Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi

    Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi

    Jakarta –

    Arab Saudi kembali menyampaikan inisiatif terbaru berkaitan dengan nasib negara Palestina. Arab Saudi, lewat Menteri Luar Negerinya, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina.

    Inisiatif ini mencuat setelah beragam upaya untuk mendorong solusi dua negara tidak kunjung membuahkan hasil. Padahal, solusi dua negara tersebut sudah disuarakan sejak beberapa dekade lalu.

    Apa inisiatif yang dimaksud? Dilansir dari Al Arabiya, Jumat (27/9/2024), inisiatif itu berkaitan dengan aliansi global. Aliansi itu nantinya akan mendorong solusi dua negara.

    Pangeran Faisal menyampaikan inisiatif tersebut saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.

    Dia mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.

    Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.

    “Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” cetusnya.

    Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.

    “Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

    Arab Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Sampai Palestina Merdeka

    Sikap tegas Arab Saudi terhadap Israel juga sempat dinyatakan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dia mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk.

    “Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9).

    “Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.

    Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.

    Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.

    Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.

    “Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    London –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Afghanistan di London, Inggris, ditutup pada Jumat (27/9) waktu setempat. Penutupan itu dilakukan setelah otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan memutuskan hubungan dengan misi diplomatik yang dibentuk pemerintah sebelumnya di Kabul dan memecat stafnya di Inggris.

    Seorang reporter AFP, seperti dilansir AFP, Jumat (27/9/2024), melihat pemberitahuan digantung di gerbang bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London.

    “Kedutaan Besar Republik Afghanistan ditutup,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

    Tidak ada yang membukakan pintu gerbang Kedubes Afghanistan, namun bendera nasional negara itu masih berkibar.

    Awal bulan ini, Duta Besar Afghanistan untuk Inggris Zalmai Rassoul mengumumkan via media sosial bahwa kedutaannya akan ditutup “atas permintaan resmi negara tuan rumah” pada 27 September.

    Dalam tanggapannya, Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris (FCDO) membantah bahwa pihaknya berada di balik penutupan tersebut.

    “Keputusan ini tidak dibuat oleh pemerintah Inggris,” tegas juru bicara FCDO dalam pernyataannya.

    “Negara Afghanistan memutuskan untuk menutup Kedutaan Besar Afghanistan di London dan memberhentikan para stafnya,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat Video: Taliban Bebaskan Ekstremis Anti-Imigran Austria

    “Kami terus mendukung rakyat Afghanistan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ucap juru bicara FCDO.

    FCDO belum mengindikasikan apakah Duta Besar Afghanistan yang baru akan diakreditasi di London.

    Inggris tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Tapi sejalan dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, otoritas London mengakui bahwa “tidak ada alternatif selain terlibat secara pragmatis dengan pemerintahan Afghanistan saat ini”.

    Misi diplomatik Inggris untuk Afghanistan pada saat ini berbasis di Doha, Qatar.

    Bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London, menurut situs resminya, ditutup sejak 20 September.

    Pada Jumat (27/9) waktu setempat, Dubes Rassoul memposting ulang postingan X di mana Dubes Jerman untuk Inggris mengatakan bahwa menjadi “kesenangan” untuk bekerja dengan mitranya dari Afghanistan selama bertahun-tahun.

    Dubes Jerman juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “situasi mengerikan bagi perempuan dan anak perempuan di bawah Taliban”.

    Selama tiga tahun terakhir, Taliban telah menerapkan interpretasi Islam secara radikal dan semakin keras dalam mengusir perempuan dari ruang-ruang publik.

    Meskipun Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021, kedutaan-kedutaan besar di berbagai negara tetap beroperasi dengan para staf diplomatik yang setia kepada pemerintahan sebelumnya yang didukung internasional.

    Pada akhir Juli lalu, Kementerian Luar Negeri Taliban menegaskan pihaknya “tidak bertanggung jawab” atas kredensial, termasuk paspor dan visa, yang dikeluarkan oleh misi diplomatik yang tidak sejalan dengan penguasa kabur Kabul.

    Misi diplomatik yang dimaksud mencakup Kedubes Afghanistan di Prancis, Belgia, Swiss, Jerman, Kanada dan Australia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel-Hizbullah Membara, Jepang Serukan Warganya Tinggalkan Lebanon!

    Israel-Hizbullah Membara, Jepang Serukan Warganya Tinggalkan Lebanon!

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang menyerukan warganya untuk meninggalkan Lebanon. Seruan ini disampaikan juru bicara pemerintah Jepang pada hari Jumat (27/9). Menurut laporan media, ada rencana untuk mengirim pesawat militer guna mengevakuasi warga Jepang dari Lebanon.

    Bombardir Israel telah menewaskan ratusan orang minggu ini di Lebanon, khususnya di basis-basis kelompok Hizbullah, sementara kelompok bersenjata Lebanon tersebut telah membalas dengan serangan roket.

    “Saat ini kami sedang memeriksa keselamatan warga negara Jepang yang tinggal di Lebanon, serta mendesak mereka untuk meninggalkan negara tersebut sementara penerbangan komersial reguler tetap beroperasi”, kata kepala sekretaris kabinet Yoshimasa Hayashi pada hari Jumat, dilansir kantor berita AFP, Jumat (27/9/2024).

    Sementara itu, media Jepang melaporkan bahwa pengaturan saat ini sedang dilakukan bagi pemerintah untuk mengirim pesawat militer ke Yordania, tempat mereka akan bersiaga.

    Pesawat angkut C-2 akan dimobilisasi untuk mengevakuasi sekitar 50 warga negara Jepang yang saat ini berada di Lebanon, menurut sejumlah media Jepang termasuk Kyodo News, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

    Sebelumnya, Yoko Kamikawa, Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan pada hari Rabu bahwa Tokyo “sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah.”

    Jepang, tambahnya, “sangat mendesak” semua pihak untuk “menahan diri sepenuhnya guna menghindari eskalasi lebih lanjut.”

    Israel telah menolak desakan sekutu untuk gencatan senjata selama 21 hari di Lebanon dan telah berjanji untuk terus memerangi Hizbullah.

    Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya termasuk beberapa negara Arab telah mengeluarkan seruan bersama untuk gencatan senjata selama 21 hari di Lebanon. Seruan ini dikeluarkan setelah serangan udara Israel terhadap Hizbullah menewaskan ratusan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi di Lebanon minggu ini.

    Seruan untuk gencatan senjata selama 21 hari itu muncul beberapa jam setelah kepala angkatan darat Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi pada hari Rabu, memerintahkan para prajurit untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan darat terhadap Hizbullah.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Macron Bilang Netanyahu Salah Jika Tolak Gencatan Senjata di Lebanon

    Macron Bilang Netanyahu Salah Jika Tolak Gencatan Senjata di Lebanon

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa akan menjadi “kesalahan” bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menolak gencatan senjata di Lebanon. Macron menyebut Netanyahu harus mengambil “tanggung jawab” atas eskalasi regional.

    “Usulan yang diajukan adalah usulan yang solid,” kata Macron pada konferensi pers di Montreal, Kanada bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dilansir kantor berita AFP, Jumat (27/9/2024).

    Macron menekankan bahwa rencana yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu telah disiapkan bersama Netanyahu sendiri.

    Para pejabat tinggi Israel sebelumnya telah menolak usulan gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah. Washington juga menegaskan bahwa rencana gencatan senjata telah “dikoordinasikan” dengan Israel.

    Namun, Netanyahu mengatakan pemerintahnya bahkan tidak menanggapi usulan tersebut dan malah memerintahkan militer untuk “terus bertempur dengan kekuatan penuh” melawan Hizbullah.

    “Saya pikir akan menjadi kesalahan bagi perdana menteri (Israel) untuk menolaknya karena dia harus bertanggung jawab atas eskalasi regional yang jauh melampaui apa yang dapat dikendalikan siapa pun, dan tentu saja korban sipil baru di Lebanon,” kata Macron.

    “Kita benar-benar harus segera mencapai gencatan senjata,” imbuh Trudeau, sambil menunjuk pada foto-foto menyedihkan dari Lebanon.

    Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya, serta beberapa negara Arab, telah meluncurkan seruan bersama untuk penghentian pertempuran selama 21 hari di Lebanon. Seruan ini disampaikan serangan udara Israel menewaskan ratusan orang dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi di Lebanon minggu ini.

    Seruan untuk gencatan senjata selama tiga minggu tersebut muncul beberapa jam setelah kepala angkatan darat Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi pada hari Rabu lalu, mendesak para prajurit untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan darat terhadap Hizbullah.

    Presiden Prancis mengatakan bahwa reaksi awal Israel terhadap usulan tersebut tidak “pasti”. Macron pun mengemukakan kemungkinan untuk mengadakan sidang Dewan Keamanan mengenai masalah tersebut guna “meningkatkan tekanan.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi

    Arab Saudi Umumkan Koalisi Global untuk Dirikan Negara Palestina

    Riyadh –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengumumkan peluncuran inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina. Inisiatif itu juga akan menggalang dukungan untuk penerapan solusi dua negara, setelah upaya internasional selama beberapa dekade berujung kegagalan.

    Aliansi global untuk implementasi solusi dua negara itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (27/9/2024), diumumkan dalam pidato Pangeran Faisal saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.

    Pangeran Faisal mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.

    Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.

    “Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” cetusnya.

    Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.

    “Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.

    Israel membombardir Jalur Gaza dan memicu kehancuran besar-besaran sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu, setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel bagian selatan hingga menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Lebih dari 41.000 orang dilaporkan tewas di Jalur Gaza akibat rentetan serangan Israel sejauh ini.

    Pangeran Faisal, dalam pidatonya, mengatakan bahwa perang yang sedang berlangsung telah memicu bencana kemanusiaan yang menghancurkan, termasuk juga kejahatan Israel di Tepi Barat, Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci umat Muslim dan Kristen lainnya.

    Ditekankan oleh Pangeran Faisal bahwa hak untuk membela diri, yang selalu diklaim oleh Israel dalam serangannya, tidak membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai alat perang, penghasutan, dehumanisasi dan penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lainnya oleh militer Israel.

    Saudi telah berulang kali menegaskan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina, yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Namun, Tel Aviv tidak menunjukkan minat untuk melakukan hal tersebut. Mayoritas anggota parlemen Israel, Knesset, menolak solusi dua negara, sedangkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak komitmen tersebut.

    Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), pekan lalu, mengatakan bahwa Riyadh tidak akan mengakui Israel tanpa adanya negara Palestina. MBS juga mengutuk keras “kejahatan pendudukan Israel” terhadap rakyat Palestina.

    “Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tidak kenal lelah menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut,” tegas MBS di depan Dewan Syura.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Biden Desak Pemimpin Dunia Cegah Perang Besar-besaran di Lebanon

    Biden Desak Pemimpin Dunia Cegah Perang Besar-besaran di Lebanon

    New York –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendesak para pemimpin dunia untuk mencegah “perang skala penuh” di Lebanon. Seruan ini disampaikan saat pertempuran sengit berlangsung antara Israel dan Hizbullah yang bermarkas di Lebanon.

    Biden, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (25/9/2024), menyampaikan seruan itu saat berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang menggelar pertemuan puncak pada Selasa (24/9) waktu setempat di New York, AS.

    Pertemuan Majelis Umum PBB ini digelar saat eskalasi konflik berlangsung antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, yang menurut otoritas Beirut, telah menewaskan sedikitnya 558 orang, termasuk 50 anak-anak.

    “Perang skala penuh tidak menjadi kepentingan siapa pun. Meskipun situasinya meningkat, solusi diplomatik masih mungkin dilakukan,” ucap Biden dalam pidato yang menjadi pidato perpisahan kepada Majelis Umum PBB sebelum dia mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden AS.

    “Faktanya (itu) tetap menjadi satu-satunya jalan menuju keamanan abadi yang memungkinkan penduduk dari kedua negara kembali ke rumah-rumah mereka di perbatasan dengan aman,” cetusnya.

    Biden juga kembali mendorong gencatan senjata yang sulit dicapai antara Israel dan Hamas, dan mengatakan kepada badan global tersebut bahwa sudah waktunya untuk “mengakhiri perang ini”.

    Prancis, salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB, menyerukan digelarnya pertemuan darurat membahas krisis di Lebanon.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, secara terpisah, memperingatkan bahwa situasi di Lebanon berada di ambang kehancuran. “Kita semua harus waspada dengan eskalasi ini. Lebanon berada di tepi jurang,” sebutnya.

    Dia juga memperingatkan “kemungkinan Lebanon berubah menjadi Gaza lainnya”, yang saat ini situasinya, menurut Guterres, bagaikan “mimpi buruk yang tiada henti”.

    Diplomat utama Uni Eropa, Josep Borrell, juga memperingatkan bahwa “kita hampir berada dalam perang besar-besaran”.

    Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang mendukung Hizbullah, mengutuk kelambanan PBB terhadap Israel yang “tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami”.

    AS sebagai sekutu terdekat Israel telah menegaskan penolakan terhadap invasi darat yang mungkin dilancarkan Israel ke Lebanon. Seorang pejabat senior Washington, yang enggan disebut namanya, menuturkan bahwa AS akan menawarkan ide-ide “konkret” untuk meredakan krisis di Lebanon kepada PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perjanjian Dagang RI-Uni Eropa Belum Rampung, Bisa Lanjut di Era Prabowo

    Perjanjian Dagang RI-Uni Eropa Belum Rampung, Bisa Lanjut di Era Prabowo

    Jakarta –

    Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) belum menemukan titik terang.

    Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan ada beberapa isu yang belum dapat disepakati dengan Uni Eropa sehingga kemungkinan besar pembahasannya akan terlambat.

    “Masih ada beberapa isu yang belum kita sepakati dengan Uni Eropa. Memang September ini waktu sudah tidak banyak,” kata Bara dalam Konferensi Pers mengenai Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Agustus 2024 di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

    Bara belum dapat memastikan target penyelesaian pembahasan I-EU CEPA. Mengingat Waktu yang semakin sempit ini, ia berharap I-EU CEPA bisa rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) purnatugas.

    “Memang kita harapkan sebelum Pak Jokowi ini selesai Oktober, ini sudah bisa kita sepakati,” ujarnya.

    I-EU CEPA merupakan perjanjian yang memungkinkan untuk keran ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibuka lebih besar. Perundingannya telah berjalan selama 9 tahun.

    Setidaknya, ia berharap kesepakatan tersebut bisa terjalin secara principal terlebih dulu. Apabila tidak bisa dilakukan, tidak menutup kemungkinan pembahasan kerja sama ini dialihkan ke masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

    “Kalau memang tidak bisa, dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya,” kata dia.

    Di sisi lain, Bara belum dapat membeberkan isu-isu yang saat ini menjadi pembahasan utama dari proses negosiasi tersebut. Kepala negosiator dari Kemendag tengah bekerja keras untuk mencari kesepakatan antara isu yang diminta oleh Uni Eropa dengan keinginan RI sendiri.

    “Kita sedang bekerja keras untuk cari titik temu atas hanya ada 2 atau 3 isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak, antara UE. Tapi chief negotiator kita setiap hari berkomunikasi dengan UE melalui Zoom untuk mencari titik temu sehingga bisa selesai,” jelasnya.

    Berlanjut ke halaman berikutnya.

    Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan terkait kesepakatan impor dari Uni Eropa. Hal ini menjadi bagian dari konsekuensi dari kesepakatan perdagangan antara keduanya.

    “Tapi posisi kita bahwa tetap perjanjian dagang menguntungkan, karena membuka akses produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar-pasar tersebut. Itu benefit dari perjanjian dagang itu. Pinter-pinter kita memanfaatkan perjanjian dagang untuk bisa membuka akses terhadap produk-produk ekspor kita,” jelasnya.

    Bara mengakui bahwa salah satu permintaan berat Uni Eropa yang membuat pembahasan perjanjian ini tak kunjung rampung ialah permintaan untuk mempermudah impor.

    “Saya nggak bisa bicara detail karena negosiasi. Kalau saya bicara gitu takutnya bisa mempengaruhi negosiasi, tapi memang itu salah satu poin yang istilahnya itu contentious, yang sampai saat ini soal itu yang belum bisa kita sepakati,” kata Bara, ditemui usai acara.

    Sebagai tambahan informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, I-EU CEPA telah memasuki tahap finalisasi. Namun menurutnya, penyelesaian perjanjian ini memang tidak mudah lantaran adanya pergantian kepengurusan.

    Akibat bergantian kepengurusan ini, menurut Airlangga, ada sejumlah permintaan baru dari Uni Eropa sehingga harus kembali dilakukan penyesuaian. Airlangga bilang, ada tiga isu utama yang masing menggantung dalam perundingan tersebut.

    Pertama, Uni Eropa ingin agar masalah impor segera dipermudah di Indonesia. Kedua, Uni Eropa masih bersikeras mengenai bea keluar, dan yang ketiga Uni Eropa juga masih bersikeras mengenai perpajakan digital.

    “Kita minta menunggu WTO (World Trade Organization), mereka tidak mau. Jadi tiga isu itu menjadi isu yang masih menggantung dalam perundingan I-EU CEPA,” kata Airlangga dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

    Airlangga menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Indonesia segera memulai aksesi keanggotaan OECD dengan bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    “Jadi CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Presiden Terpilih, Pak Prabowo, dan minta untuk tidak perlu menunggu,” kata dia.

  • Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Ankara –

    Turki secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, organisasi negara-negara ekonomi berkembang di dunia. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tapi kini sebagian besar didominasi oleh Moskow dan Beijing.

    Omer Celik, juru bicara dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi hal ini dan mengatakan permintaan tersebut “tertunda.”

    “Presiden kami telah menyatakan beberapa kali bahwa kami ingin menjadi anggota BRICS,” ujar Omar Celik pada awal September. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut aspirasi Turki, menurut laporan media Turki, dan mengatakan ia akan “sepenuhnya mendukung” keanggotaan Turki.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jika benar-benar jadi anggota BRICS, yang sering digambarkan sebagai penyeimbang tatanan global yang dipimpin Barat, Turki dapat semakin menjauh dari keanggotaan Uni Eropa (UE) dan sejumlah keuntungan yang ditawarkannya.

    Turki ingin gabung UE sejak 2005

    “Kami mengharapkan semua negara kandidat UE untuk mendukung nilai-nilai UE dengan tegas, guna menghormati kewajiban yang berasal dari perjanjian perdagangan yang relevan, dan agar selaras dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE,” kata Peter Stano, juru bicara layanan diplomatik UE. kepada DW.

    Beberapa pihak melihat tujuan Turki untuk bergabung dengan kelompok BRICS sebagai reaksi terhadap lambatnya kemajuan dalam perundingan aksesi UE.

    Nacho Sanchez Amor, anggota parlemen dari kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa menegaskan, jalan Turki menuju UE adalah melalui reformasi.

    “Belakangan ini kami melihat minat baru dari pemerintah Turki dalam menghidupkan kembali proses aksesi UE,” katanya dalam pernyataan 2023.

    “Proses ini tidak akan terjadi karena tawar-menawar geopolitik, tetapi hanya terjadi jika otoritas Turki menunjukkan minat nyata dalam menghentikan kemunduran yang terus-menerus dalam kebebasan fundamental dan supremasi hukum di negara itu.”

    Proses aksesi Turki dimulai pada tahun 2005, tetapi terhenti pada tahun 2018 karena beberapa masalah, termasuk kekhawatiran UE tentang pembatasan kebebasan media, kontrol eksekutif atas peradilan, dan lemahnya pengawasan sipil terhadap pasukan keamanan Turki.

    Frustrasi kepada EU, Turki main mata dengan BRICS?

    Ozgur Unluhisarcikli, pakar Turki di German Marshall Fund (GMF), menambahkan bahwa minat Turki terhadap BRICS adalah sinyal rasa frustrasi negara itu terhadap UE.

    Turki tidak hanya marah terhadap UE karena menunda proses aksesi. Negara ini juga dinilai stagnan dalam modernisasi bea cukai atau perjanjian perdagangan, atau dalam peta jalan untuk liberalisasi visa, yang dapat membuka jalan bagi warga negara Turki untuk bepergian tanpa visa ke negara-negara Eropa.

    Sementara jumlah negara anggota BRICS telah berlipat ganda sejak dibentuk 15 tahun lalu. Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi anggota dan kelompok tersebut. Saat ini, masuk pula pendaftaran untuk bergabung dari hampir 20 negara, termasuk Turki.

    Para anggotanya bekerja sama dalam perdagangan dan perluasan ekonomi, serta memberikan apa yang mereka lihat sebagai penyeimbang politik lembaga-lembaga internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa.

    Gabung BRICS bisa jadi bumerang buat Turki

    Para pakar Turki mengatakan, pendekatan Erdogan untuk bergabung dengan BRICS bisa jadi untuk mendapatkan pengaruh dalam upaya aksesi Turki ke UE.

    Asli Aydintasbas, peneliti di Brookings Institute yang mengkhususkan diri pada Turki mengatakan, proses aksesi Turki ke UE “telah lama mengalami koma.” Karena itu, politisi Turki mencoba untuk menghidupkannya kembali, atau merasa tidak ada salahnya bergabung dengan BRICS.

    “Eropa secara efektif telah membekukan proses aksesi Turki dan berencana menendang Turki sepenuhnya keluar dari agenda perluasan, sementara negara Balkan telah bergerak maju,” kata Aydintasbas kepada DW.

    Menurutnya, ini adalah cara Turki membuat Barat cemburu dan upaya meraih perhatian mereka.

    EU butuh Turki, tapi tidak percaya

    Serangkaian kebijakan luar negeri dan keamanan Turki tidak disambut baik oleh negara Barat.

    Turki menolak untuk mendukung sanksi terhadap Rusia, dan malah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia. Turki juga mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain.

    Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya marah kepada Ankara, atas pembelian sistem pertahanan rudal S400 dari Rusia pada tahun 2017 dan pada 2022 ketika Turki menahan keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO selama dua tahun.

    Namun, lokasi strategis Turki antara barat dan timur membuatnya penting bagi misi NATO dan AS di kawasan tersebut. Selain itu, Turki juga menandatangani perjanjian dengan UE pada tahun 2016 yang memungkinkan pemulangan migran ilegal yang mencapai UE.

    Sebuah survei German Marshall Fund tentang hubungan Turki dengan sekutu Barat menyebutkan, “Turki adalah negara mitra yang paling tidak dapat diandalkan, menurut responden di setiap negara tempat survei dilakukan. Pada saat yang sama, responden Turki juga menganggap sulit mengandalkan sekutu.”

    Alexandra von Nahmen turut berkontribusi dalam artikel ini.

    Diadaptasi dari artikel DW Inggris

    (nvc/nvc)

  • Google dan Apple Kalah di Pengadilan Eropa

    Google dan Apple Kalah di Pengadilan Eropa

    Jakarta –

    Google harus membayar denda sebesar 2,4 miliar euro yang dijatuhkan oleh Komisi Uni Eropa (UE) pada tahun 2017. Pengadilan Eropa ECJ di Luksemburg pada hari Selasa mengkonfirmasi keputusan serupa dari pengadilan sebelumnya, yaitu keputusan Pengadilan Umum Uni Eropa.

    ECJ berpendapat bahwa meskipun memegang posisi pasar yang dominan tidak bertentangan dengan hukum Uni Eropa, mengeksploitasi posisi ini untuk menghalangi persaingan dilarang. Mereka menekankan bahwa perilaku yang menghalangi persaingan berdasarkan prestasi dan berpotensi merugikan perusahaan lain dan konsumen tidak diperbolehkan.

    Menurut Komisi UE, Google secara tidak adil mengarahkan pengunjung ke layanan Google Shopping miliknya sendiri sehingga merugikan para pesaing. Oleh karena itu Google dianggap menyalahgunakan posisi dominannya, demikian argumen otoritas Brussels pada tahun 2017.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Google terancam denda berikutnya

    Pengawas persaingan usaha Komisi Uni Eropa telah menjatuhkan denda beberapa miliar dolar kepada Google dalam beberapa tahun terakhir, meskipun hal ini tidak menimbulkan masalah besar bagi perusahaan tersebut karena bisnis periklanan daringnya sedang booming.

    Pengadilan Uni Eropa akan memutuskan kasus serupa pada awal minggu depan. Pertanyaannya adalah apakah Google dalam layanan “AdSense for Search” secara tidak adil telah menghalangi penyedia lain, dan apakah denda Komisi UE sebesar 1,49 miliar euro dapat dibenarkan.

    Pengawas persaingan usaha dari Komisi Eropa telah menjatuhkan denda beberapa miliar dolar kepada Google dalam beberapa tahun terakhir, meskipun hal ini tidak menimbulkan masalah besar bagi perusahaan tersebut karena bisnis periklanan daringnya sedang booming.

    Kesepakatan Apple dengan Irlandia – mendistorsi persaingan?

    Apple memiliki kantor pusat Eropa di Irlandia. Negara ini mengenakan tarif pajak yang sangat rendah kepada Apple, yaitu 0,005 persen. Menurut Komisi UE, hal ini melanggar pedoman bantuan negara bagi komunitas internasional dan juga mendistorsi persaingan. Pada tahun 2016, otoritasdi Brussels memerintahkan Apple untuk membayar pajak sebesar 13 miliar euro ditambah bunga, namun Apple menolaknya.

    Perusahaan teknologi tersebut selalu menekankan bahwa pendapatan kedua anak perusahaan Apple di Irlandia tersebut terutama dikenakan pajak di AS. Itu sebabnya Apple menganggap harus membayar dua kali lipat. Pada tahun 2020, kelompok tersebut menang pada tingkat pertama di pengadilan Uni Eropa, yang menyatakan bahwa tuntutan tambahan tersebut tidak sah. Komisi tEropa lalu mengajukan banding ke ECJ dan kini berhasil.

    yf/hp (dpa, afp, Reuters)

    (ita/ita)

  • Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Paris –

    Apa yang harus dilakukan terhadap platform media sosial yang tidak mematuhi pihak berwenang dalam memerangi konten berbahaya? Pertanyaan itu menjadi inti perdebatan yang dipicu oleh penangkapan dan penyelidikan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis.

    “Ini tentang apa yang dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa dan UE, atau negara-negara demokrasi lainnya, terhadap platform yang tidak mematuhi aturan dan menolak memberikan informasi kepada pihak berwenang,” kata Julian Jaursch, seorang pakar regulasi platform di lembaga think tank Interface yang berbasis di Berlin, kepada DW.

    Durov ditahan pada 24 Agustus di bandara Le Bourget, Paris, setelah tiba dengan jet pribadinya dari Azerbaijan.

    Setelah lebih dari 80 jam dalam tahanan polisi, dia dibebaskan dan secara resmi diselidiki karena membiarkan konten berbahaya menyebar di jaringannya.

    Sejak penangkapannya, para pendukung Durov, termasuk multimiliarder Elon Musk, mengutuk tindakan otoritas Prancis sebagai langkah penyensoran. Pemerintah di Paris telah membantah tuduhan ini, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di X bahwa penangkapan itu “sama sekali bukan keputusan politik.”

    Namun, para pendukung hak digital mengatakan kepada DW bahwa tindakan otoritas Prancis itu terasa meresahkan, dan memperingatkan bahwa kasus tersebut dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk memaksa jejaring sosial mematuhi permintaan politik atau bahkan melanggar hukum.

    “Hal itu juga dapat menyebabkan media sosial dan platform komunikasi lain mengadopsi langkah-langkah moderasi konten yang lebih ketat yang dapat mengarah pada penyensoran,” Natalia Krapiva, penasihat hukum-teknologi senior di kelompok hak digital Access Now, mengatakan kepada DW.

    Alat pro-demokrasi dan surga kriminal

    Telegram, berbeda dengan raksasa media sosial lainnya, dikenal karena tidak ikut campur memoderasi konten. Kebebasan ini menjadikan Telegram sebagai instrumen utama bagi para aktivis pro-demokrasi dari Iran hingga Hong Kong untuk mengorganisir protes.

    Namun, Telegram juga menjadi tempat berlindung bagi para ekstremis dan penganut teori konspirasi, serta kelompok kriminal di dunia maya. Pihak berwenang Prancis mulai menyelidiki Telegram setelah perusahaan tersebut mengabaikan sebagian besar permintaan untuk bekerja sama dalam menuntut kejahatan yang dilakukan via Telegram, tulis kantor kejaksaan Paris menjelaskan dalam sebuah pernyataan pers.

    Ketika pihak berwenang Prancis membebaskan Durov dari tahanan, mereka mengumumkan bahwa dia diselidiki atas serangkaian kejahatan. Kejahatan tersebut termasuk dugaan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memfasilitasi transaksi ilegal, menyebarkan materi yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak-anak, meningkatkan perdagangan narkoba, penipuan, dan menyediakan layanan pesan terenkripsi tanpa lisensi.

    Menanggapi hal tersebut, salah satu pengacara Durov mengatakan kepada wartawan bahwa “sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pemilik jejaring sosial dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

    Langkah lanjutan di Prancis dan Uni Eropa

    Dalam sistem peradilan Prancis, penyelidikan formal merupakan prasyarat agar suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan, tetapi tidak menjamin bahwa persidangan akan berlangsung. Jika pihak berwenang memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti, kasus tersebut dapat dibatalkan sebelum persidangan.

    Untuk sementara waktu, Durov tidak diizinkan meninggalkan Prancis. Dia harus melapor ke polisi dua kali seminggu, menurut pernyataan jaksa penuntut.

    Seiring dengan semakin gencarnya investigasi di Prancis, perhatian juga beralih ke Uni Eropa, yang memimpin upaya untuk mengatur platform daring di 27 negara anggota.

    Pada akhir tahun 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Layanan Digital, DSA, kerangka regulasi menyeluruh yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas apa yang terjadi di platform mereka.

    Jan Penfrat, penasihat kebijakan senior di organisasi hak digital EDRi yang berbasis di Brussels, menekankan perlunya Uni Eropa untuk menegakkan DSA dan menangani peran Telegram.

    “Dengan semua mata tertuju pada Telegram dan situasi di Prancis, otoritas Uni Eropa perlu bertindak sekarang,” kata Penfrat kepada DW. “Jika tidak, orang-orang akan mulai melihat DSA sebagai macan kertas.”

    Pertanyaan utama berkisar pada jumlah orang yang menggunakan Telegram di Uni Eropa. Di bawah DSA, platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif dianggap sebagai “platform yang sangat besar” dan harus mematuhi peraturan yang lebih ketat. Pada bulan Februari, Telegram melaporkan bahwa mereka memiliki 41 juta pengguna di Uni Eropa.

    Uni Eropa kini tengah menyelidiki apakah Telegram memberikan angka pengguna yang tidak akurat. Jika pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mengecilkan keberadaannya, Telegram dapat menghadapi berbagai tindakan dan hukuman.

    “DSA masih baru dan banyak alatnya yang belum diuji, tetapi DSA mencakup beberapa tindakan untuk memaksa Telegram agar bekerja sama lebih baik dengan pihak berwenang,” kata Penfrat kepada DW. “Telegram akan menguji DSA dalam salah satu ujian besar pertamanya.”

    (rzn/hp)

    (nvc/nvc)