Negara: Uni Eropa

  • Kejahatan Siber oleh Pihak Asing di Jerman Meningkat 28%

    Kejahatan Siber oleh Pihak Asing di Jerman Meningkat 28%

    Jakarta

    Otoritas Jerman melaporkan adanya peningkatan sebesar 28% dalam serangan siber yang dilakukan oleh pihak asing, terutama Rusia dan Cina, pada tahun 2023. Demikian data yang baru saja dirilis pada Senin (13/05).

    “Tingkat ancaman di bidang keamanan siber masih tetap tinggi,” kata Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser dalam presentasinya di acara laporan nasional soal kejahatan siber.

    Atasi peningkatan ancaman siber jelang Pemilu Parlemen Uni Eropa

    Di saat meningkatnya rasa cemas atas dugaan peretasan dan spionase menjelang Pemilu Parlemen Uni Eropa pada Juni 2024, sebuah asosiasi industri digital Jerman bernama Bitkom melaporkan adanya peningkatan dua kali lipat jumlah serangan siber dari Rusia dalam dua tahun terakhir.

    Serangan siber dari Cina juga meningkat 50% dalam dua tahun belakangan. Hal itu disampaikan CEO Bitkom Bernhard Rohlender kepada lembaga penyiaran publik Jerman, ZDF.

    Rohlender mengatakan 80% perusahaan Jerman yang telah ditargetkan, menjadi korban pencurian data, spionase atau sabotase

    Dia memperkirakan jumlah kerugian finansial akibat kejahatan siber ini mencapai 148 miliar Euro (Rp2.563 triliun).

    Serangan dilakukan oleh pihak kriminal atau intelijen asing

    Rohleder menyebut kebanyakan serangan tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir atau badan intelijen asing.

    “Dan masih ada beberapa pelaku, terutama perorangan, yang hanya ingin bersenang-senang,” ujar dia.

    Jerman tuduh Rusia lakukan serangan siber

    Awal bulan ini, pemerintah Jerman menduga pihak Rusia telah melancarkan serangan siber terhadap sejumlah perusahaan pertahanan dan luar angkasa, serta juga menargetkan anggota Partai Sosial Demokratik (SPD) yang dipimpin Olah Scholfz.

    Serangan-serangan itu diduga Berlin dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkaitan dengan intelijen militer Rusia. Menurut Faeser hal itu “menunjukkan betapa besar ancaman serangan tersebut”.

    “Kami tidak akan terintimidasi oleh rezim Rusia,” tambah dia. “Kami akan terus melakukan segalanya demi melindungi demokrasi kami dari aksi siber Rusia dan kami akan terus mendukung Ukraina,” pungkas dia.

    mh/rs (dpa, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui bahwa warga sipil di Palestina telah terbunuh oleh bom-bom yang dipasok pihaknya ke Israel.

    “Warga sipil tewas di Gaza akibat bom-bom tersebut, serta cara-cara lain yang mereka gunakan untuk mengincar pusat-pusat populasi,” kata Joe Biden dalam sebuah wawancara dengan kantor berita CNN.

    Joe Biden menambahkan bahwa Amerika Serikat masih berkomitmen terhadap hak Israel membela diri dan masih akan mengirim pasokan roket pencegat Iron Dome.

    Namun, AS bakal memberlakukan batasan aturan jika Israel menyerbu ke Rafah. “Kami tidak akan memasok lagi senjata dan peluru artileri yang digunakan, yang telah digunakan.”

    Pihak AS telah berulang kali mendesak Israel untuk tidak melanjutkan serangan ke kawasan selatan Kota Gaza.

    Sebelumnya pada awal pekan ini, pimpinan Israel telah menyetujui operasi militer di Rafah, tempat 1,2 juta warga Palestina berlindung.

    Pihak militer Israel telah menyerang target-target Hamas di bagian timur kota tersebut, setelah mengeluarkan perintah evakuasi kepada ribuan penduduk Rafah.

    Pihak RS laporkan 36 orang Palestina tewas di Rafah

    Pihak RS mengatakan dari puluhan korban itu, termasuk di antaranya anak-anak yang rumahnya dihantam oleh serangan udara Israel.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas menyebut sedikitnya 19 orang lagi tewas di sekitar Jalur Gaza dalam waktu 24 jam terakhir. Pihak Hamas juga menyebut secara keseluruhan setidaknya 34.844 orang Palestina tewas sejak dimulainya konflik ini.

    Meskipun data yang dikeluarkan Hamas itu dianggap akurat oleh para pengamat internasional, tapi jumlah itu tidak membedakan antara warga sipil dan militan, serta tidak bisa diverifikasi secara independen. Pihak Hamas memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari korban tewas di Gaza adalah anak-anak.

    Israel Defense Forces (IDF) atau Pasukan Pertahanan Israel melaporkan bahwa beberapa pasukan militan Hamas telah terbunuh dalam sejumlah pertempuran di Rafah, di mana sejumlah aksi mata melaporkan serangan Israel yang tengah berlangsung kepada kantor berita dpa.

    Sementara itu, United Nations Population Fund UNFPA pada Rabu (08/05) menyebut bahwa rumah sakit bersalin utama di Rafah telah berhenti menerima pasien.

    Kepada Reuters, UNFPA mengatakan bahwa RS Bersalin Emirat telah menangani sekitar 85 kelahiran per hari, jumlah ini hampir setengah dari total kelahiran di seluruh Gaza, sebelum peningkatan pertempuran antara Hamas dan IDF di luar Rafah.

    Pekerja kemanusiaan di Rafah laporkan adanya serangan udara, tembakan dan ledakan

    Seorang pekerja kemanusiaan di Rafah mengaku telah mendengar ledakan besar, serangan udara dan tembakan setelah Israel melancarkan serangan ke kota tersebut.

    “Kami menyaksikan … setelah militer Israel memulai operasi darat di bagian timur kota, ledakan besar, baku tembak yang terdengar dari sisi timur kota, selain itu juga serangan udara di berbagai daerah di seluruh wilayah Rafah, tempat di mana satu juta orang tinggal,” kata Pekerja Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) di Rafah, Hisham Mhanna, kepada DW.

    “Kami juga menyaksikan gelombang besar pengungsi yang melarikan diri dari sisi timur kota, kawasan yang mendapat peringatan evakuasi, membawa apa pun yang dapat mereka bawa dengan cepat, berpindah menggunakan mobil dan kendaraan lain, bahkan gerobak yang ditarik oleh keledai, dan banyak juga yang berjalan kaki membawa tas ransel yang berat,” papar Mhanna.

    “Anak-anak, perempuan, orang tua berbagai usia kini terpaksa mengungsi tanpa tujuan yang jelas.”

    Mhanna menyebut ICRC terus memberikan bantuan dari sistem pelayanan kesehatan dan menyediakan makanan hangat untuk ribuan orang.

    Namun, hal ini tidak cukup untuk membantu warga sipil Palestina yang terjebak di wilayah yang terkepung, ungkap Mhanna.

    “Kami berusaha memaksimalkan respons kemanusiaan,” ucap Mhanna.

    “Kami berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Namun, ini masih layaknya setetes air di lautan jika permusuhan terus berlanjut, karena selama ada jual beli serangan, ini berarti kebutuhan yang lebih besar yang pasti tidak akan terpenuhi.”

    “Tantangannya sangat besar,” kata Mhanna. “Pertama, tidak ada jaminan keamanan untuk pergerakan kami. Bantuan yang telah meningkat secara signifikan untuk masuk ke Gaza perlu diubah menjadi aliran bantuan tanpa hambatan, benar-benar aman, sehingga kami sebagai pekerja kemanusiaan dapat memasoknya ke ratusan ribu orang yang sangat membutuhkan di seluruh Jalur Gaza.”

    Operasi militer Israel ke Gaza berawal dari serangan militan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih 1200 orang. Hamas ketika itu juga menculik lebih dari 200 orang yang dibawa sebagai sandera ke Jalur Gaza. Israel kemudian melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan tujuan untuk “menghancurkan Hamas”.

    Kelompok militan Hamas dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh AS, Jerman, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    mh/hp (AP, Reuters, AFP, dpa)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Inggris Kembali Pekerjakan Pemetik Buah Musiman Asal Indonesia

    Inggris Kembali Pekerjakan Pemetik Buah Musiman Asal Indonesia

    London

    Setelah sempat dihentikan, Inggris kembali mengambil pekerja musiman asal Indonesia pada 2024. Apa mitigasi yang dilakukan agar insiden pekerja Indonesia kabur untuk menjadi imigran gelap atau mencari suaka pada saat penempatan pada 2022 silam tak terulang?

    Acara pelepasan pemberangkatan sekitar 500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Inggris untuk ditempatkan di sektor perkebunan melalui skema pekerja musiman (seasonal worker scheme) pada musim petik 2024 digelar di Rumah Sate Haji Subeki, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (08/05).

    Mereka diberangkatkan secara bergelombang sesuai permintaan perkebunan Inggris. Rombongan pertama terdiri dari 19 orang dan dijadwalkan diberangkatkan pada Senin, 13 Mei 2024.

    Keberangkatan tenaga kerja Indonesia itu merupakan yang pertama sejak Inggris memutuskan tidak mempekerjakan tenaga kerja dari Indonesia pada 2023 lantaran banyak PMI yang dikirim pada 2022 memutuskan kabur. Mereka tidak pulang ke Indonesia meskipun masa berlaku visa sudah berakhir.

    Keputusan menjadi imigran gelap tersebut diberitakan mendalam oleh BBC News Indonesia dalam tulisan bertajuk WNI mantan pemetik buah menjadi imigran gelap dan pencari suaka di Inggris – ‘Ini jalan pintas paling mudah’ serta Bekerja di perkebunan Inggris: Ribuan WNI pupus harapan berangkat tahun 2023.

    Di antara PMI yang diberangkatkan dalam kloter pertama tahun 2024 ini terdapat Raka Kristiyadi, pria berusia 26 tahun asal Depok, Jawa Barat.

    Dia adalah sarjana agribisnis yang pernah bekerja di sektor keuangan dan sempat pula menjadi moderator konten TikTok.

    “[Faktor] uang memang sudah tidak dipungkiri lagi karena gajinya dalam mata uang poundsterling dan setelah saya hitung-hitung, Alhamdulillah. Cukuplah Insyaallah,” ungkap Raka dalam percakapan jarak jauh dengan wartawan Rohmatin Bonasir yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, pada Kamis (18/04).

    Faktor lainnya, lanjut Raka, dia berharap bekerja di perkebunan Inggris akan menjadi pengalaman terbaik sesuai dengan bidang studinya.

    “Saya mau belajar banyak di Inggris. Pertanian terbaik di dunia adalah Belanda, Australia dan Inggris.”

    “Saya dapat kerja di Inggris. Saya ingin belajar,” katanya seraya menambahkan pengalaman kerja di Inggris dapat digunakan untuk mengembangkan pertanian di tanah airnya.

    Berbeda dengan Raka, Pinkan Lydia Christien telah mengikuti skema pekerja musiman pada 2022 silam.

    Pinkan, bersama ribuan PMI lainnya, direkrut untuk diberangkatkan ke Inggris pertama kali dua tahun lalu. Setelah bekerja di perkebunan Inggris selama enam bulan pada 2022, Pinkan pulang ke Indonesia.

    Sesuai kontrak, dia semestinya kembali ke Inggris untuk musim petik tahun berikutnya. Akan tetapi dia gagal berangkat lantaran penempatan PMI ke Inggris tahun 2023 tidak terlaksana.

    Tapi tahun ini, setelah Inggris membuka kembali perekrutan pekerja musiman dari Indonesia, Pinkan kembali mengikuti proses rekrutmen.

    “Karena saya sudah resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan saya sebagai guru TK pada waktu daftar gelombang pertama dan saya tidak punya pekerjaan lagi di sini,” terangnya.

    Menurutnya, berbeda dengan perekrutan yang dia lakoni sebelumnya, perekrutan kali ini lebih selektif.

    Kali ini, dia harus melalui proses skrining serangkaian tes dan pemeriksaan terkait penguasaan Bahasa Inggris, pengetahuan tentang pertanian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya nanti.

    “Kalau yang perdana tidak ada yang begitu. Langsung daftar, mengajukan permohonan visa dan selanjutnya jika semua dokumen dinyatakan lolos dan dapat visa maka berangkat,” kata Pinkan.

    Proses rekrutmen yang etis

    Pada 2024, Raka, Pinkan dan teman-teman mereka diberangkatkan oleh PT Mardel Anugerah Internasional, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berkantor di Jakarta

    Ini adalah kali pertama PT Mardel mengirim PMI ke Inggris dan penempatan tersebut terwujud berkat kerja sama dengan AGRI-HR, salah salah satu perusahaan Inggris yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri negara itu sebagai operator untuk mendatangkan pekerja musiman sektor perkebunan tahun 2024.

    Direktur Utama PT Mardel, Delif Subeki, mengatakan keterlibatan perusahaannya dalam pengiriman pekerja musiman Indonesia ke Inggris tidak melihat sisi bisnis semata, melainkan menempatkannya sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Faktor ini sesungguhnya salah satu yang menjadi pemicu dan mendorong kami untuk dapat mengirim pekerja migran Indonesia SWS UK (skema pekerja musiman Inggris),” jelasnya.

    Bagaimanapun, kasus sebelumnya bahwa sekitar 250 WNI yang memutuskan tidak pulang sesudah masa berlaku visa enam bulan berakhir menjadi kekhawatiran di Inggris.

    Izin AG Recruitment sebagai operator pekerja musiman kala itu bahkan sampai dicabut pemerintah Inggris.

    AG Recruitment, operator skema pekerja musiman yang mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia pada 2022, bekerja sama dengan PT Al Zubara.

    Izin AG Recruitment dicabut oleh pihak berwenang Inggris menyusul laporan-laporan bahwa banyak tenaga kerja yang didatangkannya dari Indonesia kabur, padahal tenaga kerja musiman diharuskan pulang sesudah masa berlaku visa habis.

    Ditambah lagi, para pekerja telah mengeluarkan biaya besar dalam proses rekrutmen dan pemberangkatan dari Indonesia. Bahkan, sebagian dari mereka terjerat utang.

    Dalam pengiriman perdana dari Indonesia pada 2022, terdapat 1.422 tenaga kerja. Mereka dikirim oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia (PT AMI) yang bekerja sama dengan AG Recruitment selaku operator skema pekerja musiman di Inggris.

    “Terkait tingginya persentase yang kabur pada penempatan yang lalu oleh perusahaan lain, hal tersebut sudah kami pelajari penyebabnya dan kami sudah memiliki mitigasi untuk masalah tersebut,” kata Delif Subeki, Direktur Utama PT Mardel.

    Penyebab PMI kabur, antara lain karena mereka menanggung utang untuk membiayai keberangkatan ke Inggris.

    Dalam proses perekrutan, mereka tidak mendaftar langsung ke PT Al Zubara, melainkan melalui agen dan calo. Para perantara tersebut memungut biaya besar untuk memastikan PMI diberangkatkan ke Inggris. Ketika itu, pengiriman ke Inggris belum mempunyai acuan biaya penempatan yang dijadikan patokan.

    Walau sudah mengeluarkan biaya besar, tidak semua tenaga kerja beruntung bisa bekerja selama enam bulan penuh sesuai kontrak.

    Mereka yang diberangkatkan menjelang akhir musim panen tidak bisa mendapatkan penghasilan maksimal sebab buah yang dipetik semakin sedikit sehingga potensi pendapatan pemetik berkurang.

    Pemetik buah sedang rehat dari aktivitas memetik raspberry di perkebunan buah dan sayuran dekat Maidstone, Inggris, pada 29 Juni 2022 (Getty Images)

    Mitigasi ditempuh, kata Delif, melalui apa yang dikenal sebagai ethical recruitment.

    Calon mendaftarkan diri secara online, langsung tanpa melewati calo atau agen. Mereka lantas menjalani beberapa tahap penyaringan, termasuk wawancara tatap muka serta tes buta warna dan ketangkasan.

    Masih menurut Delif, PT Mardel “tidak akan membebankan biaya agency fee (biaya perusahaan) kepada pekerja migran Indonesia.”

    Calon PMI juga harus mampu menanggung seluruh biaya penempatan di antaranya membayar visa, pemeriksaan kesehatan, asuransi BPJS, tiket pesawat pergi pulang. Semua pengeluaran itu harus dibayarkan dari rekening masing-masing calon PMI.

    Berdasarkan keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), acuan biaya penempatan PMI di Inggris kurang dari Rp40 juta. Ini jauh lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan para PMI dalam pengiriman pada 2022.

    “Untuk penempatan pertama, saya sendiri mengeluarkan biaya sampai Rp55 juta. Itu di luar biaya lain-lain yang kecil-kecil. Kalau sekarang hanya Rp33 juta,” tutur Pinkan yang tinggal di Jakarta.

    Untuk musim petik kali ini, PT Mardel mendapat pemesanan 500 tenaga kerja.

    Sempat menyatakan tidak berminat merekrut dari Indonesia di tengah kisruh WNI kabur, AGRI-HR kini berubah pikiran. Ada empat alasan di balik perubahan itu.

    Operator pekerja musiman itu ingin memperluas wilayah perekrutan.

    Seorang pekerja memetik buah cherry di perkebunan yang terletak di dekat Sittingbourne, Inggris, pada 29 Juni 2022 (Getty Images)

    “Indonesia sangat menarik karena animo terhadap skema ini besar. Kedua, mitra kami PT Mardel Internasional memenuhi standar bisnis kami.

    “Ketiga, perkebunan yang mempekerjakan orang-orang dari Indonesia sebelumnya menyukai mereka dan menghendaki mereka untuk kembali,” jelas direktur AGRI-HR, Jan-Willem Naerebout kepada Rohmatin Bonasir.

    Adapun faktor terakhir, tambahnya, peran KBRI London yang “sangat membantu dalam menyusun jalur perekrutan etis ini”.

    Bagaimana nasib pekerja yang kabur pada 2022?

    Dalam penempatan perdana pada 2022, sekitar 250 PMI kabur. Beberapa di antara mereka sudah pulang ke Indonesia, baik atas keinginan sendiri maupun karena dideportasi. Namun mayoritas masih tetap tinggal di Inggris.

    Agar bisa tinggal secara resmi, sebagian dari mereka mengajukan suaka dengan membayar pengacara atau biro jasa.

    Dalihnya beragam; terjerat utang untuk biaya pemberangkatan, mengaku sebagai gay atau lesbian.

    Karena status suaka lazimnya diberikan kepada orang-orang yang keselamatannya tidak bisa dijamin di negara asal misalnya lantaran perang dan persekusi, maka pengajuan suaka sebagian besar WNI mantan pemetik buah telah ditolak.

    [Gambas:Youtube]

    Indonesia masuk kategori negara aman. Mereka tetap mempunyai opsi untuk mengajukan banding.

    “Dari awal memang alasan saya tetap tinggal di sini adalah untuk mencari penghidupan lebih baik,” ungkap Ana (nama samaran) salah satu mantan pekerja perkebunan yang mengajukan suaka.

    “Kalau utang untuk biaya penempatan sudah lunas. Sekarang saya mencari penghidupan untuk ke depan.”

    Ana sudah menyetor Pound 2.000 (sekitar Rp40 juta berdasarkan kurs sekarang) kepada pengacara untuk mengurus permohonan suakanya. Permohonan Ana ditolak. Kini dia mengajukan banding.

    Banyak pula yang membayar sekitar Pound 3.000-4.000 (Rp60-80 juta) untuk jasa pengacara atau agen. Adapun pengajuan suaka ke pemerintah Inggris sebenarnya tidak dikenakan biaya.

    Di luar mereka yang mengajukan suaka, ada pula yang memberanikan diri bertahan tanpa dokumen. Bekerja serabutan, mereka mencari nafkah tanpa kontrak dan sering kali mengalami risiko eksploitasi.

    “Semua utang sudah lunas, rumah sudah jadi. Sekarang saya mencari tambahan modal untuk usaha di Indonesia,” kata seorang mantan pemetik buah yang meminta BBC untuk tidak mengungkap identitasnya dengan alasan keamanan.

    Dia bekerja sebagai tukang bangunan di ibu kota Inggris, London.

    Adapun mereka yang bekerja di restoran-restoran terutama di kawasan Chinatown baru-baru ini diberhentikan. Langkah itu dilakukan karena pihak imigrasi Inggris sedang menggalakkan razia terhadap imigran gelap.

    Ana dan pekerja lain yang memutuskan untuk kabur mengaku tidak menyesali keputusan untuk melanggar masa berlaku visa mereka, meskipun tindakan mereka turut menjadi penyumbang kegagalan pemberangkatan PMI untuk mengisi sektor perkebunan di Inggris pada 2023.

    Direktur AGRI-HR, Jan-Willem Naerebout, meyakini kejadian tersebut tidak akan terulang. Pasalnya, perekrutan yang dilakukan perusahaannya bersama PT Mardel amat berbeda.

    Kemudian, calon pekerja membayar sendiri semua biaya seperti visa, surat keterangan kelakuan baik, pemeriksaan kesehatan dan tiket penerbangan. Mereka tidak dibebani biaya apa pun untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

    “Pekerja dapat menutup pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam waktu singkat jadi ini jauh lebih menarik bekerja selama enam bulan, pulang dan kembali tahun depan.

    “Lebih dari 50% pekerja yang kami minta adalah mereka yang sudah pernah bekerja di sini. Ini pilihan yang jauh lebih menarik dibanding bekerja secara ilegal dan melewati batas izin tinggal,” jelasnya.

    Di Inggris, PMI bekerja selama enam bulan pada 2024 dengan gaji sesuai standar upah minimum setempat, yakni Pound 11.44 (sekitar Rp225.000) per jam. Gaji tersebut belum dipotong pajak pendapatan sebesar 20%, biaya akomodasi, makan, transportasi dan pengeluaran-pengeluaran pribadi lainnya.

    Pada 2024, pemerintah Inggris menetapkan kuota 47.000 pekerja musiman dari luar negeri. Dari jumlah itu, sektor perkebunan mendapat jatah 45.000 dan sisanya untuk sektor peternakan.

    Selain Indonesia, pekerja musiman didatangkan dari sejumlah negara antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan dan Bulgaria.

    Pada 2024, pemerintah Inggris menetapkan kuota 47.000 pekerja musiman dari luar negeri. Dari jumlah itu, sektor perkebunan mendapat jatah 45.000 dan sisanya untuk sektor peternakan (Getty Images)

    Ketentuannya sama, mereka bekerja di Inggris maksimal enam bulan dan pulang ke negara asal. Tahun berikutnya bisa kembali bekerja, juga maksimal selama enam bulan.

    Visa pekerja musiman ini tidak dapat diubah menjadi izin kerja di luar sektor perkebunan.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris yang antara lain membawahi urusan keimigrasian, jika pemegang visa pekerja musiman berganti pekerjaan, maka visanya tidak berlaku dengan sendirinya.

    Pekerja asing telah lama menjadi tulang punggung perkebunan di Inggris, mulai dari merawat, memanen buah dan sayur hingga mengepak. Adapun jenis buah yang dipanen meliputi apel, pir, stroberi, frambusia dan lainnya.

    Musim petik biasanya berlangsung mulai April atau Mei. Kebutuhan akan pekerja musiman bertambah besar sesudah Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit pada 2020.

    Sebelum itu, para pekerja datang dari negara-negara Eropa timur tanpa perlu visa kerja. Persoalan bertambah rumit kala pecah perang Ukraina sehingga banyak warga negara itu tidak bisa mengisi pekerjaan di sektor perkebunan dan peternakan Inggris.

    Reportase oleh wartawan di Inggris, Rohmatin Bonasir.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sahkan UU Pengaruh Asing, Kenapa Georgia Tuai Kecaman?

    Sahkan UU Pengaruh Asing, Kenapa Georgia Tuai Kecaman?

    Jakarta

    Para pejabat senior di PBB, Uni Eropa(UE), dan Amerika Serikat mengecam upaya Georgia untuk meloloskan undang-undang “pengaruh asing” yang menurut para kritikus akan memberangus media independen dan kelompok hak asasi manusia.

    “Saya mendesak pihak berwenang Georgia untuk mencabut rancangan undang-undang ini, dan melakukan dialog, termasuk dengan masyarakat sipil dan organisasi media,” kata ketua hak asasi manusia PBB Volker Trk pada Kamis (02/5).

    “Melabel LSM dan media yang menerima dana asing sebagai ‘organisasi yang bertindak demi kepentingan kekuatan asing’ merupakan ancaman serius terhadap hak kebebasan berekspresi dan berserikat.”

    Protes yang diikuti puluhan ribu orang terjadi di beberapa lokasi di ibu kota Georgia, Tbilisi, pada Kamis (02/5).

    Aksi ini menyusul protes serupa di luar gedung parlemen pada Selasa dan Rabu yang ditanggapi dengan tindakan keras oleh polisi.

    Undang-undang yang diusulkan akan mengharuskan organisasi yang memiliki lebih dari 20% pendanaan asing untuk mengungkapkan sumber mereka. Namun para kritikus mengatakan undang-undang ini mirip dengan undang-undang “agen asing” Rusia yang digunakan untuk menindak kebebasan pers dan masyarakat sipil.

    Ambisi Georgia di Eropa dalam bahaya

    Georgia adalah kandidat resmi untuk bergabung dengan UE, tetapi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan negaranya kini berada di persimpangan jalan.

    “Rakyat Georgia menginginkan masa depan Eropa untuk negara mereka. Georgia berada di persimpangan jalan. Georgia harus tetap berada di jalur menuju Eropa”.

    Kepala direktorat perluasan Komisi Eropa, Gert Jan Koopman, mengatakan rancangan undang-undang tersebut akan merugikan aspirasi Georgia untuk suatu hari nanti bergabung dengan blok tersebut.

    “Ada perkembangan yang memprihatinkan dalam hal legislasi. Undang-undang tersebut … sebagaimana berlaku saat ini tidak dapat diterima dan akan menimbulkan hambatan serius bagi jalur aksesi UE,” katanya pada konferensi pers di Tbilisi.

    Duta Besar AS untuk Georgia, Robin Dunnigan, juga mengatakan pilihan pemerintah Georgia “telah menjauhkan negara ini dari masa depan Euro-Atlantik,” sementara juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan AS “sangat prihatin” terhadap undang-undang baru tersebut.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan rancangan undang-undang tersebut “bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya Uni Eropa dan yang sangat melekat pada masyarakat Georgia.”

    Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan RUU ‘pengaruh asing’ di Georgia?

    RUU tersebut telah lolos pembahasan pertama dan kedua di parlemen Georgia, tetapi masih harus lolos pembahasan ketiga dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh presiden.

    Presiden Georgia yang pro-Uni Eropa, Salome Zurabishvili, berselisih dengan partai berkuasa Georgian Dream dan berjanji akan memveto RUU tersebut.

    Namun, partai tersebut memiliki cukup kursi di parlemen untuk berpotensi mengesampingkan hal ini.

    rs/pkp (AFP, Reuters, AP)

    Lihat juga Video ‘Adu Jotos Legislator Georgia di Tengah Rapat’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Teheran

    Bisa dipastikan, Amerika Serikat mengetahui betapa sebagian besar minyak Iran mengalir menuju China di tengah sanksi Barat. Menurut Javier Bias, kolumnis di media AS Bloomberg, tidak ada yang ilegal dalam pertukaran tersebut.

    “Jika Anda mempercayai pemerintah China, maka mereka tidak mengimpor minyak dari Iran. Nol. Tidak satu barrel pun. Mereka sebaliknya mengimpor banyak sekali minyak mentah dari Malaysia, dengan jumlah dua kali lipat lebih besar ketimbang kapasitas produksi nasional Malaysia,” kata dia, mengutip data bea cukai China.

    Dengan melabeli ulang minyak Iran, Malaysia menjadi penyuplai minyak mentah terbesar keempat bagi China tahun lalu, di belakang Arab Saudi, Rusia dan Irak.

    Teheran menggunakan Uni Emirat Arab sebagai sentra bisnis untuk menggelapkan minyaknya di pasar dunia. Bursa komoditas dan pasar uang Dubai selama ini adalah gerbang terbesar bagi Iran untuk mengimpor produk-produk terlarang, selain minyak dan gas.

    Untuk itu, Teheran memodifikasi rantai suplainya agar bisa mengakali embargo Amerika Serikat atau Uni Eropa melalui bursa Dubai.

    Rubel Rusia di Asia Tengah

    Bagi Rusia, adalah negara-negara di Asia Tengah yang jadi perantara bisnis demi menjamin pasokan bahan baku sejak diembargo Barat menyusul perang di Ukraina.

    Kazakhstan, misalnya, saat ini terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Moskow. Dengan perbatasan sepanjang lebih dari 7.500 kilometer antara kedua negara, pengawasan lalu lintas barang menjadi mustahil.

    Sebabnya di tengah hujan embargo, Rusia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun lalu, dengan laju yang “kurang lebih sama” pada 2024, kata Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Dana Moneter Internasional, IMF, mencatat kenaikan belanja perang di Rusia menggerakkan pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Lembaga dunia itu juga menyimpulkan betapa kas negara turut ditopang pemasukan besar dari ekspor minyak dan gas.

    Berlimpah sanksi, marak transaksi

    Rusia saat ini dikenakan lebih dari 5.000 jenis sanksi, lebih banyak daripada batasan perdagangan yang dijatuhkan terhadap Iran, Venezuela, Myanmar dan Kuba sekaligus. Target embargo adalah politisi dan pejabat tinggi di pemerintahan, ditambah kaum oligarki, perusahaan besar, lembaga keuangan dan industri militer.

    Sanksi Barat membatasi akses bank-bank Rusia ke pasar keuangan internasional, termasuk dari sistem perbankan virtual SWIFT yang mewadahi sebagian besar pengiriman uang di seluruh dunia.

    Bank Sentral Rusia juga dilarang mengakses cadangan devisanya yang disimpan di negara-negara kelompok G7, yakni AS, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Italia dan Kanada.

    Perkaranya, sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum bagi semua negara di dunia. Terlebih, sejumlah negara terbesar seperti India, Brasil dan China belum bergabung dengan rezim embargo terhadap Rusia.

    Pengawasan embargo

    Menurut laporan harian AS The Wall Street Journal, pemerintah di Washington sudah berencana menjatuhkan sanksi terhadap beberapa bank China karena membantu Rusia dan Iran menghindari sanksi Barat.

    Presiden Joe Biden bahkan sempat ingin mengeluarkan Beijing dari sistem keuangan global untuk menghentikan aliran dana bagi mesin perang Rusia, lapor surat kabar tersebut yang mengutip sumber anonim.

    Di UE, tugas memastikan penegakkan sanksi dibebankan kepada David O’Sullivan, komisaris Eropa asal Irlandia yang baru ditunjuk pada Januari lalu.

    “Termasuk tugasnya adalah mengunjungi negara tetangga Rusia, misalnya, untuk meyakinkan pemerintah nasional agar mau menegakkan sanksi dengan lebih ketat,” kata Christian von Soest, pakar sanksi di Institut Studi Global dan Area, GIGA, Jerman.

    “Masalahnya telah dikenali bahwa ada banyak cara bagi Rusia dan Iran untuk mengelak sanksi,” imbuhnya, merujuk pada minimnya imbas ekonomi di kedua negara.

    Pengetatan sanksi oleh AS mulai berimbas di negara-negara perantara dagang, seperti Turki. Di sana, ancaman sanksi AS bagi lembaga keuangan yang berbisnis dengan Rusia ikut menyurutkan pendanaan ekspor, yang tahun lalu mencatatkan lonjakan drastis.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Riyadh

    Sejumlah negara Eropa diperkirakan akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei mendatang. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu telah memicu reaksi keras dari Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), hal tersebut diungkapkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEC) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Borrell tidak menyebut lebih lanjut soal negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi.

    Namun pada Maret lalu, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

    Dalam pernyataan pada 22 Maret lalu, Spanyol mengungkapkan bahwa atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara yang dideklarasikan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Jalur Gaza yang sejak lama dikuasai kelompok Hamas, yang menolak perdamaian dengan Israel dan menyerang negara Yahudi itu pada 7 Oktober tahun lalu, sedang dilanda perang yang juga memicu peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Wilayah Tepi Barat juga diketahui menjadi lokasi permukiman Yahudi yang luas.

    Rencana negara-negara Eropa mengakui negara Palestina itu memicu kecaman Israel. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Israel memberikan reaksi keras dengan mengecam rencana empat negara Eropa itu dalam mengupayakan pengakuan bagi negara Palestina. Tel Aviv menyebut rencana itu sama saja memberikan “hadiah bagi terorisme” yang akan mengurangi peluang dalam perundingan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

    “Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan gesture politik terhadap Palestina,” sebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya pada Maret lalu.

    “Penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional,” ucapnya pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Ukraina Ditahan Atas Dugaan Korupsi

    Menteri Ukraina Ditahan Atas Dugaan Korupsi

    Kyiv

    Menteri Pertanian Ukraina, Mykola Solsky, ditahan setelah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan korupsi jutaan dolar Amerika. Solsky telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya usai terjerat kasus korupsi tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (26/4/2024), otoritas Kyiv yang diselimuti skandal korupsi parah sejak jatuhnya Uni Soviet, telah berjanji untuk meningkatkan upaya-upaya antikorupsi sebagai bagian dari tekad bergabung menjadi anggota blok Uni Eropa.

    Dalam kasus korupsi yang menyeret dirinya, Solsky dituduh melakukan penyitaan tanah secara ilegal ketika dirinya masih menjabat sebagai direktur perusahaan pertanian besar dan menjadi anggota parlemen Ukraina. Nilai tanah itu ditaksir mencapai lebih dari US$ 7 juta atau setara Rp 113,5 miliar.

    Penahanan Solsky diumumkan oleh jaksa penuntut Ukraina dalam pernyataan pada Jumat (26/4) waktu setempat.

    Pengadilan antikorupsi Ukraina memerintahkan Solsky untuk ditahan hingga 24 Juni mendatang selama penyelidikan kasusnya berlangsung.

    Dia diperintahkan untuk ditahan dengan uang jaminan ditetapkan oleh pengadilan sebesar 75,7 juta Hryvnia Ukraina, atau setara Rp 30,9 miliar.

    Awal pekan ini, Solsky mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Dia juga berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan kasus yang menyeret dirinya.

    Jaksa penuntut Ukraina, pada Jumat (26/4) waktu setempat, juga mengatakan pihaknya telah mendakwa belasan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus yang sama, dengan beberapa orang di antaranya merupakan pegawai negeri.

    Solsky yang memiliki sejumlah bisnis di sektor pertanian, terpilih menjadi anggota parlemen Ukraina sejak tahun 2019 lalu dan diangkat menjadi Menteri Pertanian pada Maret 2022.

    Kasus korupsi yang menjerat Solsky ini diumumkan saat sejumlah kasus korupsi lainnya bermunculan di Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022 lalu. Meskipun kasus-kasus semacam itu biasanya melibatkan pejabat level rendah dan berkaitan dengan pengadaan militer.

    Tahun lalu, Presiden Volodymyr Zelensky memecat Menteri Pertahanan Ukraina karena serangkaian skandal pengadaan dalam militer negara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mesranya Hubungan Vatikan-Pemerintah Komunis Vietnam, Ada Apa?

    Mesranya Hubungan Vatikan-Pemerintah Komunis Vietnam, Ada Apa?

    Jakarta

    Awal bulan ini, Uskup Agung Paul Richard Gallagher, sekretaris Vatikan untuk hubungan dengan negara-negara dan organisasi internasional, menyelesaikan perjalanan kerja enam hari ke Vietnam untuk mengantisipasi rumor kunjungan Paus Fransiskus di akhir tahun.

    Gallagher, diplomat tertinggi kepausan, bertemu dengan perdana menteri dan menteri luar negeri Vietnam dan menyatakan “terima kasih” Vatikan atas kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan hubungan antara kedua negara, termasuk keputusan Hanoi tahun lalu yang mengizinkan Vatikan mengirimkan duta besar pertamanya ke Vietnam dalam beberapa dekade.

    Sebuah kelompok kerja gabungan dibentuk pada 2009 untuk memperbaiki hubungan yang terputus pada tahun 1975, setelah Partai Komunis Vietnam merebut kekuasaan atas seluruh negeri setelah berakhirnya Perang Vietnam.

    Dialog mencapai puncaknya pada Juli lalu dengan kunjungan mantan presiden Vietnam, Vo Van Thuong ke Vatikan, yang juga bertemu dengan Paus Fransiskus. Pada bulan Desember, Vatikan menunjuk perwakilan tetapnya yang pertama di Vietnam dalam beberapa dekade terakhir.

    Hanoi juga mengundang Paus Fransiskus untuk mengunjungi Vietnam, yang diyakini telah dibahas selama kunjungan Gallagher bulan ini dan ketika Paus bertemu dengan delegasi Partai Komunis Vietnam di Roma pada bulan Januari.

    Namun pengunduran diri Thuong sebagai presiden bulan lalu di tengah kampanye anti-korupsi nasional mungkin mempersulit perundingan mengenai kunjungan Paus, meskipun kunjungan tersebut diperkirakan tetap dilakukan akhir tahun ini.

    Kekhawatiran atas hak beragama

    Meskipun umat Katolik hanya berjumlah 6% dari populasi Vietnam, mereka mewakili sekitar setengah dari seluruh penduduk Vietnam yang mengaku beragama, menurut sensus 2019.

    Pada Desember 2022, Amerika Serikat memasukkan Vietnam ke dalam daftar pengawasan khusus mengenai kebebasan beragama karena “telah terlibat atau menoleransi pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.” Beberapa bulan kemudian, otoritas komunis menerbitkan buku putih tentang kebijakan agama yang dimaksudkan untuk menguraikan kebijakan “komprehensif” untuk menjamin kebebasan beragama.

    Pada awal 2018, Vietnam mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan komunitas keagamaan untuk mendaftarkan organisasi dan tempat ibadah mereka kepada pemerintah sebelum mereka diizinkan untuk melakukan kegiatan keagamaan.

    Ancaman pengaruh asing

    Awal tahun ini, sebuah kelompok kampanye hak asasi manusia membocorkan Directive 24, sebuah dokumen “keamanan nasional” yang dibuat oleh Politbiro Partai Komunis yang menurut para analis menunjukkan keinginan pihak berwenang untuk meningkatkan penindasan terhadap institusi dan gagasan yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah asing.

    Laporan ini berfokus pada identitas agama dan etnis, termasuk nasihat kepada pihak berwenang untuk “mencegah pembentukan organisasi buruh berdasarkan etnis dan agama.”

    Seorang aktivis hak-hak beragama di Vietnam, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan bahwa pemulihan hubungan dengan Vatikan dapat menyebabkan negara Vietnam mengurangi kendali atas urusan umat Katolik di dalam negeri.

    Namun aktivis tersebut menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan hak bagi umat Katolik, hal ini tidak mungkin terjadi pada kelompok agama lain yang tertindas, seperti umat Buddha Theravada dari Khmer Krom, kelompok minoritas di selatan, atau Protestan Dega di dataran tinggi tengah Vietnam.

    Aktivis hak asasi manusia terkemuka lainnya berargumen bahwa Vietnam dimanfaatkan secara sinis oleh Vatikan agar Gereja Katolik bisa bersahabat dengan negara-negara komunis, misalnya Tiongkok, yang juga terlibat dalam perundingan pemulihan hubungan dengan Vatikan.

    Desember lalu, Paus Fransiskus mengatakan perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk menyangkal klaim bahwa “gereja tidak menerima budaya atau nilai-nilai [Tiongkok], atau bahwa gereja bergantung pada kekuatan asing.”

    Agama tidak lagi menjadi fokus Uni Eropa

    Hubungan Vatikan-Vietnam juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius Eropa memperhatikan hak-hak beragama di negara-negara otoriter seperti Vietnam.

    “Fakta yang menyedihkan adalah Uni Eropa dan sebagian besar negara anggotanya tidak sadarkan diri ketika harus membela kebebasan beragama di Vietnam,” kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch.

    “Uni Eropa harus mempunyai alasan yang sama dengan AS dan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk menuntut pemerintah Vietnam mencabut kontrol administratifnya yang ketat terhadap agama, dan membiarkan para pemimpin agama dan pengikutnya menjalankan ibadah tanpa campur tangan terus-menerus,” tambahnya. (rs/hp)

    Lihat juga Video ‘Paus Fransiskus Kutuk Serangan di Moskow: Tindakan Menyinggung Tuhan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panel Independen Temukan Masalah ‘Netralitas’ di Tubuh UNRWA

    Panel Independen Temukan Masalah ‘Netralitas’ di Tubuh UNRWA

    Jakarta

    Sebuah panel independen pada hari Senin (22/04) menyerukan agar Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melakukan “perbaikan segera” guna menjaga netralitasnya.

    Panel independen ini sebelumnya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan pemeriksaan terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 pekerjanya mungkin telah ikut serta dalam serangan teror Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Meski begitu, diplomat Prancis, Catherine Colonna, yang memimpin panel independen tersebut, menegaskan, mereka ditugaskan untuk secara khusus memeriksa netralitas UNRWA, bukan memeriksa tuduhan Israel terkait 12 pekerja tersebut.

    Untuk menindaklanjuti tuduhan Israel itu, Guterres telah memerintahkan pengawas internal PBB untuk melakukan penyelidikan terpisah.

    Temuan panel independen terkait netralitas UNRWA

    Dalam laporan setebal 54 halaman, panel independen mengaku telah mengidentifikasi “masalah terkait netralitas” dalam prosedur-prosedur yang dijalankan oleh UNRWA. Hal ini dilakukan guna “memastikan terwujudnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas kemanusiaan.”

    Laporan tersebut mengutip sejumlah pernyataan politik para staf di ranah publik, “konten bermasalah” dalam buku pelajaran sekolah, dan politisasi serikat pekerja.

    “Sebagian besar dugaan pelanggaran netralitas berkaitan dengan postingan di media sosial,” tulis laporan tersebut, seraya mencatat bahwa postingan itu seringkali diunggah setelah terjadinya insiden kekerasan yang berdampak pada kolega atau keluarga dari individu tersebut.

    Terkait buku pelajaran sekolah, laporan tersebut mengungkap ada kemajuan yang dilakukan oleh UNRWA dalam membersihkan sekolah-sekolah dari buku-buku pelajaran yang bias.

    Meski begitu, hampir 4% buku teks sekolah masih berisi pernyataan yang menyebut Israel sebagai “pendudukan Zionis,” atau Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

    Panel independen mengeluarkan rekomendasi kepada UNRWA, agar meningkatkan netralitasnya, tidak hanya melalui keterlibatan dengan donor, tapi juga melalui netralitas staf, pendidikan, juga tata kelola yang dijalankan.

    Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini sebelumnya telah mengatakan, ia akan menerima apa pun rekomendasi panel independen. Namun, ia juga memperingatkan terkait apa yang disebutnya sebagai “kampanye terpadu yang disengaja” oleh Israel untuk membubarkan organisasi tersebut.

    Panel independen: Israel belum memberikan bukti

    Colonna mengatakan Israel belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya.

    “Israel membuat tuduhan secara publik bahwa sejumlah besar pegawai UNRWA adalah anggota organisasi teroris. Namun, Israel belum memberikan bukti pendukung mengenai hal ini,” kata Colonnna kepada wartawan di New York.

    Tuduhan itu sebelumnya disampaikan oleh Israel pada bulan Maret lalu, mengklaim sekitar 450 pekerja UNRWA di Gaza adalah “teroris.”

    Panel independen juga mempertanyakan, dari puluhan ribu nama dalam daftar staf UNRWA yang diterima sejak tahun 2011, Israel sebelumnya tidak pernah menyatakan kekhawatirannya terkait satu pun nama tersebut.

    UNRWA saat ini telah mempekerjakan sekitar 32.000 orang, dan 13.000 di antaranya berada di Gaza.

    Israel kritik laporan panel independen

    Merespons laporan yang dikeluarkan oleh panel independen, Kementerian Luar Negeri Israel menyerukan agar negara-negara donor segera meninggalkan UNRWA.

    “Laporan Colonna mengabaikan parahnya masalah, dan hanya menawarkan solusi kosmetik yang tidak ada hubungannya dengan besarnya cakupan inflitrasi Hamas ke UNRWA,” kata juru bicara Kemenlu Israel, Oren Marmorstein.

    “Layaknya pohon apel, masalah UNRWA-Gaza itu bukan cuma perkara beberapa buah saja yang buruk tapi pohonnya busuk dan beracun yang akarnya adalah Hamas,” ujar Marmorstein seraya menambahkan bahwa laporan “ini adalah upaya untuk menghindari masalah, namun tidak mengatasinya secara langsung.’

    Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara Arab.

    Tuduhan Israel picu disrupsi bantuan ke UNRWA

    Tuduhan Israel terhadap UNRWA sebelumnya telah membuat para donor internasional dengan cepat membekukan pendanaan senilai $450 juta (setara dengan Rp7,3 triliun) kepada lembaga PBB tersebut.

    Panel independen menyebut pendanaan ini sebagai hal yang “tak tergantikan dan sangat diperlukan bagi pembangunan manusia dan ekonomi di Palestina.”

    Sebagian besar negara saat ini telah melanjutkan donasinya, namun masih ada beberapa negara seperti AS, Inggris yang terus menjaga jarak.

    AS merupakan donor terbesar UNRWA. Setiap tahunnya, negara donor memberikan bantuan antara $300-$400 juta. Namun, saat ini mereka telah mengeluarkan undang-undang yang mengunci jeda pendanaan UNRWA hingga setidaknya Maret 2025.

    UNRWA didirikan pada tahun 1949 untuk membantu warga Palestina yang melarikan diri atau diusir selama perang tahun 1948. Saat ini mereka memberikan layanan kepada hampir 6 juta pengungsi Palestina.

    gtp/rs/as (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Uni Eropa Ultimatum TikTok Soal Fitur yang Bisa Bikin Ketagihan

    Uni Eropa Ultimatum TikTok Soal Fitur yang Bisa Bikin Ketagihan

    Jakarta

    Komisi Eropa hari Senin (22/4) memberi TikTok tenggat waktu 24 jam untuk menyerahkan penilaian potensi risiko kesehatan terkait aplikasi barunya TikTok Lite. Jika tidak, TikTok akan menghadapi denda harian.

    Ultimatum itu ditetapkan setelah TikTok “gagal” memberikan penilaian risiko yang diminta pada awal bulan ini.

    TikTok Lite adalah versi TikTok yang lebih sederhana dan diluncurkan di Prancis dan Spanyol pada bulan Maret. TikTok Lite dioptimalkan untuk koneksi internet yang lebih lambat dan menggunakan lebih sedikit memori.

    TikTok Lite juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan voucher atau kartu hadiah.

    Komisi Eropa mengatakan, mereka ingin TikTok memberi penjelasan bagaimana mereka menilai “risiko kecanduan dan kesehatan mental dari aplikasi versi baru ini.”

    Jika TikTok gagal menjawab dalam batas waktu 24 jam, perusahaan akan dijatuhi denda sebesar satu persen dari pendapatan tahunannya.

    Penyelidikan kemungkinan pelanggaran DSA

    Komisi Eropa hari Senin juga mengumumkan, mereka meluncurkan penyelidikan kedua untuk menentukan apakah TikTok melanggar Undang-Undang Layanan Digital UE, Digital Service Act (DSA), atau tidak.

    Komisi Eropa khawatir TikTok meluncurkan aplikasi tersebut tanpa menilai bagaimana memitigasi “potensi risiko sistemik.”

    Risiko kecanduan bagi remaja

    “Dengan aliran video pendek dan cepat yang tiada habisnya, TikTok menawarkan kesenangan dan rasa terhubung di luar lingkaran terdekat Anda,” kata Komisaris Eropa Thierry Breton. “Tetapi hal ini juga mempunyai risiko yang cukup besar, terutama bagi anak-anak kita: kecanduan, kecemasan, depresi, gangguan makan, dan rendahnya rentang perhatian.”

    Komisi Eropa juga mengancam akan memblokir fitur “adiktif” yang memberi penghargaan kepada pengguna karena menonton dan menyukai video.

    “Kami kecewa dengan keputusan ini,” kata TikTok dalam sebuah pernyataan. “Hadiah di TikTok Lite tidak tersedia untuk anak di bawah 18 tahun, dan ada batasan harian untuk menonton video. Kami akan melanjutkan diskusi dengan Komisi.”

    hp/as (afp, ap, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini