Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Berlin –

    Dua pria ditangkap di Bayreuth di negara bagian Bayern, Jerman, pada hari Kamis (18/04). Mereka dituduh menargetkan fasilitas militer dan jalur kereta api di Jerman. Jaksa Agung Federal menuduh mereka tidak hanya menjalankan spionase untuk dinas rahasia Rusia, salah satu dari mereka juga merencanakan serangan dengan menggunakan peledak.

    “Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melemahkan dukungan militer Jerman kepada Ukraina melawan agresi Rusia,” tulis Jaksa Agung Federal dalam siaran pers terkait penangkapan kedua pria itu. Selain paspor Jerman, keduanya juga punya paspor Rusia. Mereka dikatakan tidak hanya memotret fasilitas militer Jerman, tetapi juga fasilitas militer AS di Jerman.

    Tersangka utama disebut pernah bergabung dengan unit bersenjata “Republik Rakyat Donetsk” yang memproklamirkan diri di Ukraina timur dan karenanya ia juga dituduh sebagai anggota organisasi teroris asing. Jika terbukti bersalah, para pria tersebut menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

    Terkait kasus ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah memanggil duta besar Rusia untuk Berlin, yang dipandang sebagai bentuk kritik yang jelas terhadap diplomasi. Kanselir Olaf Scholz juga mengomentari kasus ini.

    “Kita tidak pernah bisa menerima bahwa kegiatan spionase seperti itu terjadi di Jerman,” ujar Scholz.

    Kepala Dinas Rahasia Jerman jadi agen ganda

    Carsten L. yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Federal Jerman (BND) dan rekannya Arthur E. juga sudah diadili di Berlin dengan tuduhan menjual rahasia negara ke Rusia. Mereka disebut mendapat banyak uang atas pekerjaannya sebagai agen. Jika mereka terbukti melakukan pengkhianatan yang sangat serius, mereka menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

    Saat bertugas di BND, Carsten L. bertanggung jawab atas “keamanan personel.” Mantan perwira Bundeswehr itu dituduh bekerja sebagai agen ganda untuk dinas rahasia Rusia (FSB). Carsten L. juga dikatakan telah menyampaikan dokumen rahasia kepada pengusaha E, yang kemudian menyerahkannya ke FSB.

    Pada awal Juni 2022, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina juga berarti “titik balik bagi keamanan dalam negeri.”

    Sebagai pendukung Ukraina, Jerman kemungkinan besar akan menjadi fokus dinas rahasia Rusia. Faeser memperingatkan risiko kampanye disinformasi, serangan dunia maya, dan spionase yang dilakukan oleh dinas rahasia asing.

    Suami istri biasa, tapi mata-mata juga

    Salah satu kasus spionase yang terkenal di Jerman adalah pasangan agen Rusia yang memakai nama Andreas dan Heidrun Anschlag. Selama beberapa dekade, mereka berpura-pura menjalani kehidupan kelas menengah yang membosankan. Andreas bekerja sebagai insinyur, dan Heidrun sebagai ibu rumah tangga. Nyatanya, keduanya telah bekerja sebagai agen untuk Moskow sejak akhir tahun 1980-an.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Awalnya mereka bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet dan kemudian untuk dinas rahasia Rusia. Mereka mendengarkan berita tentang NATO dan Uni Eropa dari Jerman. Saat itu, spionase belumlah dilakukan secara digital. Jadi, mereka menerima perintah lewat pesan terenkripsi pada gelombang pendek.

    Baru pada musim gugur 2011 identitas keluarga Anschlag terungkap, kemungkinan berkat informasi dari dinas rahasia AS. Mereka dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara pada tahun 2013, lalu dideportasi ke Rusia.

    ‘Pandu bagi Perdamaian’

    Dalam istilah Jerman Timur, ‘pemandu perdamaian’ adalah agen yang memata-matai dinas rahasia negara sosialis. Sekitar 12.000 pemandu perdamaian dikabarkan bekerja untuk Stasi, dinas keamanan Jerman Timur, di Jerman Barat selama Perang Dingin. Salah satunya yakni Gabriele Gast yang baru terungkap setelah runtuhnya Jerman Timur dan sesaat sebelum reunifikasi.

    Gast berasal dari Jerman Barat dan direkrut oleh petugas Stasi pada tahun 1968 saat sedang melakukan penelitian untuk disertasinya yang berjudul Peran Politik Perempuan di Jerman Timur. Sejak saat itu, Gast harus melapor ke dinas rahasia di Jerman Timur dan berkarir BND dengan nama palsu. Dia dianggap sebagai mata-mata utama Jerman Timur di Barat.

    Alfred Spuhler juga adalah agen spionase yang produktif bagi Stasi. Sebagai pejabat tinggi BND, ia mengungkap ratusan agen Barat yang aktif di Jerman Timur. Dia ditangkap pada November 1989.

    Sementara Heinz Felfe, kepala Departemen Kontra-Spionase Uni Soviet di BND, juga bekerja sebagai agen ganda. Mantan anggota SS ini melapor ke KGB di Moskow hingga tahun 1961. Selama hidupnya, Felfe dikatakan telah bekerja untuk tujuh dinas rahasia yang berbeda, termasuk MI6 Inggris dan SS Nazi.

    Menyusup hingga ke kantor kanselir

    Kasus spionase paling sensasional dari era Perang Dingin di Jerman adalah kasus Gnter Guillaume. Menyamar sebagai pengungsi dari Timur, ia dan istrinya yang bernama Christel datang ke Jerman Barat pada tahun 1956. Misi mereka: memberikan informasi internal kepada Stasi tentang Partai Sosial Demokrat (SPD). Guillaume naik pangkat dan akhirnya menjadi penasihat pribadi kanselir Jerman saat itu, Willy Brandt, dari SPD.

    Ketika Guillaume terungkap, Brandt juga ikut menanggung konsekuensi dan mengundurkan diri sebagai kanselir pada 6 Mei 1974. Gnter Guillaume dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan istrinya delapan tahun penjara. Keduanya dibebaskan karena pertukaran agen antara Jerman Barat dan Timur pada 1981.

    Dieksekusi dengan guillotine

    Lebih sedikit informasi yang diketahui tentang agen-agen Barat di Jerman Timur dibandingkan sebaliknya, mungkin karena sejumlah besar mata-mata Stasi terungkap setelah runtuhnya Tembok Berlin. Banyak mata-mata BND di Timur tidak pernah terekspos.

    Namun kasus dua agen Jerman Barat, yakni Elli Barczatis dan Karl Laurenz, tergolong tragis. Mereka membawa dokumen dari Jerman Timur ke Barat pada awal Perang Dingin di awal tahun 1950-an.

    Elli Barczatis bekerja sebagai sekretaris utama Perdana Menteri Jerman Timur, Otto Grotewohl. Dokumen yang ia pindahtangankan ke kekasihnya Karl Laurenz hanyalah surat-surat pemerintah yang tidak terlalu penting.

    Namun, hubungan kedua negara Jerman pada saat itu memang sedang sangat tegang. Jerman Timur juga kala itu masih berada di bawah pengaruh Stalinisme. Setelah rahasia mereka terungkap, Barczatis dan Laurenz dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan guillotine tahun 1955.

    ae/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Truong My Lan Divonis Mati, Pemberantasan Korupsi Vietnam Terlalu Kejam?

    Truong My Lan Divonis Mati, Pemberantasan Korupsi Vietnam Terlalu Kejam?

    Jakarta –

    Truong My Lan, 67 tahun, terdakwa dalam salah satu skandal korupsi paling besar dalam sejarah Asia Tenggara divonis hukuman mati di Vietnam pekan lalu.

    Lan sebelumnya didakwa telah melakukan penggelapan uang dari Saigon Joint Commercial Bank (SCB) sekitar $12,5 miliar (sekitar Rp202 triliun), atau setara dengan sekitar 3% PDB Vietnam tahun 2022. Dia juga dinyatakan bersalah karena secara ilegal memiliki mayoritas saham di bank tersebut, dan memberikan pinjaman yang mengakibatkan kerugian sebesar €25,2 miliar (setara dengan Rp434 triliun).

    Pengadilan Kota Ho Chi Minh mengatakan, tindakan Lan “tidak hanya melanggar hak pengelolaan properti individual tetapi juga telah membawa [bank] ke dalam sebuah kendali khusus, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan partai [Komunis yang berkuasa] dan negara.”

    Jaksa sebelumnya menuntut Lan dihukum mati, dengan alasan bahwa Lan harus “dikucilkan dari masyarakat selamanya,” demikian menurut laporan media-media lokal.

    Vonis mati bagai “pedang bermata dua”

    Menurut Tuong Vu, profesor dan direktur Pusat Penelitian AS-Vietnam di Universitas Oregon, vonis mati terhadap Lan dapat dilihat sebagai sebuah pesan dari Partai Komunis yang berkuasa bahwa mereka “serius dalam memerangi korupsi,” sekaligus peringatan kepada komunitas bisnis untuk tidak “terlalu serakah” karena mereka tidak akan bisa lolos dari penyelidikan otoritas hukum.

    Namun, vonis mati terhadap Truong My Lan bagaikan “pedang bermata dua,” kata seorang anggota senior komunitas bisnis Eropa di Vietnam, yang meminta tidak disebutkan namanya.

    “Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Vietnam serius dalam memberantas korupsi dan ini perlu disambut baik,” katanya.

    Juru bicara Uni Eropa (UE) Peter Santo dalam wawancara dengan DW mengemukakan hal senada. “Brussels sangat menentang hukuman mati kapan saja dan dalam keadaan apa pun,” katanya.

    Menurut Santo, Vietnam telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1982, yang secara tegas membatasi penerapan hukuman mati hanya pada “kejahatan paling serius”, dan UE, kata dia, telah meminta Vietnam “untuk memberlakukan moratorium terhadap penerapan hukuman mati, dengan maksud untuk untuk menghapuskannya.”

    Menurut Le Hong Hiep, seorang peneliti senior di Program Studi Vietnam di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, ada kemungkinan bahwa pengadilan banding akan membatalkan hukuman mati terhadap Lan.

    Hiep mengatakan bahwa di masa lalu, pengadilan sengaja menjatuhkan hukuman mati untuk menekan terdakwa agar mau mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kejahatan mereka, sehingga dapat membantu negara untuk memulihkan kerugian.

    “Jika Lan bersikap lebih kooperatif, ada kemungkinan hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup,” jelas Hiep.

    Meski begitu, Hiep berpendapat, Partai Komunis Vietnam harus bekerja keras menyeimbangkan pemberian grasi tersebut, tanpa menghilangkan efek jera yang mungkin akan ditimbulkan dari vonis mati terhadap Lan, jika nantinya dibatalkan.

    “Prevalensi kepemilikan silang antara bank dan perusahaan swasta, serta praktik pinjaman pihak terkait oleh bank swasta, menimbulkan risiko signifikan terhadap sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Hiep.

    “Pemerintah tampaknya bertekad untuk mencegah terjadinya skandal perbankan seperti SCB, dan hukuman mati Lan menjadi pesan kuat bagi pemilik bank bahwa mereka harus menghentikan praktik bisnis ilegal atau akan berhadapan dengan konsekuensi yang berat,” tambahnya.

    Kampanye antikorupsi berskala besar

    Desas-desus mengenai korupsi yang dilakukan Lan sebelumnya telah beredar selama bertahun-tahun. Salah satu alasannya adalah karena ia dan kolega dekatnya membeli sejumlah besar real estat utama di Kota Ho Chi Minh.

    Lan dan keluarganya awalnya memperoleh keuntungan kecil dari sektor hotel dan restoran setelah Partai Komunis Vietnam mengadopsi ekonomi pasar pada tahun 1986.

    Pada tahun 2001, Lan kemudian memimpin merger antara SCB dengan dua pemberi pinjaman lainnya, yang menurut jaksa digunakan Lan sebagai ‘mesin ATM’ pribadinya.

    Menurut Jaksa, Lan mengakuisisi sekitar 90% saham SCB melalui perusahaan cangkang dan proksi, padahal undang-undang Vietnam melarang seorang individu memiliki lebih dari 5% saham di bank mana pun.

    Lan juga menunjuk petugas bank yang dipercaya agar menyetujui pinjaman kepada perusahaan fiktif yang dijalankan Lan dan rekan-rekannya. Ia dilaporkan menerima 93% dari seluruh pinjaman bank tersebut.

    Tidak hanya itu, Lan juga menyuap inspektur bank agar tidak mempertanyakan legalitas pinjaman. Seorang mantan inspektur di bank sentral telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menerima suap sebesar $5 juta (setara dengan Rp81 miliar).

    Suami Lan, Eric Chu Nap-kee, seorang warga negara Hong Kong, juga telah dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena perannya dalam skandal tersebut, sementara keponakannya dijatuhi hukuman penjara 17 tahun. Tidak hanya itu, empat eksekutif, termasuk regulator bank sentral, juga telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

    Skandal korupsi yang menjerat Lan adalah bagian dari kampanye antikorupsi berskala besar yang diluncurkan oleh sekretaris jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Tron, pada tahun 2016 silam.

    Kampanye antikorupsi ini telah mengakibatkan pemecatan atau pemenjaraan ribuan pejabat partai dan pemimpin bisnis.

    Dua presiden negara bagian, termasuk Presiden Vo Van Thuong pada bulan lalu, bahkan telah mengundurkan diri karena diduga gagal memberantas korupsi.

    Kekhawatiran terhadap sektor perbankan Vietnam

    Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye antikorupsi besar-besaran di Vietnam semakin menyasar perusahaan-perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor keuangan.

    Kampanye ini telah menciptakan citra bagi Vietnam sebagai negara yang serius memberantas penyakit korupsi yang tersebar luas di banyak negara Asia Tenggara.

    Namun di saat yang sama, peringkat Vietnam dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Transparency International turun dari 42 menjadi 41. Dari skala 0-100, 0 berarti sangat korup.

    Besarnya skala korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa rusak sebenarnya sistem perekonomian Vietnam, terutama mengingat betapa mudahnya bagi Lan dan rekan-rekannya mencuri uang senilai €11 miliar dari bank swasta.

    Selain kasus Lan, sidang kasus penipuan besar lainnya juga kemungkinan akan mulai digelar tahun ini. Kasus tersebut melibatkan Trinh Van Quyet, mantan ketua pengembang real estat FLC Group.

    Penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah selesai pada bulan Februari, dan jaksa penuntut umum kini tengah berupaya mendakwa 51 orang yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.

    Upaya pemberantasan korupsi di Vietnam juga dinilai berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di tingkat daerah. Para pejabat negara dilaporkan semakin takut dituduh melakukan kesalahan sehingga mereka kini ragu-ragu mengambil keputusan yang berisiko, terutama terkait proyek infrastruktur.

    Pasalnya keputusan yang salah bisa memicu pengeluaran ekstra, yang bisa berujung pada tuduhan hilangnya uang negara.

    gtp/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-UE Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Iran Usai Serangan ke Israel

    AS-UE Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Iran Usai Serangan ke Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan sanksi baru untuk Iran. Hal itu dikonfirmasi oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, melalui sebuah pernyataan pada Selasa (16/4) malam waktu setempat.

    Sullivan dalam pernyataan itu mengatakan, Presiden AS Joe Biden telah “berkoordinasi dengan sekutu dan mitra, termasuk G7, dan para pemimpin bipartisan di Kongres, mengenai tanggapan komprehensif” atas apa yang disebutnya sebagai “serangan udara Iran terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Pernyataan itu mengungkap bahwa sanksi baru tidak hanya akan dikenakan pada program rudal dan drone Iran, tapi juga untuk “entitas yang mendukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Kementerian Pertahanan Iran.”

    Dalam pernyataannya Sullivan menambahkan: “Kami terus bekerja melalui Departemen Pertahanan dan Komando Pusat AS untuk lebih memperkuat dan memperluas keberhasilan integrasi pertahanan udara dan rudal serta peringatan dini di seluruh Timur Tengah untuk semakin melemahkan efektivitas kekuatan rudal dan UAV [pesawat nirawak] milik Iran.”

    Sullivan juga mengatakan, AS berharap sekutu dan mitranya untuk mengikuti jejak Washington menjatuhkan sanksi mereka sendiri terhadap Iran.

    UE kaji perluasan sanksi terhadap Iran

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Joseph Borrel, pada Selasa (16/4) malam waktu setempat mengatakan, Brussels juga akan berupaya mencari cara-cara potensial untuk memperluas sanksi terhadap Iran, sesuai usulan dari beberapa negara anggota.

    Menurut Borrell, usulan tersebut memuat perluasan sanksi yang bertujuan untuk membatasi pasokan drone Iran ke Rusia, serta halyang terkait penyediaan rudal dan pengiriman ke proksi Iran di Timur Tengah.

    “Saya telah berkampanye pada akhir musim gugur bersama dengan Prancis dan mitra-mitra lain di Uni Eropa agar sanksi drone ini diperluas lebih lanjut … Saya harap kita dapat mengambil tindakan bersama-sama sekarang,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Selasa (16/4) di Berlin.

    Diplomat utama Jerman itu juga mengatakan, ia akan melakukan perjalanan ke Israel untuk membahas cara meredakan situasi.

    “Kami akan membahas bagaimana agar eskalasi lebih lanjut dapat dicegah, dengan semakin banyaknya kekerasan,” ujarnya kepada wartawan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Lawatan Baerbock ke Israel

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock hari Rabu (17/4) ini memulai lawatannya ke Israel untuk misi penengahan dan peredaan ketegangan, dengan melakukan pembicaraan bersama presiden Israel Isaac Herzog di Jerusalem. Juga menteri luar negeri Inggris David Cameron menggelar pertemuan dengan presiden Israel. Menlu Jerman, Baerbock dan menlu Inggris Cameron merupakan dua diplomat puncak barat pertama yang melakukan kunjungan ke Israel, setelah serangan rudal dan drone Iran akhir pekan lalu.

    Iran mengatakan serangan itu merupakan pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap konsulatnya di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan beberapa perwira tinggi militer Iran. Hampir semua rudal dan drone berhasil ditangjkal Iron Dome dan ditembak jatuh, namun satu anak di Israel terluka parah akibat serangan Iran.

    Baerbock diagendakan untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Katz dan anggota Kabinet Perang Benny Gantz, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.

    Baerbock pada hari selasa menyerukan agar Uni Eropa memperketat sanksi yang menargetkan program drone Iran, setelah serangan tersebut.

    gtp/rs/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mobil Listrik Xiaomi Laku Keras, Tapi…

    Mobil Listrik Xiaomi Laku Keras, Tapi…

    Jakarta –

    Xiaomi telah terjun ke bisnis mobil listrik. Bahkan model perdananya yang dinamakan SU7 Max itu terindikasi laris manis di China, dengan 88 ribu unit telah dipesan dan masa tunggu sampai 6 bulan. Tetapi tentu masih panjang jalan bagi Xiaomi untuk merajai pasar mobil listrik.

    Pendiri Xiaomi, Lei Jun, menyebut SU7 Max hanya akan dipasarkan di China. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang, Xiaomi akan memasarkan model lain untuk pasar dunia, mungkin juga Eropa atau Amerika Utara.

    Beberapa tantangan menghadang Xiaomi. China memang pasar mobil listrik yang sangat besar, dengan 9 juta kendaraan listrik diproduksi di sana tahun silam. Akan tetapi karena kompetisi sangat ketat, terjadi perang harga yang dapat mengikis laba para produsen.

    Tesla adalah perusahaan pertama yang melakukan beberapa diskon senilai ribuan dolar ketika perusahaan Elon Musk itu turun ke posisi kedua di bawah rivalnya dari China, BYD, pada kuartal terakhir 2023. Saingan Tesla juga menyusul menurunkan harga, sehingga harga kendaraan turun lebih dari 8% tahun lalu.

    Menambah kerugian bagi sektor otomotif, subsidi pemerintah China untuk mendorong transisi ke kendaraan listrik, senilai hampir USD 1.800 per kendaraan, habis akhir tahun 2022. Beberapa analis memperkirakan konsolidasi akan terjadi dalam dua tahun ke depan dan beberapa produsen kendaraan bahkan mungkin bangkrut.

    Di sisi lain, pasar mancanegara juga akan menantang bagi Xiaomi, terutama di negara-negara maju. Secara merek, Xiaomi merek ponsel pintar terpopuler ketiga di Eropa namun hanya menempati peringkat kelima di Amerika Serikat.

    “Dengan tidak adanya ekuitas merek di Eropa atau Amerika Utara, akan sulit menembus pasar tersebut. Terutama dengan kemungkinan Uni Eropa akan menaikkan tarif impor pada musim panas ini dan AS akan menerapkan tarif impor hampir 30% untuk produsen China,” cetus analis otomotif Matthias Schmidt yang dikutip detikINET dari Deutsche Welle.

    Brussels khawatir bahwa impor kendaraan listrik murah dari China dapat menghambat pertumbuhan produsen mobil Eropa. Mereka banyak berinvestasi dalam produksi mobil listrik namun menghadapi pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang lebih lambat

    Komisi Eropa, sedang menyelidiki apakah subsidi China pada kendaraan listrik merupakan persaingan tidak sehat dan sedang mempertimbangkan untuk menerapkan bea masuk lebih tinggi. Kedatangan mobil merek ponsel pintar China bisa membuat Brussel bertindak.

    (fyk/fay)

  • Ketua DPD Tawarkan Gagasan DPR Diisi Non-Partai

    Ketua DPD Tawarkan Gagasan DPR Diisi Non-Partai

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menawarkan gagasan Anggota DPR RI juga diisi dari unsur non-partai atau jalur independen. Gagasan ini untuk menguatkan fungsi legislasi sekaligus mempermuat sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa.

    LaNyalla menyampaikan gagasan tersebut dalam Ujian Kualifikasi Disertasi Program Doktoral Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (28/3/2024). Dalam disertasinya, LaNyalla mengangkat tema ‘Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non Partai Politik (Independen)’.

    Disertasi LaNyalla diuji oleh tim yang terdiri dari Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M, Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, Dr Radian Salman, S.H., LL.M, Dr Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr Sukardi, S.H.,M.H.

    Dalam disertasinya, LaNyalla menyebut riset yang dia jalankan berangkat dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebutkan prinsip kedaulatan, salah satunya, diterapkan dalam bentuk kedaulatan perwakilan untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat melalui proses Pemilu.

    “Selain itu, pengisian lembaga perwakilan merupakan refleksi dari
    prinsip demokrasi yang berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people). Dengan kata lain, secara spesifik hal itu adalah demokrasi perwakilan,” papar LaNyalla.

    Proposal penelitian LaNyalla menarik perhatian dosen pengujinya. Salah satunya seperti disampaikan oleh Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Ia meminta Senator asal Jawa Timur itu untuk menjelaskan lebih detail perihal awal mula gagasan tersebut didapat LaNyalla.

    “Kok bisa punya gagasan anggota DPR RI non partai politik atau jalur independen seperti ini. Coba dijelaskan sedikit latar belakang idenya,” kata Prof Suparto.

    LaNyalla pun menjelaskan awal mulanya ketika ia mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

    Saat gagasan itu diwacanakan, LaNyalla menyebut muncul pertanyaan dari anggota DPD RI tentang eksistensi lembaga mereka. “Saat itu muncul pertanyaan, kalau kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka Lembaga DPD RI ini bubar?” kata LaNyalla menirukan pertanyaan anggotanya saat itu.

    LaNyalla tak menampik hal itu. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli, Lembaga DPD RI akan bubar. Maka, muncul gagasan agar DPD RI berada satu kamar dengan DPR RI, sekaligus sebagai upaya memperkuat Lembaga DPD RI itu sendiri.

    “DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Sama dengan DPR RI. Suaranya lebih besar dari perolehan DPR RI. Tetapi soal kewenangan, DPD RI lebih kecil dibanding DPR RI,” ujar LaNyalla seraya menambahkan bahwa produk UU yang secara hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia hanya diputuskan oleh anggota DPR yang notabene partai politik saja.

    “Sangat tidak adil dan tidak meaningful bila hanya dikuasai partai politik. Padahal UU itu memaksa seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk dan patuh. Kenapa hanya di tangan partai politik?” imbuhnya.

    Selanjutnya, menjawab pertanyaan Dr Sri Winarsi, S.H., dan Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, tentang komparasi model yang diteliti di negara lain dan nama fraksi jika nantinya DPD RI satu kamar dengan DPR RI, LaNyalla menegaskan jika konsep tersebut telah diterapkan di beberapa negara dunia.

    “Sudah ada 12 negara di Uni Eropa dan tahun lalu, April 2023 Afrika Selatan mengadopsi sistem tersebut. Nah mengenai nama fraksi, saat saya presentasikan konsep ini ke anggota DPD RI sempat terjadi perdebatan, apa nama fraksinya. Menurut saya silakan saja, apapun nama fraksinya silakan. Mau fraksi perseorangan, atau fraksi non-partai, itu teknis nanti. Tetapi hakikatnya ada people representative dan ada political representative yaitu unsur partai politik,” ujar LaNyalla.

    Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H menjelaskan jika banyak pihak menilai DPD RI bukan elemen yang penting, bahkan hanya hiasan demokrasi belaka. Sebagai Ketua DPD RI, ia juga meminta LaNyalla mengkajinya dalam konteks yuridis-empiris dan sosio-legal.

    Dr Radian Salman, S.H., LL.M, meminta agar LaNyalla dalam penelitiannya nanti berbagi pengalaman implementasi yang sudah dilakukan dan evaluasinya. Pun halnya dengan Dr Sukardi, S.H.,M.H yang meminta LaNyalla dalam penelitiannya nanti juga menjelaskan pentingnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik sangat penting dalam penyelenggaraan negara.

    Sementara Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si menekankan agar Ketua DPD RI menyinggung latar belakang monokameral yang relevan dengan temuan kebijakan dari topik penelitian.

    Setelah menerima masukan tersebut, selanjutnya tim penguji menyatakan jika Ketua DPD RI dinyatakan lulus dan sudah boleh menggunakan titel Doktor (cand).

    “Kami ucapkan selamat kepada peneliti. Karena sudah lulus kualifikasi, maka selanjutnya peneliti sudah boleh menggunakan gelar Doktor (cand),” kata Prof Nafik.

    LaNyalla pun mengucapkan terima kasih kepada tim penguji dan berharap hasil penelitiannya dapat berguna bagi pembangunan dan proses demokratisasi bangsa Indonesia ke depan. [beq]

  • Warga Arab di Israel Hidup dalam Tekanan dan Harapan

    Warga Arab di Israel Hidup dalam Tekanan dan Harapan

    Jakarta –

    Issa Fayed adalah pemilik sebuah bengkel mobil di Haifa, sebuah kota di pesisir Mediterania Israel. Dia merupakan warga Arab Israel, atau menurut penuturan Fayed sendiri, ia adalah warga Palestina yang tinggal di Israel.

    Setelah serangan balasan Israel ke Gaza imbas dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, Fayed mengunggah sebuah video di akun Instagram-nya, dengan mengatakan bahwa warga Palestina di Israel tidak memiliki kebebasan berbicara.

    “Saya mengatakan bahwa pandangan warga Palestina dan Arab juga penting, dan ini akan tetap menjadi masalah jika mereka [pihak berwenang Israel] menangkap kami,” katanya kepada DW.

    Akibat unggahan video tersebut, Fayed ditangkap oleh pihak berwenang Israel pada 13 Oktober atas tuduhan menghasut terorisme. Namun, tidak ada dakwaan yang dijatuhkan kepadanya, sehingga Fayed dibebaskan setelah beberapa hari. Kisah Fayed ini mencerminkan kehidupan warga Arab Israel lainnya dalam situasi serupa.

    Fayed mengatakan, sejak penangkapannya pada Oktober lalu, dia memilih untuk menyensor sendiri unggahannya di media sosial miliknya. “Sebelum perang, saya tahu bahwa kami adalah warga negara kelas dua. Kini, rasanya seperti kami hidup di bawah penjajahan,” ungkapnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    LSM Israel temukan ratusan kasus penangkapan serupa

    Bagi kebanyakan dari sekitar 2 juta warga Arab Israel, perang Israel-Hamas yang masih berlangsung, membuat hubungan kedua pihak yang secara historis sudah rumit dengan negara Israel, juga menjadi semakin sulit untuk dijalani.

    Setelah serangan Hamas, yang diklasifikasikan sebagai kelompok teror oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sejumlah warga negara Palestina di Israel mengatakan, mereka telah menghadapi berbagai upaya pembatasan, termasuk penangkapan dan dikeluarkan dari studi akademis mereka, sebagai tanggapan atas unggahan di media sosial tentang perang dan situasi di Gaza.

    “Adalah” sebuah LSM Israel yang mengadvokasi hak-hak hukum kaum minoritas Arab di Israel, melakukan berbagai penelusuran, terkait penyelidikan dan penangkapan yang muncul akibat “penentangan terhadap penargetan warga sipil di Gaza, ungkapan simpati terhadap rakyat Palestina di Gaza, penentangan terhadap hukuman kolektif dan kejahatan perang, serta penyebaran berita mengenai Gaza.”

    Menurut Direktur Hukum Adalah, Suhad Bishara, ratusan warga Palestina di Israel telah ditangkap akibat unggahan mereka di media sosial. Kasus ini masuk dalam kategori kebebasan berbicara dan nyaris sepenuhnya menyasar warga Arab Israel, katanya kepada DW.

    “Kami melihat adanya kemunduran yang cukup drastis dalam kebijakan pemerintah, yang didasarkan pada asumsi yang rasis dan penegakan hukum yang selektif,” ujarnya. ” Kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum.”

    Menurut Bishara, pihak berwenang dan politisi Israel menyamaratakan setiap bentuk solidaritas terhadap Gaza yang dilakukan oleh minoritas Arab Israel itu sebagai dukungan terhadap aksi terorisme.

    “Ada proses dehumanisasi terhadap seluruh warga Gaza dalam politik Israel,” katanya.

    Warga Arab Israel mengkhawatirkan masa depan dan kehidupan mereka

    Fayed sepakat dengan sentimen tersebut, dan mengatakan ada standar ganda bagi warga Arab dan Yahudi yang menyuarakan solidaritas mereka untuk warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

    “Jika Anda seorang Yahudi, Anda adalah seorang aktivis sayap kiri,” kata Fayed. “Jika Anda orang Arab, Anda adalah pendukung teroris.”

    Baru-baru ini, sebuah jajak pendapat oleh Institut Demokrasi Israel menunjukkan bahwa apa yang dirasakan Fayed juga dirasakan oleh banyak warga Arab di Israel. Survei pada Desember 2023 menunjukkan, 71% warga Arab yang tinggal di Israel khawatir untuk menyuarakan pandangan mereka di media sosial.

    “Agaknya, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sejak pecahnya perang, telah terjadi peningkatan dalam jumlah pengaduan yang diajukan atau pun tuntutan yang diajukan oleh lembaga penegak hukum atas pelanggaran penghasutan,” tulis survei tersebut.

    Survei ini juga menemukan fakta bahwa 84% responden khawatir akan keselamatan fisik mereka, sementara 86% khawatir akan keamanan ekonomi mereka.

    Setelah unggahan di Facebook mengenai penangkapannya, Fayed mengatakan toko miliknya mengalami vandalisme dengan grafiti, misalnya “kematian bagi orang Arab.” Tak hanya itu, pendapatan dari bisnis bengkel mobilnya juga turun 90%, karena banyak kliennya yang warga Yahudi memboikot bisnisnya.

    Harapan untuk hidup berdampingan secara damai

    Saat ini, kesenjangan antara populasi Yahudi Israel dan populasi Arab sangat lebar. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh ahli statistik Israel, Mano Geva, pada Januari menunjukkan hanya 34% populasi Yahudi Israel yang mengatakan mereka percaya kepada warga Arab di negara itu. Sementara, lebih dari 60% mengatakan, mereka tidak setuju jika partai Arab menjadi bagian dari koalisi pemerintah Israel.

    Terlepas dari situasi sulit imbas perang Israel-Hamas, beberapa kelompok masih berusaha untuk bertahan bahkan memperkuat ikatan yang rumit antara orang Yahudi dan Arab di Israel. Salah satu kelompok itu adalah “Standing Together”, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh warga Arab dan Yahudi untuk memperjuangkan kesetaraan dalam masyarakat Israel.

    Kelompok “Standing Together” mengumpulkan banyak bahan makanan untuk warga Palestina di Gaza. Barang-barang yang disumbangkan itu diangkut masuk ke Gaza dengan konvoi mobil yang berangkat dari beberapa kota di Israel dan berkendara menuju pintu penyeberangan perbatasan Kerem Shalom di Israel selatan.

    Meskipun kelompok semacam ini sering dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat sayap kanan Israel, Fayed percaya bahwa tidak ada pilihan lain bagi orang Yahudi dan Arab selain bekerja sama.

    “Anda tidak dapat hidup, tanpa harapan untuk hidup bersama,” katanya.

    (kp/rs/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Australia Ingin ‘Bijak’ Mengelola Perbedaan dengan China

    Australia Ingin ‘Bijak’ Mengelola Perbedaan dengan China

    Jakarta –

    Antagonisme masih menggelayuti kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Australia seperti kunjungan terakhir kali tahun 2017 silam. Namun saat bertandang di Canberra, Rabu (20/3), dia mengaku perbedaan kedua negara telah dikikis melalui upaya diplomatik sejak beberapa bulan silam. Menurut Wang, pendekatan tersebut berhasil “mencairkan suasana” dan kedua pihak kini berusaha membangun “rasa saling percaya” dan mempertahankan “momentum baik” dalam relasi diplomatik.

    “Hal yang paling penting adalah untuk terus mencari titik temu dalam mengelola perbedaan,” ujar Menlu Cina itu. “Setiap kali kami bertemu, rasa saling percaya antara kedua pihak meningkat dan hubungan Cina-Australia melangkah maju.”

    Kedua negara berusaha meredakan ketegangan yang memuncak dalam perang dagang, ketika Cina dan Australia saling balas memasang tarif impor yang tinggi.” “Hubungan yang stabil antara Australia dan Cina tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan upaya berkelanjutan,” kata Menlu Australia Penny Wong.

    Tapi dia mengakui, betapa “banyak kemajuan yang sudah kami capai dalam tempo yang singkat.”

    Hambatan perdagangan

    Keretakan antara kedua negara muncul pada tahun 2018, setelah Australia mengucilkan raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, dari jaringan internet 5G nasional atas alasan keamanan. Kisruh memuncak pada 2020 ketika Canberra menuntut investigasi internasional terhadap asal usul virus Corona di Wuhan. Beijing meyakini laku Australia bermuatan politik. Buntutnya, Cina memberi ganjaran berupa pembatasan dagang untuk sejumlah komoditas ekspor Australia dan menghentikan impor batu bara.

    Sejak itu, Cina secara perlahan mencabut sebagian besar pembatasan dagang, kecuali untuk produk minuman anggur Australia. Wang mengatakan, keputusan akhir mengenai pajak impor anggur akan diambil akhir Maret mendatang.

    Sebelum pembatasan perdagangan diberlakukan, Cina adalah negara tujuan ekspor terbesar produk anggur botolan Australia dan menyumbang 33 persen pendapatan ekspor pada tahun 2020, menurut data pemerintah di Canberra.

    Tahun lalu, harga nikel jatuh sebanyak 40 persen yang membuat resah industri tambang Australia dan memaksa perusahaan menunda proyek atau menjual aset-asetnya. “Saya menegaskan bahwa prediktabilitas dalam bisnis dan perdagangan adalah bagian dari kepentingan ekonomi kita,” ujar Menlu Australia Penny Wong.

    Terganjal isu HAM

    Meskipun memuji “stabilitas” baru antara Beijing dan Canberra, Wong juga mengisyaratkan sejumlah titik perselisihan yang masih berlangsung. “Kami membahas hukuman terhadap Dr Yang Hengjun,” kata dia merujuk pada warga Australia yang ditahan di Cina. “Saya katakan kepada menteri luar negeri bahwa warga Australia terkejut dengan hukuman yang dijatuhkan,” katanya.

    Bulan Februari lalu, penulis berdarah Cina itu dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan oleh pengadilan Beijing usai dinyatakan bersalah melakukan spionase. Yang Hengjun membantah keras dakwaan tersebut.

    “Saya menyampaikan kekhawatiran Australia mengenai hak asasi manusia, termasuk di Xinjiang, Tibet, danHong Kong,” kata Penny Wong. Hong Kong pada hari Selasa (19/3) mengesahkan undang-undang keamanan nasional baru, yang memberlakukan hukuman berat bagi kejahatan yang terkait dengan pengkhianatan dan pemberontakan.

    Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengritik pemerintah Hong Kong lantaran mengkhawatirkan dampaknya terhadap hak-hak sipil warga.

    Di Canberra, pertemuan kedua menteri luar negeri dibayangi aksi unjuk rasa menentang pelanggaran hak asasi oleh Cina. Para demonstran ikut mengibarkan bendera Tibet dan Xinjiang serta mengacungkan plakat bertuliskan “hak asasi manusia tidak untuk dijual” dan “bebaskan Yang Hengjun”.

    Pertemuan di ibu kota Australi menandakan akhir lawatan Wang Yi di Pasifik Selatan, setelah sebelumnya melawat ke Selandia Baru untuk menawarkan perluasan Perjanjian Perdagangan Bebas.

    rzn/as (afp,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ulah Israel Tega-teganya Serbu Gudang Bantuan UNRWA di Rafah

    Ulah Israel Tega-teganya Serbu Gudang Bantuan UNRWA di Rafah

    Jakarta –

    Tindakan tega dilakukan Israel dengan menyerang gudang penyimpanan bantuan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, Palestina. Serangan itu pun menewaskan empat orang.

    Dilansir AFP, Kamis (14/3/2024), UNRWA mengatakan “salah satu stafnya tewas dan 22 lainnya terluka” dalam serangan Israel yang menghantam pusat distribusi makanannya di kota selatan Gaza, Rafah.

    Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, mengatakan empat orang tewas dalam “pengeboman gudang” termasuk staf UNRWA Husni Youssef Mussa Abu Jazar.

    Korban lain yang tewas dalam serangan itu adalah Muhammad Abu Hasna, seorang petugas polisi Hamas yang bertanggung jawab atas keamanan di pusat UNRWA.

    Militer Israel menuduh Abu Hasna seorang “teroris Hamas”. Dalam sebuah pernyataan, Israel mengatakan Abu Hasna terbunuh dalam “serangan tepat” di Rafah.

    Tentara merilis video hitam-putih serangan tersebut, tanpa menyebutkan lokasi pastinya di Rafah.

    Serangan mematikan ini menyoroti kekhawatiran atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, di mana kampanye militer Israel untuk melenyapkan Hamas telah berlangsung sejak serangan kelompok Palestina pada 7 Oktober di Israel selatan.

    Ia menambahkan bahwa Abu Hasna “mengkoordinasikan kegiatan berbagai unit Hamas”, memimpin “ruang operasi intelijen”, dan “juga terlibat dalam mengambil kendali bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya kepada Hamas.”

    Israel Akan Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan operasi militer hingga ke Rafah. Padahal, dunia internasional menekan agak Tel Aviv tidak menginvasi Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (13/3/2024), suara yang menyerukan agar pasukan darat Israel tidak menginvasi Rafah semakin meningkat. Rafah yang terletak dekat perbatasan Mesir, merupakan salah satu daerah terakhir yang relatif aman yang menjadi tempat berlindung bagi 1,5 juta pengungsi Palestina.

    “Kami akan menyelesaikan pekerjaan di Rafah, sambil memungkinkan para penduduk sipil untuk terhindar dari bahaya,” tegas Netanyahu dalam pidato via video yang ditayangkan dalam konferensi organisasi AIPAC yang pro-Israel di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (12/3) waktu setempat.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Ini merupakan kesekian kalinya Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan melancarkan serangan darat terhadap Rafah, meskipun ada banyak seruan internasional, termasuk dari sekutunya AS, agar Tel Aviv tidak menginvasi kota tersebut.

    Penegasan terbaru Netanyahu itu muncul ketika para pemimpin Uni Eropa berencana mendesak Israel agar tidak melancarkan operasi darat ke Rafah, yang dimuat dalam draf kesimpulan untuk pertemuan puncak Uni Eropa.

    “Dewan Eropa mendesak pemerintah Israel untuk menahan diri dari operasi darat di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina saat ini mencari keselamatan dari pertempuran dan mencari akses terhadap bantuan kemanusiaan,” demikian penggalan draf kesimpulan pertemuan puncak Uni Eropa.

    Draf itu membutuhkan persetujuan dari 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa untuk bisa diadopsi dalam pertemuan puncak pada 21-22 Maret mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menang Telak di Pemilu, Geert Wilders Gagal Jadi PM Belanda

    Menang Telak di Pemilu, Geert Wilders Gagal Jadi PM Belanda

    Jakarta –

    “Saya hanya bisa menjadi Perdana Menteri jika semua partai dalam koalisi mendukung. Tapi itu tidak terjadi,” kata Geert Wilders di platform X. Dia memposting pernyataan itu di tengah perundingan koalisi yang alot.

    Pengawas perundingan koalisi, Kim Putters mengatakan, pihak-pihak yang berselisih siap untuk mengambil “langkah selanjutnya” setelah dua hari perundingan yang “baik dan intens” di sebuah kawasan pedesaan.

    Para pemimpin partai bungkam selama perundingan koalisi. Namun media melaporkan, koalisi kemungkinan akan membentuk kabinet “ekstra-parlemen” atau kabinet teknokratis.

    Geert Wilders memposting di X bahwa dia menginginkan “kabinet sayap kanan… lebih sedikit suaka dan imigrasi. Belanda harus diutamakan.”

    Menang besar di pemilu parlemen

    Wilders mengejutkan Belanda dan Eropa dengan kemenangan besarnya dalam pemilu parlemen November lalu, yang menempatkannya pada posisi terdepan untuk memimpin perundingan pembentukan pemerintahan koalisi.

    Belanda mempunyai sistem politik yang sangat terpecah -pecah sehingga tidak ada partai yang cukup kuat untuk memerintah sendiri. Partai Kebebasan PVV yang dipimpin Wilders memulai pembicaraan dengan partai Liberal VVD, partai petani BBB, dan partai Kontrak Sosial Baru NSC.

    NSC, yang dipimpin tokoh anti-korupsi Pieter Omtzigt, adalah partai baru yang berhasil merebut 20 kursi dan menjadi faktor penting dalam pembentukan koalisi. Namun perpecahan mulai terlihat dalam perundingan koalisi, terutama soal manifesto PVV. Manifesto itu antara lain menyerukan pelarangan masjid, Alquran, dan jilbab. Manifesto itu juga menginginkan referendum yang mengikat mengenai keluarnya Belanda dari Uni Eropa.

    Wilders: “Saya akan jadi PM Belanda suatu hari nanti”

    Sejak pemilu, dukungan terhadap PVV dalam survei semakin meningkat, karena pemilih makin frustrasi dengan lambatnya perundingan. Belanda juga perlu PM baru, karena PM saat ini, Mark Rutte, diperkirakan akan menjadi Sekretaris Jenderal NATO yang baru.

    Sekalipun kali ini gagal menjadi PM, Geert Wilders menulis di platform X: “Jangan lupa: Saya akan menjadi perdana menteri Belanda suatu hari nanti. Dengan dukungan lebih banyak lagi orang Belanda. Kalau bukan besok, lusa. Karena suara jutaan warga Belanda akan didengar!”

    hp/as (afp, dpa, ap)

    Lihat juga Video: Den Haag Belanda Membara, Mobil Polisi-Bus Dibakar Pedemo Eritrea

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suara.com dan IMS Luncurkan Local Media Community

    Suara.com dan IMS Luncurkan Local Media Community

    Jakarta (beritajatim.com) – Suara.com bersama International Media Support (IMS) Indonesia meluncurkan Local Media Community (LMC) dengan laman resmi LocalMediaCommunity.com. LMC merupakan wadah memajukan media lokal dengan skala kecil di Indonesia dengan berbagai program penunjang.

    CEO PT Arkadia Digital Media Tbk, Suwarjono dan Program Manager IMS Indonesia, Eva Danayanti, meluncurkan program ini bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-10 Suara.com di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

    “Ini adalah salah satu tools yang kita gunakan untuk membangun jaringan dengan media-media lokal di Indonesia, yang sebetulnya kami buat konsepnya adalah komunitas,” ujar Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono.

    Suwarjono menjelaskan konsep komunitas dipilih mengingat sifat wadah ini yang sangat cair. Media-media lokal dapat memanfaatkan forum ini untuk meng-update isu yang menjadi tantangan saat ini.

    LocalMediaCommunity.com tidak berisi penjelasan berbagai program dan aktivitasnya namun juga memiliki beberapa bagian berisi informasi (News) seperti terkait isu media, info peluang bisa dimanfaatkan media lokal. Ada pula bagian Story yang memuat update yang dibagikan oleh para pengelola media lokal anggota komunitas ini.

    Program Manajer IMS Indonesia, Eva Danayanti menjelaskan berbagi update menjadi salah satu fokus dalam LMC. Hal ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi media-media lokal maju bersama.

    “Ada semacam pembelajaran bersama dari berbagai pengalaman. Karena kita tahu, teman-teman (tentu) punya pengalaman masing-masing yang cukup menarik, dan jika saling berbagi tentu akan saling membantu,” kata dia.

    Program Manager IMS (International Media Support) untuk Indonesia, Eva Danayanti, saat menyampaikan sepatah kata dalam sesi acara launching Local Media Community di sela-sela momen perayaan HUT ke-10 Suara.com di Jakarta, Rabu (13/3/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]Salah satu program utama LMC adalah event tahunan Local Media Summit (LMS), yang sejauh ini sudah digelar dua kali (2022 dan 2023) dan mendapat sambutan sangat positif, serta siap kembali digelar tahun ini.

    Selain Local Media Summit, program utama LMC lainnya adalah Startup for Media Startup (SMS) yang merupakan program berkelanjutan bagi media lokal dan skala kecil di Indonesia melalui beragam aktivitas termasuk workshop, coaching, mentoring, pembagian modul-modul panduan dan sebagainya; juga ada Women Media Startup yang adalah program spesifik bagi media lokal atau berskala kecil yang berfokus pada dunia perempuan atau mengedepankan pengelola perempuan.

    Selain itu, ada juga program Media Innovation Grant (Dana Hibah Inovasi Media). Khusus program pendanaan ini, saat ini kebetulan sedang ada proses yang berjalan untuk dana hibah yang disponsori European Union (EU) atau Uni Eropa, yang tepatnya sedang memasuki fase penerimaan proposal dari sejumlah media yang pada 7-8 Maret 2024 lalu baru saja mengikuti kegiatan Advanced Training on the Media Business Viability di Yogyakarta.

    Secara keseluruhan di lingkup Local Media Community, saat ini tercatat sudah terdata lebih dari 200 media lokal dan skala kecil yang telah terlibat dalam berbagai program. Diwakili oleh para pengelola media masing-masing, mereka terutama berasal dari dua kali kegiatan Local Media Summit yang telah berlangsung, dari event Jatim Media Summit 2023, serta dari berbagai workshop dan training yang sudah berjalan.

    Ilustrasi. Keberadaan program Media Innovation Grant, salah satu program yang dihadirkan Suara.com bersama International Media Support (IMS) dan saat ini mendapat dukungan dari European Union (EU), yang bisa dipantau dan diakses dari website LocalMediaCommunity.com. [Suara.com]Adapun peluncuran kali ini, selain memperkenalkan secara lebih luas keberadaan komunitasnya atau Local Media Community dan program-programnya itu sendiri, terutama juga mengenalkan kehadiran website LocalMediaCommunity.com sebagai pusat informasi sekaligus interaksi dari berbagai program dan aktivitas tersebut. Situs yang tampil dwi-bahasa (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) ini menyediakan fitur Registrasi dan Login bagi anggotanya yaitu para pengelola media lokal dan skala kecil se-Indonesia.

    Sehubungan dengan peluncuran kali ini, fitur Registrasi dan Login bagi para anggota Local Media Community pun resmi dibuka serta telah bisa diakses di website LocalMediaCommunity.com. Lantas, siapa saja yang bisa mendaftar? Sebagaimana dijelaskan di bagian FAQ-nya, pada dasarnya semua media lokal, khususnya media berskala kecil di Indonesia, bisa bergabung dalam wadah komunitas ini.

    Seperti dituliskan pada FAQ pula, secara lebih spesifik, salah satu syarat utama yaitu organisasi yang dibawa merupakan media yang eksis dan rutin melakukan publikasi, dikelola secara serius, serta memang berkeinginan untuk maju. Lalu bersedia saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk saling membantu, agar bisa berkembang bersama-sama demi kemajuan media lokal di Indonesia. [beq]