Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Rusia Kaya Energi, Tapi Banyak Warga Kedinginan di Rumah Sendiri

    Rusia Kaya Energi, Tapi Banyak Warga Kedinginan di Rumah Sendiri

    Jakarta –

    Ribuan warga Rusia terkena dampak kegagalan sistem pemanas rumah di seluruh negeri, termasuk di ibu kota Moskow dan wilayah pinggirannya. Karena infrastruktur sistem pemanasnya terlalu tua dan sekarang mulai rusak di berbagai tempat.

    Gelombang kerusakan sistem pemanas ruangan dimulai pada bulan Desember dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Minggu lalu, sedikitnya 16 orang menderita luka bakar di kota Nizhny Novgorod ketika pipa pemanas berukuran besar meledak dan menyemburkan air mendidih ke jalan. Kegagalan jaringan pipa juga menyebabkan lebih dari 3.000 orang tidak memiliki pemanas ruangan, menurut posting di platform Telegram. Sehari sebelum insiden di Nizhny Novgorod, sebuah titik pemanas di kota Oryol mati, sehingga aliran listrik terputus ke rumah-rumah, taman kanak-kanak, dan sekolah-sekolah.

    Kerusakan paling parah terjadi di Klimovsk, sebuah distrik di kota Podolsk, hanya 50 kilometer dari Moskow. Pada tanggal 4 Januari, suhu turun menjadi minus 34 Celcius — suhu terdingin di wilayah tersebut setidaknya dalam 40 tahun terakhir. Pada hari yang sama, pabrik pemanas Klimovsk rusak. Sekitar 20.000 orang harus bertahan tanpa pemanas di distrik berpenduduk 50.000 orang itu. Kota-kota lain di wilayah tersebut juga mengalami kegagalan pemanasan selama beberapa hari selama cuaca yang sangat dingin.

    “Anak-anak tidur dengan pakaian hangat, saya dan suami juga tidur dengan mengenakan sweater, kemeja, dan di bawah dua selimut,” kata seorang wanita kepada outlet berita Rusia The Insider, seraya menambahkan bahwa suhu di apartemennya tidak melebihi 10 derajat Celcius.

    Fasilitas pemanas kota di pabrik amunisi

    Para pejabat sangat lambat merespons. Gubernur Oblast Moskow Andrey Vorobyov membutuhkan waktu tiga hari untuk mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kerusakan di Klimovsk, dan menyalahkan pemilik instalasi yang membiarkan kerusakan tersebut terjadi. Vorobyov mengatakan pihak berwenang telah melakukan penyelidikan. “Kami memahami kesabaran setiap orang ada batasnya,” ujarnya saat ditemui warga.

    Gubernur Andrey Vorobyov juga menuduh pemilik pabrik tidak dapat dihubungi selama masa krisis ini, dengan menyebutkan bahwa dua di antaranya tinggal di luar negeri. Masalah ini rupanya menarik perhatian Presiden Rusia Vladimir Putin – yang memerintahkan Vorobyov untuk menasionalisasi fasilitas pemanas tersebut.

    Tapi masalahnya mungkin juga karena fasilitas pemanas itu berada di lokasi yang sensitif, yaitu di dalam pabrik amunisi yang aktif. Pengaturan antara industri militer dan infrastruktur sipil seperti itu memang umum terjadi di era Uni Soviet. Pabrik amunisi itu sudah diprivatisasi pada 2001, tapi struktur kepemilikannya belum dipublikasikan sampai saat ini. Menurut berita di media Rusia, para manajer pabrik itu adalah orang-orang yang dekat dengan Kremlin. Direktur pabrik tersebut, Igor Kushnikov, adalah mantan kolonel badan intelijen Rusia, FSB. Pada Mei 2023, dia menggantikan Igor Rudyka – yang kabarnya merupakan salah satu mantan pengawal Putin.

    Negara Adidaya Energi yang Kedinginan?

    Secara tradisional Rusia sebenarnya memandang dirinya sebagai negara adidaya energi. Menyusul invasi besar-besaran ke Ukraina, para propagandis bahkan memeperingatkan Uni Eropa dan mengancam akan “membekukan” Eropa dengan menghentikan pengiriman gas. Namun hampir dua tahun setelah perang, pemanasan di Eropa tampak stabil menghadapi musim dingin ekstrem, sementara banyak warga Rusia harus kedinginan.

    Pihak berwenang Rusia juga tampaknya menyadari masalah ini. Baru-baru ini, Kremlin mulai mengambil peran langsung dalam mengelola jaringan pemanas. Pemerintah pusat juga memberi sinyal akan memberikan lebih banyak dana.

    “Kami masih menggunakan infrastruktur komunal yang dibuat pada era Soviet,” kata Svetlana Razvorotneva, anggota parlemen Rusia dan anggota komisi yang membidangi teknik perkotaan. “Kami tidak berinvestasi pada modernisasi. Sebaliknya, kami berinvestasi pada pemeliharaan semua infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman.”

    Dia menambahkan bahwa sekitar 40% jaringan pemanas komunal perlu segera diganti.Menurut dia, Rusia sekarang bermaksud memodernisasi sistem tersebut. Yaitu dengan investasi senilai 150 miliar rubel, setara 1,7 miliar dolar AS, dalam dua tahun ke depan..

    (hp/as)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Madrid –

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut Israel pernah mendanai pembentukan Hamas untuk melemahkan Otoritas Palestina. Klaim itu bertentangan dengan penegasan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang membantah tuduhan tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), pernyataan Borrell soal Israel pernah mendanai pembentukan Hamas itu disampaikan saat dia berbicara di Universitas Valladolid yang ada di Spanyol pada Jumat (19/1) waktu setempat.

    “Iya, Hamas didanai oleh pemerintah Israel dalam upaya melemahkan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah,” sebut Borrell dalam pidatonya di universitas tersebut. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

    Namun diketahui bahwa para penentang pemerintah Israel dan beberapa media global menuduh pemerintahan Netanyahu telah menyokong Hamas selama bertahun-tahun, termasuk dengan mengizinkan pendanaan Qatar atas Jalur Gaza yang dikuasai kelompok militan tersebut.

    Borrell dalam pidatonya menambahkan bahwa satu-satunya solusi damai harus mencakup pembentukan negara Palestina.

    “Kami meyakini solusi dua negara yang diterapkan dari luar akan membawa perdamaian, meskipun Israel bersikeras pada hal yang negatif,” cetusnya.

    Belum ada tanggapan resmi Israel atau Netanyahu atas pernyataan Borrell tersebut.

    Hamas menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 setelah perang sipil singkat dengan pasukan loyalis gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan memimpin Organisasi Pembebasan Palestina.

    Israel sebelumnya mengkritik berbagai negara, termasuk Spanyol yang merupakan negara asal Borrell, karena dianggap menunjukkan simpati kepada Hamas.

    Baru-baru ini, Netanyahu secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina — salah satu solusi yang ditawarkan sekutunya, Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gaza, Ukraina, AI Jadi Perhatian Utama di Davos 2024

    Gaza, Ukraina, AI Jadi Perhatian Utama di Davos 2024

    Jakarta –

    Orang-orang kaya dan berkuasa dari seluruh dunia kembali berkumpul di Davos, sebuah resor indah di Swiss untuk menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF).

    Acara tahunan ini diadakan saat berbagai krisis tengah melanda dunia. Perang dahsyat di Gaza dan Ukraina, terobosan dalam kecerdasan buatan (AI) yang menimbulkan kegembiraan sekaligus kekhawatiran, krisis utang yang sangat besar di tengah perlambatan dan kemerosotan ekonomi, dan memburuknya kesehatan planet Bumi.

    Lebih dari 2.800 peserta dijadwalkan menghadiri acara 5 hari yang dimulai Senin (15/01), termasuk lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan. Tema pertemuan para pemimpin politik dan bisnis global, selebriti dan aktivis sosial terkemuka tahun ini adalah “Membangun Kembali Kepercayaan.”

    “Tema ini adalah respons langsung atas terkikisnya kepercayaan yang terlihat jelas di masyarakat dan antara negara,” kata Direktur Pelaksana Forum Ekonomi Dunia Davos, Mirek Dusek saat konferensi pers.

    Beberapa orang mungkin secara langsung menghubungkan kesenjangan ini dengan “transformasi mendalam yang terjadi di sekitar kita, baik itu geopolitik, geoekonomi, atau yang terkait dengan iklim dan alam,” ujarnya.

    Gaza dan Ukraina, agenda utama Davos

    Di antara para pemimpin politik terkemuka yang akan ambil bagian di Davos adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Presiden Argentina yang baru terpilih dan kontroversial, Javier Milei, juga diperkirakan hadir.

    Amerika Serikat (AS) akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia akan bergabung dengan para pemangku kepentingan utama dalam perang di Gaza, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, untuk membahas cara-cara mengakhiri konflik di Gaza dan menghindari eskalasi lebih lanjut yang dikhawatirkan banyak orang.

    Masalah ekonomi dan krisis utang

    Lambannya pertumbuhan ekonomi dan krisis biaya hidup berkepanjangan di tengah kenaikan suku bunga memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat di seluruh dunia.

    Bank Dunia baru-baru ini memperingatkan bahwa di akhir 2024 perekonomian global akan menunjukkan pertumbuhan PDB separuh dekade paling lambat selama 30 tahun.

    Ketakutan terhadap resesi global memang agak mereda berkat pertumbuhan yang kuat di Amerika Serikat. Namun terdapat kekhawatiran bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dapat menggagalkan pemulihan. Perlambatan yang terjadi di Cina sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, juga telah memperburuk prospek banyak negara berkembang di Afrika dan Asia.

    Isu lain yang juga akan mendominasi agenda ini adalah besarnya utang yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, sebagian besar di Afrika, dalam beberapa tahun terakhir untuk menghadapi berbagai krisis seperti pandemi COVID-19, kekurangan energi, dan perubahan iklim.

    Saat ini, 3,3 miliar orang di seluruh dunia tinggal di negara-negara yang membelanjakan anggaran lebih banyak untuk pembayaran bunga dibandingkan untuk sektor pendidikan atau kesehatan, menurut PBB. Anggaran di banyak negara berkembang tertekan oleh tingginya biaya pangan dan energi serta tingginya biaya pinjaman.

    Perekonomian dan krisis utang akan menjadi agenda utama para pemimpin Afrika yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar di Davos. Mereka rencananya akan dipimpin oleh Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan Presiden Kenya William Ruto.

    “Jika berbicara tentang Afrika, yang terpenting adalah membangun kepercayaan terhadap Afrika sebagai pusat peluang pada saat ini dan di masa depan, terutama dividen demografisnya,” menurut Leonard Stiegeler dari Africa Collective, sebuah platform untuk mempromosikan kepentingan Afrika kepada investor global.

    “Dalam hal penciptaan lapangan kerja di masa depan, pembukaan lapangan kerja di masa depan, Afrika adalah tempat yang bisa ditengok dan ini adalah hal yang ingin dipromosikan oleh para pemimpin Afrika,” kata Stiegeler kepada DW.

    AI, isu kunci di Davos

    Booming di sektor kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang sekaligus menyulitkan para regulator. AI menjadi topik utama tahun ini dengan digelarnya sejumlah diskusi panel yang didedikasikan untuk revolusi teknologi.

    Survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (10/01) menempatkan misinformasi dan disinformasi yang disebabkan oleh AI sebagai bahaya terbesar dalam dua tahun ke depan.

    Survei tersebut mengatakan “hubungan antara informasi yang dipalsukan dan kerusuhan di masyarakat akan menjadi pusat perhatian” pertemuan Davos tahun ini ketika negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan India mengadakan pemilu.

    “Kami ingin menjadi paranoid secara positif terhadap teknologi terdepan dan isu-isu terdepan lainnya,” kata Dusek. “Dan sudah menerapkan dialog dan kerja sama pemerintah-swasta dalam isu-isu ini sehingga kita tidak mengejar ketertinggalan seperti yang dikatakan sebagian orang ketika menyangkut AI generatif.”

    Forum Ekonomi Dunia di Davos akan berlangsung hingga 19 Januari. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Turki Tahan 18 Orang Atas Tuduhan ‘Memuji’ Terorisme

    Polisi Turki Tahan 18 Orang Atas Tuduhan ‘Memuji’ Terorisme

    Ankara –

    Kepolisian Turki menahan 18 orang atas tuduhan “memuji terorisme” setelah sejumlah tentara negara itu tewas dalam bentrokan dengan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dalam operasi militer di wilayah Irak bagian utara pekan lalu.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (15/1/2024), otoritas Ankara melaporkan bahwa sedikitnya sembilan tentara Turki tewas dalam bentrokan dengan anggota PKK di wilayah Irak pada Jumat (12/1) pekan lalu. Hal itu mendorong Turki melancarkan serangan udara dan operasi militer di wilayah tersebut dan di Suriah bagian utara.

    PKK yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, mengangkat senjata sejak 1984 silam untuk membela hak-hak etnis Kurdi. Pasukan militer Turki secara rutin menyerang posisi PKK yang bermarkas di area pegunungan Irak bagian utara.

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengatakan via media sosial bahwa pihak kepolisian telah menahan sedikitnya 18 orang atas berbagai tuduhan, mulai dari “memuji organisasi teroris”, “menyebarkan propaganda terorisme”, dan “menyebarkan informasi menyesatkan” soal operasi militer Turki di Irak.

    Perintah penangkapan, sebut Yerlikaya, juga dirilis untuk 19 orang lainnya di wilayah Turki dan 133 orang di luar negeri. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal terkait apa surat perintah penangkapan itu diterbitkan.

    Kementerian Pertahanan Turki, sebelumnya, melaporkan bahwa banyak militan PKK lainnya yang “dinetralkan” — istilah yang biasa digunakan untuk menyebut target yang berhasil dibunuh — dalam operasi militer sejak Jumat (12/1) pekan lalu.

    Seorang sumber keamanan Turki menambahkan bahwa Badan Intelijen Nasional (MIT) berhasil “menetralisir” seorang pejabat tingkat tinggi PKK yang bernama Hulya Mercen di wilayah Metina, Irak bagian utara. Sosok Mercen disebut pernah memimpin beberapa serangan terhadap pasukan Turki di masa lalu.

    Belum ada tanggapan langsung dari PKK atas klaim Turki tersebut. PKK sendiri jarang membenarkan adanya serangan terhadap kelompoknya.

    Sementara itu, sekolah-sekolah di seluruh Turki menggelar momen mengheningkan cipta selama satu menit pada Senin (15/1) pagi untuk menghormati tentara-tentara yang tewas.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Pemicu Makin Banyak Petani Eropa Berdemonstrasi di Jalanan?

    Apa Pemicu Makin Banyak Petani Eropa Berdemonstrasi di Jalanan?

    Jakarta –

    Jerman menjadi negara berikutnya di Eropa yang dilanda gelombang protes besar-besaran para petani. Dalam aksi protes selama sepekan hingga Jumat (12/10) sektor pertanian menentang rencana pemotongan subsidi bahan bakar yang akan diterapkan di sektor pertanian.

    Konvoi ribuan traktor dan truk memicu kekacauan lalu lintas dan memblokir sejumlah kota besar. Produksi di fasilitas pabrik mobil Volkswagen di kota Emden di utara Jerman mandek total.

    Gelombang protes petani di seluruh Eropa

    Aksi demonstrasi serupa juga merebak di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Protes petani di Belanda bahkan diwarnai aksi kekerasan dan serangan ke privasi para politikus, menyebabkan lumpuhnya kehidupan sehari-hari. Gerakan protes petani di Belanda bahkan memicu didirikannya sebuah partai politik baru berhaluan populis kanan Farmer Citizen Movement (BBB) pada 2019 lalu.

    Para petani di Belgia, Spanyol dan Prancis juga menggelar aksi protes besar-besaran di jalanan, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap rencana reformasi regulasi lingkungan dan kenaikan ongkos produksi.

    Polandia dan negara Eropa timur lainnya juga mengalami gejolak serupa, tapi pemicunya berbeda, para petani memprotes Uni Eropa yang mencabut larangan impor gandum murah dari Ukraina.

    Jan Douwe van der Ploeg, pakar sosiologi pertanian dan guru besar emeritus dari Universitas Wageningen di Belanda melihat ada kesamaan alasan dari aksi protes itu: mempertahankan status quo.

    “Kecemasan petani mencakup hak untuk terus menggunakan subsidi yang mereka terima sepanjang sejarah atau untuk tetap melanjutkan penggunaan bahan bakar fosil dan pestisida,” kata van der Ploeg kepada DW.

    Apa keluhan para petani?

    Juga tidak bisa dipungkiri, harga pupuk dan bahan bakar melonjak naik setelah invasi Rusia ke Ukraina. Para petani di seluruh Eropa menyebutkan, mereka merasa diperas, saat melihat harga bahan makanan yang lebih mahal di supermarket.

    Menurut Anne-Kathrin Meister dari Federasi Generasi Muda Pedesaan Jerman (BDL), pendapatan dari sektor pertanian tidak bisa lagi menutupi kenaikan ongkos produksi. “Jika membandingkan kenaikan harga mesin, pestisida dan pupuk saja, pendapatan tidak pernah meningkat dalam laju kenaikan harga yang sama,” ujar Meister yang berasal dari keluarga petani di kawasan Bayern di selatan Jerman, dalam wawancara telefon dengan DW.

    “Sektor pertanian tidak menentang reformasi lingkungan, tapi juga mereka memerlukan dukungan,” tegas Meister. “Petani menjadi yang pertama terdampak, jika flora dan fauna mengalami kerusakan. Tapi ongkos lingkungan juga harus ikut dihitung pada harga produk, dan konsumen harus siap membayarnya,” tambah aktivis muda pedesaan itu.

    Target iklim terancam?

    Aksi protes para petani Eropa itu dimonitor dengan cemas oleh markas Uni Eropa di Brussels. Para petinggi UE terutama khawatir, target ambisius iklim yang disahkan sebagai undang-undang oleh Komisi Eropa akan mengalami kemunduran. Uni Eropa menargetkan neraca nol emisi pada 2050. Untuk sektor pertanian, ditambah dengan rencana reduksi penggunaan pestisida kimia hingga 50% sampai 2030.

    Menjelang pemilu Uni Eropa yang akan digelar Juni mendatang, banyak yang mencemaskan rencana ambisius itu tidak akan aman lagi, jika nanti Parlemen Eropa bergeser ke kanan.

    Marco Contiero, aktivis kampanye iklim Greenpeace di Uni Eropa mengatakan, risiko itu terlihat jelas saat pembahasan alot undang-undang restorasi alam. Undang-undang itu disahkan dengan suara mayoritas tipis oleh Parlemen Eropa tahun lalu, akibat adanya penentangan yang digalang European People’s Party yang berhaluan kanan tengah. Partai ini mengklaim mewakili kepentingan para petani, yang menentang rencana konservasi lahan pertanian ke habitat alaminya.

    “Antara tahun 2005 hingga 2020, sekitar 5.3 juta pertanian di Uni Eropa bangkrut dan tutup, mayoritasnya pertanian kecil,” ujar Contiero mengutip angka lembaga statistik Uni Eropa Eurostat.

    “Jumlahnya sepertiga dari seluruh petani di Eropa, yang lenyap akibat masalah keuangan,” kata Contiero lebih lanjut. Artinya, memposisikan diri membela sistem yang berlaku saat ini sebagai membela petani adalah kebohongan.

    Aksi protes para petani di Eropa memang punya sejarah panjang. “Ada sejumlah gelombang protes besar petani sepanjang abad ke 20, termasuk yang diwarnai kekerasan,” ungkap sosiolog pertanian van der Ploeg kepada DW. Di masa lalu, aksi protes dimotori petani kecil, sementara saat ini, paling tidak di Belanda, banyak petani besar yang terlibat di dalamnya, yang mewakili kepentingan agrobisnis.

    (as/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Tel Aviv –

    Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Selasa malam (02/01) kemarin mengungkap bahwa mereka telah bersiap untuk melakukan operasi penyerangan maupun bertahan.

    “IDF saat ini berada dalam kondisi kesiapan yang tinggi di seluruh ranah, baik itu menyerang dan bertahan,” kata Juru Bicara Angkatan Darat IDF Daniel Hagari dalam pernyataannya di sosial media.

    “Kami sangat bersiap untuk segala skenario. Yang paling penting untuk disampaikan, malam ini kami masih fokus, dan akan tetap fokus untuk menumpas Hamas.”

    Hamas dikategorikan sebagai sebuah kelompok teror oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan beberapa negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan usai IDF melanjutkan pertempuran dan sebuah serangan di Beirut pada Selasa (02/01). Dalam serangan ini, petinggi senior Hamas bernama Saleh Arouri dilaporkan tewas terbunuh.

    Namun, Israel belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang kematian Arouri di Beirut.

    Arouri sendiri merupakan orang nomor dua dalam hierarki Hamas dan merupakan salah satu pendiri dari kelompok sayap militer. Dia diketahui sempat memimpin organisasi di Tepi Barat.

    WHO: serangan pada rumah sakit di Khan Younis tewaskan lima warga sipil

    Rumah sakit Al-Amal di bagian Selatan Gaza dilaporkan terkena serangan pada Selasa (02/01), demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom.

    Rumah sakit di Khan Younis dioperasikan oleh Palang Merah Palestina (Palestine Red Crescent Society/PRCS). Tedros menyebut serangan “tidak masuk akal” itu menewaskan lima warga sipil dan merusak pusat pelatihan PRCS.

    “Berdasarkan data dari PRCS, serangan tersebut menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk seorang bayi berusia lima hari,” jelas Tedros.

    “14.000 orang berlindung di rumah sakit di kota Khan Younis, di Gaza selatan. Banyak di antara mereka yang saat ini sudah pergi, dan mereka yang menetap sangat mencemaskan keselamatannya dan berencana untuk meninggalkan tempat yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung.”

    Dia menyatakan, “rumah sakit, ambulans, tenaga medis, dan orang yang mencari pertolongan medis, setiap saat, berada di bawah hukum humaniter internasional.”

    AS kecam komentar ‘tidak bertanggung jawab’ menteri sayap kanan Israel soal Gaza

    Departemen Luar Negeri AS mendesak dua anggota parlemen sayap kanan Israel untuk “segera berhenti” mendukung diadakannya pemukiman kembali untuk warga Palestina di luar Jalur Gaza.

    Pada Minggu (31/12/2023), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengimbau penduduk Palestina di Gaza agar meninggalkan Gaza, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa pertempuran itu memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza.”

    “Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa (02/01).

    “Kami telah diberitahu berulang kali dan secara konsisten oleh pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, pernyataan seperti itu tidak mewakili kebijakan pemerintah Israel.”

    “(Posisi) Kami sudah jelas, konsisten dan tegas, bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, tanpa kendali Hamas terhadap masa depan Gaza, dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    mh/hp (afp, rtr, ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Agung Israel Tolak Komponen Kunci Reformasi Netanyahu

    Mahkamah Agung Israel Tolak Komponen Kunci Reformasi Netanyahu

    Tel Aviv –

    Mahkamah Agung Israel pada hari Senin (01/01) membatalkan komponen kunci dari perombakan peradilan dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang memicu perdebatan panas.

    Dalam keputusan dengan mayoritas suara tipis, delapan menolak dan tujuh setuju, pengadilan tertinggi akhirnya membatalkan undang-undang yang disahkan pada bulan Juli 2013, yang mencegah para hakim membatalkan keputusan pemerintah yang mereka anggap “tidak masuk akal.”

    Para penentang berpendapat, upaya Netanyahu untuk menghapus standar kelayakan itu akan membuka pintu bagi korupsi dan keputusan aparat tinggi pemerintahan yang perlu dipertanyakan.

    Keputusan hari Senin (01/01) itu menetapkan, amandemen konstitusi itu telah mencabut peluang pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap keputusan-keputusan yang “tidak pantas” oleh pemerintah, perdana menteri atau bahkan menteri-menteri secara individual.

    Putusan tersebut menyatakan bahwa amandemen itu dapat “menyebabkan kerusakan serius dan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada karakteristik inti Negara Israel sebagai negara demokratis.”

    Kritikus pemerintah memuji keputusan tersebut

    Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan di media sosial bahwa “Mahkamah Agung dengan setia memenuhi perannya dalam melindungi warga Israel, dan kami memberikan dukungan penuh.”

    Lapid mengatakan, keputusan tersebut “menutup tahun penuh dengan perselisihan yang telah mencabik-cabik kami dari dalam dan menyebabkan bencana terburuk dalam sejarah negara kami.”

    “Hanya pemerintah yang tidak masuk akal, yang bertindak tidak masuk akal, yang membuat langkah tidak masuk akal, yang menghapuskan standar kelayakan,” ungkap Eliad Shraga, ketua kelompok tersebut.

    Perpecahan di Israel

    Keputusan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pukulan telak bagi pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Negara Israel kini bisa menghadapi krisis nasional, jika kabinet menolak untuk menerima keputusan tersebut.

    Amandemen konstitusi yang pertama kali dirilis setahun yang lalu itu, telah menghadapi tentangan keras di parlemen. Setelah negosiasi untuk berkompromi gagal, para penentang Netanyahu melancarkan protes besar-besaran di jalanan yang berlangsung selama berbulan-bulan, di mana ratusan ribu orang berunjuk rasa menentang rencana perubahan konstitusi tersebut.

    Para kritikus mengatakan, amandemen Netanyahu itu merupakan ancaman bagi demokrasi, sementara pemerintah berargumen bahwa pihaknya hanya ingin mengembalikan keseimbangan pada pengadilan yang terlalu berkuasa.

    Kontroversi yang telah berlangsung lama ini kemudian tersingkirkan setelah militan Hamas melancarkan serangan mematikan ke Israel selatan pada tanggal 7 Oktober lalu. Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara barat.

    Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang dianggap sebagai kekuatan pendorong di balik reformasi tersebut, telah meminta pengadilan untuk menunda keputusan hingga perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung berakhir.

    Levin mengecam keputusan pada hari Senin (01/01) tersebut, dengan mengatakan, hal itu menunjukkan “kebalikan dari semangat persatuan yang dibutuhkan saat ini untuk keberhasilan tentara kita di garis terdepan.”

    Namun Levin tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pemerintah akan mencoba menghidupkan kembali amandemen tersebut meskipun sudah ada keputusan pengadilan tertinggi, tapi dia menegaskan keputusan itu “tidak akan mematahkan semangat kami.”

    kp/as (Reuters, dpa, AFP)

    Lihat juga Video: Wakil Pemimpin Hamas Tewas, Israel Antisipasi Aksi Balas Dendam?

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Krisis Iklim Bahayakan Hidup Anak-Anak, Juga di Jerman

    Krisis Iklim Bahayakan Hidup Anak-Anak, Juga di Jerman

    Berlin –

    Organisasi Jerman Caritas memperingatkan bahwa anak-anak adalah kaum yang paling menderita akibat krisis iklim. Bersama para ahli organisasi itu berusaha mencari solusi, dan bertanya pula kepada anak-anak.

    “Saya pikir, terlalu sedikit orang berusaha melindungi iklim, banyak yang berbicara tapi terlalu sedikit yang dilakukan,” Begitu kata Laura (16), Veronika (13), Luca (11) und Jimmi (11). Mereka datang ke kota Frankfurt dari Berghäusle, sebuah instansi pertolongan bagi remaja di negara bagian Bayern.

    Mereka berbicara dalam rangka hari “Krisis Iklim sebagai Ancaman terhadap Hak Anak-Anak” yang diadakan organisasi Katolik Caritas November lalu, di depan 120 orang dewasa yang berkecimpung dalam bidang perlindungan bagi anak-anak dan remaja. Mereka memberikan informasi dan berdiskusi tentang akibat buruk krisis iklim terhadap anak-anak.

    Juga tentang kesehatan, kekhawatiran akan iklim dan hak anak-anak. 2023 kemungkinan besar akan jadi tahun terpanas yang tercatat selama ini.

    Krisis berdampak lebih buruk terhadap orang miskin dan anak-anak

    Organisasi Caritas sangat aktif di bidang perlindungan iklim karena politik iklim adalah masalah sosial. Demikian ditekankan Astrid Schaffert, kepala bagian Politik Iklim Sosial pada Caritas.

    “Orang-orang yang berpenghasilan rendah bukanlah yang menyebabkan krisis iklim. Tapi dilihat secara global, juga di Jerman, merekalah yang paling menderita akibat krisis iklim.”

    Selain itu, politik iklim Jerman selama ini tidak adil. Pajak emisi CO2 misalnya lebih membebani orang-orang dengan pendapatan rendah daripada yang berpendapatan lebih besar, karena mereka harus memberikan lebih banyak bagian pendapatan mereka bagi energi dan pemanas.

    Anak-anak sekarang pun sudah menderita akibat krisis iklim, kata Schaffert. Tubuh mereka tidak bisa mengontrol suhu tinggi dengan baik. Dia memperingatkan, kalau anak-anak yang sekarang berusia 10 tahun, nanti berusia 30, 40 dan 50 tahun, suhu bumi akan semakin bertambah.

    Ditambah lagi dengan cuaca ekstrem berupa panas, kemarau atau banjir. Hak anak-anak adalah hak untuk berkembang di dalam lingkungan yang masih utuh.

    Tanggung jawab di tangan orang dewasa

    “Saya khawatir, nantinya tidak bisa main bola lagi,” kata Luca.

    Latihan kerap dibatalkan karena suhu terlalu tinggi. “Dan saya tidak suka kalau tanaman mati, dan musim panas begitu panasnya sampai orang kulitnya terbakar dengan mudah,” katanya.

    Laura juga khawatir, karena anak-anak yang lahir setelah mereka akan mengalami situasi yang lebih buruk lagi.

    Selina Bitzer, yang memimpin organisasi Berghäusle, mengatakan anak-anak harus mendapat pendampingan jika mereka merasa khawatir. Tapi tanggung jawab tetap berada di tangan orang dewasa.

    “Di saat bersamaan saya pikir penting untuk mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk menghadapi perubahan iklim, apa yang harus mereka lakukan di masa depan, agar dampaknya tidak terlalu parah.”

    Anak-anak di Berghäusle menghemat listrik, juga air untuk mandi dan mencuci, serta hanya makan sedikit daging, menghemat penggunaan plastik dan membeli baju “second hand”.

    Luca menunjuk dengan bangga ke sepatunya: “Bagus bukan?” Peserta pertemuan menyambut dengan tepuk tangan, juga saat Luca mengkritik bahwa di Berlin ada lebih banyak tempat parkir daripada tempat bermain bagi anak-anak.

    Krisis iklim rugikan kesehatan

    Orang-orang yang bermukim di sebelah selatan khatulistiwa, yang melepas lebih sedikit emisi gas rumah kaca dibanding negara-negara industri maju, lebih menderita daripada yang di bagian utara Bumi.

    Di negara-negara itu, anak-anak dan terutama bayi serta anak kecil lebih terancam kesehatannya akibat suhu tinggi, pancaran sinar ultra violet, debu halus, mikroplatik dan zat kimia dari pembakaran bahan bakar fosil. Itu hasil pengumpulan data oleh Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit.

    Dengan pemanasan global, kanker kulit, asma dan alergi juga bertambah. Demikian pula dengan beban psikis dan kekhawatiran akan masa depan.

    Sebenarnya ada undang-undang dan kesepakatan internasional untuk melindungi anak-anak. Barbara Schramkowski, profesor bidang pekerjaan sosial pada sekolah tinggi Dualen Hochschule Baden-Württemberg menyebut sebagai contoh antara lain “Keterangan Umum No.26” dalam Konvensi PBB bagi Anak-Anak.

    Isinya adalah tuntutan agar hak anak-anak dari segi ekologi diperhatikan, juga peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, juga sudut pandang anak-anak dalam berbagai keputusan menyangkut lingkungan hidup.

    Yang terutama bertanggungjawab bagi kesejahteraan anak-anak adalah orang tua mereka. Jika orang tua tidak mampu mengurus anak mereka, maka badan pertolongan anak-anak dan remaja berkewajiban untuk mengadakan kondisi hidup yang baik bagi mereka. Barbara Schramkowski menegaskan, “Itu hanya bisa kita lakukan, jika kita juga memperhatikan perlindungan iklim dan keanekaragaman hayati.”

    “Krisis iklim adalah krisis hak anak”

    Organisasi bantuan bagi anak-anak PBB, UNICEF memperingatkan, 99% dari semua anak di dunia setidaknya menghadapi satu bahaya dan dibebani dampak perubahan iklim, yaitu gelombang suhu tinggi, banjir atau polusi udara.

    Di Libya, tahun 2023 ribuan orang antara lain sejumlah besar anak meninggal akibat bencana banjir. Selain itu juga terjadi penyebaran penyakit, pengungsian dan kekurangan pangan. 2021, akibat bencana yang terjadi di kawasan sungai Ahr di Jerman, sejumlah besar anak meninggal. Yang termuda baru berusia empat tahun.

    “Krisis iklim adalah krisis hak anak-anak,” demikian ditekankan Paloma Escudero, Pejabat Khusus UNICEF untuk hak anak-anak dan politik iklim. “Setiap pemerintah negara bertanggungjawab melindungi hak-hak mereka di setiap pelosok dunia.”

    Anak-anak dan remaja dari Berghäusle di Bayern menyatakan tuntutan dengan berani dalam pertemuan khusus tentang iklim yang diadakan organisasi Caritas di Frankfurt.

    Dalam demonstrasi Fridays-for-Future mereka menuntut penghentian penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dan keadilan. Komisaris Uni Eropa untuk Iklim, Wopke Hoekstra mengatakan di akhir COP28, “Nanti kalau kita semua sudah meninggal, anak-anak kita dan anak-anak merekalah yang menderita akibat apa yang kita tinggalkan, baik yang baik maupun yang buruk”.

    (ml/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

    Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

    Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

    Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

    Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

    1. China

    China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

    Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

    Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

    China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

    Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

    2. Amerika Serikat

    Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

    Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

    Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    3. Rusia

    Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

    Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

    Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

    Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

    Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

    4. Perancis

    Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

    Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

    Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

    Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

    5. Inggris

    Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

    Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

    Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

    Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

    Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.