Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Matahari Buatan Terbesar Dunia Selesai Dirakit, Menyala 2039

    Matahari Buatan Terbesar Dunia Selesai Dirakit, Menyala 2039

    Jakarta –

    Reaktor fusi terbesar di dunia akhirnya selesai dirakit. Namun, teknologi yang kerap disebut Matahari buatan ini masih harus menunggu 15 tahun lagi untuk beroperasi.

    Reaktor fusi International Fusion Energy Project (ITER), terdiri dari 19 kumparan besar yang dililitkan ke beberapa magnet toroidal, awalnya dijadwalkan untuk memulai uji coba penuh pertamanya pada tahun 2020. Kini, para ilmuwan mengatakan reaktor tersebut akan mulai beroperasi paling cepat pada tahun 2039.

    Ini berarti bahwa tenaga fusi, yang di antaranya termasuk tokamak ITER, sangat kecil kemungkinannya beroperasi tepat waktu untuk menjadi solusi bagi krisis iklim.

    “Tentu saja, penundaan ITER tidak mengarah ke arah yang benar,” kata Pietro Barabaschi, direktur jenderal ITER, dalam konferensi pers (3/7), dikutip dari Live Science, Sabtu (6/7/2024).

    “Dalam hal dampak fusi nuklir terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini, kita tidak boleh menunggu fusi nuklir menyelesaikannya. Ini tidak bijaksana,” lanjutnya.

    Penundaan Operasional

    ITER merupakan reaktor fusi nuklir terbesar di dunia baik dari segi skala maupun jumlah negara yang terlibat dalam pengembangannya. Matahari buatan ini adalah hasil kolaborasi antara 35 negara, termasuk setiap negara di Uni Eropa, Rusia, China, India, dan Amerika Serikat.

    ITER mengandung magnet paling kuat di dunia, sehingga membuatnya mampu menghasilkan medan magnet 280 ribu kali lebih kuat dari medan magnet yang melindungi Bumi.

    Desain reaktor yang mengagumkan ini juga dibarengi dengan pembiayaan yang mahal. ITER awalnya diperkirakan menelan biaya sekitar USD 5 miliar atau sekitar Rp 81,2 triliun dan dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2020.

    Pada perkembangannya, reaktor ini mengalami beberapa kali penundaan dan anggarannya membengkak hingga lebih dari USD 22 miliar atau sekitar Rp 357,6 triliun, dengan tambahan USD 5 miliar atau sekitar Rp 81,2 triliun yang diusulkan untuk menutupi biaya tambahan. Biaya tak terduga dan penundaan ini salah satunya menjadi penyebab penundaan operasionalnya selama 15 tahun.

    Cara Menciptakan Matahari Buatan

    Para ilmuwan telah berupaya memanfaatkan kekuatan fusi nuklir yang meniru Matahari selama lebih dari 70 tahun. Dengan menggabungkan atom hidrogen untuk membuat helium di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bintang-bintang deret utama mengubah materi menjadi cahaya dan panas, menghasilkan sejumlah besar energi tanpa menghasilkan gas rumah kaca atau limbah radioaktif yang bertahan lama.

    Namun, meniru kondisi yang ditemukan di dalam inti bintang seperti Matahari bukanlah tugas yang mudah. Desain yang paling umum untuk reaktor fusi, tokamak, bekerja dengan memanaskan plasma sebelum menjebaknya di dalam ruang reaktor berbentuk seperti donat dengan medan magnet yang kuat.

    Namun, mempertahankan kumparan plasma yang bergolak dan sangat panas agar tetap berada di tempatnya cukup lama agar fusi nuklir dapat terjadi merupakan tantangan tersendiri. Ilmuwan Soviet Natan Yavlinsky merancang tokamak pertama pada tahun 1958, tetapi sejak saat itu tidak ada seorang pun berhasil menciptakan reaktor dengan kemampuan mengeluarkan lebih banyak energi daripada yang diserapnya.

    Salah satu kendala utama adalah penanganan plasma yang cukup panas untuk melakukan fusi. Reaktor fusi memerlukan suhu tinggi, berkali-kali lebih panas daripada Matahari, karena harus beroperasi pada tekanan yang jauh lebih rendah daripada temuan di dalam inti bintang.

    Inti Matahari sebenarnya, misalnya, mencapai suhu sekitar 15 juta derajat Celsius, tetapi memiliki tekanan kira-kira sama dengan 340 miliar kali tekanan udara di permukaan laut di Bumi.

    ‘Memasak’ plasma hingga mencapai suhu ini merupakan bagian yang relatif mudah, tetapi menemukan cara untuk mengendalikannya agar tidak terbakar di reaktor atau menggagalkan reaksi fusi secara teknis merupakan hal sulit. Sebab biasanya dilakukan dengan laser atau medan magnet.

    (rns/rns)

  • Jelang Pemilu Inggris, Krisis Dana Publik Akan Picu Pergantian Kekuasaan?

    Jelang Pemilu Inggris, Krisis Dana Publik Akan Picu Pergantian Kekuasaan?

    Jakarta –

    Ragam survei jelang pemilihan legislatif meramalkan tumbangnya 14 tahun kekuasaan kelompok konservatif alias Tory di Inggris dan kembalinya Partai Buruh dengan mandat mayoritas.

    Kekecewaan terbesar pemilih bersumber pada kinerja ekonomi pemerintah di London. Menurut jajak pendapat Pew Research Center, hanya 22 persen pemilih yang saat ini menilai positif kondisi perekonomian. Bahkan di kalangan pemilih Partai Konservatif, kepercayaan pada kinerja ekonomi hanya berkisar 27 persen, dibandingkan 75 persen pada 2017 silam.

    Sentimen warga seharusnya menjadi tamparan bagi partai yang selama ini membangun reputasi sebagai jangkar pertumbuhan. Ironisnya, di tengah pergulatan keuangan yang dialami sebagian penduduk, Perdana Menteri Rishi Sunak berpegang pada perbaikan data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

    “Setelah tahun-tahun sulit yang dialami negara ini, kini segalanya mulai terasa lebih baik,” kata dia pada bulan Mei. “Kepercayaan telah dipulihkan pada perekonomian dan di penjuru negeri.”

    Perekonomian Inggris lolos dari resesi pada kuartal pertama tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 0,7%. Inflasi juga telah turun seperti yang diniatkan Bank of England ke kisaran 2 persen untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Sinyal positif itu memperkuat ekspektasi akan turunnya suku bunga acuan pada pertengahan tahun ini.

    Andrew Goodwin, analis Oxford Economics, membenarkan bahwa ekonomi telah kembali ke jalur pertumbuhan. “Dalam konteks beberapa tahun terakhir, perekonomian berjalan cukup baik,” katanya kepada DW. “Ada pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun tidak pada kecepatan yang biasanya Anda lihat pada tahap awal pemulihan.”

    Turunnya daya beli

    Meski demikian, geliat pertumbuhan cendrung diabaikan dalam pemilu kali ini. “Kebijakan ekonomi cenderung tidak terlalu menarik bagi pemilih, dan partai-partai politik sebagian besar fokus pada isu-isu lain,” ujar Goodwin. “Namun, tekanan biaya hidup dan pemangkasan bantuan sosial merupakan dua faktor utama di balik keinginan pemilih untuk melakukan perubahan.”

    “Masyarakat merasakan sendiri konsekuensi pemangkasan anggaran jaminan kesehatan nasional dan berbagai layanan lain, mulai dari kepolisian hingga pemerintahan daerah, perbaikan jalan raya dan sebagainya,” katanya kepada DW.

    “Jadi apa yang masyarakat lihat adalah konsekuensi dari buruknya kinerja perekonomian, yang berarti pemerintah tidak punya uang untuk membiayai layanan publik.”

    Salah satu tugas terbesar pemerintahan berikutnya adalah memastikan pendanaan publik yang mencukupi. Sebuah studi baru-baru ini oleh Institute for Fiscal Studies di Inggris, memperkirakan bahwa anggaran investasi di sektor publik akan menurun dari perkiraan semula yakni 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto, PDB, pada tahun ini menjadi 1,8 persen pada 2028.

    “Saya kira masyarakat belum mendengar cerita lengkap dari partai-partai politik tentang pilihan sulit yang harus kita ambil,” kata Butler.

    “Konsekuensi dari lemahnya perekonomian, khususnya pertumbuhan produktivitas, belum dijabarkan kepada publik sejauh yang diperlukan untuk memotivasi pengambilan keputusan sulit oleh pemerintah,” katanya.

    Goodwin setuju. “Kendati kebijakan fiskal setelah pemilu masih bisa diperdebatkan, kedua partai terbesar umumnya mengabaikan kabar buruk yang harus diwariskan kepada pemerintahan berikutnya,” katanya.

    Apa solusi Partai Buruh ?

    Meskipun Tory dan Partai Buruh berseteru dalam berbagai isu, analis menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kedua partai tidak jauh berbeda. Ketika pasar bergejolak akibat pemangkasan anggaran besar-besaran selama 49 hari kekuasaan bekas PM Liz Truss, Buruh mengkampanyekan diri sebagai pilihan yang lebih stabil dibandingkan Konservatif.

    Tapi setelah Jeremy Hunt mengambil alih kursi menteri keuangan di bawah PM Rishi Sunak, mereka tidak lagi banyak beroposisi terhadap kebijakan konservatif pemerintahan Tory.

    Rachel Reeves, calon menteri keuangan dari Partai Buruh, misalnya, mengambil posisi serupa dengan Hunt dalam hal perpajakan dan kebijakan fiskal.

    Namun Creon Butler meyakini, pergantian kekuasaan setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif di Inggris akan ikut menciptakan pergeseran ekonomi secara mendasar.

    “Penting untuk tidak meremehkan fakta bahwa pendekatan ekonomi pemerintah secara umum akan sangat berbeda karena filosofinya berbeda,” katanya.

    Menurutnya, Partai Buruh berlawanan dengan Partai Konservatif dalam tiga bidang ekonomi, sektor publik dan sosial, regulasi ekonomi dan relasi dengan Uni Eropa. Siapapun yang memerintah harus meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa, meski kedua partai menolak gagasan penggabungan kembali dengan UE. “Sifatnya sangat fundamental, mengingat posisi perekonomian Inggris saat ini,” pungkasnya.

    (rzn/hp)

    (ita/ita)

  • Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Jakarta –

    Setelah putaran pertama pemilu di Prancis, kekhawatiran di kalangan politik Jerman makin meningkat. Ricarda Lang dari Partai Hijau dan Mario Voigt dari CDU dalam wawancara mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kesalahan ketika memutuskan pembubaran parlemen dan pemilu baru.

    Menjelang pemilu, pemimpin partai ultra kanan Rassemblement National (RN) Jordan Bardella mengatakan, sebagai kepala pemerintahan dia tidak akan langsung mengubah apapun dalam hubungan Prancis-Jerman.

    Tapi pakar Prancis dari Berlin Science and Politics Foundation SWP, Ronja Kempin, tidak yakin. RN selalu “sangat kritis terhadap Jerman, terkadang hampir anti-Jerman. Macron dituduh menjual kepentingan Prancis ke Jerman dan mereka ingin membalikkan hal tersebut segera setelah ada opsi untuk berkuasa,” kata Kempin.

    RN juga selama ini menolak proyek pesawat dan tank tempur gabungan Jerman-Prancis, dan menuntut proyek-proyek itu harus diakhiri. Tapi Jordan Bardella sekarang mengatakan bahwa mereka akan menghormati kewajiban internasional Prancis.

    Banyak potensi konflik

    Marc Ringel, direktur Institut Jerman-Prancis di Ludwigsburg, Jerman, juga melihat kesulitan dalam hubungan bilateral, jika benar terbentuk pemerintahan RN di Paris. Pertanyaannya, apakah pemerintah Prancis yang baru akan mematuhi perjanjian-perjanjian bilateral? “Ada banyak ketidakpastian,” kata Marc Riegel.

    Beberapa hal yang ada dalam program pemilu RN memang bisa menjadi sumber konflik dengan Uni Eropa (UE) dan Jerman. Misalnya pengurangan kontribusi Prancis untuk UE, keluarnya Prancis dari pasar listrik UE, penghentian pakta migrasi, atau pembatasan kebebasan bepergian bagi orang asing non-UE. Selain itu, RN juga menuntut dukungan Prancis terhadap Ukraina dikurangi.

    Tapi, bagaimana RN bisa menang besar di Prancis? “Frustrasi umum masyarakat terhadap politik dan semakin meningkatnya perasaan tertinggal. RN telah menyerap ketidakpuasan ini dengan sangat cerdik,” kata Marc Riegel.

    Presiden Macron tolak mundur

    Pemilu putaran kedua yang menentukan akan digelar pada 7 Juli. Para pemimpin blok kiri moderat dan kubu Macron mengatakan mereka akan bekerja sama, dan menarik kandidat mereka di distrik-distrik, di mana kandidat lain memiliki peluang lebih besar demi menghadangkan kubu ultra kanan.

    Tapi kesepakatan untuk menghadang RN mencapai mayoritas absolut belum tentu berhasil. Sekalipun Presiden Emmanuel Macron akan tetap menjadi presiden, karena dia dipilih secara langsung dalam pemilu presiden dan akan berkuasa sampai 2027. Macron juga sudah menyatakan tidak akan mengundurkan diri, sekalipun parlemen nantinya dikuasai oleh kubu lawan.

    Sekalipun RN nantinya gagal mencapai mayoritas absolut setelah pemilu putaran kedua, tidak berarti jalan akan mulus bagi Macron. Karena kemungkinan akan terjadi kebuntuan di parlemen, ketika kekuatan kanan dan kiri saling menghalangi.

    Bagi pemimpin partai RN Jordan Bardella, pemerintahan di bawah kepemimpinannya hanya akan menjadi tujuan sementara. Dalam pemilihan presiden tahun 2027, di mana Macron tidak dapat lagi mencalonkan diri, RN akan mengusung kandidat utama mereka Marine Le Pen untuk menjadi presiden Prancis.

    Jika hal ini terjadi, “kita pasti akan memiliki Eropa yang sangat berbeda,” kata Ronja Kempin. Prancis bahkan bisa saja keluar dari Uni Eropa atau dari mata uang bersama euro. Tapi pengamat politik Marc Riegel, di sisi lain, lebih percaya bahwa Marine Le Pen akan berubah. “Seperti Giorgia Meloni di Italia, Marine Le Pen juga akan tetap berada di Uni Eropa untuk mengubah Uni Eropa, melemahkannya, dan membentuknya kembali menurut ide-ide dia”, katanya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Kobaran Api Kutub Utara Hasilkan 6,8 Megaton Karbon, Bencana Bagi Bumi

    Kobaran Api Kutub Utara Hasilkan 6,8 Megaton Karbon, Bencana Bagi Bumi

    Jakarta –

    Sebagian besar wilayah Arktik berkobar di musim panas tahun ini. Terjadi beberapa kebakaran hutan terburuk dalam sejarah yang diperparah serangkaian cuaca ekstrem yang luar biasa panas dan kering.

    Ironisnya, sebagian besar aktivitas ini terjadi di Republik Sakha Rusia, bagian dari Siberia dengan suhu tahunan rata-rata -7,5°C. Bahkan di bulan-bulan musim panas, suhu rata-rata berada di antara 0°C dan 10°C.

    Meskipun biasanya merupakan bagian planet yang dingin, wilayah ini telah mengalami suhu yang sangat hangat dan kebakaran hutan yang hebat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di musim panas tahun 2021.

    Data terbaru dari Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Uni Eropa menunjukkan kebakaran hutan Siberia pada bulan Juni 2024 mengeluarkan 6,8 megaton emisi karbon.

    Itu merupakan angka tertinggi ketiga dalam dua dekade terakhir, setelah Juni 2020 dan 2019, yang masing-masing mencatat 16,3 dan 13,8 megaton karbon.

    “Dalam pemantauan kebakaran hutan yang kami lakukan di CAMS, kami memberikan perhatian khusus pada garis lintang utara yang tinggi dan Arktik selama bulan-bulan musim panas. Emisi kebakaran di Arktik telah berada pada tingkat yang cukup umum selama tiga musim panas terakhir, tetapi kami telah mengamati kebakaran baru-baru ini berkembang setelah kondisi yang lebih hangat dan lebih kering, mirip dengan kebakaran hutan yang meluas pada tahun 2019 dan 2020,” kata Mark Parrington, Ilmuwan Senior di CAMS, dikutip dari IFL Science.

    “Ini adalah ketiga kalinya sejak 2019 kami mengamati kebakaran hutan Arktik yang signifikan dan menunjukkan bahwa wilayah timur laut Arktik ini telah mengalami peningkatan kebakaran hutan ekstrem terbesar selama dua dekade terakhir,” jelas Parrington.

    Kebakaran yang terjadi baru-baru ini tidak dapat dipisahkan dari tren perubahan iklim global yang meluas, yang menyebabkan Arktik memanas setidaknya empat kali lebih cepat daripada bagian lain Bumi. Meskipun Arktik saat ini paling merasakan dampaknya, hal itu bisa jadi merupakan pertanda akan terjadinya bencana di tempat lain di dunia.

    “Arktik adalah titik awal perubahan iklim dan meningkatnya kebakaran hutan Siberia merupakan tanda peringatan yang jelas bahwa sistem penting ini mendekati titik kritis iklim yang berbahaya. Apa yang terjadi di Arktik tidak akan berhenti di sana, perubahan Arktik memperkuat risiko secara global bagi kita semua. Kebakaran ini merupakan seruan peringatan untuk tindakan segera,” komentar Gail Whiteman, Profesor di University of Exeter dan pendiri Arctic Basecamp.

    Kebakaran hutan juga terjadi di belahan Bumi lain di Amerika Selatan. Pengamatan oleh CAMS menunjukkan bahwa aktivitas kebakaran hutan di lahan basah Pantanal, lahan basah tropis terbesar di dunia yang terletak di Brasil, Bolivia, dan Paraguay, adalah yang paling intens dalam dua dekade setelah musim hujan yang sangat kering.

    (rns/rns)

  • Pesawat Israel Mendarat Darurat di Turki, Dilarang Isi Bahan Bakar!

    Pesawat Israel Mendarat Darurat di Turki, Dilarang Isi Bahan Bakar!

    Ankara –

    Pesawat maskapai nasional Israel, El Al, melakukan pendaratan darurat di bandara Turki pada Minggu (30/6) untuk mengevakuasi seorang penumpang untuk alasan medis. Namun, pesawat maskapai Tel Aviv itu tidak diizinkan mengisi ulang bahan bakar di Bandara Antalya, Turki, sebelum melanjutkan penerbangan.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (1/7/2024), maskapai El Al dalam pernyataannya menuduh para pekerja di Bandara Antalya menolak untuk mengisi ulang bahan bakar pesawat dengan nomor penerbangan LY5102 tersebut sebelum lepas landas untuk terbang ke Tel Aviv.

    Pendaratan darurat itu terpaksa dilakukan saat pesawat mengudara dari Warsawa di Polandia menuju ke Tel Aviv di Israel.

    “Para pekerja lokal menolak untuk mengisi bahan bakar pesawat perusahaan itu meskipun hal tersebut karena alasan medis,” demikian pernyataan maskapai El Al.

    Disebutkan bahwa satu penumpang yang mengalami gangguan kesehatan itu telah dievakuasi dari pesawat.

    Menurut maskapai El Al, pesawat kemudian lepas landas ke Rhodes di Yunani di mana “pesawat akan mengisi bahan bakar sebelum lepas landas ke Israel”.

    Hubungan antara Turki dan Israel semakin memburuk sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, dengan semua penerbangan langsung antara kedua negara dibatalkan sejak saat itu.

    Lihat juga Video ‘Hamas: Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Belum Ada Kemajuan’:

    Sejumlah sumber diplomatik Turki mengonfirmasi bahwa pesawat maskapai Israel itu diizinkan melakukan pendaratan darurat untuk mengevakuasi satu penumpang yang sakit.

    “Bahan bakar disediakan ke pesawat karena pertimbangan kemanusiaan, namun karena prosedur terkait akan segera diselesaikan, kapten memutuskan untuk pergi atas kemauannya sendiri,” sebut sumber diplomatik Turki tersebut.

    Laporan surat kabar Israel, The Times of Israel, menyebut pesawat maskapai El Al berada di landasan Bandara Antalya selama beberapa jam sebelum lepas landas ke Yunani.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi pengkritik tajam terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza, dan sering menyatakan dukungan terhadap kelompok Hamas sedang berperang melawan militer Tel Aviv. Erdogan bahkan menyebut Hamas sebagai “pembela tanah air mereka”.

    Oleh beberapa negara seperti Israel, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, kelompok Hamas telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

    Lihat juga Video ‘Hamas: Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Belum Ada Kemajuan’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Jakarta –

    Uni Eropa akan mengirimkan dana tambahan sebesar “1,4 miliar Euro dalam beberapa bulan ke depan dan satu miliar tambahan berikutnya hingga akhir tahun,” kata Utusan Luar Negeri Josep Borrell, dalam sebuah jumpa pers usai KTT Menteri Luar Negeri di Luxemburg, Senin (24/6). Bantuan teranyar untuk Ukraina diniatkan sebagai dana perang, yakni buat pengadaan alutsista dan stimulus untuk industri pertahanan di dalam negeri.

    Duit tersebut merupakan bunga dana simpanan Rusia di Eropa yang telah dibekukan. Setelah lama diusulkan, gagasan mengalihkan keuntungan bunga Rusia untuk Ukraina kini disepakati secara aklamasi oleh Dewan Eropa, kecuali Hongaria. Dana tersebut nantinya dikelola oleh Fasilitas Perdamaian Eropa, EFF, yang bertugas menyalurkan bantuan militer dan pertahanan untuk negara mitra.

    Dari dompet EFF, Ukraina sudah mendapat lebih dari 11 miliar Euro sejak 2022. Menurut Komisi Eropa, dana Rusia yang dibekukan mencapai 210 miliar Euro, dengan keuntungan bunga rata-rata sebesar 2,5 hingga tiga miliar Euro per tahun. Pada 2023 lalu, lembaga keuangan Belgia Euroclear memperkirakan, pendapatan bunga bank dari dana simpanan Rusia berkisar 4,4 miliar Euro per tahun.

    Legitimasi hukum melawan blokade Hongaria

    Borrell juga mengumumkan bahwa pihaknya “telah menyepakati prosedur hukum untuk menghindari blokade” oleh negara anggota UE. Ucapannya itu ramai dipahami sebagai sentilan bagi Hongaria yang menolak pencairan dana untuk Ukraina. Dalam pembuatan keputusan terakhir, misalnya, pemerintah di Budapest tidak lagi dilibatkan setelah bersikap abstain dalam pertemuan sebelumnya.

    Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó mengatakan, sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap isolasi sepihak oleh Dewan Eropa, lapor kantor berita Reuters. Menurutnya, UE telah melewati “garis merah” dengan keputusan tersebut, tulis juru bicara pemerintah Hongaria yang mengutip Szijjártó di platform X. Dia mengkritik langkah Dewan Eropa sebagai “pelanggaran aturan umum UE, yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Sikap blokade pemerintahan Viktor Orban di Hongaria terhadap bantuan untuk Ukraina bukanlah hal baru di UE. Budapest berdalih, bantuan militer akan semakin memperparah eskalasi konflik. UE sebaliknya menahan kucuran dana untuk Hongaria karena kebijakan Orban yang diyakini memperlemah supremasi hukum.

    Repotnya, pada 1 Juli 2024 mendatang, Hongaria akan mengambil alih Kepresidenan Dewan UE selama enam bulan. Dalam peran ini, pemerintahan Orban berwenang memimpin pertemuan Dewan Menteri dan menyusun agenda yang bisa diusulkan untuk menjadi proposal legislatif di UE.

    Sanksi baru buat Rusia

    Dalam pertemuan di Luxemburg, menteri luar negeri UE juga memutuskan paket sanksi ke-14 terhadap Rusia. Legislasi teranyar terutama ditujukan untuk menutup celah hukum dari sanksi sebelumnya.

    Meski demikian, Dewan Eropa gagal menutup salah satu kelemahan terbesar rejim embargo karena sikap blokade Jerman. Tadinya, UE ingin mewajibkan perusahaan Eropa ikut mematuhi sanksi dalam membangu rantai suplai di negara ketiga. Tapi menurut keputusan dewan menlu, perusahaan hanya akan diminta melakukan “upaya terbaik” untuk menjauhkan perusahaan atau individu asal Rusia yang terkena embargo.

    Paket sanksi tersebut juga melarang pengiriman gas alam cair Rusia ke UE, yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia. Embargo UE acap dikritik karena dinilai gagal menutup sumber duit Rusia di Eropa.

    Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis, misalnya, mengatakan rejim sanksi UE justru semakin lemah seiring berjalannya waktu. Rusia sendiri menolak paket sanksi baru tersebut karena dianggap “tidak efektif”.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia ingin membangun “arsitektur keamanan yang dapat diandalkan” di kawasan Asia Pasifik, dalam kunjungan kenegaraannya ke Vietnam pada Kamis (20/06). Kunjungan ini adalah bagian dari lawatan Putin ke Asia, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat.

    Sehari setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Korea Utara, Putin menerima penghormatan militer di Vietnam, dan Putin terlihat dipeluk oleh Presiden Vietnam To Lam dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

    Kedua pemimpin negara ini menyepakati pertukaran 11 perjanjian dan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan di bidang minyak dan gas, ilmu pengetahuan nuklir, dan pendidikan.

    Presiden Vietnam menyebut Putin telah ikut berkontribusi pada “perdamaian, stabilitas, dan pembangunan” di dunia.

    AS kritik kunjungan Putin ke Asia

    Kunjungan Putin ke Asia kali ini menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. AS memprotes bahwa Putin seharusnya tidak diberi panggung untuk membela invasi Rusia di Ukraina.

    Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai berbagai isu termasuk energi, menggarisbawahi poros Moskow ke Asia setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas konflik di Ukraina.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis yang komprehensif dengan Vietnam, yang tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia,” kata Putin, dikutip dari kantor berita TASS Rusia.

    Dalam sebuah konferensi pers untuk mengakhiri lawatannya di Asia, Putin juga menuduh aliansi militer NATO telah menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia di Asia, lapor TASS.

    Pengadilan Kriminal Internasional pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tuduhan itu dibantahnya.

    Zachary Abuza, seorang profesor di Sekolah Perang Nasional War AS. Abuza menggarisbawahi adanya kerbersamaan dalam sejarah Komunis antara Vietnam dan Rusia, di mana puluhan ribu kader Vietnam, termasuk anggota biro politik saat ini, pernah dilatih oleh Uni Soviet.

    AS akan perkuat hubungan dengan Vietnam

    Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan diplomatnya akan mengunjungi Vietnam pekan ini untuk menekankan komitmen Washington dalam bekerja sama dengan Vietnam dan memastikan Indo-Pasifik akan tetap bebas dan terbuka.

    Dalam kunjungan asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Daniel Kritenbrink ini “juga akan menegaskan kembali dukungan AS untuk Vietnam yang kuat, mandiri, tangguh, dan sejahtera”, kata departemen itu.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa mempererat kemitraan AS-Vietnam tidak mengharuskan Hanoi untuk memutus hubungannya dengan Rusia atau Cina.

    Seorang juru bicara delegasi Uni Eropa di Vietnam mengatakan bahwa Hanoi memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa perang Rusia di Ukraina itu membuktikan bahwa Moskow tidak menghormati hukum internasional.

    “Perjalanan hubungan masyarakat yang sukses”

    Putin telah mengubah kunjungannya ke Asia ini menjadi “perjalanan hubungan masyarakat yang sangat sukses”. Presiden Rusia itu telah berhasil menandatangani perjanjian yang dengan Korea Utara dan Vietnam, kata ilmuwan politik Klaus Larres.

    “Apa yang Putin lakukan ini adalah solusinya untuk mengatasi keterasingan dirinya, yang merupakan sanksi akibat perang di Ukraina, invasi brutalnya ke negara tetangganya itu, dan kurangnya keberhasilan militer Rusia,” kata Larres, Jumat (21/06).

    “Dia benar-benar kehabisan amunisi dan dia bergantung pada negara-negara lain untuk mendapatkan amunisi, peralatan militer, dalam upaya memerangi Ukraina. Dan saya pikir bagi Putin, seluruh perjalanan ini adalah tentang memperkuat militernya dan juga meningkatkan kinerja ekonomi negaranya,” jelasnya.

    Menurut Larres, kunjungan Putin ke Hanoi “tidak akan mengarah ke Vietnam yang anti-Barat”. Justru menurutnya, “Vietnam memiliki kecenderungan untuk mencoba bersikap netral, berteman dengan semua pihak dan juga tidak menjalin aliansi formal dengan pihak mana pun.”

    Sementara lawatan Putin ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam program senjata nuklir Pyongyang ini justru sangat membingungkan, kata Larres.

    “Kunjungan itu sangat mengancam keamanan global karena Kim dan Korea Utara adalah outlier di dunia. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara berpikir Kim, apa yang akan dia lakukan, dan betapa impulsif dan emosionalnya dia,” ungkap Larres.

    Lebih lanjut, Larres mengatakan bahwa “semua pihak tahu, Rusia bukanlah negara yang didukung oleh AS. Secara struktural bahkan ekonomi negara itu lemah akibat invasinya ke Ukraina. Apakah Rusia akan berhasil dalam perang Ukraina, itu masih diragukan.”

    kp/hp (Reuters)

    (ita/ita)

  • Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Moskow –

    Rusia menyatakan pihaknya telah mencegat dan menghancurkan sedikitnya 114 drone tempur yang diluncurkan oleh militer Ukraina dalam semalam. Sedikitnya satu orang tewas akibat serangan drone Kyiv tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (21/6/2024), Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa drone-drone tempur Ukraina itu terdeteksi mengudara di atas wilayah Krasnodar, Volgograd, Crimea — wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia — dan Laut Hitam.

    “Sistem pertahanan anti-udara Rusia telah mencegat dan menghancurkan 70 drone di atas wilayah Crimea dan Laut Hitam, kemudian 43 drone di atas wilayah Krasnodar dan satu drone di wilayah Volgograd,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat (21/6) waktu setempat.

    Gubernur Daerah Krasnodar, Venyamin Kondratyev, dalam pernyataan via Telegram melaporkan bahwa seorang pegawai stasiun pemanas di wilayahnya tewas ketika sebuah drone menghantam fasilitas di dekat stasiun kereta Yuzhny.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal korban luka akibat serangan-serangan tersebut.

    Beberapa gedung administrasi di kompleks kilang minyak yang ada di distrik Severski, sebut Kondratyev, juga mengalami kerusakan.

    Belum ada pernyataan resmi dari militer Ukraina soal laporan serangan yang menghantam wilayah Rusia itu.

    Namun beberapa bulan terakhir, Ukraina yang telah berperang melawan Rusia selama lebih dari dua tahun terakhir, semakin meningkatkan serangan balasan terhadap Moskow. Serangan Kyiv dilaporkan kerap menargetkan target infrastruktur energi di wilayah Rusia.

    Sementara itu, rentetan serangan rudal dan drone Rusia yang juga ditargetkan terhadap infrastruktur energi Ukraina, telah melumpuhkan kapasitas pembangkit listrik di negara tersebut.

    Bahkan serangan-serangan Moskow memaksa Kyiv untuk memberlakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah dan mengimpor pasokan listrik dari kawasan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)