Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Gaza City –

    Menjelang bulan suci Ramadan, jalanan Kota Tua Yerusalem Timur lebih sepi dari biasanya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lampu Ramadan yang berjejer meriah di gang-gang sempit. Suasananya suram, dirundung ketidakpastian tentang bagaimana bulan suci puasa akan berlangsung.

    “Kami tidak merasakan Ramadan,” kata Um Ammar, sambil berjalan di sepanjang Jalan Al-Wad, salah satu jalan raya utama kota kuno tersebut. Perang di Gaza ada dalam pikiran semua orang, katanya. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 31.000 orang telah terbunuh dalam konflik itu, dan lembaga bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas ke Israel 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Hamas juga menculik lebih dari 200 orang ke Gaza. Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Uni Eropa, Jerman dan beberapa negara lain.

    “Kami akan berbuka puasa di sini. Tapi banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan di Gaza,” jelas Ammar merujuk pada makanan berbuka puasa saat matahari terbenam.

    “Ketika orang-orang duduk mengelilingi meja, Ramadan macam apa yang kita bicarakan? Ini bukan Ramadan, ini lebih terasa seperti kebangkitan untuk menyampaikan belasungkawa,” katanya.

    Sentimen Um Ammar juga diamini oleh orang lain di lingkungan tersebut, seperti Hashem Taha yang menjalankan toko rempah-rempah di Jalan Al-Wad. “Yerusalem merasa sangat sedih, masyarakat di Gaza adalah rakyat kami, mereka adalah keluarga, dan kami sangat terdampak dengan apa yang kami lihat di sana,” kata Taha.

    Harapan agar Ramadan tetap tenang

    Di dekat toko Taha, polisi perbatasan Israel menghentikan pemuda Palestina untuk memeriksa identitas dan barang-barang mereka. “Mereka telah mempersulit keadaan dan selalu menekan orang,” kata Taha.

    Tahun ini, perang di Gaza, memberikan bayangan gelap pada bulan Ramadan. Di masa lalu, ketegangan berpusat di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci, dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount.

    Israel buka pintu Masjid Al-Aqsa selama Ramadan

    Selama Ramadan, ratusan ribu umat Islam biasanya berkumpul untuk salat di alun-alun besar depan Masjid Al-Aqsa.

    Hamas berupaya memanfaatkan nilai simbolis Al-Aqsa bagi warga Palestina dan muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan tekanan. Pekan lalu, dalam pidatonya di televisi, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada warga Palestina untuk melakukan pawai ke Masjid Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan.

    Minggu ini, pada 5 Maret, pemerintah Israel mengatakan tidak akan memberlakukan pembatasan baru terhadap jumlah jamaah. “Selama minggu pertama Ramadan, jamaah akan diizinkan memasuki Temple Mount dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel.

    “Ramadan adalah suci bagi umat Islam; kesuciannya akan dijunjung tinggi tahun ini, seperti yang dilakukan setiap tahun.”

    Namun, ia juga menambahkan, “penilaian mingguan terhadap aspek keamanan akan dilakukan.”

    Salat dalam ‘ketenangan dan ketenteraman’ di Al-Aqsa

    Para pimpinan umat muslim menyambut baik keputusan pemerintah Israel tersebut.

    “Kami sangat senang bahwa di bulan yang penuh berkah ini ada hal-hal yang mulai terlihat jelas bagi umat Islam terkait dibukanya pintu Masjid Al-Aqsa bagi seluruh pengunjung tanpa batasan usia,” kata Syekh Azzam al-Khatib kepada DW di Yerusalem.

    Dia adalah Direktur Wakaf Yerusalem, badan yang bertanggung jawab menerapkan hak asuh Yordania atas tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem dan sekitarnya.

    “Tujuan kami salat, ibadah, dan puasa di sana, serta bisa mencapai masjid dengan ketenangan dan ketenteraman seutuhnya. Dan juga meninggalkan masjid dalam ketenangan dan ketenteraman seutuhnya,” ujarnya.

    Awal Ramadan juga telah ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi upaya mediator AS, Qatar, dan Mesir baru-baru ini untuk menengahi kesepakatan sandera baru dan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Namun, kesepakatan untuk membebaskan 134 sandera Israel yang diyakini masih ditahan oleh Hamas masih belum tercapai.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ada harapan di Gaza bahwa gencatan senjata, meskipun hanya bersifat sementara, akan memberikan kelonggaran. Setidaknya ketakutan dan kecemasan akan berkurang, kata Nour al-Muzaini kepada DW melalui WhatsApp. Pria berusia 36 tahun ini telah berpindah-pindah selama enam bulan terakhir dari Kota Gaza ke Khan Younis dan kemudian ke kota perbatasan Rafah.

    “Di bulan Ramadan kita menjalankan ritual yang merupakan bagian integral dari kehidupan normal kita, seperti berbuka puasa, berdoa dan beribadah. Ini adalah bulan rahmat dan pengampunan, tetapi sulit untuk dilaksanakan ketika Anda dalam pengungsian,” katanya.

    Ramadan suram

    Tamer Abu Kwaik paling mengkhawatirkan anak-anaknya. Dia dan keluarganya kini tinggal di tenda di Rafah, setelah melakukan perjalanan dari Gaza utara. Ramadan, kata Abu Kwaik, selalu menjadi momen spesial bagi keluarga.

    “Pada masa sebelum perang, kami biasa menciptakan suasana yang indah untuk anak-anak. Namun sekarang, di tengah perang, kami melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tersenyum. Namun, saat saya mendekorasi tenda, saya menyadari hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan semeriah dulu,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp dari Rafah.

    Ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi sangat sulit untuk diatasi.

    “Kami berusaha mengatasi krisis ini secara psikologis, berharap perang akan segera berakhir dan akan ada gencatan senjata sehingga kami dapat kembali ke rumah,” kata Abu Kwaik.

    “Rumah saya sendiri telah dihancurkan; sebagian dari sebuah bangunan telah hancur total. Saya sering bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan ketika perang berakhir.”

    Jika kesepakatan baru mengenai penyanderaan tidak tercapai, Israel menyatakan akan memperluas operasi daratnya hingga ke Rafah, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina saat ini mencari perlindungan.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa “IDF (Pasukan Pertahanan Israel) akan terus beroperasi melawan semua batalion Hamas di seluruh Jalur Gaza, dan itu termasuk Rafah, benteng terakhir Hamas. Siapa pun yang menyuruh kami untuk tidak beroperasi di Rafah berarti menyuruh kami kalah perang. Itu tidak akan terjadi.”

    (rs/gtp/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Uni Eropa Serukan Jeda Kemanusiaan Segera di Gaza

    Uni Eropa Serukan Jeda Kemanusiaan Segera di Gaza

    Jakarta –

    Semua negara Uni Eropa, kecuali Hongaria ikut menyerukan “jeda kemanusiaan segera” dalam perang di Gaza.

    Demikian disampaikan kepala kebijakan luar negeri Josep Borrell pada Senin (19/2) waktu setempat, seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (20/2/2024).

    Uni Eropa telah berjuang untuk mendapatkan respons terpadu terhadap operasi militer Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Namun, Borrell mengatakan bahwa para menteri luar negeri dari 26 negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pernyataan yang menyerukan “jeda kemanusiaan segera yang akan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan”.

    Negara-negara UE juga mengulangi seruan mereka kepada Israel untuk tidak melancarkan serangan terhadap kota Rafah di Gaza, yang telah menjadi zona perlindungan utama di wilayah yang terkena dampak perang.

    Hongaria adalah pendukung setia Israel dan sering menolak untuk menyetujui pernyataan UE yang dianggap kritis terhadap negeri Yahudi tersebut.

    Negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Jerman, sampai saat ini masih enggan untuk menyerukan penghentian “segera” operasi Israel. Mereka tidak ingin terlihat mendukung tindakan apa pun yang dapat membatasi hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Perang di Gaza dimulai ketika kelompok Hamas melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu menyebabkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel selatan, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka resmi Israel.

    Lebih dari 29.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam operasi militer Israel di Gaza, kata Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    Hamas, yang dianggap sebagai kelompok “teroris” oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan pemerintah lainnya, juga menyandera sekitar 250 orang di Gaza. Dari jumlah itu, 130 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 30 orang diperkirakan tewas, menurut Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Angka Putus Sekolah di Jerman Tinggi

    Angka Putus Sekolah di Jerman Tinggi

    Jakarta –

    Dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, sekian lamanya jumlah generasi muda yang tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas atau pelatihan kejuruan di Jerman sangat tinggi. Sekarang masalah ini jadi perkara.

    Siapa pun yang mencari lowongan pekerjaan di Jerman, seharusnya dapat menemukan pekerjaan dengan cepat! Ada lebih dari 1,7 juta lowongan pekerjaan pada akhir tahun 2023. Permintaan akan pekerja terampil di 200 profesi melebihi jumlah pelamar. Tenaga kerja yang paling diincar: Tenaga medis dan keperawatan, pekerja konstruksi dan teknologi informasi, pengemudi profesional, guru dan masih banyak lagi.

    Secara matematis, seharusnya Jerman tidak kekurangan tenaga kerja. Pada awal tahun 2024, sekitar 4,8 juta orang yang mampu bekerja, menerima tunjangan pengangguran dari negara. Namun, lebih dari separuhnya belum menyelesaikan pelatihan kejuruan. Menurut Badan Ketenagakerjaan Jerman, tanpa pendidikan keterampilan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan sangat kecil. Angka mencolok lainnya adalah: 25% pengangguran jangka panjang tidak memiliki ijazah sekolah apa pun!

    Selama bertahun-tahun, organisasi internasional seperti Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan OECD mengkritik betapa sedikitnya upaya yang dilakukan di Jerman untuk mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki kualifikasi apa pun.

    Sistem pendidikan Jerman berhasil menyekolahkan lebih banyak generasi muda hingga sekolah menengah atas dan universitas dibandingkan masa lalu. Namun, masih banyak orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh calon pemberi kerja.

    Peringkatnya sangat rendah

    Setiap tahun, Kantor Statistik Eropa, Eurostat, mengumpulkan data tentang berapa banyak anak muda berusia antara 18 dan 24 tahun di negara-negara Eropa yang tidak menyelesaikan sekolah atau pelatihan kejuruan. Pada tahun 2022, angkanya adalah 12,2%. Di antara 27 negara Uni Eropa (UE), Jerman berada di peringkat keempat — dari bawah.

    Statistik angka putus sekolah juga tinggi. Di Jerman, anak-anak belajar bersama selama empat hingga enam tahun sebelum ditempatkan di sekolah menengah yang berbeda-beda, berdasarkan prestasi akademik mereka.

    Banyaknya warga keturunan asing yang putus sekolah

    Hal yang memprihatinkan adalah fakta bahwa banyak anak putus sekolah dengan latar belakang migrasi, demikian menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Penelitian Populasi, BiB.

    Pada tahun 2013, tidak ada perbedaan antara mereka yang berlatar belakang migrasi dan yang tidak. Namun pada tahun 2022, tercatat ada 3% laki-laki Jerman berusia 25 tahun dan 2% perempuan tanpa latar belakang migrasi, yang tidak memiliki ijazah sekolah sama sekali. Sedangkan generasi muda di usia yang sama dan memiliki latar belakang migrasi, angkanya mencapai 12% untuk laki-laki dan 10% untuk perempuan.

    Pakar pendidikan telah lama mengkritik sistem sekolah di Jerman karena mengabaikan terlalu banyak generasi muda. Dalam tes Pisa terbaru, yang membandingkan kemampuan membaca, matematika, dan sains anak-anak berusia 15 tahun secara internasional, siswa-siswa Jerman meraih nilai terendah.

    Di satu sisi, penurunan kinerja disebabkan oleh penutupan sekolah selama pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, yang lebih signifikan adalah faktor ketimpangan hasil pendidikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. “Di Jerman, keberhasilan akademis masih bergantung pada latar belakang sosial,” kata Anja Bensinger-Stolze, yang merupakan anggota dewan Serikat Pekerja Pendidikan dan Sains, kepada DW.

    Mereka yang “tidak memiliki lingkungan belajar yang baik di rumah” sangat rentan terkena dampaknya. “Kurangnya pembelajaran, kurangnya staf yang berkualitas dan kurangnya sistem pendukung membuat kesempatan pendidikan mereka menjadi semakin terbatas,” kata Bensinger-Stolze.

    Kurangnya kemampuan bahasa Jerman

    Permasalahan dimulai pada usia taman kanak-kanak. Satu dari lima anak berusia antara tiga dan enam tahun tidak berbahasa Jerman di rumah. Di negara bagian Hessen, Berlin dan Bremen, angka tersebut mencapai sepertiganya.

    Hal ini membuat semakin penting bagi anak-anak ini khususnya untuk bersekolah di taman kanak-kanak. Namun, menurut laporan pendidikan pemerintah Jerman, hanya 81% anak-anak dengan latar belakang migrasi yang terdaftar di sekolah TK.

    Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya tempat penitipan anak, yang saat ini berjumlah sekitar 350.000 di seluruh Jerman. Jika anak-anak tidak bisa berbahasa Jerman dengan baik ketika mereka mulai bersekolah, mereka bisa tertinggal sejak awal. Hal ini dapat menurunkan motivasi mereka.

    Yang dibutuhkan adalah dukungan individual dan pengerahan pekerja sosial dan spesialis pendidikan. Tapi semuanya terbatas, sama halnya seperti jumlah guru.

    Kekurangan spesialis di sekolah

    Saat ini terdapat kekurangan 14.000 guru tambahan di seluruh negeri, dan jumlah tersebut tampaknya akan terus meningkat. “Kesenjangan antara permintaan akan guru dan pasokan guru akan meningkat menjadi 56.000 tenaga guru penuh waktu pada tahun 2035,” kata Bensinger-Stolze.

    “Sayangnya, para politisi terlalu lama menganggap enteng situasi ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk meringankan atau memperbaiki situasi dalam jangka pendek.”

    Ini adalah kabar buruk bagi siswa yang membutuhkan banyak dukungan. Selain itu, program-program yang bertujuan mengurangi jumlah anak yang putus sekolah pada usia dini juga terancam. Di beberapa negara bagian memang ada proyek “Pembelajaran Produktif”, yang bertujuan untuk memfasilitasi generasi muda yang berisiko gagal setelah kelas delapan.

    Ada banyak anak muda juga yang kesulitan dalam menafsirkan puisi dan poin-poin penting trigonometri misalnya, tetapi memiliki bakat dan keterampilan praktis lainnya. Tawaran untuk bekerja magang di perusahaan tiga hari seminggu ditujukan kepada mereka, guna menemukan jalan menuju karir yang sesuai.

    Kepala agen tenaga kerja, Andrea Nahles, kini menyarankan untuk memulai bimbingan karir di sekolah sejak kelas lima SD. Penempatan pengalaman kerja reguler dengan sistem magang dan pelatihan wajib dilakukan di semua jenis sekolah, dengan harapan masyarakat dapat menemukan dan membina lebih banyak bakat kejuruan. Mulai 1 April 2024 akan ada jaminan pelatihan wajib, juga bagi anak putus sekolah. (ap/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich –

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Google Bikin Kampanye Lawan Hoax

    Google Bikin Kampanye Lawan Hoax

    Jakarta –

    Google baru-baru ini meluncurkan kampanye anti hoax di lima negara Uni Eropa. Langkah ini dilakukan jelang Pemilu Parlemen Eropa pada Juni mendatang.

    Sebelumnya, Parlemen Eropa memang sudah mengeluarkan aturan mengenai penyebaran informasi hoax secara online yang dapat mempengaruhi pemilih. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Layanan Digital Eropa yang sudah mulai berlaku seperti dilansir detikINET dari Reuters.

    Dengan berlakunya aturan tersebut, Eropa membutuhkan platform online dan mesin pencari yang sangat kuat dalam melawan konten hoax yang memiliki risiko terhadap keamanan publik.

    Dalam hal ini, Google memiliki unit Jigsaw yang bekerja untuk melakukan filterisasi konten hoax pada platform TikTok dan YouTube di lima negara Uni Eropa yaitu Belgia, Jerman, Italia dan Polandia.

    Unit tersebut nantinya bekerja dengan menjalankan iklan animasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Para penonton YouTube dan TikTok di negara terkait nantinya juga diminta untuk mengisi kuesioner tentang pemahaman mereka terhadap hoax.

    “Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memiliki debat yang benar-benar terpolarisasi ini. Demokrasi kita dipertaruhkan, dan suhunya terus semakin tinggi,” ungkap Beth Goldberg, kepala penelitian Jigsaw.

    Tidak hanya dari pihak Google, unit ini juga memanfaatkan perusahaan lokal di beberapa negara tersebut.

    Bulan lalu, European External Action Service mencatat bahwa ada 750 informasi hoax yang disebarkan pihak asing mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

    Nantinya, kampanye anti hoax Google akan berjalan selama satu bulan ke depan. Google juga akan menerbitkan hasil jangkauan dan tanggapan dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat di Uni Eropa.

    (rns/rns)

  • Pidato Trump Paksa Jerman Benahi Postur Pertahanan-Militernya

    Pidato Trump Paksa Jerman Benahi Postur Pertahanan-Militernya

    Jakarta –

    Ancaman dari Donald Trump, calon presiden Partai Republik, baru-baru ini bahwa Amerika Serikat “tidak akan melindungi Eropa jika masih ada ketimpangan dalam anggaran pertahanan , dan akan mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan,” memicu tekanan dari para politisi terhadap Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk meningkatkan drastis anggaran militernya.

    Karena meskipun meningkat, anggaran pertahanan Jerman yang saat ini sebesar 51,8 miliar Euro masih jauh di bawah syarat dua persen NATO, yang berarti anggaran pertahanan sebesar 85 miliar Euro. Kanselir Scholz juga mengumumkan anggaran khusus pembelian alat utama sistem pertahanan senilai 100 miliar Euro, tapi itu di luar budget reguler.

    Roderich Kiesewetter, jurubicara komisi pertahanan dari partai oposisi Uni Kristen Demokrat menyebutkan, anggaran khusus pertahanan ini seharusnya dinaikkan tiga kali lipatnya. Sementara juru bicara kebijakan anggaran dari partai pemerintah SPD, Andreas Schwarz menyebutkan, akan sangat melegakan, jika anggaran pertahanan tidak dikenai aturan rem utang, dengan merujuk pada legislasi yang membatasi kemampuan pemerintah membuat utang melampaui kapasitas anggaran..

    Tumpukan tagihan pertahanan

    Kebanyakan analis sepakat, militer Jerman membutuhkan anggaran lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab pertahanan di NATO. Eva Högl, anggota komisi pertahanan di parlemen, mengatakan dalam laporannya dari Maret tahun lalu bahwa Bundeswehr sejatinya membutuhkan 300 miliar Euro untuk memenuhi syarat kapabilitas pertahanan.

    “Pidato Trump mengingatkan semua orang apa yang sedang dipertaruhkan,” kata Rafael Loss, spesialis strategi pertahanan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, ECFR.

    Meski jauh tertinggal, Kanselir Scholz menjanjikan pemerintahan koalisinya bakal mencapai target dua persen di masa jabatannya. Komitmen itu dibuat setelah invasi Rusia di Ukraina dan Jerman mengumumkan dana khusus pertahanan sebesar 100 miliar Euro untuk belanja alutsista hingga 2028.

    Menurut sejumlah estimasi, Bundeswehr masih akan membutuhkan hingga 56 miliar Euro dana tambahan setiap tahun.

    Memupus tabu payung nuklir

    Isu nuklir bisa memicu kontroversi. Saat ini, Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir. Tiga negara lain anggota UE, Austria, Irlandia dan Malta, menandatangani pakta larangan senjata nuklir.

    Adapun Jerman sudah menandatangani klausul “Dua Ditambah Empat” dalam perjanjian reunifikasi 1990, untuk tidak membeli atau memproduksi senjata nuklir. Prancis pun tidak sedang berencana memperluas program senjata nuklirnya.

    “Terlebih, siapa yang berhak meluncurkan serangan nuklir?” tukas Rafael Loss, spesialis dari ECFR, “apakah presiden komisi Eropa?`apakah yang berwenang adalah presiden Dewan Eropa? Haruskah Parlemen Eropa dilibatkan? Anda lihat masalahnya?,” kata dia.

    Senjata nuklir milik Uni Eropa “akan sangat mengganggu tatanan nuklir global. Langkah ini bisa ditiru oleh negara di belahan dunia lain dan juga memaksa Jerman melanggar komitmen internasionalnya,” imbuhnya.

    “Saya tidak melihat adanya masa depan, di mana Uni Eropa dalam bentuknya saat ini akan mampu menjamin daya gertak nuklir yang kredibel.”

    rzn/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Instagram Mau Setop Promosikan Konten Politik

    Instagram Mau Setop Promosikan Konten Politik

    Jakarta –

    Meta mengaku mau melakukan perubahan besar-besaran pada cara kerja platform media sosial mereka, termasuk Instagram dan Threads.

    Perubahan ini dilakukan setelah Uni Eropa menerapkan berbagai aturan baru yang berdampak pada produk-produk milik Meta. Berbagai aturan ketat tersebut bertujuan untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih adil dan kompetitif.

    Salah satu perubahan yang akan dilakukan Meta terkait rekomendasi konten di feed penggunanya. Termasuk rencana Meta untuk menyetop mempromosikan postingan terkait politik.

    Langkah ini dikonfirmasi oleh bos Instagram Adam Mosseri, yang menyebut mereka akan menyetop promosi proaktif terhadap konten politik dari akun yang tidak tidak diikuti oleh pengguna.

    Dari pernyataan Mosseri ini, berarti pengguna tetap akan menerima postingan politik yang berbayar dari akun yang sudah mereka ikuti. Hanya postingan berbau politik dari akun yang tak diikuti yang terkena perubahan ini.

    “Selama beberapa minggu ke depan, kami akan berusaha untuk menghindari rekomendasi konten terkait politik pada bagian rekomendasi — seperti Explore, Reels, dan Suggested User — di Instagram dan Thread,” tulis Mosseri.

    Mosseri juga menambahkan, konten politik yang berasal dari akun yang tak diikuti itu tetap akan bisa dilihat pengikutinya di Feed dan Stories. Jika pengguna Instagram memang menginginkan rekomendasi konten politik, mereka tetap bisa mengakses konten tersebut.

    Perubahan ini hanya dikenakan pada akun publik da hanya berdampak pada bagian yang memang berisi rekomendasi konten dari Meta, demikian dikutip detikINET dari Engadget. Sebelumnya, Instagram dan Threads lewat Mosseri pernah meminta maaf atas banyaknya rekomendasi Threads di Instagram. Ia pun berjanji untuk memperbaiki masalah tersebut.

    “Kami ingin orang-orang mendapatkan pengalaman positif di Threads, dan kami sebenarnya mengalami beberapa masalah selama beberapa minggu terakhir dengan rekomendasi berkualitas rendah,” kata Mosseri.

    (asj/rns)

  • Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Jakarta –

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza setelah akhir Februari, jika pendanaan tidak dilanjutkan.

    Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Inggris telah menghentikan pendanaan mereka ke badan bantuan PBB tersebut setelah adanya tuduhan bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.

    “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata juru bicara badan tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (30/1/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (29/1), pemerintah Austria mengumumkan bahwa mereka juga menangguhkan pendanaan kepada UNRWA, sambil menunggu penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut.

    “Kami menyerukan UNRWA dan PBB untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, cepat dan lengkap atas tuduhan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Austria dalam sebuah pernyataan.

    Uni Eropa, salah satu donatur utama UNRWA, pada hari Senin menuntut dilakukannya audit “mendesak” terhadap badan tersebut dan mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang pendanaan.

    Audit tersebut harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara komisi Eric Mamer kepada wartawan.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA, menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

    Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.

    “Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA,” sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.

    Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Waktu Menunjukkan Kita Masih 90 Detik Menuju ‘Kiamat’

    Waktu Menunjukkan Kita Masih 90 Detik Menuju ‘Kiamat’

    Jakarta –

    Laporan utama dari berbagai negara sudah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

    Di edisi Rabu, 24 Januari 2024, kami awali dengan Doomsday Clock.

    Masih 90 detik menuju ‘kiamat’

    Doomsday Clock atau Jam Kiamat, waktu penanda berapa lama lagi bencana nuklir akan dimulai, menunjukkan kita masih berada di 90 detik menjelang tengah malam atau dimulainya bencana nuklir.

    Para ilmuwan membuat daftar alasan mengapa kita masih dekat dengan “Hari Kiamat”.

    Para ilmuwan mengatakan ancaman perlombaan senjata nuklir baru, perang Ukraina, dan kekhawatiran terhadap perubahan iklim merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini.

    Jam ini disetel setiap tahun oleh organisasi Bulletin of the Atomic Scientists.

    Turki dukung Swedia masuk NATO

    Turki mendukung keanggotaan Swedia di NATO. Itu artinya Swedia yang sebelumnya negara non-blok sekarang masuk dalam aliansi militer.

    Turki sudah menunda keanggotaan Swedia selama lebih dari setahun, menuduh jika Swedia terlalu lunak terhadap kelompok yang dianggap ancaman keamanan.

    Swedia menjanjikan kerja sama yang lebih erat dengan Turki dalam bidang kontraterorisme dan mendukung ambisi Turki untuk menghidupkan kembali upayanya untuk menjadi anggota Uni Eropa.

    Terkini dari perang di PalestinaWarga Ukraina tewas akibat serangan rudal

    Rudal Rusia menargetkan dua kota terbesar di Ukraina, merusak gedung apartemen dan menewaskan sedikitnya lima orang.

    Serangan terjadi dua hari setelah pejabat Rusia mengklaim adanya serangan yang dilakukan Donetsk, Ukraina yang menewaskan 27 orang.

    Tapi Rusia mengatakan pihak militernya tidak menargetkan warga sipil.

    Sementara militer Ukraina mengatakan mereka tidak bertanggung jawab atas kematian orang-orang di Donetsk dan menyalahkan Rusia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Bangladesh Mencari Keseimbangan Antara Pengaruh China-India-Barat

    Jakarta –

    Setelah Liga Awami di Bangladesh memenangkan pemilu dan Sheikh Hasina memasuki masa jabatan kelima sebagai Perdana Menteri, Cina dan India buru-buru memberikan ucapan selamat. Kedua negara besar di Asia ini punya kepentingan untuk membentuk kemitraan dan memperluas wilayah pengaruh mereka..

    Michael Kugelman, direktur Asia Selatan di Wilson Center, mengatakan Bangladesh berhasil “meraup keuntungan dari persaingan kekuatan besar” dalam hubungannya dengan Cina dan India.

    “Hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Beijing telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita telah mencapai titik, di mana Cina mendanai pembangunan pangkalan kapal selam pertama di Bangladesh. Ini merupakan cerminan lain dari keberhasilan Dhaka sebagai penyeimbang,” katanya kepada DW.

    Tahun lalu, Bangladesh meresmikan pangkalan kapal selam senilai USD1,2 miliar di Cox’s Bazar, yang diberi nama pangkalan Sheikh Hasina. Pangkalan militer tersebut dibangun dengan bantuan dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran di India bahwa militer Cina sedang berusaha diam-diam masuk ke wilayah pengaruh India.

    Investasi besar Xi Jinping

    Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, investasi negara itu di Bangladesh saat ini berjumlah sekitar USD1,5 miliar. Bangladesh juga sejak tahun 2016 telah menjadi bagian dari proyek infrastruktur global Xi Jinping, Belt and Road Initiative (BRI).

    Mantan Menteri Luar Negeri Bangladesh Md. Touhid Hossain mengatakan kepada DW, proposal proyek baru yang didanai Cina di Sungai Teesta, yang mengalir antara India dan Bangladesh, bisa menimbulkan perselisihan dengan New Delhi.

    Pemerintah Bangladesh sedang mempertimbangkan usulan Cina untuk melakukan pengerukan dan membangun tanggul di sebagian besar sungai. Proyek Pengelolaan dan Restorasi Sungai Teesta ini diperkirakan bernilai sekitar USD1 miliar. “Masalah potensial mungkin muncul jika Cina terlalu jauh memaksakan diri, terutama dengan adanya kemajuan dalam proyek Teesta,” kata Hossain.

    Bangladesh akan berpaling dari Barat?

    Pemilu Bangladesh pada 7 Januari lalu mendapat kritik dari negara-negara Barat karena kekhawatiran adanya kemunduran demokrasi, menyusul tindakan keras pemerintah terhadap oposisi Partai Nasionalis Bangladesh BNP, yang akhirnya memboikot pemilu tersebut.

    Setelah pemilu tanggal 9 Januari, Sheikh Hasina berpidato di hadapan para fungsionaris partai Liga Awami dan menuduh BNP bekerja atas nama “tuan asing” yang tidak disebutkan namanya.

    Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia di Bangladesh Zahid Hussain mengatakan kepada DW, Bangladesh dapat mengambil opsi lain untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dengan negara-negara Barat. “Manfaat yang diperoleh dengan masuk dalam daftar negara-negara berkembang juga dapat diperoleh dengan mengambil pendekatan alternatif,” katanya. “Misalnya, jika Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau aliansi ekonomi, negara tersebut dapat dengan mudah mengakses pasar dari aliansi tersebut.”

    Menteri luar negeri baru Bangladesh, Hasan Mahmud, dikenal memiliki hubungan baik dengan negara-negara Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Bangladesh, Charles Whiteley, setelah bertemu dengan Mahmud baru-baru ini memuji “hubungan kuat” Mahmud dengan Uni Eropa dan “pemahamannya yang mendalam” terhadap Eropa.

    Michael Kugelman dari Wilson Center mengatakan, dia yakin Bangladesh akan mampu menyeimbangkan hubungannya dengan negara- negara adidaya dengan cukup baik.

    “Ini adalah negara yang, seperti halnya India, telah menunjukkan kapasitas yang kuat untuk menyeimbangkan persaingan dan bukannya menyerah pada persaingan” katanya. “Sheikh Hasina sangat mahir dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara maju dan berkembang, dengan India dan Cina, dengan Barat dan non-Barat, dan seterusnya,” pungkasnya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini