Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Renault Bikin Mobil Listrik Bergaya SUV, Mirip VinFast VF 3

    Renault Bikin Mobil Listrik Bergaya SUV, Mirip VinFast VF 3

    Jakarta –

    Renault lewat merek turunannya, Dacia, memperkenalkan mobil konsep listrik mungil bernama Dacia Hipster. Model ini tampil dengan desain kotak bergaya SUV kompak yang sekilas mirip dengan VinFast VF 3 asal Vietnam. Dacia Hipster disebut-sebut sebagai gambaran mobil listrik masa depan yang terjangkau, sederhana, dan menyenangkan buat dikendarai sehari-hari.

    Mengutip Paultan, Hipster dirancang sebagai ‘mobil listrik populer masa depan’, kendaraan yang praktis dan efisien untuk kebutuhan harian. Mobil ini muncul di tengah wacana Uni Eropa yang ingin menciptakan kategori baru mobil listrik kecil dan murah, semacam versi ‘kei car’ khas Eropa dengan regulasi keselamatan yang tidak terlalu ketat.

    Anak perusahaan Renault, Dacia, bikin mobil listrik konsep bergaya SUV dengan nama Hipster Foto: Dok. Dacia

    Dari sisi dimensi, Dacia Hipster benar-benar mungil. Panjangnya hanya 3 meter, lebar 1,55 meter, dan tinggi 1,53 meter. Meski kecil, ruangnya cukup efisien: bisa menampung empat penumpang dan memiliki bagasi 70 liter yang dapat diperluas hingga 500 liter. Bobotnya pun super ringan, hanya sekitar 800 kg, lebih ringan dari Fiat 500e.

    Desainnya unik dengan gaya serba kotak dan garis tegas di seluruh bodi. Sekilas terlihat seperti perpaduan antara city car dan mini Defender. Pintu bagasinya bisa terbuka dua bagian, bagian atas dari kaca, sementara gagang pintu diganti dengan tali pengikat di tepi pintu.

    Masuk ke interior, nuansa minimalis langsung terasa. Dacia Hipster pakai setir heksagonal, kursi berbahan mesh, jendela geser manual, dan atap kaca vertikal, yang membuat kabin terasa lapang. Menariknya, interior ini dilengkapi 11 titik jangkar yang bisa dipasangi aksesori tambahan seperti tempat cangkir, sandaran tangan, hingga lampu kabin.

    Anak perusahaan Renault, Dacia, bikin mobil listrik konsep bergaya SUV dengan nama Hipster Foto: Dok. Dacia

    Layar tengahnya? Bukan bawaan mobil, melainkan smartphone pengguna yang bisa dipasang sebagai sistem infotainment.

    Soal performa, Dacia belum membocorkan spesifikasi motor listrik atau kapasitas baterainya. Namun mereka menyebut mobil ini punya jangkauan cukup untuk penggunaan harian, dengan kebutuhan isi daya dua kali per minggu. Menurut Dacia, sebagian besar pengendara di Prancis menempuh jarak kurang dari 40 km per hari-artinya Hipster memang dirancang untuk mobilitas perkotaan.

    Dengan desain nyentrik, bobot ringan, dan konsep efisiensi tinggi, Dacia Hipster bisa jadi alternatif menarik di tengah gempuran mobil listrik besar dan mahal. Kalau benar masuk jalur produksi, bukan tidak mungkin SUV mini bergaya retro-modern ini bakal mencuri perhatian di pasar global.

    Dacia Hipster Foto: Dok. Dacia

    (lua/din)

  • Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

    Selain itu, Presiden juga menandatangani Keppres Nomor 113 P Tahun 2025 yang mengatur penugasan Wakil Duta Besar RI di Beijing, Republik Rakyat China (RRC). Prabowo menugaskan Irine sebagai tokoh yang mengisi posisi tersebut. 

    Sebelumnya, sejumlah tokoh sudah mulai berdatangan ke Komplek Istana Kepresidenan sejak pukul 12.30 WIB. Salah satunya Anggito Abimanyu yang dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Adapun 10 duta besar yang dilantik adalah:

    1. Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku)

    2. Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir (Kairo)

    3. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar (Doha) 

    4. Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI untuk Suriah (Damaskus)

    5. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    6. Adam Mulawarman Tugio sebagai Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    7. Hotmangaradja Pandjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur)

    9. Listyowati sebagai Dubes RI untuk Bangladesh, merangkap Nepal (Dhaka)

    10. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Brussel)

  • Mencurigakan, Jet Mata-mata AS Seliweran di Sekitar Rusia

    Mencurigakan, Jet Mata-mata AS Seliweran di Sekitar Rusia

    Jakarta –

    Sebuah jet Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) yang dirancang untuk mengumpulkan intelijen pada sistem radar musuh terlihat berputar-putar di atas Rusia. Peristiwa ini dianggap mencurigakan karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di antara dengan AS dengan Rusia, dan kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia III.

    Data pelacakan penerbangan menunjukkan RC-135U ‘Combat Sent’ lepas landas dari Inggris pada Selasa (7/10) pagi, terbang di atas negara-negara Baltik dan berputar di sekitar Kaliningrad, daerah kantong Rusia antara Polandia dan Lithuania, sebelum kembali ke Inggris.

    Jet Amerika berangkat dari Mildenhall, pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Suffolk, pukul 2:32 pagi ET dan mendarat pukul 9:36 pagi. Misi tersebut dilakukan sehari setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz menuduh Rusia melancarkan ‘perang hibrida’ terhadap Jerman.

    Merz menuding Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas serangan pesawat pengintai tak berawak yang mengganggu Bandara Munich dan menyebabkan lebih dari 10 ribu penumpang terlantar.

    Penerbangan dibatalkan selama Hari Persatuan Jerman, berbarengan dengan saat Munich bersiap untuk akhir pekan terakhir Oktoberfest, yang menarik lebih dari enam juta pengunjung setiap tahunnya.

    “Dia melancarkan perang informasi melawan kita. Dia melancarkan perang militer melawan Ukraina, dan perang ini ditujukan kepada kita semua,” ujar Merz seperti dikutip dari Daily Mail.

    Serangan ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian dugaan penerbangan pesawat tak berawak melintasi wilayah udara Uni Eropa dan NATO.

    Angkatan Udara AS menggambarkan pesawat mata-mata tersebut menyediakan informasi pengintaian elektronik strategis kepada presiden, Menteri Perang dan pimpinan Departemen Pertahanan.

    “Menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing, Combat Sent mengumpulkan dan memeriksa setiap sistem secara teliti, menyediakan analisis strategis bagi para prajurit,” demikian keterangan tentang pesawat tersebut.

    Semua pesawat tempur RC-135U dilengkapi untuk pengisian bahan bakar di udara, yang secara efektif memberikan jangkauan tak terbatas, dan membawa sistem komunikasi dan navigasi canggih.

    Yang termasuk di dalamnya adalah radio frekuensi tinggi, sangat tinggi, dan ultra tinggi, radar navigasi darat, unit Doppler, dan sistem inersia yang menggabungkan titik-titik langit dengan GPS.

    Pesawat tersebut mudah dikenali dari susunan antena khasnya di bagian dagu dan ujung sayap, fairing pipi yang besar, serta ekor yang memanjang. Awak kapal biasanya terdiri dari dua pilot, seorang navigator, dua teknisi sistem udara, setidaknya 10 perwira perang elektronik yang dikenal sebagai ‘Ravens,’ dan spesialis teknis tambahan.

    Pesawat tersebut merekam dan menganalisis emisi elektronik dari radar dan sistem komunikasi asing, yang memungkinkan analis untuk mengidentifikasi dan memetakan kemampuan musuh serta mengembangkan tindakan balasan.

    Meskipun alasan misi hari Selasa (7/10) tidak diketahui, FlightRadar24 juga melihat pesawat yang sama, dengan tanda panggilan JAKE37, lepas landas dari bandara yang sama di Inggris dan mengitari Kaliningrad pada 2 Oktober, hari yang sama ketika drone muncul di Jerman.

    Bandara Munich, salah satu bandara terbesar di Jerman, terpaksa membatalkan penerbangan pada Kamis (2/10_ dan Jumat (3/10) malam pekan lalu, sebelum dibuka kembali mulai pukul 7.00 waktu setempat (1 pagi EST) pada Sabtu (4/10) minggu lalu .

    Gangguan tersebut, yang mengakibatkan 46 keberangkatan dari bandara dibatalkan atau ditunda, terjadi saat negara itu merayakan Hari Persatuan Jerman. Munich juga bersiap untuk akhir pekan terakhir acara tahunan Oktoberfest.

    Serangan itu merupakan yang terbaru dalam serangkaian penerbangan pesawat tak berawak yang mencurigakan di wilayah udara Uni Eropa dan negara-negara anggota NATO. Bandara di Denmark, Norwegia, dan Polandia baru-baru ini menangguhkan penerbangan karena adanya pesawat tak berawak tak dikenal, sementara Rumania dan Estonia menuding Rusia sebagai dalangnya. Namun, Rusia menepis tuduhan tersebut.

    Juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan tudingan tersebut tak berdasar. “Banyak politisi di Eropa kini cenderung menyalahkan Rusia tanpa dasar dan tanpa pandang bulu atas segala hal. Begitulah cara kami memandang pernyataan-pernyataan ini,” sebutnya.

    “Seluruh cerita tentang pesawat tak berawak ini aneh, paling tidak, tetapi Rusia tidak bisa disalahkan tanpa bukti,” tegasnya.

    (rns/rns)

  • 7 Fakta 2 Tahun Perang di Gaza

    7 Fakta 2 Tahun Perang di Gaza

    Jakarta –

    Serangan tentara Israel di Gaza, Palestina, telah berlangsung selama dua tahun. Ribuan orang meninggal hingga bencana kelaparan terjadi di Gaza saat ini.

    Dirangkum detikcom, Rabu (8/10/2025), pihak Israel berdalih agresi mereka di Gaza dipicu serangan Hamas di Tel Aviv pada 7 Oktober 2023. Tentara Israel lalu langsung melancarkan serangan balik ke Gaza mulai saat itu hingga hari ini.

    detikcom merangkum deretan fakta terkait dua tahun serangan Israel di Gaza. Berikut uraiannya:

    66 Ribu Orang di Gaza Tewas

    Operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, sekitar 80% di antaranya warga sipil, dan melukai sekitar 169.000 orang, menurut estimasi konservatif dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Lembaga internasional memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 90% rumah di Gaza telah hancur atau rusak, membuat 1,9 juta dari 2,1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Karena “blokade total” yang diberlakukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kelaparan parah yang telah menewaskan sedikitnya 450 orang, termasuk 150 anak-anak.

    Setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan dua tujuan utama perang di Gaza: membebaskan semua sandera dan menghancurkan Hamas. Dua tahun berlalu, keduanya belum tercapai. Dari 251 sandera yang dibawa ke Gaza, 148 telah dikembalikan hidup-hidup, delapan diselamatkan oleh IDF dan 140 dibebaskan Hamas melalui pertukaran tahanan. Jenazah beberapa sandera yang tewas juga telah dikembalikan.

    Menurut pemerintah Israel, 48 sandera masih ditahan, dan hanya 20 yang diyakini masih hidup. Hamas, yang oleh Israel, Uni Eropa, dan AS dikategorikan sebagai organisasi teroris, masih bertahan di Gaza meski banyak anggotanya tewas. Beberapa pemimpinnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah terbunuh. Namun, organisasi itu tetap beroperasi.

    Warga Israel Ingin Perang Berakhir

    Dua tahun perang di Gaza membuat masyarakat Israel lelah dan frustrasi. Survei yang dirilis Israel Democracy Institute pekan lalu, menunjukkan 66 persen warga Israel percaya sudah saatnya perang diakhiri.

    Selain itu, 64 persen responden mengatakan Netanyahu harus bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut dan mengundurkan diri.

    Pendapat publik terbelah tentang apakah situasi keamanan Israel kini lebih baik, namun sebagian besar mengakui posisi Israel di kancah internasional merosot tajam.

    Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama Israel, pandangan komunitas Yahudi Amerika juga tampaknya sudah berubah.

    Enam puluh satu persen responden yang disurvei oleh surat kabar The Washington Post percaya Israel melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina di Gaza, dan 32 persen percaya Amerika Serikat terlalu mendukung tindakan Israel.

    Meski begitu, 76 persen responden mengatakan keberadaan Israel tetap penting bagi masa depan jangka panjang masyarakat Yahudi.

    Membandingkan sikap warga Israel tentang perang di Gaza dengan perang 12 hari melawan Iran terasa signifikan.

    Dalam perang bulan Juni lalu, ketika Israel melancarkan serangan terhadap target nuklir dan militer Iran dan menghadapi serangan balik ratusan rudal, banyak warga Israel yang saat itu mengatakan kepada ABC jika serangan tersebut dapat dibenarkan.

    Iran kerap digambarkan sebagai “ancaman eksistensial” bagi Israel yang perlu ditangani, sementara perang di Gaza dianggap sudah berlangsung terlalu lama.

    Konflik ini juga tampaknya memengaruhi migrasi dan pertumbuhan penduduk Israel. Data yang disampaikan ke parlemen Israel, Knesset, menunjukkan 82.700 warga Israel meninggalkan Israel pada 2024, atau meningkat 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hampir separuh dari mereka yang pergi lahir di luar Israel dan pernah pindah ke Israel. Meski terjadi eksodus, secara keseluruhan jumlah penduduk Israel tetap meningkat pada 2023.

    Perubahan Lanskap Politik di Israel

    Tomer Persico, peneliti dari Shalom Hartman Institute di Yerusalem, mengatakan lanskap politik dan sosial Israel berubah drastis selama perang berlangsung.

    Sebagai peneliti identitas Yahudi modern, Dr Persico mengatakan kepada ABC jika “cara termudah” menggambarkan perubahan ini adalah pergeseran signifikan ke arah kanan.

    “Kita sudah dua tahun berada dalam perang yang berawal dari trauma yang tak terbayangkan bagi orang Israel, dan juga bagi orang Yahudi,” ujarnya.

    “Ini membangkitkan ingatan, luka pasca-trauma yang kita semua bawa dari Holocaust, dari pogrom, karena inilah yang terjadi, kan? Seluruh komunitas dibantai.”

    “Ketika trauma ini menumpuk di atas semua ingatan itu, reaksinya bisa dipahami, akan menjadi penuh kekerasan, akan penuh dendam.”

    Komunitas Israel, kata Dr Persico, banyak yang kembali memeluk nilai-nilai agama Yahudi tradisional.

    “Kita melihat banyak orang, banyak kelompok, kembali ke tradisi dengan mengadopsi kebiasaan tradisional, beberapa bahkan menjadi Yahudi Ortodoks,” katanya.

    “Dan ini, mirip dengan yang terjadi setelah Perang Yom Kippur 1973, yang juga merupakan trauma besar.”

    Kucuran Duit AS Bantu Israel Perangi Gaza

    Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden dan Presiden Donald Trump telah mengucurkan setidaknya US$ 21,7 miliar, atau setara Rp 359,3 triliun, dalam bentuk bantuan militer kepada Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memulai perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    Angka tersebut, seperti dilansir Associated Press, Selasa (7/10), diungkapkan dalam studi akademis terbaru dari proyek Costs of War di Watson School of International and Public Affairs pada Universitas Brown yang dirilis pada Selasa (7/10), bertepatan dengan peringatan dua tahun dimulainya perang Gaza.

    Laporan utama menyebutkan bahwa AS memberikan bantuan militer US$ 17,9 miliar (Rp 296,4 triliun) kepada Israel pada tahun pertama perang — ketika Biden masih menjabat — dan bantuan sebesar US$ 3,8 miliar (Rp 62,9 triliun) pada tahun kedua.

    Menurut laporan itu, sebagian bantuan militer itu telah dikirimkan, sedangkan sisanya akan dipasok dalam beberapa tahun mendatang.

    Sebuah studi lainnya yang juga dirilis proyek tersebut menyatakan bahwa AS telah menghabiskan sekitar US$ 10 miliar lebih banyak untuk bantuan keamanan dan operasi di Timur Tengah yang lebih luas dalam dua tahun terakhir.

    Laporan tersebut disusun bekerja sama dengan Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berbasis di Washington. Institut ini telah dituduh oleh beberapa kelompok pro-Israel sebagai penganut isolanionis dan anti-Israel. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh organisasi itu.

    Meskipun sebagian besar mengandalkan materi sumber terbuka untuk temuannya, laporan tersebut menawarkan beberapa perhitungan paling komprehensif tentang bantuan militer AS kepada sekutu dekatnya, Israel, dan perkiraan biaya keterlibatan militer langsung Amerika di kawasan Timur Tengah.

    Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar langsung mengenai jumlah bantuan militer yang diberikan kepada Israel sejak Oktober 2023. Gedung Putih meminta pertanyaan tersebut diberikan kepada Pentagon, yang hanya mengawasi sebagian dari bantuan tersebut.

    Laporan tersebut, yang sangat kritis terhadap Israel, menyatakan bahwa tanpa bantuan AS, Israel tidak akan mampu mempertahankan operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza. Laporan itu mencatat bahwa pendanaan puluhan miliar dolar Amerika di masa depan untuk Israel diproyeksikan berdasarkan berbagai perjanjian bilateral.

    Trump Nilai Perang Gaza Menuju Akhir

    Presiden AS Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan damai Gaza akan tercapai. Trump menyebut kelompok Hamas telah menyetujui hal-hal yang “sangat penting” seiring dimulainya perundingan dengan Israel.

    “Saya memiliki garis merah, jika ada hal-hal tertentu yang tidak terpenuhi, kita tidak akan melakukannya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih saat ditanya apakah dirinya memiliki prasyarat, termasuk persetujuan Hamas untuk melucuti senjata mereka.

    “Tapi saya pikir kita melakukannya dengan sangat baik dan saya pikir Hamas telah menyetujui hal-hal yang sangat penting,” ujar Trump seperti dilansir AFP, Selasa (7/10).

    Trump mengatakan dirinya optimis tentang peluang tercapainya kesepakatan damai, ketika delegasi Hamas dan Israel memulai kembali perundingan tidak langsung di Mesir untuk mengakhiri perang Gaza, berdasarkan 20 poin rencana perdamaian yang diajukannya baru-baru ini.

    “Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan. Sulit bagi saya untuk mengatakannya ketika selama bertahun-tahun mereka telah berusaha mencapai kesepakatan,” ucapnya.

    “Kita akan mencapai kesepakatan Gaza, saya cukup yakin, ya,” kata Trump.

    Hamas Tuntut Pasukan Israel Ditarik Keluar dari Gaza

    Hamas mengatakan bahwa mereka ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza berdasarkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tetapi masih memiliki serangkaian tuntutan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa perundingan tidak langsung dengan Israel di Mesir bisa sulit dan panjang.

    Dilansir Reuters, Selasa (7/10), pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, memaparkan posisi Hamas pada peringatan dua tahun serangan terhadap Israel yang memicu perang Gaza, dan satu hari setelah perundingan tidak langsung dimulai di Sharm el-Sheikh.

    Perundingan ini tampaknya paling menjanjikan untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang menewaskan 1.200 orang dan membawa 251 orang kembali ke Gaza sebagai sandera.

    Namun, para pejabat dari semua pihak mendesak agar berhati-hati atas prospek kesepakatan cepat, karena Israel mengenang hari paling berdarah bagi orang Yahudi sejak Holocaust dan warga Gaza menyuarakan harapan akan berakhirnya penderitaan akibat perang selama dua tahun.

    “Delegasi gerakan (Hamas) yang berpartisipasi dalam negosiasi saat ini di Mesir sedang berupaya mengatasi semua hambatan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi aspirasi rakyat kami di Gaza,” kata Barhoum dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi.

    Ia mengatakan kesepakatan harus memastikan berakhirnya perang dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza–syarat-syarat yang tidak pernah diterima Israel. Israel, di sisi lain, menginginkan Hamas melucuti senjatanya, sesuatu yang ditolak kelompok itu.

    Hamas menginginkan gencatan senjata permanen dan komprehensif, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan segera dimulainya proses rekonstruksi komprehensif di bawah pengawasan “badan teknokratis nasional” Palestina, ujarnya.

    Menggarisbawahi hambatan yang akan dihadapi dalam perundingan, faksi Palestina, termasuk Hamas, mengeluarkan pernyataan yang bersumpah untuk “menentang dengan segala cara” dan mengatakan “tidak seorang pun berhak menyerahkan senjata rakyat Palestina.” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak segera berkomentar mengenai status perundingan di Sharm el-Sheikh.

    Kesepakatan Damai di Gaza Segera Tercapai?

    Para pejabat AS telah mengisyaratkan bahwa mereka ingin memfokuskan perundingan pada penghentian pertempuran dan logistik pembebasan para sandera dan tahanan politik. Namun, Qatar, salah satu mediator, mengatakan banyak detail yang harus diselesaikan, yang mengindikasikan bahwa kecil kemungkinan akan ada kesepakatan dalam waktu dekat.

    Tanpa adanya gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangannya di Gaza, meningkatkan isolasi internasionalnya dan memicu protes pro-Palestina di luar negeri yang diperkirakan akan berlanjut pada hari Selasa.

    Pada peringatan serangan tahun 2023, beberapa warga Israel mengunjungi tempat-tempat yang paling terdampak pada hari itu. Orit Baron berdiri di lokasi festival musik Nova di Israel selatan di samping foto putrinya, Yuval, yang tewas bersama tunangannya, Moshe Shuva.

    Mereka termasuk di antara 364 orang yang ditembak, dipukuli, atau dibakar hingga tewas di sana. “Mereka seharusnya menikah pada 14 Februari, Hari Valentine. Dan kedua keluarga memutuskan, karena mereka ditemukan (meninggal) bersama dan mereka membawa mereka kepada kami bersama-sama, bahwa pemakamannya akan dilakukan bersamaan,” kata Baron.

    “Mereka dimakamkan bersebelahan karena mereka tidak pernah dipisahkan.”

    Israel berharap perundingan di Sharm el-Sheikh akan segera menghasilkan pembebasan ke-48 sandera yang masih ditawan di Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup. “Rasanya seperti luka terbuka, para sandera, saya tak percaya sudah dua tahun berlalu dan mereka masih belum pulang,” kata Hilda Weisthal, 43 tahun.

    Di Gaza, Mohammed Dib, warga Palestina berusia 49 tahun, berharap berakhirnya konflik yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, membuat banyak warga Palestina mengungsi berkali-kali, dan menewaskan lebih dari 67.000 orang Palestina, menurut .

    “Sudah dua tahun kami hidup dalam ketakutan, kengerian, pengungsian, dan kehancuran,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 6

    (ygs/rfs)

  • Mobil Eropa Bakal Bebas Bea Masuk, Harga Mobil BMW Jadi Lebih Murah?

    Mobil Eropa Bakal Bebas Bea Masuk, Harga Mobil BMW Jadi Lebih Murah?

    Jakarta –

    Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa memungkinkan mobil-mobil Eropa jadi bebas bea masuk. Akankah harga mobil Eropa seperti BMW cs jadi lebih murah?

    Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dikutip CNBC Indonesia, perjanjian tersebut dapat memangkas tarif sebesar 97,75% dari produk yang mencakup 98% impor dari Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa akan menghapus tarif sebesar 98,61% dari produk yang mencakup 100% ekspor Indonesia saat ini.

    Kesepakatan tersebut membuat peluang mobil Eropa yang diimpor ke Indonesia dikenakan tarif bea masuk nol persen mulai tahun 2027. Salah satu produsen mobil asal Eropa, BMW, menyambut baik kesepakatan tersebut. Presiden Direktur BMW Group Indonesia Peter Sunny Medalla menyebut hal ini bakal berdampak positif bagi para produsen dari Benua Biru. Lebih lagi, menurut Sunny, mobil BMW jadi lebih banyak menjangkau masyarakat di dalam negeri.

    “Penghapusan bea masuk secara bertahap mulai tahun 2027 tidak hanya akan membuat kendaraan Eropa lebih kompetitif, tetapi juga menjadikan BMW lebih mudah diakses oleh lebih banyak pelanggan di Indonesia,” kata Sunny saat dikonfirmasi detikOto.

    Lebih lagi menurutnya di Indonesia BMW sudah memiliki layanan purna jual yang sangat baik hingga solusi mobilitas inovatif. BMW juga bakal menghadirkan lebih banyak model untuk jadi pilihan warga di Tanah Air.

    “Kami juga berkomitmen untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika pasar dan perubahan regulasi, serta menjaga komunikasi yang erat dengan para pemangku kepentingan, semua demi memastikan pelanggan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perjanjian ini,” lanjut Sunny lagi.

    Implementasi IEU CEPA diharapkan akan membuka peluang besar bagi peningkatan daya saing produk Indonesia, di mana terdapat lebih dari 98% tarif akan dihapuskan, sehingga komoditas unggulan Indonesia akan semakin kompetitif di pasar Eropa. Proyeksi menunjukkan bahwa dalam awal implementasi, ekspor Indonesia ke Uni Eropa diproyeksikan dapat meningkat signifikan hampir 60% dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Kesepakatan ini juga mencakup digital cluster yang memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital. Menko Airlangga menekankan bahwa ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD 150 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pesat dalam 5 tahun ke depan. Dengan dukungan teknologi, infrastruktur digital, pusat data, dan konektivitas dari mitra Eropa, potensi tersebut diyakini dapat semakin dimaksimalkan.

    (dry/rgr)

  • IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan sudah ada negara Eropa yang menjajaki kerja sama dengan Indonesia usai penandatanganan penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan penjajakan dilakukan dengan pendekatan multilateral lewat Uni Eropa maupun secara bilateral (G2G) antara Indonesia dengan negara-negara tertentu.

    “Sudah ada yang approach ke kita, bahkan bukan cuma yang dari EU, yang di luar dari EU pun, ketertarikan Eropa untuk mulai mendalami dan menjajaki kerja sama dengan kita, lewat misalnya Swiss gitu ya, mereka juga sudah punya perjanjian dengan kita, dan mereka udah ada indikasi bahwa akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan investasi Swiss di Indonesia,” katanya saat ditemui usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Hanya saja, Nurul mengatakan pihaknya belum menerima informasi spesifik dari negara-negara Eropa terkait sektor mana saja yang akan dijajaki dalam kerja sama tersebut. Namun, ia memperkirakan sektor food and beverage (F&B) dan energi terbarukan (renewable energy) menjadi bidang yang paling potensial dan menarik perhatian investor Eropa.

    “Sektornya masih belum mereka disclose secara spesifik apa, tapi kalau saya boleh menduga, biasanya mereka ada di food and beverage. Kemudian mungkin sektor lainnya adalah yang mereka sangat tertarik itu di renewable energy,” katanya.

    IEU-CEPA Diteken

    Sebagai informasi, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali.

    Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic. Hal ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang perundingan hampir satu dekade sejak 2016.

    “Sudah dua tahun terakhir negosiasi intens di mana Indonesia dan Uni Eropa ingin menyelesaikan negosiasi 10 tahun ini. Prosesnya sangat panjang,” kata Airlangga dalam Joint Announcement Indonesia IEU-CEPA dilihat virtual, Selasa (23/9/2025).

    Airlangga menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tahapan yang harus ditempuh setelah ini adalah proses ratifikasi.

    “Kami menegaskan kembali tekad untuk memberlakukan CEPA ini sesegera mungkin. Targetnya adalah 1 Januari 2027,” ucap Airlangga.

    Melalui kerja sama ini, industri besar di Indonesia disebut ikut merayakan karena pasarnya akan semakin berkembang luas dengan mudah ke Eropa.

    “Kita ingin melihat manfaat dari perjanjian ini segera. Tentu saja, mulai sekarang hingga nanti, kita akan bekerja mencapai pencapaian yang tercepat termasuk industri alas kaki, furnitur dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Pemerintah Jerman Genjot Pemakaian AI, Pakar Ingatkan Risiko

    Pemerintah Jerman Genjot Pemakaian AI, Pakar Ingatkan Risiko

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Friedrich Merz menyetujui “Agenda Modernisasi” yang menargetkan pemangkasan biaya birokrasi hingga 25 persen pada 2029, memperluas layanan publik secara daring, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di lembaga pemerintah dan pengadilan.

    Rencana ini mencakup pembuatan platform online untuk bisnis ekspor yang menggabungkan informasi soal regulasi dan opsi kredit, serta mempercepat proses visa dengan bantuan AI untuk meninjau dokumen pemohon.

    Menteri Digitalisasi Karsten Wildberger menyebut “Agenda Modernisasi” sebagai kelanjutan dari “Agenda High-Tech” yang dipresentasikan pada Juli lalu oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Antariksa Dorothee Bär. Dalam agenda tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu dari enam teknologi kunci yang akan dipacu Jerman, selain bioteknologi dan mikroelektronika.

    Menteri AI Unjuk Gigi

    Pemerintah Jerman meluncurkan Weimatar, avatar AI dari Menteri Kebudayaan dan Media Wolfram Weimer. Weimatar bisa berbicara dalam 100 bahasa dan dipromosikan sebagai contoh “AI yang adil”.

    Avatar ini ditujukan untuk menjangkau audiens lebih luas di media sosial sekaligus menghemat waktu kementerian lewat pembuatan video pelatihan yang cepat dan selalu diperbarui.

    Holger Hoos, Profesor AI dari Humboldt Foundation di Universitas RWTH Aachen, menilai para pengambil keputusan belum benar-benar memahami teknologi ini sehingga janji penggunaan AI yang adil dan bertanggung jawab masih diragukan.

    Pada 2023, sekelompok profesor AI Humboldt, para peneliti terkemuka di bidangnya, bertemu dengan pembuat kebijakan untuk menyusun rekomendasi etis dan bermanfaat bagi penggunaan AI di pemerintahan. Mereka menekankan keputusan negara harus dipandu oleh ilmu pengetahuan, bukan kepentingan bisnis.

    “Pemerintah punya kewajiban moral untuk mengikuti nasihat yang kompeten. Tidak bisa hanya mendengar industri yang sering kali punya kepentingan tertentu,” kata Hoos.

    Wildberger sendiri mengingatkan Jerman bisa tertinggal jauh jika tidak cepat mengadopsi AI. “AI adalah kunci pertumbuhan masa depan dan kini sudah berjalan penuh. Teknologi ini akan mengubah dunia lebih besar, dan sudah terjadi, dibandingkan teknologi apa pun sebelumnya. Jika kita tidak memakai AI secara luas, justru lebih banyak pekerjaan yang hilang ketimbang jika kita menggunakannya dengan berani dan bertanggung jawab,” ujarnya

    Penggunaan AI juga meluas di tingkat negara bagian dan lokal. Di negara bagian Baden-Württemberg, misalnya, sejumlah layanan publik berbasis AI sudah diluncurkan, mulai dari penyederhanaan teks resmi hingga chatbot pemerintah di kota Ludwigsburg. Pemerintah negara bagian itu bahkan mempromosikan pemakaian ChatGPT milik perusahaan AS, OpenAI, untuk “mengoptimalkan administrasi publik.”

    Tren AI generatif mulai menurun

    Sejumlah pertanyaan muncul, baik di media tradisional maupun media sosial, apakah pemerintah Kanselir Friedrich Merz terlalu terbuai hype AI generatif sehingga mengabaikan penerapan yang lebih praktis. Situs kebijakan teknologi Netzpolitik bahkan menuding pemerintah memperpanjang reputasi Jerman yang tertinggal dalam dunia digital. “Pemerintah sekali lagi terjebak pada hype AI generatif, justru ketika tren ini mulai meredup di tempat lain,” tulis mereka.

    Perusahaan dan pemerintah di berbagai negara memang sudah merasakan keterbatasan ChatGPT atau DALL-E, yang sering memberi jawaban umum dan kadang tidak akurat. Menurut pakar seperti Holger Hoos, manfaat nyata bagi warga akan tercapai jika optimisasi pengembangan model AI spesifik dikembangkan pada masalah tertentu.

    “Ini jauh lebih berguna daripada sekadar bertanya ke ChatGPT. AI bisa dipakai untuk menemukan bagian birokrasi yang bisa dipangkas, sehingga menghemat waktu dan sumber daya,” kata Hoos. Hal itu penting di tengah kekurangan tenaga kerja akibat populasi menua, ketika semakin sedikit orang mau bekerja di administrasi publik dibanding industri yang menawarkan imbalan lebih besar.

    Hoos memperkirakan, dalam 10 tahun ke depan teknologi AI akan dipakai di semua lembaga publik dan di setiap tingkat pemerintahan. Beberapa model AI sudah mulai diuji di Jerman, termasuk proyek percontohan di Köln untuk perencanaan kota dan manajemen lalu lintas, di München untuk sistem pengumpulan sampah, serta di Heidelberg untuk deteksi dini penyakit di rumah sakit.

    Namun, pakar hukum dan etika tetap mempertanyakan apakah penerapan AI di semua level pemerintahan dilakukan dengan pengawasan dan pertimbangan risiko yang memadai, terutama dalam bidang sensitif seperti kesehatan, peradilan, dan imigrasi. “AI bisa menjadi alat bantu dalam pemeriksaan awal atau kasus standar. Namun tinjauan manusia tetap mutlak, terutama dalam kasus yang tidak biasa atau menyangkut hak dasar,” tulis mahasiswa hukum Jan Christian Swoboda di laman hukum LTO.

    Kedaulatan Teknologi Jerman dipertanyakan

    Regulasi perlindungan data di Jerman sangat ketat, khususnya untuk penerapan AI di sektor publik. Data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan dan harus terlindungi dari akses tidak sah, kehilangan, atau perusakan. Warga juga berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang mereka dan untuk tujuan apa, serta meminta penghapusan data yang diperoleh secara tidak sah.

    Hoos mengingatkan bahwa meski dijanjikan “kedaulatan digital” lewat cloud berbasis Jerman, kesepakatan antara OpenAI (pencipta ChatGPT) dan raksasa perangkat lunak SAP justru menimbulkan ketergantungan pada aktor asing yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Tidak ada jaminan apakah OpenAI akan mendapat akses atas data yang dihasilkan model SAP atau tidak.

    “Ini menyangkut uang publik yang seharusnya tidak dipakai untuk teknologi Amerika yang masih diragukan, melainkan untuk membangun kemampuan AI di tingkat Jerman dan Uni Eropa,” ujar Hoos.

    Jika sesuai dengan “Agenda High-Tech” Menteri Dorothee Bär, Jerman ingin menjadi pemimpin AI yang terintegrasi ke rumah tangga, kesehatan, bahkan sistem peradilan, para pakar menekankan bahwa kemandirian teknologi adalah syarat mutlak.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi


    (ita/ita)

  • Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Jakarta –

    Serangan 7 Oktober 2023 membuat Israel lengah. Pada hari itu, pejuang Hamas dan milisi bersenjata lainnya berhasil menembus perbatasan yang dijaga ketat di Gaza dan melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan hampir 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya. Pengalaman ini meninggalkan trauma mendalam yang masih dirasakan hingga kini di Israel.

    Pada 8 Oktober 2023, pemerintah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Dua tahun kemudian, penderitaan besar menimpa warga Palestina di wilayah itu. Operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, sekitar 80% di antaranya warga sipil, dan melukai sekitar 169.000 orang, menurut estimasi konservatif dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Lembaga internasional memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 90% rumah di Gaza telah hancur atau rusak, membuat 1,9 juta dari 2,1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Karena “blokade total” yang diberlakukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kelaparan parah yang telah menewaskan sedikitnya 450 orang, termasuk 150 anak-anak.

    Tujuan perang Israel belum tercapai

    Setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan dua tujuan utama perang di Gaza: membebaskan semua sandera dan menghancurkan Hamas. Dua tahun berlalu, keduanya belum tercapai. Dari 251 sandera yang dibawa ke Gaza, 148 telah dikembalikan hidup-hidup, delapan diselamatkan oleh IDF dan 140 dibebaskan Hamas melalui pertukaran tahanan. Jenazah beberapa sandera yang tewas juga telah dikembalikan.

    Menurut pemerintah Israel, 48 sandera masih ditahan, dan hanya 20 yang diyakini masih hidup.

    Hamas, yang oleh Israel, Uni Eropa, dan AS dikategorikan sebagai organisasi teroris, masih bertahan di Gaza meski banyak anggotanya tewas. Beberapa pemimpinnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah terbunuh. Namun, organisasi itu tetap beroperasi.

    Pada akhir September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang menyerukan pembebasan seluruh sandera dan perlucutan senjata Hamas, dengan amnesti bagi para pejuang yang bersedia hidup damai dengan Israel, yang berarti akhir dari Hamas sebagai milisi bersenjata.

    Musuh-musuh Israel melemah

    Israel melancarkan serangan terhadap semua kelompok tersebut, termasuk membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah lewat ledakan di Beirut dan puluhan pejuang Hezbollah melalui serangan alat elektronik yang diledakkan pada September 2024. Serangan udara di Lebanon selatan semakin melemahkan Hezbollah.

    Angkatan udara Israel juga menyerang Iran selama beberapa hari, merusak fasilitas nuklir, dan membunuh Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran, yang mempermalukan rezim Iran.

    Runtuhnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah oleh pemberontak pada akhir 2024 juga membuat Iran kehilangan sekutu penting. Akibatnya, lawan-lawan Israel di Iran, Suriah, Lebanon, dan Gaza mengalami kemunduran besar, memperkuat dominasi militer Israel di kawasan.

    Israel dituduh lakukan genosida

    Cara Israel menjalankan perangnya di Gaza memicu kecaman internasional. Selama dua tahun, Israel mengebom rumah sakit, kamp pengungsi, dan sekolah, menewaskan ribuan perempuan dan anak-anak, serta banyak jurnalis, petugas penyelamat, dan pekerja kemanusiaan. Israel juga berulang kali menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Hamas.

    Tindakan ini memunculkan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Komisi HAM PBB, Asosiasi Internasional Cendekia Genosida, dan organisasi HAM Israel seperti B’Tselem serta Physicians for Human Rights menuduh hal serupa. Pemerintah Netanyahu membantahnya, menyatakan bahwa tidak ada bukti dan Israel berhak membela diri.

    Pada Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran Konvensi Genosida PBB. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak tuduhan itu, dan Hungaria bahkan menarik diri dari ICC.

    Pengakuan negara Palestina

    Kondisi kemanusiaan di Gaza mendorong dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Sebelum 7 Oktober 2023, sekitar 140 negara telah melakukannya. Dua tahun kemudian, 20 negara tambahan, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol, Australia, dan Kanada, juga resmi mengakui Palestina.

    Langkah ini menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, yakni kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel. Netanyahu menilai pengakuan itu akan “menghadiahi Hamas,” namun negara-negara tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam negara Palestina yang merdeka.

    Sejumlah negara juga menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi, seperti yang dilakukan Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Uni Eropa sedang membahas sanksi ekonomi, termasuk pembekuan perjanjian asosiasi UE-Israel, pembatasan perjalanan bebas visa bagi warga Israel, dan pelarangan impor dari pemukiman di Tepi Barat. Namun, Jerman dan beberapa negara anggota UE lainnya menolak langkah tersebut.

    Perpecahan di dalam Israel

    Di dalam negeri, masyarakat Israel terbelah soal apakah perang di Gaza harus diteruskan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari kelompok sayap kanan mendukung operasi militer berlanjut, bahkan menyarankan aneksasi penuh Tepi Barat, yang berarti mengakhiri peluang solusi dua negara.

    Namun, kelompok keluarga sandera, veteran militer, dan warga Arab Israel telah berbulan-bulan menggelar demonstrasi, menuntut gencatan senjata dan solusi negosiasi. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah.

    Menurut survei yang dirilis Juli 2025, lebih dari 60% warga Israel mendukung gencatan senjata.

    Jika rencana perdamaian Trump untuk Gaza diterapkan, senjata mungkin akan terdiam untuk sementara, namun luka yang ditinggalkan perang ini mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk sembuh.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kanselir Jerman Telepon Trump Bahas Gunakan Aset Rusia untuk Ukraina

    Kanselir Jerman Telepon Trump Bahas Gunakan Aset Rusia untuk Ukraina

    JAKARTA – Kanselir Jerman Friedrich Merz menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Kyiv, Ukraina.

    Dalam pemberitaaan di Financial Times, Merz mengusulkan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina senilai sekitar 140 miliar euro (Rp2,81 kuadriliun) menggunakan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat.

    “Kanselir Federal mengumumkan inisiatif untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan guna mendukung angkatan bersenjata Ukraina,” ujar Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, dikutip ANTARA dari RIA Novosti, Senin, 6 Oktober.

    Trump dan Merz juga membahas perkembangan situasi di Ukraina serta sepakat melanjutkan upaya bersama untuk mengakhiri konflik tersebut, katanya.

    Kedua pemimpin itu turut membahas kondisi di Jalur Gaza dan sepakat perundingan di Mesir harus menghasilkan kesepakatan cepat terkait pembebasan sandera, penghentian permusuhan, dan perlucutan senjata Hamas.

    Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, Uni Eropa dan negara-negara G7 membekukan hampir separuh cadangan devisa Rusia senilai sekitar 300 miliar euro. Lebih dari 200 miliar euro di antaranya disimpan di Uni Eropa, terutama di lembaga kliring Euroclear Belgia.

    Pada awal Oktober, Komisi Eropa melaporkan telah menyalurkan 14 miliar euro kepada Ukraina sejak Januari hingga September 2025 dengan menggunakan keuntungan dari dana beku bank sentral Rusia.

    Sebagai balasan, Rusia memberlakukan pembatasan terhadap aset investor asing dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat, yang kini ditempatkan di rekening khusus “C”. Aset tersebut hanya dapat dicairkan dengan izin komisi pemerintah.

    Kementerian Luar Negeri Rusia berulang kali menyebut pembekuan aset itu sebagai bentuk pencurian, seraya menegaskan bahwa Uni Eropa menargetkan dana negara maupun swasta Rusia.

    Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan Moskow akan membalas setiap penyitaan aset Rusia dan mempertimbangkan langkah menahan dana negara Barat yang berada di Rusia.

     

  • Ada Apa Prancis, PM Mundur 27 Hari Menjabat-Kabinet Bubar 14 Jam?

    Ada Apa Prancis, PM Mundur 27 Hari Menjabat-Kabinet Bubar 14 Jam?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis politik di Prancis semakin dalam setelah Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri pada Senin (6/10/2025). Hal ini hanya beberapa jam setelah kabinet resmi diumumkan.

    Pemerintahan ini tercatat sebagai yang tersingkat dalam sejarah modern Prancis. Di mana Lecornu bertahan sebagai 27 hari saja sebagai PM dan pemerintahannya hanya bertahan selama 14 jam.

    Pengunduran diri yang cepat dan tak terduga ini langsung mengguncang pasar keuangan. Indeks saham acuan Paris, CAC 40, anjlok 2%, sementara mata uang Euro tergelincir 0,7% ke level US$ 1,1665.

    Lalu, apa yang menyebabkan PM pilihan Presiden Emmanuel Macron ini memilih mundur secepat kilat?

    Dalam pidato singkatnya, Lecornu secara blak-blakan menyalahkan kondisi parlemen yang terpecah belah. Ia menyebut ada keengganan para politisi untuk berkompromi sebagai alasan utama keputusannya.

    “Seseorang tidak bisa menjadi perdana menteri ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi,” ujar Lecornu.

    Ia menuding “ego” para politisi oposisi yang kaku pada manifesto partai masing-masing dan menolak kompromi. Di sisi lain, ia juga menyalahkan anggota dari koalisi minoritasnya sendiri yang dinilai lebih fokus pada ambisi presidensial pribadi mereka ketimbang kepentingan negara.

    “Anda harus selalu lebih mengutamakan negara Anda daripada partai Anda,” tegasnya.

    Pemicu utama krisis ini adalah susunan kabinet baru yang diumumkan Lecornu. Alih-alih menyatukan, kabinet tersebut justru membuat marah lawan dan kawan politik. Sebagian pihak menilainya terlalu condong ke kanan, sementara yang lain menganggapnya kurang berhaluan kanan.

    Akibatnya, pemerintahan baru ini tidak memiliki mayoritas yang solid di parlemen yang terfragmentasi, membuat mereka sangat rentan untuk dijatuhkan kapan saja.

    Pasar Keuangan Merespons Negatif

    Instabilitas politik ini menjadi sentimen negatif besar bagi pasar. Analis menyoroti masalah fundamental ekonomi Prancis yang kini diperparah oleh krisis pemerintahan.

    “Ini hanya satu pemerintahan berganti dengan yang lain… ini adalah masalah besar bagi aset-aset Prancis, tetapi juga memiliki efek limpahan (spillover) ke seluruh Eropa,” kata Chris Beauchamp, kepala analis pasar di IG Group.

    Utang Prancis saat ini telah mencapai 113,9% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran yang hampir dua kali lipat dari batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa (UE).

    Oposisi Serukan Pemilu Dini

    Langkah pengunduran diri Lecornu, yang merupakan Pm kelima Macron dalam dua tahun terakhir, langsung disambut oleh seruan dari pihak oposisi untuk membubarkan parlemen. Mereka meminta mengadakan pemilu dini.

    “Saya menyerukan kepada Presiden Republik untuk membubarkan Majelis Nasional… lelucon ini sudah berlangsung terlalu lama, sandiwara ini harus diakhiri,” kata pemimpin sayap kanan Marine Le Pen.

    Hal senada diungkapkan oleh Mathilde Panot dari partai sayap kiri France Unbowed. Ia bahkan dengan tegas mengatakan Macron juga harus ikut mundur.

    “Lecornu mundur. Tiga Perdana Menteri dikalahkan dalam waktu kurang dari setahun. Hitung mundur telah dimulai. Macron harus pergi,” ujarnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]