gaza.

    Di dalam wilayah Palestina, perseteruan antara Hamas dan Fatah merebak setelah pemimpin Fatah, Yasser Arafat, meninggal dunia pada November tahun tersebut.

    Tokoh Hamas, Ismail Haniyeh (kiri) sempat menjabat sebagai perdana menteri Palestina. Dia berdampingan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (kanan). (Getty Images)

    Mahmoud Abbas, yang menjadi pemimpin Fatah, menilai serangan roket Hamas kontraproduktif.

    Ketika Hamas menang telak dalam pemilihan umum legislatif pada 2006, perseteruan itu semakin nyata. Hamas menolak terlibat dalam kesepakatan damai Palestina-Israel sebelumnya, menolak mengakui legitimasi Israel, dan menepis permintaan untuk mengakhiri aksi kekerasan.

    Piagam 1988

    Piagam Hamas menyatakan Palestina termasuk negara Israel saat ini sebagai wilayah Islam serta menolak kesepakatan damai dengan negara Yahudi.

    Dokumen itu juga berulang kali menyerang orang-orang Yahudi sebagai sebuah bangsa, sehingga mendatangkan tuduhan bahwa gerakan Hamas anti-Semitik.

    Pada 2017, Hamas merilis dokumen kebijakan terbaru yang menghaluskan sejumlah sikap terdahulu dan menggunakan bahasa yang terukur.

    Dalam dokumen itu, Hamas tetap tidak mengakui Israel, namun menerima secara formal pembentukan negara Palestina secara interim di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur yang dikenal sebagai garis sebelum 1967.

    Dokumen itu pun menekankan bahwa perjuangan Hamas bukan terhadap Yahudi, tapi terhadap “agresor Zionis yang melakukan pendudukan”.

    Israel berkata kelompok tersebut “berupaya membodohi dunia”.

    Rangkaian sanksi

    Aksi pemerintahan pimpinan Hamas lantas diganjar dengan rangkaian sanksi ekonomi dan diplomatik oleh Israel dan sekutu-sekutunya di Barat.

    Setelah Hamas mendepak pasukan loyalis Fatah dari Gaza pada 2007, Israel memperketat blokade pada teritori tersebut. Serangan roket Palestina dan gempuran udara Israel berlanjut.

    Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza dari pasukan loyalis Mahmoud Abbas dalam pertikaian berdarah pada 2007. (AFP)

    Israel menuding Hamas bertanggung jawab atas semua serangan yang dilesatkan dari Jalur Gaza. Israel lantas melancarkan tiga operasi militer besar di Gaza yang diikuti eskalasi pertempuran lintas perbatasan.

    Pada Desember 2008, militer Israel menggelar operasi militer ‘Cast Lead’ dengan dalih menghentikan serangan-serangan roket Palestina. Lebih dari 1.300 orang Palestina dan 13 orang Israel tewas dalam serangan 22 hari itu.

    Israel memakai alasan yang sama saat menggelar operasi militer ‘Pilar Pertahanan’ pada November 2012, dengan terlebih dahulu melakukan serangan udara yang menewaskan Ahmed Jabari, komandan Brigade Qassam.

    Sebanyak 170 orang Palestina, sebagian besar warga sipil dan enam orang Israel tewas dalam delapan hari serangan.

    Dalam konteks militer, kekuatan Hamas dilemahkan akibat dua operasi tersebut. Namun, organisasi itu bertahan berkat dukungan rakyat Palestina.

    Getty ImagesHamas dan kelompok lainnya di Gaza kerap melesatkan roket ke arah kota-kota Israel.

    Serangan roket dari Gaza kembali meningkat pada pertengahan Juni 2014, ketika Israel menahan banyak anggota Hamas di sepanjang Tepi Barat selagi mencari tiga remaja Israel.

    Pada awal Juli, Hamas mengklaim bertanggung jawab atas penembakan sejumlah roket ke Israel untuk kali pertama dalam dua tahun. Hari berikutnya militer Israel menggelar operasi ‘Perlindungan Batas’ guna menghancurkan roket-roket dan berbagai terowongan lintas perbatasan yang dipakai warga Palestina.

    Sediktinya 2.251 orang Palestinatermasuk 1.462 warga sipiltewas dalam serangan 50 hari itu. Di pihak Israel, sebanyak 67 serdadu dan enam warga sipil tewas.

    Pertikaian Israel dan kelompok Palestina di Gaza pada 2014 membuat penghuni kawasan itu menderita. (EPA)

    Sejak 2014, ada sejumlah letupan kekerasan yang berakhir dengan gencatan senjata. Mesir, Qatar, dan PBB tampil sebagai penengah sehingga aksi kekerasan tersebut tidak bereskalasi menjadi perang berskala penuh.

    Walau dilanda blokade, Hamas tetap berkuasa di Gaza dan terus menambah persenjataan roketnya. Beberapa upaya untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Fatah juga gagal.

    Sementara itu, situasi kemanusiaan dua juta warga Palestina di Gaza semakin buruk. Perekonomian di Jalur Gaza telah kolaps, dan terjadi kekurangan air, listrik, dan obat-obatan.

    (ita/ita)

  • Korban Tewas Bertambah, Israel: Hamas Lakukan Kejahatan Perang!

    Korban Tewas Bertambah, Israel: Hamas Lakukan Kejahatan Perang!

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan rapat darurat secara tertutup terkait krisis Israel-Hamas, tanpa mengambil tindakan segera.

    Amerika Serikat (AS) mendesak 15 anggota DK PBB untuk mengutuk “serangan teroris keji yang dilakukan oleh Hamas.” Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mengatakan, “ada banyak negara yang mengutuk serangan Hamas, tetapi ada juga yang tidak.”

    Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut AS menilai bahwa Rusia tidak mengutuk serangan tersebut. Kepada kantor berita Associated Press (AP), Vassily membantah hal itu, seraya menambahkan bahwa “itu tidak benar.”

    “(Kecaman serangan Hamas) itu ada dalam komentar saya,” tambah Vassily. “Kami mengutuk semua serangan terhadap masyarakat sipil.”

    “Penting untuk segera menghentikan pertempuran, melakukan gencatan senjata, dan melakukan negosiasi yang berarti, setelah terhenti selama beberapa dekade,” ujarnya.

    Sesaat sebelum pertemuan dimulai, Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, juga menyerukan deeskalasi.

    “Yang terpenting adalah untuk mencegah adanya eskalasi situasi lebih lanjut dan jatuhnya korban lebih banyak lagi dari masyarakat sipil,” kata Zhang Jun, “Dan yang sangat penting adalah kembali ke solusi dua negara.”

    Menhan AS janjikan bantuan kepada Israel

    “Saya baru saja berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel Gallant untuk memastikan kembali bantuan yang tidak tergoyahkan dari AS untuk Israel agar dapat bertahan,” katanya. “Saya juga menyampaikan perkembangan terbaru soal sumber daya, termasuk amunisi, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Israel untuk membantu memenuhi kebutuhan Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Force/IDF).”

    AS juga mengirimkan kapal perang dan kapal induknya ke perairan dekat Israel. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan “mengungkap bahwa bantuan tambahan untuk Pasukan Pertahanan Israel dalam perjalanan menuju Israel, pasukan tambahan bakal tiba dalam beberapa hari ke depan.”

    Washington menyatakan, “beberapa” warga AS ikut terbunuh dalam serangan Hamas. “Kami telah memastikan bahwa beberapa warga AS turut menjadi korban tewas,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional White House.

    “Kami menyampaikan rasa belasungkawa terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan.”

    Israel kecam “kejahatan perang” Hamas

    Serangan yang menyasar warga Israel di Gaza merupakan kejahatan perang, sebuah klaim yang disampaikan oleh Utusan Tetap Israel untuk PBB pada Minggu (08/10).

    Menjelang pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Utusan Israel Gilad Erdan juga menyebut sudah waktunya untuk “menghancurkan” infrastruktur militer Hamas.

    “Waktu untuk berunding dengan orang-orang seperti ini sudah berakhir,” katanya. “Sekarang waktunya untuk melenyapkan infrastruktur teror Hamas, menghancurkan sepenuhnya sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi.”

    Informasi soal “perang” Israel-Hamas

    Israel menggempur Jalur Gaza lewat serangan udara pada Minggu (08/10), sehari setelah serangan mendadak dari militan Hamas yang disebut menewaskan ratusan warga Israel.

    Setidaknya 700 orang dilaporkan tewas di Israel dan lebih dari 400 orang tewas di Gaza. Militer Israel sendiri mengaku telah menyerang 800 target di Gaza sejauh ini.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, kampanye Israel di Gaza bakal “mengubah kenyataan untuk beberapa generasi.” Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina yang berbasis di Tepi Barat, mengutuk serangan tersebut, dan menyebutnya sebagai “kampanye kematian dan kehancuran yang biadab.”

    Lebih dari 40 jam usai Hamas melancarkan serangan mendadak, pasukan Israel masih bertempur dengan Hamas di sejumlah lokasi di Israel.

    Militer Israel juga terus melanjutkan evakuasi di lima daerah yang berada di dekat Jalur Gaza.

    Hamas dan kelompok Islamic Jihad mengaku telah menawan 130 orang dari kawasan Israel ke daerah Gaza. Mereka menyebut para sandera nantinya akan ditukar demi membebaskan warga Palestina yang dipenjara pihak Israel.

    Untuk diketahui, dua organisasi tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

    Kepada kantor berita ABC, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut setidaknya ada 1.000 militan Hamas yang terlibat dalam serangan tersebut.

    mh/ha/as (Reuters, AFP, AP, dpa)

    Lihat Video ‘Lebih dari Seribu Orang Tewas Akibat Hamas-Israel Memanas’:

    (ita/ita)

  • Presiden Moldova Bicara Soal Wagner di Balik Upaya Kudeta Dirinya

    Presiden Moldova Bicara Soal Wagner di Balik Upaya Kudeta Dirinya

    Jakarta –

    Presiden Moldova, Maia Sandu, mengklaim bahwa kelompok tentara bayaran Wagner adalah kekuatan utama di balik upaya untuk mengobarkan kudeta terhadap dirinya. Hal ini diungkap pemimpi pro-Eropa itu kepada media Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat (6/10) waktu setempat.

    Sandu, yang diwawancarai oleh Financial Times (FT) saat KTT Komunitas Politik Eropa Uni Eropa di Spanyol, mengklaim bahwa mendiang pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin mendukung upaya untuk menggulingkannya.

    Dia juga mengatakan Moskow tetap terlibat dalam upaya untuk mengacaukan negara yang berada di antara Ukraina dan anggota Uni Eropa, Rumania tersebut. Terutama dengan menyalurkan uang ke Moldova untuk menyuap para pemilih pada pemilu lokal bulan depan.

    “Informasi yang kami miliki adalah rencana yang disiapkan oleh tim (Prigozhin),” kata Sandu kepada FT mengacu pada dugaan kudeta tersebut. Dia menambahkan bahwa kelompok paramiliter asal Rusia tersebut berusaha untuk membuat aksi-aksi protes anti-pemerintah, yang terjadi secara berkala sejak tahun lalu, berubah menjadi kekerasan.

    “Situasinya sungguh dramatis dan kami harus melindungi diri kami sendiri,” tutur Sandu, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters, Sabtu (7/10/2023).

    Sebelumnya, Sandu menuduh Rusia pada bulan Februari lalu merencanakan kudeta terhadap pemerintah Moldova dengan mengeksploitasi aksi-aksi protes.

    Kementerian Luar Negeri Rusia telah menolak klaim tersebut dan menuduh Moldova menjalankan agenda anti-Rusia.

  • Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

    Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

    Jakarta –

    Komisi Eropa telah menyusun daftar teknologi sensitif yang harus dicermati dengan cermat untuk melihat risiko yang dapat ditimbulkan teknologi tersebut jika jatuh ke tangan lawan. Menurut para analis, teknologi yang diawasi terutama berasal dari Cina, meski para pejabat Uni Eropa (UE) bersikeras tidak menargetkan negara tertentu.

    “Teknologi saat ini menjadi jantung persaingan geopolitik,” ujar Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova dalam konferensi pers di Kota Strasbourg, Prancis, Selasa (09/10). “Uni Eropa ingin menjadi pemain, bukan taman bermain. Dan untuk menjadi pemain, kita memerlukan posisi Uni Eropa yang bersatu, berdasarkan penilaian risiko bersama.”

    Kekacauan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi corona dan krisis energi, serta perang Rusia di Ukraina, menjadikan Uni Eropa lebih waspada terhadap ketergantungan. Misalnya, ketergantungan terhadap gas alam dari Moskow dan kebutuhan akan mineral penting Cina, yang merupakan kunci bagi teknologi energi ramah lingkungan.

    Karena itulah, pada tahun ini blok tersebut tengah mengembangkan strategi guna menjamin “keamanan ekonomi” mereka. Pendekatan ini juga mengikuti serangkaian langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat, khususnya dalam pendekatan negara tersebut terhadap Beijing.

    Meskipun lembaga eksekutif Uni Eropa bersusah payah untuk tidak mengecualikan atau menyebut kata Cina pada pengumuman di hari Selasa itu, pengumuman tersebut jelas sejalan dengan strategi yang lebih luas yaitu “mengurangi risiko” hubungan dengan Beijing dan negara-negara lain, seperti yang dianut oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, kata para ahli kepada DW.

    4 teknologi sensitif utama

    Untuk saat ini, Komisi Eropa mengidentifikasi empat bidang teknologi sensitif utama yakni semikonduktor canggih, kecerdasan buatan, kuantum komputer, dan bioteknologi.

    Langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan negara-negara anggota UE dalam beberapa bulan mendatang untuk memutuskan tindakan yang akan diambil tahun depan. Ini bisa berarti pengendalian ekspor. Mungkin juga bukan.

    Kenapa 4 teknologi itu dinilai sangat sensitif?

    Cabang eksekutif UE memilih bidang-bidang yang dinilai berisiko berdasarkan tiga kriteria: kekuatan transformatifnya secara umum, yakni seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkan, potensi untuk digunakan dalam bidang militer dan apakah teknologi ini dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

    Agathe Demarais, analis dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan kepada DW bahwa sangat jelas bahwa kategori yang dipilih menargetkan adanya risiko dari Cina.

    Pertama, “semikonduktor memiliki aplikasi ganda untuk keperluan sipil, iPhone, dan keperluan militer, misil,” menurut Demarais.

    “UE dan AS sangat berhati-hati dalam melakukan apa pun yang akan membantu Cina meningkatkan kemampuan militernya,” kata Demarais, merujuk pada meningkatnya ketegangan antara Beijing dan pulau Taiwan.

    Kedua, kekhawatiran UE terhadap teknologi kecerdasan buatan juga berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil, kata Demarais. Cina menggunakan pendeteksi wajah untuk melacak mereka yang pembangkang. UE saat ini sedang dalam proses merundingkan undang-undang pertama di dunia yang mengatur AI, dan penggunaan pengenalan biometrik jarak jauh secara massal adalah salah satu topik perdebatan yang paling kontroversial.

    Ketiga, pengembangan komputer kuantum yang lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan komputer biasa. Ini akan memiliki implikasi militer, ujar Demarais. Komputer kuantum kemungkinan dapat memecahkan metode enkripsi yang digunakan secara online untuk segala hal mulai dari pesan pribadi hingga perbankan. “Jika Anda memecahkan kode enkripsi, misalnya, komunikasi AS atau komunikasi militer, hal ini jelas mempunyai dampak yang besar,” jelas Demarais.

    Terakhir, bioteknologi digunakan secara luas dalam ilmu kedokteran namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan sipil, kata Demarais. “Hal ini mempunyai implikasi yang sangat besar, misalnya jika Cina punya akses terhadap database DNA,” ujarnya. Ada juga kekhawatiran mengenai pengembangan persenjataan yang menggunakan bioteknologi.

    Tidak mudah mencapai konsensus di UE

    Untuk mengambil tindakan nyata tampaknya masih terlalu jauh bagi UE. John Lee, direktur konsultan East West Futures, mengatakan kepada DW bahwa menurutnya target untuk menyelesaikan penilaian risiko bersama hingga akhir tahun sangatlah sangat ambisius.

    Bagi Demarais dari ECFR, masalah besarnya adalah apakah negara-negara UE dapat sepakat mengenai betapa sulitnya untuk mencapai konsensus. Ia bahkan menilai bahwa cakupan daftar yang diterbitkan pada hari Selasa lebih sempit dari perkiraannya, dan tidak seluas inisiatif serupa di AS. Tahun lalu, Washington memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor canggih yang dapat digunakan untuk mendukung teknologi AI Cina.

    “Wacana pengurangan risiko telah menciptakan perpecahan di antara negara-negara anggota UE. Khususnya, perekonomian Jerman jauh lebih rentan terhadap Cina dibandingkan perekonomian Eropa lainnya,” kata Demarais.

    “Ekspor barang dan jasa Jerman ke Cina menyumbang lebih dari 3% PDB Jerman – angka tertinggi di UE dan dua kali lipat dibandingkan di Perancis, Italia, dan Spanyol,” kata Demarais.

    Di Beijing, daftar baru ini kemungkinan akan dianggap sebagai tanda lebih lanjut dari upaya UE untuk menjauhkan diri dari Cina, kata Demarais. “Saya pikir mereka khawatir dengan konteks ketegangan yang lebih luas dengan negara-negara Barat, karena negara Barat adalah pasar ekspor utama (bagi Cina).”

    (ae/yf)

    (ita/ita)

  • Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jakarta –

    Sejak Februari lalu, sebuah konsensus baru telah disepakati di Brussels: Uni Eropa perlu tumbuh lebih besar. Anggota-anggota Uni Eropa (UE) yang dulunya skeptis terhadap perluasan, kini mulai berpikir serius untuk menyambut calon-calon anggota baru seperti Ukraina, Moldova, dan negara-negara Balkan Barat lainnya ke dalam keanggotaan mereka.

    Pergeseran ini dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Sebelumnya calon-calon anggota EU harus melewati serangkaian reformasi politik dan rintangan hukum yang berat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Makedonia Utara yang sudah antre sejak tahun 2005, masih juga belum diterima jadi anggota EU.

    Saat ini, pola pikir telah berubah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang diplomat Uni Eropa: “Perluasan adalah sebuah kenyataan yang ada saat ini. Hal tersebut baru terjadi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu.”

    Namun Brussels mempunyai pekerjaan rumah sendiri yang harus diselesaikan jika ingin konsensus politik ini berjalan lancar. “Sebelum melakukan pembicaraan yang realistis dengan negara-negara yang ingin bergabung, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya perluasan UE itu – dan sejauh itulah jadinya,” ujar diplomat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan. DW.

    Memberikan keseimbangan kekuatan

    Pembicaraan soal perluasan EU telah dimulai. Awal bulan ini, sekelompok peneliti yang mendapat penugasan dari Prancis dan Jerman meluncurkan makalah yang penuh dengan gagasan tentang cara kerja dan jalan menuju ke arah itu. Thu Nguyen, seorang peneliti senior di bidang kebijakan dan Jacques Delors Center di Berlin, termasuk di antara mereka. Dia mengatakan kepada DW bahwa memikirkan kembali cara UE mengambil keputusan bisa menjadi tantangan politik yang paling besar.

    Daftar resmi negara-negara kandidat UE masih mengular: Ukraina, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Serbia dan Turki. Georgia dan Kosovo juga dianggap sebagai “kandidat potensial”.

    Namun meski beranggotakan 27 negara, blok tersebut terkadang kesulitan mengambil tindakan. Langkah kebijakan luar negeri seperti memberikan sanksi kepada Rusia memerlukan dukungan bulat, yang berarti negosiasi kadang-kadang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena negara-negara anggota harus memikirkan apa saja yang akan dilarang atau aset mana yang akan dibekukan.

    Di bawah sistem yang berlaku saat ini, Ukraina – dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa – akan menjadi salah satu negara paling kuat secara politik di UE. “Semakin banyak negara anggota, semakin besar risiko adanya pemain veto yang menghalangi keputusan,” kata Nguyen.

    Oleh karena itu, Nguyen dan timnya menyarankan untuk menghapuskan suara bulat dan menghitung ulang jumlah suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk memastikan UE yang lebih besar masih memiliki “kapasitas untuk bertindak.” Secara kontroversial, usulan tersebut juga akan mempersulit negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman untuk memblokir kesepakatan.

    Namun reformasi seperti itu memerlukan perubahan undang-undang dasar blok, dan memerlukan dukungan dari negara-negara anggota yang akan kehilangan kekuasaan akibat perombakan tersebut. Dan, seperti yang diakui Nguyen, “suasana politik saat ini tidak terlalu mendukung perubahan perjanjian.”

    Sengketa gandum di Ukraina menunjukkan potensi peningkatan anggaran

    Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana membagi dana UE untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Sebagian besar kandidat anggota UE yang saat ini antri, memiliki Produk Domestik Brutoo (PDB) per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara anggota termiskin di blok tersebut, Bulgaria – dan dengan sekitar sepertiga dari anggaran Brussels saat ini dialokasikan untuk subsidi pertanian, kedatangan negara besar di bidang pertanian, Ukraina, akan secara radikal mengubah pola distribusi dana subsidi yang ada saat ini.

    Bulan lalu, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan rencana embargo sepihak terhadap gandum Ukraina, untuk melindungi produsen mereka sendiri dari potensi penurunan harga. Bagi mantan komisaris perdagangan UE, Phil Hogan, hal ini menyiratkan jalan yang sulit di masa depan.

    “Harus ada perubahan kelembagaan besar-besaran, perubahan anggaran besar-besaran, dan adaptasi kebijakan terhadap kenyataan baru,” kata Hogan kepada DW. “Ukraina adalah negara besar dengan kepentingan pertanian yang besar. Dan gagasan bahwa kita akan mampu mengatasi masalah Ukraina menjadi anggota dengan kebijakan pertanian Uni Eropa yang terintegrasi penuh, akan menjadi tantangan besar.”

    “Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sensitivitas seputar masalah perdagangan dengan Ukraina,” tambahnya. “Ketegangan antara Ukraina dan Eropa sehubungan dengan pertanian bukanlah hal yang baru – namun bisa Anda bayangkan tantangan seperti apa yang akan dihadapi para petani Eropa dalam konteks jika Balkan Barat dan Ukraina serta negara-negara lain menjadi bagian tak terpisahkan dari EU nantinya. “

    Namun, Hogan tetap berharap: “Saya sangat mendukung perluasan Uni Eropa dan memasukkan negara-negara Eropa yang mungkin tidak kita sukai ke dalam EU, ketimbang mereka berpaling ke kelompok Eropa lainnya yang tidak kita inginkan,” ujarnya secara terselubung mengacu pada pengaruh Rusia.

    “Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin terjadi dan saya berharap negara-negara anggota EU akan mengembangkan diri mereka sendiri dan warga negara mereka akan mengembangkan diri mereka untuk memastikan bahwa lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.”

    Berakhirnya persatuan yang semakin erat?

    Ada berbagai pertanyaan kecil mengenai berfungsinya UE yang lebih besar yang juga perlu dijawab: Berapa banyak lagi anggota parlemen yang akan masuk Parlemen Eropa? Berapa banyak lagi bahasa resmi UE yang ada? Bisakah setiap negara mempertahankan anggota Komisi Eropa yang berdedikasi?

    Mengingat permasalahan hukum dan politik yang mungkin terjadi di masa depan, beberapa pihak berpendapat sudah waktunya untuk memperluas definisi blok tersebut. Minggu ini, para pemimpin Eropa menuju ke Spanyol untuk menghadiri pertemuan ketiga Komunitas Politik Eropa (EPC). Dalam EPC, visi mengenai hubungan antarpemerintah yang lebih luas mulai terlihat.

    Pembentukan EPC digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ketika ia pertama kali mengemukakan gagasan tersebut secara terbuka pada tahun 2022, Macron mengatakan, dibutuhkan waktu “puluhan tahun” bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE, dan mengusulkan pembentukan kelompok baru yang “akan memungkinkan negara-negara Eropa yang demokratis” untuk “menemukan ruang baru bagi kerja sama politik dan keamanan.”

    Saat ini, EPC secara formal tidak lebih dari sekedar ruang diskusi, tanpa struktur, hak suara, atau perjanjian yang mapan. Namun ini adalah satu-satunya forum yang menyatukan komunitas luas yang beranggotakan 45 undangan. EPC mencakup semua negara dan kandidat UE, negara-negara kaya yang berada di luar blok tersebut seperti Swiss, Norwegia, dan Inggris, serta bahkan negara-negara yang tengah bertikai Armenia dan Azerbaijan. Rusia tidak ada dalam daftar tamu.

    Bagi Thu Nguyen dan rekan-rekan penelitinya, struktur yang lebih longgar ini dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi jika UE gagal menyepakati rencana ekspansinya.

    Mereka menyarankan mungkin ada “lingkaran dalam” inti yang terdiri dari negara-negara UE yang terintegrasi erat, kemudian UE yang lebih luas, kemudian “anggota asosiasi” tingkat berikutnya yang menikmati beberapa manfaat terkait dengan pasar tunggal blok tersebut, dan “lingkaran luar” yang didasarkan pada EPC, yang menurut Nguyen “tidak akan mencakup segala bentuk integrasi dengan undang-undang UE yang mengikat… melainkan kerja sama berdasarkan pertimbangan geostrategis.”

    Siap untuk tahun 2030?

    Namun potensi pendekatan multicepat ini mungkin terbukti tidak populer, karena dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menciptakan warga negara kelas dua di klub UE. Perdana Menteri Ukraina Dennis Shmyhal baru-baru ini mengatakan kepada media Politico bahwa negaranya “melakukan semua upaya maksimal untuk memastikan bahwa Ukraina akan menjadi anggota penuh Uni Eropa.”

    Komisi Eropa sering kali menegaskan, aksesi adalah proses yang berdasarkan prestasi dan tidak memiliki batas waktu. Namun, Presiden Dewan Eropa Charles Michel baru-baru ini menegaskan, blok tersebut harus siap untuk diperluas pada tahun 2030.

    Thu Nguyen juga mendukung target akhir dekade tersebut– namun ketika ditanya apakah target tersebut realistis, ia menjawab singkat: “Sulit untuk membuat prognosis.”

    “Ini adalah proses jangka panjang,” pungkas Nguyen. “Sementara kita masih berada di tingkat awal diskusi dan perdebatan.”

    ap/as

    (ita/ita)

  • Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

    Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

    Kyiv –

    Pemerintah Ukraina memberikan reaksi diplomatis terhadap tidak masuknya bantuan untuk Kyiv dalam rencana anggaran yang baru saja diloloskan Kongres Amerika Serikat (AS). Kyiv meyakini dukungan Washington terhadap negaranya tidak melemah.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (2/10/2023), tanggapan yang diberikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba itu terkesan meremehkan pentingnya rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara (stopgap bill) untuk pemerintah AS yang tidak menyertakan anggaran untuk bantuan bagi Ukraina.

    Diketahui bahwa bantuan militer AS dan negara-negara Barat lainnya sangat penting bagi Ukraina dalam melawan invasi besar-besaran yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022 lalu.

    Dalam tanggapannya, Kuleba mengatakan bahwa Ukraina sedang melakukan pembicaraan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat dalam Kongres AS membahas persoalan itu.

    Kuleba juga menyebut bahwa drama seputar RUU pendanaan sementara yang mencegah penutupan pemerintah AS pada Sabtu (30/9) waktu setempat hanyalah sebuah ‘insiden’ dan bukan sesuatu yang sistemis.

    “Kami tidak merasa bahwa dukungan AS telah hancur…karena Amerika Serikat memahami bahwa yang dipertaruhkan di Ukraina jauh lebih besar daripada hanya Ukraina,” ujar Kuleba kepada wartawan saat menyambut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menjelang pertemuan para Menlu Uni Eropa di Kyiv.

    “Ini soal stabilitas dan prediktabilitas dunia, dan oleh karena itu, saya meyakini kita akan mampu menemukan solusi yang dibutuhkan,” cetusnya.

    Lihat juga Video ‘Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina’:

  • Jerman Langgar UU Konservasi Alam

    Jerman Langgar UU Konservasi Alam

    Jakarta –

    European Court of Justice (ECJ) atau Pengadilan Eropa pada hari Kamis (21/09) memutuskan bahwa Jerman terbukti telah melanggar hukum konservasi dan alam Uni Eropa (UE) dengan tidak menerapkan peraturan yang memadai untuk melindungi habitat alami.

    Komisi Eropa menggugat Jerman pada tahun 2021, serta beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, karena gagal mematuhi peraturan Uni Eropa.

    Keputusan ECJ menandakan Berlin saat ini menghadapi denda yang besar. Namun, putusan tersebut tidak merinci secara pasti berapa besar denda yang akan dijatuhkan.

    Isi keputusan ECJ

    Argumen Komisi Eropa adalah bahwa Jerman belum menetapkan jumlah target konservasi yang memadai. Target-target ini dimaksudkan untuk melindungi atau memulihkan populasi hewan, serangga, dan tanaman liar tertentu yang hidup di area tertentu.

    Pengadilan setuju bahwa Jerman telah gagal menetapkan 88 dari 4.606 lokasi sebagai kawasan konservasi khusus pada waktunya.

    Sebanyak 707 lokasi lainnya tidak memiliki target konservasi wajib seperti yang ditetapkan dalam undang-undang Uni Eropa.

    Undang-undang alam dan konservasi berupaya melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati dengan melindungi habitat flora dan fauna lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi telah meningkatkan penegakan hukum lingkungan blok tersebut dalam upaya memerangi perubahan iklim.

    bh/ha (dpa, AFP)

    (ita/ita)

  • Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Jakarta –

    Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam Sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9/2023), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia menyebut adanya ‘drama politik’ yang hanya membantu Rusia.

    Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv.

    Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu ‘tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang’.

    Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

    Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya.

    Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Zvarych untuk menyampaikan protes mereka.

    “Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvarych.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah ‘menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia’.

    Simak Video “Video: Rusia Klaim Serang ‘Bengkel’ Drone-Area Perakitan Peralatan Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Berlin –

    Jerman menghadapi kesulitan untuk menerima lebih banyak migran, demikian diungkapkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sebelum berangkat ke Italia pada hari Rabu (20/09).

    “Jerman, seperti halnya Italia, berada pada batas kapasitasnya,” kata Steinmeier dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera. Ia memaparkan, Jerman telah menerima sepertiga dari semua permohonan suaka yang diajukan di Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2023.

    Steinmeier mengakui bahwa Italia dan Jerman menerima “beban berat yang harus ditanggung” dan menyerukan “distribusi yang adil” atas beban migrasi di Eropa.

    Steinmeier menyerukan “kontrol yang lebih kuat’ di perbatasan eksternal

    Steinmeier memulai kunjungan tiga harinya ke Italia pada hari Rabu (20/09), di mana ia bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan mengunjungi Pulau Sisilia di selatan Italia.

    Pihak berwenang Italia baru-baru ini mulai memindahkan sejumlah migran ke Sisilia dari pulau kecil Lampedusa, yang kewalahan dengan jumlah kedatangan pencari suaka, yang memecahkan rekor. Sekitar 8.500 orang tiba di Lampedusa dengan menggunakan 199 kapal antara hari Senin dan Rabu pekan lalu.

    Untuk membatasi jumlah orang yang datang ke Eropa, Steinmeier mengatakan bahwa ‘kontrol dan pengawasan yang lebih kuat di perbatasan eksternal’ diperlukan.

    Italia dan Jerman berselisih mengenai penerimaan migran

    Presiden Jerman menekankan keyakinannya bahwa Italia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam masalah migrasi dan berterima kasih kepada negara itu karena telah menunjukkan ‘begitu banyak tanggung jawab kemanusiaan.’

    Pemerintah sayap kanan Italia telah dikritik karena mengeluarkan dekrit yang mengekang hak-hak migran dan menghalangi misi penyelamatan nirlaba di laut.

    Steinmeier juga mendesak pemerintah Italia dan Jerman untuk merundingkan kesepakatan atas perselisihan mereka mengenai masalah ini.

    Pekan lalu, Jerman menangguhkan penerimaan migran secara sukarela dari Italia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan Italia sendiri menolak untuk menerima kembali orang-orang yang proses suakanya menjadi tanggung jawab pemerintahan di Roma di bawah hukum Uni Eropa.

    Perdebatan di Jerman mengenai ‘batas migrasi’ kembali memanas

    Beberapa politisi Jerman baru-baru ini mengusulkan pembatasan jumlah migran dan pencari suaka setiap tahunnya.

    Pemimpin kubu oposisi konservatif Friedrich Merz mengatakan jumlah migran harus ditetapkan sebesar 200.000 orang per tahun. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menolak pembatasan tersebut.

    Menurut data resmi, Jerman telah menerima sekitar 175.000 permohonan suaka pada tahun 2023, tidak termasuk dari Ukraina. Pada akhir Agustus sudah ada lebih dari 200.000. Angka tersebut 77% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sebanyak 70% pendaftar suaka adalah laki-laki. Jerman telah menerima lebih dari satu juta pengungsi dari Ukraina, melalui proses suaka khusus Uni Eropa, sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, pemerintah Jerman sedang berusaha untuk menarik para migran untuk mengisi sekitar dua juta lapangan pekerjaan. Para anggota parlemen Jerman pada bulan Juni lalu telah memberikan suara untuk mereformasi undang-undang imigrasi pekerja terampil.

    Berapa jumlah migran di Jerman?

    Sekitar 20,2 juta orang di Jerman bermigrasi ke negara itu atau lahir dari orang tua yang pindah ke sana, demikian data dari tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Federal, Destatis.

    Angka tersebut meningkat 6,3% dari angka tahun 2021 dan jumlahnya mewakili 24,3% dari total populasi 83,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 15,3 juta atau 18,4% penduduk pindah ke Jerman dari luar negeri pada suatu saat dalam hidup mereka.

    Tercatat lebih dari enam juta orang bermigrasi ke Jerman dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu antara tahun 2013 hingga 2022.

    Meningkatnya migrasi dari wilayah konflik seperti Ukraina, Suriah, dan Afganistan pada tahun 2022, meningkatkan jumlah orang yang bermigrasi sendiri lebih cepat, lebih dari 7,3% pada tahun lalu.

    ap/yf (dpa, AP)

    Lihat juga Video ‘Angkatan Laut Sri Lanka Gagalkan 78 Orang yang Kabur Naik Perahu’:

    (nvc/nvc)

  • Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Jakarta –

    Setelah kedatangan lebih dari 6.750 migran di Lampedusa dalam beberapa hari terakhir, Satuan Penjaga Pantai Italia dan Kementerian Dalam Negeri di Roma mengumumkan akan segera memindahkan orang-orang dari kamp yang penuh sesak ke Sisilia atau daratan utama.

    Prefektur Sisilia mengumumkan, sebuah kapal feri berkapasitas 700 orang sedang dalam perjalanan ke Lampedusa, dan 180 orang akan diterbangkan dengan pesawat yang disiapkan oleh badan PBB untuk migrasi internasional IOM.

    “Kondisi apokaliptik”

    Palang Merah Italia yang mengelola hotspot atau pusat penerimaan reguler untuk pengungsi di Lampedusa, di situs webnya menyatakan, situasinya sangat menegangkan dan mereka berusaha semaksimal mungkin menjamin kebutuhan dasar.

    Pendeta Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, kepada kantor berita Ansa mengatakan, pasokan air bersih juga bisa menjadi masalah. “Kondisinya apokaliptik,” kata Rizzo.

    Jika kondisi memungkinkan, Palang Merah berencana memindahkan migran yang tiba ke daratan pada hari yang sama ketika mereka tiba. Karena hotspot di pedalaman Lampedusa hanya berkapasitas maksimal 450 orang dan sudah penuh.

    Jumlah migran menyeberang dari Tunisia meningkat

    Media Italia melaporkan, ada lebih banyak kapal yang membawa migran menunggu untuk berlabuh di Lampedusa. Penjaga pantai Italia menjelaskan, gelombang besar pengungsi tersebut diduga disebabkan oleh adanya penumpukan di pelabuhan Sfax, Tunisia, karena kapal penyelundup tidak dapat berangkat selama berhari-hari akibat cuaca buruk. Banyak hal telah berubah sejak awal pekan ini.

    Di Sisilia dan daratan Italia, para migran dari Lampedusa ditampung di pusat-pusat penerimaan migran atau hotspot dan harus didaftarkan di sana. Pihak berwenang Italia didukung oleh staf dari Badan Suaka Uni Eropa (EASO) dan Badan Perlindungan Perbatasan atau Frontex.

    Sebagian besar migran ingin melakukan perjalanan lebih jauh ke utara, ke Prancis, Austria atau Jerman. Untuk diketahui, fasilitas hotspot ini bukanlah kamp tertutup, jadi para migran bisa dengan bebas meninggalkannya setiap waktu.

    Negara tetangga tingkatkan kontrol perbatasan

    Prancis bereaksi dengan kembali memperkuat kontrol perbatasannya dengan Italia, yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Austria juga mengontrol perbatasan di selatan dengan Italia. Jerman pun mengatur kontrol perbatasan antara Bayern dan Austria.

    Namun peneliti migrasi Gerald Knaus mengatakan, kontrol perbatasan ini kecil dampaknya. Siapa pun yang telah tiba di wilayah Schengen, yaitu wilayah Uni Eropa (UE) tanpa kontrol perbatasan yang sistematis, punya peluang bagus untuk suatu saat sampai ke Jerman.

    Dari segi jumlah, Jerman adalah negara tujuan utama pencari suaka di UE, meskipun tidak memiliki perbatasan dengan negara bukan anggota UE (kecuali di bandara). Menurut Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), tahun ini saja, hingga Agustus lalu sudah ada 220.000 permohonan suaka baru. Pencari suaka yang ditolak, juga jarang sekali dideportasi dari Jerman.

    Italia tolak patuhi aturan suaka UE

    Beberapa hari lalu, Jerman dan Perancis telah menghentikan menerima migran dari Italia secara sukarela. Pada tahun 2022, sekitar 3.500 migran ditempatkan ke negara-negara UE lainnya. Sekitar 1.000 di antaranya masuk dari Italia ke Jerman.

    Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Piantedosi, bereaksi dengan tenang terhadap terhentinya pengambilalihan tersebut. Lagipula ia menganggap pengambilalihan itu tidak banyak membantu. Ia mengonfirmasikan, Italia tidak lagi mematuhi aturan suaka Eropa yang disebut Peraturan Dublin. Menurut aturan prosedur suaka UE ini, Italia harus menerima kembali migran yang pertama kali tiba di Italia sebagai negara yang pertama kali dimasuki.

    PBB: Harus ada mekanisme solidaritas

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterrez sekali lagi mengimbau solidaritas negara-negara UE. “Upaya tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang pertama kali dimasuki, tetapi harus dilakukan bersama dengan negara-negara lain,” jelas Guterrez.

    Setelah bertahun-tahun melakukan perundingan yang alot, para menteri dalam negeri Uni Eropa akan menyelesaikan pakta baru mengenai migrasi yang akan mempercepat prosedur di perbatasan dan dengan cepat mendeportasi migran yang datang dengan motif ekonomi. Untuk pertama kalinya, distribusi pencari suaka juga akan dibatasi di seluruh negara Uni Eropa.

    Namun Polandia dan Hongaria dengan tegas menolak mekanisme solidaritas. Sebaliknya, pemerintah sayap kanan Italia mendorong penerapannya. “Hal ini akan mengalihkan tanggung jawab negara-negara di perbatasan luar ke seluruh UE”, kata Menteri Dalam Negeri Italia, Piantedosi.

    Pada tanggal 28 September mendatang, para menteri dalam negeri UE ingin membahas kembali pakta migrasi di Brussel. Pakar migrasi seperti sosiolog Gerald Knaus mengatakan, perlu waktu bertahun-tahun sebelum peraturan ini mulai berlaku dan berdampak di lapangan.

    Tunisia belum berikan tanggapan

    Perjanjian antara UE dan Tunisia yang diumumkan dua bulan lalu, juga tidak banyak berpengaruh. UE ingin membantu rezim Tunisia dengan bantuan senilai satu miliar euro. Sebagai imbalannya, UE berharap Tunisia dapat membatasi pergerakan migrasi.

    “Saat ini yang terjadi justru sebaliknya”, kritik anggota parlemen Belanda Jeroen Lenaers. Jumlah migran meningkat, tidak ada yang berubah di Tunisia.

    Komisi Uni Eropa menyatakan, seluruh hal tersebut hanyalah sebuah nota kesepahaman, sehingga belum menjadi perjanjian yang efektif secara hukum. Sementara Presiden Tunisia, Kais Saied, telah berulang kali menyatakan, dia tidak akan berperan sebagai polisi perbatasan untuk Eropa dan para migran tidak boleh tinggal permanen di Tunisia.

    Perjanjian dengan Tunisia tersebut dinegosiasikan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.

    “Pertanyaannya bukan bagaimana kita mendistribusikannya? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghentikannya? kedatangan mereka di Italia, dan saya masih belum melihat jawaban konkret tentang hal itu,” kata Perdana Menteri Italia, Meloni kepada RAI.

    (ae/as)

    (ita/ita)