Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Amerika Takut China, Ajak Korea Kerja Sama Lawan Taiwan

    Amerika Takut China, Ajak Korea Kerja Sama Lawan Taiwan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Intel kabarnya telah menghubungi Samsung untuk membentuk aliansi strategis produsen chip. Menurut laporan Maeil Business Newspaper, seorang eksekutif senior Intel baru-baru ini meminta pertemuan tingkat tinggi antara kedua perusahaan.

    CEO Intel, Pat Gelsinger, dilaporkan sedang mencari waktu untuk bertemu langsung dengan Chairman Samsung Electronics Lee Jae-yong untuk membahas rencana kerja sama yang komprehensif divisi chip mereka.

    Seperti diketahui, Intel Foundry Services (IFS), melewati jalan yang berat sejak pertama dibuka pada 2021. Sekalipun bisa mendapat konsumen seperti Cisco dan AWS, mereka kesulitan mendapat klien skala besar yang lebih memilih memproduksi chipnya di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

    Sementara, Samsung Electronics, yang meluncurkan bisnis pengecoran pada 2017, telah mendapatkan klien kelas kakap, meskipun masih jauh tertinggal dari TSCM.

    Menurut data TrendForce, pada kuartal kedua tahun ini, TSMC dan Samsung masing-masing memegang 62,3% dan 11,5% pangsa pasar di sektor foundry.

    Laporan ini juga menyoroti bahwa jika aliansi foundry Intel-Samsung terwujud, kedua perusahaan dapat berkolaborasi di berbagai bidang, termasuk pertukaran teknologi proses, peralatan produksi bersama, dan upaya penelitian dan pengembangan bersama (R & D).

    Samsung Electronics dikenal dengan teknologi 3nm GAA (gate-all-around) canggihnya, yang meningkatkan kinerja dan efisiensi daya dalam proses yang baik.

    Sementara itu, raksasa chip asal Amerika Serikat, memiliki teknologi seperti Foveros, yang dapat menggabungkan chip dengan proses produksi berbeda menjadi satu paket, dan PowerVia, yang meningkatkan efisiensi daya.

    Kekuatan gabungan antara Intel-Samsung sangat penting dalam mengembangkan desain berkinerja tinggi dan berdaya rendah untuk AI, pusat data, dan prosesor aplikasi seluler.

    Selain itu, Samsung mengoperasikan fasilitas manufaktur di AS, Korea Selatan, dan China, sementara Intel memiliki fasilitas di AS, Irlandia, dan Israel. Dengan pabrik yang mereka miliki, memungkinkan kolaborasi potensial antara keduanya.

    Laporan ini juga mencatat bahwa dengan pengetatan kontrol pada ekspor semikonduktor canggih, terutama dari AS dan Uni Eropa, kemampuan produksi regional menjadi semakin penting.

    Namun, baik Samsung dan Intel menolak untuk mengkonfirmasi apakah pertemuan tingkat atas akan berlangsung dalam waktu dekat.

    Intel adalah andalan pemerintah Amerika Serikat untuk membangun industri chip alternatif di luar Taiwan yang kini terancam oleh tekanan geopolitik China. Perusahaan tersebut adalah salah satu penerima dana subsidi terbesar dari pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Selain Apple dan Nvidia, perusahaan Silicon Valley lain seperti Amazon, Google, dan Microsoft juga bergantung kepada industri manufaktur Taiwan. Menurut UBS, sekitar 90 persen dari chip canggih kini diproduksi oleh TSMC. Di sisi lain, saingan utama TSMC seperti Samsung dan Intel kesulitan untuk mengejar ketertinggalan mereka.

    (dem/dem)

  • Airlangga: Lawan EUDR, Pemerintah Bakal Tegaskan Sertifikat ISPO Sawit lewat PP

    Airlangga: Lawan EUDR, Pemerintah Bakal Tegaskan Sertifikat ISPO Sawit lewat PP

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyampaikan pihaknya mengajukan kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Airlangga menuturkan hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait keberlanjutan (sustainability) di sektor kelapa sawit.

    “Untuk standarnya ditegaskan melalui PP sehingga nanti EUDR paham bahwa kita punya regulasi mengenai sustainability,” ujarnya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    Sebagaimana diketahui, Eropa menerapkan kebijakan antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang awalnya akan berlaku pada 2025, namun ditunda selama dua tahun.

    UU Antideforestasi ini berisiko menghambat ekspor produk perkebunan Indonesia, seperti sawit, karet, kakao, kopi dan kayu ke Uni Eropa. Alhasil, pengusaha sawit Indonesia kewalahan menggadapi aturan tersebut kala akan melakukan ekspor ke ranah Eropa.

    ISPO merupakan standar mutu yang berisikan prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan.

    Sebelumnya pun pengusaha sawit mengeluhkan terkait biaya sertifikasi ISPO. Selain itu, rendahnya ISPO lantaran tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

    Sebagai informasi, melalui EUDR, Eropa membatasi 6 komoditas Indonesia, yaitu kopi, kakao, karet, furniture, CPO, dan juga sapi.

    UU antideforestasi mewajibkan perusahaan atau importir yang menjual keenam komoditas tersebut untuk memastikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau tidak merusak lingkungan maupun hutan.

  • Tensi Tinggi Perang Dagang Uni Eropa Vs China di Mobil Listrik 2 jam yang lalu

    Tensi Tinggi Perang Dagang Uni Eropa Vs China di Mobil Listrik 2 jam yang lalu

    Tensi Tinggi Perang Dagang Uni Eropa Vs China di Mobil Listrik

    2 jam yang lalu

  • Google Mau Bunuh Microsoft, Taktik Liciknya Terungkap

    Google Mau Bunuh Microsoft, Taktik Liciknya Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terungkap Google melakukan cara licik menjatuhkan pesaingnya di Eropa. Ini diungkapkan oleh Microsoft dalam sebuah unggahan di blog resmi perusahaan.

    Microsoft menyebut Google melakukan ‘kampanye bayangan’ untuk mendiskreditkan raksasa software di hadapan regulator Eropa. Caranya dengan merekrut sejumlah perusahaan cloud setempat.

    Kelompok bernama Open Cloud Coalition diluncurkan pekan ini ungkap pengacara Microsoft Rima Alaily. Menurutnya, Google berada di belakang organisasi baru tersebut.

    “Kelompok itu didesain mendiskreditkan Microsoft di hadapan otoritas persaingan dan pembuat kebijakan serta menyesatkan publik,” jelasnya dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (29/10/2024).

    Satu perusahaan akhirnya memutuskan tak ikut dalam kelompok tersebut. Microsoft diberitahu oleh perusahaan itu, jika Google memberikan sokongan dana pada Open Cloud Coalition.

    Bukan hanya dana, namun juga mengkritik praktik Microsoft di Eropa. Alaily juga menautkan seleberan informasi terkait Open Cloud Coalition.

    Dokumen itu menyatakan koalisi dibentuk sebagai bentuk advokasi industri pada layanan yang adil, kompetitif dan terbuka di Inggris dan Uni Eropa.

    Sementara itu, juru bicara Google Cloud mengatakan pihaknya telah menyuarakan kekhwatiran soal lisensi cloud milik Microsoft. Mereka juga menyebut Microsoft emlakukan prakti anti persaingan.

    “Kami dan banyak pihak percaya praktik antipersaingan Microsoft telah mengunci pelanggan dan membuat efek negatif yang berdampak pada keamanan, inovasi dan pilihan,” jelas juru bicara itu.

    Perwakilan DGA Group, yang disebut disewa Google untuk mendirikan Open Cloud Coalition, tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    (fab/fab)

  • Langkah Terakhir Menuju ILBI yang Mengikat Secara Internasional

    Langkah Terakhir Menuju ILBI yang Mengikat Secara Internasional

    Jakarta –

    Pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) sesi kelima (INC-5) yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2024 di Korea Selatan, akan menjadi penentu bagi regulasi internasional terkait polusi plastik.

    Para delegasi dari berbagai negara diharapkan mencapai kesepakatan mengenai International Legally Binding Instrument (ILBI) untuk mengatasi masalah plastik, termasuk penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk plastik.

    Latar belakang dari komite ini bermula pada Maret 2022 saat UN Environment Assembly (UNEA-5.2) mengadopsi Resolusi 5/14. Resolusi tersebut mendorong pembentukan instrumen komprehensif yang mengatur seluruh siklus hidup plastik, mulai dari produksi hingga pembuangannya.

    Perhatian khusus ini dilakukan imbas dampak plastik terhadap ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perubahan iklim, yang telah menciptakan urgensi akan ILBI for PP (Plastic Pollution).

    “The International Legally Binding Instrument (ILBI) on Plastic Pollution, including in the Marine Environment merupakan instrumen perjanjian baru yang mengikat secara global untuk mengakhiri atau mengurangi polusi plastik dan melindungi ekosistem laut dari pencemaran sampah plastik,” Direktur Pengurangan Sampah, Ditjen PSLB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti saat dihubungi detikcom, Kamis (24/10/2024).

    “Karena sifatnya mengikat secara global, diharapkan dapat membagi peran dan tanggung jawab antar negara-negara didunia dalam mengatasi polusi plastik ini, dan mencegah kebocoran ke aspek lingkungan hidup, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat,” imbuhnya lagi.

    Resolusi 5/14 memberi mandat kepada Direktur Eksekutif UN Environment Programme (UNEP) untuk melaksanakan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) guna menyusun ILBI mengenai polusi plastik, termasuk di lingkungan laut. Komite ini menggelar pertemuan secara berkala, mulai dari INC-1 hingga INC-5.

    INC-1 berlangsung di Uruguay pada akhir November 2022. Sedangkan INC-2 dijadwalkan pada Mei 2023 di Paris. Adapun INC-3 akan berlangsung di Kenya pada November 2023, dilanjutkan INC-4 pada awal April 2024 di Kanada, dan terakhir INC-5 pada November 2024 di Korea Selatan.

    INC-5 diharapkan menjadi momen kunci untuk menetapkan keputusan lebih lanjut mengenai bahan kimia mana yang akan diatur di bawah ILBI for PP.

    Sebelumnya, pada pertemuan keempat INC-4 di Kanada, diskusi mengenai definisi polymers of concern, chemicals of concern dan products subject to limitation menjadi agenda penting. Bahan kimia ini dianggap memiliki potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Di antara bahan yang diprioritaskan salah satunya adalah Ftalat, Alkilfenol, logam-logam dan Bisphenol A (BPA).

    Pada INC-4, Norwegia, Kepulauan Cook, dan Rwanda mengajukan makalah tentang bahan kimia yang perlu diperhatikan dalam plastik. Sementara Swiss, Uni Eropa, dan negara lain terkait dengan produk plastik dan bahan kimia yang perlu diperhatikan, serta pendekatan konseptual diterbitkan untuk mengatasinya. Inggris dan Thailand, tentang produk plastik yang bermasalah dan dapat dihindari.

    Proposal ini dengan jelas menyatakan untuk melarang atau menghilangkan kelompok bahan kimia, seperti Bisphenol, termasuk BPA, berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku (ASEAN, Brasil, Kanada, Tiongkok, Kolombia, Uni Ekonomi Eurasia, Swiss, Uni Eropa/Wilayah Ekonomi Eropa (EU FCM, REACH CL, Mainan), India, Israel, Jepang, Malaysia, Afrika Selatan, AS).

    “Di dalam ILBI, pengaturan bahan kimia berbahaya, khususnya yang digunakan dalam proses produksi plastik dan kemasan dari plastik, secara khusus didiskusikan cara untuk mengatur di dalam perjanjian ini,” pungkasnya.

    (suc/up)

  • Jerman Berupaya Benahi Sistem Layanan Kesehatan

    Jerman Berupaya Benahi Sistem Layanan Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Jerman Karl Lauterbach menyebut upaya ini ibaratnya sebuah “revolusi”.

    Dalam pidatonya pada konferensi para dokter awal Mei 2024, Lauterbach mengungkapkan rencana reformasi kementeriannya yang telah dikerjakan selama dua tahun, dan menandai itu sebagai “Zeitenwende” (pergantian era) dalam sistem pelayanan kesehatan Jerman. Istilah itu merupakan sitiran dari perombakan militer Jerman yang diumumkan Kanselir Olaf Scholz setelah invasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Undang-undang restrukturisasi sektor rumah sakit ini telah disahkan oleh parlemen, Bundestag, pada tanggal 17 Oktober 2024. Kini, aturan itu masih harus disetujui majelis perwakilan negara bagian Jerman, Bundesrat.

    Cara baru membayar tagihan rumah sakit

    Reformasi rumah sakit dalam dua jalur ini, akan mengubah pembiayaan rumah sakit di Jerman dan memberlakukan standar perawatan baru.

    Jerman memiliki total tempat tidur rumah sakit per kapita tertinggi di Uni Eropa, yakni 7,9 tempat tidur per 1.000 penduduk, di mana rata-rata Uni Eropa hanya sekitar 5,3. Namun, biaya untuk mengelola rumah sakit juga mahal.

    Menurut Lauterbach, biaya yang tinggi itu menyebabkan banyak rumah sakit berada di ambang kebangkrutan. Akibatnya, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit padahal tidak perlu, hanya agar rumah sakit dapat membebankan biaya tambahan kepada asuransi kesehatan, di mana pada gilirannya itu akan meningkatkan biaya kesehatan secara keseluruhan dan menaikkan tarif kontribusi asuransi .

    Reformasi ini berarti bahwa rumah sakit tidak akan lagi dibayar per pelayanan perawatan. Sebagai gantinya, rumah sakit akan mendapatkan jaminan pendapatan untuk menyediakan layanan kesehatan tertentu. Hal ini diharapkan akan mengurangi tekanan keuangan pada rumah sakit, untuk melakukan sebanyak mungkin operasi dan pelayanan kesehatan yang mereka bisa, meski mereka tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukannya.

    Karena pasien akan memiliki peluang lebih besar untuk sembuh, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi korban malpraktek, di mana staf rumah sakit tidak perlu terlalu terburu-buru dan tidak terlalu terbebani banyak pekerjaan. Lauterbach mengklaim, reformasi ini akan menyelamatkan puluhan ribu nyawa per tahun.

    Terlalu banyak rumah sakit

    “Reformasi rumah sakit ini benar dan esensial,” kata Dirk Heinrich, seorang dokter spesialis telinga-hidung-tenggorokan, sekaligus ketua asosiasi dokter Virchowbund, kepada DW.

    “Kita memiliki terlalu banyak layanan rawat inap pasien, tetapi apa yang dilakukan saat ini terlalu sedikit. Mereformasi rumah sakit tanpa reformasi pelayanan rawat jalan yang komprehensif, dan tanpa reformasi pelayanan darurat, tidak akan membuat perbedaan,” jelasnya.

    Eugen Brysch, ketua organisasi perlindungan pasien, Deutsche Stiftung Patientenschutz, juga skeptis akan hal itu. “Di bidang perawatan medis rawat jalan, orang lanjut usia, orang yang sakit kronis dan orang yang bergantung pada perawatan, akan merasakan nyaris tidak mungkin menemukan dokter baru,” katanya.

    Jerman juga mengalami masalah kurangnya klinik dengan dokter di daerah pedesaan, karena semakin sedikit dokter yang mau tinggal di sana. Kemenkes ingin mengatasi masalah ini dengan menawarkan uang tambahan bagi klinik-klinik di daerah pedesaan. Sekali lagi, Brysch menanggapinya dengan sangat berhati-hati.

    “Fakta bahwa peluang penghasilan yang lebih baik kini sedang digarap, tidak dengan sendirinya akan memicu lebih banyak dokter di daerah pedesaan. Bagaimanapun juga, faktor lokasi juga berperan,” kata ketua organisasi perlindungan pasien itu.

    Satu masalah telah terpecahkan dalam reformasi baru ini, yakni batas upah pembayaran bagi dokter umum. Para dokter telah lama mengeluhkan batas anggaran tersebut, dan beberapa kali melakukan aksi mogok kerja, karena menurut mereka batas upah ini sering kali memaksa para dokter ini untuk merawat pasien secara gratis.

    Lauterbach berharap, penghapusan batas upah ini akan memberikan insentif bagi para dokter untuk menerima lebih banyak pasien. Heinrich menyambut baik langkah ini, tetapi sekali lagi, ia mengatakan bahwa langkah ini jangkauannya belum cukup luas.

    “Ini ibarat berhenti di tengah jalan, karena anggaran untuk dokter spesialis tidak disiapkan,” kata Heinrich. “Tidak ada gunanya bagi pasien jika mereka mendapatkan giliran pemeriksaan lebih cepat dengan dokter umum, tetapi kemudian harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan giliran pemeriksaan dokter spesialis.”

    Reformasi rumah sakit dan langkah-langkah ke depannya

    “Beberapa ratus rumah sakit akan ditutup,” kata Lauterbach kepada tabloid Bild am Sonntag, setelah undang-undang reformasi ini disahkan oleh Bundestag pada Kamis (17/10). Tidak ada cukup permintaan medis untuk rumah sakit-rumah sakit itu, tambahnya, seraya menjelaskan bahwa sepertiga dari semua tempat tidur rumah sakit itu kosong, dan masih banyak kekurangan pekerja perawat terampil.

    “Kami memiliki sistem yang tidak efisien, tidak ada negara lain di Eropa Barat yang memiliki angka harapan hidup lebih rendah daripada di Jerman,” kata Lauterbach, dan mengajukan alasan “sentralisasi akan meningkatkan kualitas perawatan.”

    Reformasi ini masih memerlukan persetujuan dari Bundesrat, majelis yang mewakili 16 negara bagian di Jerman. Reformasi ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.

    Iuran asuransi kesehatan juga akan naik tahun depan karena reformasi ini. Namun, Lauterbach mengatakan kepada Bild am Sonntag, ia tidak memperkirakan adanya kenaikan lebih lanjut pada tahun berikutnya, jika proposal reformasi kesehatan ini mulai diimplementasikan.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    (ita/ita)

  • Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Jakarta –

    Menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,1% pada akhir 2024 dan 6,5% pada 2025.

    Kedua perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan prediksi pada April, dengan peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh pemulihan ekspor manufaktur, pariwisata, dan investasi, menurut laporan tersebut.

    Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar pada 2025 dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

    “Vietnam memang menghadapi beberapa tantangan serius, terutama di sektor domestik yang lemah dan ketergantungan berlebihan pada sektor investasi asing langsung (FDI), namun dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, prospek ekonominya tetap cerah,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti dan rekan tamu di ISEAS Institute kepada DW.

    Apa penyebab ekonomi Vietnam terus tumbuh?

    Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing langsung (FDI).

    Antara 2021 dan 2023, aliran masuk FDI ke Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina rata-rata mencapai sekitar $236 miliar (sekitar Rp3.681,6 triliun) per tahun, menurut Laporan Investasi ASEAN 2024.

    Saat investor Barat mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada Cina di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing, negara-negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk investasi asing dari AS, Jepang, dan Uni Eropa.

    “Saya pikir Vietnam dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya berkat keunggulan domestik dengan populasi 100 juta dan kelas menengah yang terus berkembang, serta mengoptimalkan manfaat dari posisinya dalam persaingan kekuatan besar antara Cina dan AS,” katanya.

    Cina juga berinvestasi di Asia Tenggara, dengan Beijing dan Hanoi membangun “kemitraan strategis komprehensif” pada 2008.

    ‘China Plus One’

    Seperti Cina, pertumbuhan ekonomi Vietnam berada di bawah kendali sistem satu partai, dengan Partai Komunis memiliki kendali penuh atas fungsi negara, organisasi sosial, dan media.

    “Cina adalah mitra dagang terbesar Vietnam, tetapi yang lebih penting, Cina memainkan peran penting dalam sektor manufaktur Vietnam karena sebagian besar bahan baku berasal dari Cina. Saya tidak berpikir itu akan berubah dalam waktu dekat,” kata Nguyen.

    “China Plus One” adalah strategi bisnis ekonomi global bagi investor untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pasar dan rantai pasokan di Cina, dengan memperluas ke negara lain sambil tetap mempertahankan kehadiran di negara Asia tersebut.

    Negara-negara Asia Tenggara dianggap sebagai alternatif yang cocok.

    Bich Tran dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan kepada DW bahwa Vietnam sering menjadi pilihan utama.

    “Vietnam adalah salah satu pilihan utama bagi banyak perusahaan dengan kebijakan China Plus One karena kedekatan geografis dan budaya yang serupa,” kata Tran.

    “Bagi mereka yang sudah beroperasi di Cina, pindah ke Vietnam lebih mudah, dan bekerja dengan orang Vietnam lebih familiar dibandingkan dengan Indonesia atau Malaysia,” tambahnya.

    “Namun demikian, Vietnam jauh lebih kecil daripada Cina, sehingga hanya dapat menyerap sejumlah kecil perusahaan yang ingin relokasi. India, jika mereka membuka ekonominya, akan memiliki peluang lebih baik untuk bersaing dengan Cina dibandingkan Vietnam,” tambahnya.

    Vietnam menarik ekonomi Barat

    Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar kedua Vietnam dan pasar ekspor terbesar.

    Pada September 2023, Washington dan Hanoi meningkatkan hubungan diplomatik mereka, menandatangani “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian, Kerja Sama, dan Pembangunan Berkelanjutan.” Analis mengatakan perjanjian ini sebagian besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi.

    Amerika Serikat adalah salah satu dari daftar mitra strategis Vietnam yang terus bertambah, termasuk Australia, Cina, India, Rusia, Korea Selatan, dan baru-baru ini Prancis.

    Namun, investasi besar dari Washington adalah kunci peluang ekonomi bagi Vietnam.

    Apple, raksasa teknologi AS, kembali dinobatkan sebagai perusahaan paling berharga di dunia tahun ini.

    Vietnam telah menjadi lokasi manufaktur penting bagi perusahaan tersebut, dengan Apple menginvestasikan lebih dari $15 miliar (sekitar Rp234 triliun) di negara itu dalam lima tahun terakhir.

    Vietnam memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan tenaga kerja yang muda dan besar, dengan 58% dari populasi hampir 100 juta berusia di bawah 35 tahun, menjadikan negara ini tempat yang menarik untuk investasi.

    Reformasi struktural sebagai langkah lebih lanjut

    Pertumbuhan yang kuat menghadapi hambatan domestik, meskipun Vietnam menjadi salah satu negara dengan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan, Vietnam memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi, sensor politik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

    Perusahaan kecil dan menengah di Vietnam mengalami kesulitan untuk menjadi kompetitif seperti produsen yang mengekspor ke pasar internasional.

    Karena perubahan iklim, seperti Topan Yagi baru-baru ini, harga kebutuhan pokok seperti produksi pangan juga meningkat. Vietnam juga sering menghadapi kekurangan listrik, dan para ahli mengatakan negara ini harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

    Sebastian Eckardt, manajer praktik untuk Asia Timur di Bank Dunia, mengatakan reformasi struktural diperlukan.

    “Selama paruh pertama tahun ini, ekonomi Vietnam mendapat manfaat dari pemulihan permintaan ekspor. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan tidak hanya sepanjang sisa tahun ini tetapi juga dalam jangka menengah, pihak berwenang harus memperdalam reformasi struktural, meningkatkan investasi publik, sambil hati-hati mengelola risiko keuangan yang muncul,” kata Eckardt.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Prabowo Temui PM Vietnam di Hanoi, Apa yang Dibahas?’:

    (ita/ita)

  • Obat Semakin Langka di Jerman, Ada Apa?

    Obat Semakin Langka di Jerman, Ada Apa?

    Jakarta –

    Harganya hanya beberapa sen euro, tapi barangnya langka: Larutan garam yang biasa dipakai untuk infus akhir-akhir ini tidak banyak tersedia di rumah sakit dan apotek di Jerman. Padahal larutan garam ini sangat dibutuhkan untuk operasi dan infus.

    Menurut Thomas Preis, ketua Asosiasi Apoteker di negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW), situasinya bahkan memburuk secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir. “Apa yang menjadi masalah besar di klinik selama berbulan-bulan, sekarang juga mempengaruhi perawatan pasien rawat jalan,” ujarnya.

    Kementerian Kesehatan NRW membenarkan kelangkaan itu. “Klinik-klinik di NRW dan seluruh Jerman biasanya hanya memenuhi sekitar 80 persen dari kebutuhan mereka selama beberapa bulan, dan saat ini hanya tinggal sekitar 50 persen,” kata Kementerian Kesehatan NRW dalam sebuah keterangan pers. Menurut Badan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Jerman, BfArM, situasi ini akan berlangsung selama berbulan-bulan ke depan.

    Pengobatan yang makin sulit

    Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman berulang kali dilanda kelangkaan obat-obatan seperti antibiotik dan obat-obatan untuk anak-anak. Dengan konsekuensi yang serius: menurut survei yang dilakukan pada anggota asosiasi profesi dokter anak pada awal 2024, sekitar sepertiga bahkan melihat kelangkaan itu bisa berisiko menurunkan kualitas pengobatan.

    Menurut survei itu, pengobatan menjadi lebih kompleks karena dokter harus memeriksa terlebih dahulu obat mana yang tersedia di apotik dan mana yang tidak, sebelum memulai pengobatan. Secara total, Asosiasi Apoteker Jerman menghitung ada sekitar 500 obat yang semakin langka.

    Bukan hanya Jerman yang mengalami masalah itu. Negara-negara Uni Eropa (UE) lain juga terkena dampak kemacetan pasokan. Menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh Kelompok Farmasi Uni Eropa PGEU, situasinya belakangan makin memburuk di beberapa negara, termasuk Swedia, Portugal, dan Spanyol.

    Penyebab kelangkaan obat-obatan sangat kompleks, begitu pula dengan produksi obat-obatan saat ini. Meskipun Jerman punya perusahaan farmasi besar dan terkenal seperti Bayer, BASF, Boehringer Ingelheim dan BioNTech, tahapan produksi kini terpecah dan tersebar di seluruh dunia – dengan jangka waktu yang panjang dan karena itu berpotensi mengganggu rantai pasokan.

    “Jadi kami hanya bergantung pada beberapa produsen saja. Dan kalau ada masalah pada salah satu produsen, maka seluruh rantai pasokan akan terhenti,” jelas Profesor Ulrike Holzgrabe, pakar kimia farmasi dan obat-obatan dari Universitas Wrzburg. “Jika terjadi bencana kecil pada jalur pengiriman, seperti penutupan pelabuhan di Shanghai saat pandemi corona, atau kapal terdampar di Terusan Suez – maka barang tidak sampai ke sini.”

    Tidak ada solusi mudah

    Kalau persediaan obat-obatan semakin sedikit dan produksinya perlu waktu makin lama, situasinya tidak bisa cepat diatasi. Karena kegagalan jangka pendek dalam rantai produksi tidak dapat dikompensasi lagi.

    Membangun ruang penyimpanan yang besar juga, selain perlu biaya, belum tentu menyelesaikan masalahnya. Karena sulit diprediksi, mana obat yang mendadak jadi langka. Fluktuasi permintaan obat juga sangat besar: permintaan Infectopharm misalnya anjlok selama pandemi corona karena makin banyak orang yang menggunakan masker. Banyak perusahaan yang waktu itu memusnahkan sirup antibiotik karena tidak dapat menjualnya. Dua tahun kemudian, permintaan mendadak kembali meroket.

    Belakangan, makin banyak pihak menuntut relokasi produksi obat-obatan Kembali ke Uni Eropa. Tapi itu bukan hal mudah. Produksi bahan kimia untuk bahan aktif perlu memenuhi persyaratan ketat. “Kita telah menciptakan undang-undang lingkungan hidup yang hampir tidak memungkinkan hal ini terjadi,” kata Ulrike Holzgrabe. Pakar rantai pasokan David Francas membenarkan. “Dibutuhkan setidaknya lima tahun untuk memindahkan fasilitas produksi,” katanya.

    Artikel ini diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta –

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)

  • AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    Jakarta –

    Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi dukungan AS untuk Israel pada Rabu (02/10), ketika ia menulis di platform media sosial X, “Saya menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel” dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin negara-negara G7.

    Dukungan Biden ini muncul pada saat Timur Tengah berada dalam kondisi pergolakan yang dimulai ketika kelompok Islam militan Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera hampir 250 orang, sekitar 100 orang sandera masih disekap di Gaza.

    Sebagai pembalasan, Israel lalu melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Palestina yang tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan Hamas dan membebaskan para sandera. Sejak awal operasi tersebut, lebih dari 40.000 orang di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, telah terbunuh.

    Pertempuran antara pasukan Israel dan Hizbullah, sekutu Hamas yang berbasis di Lebanon, yang telah menembakkan rudal ke Israel dari seberang perbatasan utara Israel dengan Lebanon, juga meningkat. Pada Senin (30/09), Israel melancarkan serangan darat terhadap Lebanon, setelah membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam serangan udara akhir pekan lalu.

    Para pejabat AS telah menekankan bahwa mereka ingin menghindari perang skala besar di wilayah tersebut dan mencapai gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan para sandera. Namun pada Selasa (01/10), Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel dan makin meningkatkan eskalasi dalam skala lebih luas.

    Biden-Netanyahu, dinamika hubungan yang kompleks

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi rangkaian aksi protes di dalam negeri mengenai cara dia menangani perang dengan Hamas. Para pengkritiknya khawatir bahwa tindakan keras Netanyahu justru memperkecil kemungkinan Hamas akan membebaskan para sandera yang tersisa.

    AS telah menggunakan statusnya sebagai sekutu terbesar Israel untuk mencoba mempengaruhinya agar mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Sejauh ini, kebanyakan permintaan AS ditolak Netanyahu. Namun, seperti yang ditegaskan kembali oleh Biden pada Rabu (02/10), dukungan Washington untuk Israel tetap tak tergoyahkan. Tetapi bukan berarti kedua pemimpin negara tersebut selalu akur.

    Komitmen tersebut, kata Panikoff, terlihat ketika AS dengan kekuatan penuh membantu melindungi Israel dari rudal yang ditembakkan oleh Iran pada hari Selasa. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden “merasa frustrasi dengan pengambilan keputusan Perdana Menteri Netanyahu,” kata Panikoff, seorang mantan perwira intelijen AS.

    Kepercayaan AS terhadap Netnyahu ‘berkurang secara signifikan’

    Salah satu contoh dari pengambilan keputusan ini adalah pembunuhan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah oleh Israel. “Tidak ada kepercayaan pribadi yang luar biasa antara Biden dan Netanyahu,” kata William Wechsler, kolega Panikoff di Atlantic Council dan direktur senior Rafik Hariri Center dan Program Timur Tengah di lembaga think tank yang berbasis di Washington tersebut.

    “Satu minggu yang lalu, AS memfokuskan semua upaya mereka untuk menegosiasikan gencatan senjata selama 21 hari di bagian utara” di perbatasan Israel-Lebanon, kata Wechsler. “Mereka melakukan pembicaraan setiap hari dengan pihak Israel mengenai ide ini, namun ketika mereka melakukan pembicaraan ini, pihak Israel merencanakan operasi untuk membunuh Nasrallah. Dan mereka tidak mengatakan kepada pemerintahan Biden bahwa mereka melakukan hal ini. Tingkat kepercayaan yang ada di sana telah berkurang secara signifikan oleh pengalaman baru-baru ini.”

    Keterlibatan AS dalam potensi perang Timur Tengah

    Setelah serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (30/09) Netanyahu mengatakan bahwa “Iran melakukan kesalahan besar malam ini – dan mereka akan membayarnya.”

    Para pengamat khawatir bahwa Israel dapat membalas dengan menembakkan rudal ke target-target di wilayah Iran. Konflik ini dan eskalasi lebih lanjut dalam pertempuran dengan Lebanon dapat berubah menjadi perang berskala besar dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana bagi wilayah tersebut dan sekitarnya.

    Wechsler mengatakan bahwa perang seperti itu akan melibatkan Hizbullah yang mengirimkan ratusan ribu rudal ke Israel, cukup untuk membuat sistem pertahanan Iron Dome yang terkenal itu kewalahan. Selain itu, lanjutnya, Iran juga akan menembakkan cukup banyak rudal ke Israel, cukup untuk membuat pertahanan udara Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan kewalahan.

    Perang juga bisa berarti “Israel mencoba mendahului kedua serangan ini, mencoba mengambil sejumlah besar senjata dan menempatkan sejumlah besar orang tak berdosa dalam bahaya, yang dengan sengaja disisipkan Hizbullah di antara mereka,” kata Wechsler.

    Jika hal itu terjadi, ada kemungkinan besar Amerika Serikat akan terlibat lebih jauh, tambah Wechsler – karena “banyak orang Amerika yang akan terancam: Warga Amerika yang tinggal di Israel, [pasukan] Amerika di pangkalan-pangkalan kami di seluruh wilayah, mitra-mitra Amerika di bagian lain Teluk.”

    Dukungan AS untuk Israel berpotensi rugikan Harris dalam pemilu?

    Meskipun isu-isu domestik memainkan peran yang lebih besar bagi sebagian besar pemilih, dukungan AS terhadap Israel juga dapat mempengaruhi pemilihan presiden AS yang akan datang. Beberapa orang Amerika merasa bersemangat tentang peran AS dalam konflik Timur Tengah, seperti yang dapat dilihat dengan protes pro-Palestina yang menyebar di kampus-kampus di seluruh AS pada musim semi lalu.

    Dan di Michigan, sebuah negara bagian dengan populasi Arab-Amerika yang signifikan, lebih dari 100.000 anggota Partai Demokrat memilih opsi “tidak berkomitmen” daripada memilih Joe Biden (yang saat itu menjadi kandidat) dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Dorongan untuk membuat orang memilih “tidak berkomitmen” datang dari para penentang pemerintahan Biden-Harris yang mendukung perang Israel di Gaza. Pada pemilihan presiden tahun 2020, Biden hanya memenangkan Michigan dengan 154.000 suara.

    Panikoff melihat kemungkinan bahwa cukup banyak pemilih yang beralih ke kandidat pihak ketiga karena dukungan Kamala Harris terhadap Israel sehingga dapat membuat perbedaan di negara-negara bagian tertentu yang memiliki swing state – dan dengan demikian mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

    “Apakah mungkin para pemilih di Michigan yang sangat marah atas konflik di Gaza… mendukung Jill Stein atau Cornel West sampai pada tingkat yang cukup tinggi sehingga dapat mengubah pemilihan untuk Donald Trump di Michigan? Ya,” kata Panikoff. “Saya pikir ada kemungkinan Anda bisa melihat hasil yang sama di Pennsylvania. Dan jika hal tersebut terjadi di keduanya, maka akan sangat, sangat sulit untuk melihat jalur di mana Wakil Presiden Harris bisa menang.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)