Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Menanti Pemimpin Dunia Kumpul di Mesir Bahas Perdamaian Gaza

    Menanti Pemimpin Dunia Kumpul di Mesir Bahas Perdamaian Gaza

    Jakarta –

    Para pemimpin dunia akan berkumpul di Mesir untuk menggelar pertemuan puncak internasional untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron direncanakan hadir.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (12/10/2025), pertemuan para pemimpin dunia itu akan digelar di kota Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10). Pertemuan untuk menyelesaikan kesepakatan mengakhiri perang di Gaza itu akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan berkunjung ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm El Sheikh. Para pemimpin dunia akan menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi AS yang bertujuan mengakhiri konflik di Gaza.

    Fase pertama dari rencana tersebut akan dimulai dengan pembebasan sandera dan tahanan Palestina pada Senin (13/10). Pemerintah Inggris menyebut hal itu menandai ‘titik balik bersejarah’ setelah 2 tahun perang.

    Starmer disebut akan memberikan penghormatan atas peran Trump dan upaya diplomatik Mesir, Qatar, dan Turki dalam menengahi kesepakatan tersebut. Starmer diperkirakan akan menyerukan koordinasi internasional yang berkelanjutan untuk melaksanakan fase selanjutnya, yang mencakup pengerahan misi pemantauan gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan transisi di Gaza.

    Starmer akan menegaskan kembali ‘dukungan teguh’ Inggris untuk membantu mengamankan gencatan senjata dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan bertolak ke Mesir untuk membahas implementasi rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump.

    Macron juga akan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap solusi dua negara sebagai dasar perdamaian, keamanan, dan rekonstruksi abadi di kawasan tersebut. Trump dan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, diperkirakan akan memimpin KTT tersebut.

    Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah membahas pengaturan pertemuan tersebut. Termasuk soal partisipasi internasional dalam KTT Sharm El-Sheikh, serta persiapan implementasi fase pertama kesepakatan.

    Dipimpin Trump dan Presiden El-Sisi

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi, dilansir AFP, Minggu (12/10).

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan berkunjung ke Sharm el-Sheikh. Dewan Eropa akan diwakili oleh presidennya, Antonio Costa.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fas)

  • Trump dan Presiden El-Sisi Bakal Pimpin KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Trump dan Presiden El-Sisi Bakal Pimpin KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (12/10/2025), KTT perdamaian Gaza digelar di kota resor Laut Merah. Rencananya 20 pemimpin negara akan hadir.

    “Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi.

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    (fas/whn)

  • Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap potensi dampak dari penutupan (shutdown) Pemerintahan Amerika Serikat terhadap perekonomian RI.

    Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan penutupan pemerintahan AS bukan yang pertama kali terjadi jika melihat selama 10 tahun terakhir. Meski mengalami shutdown, Anin menuturkan pemerintahan AS tidak sepenuhnya lumpuh. 

    Anin memaparkan, hal tersebut terbukti dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump ataupun menteri-menteri kabinetnya. Oleh karena itu, Anin menyebut kegiatan perekonomian dan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap berjalan.

    “Kalau tidak salah Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) sedang di sana berbicara dengan Menteri Perdagangan AS. Kemudian, Presiden Trump juga terus aktif mencari jalan perdamaian di Gaza. Jadi, saya rasa sih ekonomi dan dunia usaha jalan terus,” kata Anin saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

    Dia menuturkan, hal paling penting yang perlu dilakukan Indonesia di tengah shutdown Pemerintahan AS adalah melanjutkan ekspor-ekspor produk yang dibutuhkan Negeri Paman Sam seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, hingga elektronik.

    Anin juga berharap kondisi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspornya ke AS untuk produk-produk tersebut. 

    Anin juga mengatakan peningkatan ekspor juga perlu dilakukan ke Uni Eropa dan Kanada sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru saja ditandatangani antara Indonesia dengan keduanya.

    “Jadi fokus kita ialah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas untuk fokus kepada industri yang berbasis ekspor,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah AS resmi shutdown sejak Rabu (1/10/2025) setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara pemerintah yang kini dikuasai Partai Republik dan kongres dari Partai Demokrat. 

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap melakukan perundingan dan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) terkait dengan penerapan tarif impor kendati di tengah government shutdown. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pertemuan itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.   

    “Saat ini masih sedang berlangsung pertemuan intersesi [intercession meeting] secara online dengan pihak USTR, yang dikoordinasikan Pak Edi Pambudi [Deputi 2],” terang Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso

    Adapun, Susi enggan memerinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan intercession meeting itu. Namun, dia menyebut pemerintah RI dan AS masih dijadwalkan menggelar beberapa putaran pertemuan bilateral ke depannya. “Masih ada beberapa putaran intersesi, seingat saya dalam bulan Oktober ini terjadwal enam kali intersesi,” terangnya.

  • Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Jakarta –

    Krisis politik di Prancis masih terus berlanjut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya 27 hari menjabat. Hal ini membuat Prancis akan memiliki perdana menteri kedelapan dalam lima tahun terakhir.

    Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Upaya ini bisa mencegah diadakannya pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik Prancis tetap berdampak besar pada ekonomi negara.

    Seperti yang terjadi pada 2024, anggaran untuk 2026 mungkin tidak akan disetujui tepat waktu. Tahun lalu, karena situasi politik yang kacau, Prancis harus menggunakan anggaran lama sampai anggaran baru disetujui pada Februari.

    Meskipun langkah sementara ini mencegah pemerintah berhenti beroperasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah ekonomi jangka Panjang, seperti utang dan kondisi keuangan negara, tetap belum terselesaikan.

    Prancis dalam prahara utang

    Setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru, lembaga pemeringkat memberikan peringatan baru mengenai masalah fiskal Prancis. Fitch, yang menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal bulan lalu, mengatakan bahwa situasi politik membuat penyelesaian masalah fiskal negara itu tampak tidak mungkin.

    Sementara itu, S&P Global menekankan perlunya Prancis menerapkan anggaran yang memungkinkannya mematuhi kewajiban traktat Uni Eropa (UE), karena Prancis telah lama melanggar aturan pinjaman dan utang yang ketat dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE.

    Sejak Mei 2017, selama masa jabatan Macron, pengeluaran publik meningkat signifikan, sementara ia juga memberlakukan pemotongan pajak besar. Akibatnya, utang nasional meningkat lebih dari €1 triliun (sekitar Rp19,173 kuadriliun), meskipun pertumbuhan PDB juga meningkat 30% selama periode tersebut.

    Prancis tidak pernah menyeimbangkan anggarannya selama beberapa dekade dan biasanya lebih boros dibandingkan negara OECD lain. Namun, krisis baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah mendorong pengeluaran meningkat dan memperlebar defisit anggaran.

    Defisit, yang sebesar 3,4% saat Macron menjabat, kini mencapai 5,8% dan terus meningkat. Ketidakstabilan politik yang muncul setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk mencegah partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN), membuat penyelesaian masalah fiskal semakin sulit.

    Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang lebih terpecah, tanpa blok politik yang memiliki mayoritas absolut, sehingga ketidakstabilan semakin kuat.

    Alexandra Roulet, ekonom dari INSEAD Business School, mengatakan bahwa pengeluaran selama krisis baru-baru ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak, adalah alasan utama lonjakan utang.

    “Kebijakan ini terbukti mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran Prancis,” katanya kepada DW. “Harapannya adalah mendorong investasi dan meningkatkan ekonomi sedemikian rupa sehingga pendapatan fiskal meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi kita belum melihat hal ini terjadi.”

    “Pekerjaan Italia”

    Jika situasi politik Prancis akhirnya stabil, beberapa ahli melihat Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk menata kembali keuangan fiskal.

    Meskipun negara tetangganya masih memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi daripada Prancis, yaitu 138%, Melanie Debono, ekonom senior Eropa di Pantheon Macroeconomics, mengatakan situasi fiskal Italia “telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” menyoroti bahwa defisit anggarannya turun menjadi 3,4%, mendekati tingkat 3% yang ditetapkan UE.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memperkirakan defisit Italia akan turun menjadi 3% dari PDB tahun ini, memungkinkan Roma keluar dari program UE untuk negara dengan defisit berlebih lebih cepat dari perkiraan.

    Berbicara dengan DW, Debono mengatakan pemerintah Meloni telah “hati-hati,” memangkas bonus konstruksi dan berupaya mengumpulkan pajak yang belum dibayar, sambil tetap berhasil memangkas pajak penghasilan dan pajak bisnis.

    Ia melihat kemiripan antara situasi fiskal Italia dan Prancis “dalam hal keduanya menderita tantangan struktural terkait pengeluaran tinggi yang kronis dan meningkat, serta sisi pasokan yang lemah dalam ekonomi yang kesulitan menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang dijanjikan.”

    Namun, sementara situasi Italia membaik, situasi Prancis justru memburuk. “Defisit Prancis semakin melebar karena pengeluaran terus meningkat dan lemahnya pendapatan pajak,” katanya.

    Dalam hal pelajaran langsung dari Italia, ia menilai sistem politik yang berbeda membuat perbandingan menjadi sulit.

    “Tidak jelas bagi kami bahwa stabilitas relatif di Italia dapat dijadikan panduan bagi apa yang seharusnya dilakukan Prancis,” kata Debono. “Prancis tidak dibantu oleh sistem Republik Kelima, di mana presiden dan parlemen mudah bentrok ketika yang terakhir tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.”

    Namun, ia mencatat bagaimana Italia telah menangani pensiun sejak krisis utang negara pada awal 2010-an, menaikkan usia pensiun tiga bulan setiap dua tahun, kecuali pada tahun-tahun tertentu ketika kenaikan dibekukan.

    Prancis bisa mengikuti contoh ini, kata Debono, tetapi menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mendekati target 3% UE.

    “Prancis membutuhkan pemotongan pengeluaran yang radikal dan/atau peningkatan pajak.”

    Italia sebagai model reformasi?

    Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dianggap sebagai “anak bermasalah” yang berpotensi memicu bencana keuangan berikutnya di Eropa. Pada 2018 dan 2019, kombinasi stabilitas politik yang terus-menerus goyah dan tingkat utang yang membingungkan merupakan kombinasi berbahaya yang kini akrab di telinga orang Prancis.

    Pada saat itu, kekuatan politik ekstrem, seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Lega, terang-terangan bermain dengan ide untuk menarik Italia keluar dari zona euro atau UE secara keseluruhan.

    Akhirnya, Meloni dan partainya, Brothers of Italy, memantapkan kekuasaan dan telah berkuasa sejak Oktober 2022. Pemerintahan Meloni dipuji karena disiplin fiskalnya, mengejutkan banyak pihak dengan bagaimana mereka membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.

    Prancis juga telah menghadapi kekuatan besar dari pihak kanan yang mencoba berkuasa selama bertahun-tahun. Namun, Debono mengatakan jika National Rally akhirnya berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal.

    “RN memang pengurang pajak/pengeluaran sesuai program mereka, tetapi kemungkinan besar mereka hanya akan memotong pajak dan akan sangat sulit memotong pengeluaran,” katanya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • 7 Update Gaza: Israel Belum Puas-China Beri Respons Menohok

    7 Update Gaza: Israel Belum Puas-China Beri Respons Menohok

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan mengenai “fase pertama” gencatan senjata di Jalur Gaza, Kamis (09/10/2025). Ini merupakan sebuah terobosan signifikan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki.

    Kesepakatan perdamaian ini lahir dari konflik dua tahun yang telah menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang tak terlukiskan di Gaza. Laporan Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa total 67.194 warga Palestina tewas dan 169.890 terluka sejak 7 Oktober 2023, menciptakan latar belakang suram bagi upaya perdamaian.

    Namun, implementasi penuh perjanjian ini masih bergantung pada persetujuan kabinet Israel yang dijadwalkan malam ini di tengah tingginya resistensi politik internal. Berikut sejumlah fakta terkait kesepakatan ini dan dinamika yang beredar dikutip Al Jazeera:

    1. Persetujuan Kabinet Israel

    Kantor Perdana Menteri Israel secara eksplisit mengumumkan bahwa gencatan senjata tersebut belum berlaku dan baru akan efektif setelah mendapat persetujuan dari seluruh kabinet. Keharusan persetujuan ini muncul setelah media Israel dan Mesir sempat mengumumkan bahwa gencatan senjata telah berlaku pada tengah hari waktu setempat, memicu perayaan yang prematur.

    Untuk membahas rencana pelepasan semua sandera Israel yang ditahan di Gaza, kabinet dijadwalkan bertemu pada Kamis pukul 18:00 waktu setempat, didahului oleh pertemuan kabinet keamanan. Penundaan ini menunjukkan bahwa implementasi perjanjian fase pertama masih berada di bawah bayang-bayang keputusan politik internal.

    2. Sikap Oposisi

    Menteri Keuangan Israel sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan sikap oposisinya secara terbuka terhadap kesepakatan gencatan senjata ini, menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan suara mendukungnya.

    Walaupun Smotrich memilih untuk tidak mengancam menjatuhkan pemerintahan koalisi Netanyahu, ia bersumpah bahwa “segera setelah para sandera kembali ke rumah, negara Israel akan terus berusaha dengan segenap kekuatannya untuk pemberantasan Hamas yang sesungguhnya.”

    Ia menegaskan bahwa tujuan akhir adalah pelucutan senjata Gaza secara total agar tidak lagi menjadi ancaman, sebuah pernyataan yang menimbulkan keraguan besar atas sifat perdamaian yang diharapkan pasca-pembebasan sandera.

    3. Erdogan Buka Suara

    Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyatakan “sangat senang” dengan hasil negosiasi gencatan senjata dan secara khusus menyampaikan “terima kasih spesial” kepada Presiden Trump atas kemauan politik yang ditunjukkan. Turkiye, sebagai salah satu mediator, berjanji untuk “memantau dengan cermat implementasi cermat dari perjanjian tersebut dan terus berkontribusi pada proses.”

    Lebih lanjut, Erdogan menegaskan bahwa perjuangan Turkiye akan berlanjut sampai sebuah negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan memiliki integritas teritorial, berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, benar-benar berdiri.

    4. Macron Kumpulkan Negara Kunci Arab-Eropa.

    Para Menteri Luar Negeri dari lima negara Arab kunci-Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab-bersama mitra-mitra Eropa (Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, dan Inggris), Turkiye, dan Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Paris pada pukul 15:00 GMT. Pertemuan ini akan membahas kerangka kerja dan implementasi “hari setelah” perang Gaza, termasuk proses transisi politik, upaya rekonstruksi, dan pencarian solusi politik yang langgeng.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus “menandai akhir perang dan awal solusi politik berdasarkan solusi dua negara.”

    5. China Beri Respons Menohok

    China menyambut baik pengumuman kesepakatan gencatan senjata ini dan menyatakan harapannya untuk terciptanya gencatan senjata yang “permanen dan komprehensif” di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan kembali posisi China yang menganjurkan prinsip bahwa “warga Palestina harus memerintah Palestina”. Seruan ini menunjukkan dukungan Beijing terhadap kedaulatan dan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dalam solusi politik jangka panjang.

    6. Korban Masih Ada

    Laporan terkini dari Kementerian Kesehatan Gaza menyoroti bahwa serangan Israel dalam 24 jam terakhir telah menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina dan melukai 49 lainnya, termasuk dua pencari bantuan, di Gaza.

    Angka ini menambah daftar korban tewas yang dilaporkan mencapai total 67.194 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Angka-angka ini menekankan urgensi dari penghentian kekerasan secara total dan segera, bahkan ketika proses perdamaian sedang berlangsung.

    7. Kata Raja Salman

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengatakan pihaknya berharap hal itu akan mengarah pada “penarikan penuh Israel” dan “tindakan mendesak untuk meringankan penderitaan kemanusiaan”.

    “Memulihkan keamanan dan stabilitas, dan memulai langkah-langkah praktis untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara,” kata pernyataan kementerian tersebut.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Alert! NATO Rencanakan Tembak Jatuh Pesawat Rusia, jika…

    Alert! NATO Rencanakan Tembak Jatuh Pesawat Rusia, jika…

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah-langkah agresif yang dapat meningkatkan risiko konflik langsung dengan Rusia. Diskusi internal ini mencakup pelonggaran aturan keterlibatan yang memungkinkan pilot mereka untuk menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara sekutu.

    Menurut laporan yang dikutip dari Financial Times dan disiarkan oleh Newsweek pada Rabu (9/10/2025), sekutu-sekutu NATO sedang merumuskan respons yang lebih keras terhadap serangkaian provokasi Rusia yang meningkat. Provokasi ini dilaporkan mencakup dugaan pelanggaran wilayah udara, pengerahan kawanan drone tak berawak di atas sejumlah negara Eropa seperti Rumania, Denmark, Belgia, dan Jerman, serta plot sabotase.

    Diskusi ini telah meluas ke sebagian besar dari 32 anggota aliansi. Langkah-langkah yang dipertimbangkan antara lain melonggarkan pembatasan untuk mengizinkan pilot jet tempur NATO membuka tembakan ke pesawat Rusia di dekat perbatasan dan mengerahkan drone bersenjata di sepanjang perbatasan dengan Rusia.

    Ketegangan NATO-Rusia makin memburuk seiring berlanjutnya perang di Ukraina. Kedua belah pihak telah mengarakterisasi situasi saat ini sebagai bentuk perang satu sama lain, meskipun belum ada deklarasi formal.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut insiden tersebut sebagai “kampanye zona abu-abu yang disengaja dan ditargetkan terhadap Eropa” dan menegaskan bahwa ini adalah waktunya untuk “menyebutnya sesuai namanya-ini adalah perang hibrida.”

    “Insiden-insiden ini dihitung untuk berlama-lama di senja penolakan. Ini bukanlah pelecehan acak, ini adalah kampanye koheren dan eskalatif untuk menggoyahkan warga negara kita, menguji tekad kita, memecah belah persatuan kita dan melemahkan dukungan kita untuk Ukraina,” ujar Von der Leyen.

    Rusia sendiri telah membantah dan menertawakan tuduhan pelanggaran wilayah udara tersebut. Moskow memperingatkan bahwa tindakan NATO menembak jatuh pesawatnya akan menjadi “eskalsi serius” yang dapat mengarah pada “perang terbuka.”

    Namun, beberapa pihak dalam aliansi percaya bahwa Rusia hanya akan merespons terhadap pencegahan keras, sehingga pelanggaran wilayah udara harus ditanggapi dengan respons yang kuat dan tegas.

    Sebelumnya, militer Polandia telah menembak jatuh drone Rusia yang masuk wilayah udaranya pada 10 September, yang disebut sebagai konfrontasi langsung pertama antara pesawat NATO dan drone Rusia. Sementara itu, Uni Eropa juga dilaporkan sedang menyiapkan langkah-langkahnya sendiri sebagai respons terhadap provokasi Rusia

    (luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BPA dan Risiko Jantung: Ancaman Diam-diam yang Sering Diremehkan

    BPA dan Risiko Jantung: Ancaman Diam-diam yang Sering Diremehkan

    Jakarta –

    Bisphenol A atau BPA merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan dalam produksi plastik dan resin. BPA sering ditemui dalam produk sehari-hari seperti botol minum, pelapis kaleng, wadah makanan, dan galon guna ulang.

    Beberapa negara bahkan melarang dan membatasi penggunaan bahan kimia ini pada produk tertentu. Mulai dari Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan beberapa negara Asia seperti China, Malaysia, dan Jepang melarang penggunaan BPA dalam produk bayi dan anak-anak, seperti botol susu.

    Di Indonesia sendiri, pemerintah belum sepenuhnya melarang penggunaan BPA. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan pelaku industri untuk memberi label peringatan bahaya pada kemasan galon bermerek dengan bahan polikarbonat.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Bahaya BPA untuk Kesehatan Jantung

    Berbagai studi terbaru menemukan, paparan BPA memberi dampak signifikan pada kesehatan manusia. Penelitian dalam Journal of Xenobiotics pada tahun 2023 meneliti kaitan paparan BPA terhadap gangguan serius pada pembuluh darah, otot, hati, ginjal, dan juga jantung.

    Hasilnya, pengaruh paparan BPA bisa menginduksi gangguan atau disfungsi pada jaringan tubuh, melalui jalur sinyal sel, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular atau kardiometabolik.

    Sementara itu, dalam jurnal berjudul Endocrine-Disrupting Effects of Bisphenol A on the Cardiovascular System: A Review dalam National Library of Medicine, paparan BPA dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk aterosklerosis dan faktor risikonya, seperti diabetes dan hipertensi.

    Lebih lanjut, paparan BPA juga sangat berbahaya selama kehamilan, mendorong perkembangan gangguan hipertensi selama kehamilan. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dampak kardiotoksisitas akibat BPA terhadap kesehatan manusia.

    Sebuah artikel dalam jurnal Animals pada tahun 2023 juga menyoroti dampak yang lebih luas dari BPA untuk kesehatan tubuh. Dikatakan bahwa paparan BPA tak hanya mengganggu fungsi sistem endokrin, tapi juga meningkatkan potensi penyakit obesitas dan diabetes.

    Penggunaan wadah bebas BPA bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi paparan senyawa berbahaya ini. Penting juga untuk memastikan produk yang digunakan memiliki label peringatan atau sertifikat bebas BPA untuk menjaga kesehatan keluarga.

    (elk/kna)

  • Debat Panas Parlemen Eropa soal Label ‘Burger Nabati’

    Debat Panas Parlemen Eropa soal Label ‘Burger Nabati’

    Jakarta –

    Parlemen Eropa baru saja menyetujui larangan penggunaan kata-kata seperti “burger” dan “sosis” untuk produk nabati. Keputusan ini mengikuti usulan dari anggota Partai Rakyat Eropa (EPP) yang berhaluan tengah-kanan.

    “Steak itu terbuat dari daging, titik. Penggunaan nama-nama ini hanya untuk daging asli demi menjaga kejujuran label, melindungi petani, dan mempertahankan tradisi kuliner Eropa,” kata Celine Imart, juru runding utama dari EPP, menjelang pemungutan suara, Rabu (08/10). “Menyebutnya ‘daging’ itu menyesatkan konsumen,” tambahnya.

    Namun, tidak semua anggota EPP sepakat. “Kita tidak perlu menganggap konsumen bodoh. Jika kemasan menulis ‘burger nabati’ atau ‘sosis nabati’, semua orang bisa memutuskan sendiri apakah ingin membelinya atau tidak,” ujar anggota EPP Peter Liese.

    Anna Cavazzini dari Partai Hijau Jerman mengkritik keputusan itu dengan menyindir, “saat dunia sedang dilanda berbagai krisis, EPP malah sibuk memperdebatkan soal sosis dan schnitzel minggu ini.” Kepada DW, ia mengatakan bahwa keputusannya kini tergantung Dewan Uni Eropa dan pemerintah Jerman untuk menghentikan “kebijakan yang membingungkan konsumen, merugikan perusahaan, dan tidak membantu petani.”

    Organisasi perlindungan konsumen Jerman, Verbraucherzentrale, menilai bahwa penggunaan istilah seperti “schnitzel vegan” justru membantu konsumen mengenali produk yang meniru rasa daging. “Istilah-istilah itu tidak menimbulkan kebingungan, malah memberikan kejelasan,” kata Astrid Goltz, pakar pangan organisasi tersebut.

    Supermarket tolak larangan sebutan daging untuk produk nabati

    Di Jerman, jaringan supermarket besar seperti Aldi Süd dan Lidl, restoran cepat saji Burger King, dan produsen sosis Rügenwalder Mühle menentang usulan tersebut dan meminta Parlemen Eropa untuk menolaknya.

    Dalam pernyataan bersama sebelum pemungutan suara, mereka mengatakan bahwa konsumen mampu membedakan antara produk daging dan alternatif nabati. Larangan itu, menurut mereka, “akan memaksa perusahaan menggunakan istilah yang tidak dikenal, mempersulit akses pasar, dan memperlambat inovasi.”

    Melobi untuk industri daging

    Organisasi pengawas konsumen Eropa, foodwatch, menilai usulan ini sebagai upaya memperlambat tren masyarakat yang mulai mengurangi konsumsi daging.

    “Dengan dalih melindungi konsumen, UE ingin melarang istilah seperti ‘sosis tahu’ atau ‘schnitzel seitan’. Ini bukan perlindungan konsumen, ini lobi untuk industri daging,” kata Chris Methmann, Direktur foodwatch Jerman.

    Lembaga Changing Markets Foundation juga menemukan bahwa industri daging menggunakan taktik agresif dan kampanye disinformasi untuk melawan produk nabati.

    Sebuah studi tahun 2020 dari European Consumer Organization menunjukkan bahwa 80% konsumen tidak keberatan dengan istilah seperti “sosis kedelai” atau “schnitzel nabati,” selama labelnya jelas menyebutkan bahwa produk tersebut berbahan nabati.

    Menanggapi dorongan dari Prancis untuk mengatur istilah makanan nabati, Pengadilan Uni Eropa memutuskan pada tahun 2024 bahwa negara anggota tidak boleh melarang penggunaan istilah yang secara tradisional dikaitkan dengan produk hewani.
    Meski pemungutan suara sudah dilakukan, keputusan akhir soal apakah konsumen harus menerima istilah baru untuk schnitzel nabati masih belum jelas. Kini, keputusan ada di tangan para kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa.

    Artikel ini awalnya pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Felicia Salvina

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video ‘Lezatnya Escargot hingga Ayam Panggang ala Prancis di Bistro Eropa’:

    (ita/ita)

  • Politik Anti-Imigran Dorong Meningkatnya Rasisme di Jerman

    Politik Anti-Imigran Dorong Meningkatnya Rasisme di Jerman

    Jakarta –

    Meningkatnya dukungan terhadap kelompok sayap kanan, ekonomi yang mandek, dan fokus politik yang terus mengarah pada isu migrasi menjadi faktor utama yang memperburuk diskriminasi rasial di negara-negara Eropa, seperti Jerman.

    Tahir Della dari organisasi Initiative of Black People in Germany mengatakan kepada DW bahwa fokus politik yang berlebihan pada migrasi dikhawatirkan menimbulkan efek domino. Kemajuan yang telah dicapai Jerman selama puluhan tahun untuk menjadi negara yang lebih inklusif terhadap orang kulit hitam bisa terancam mundur.

    “Kami sudah mulai merasakannya. Setiap kali muncul perdebatan soal migrasi, keberadaan orang kulit hitam dan keturunan Afrika di Jerman sering dipertanyakan,” ujar Della.

    Menurut laporan “Being Black in the EU 2023” dari Badan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (EU Agency for Fundamental Rights/ EUFRA), Jerman sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Uni Eropa, mencatat peningkatan tertinggi dalam diskriminasi terhadap orang kulit hitam.

    Sejak laporan itu keluar, situasi politik Jerman berubah. Setelah pemilu federal 2025, partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany/AfD) yang dikenal dengan pandangan anti-imigrannya, menjadi partai dengan suara terbanyak kedua.

    Ekonomi Jerman, yang selama ini menjadi mesin industri Eropa, belum pulih sejak pandemi COVID-19. Dalam dua tahun terakhir, Jerman menjadi satu-satunya negara di kelompok G7 yang tidak tumbuh, dan diperkirakan kembali stagnan pada 2025. Kondisi ini bisa berdampak besar terhadap kehidupan warga kulit hitam.

    Apakah Jerman gagal mendukung imigran?

    Dari sisi ekonomi, imigran asal Afrika sub-Sahara yang sebagian besar menjadi responden kulit hitam dalam survei EUFRA, hidup dalam kondisi yang lebih sulit dibanding kelompok lain di Jerman. Tingkat pengangguran mereka mencapai lebih dari 16%, lebih dari tiga kali lipat warga negara Jerman, dan dua poin lebih tinggi dari rata-rata imigran. Pendapatan mereka juga cenderung lebih rendah.

    De Souza bercerita kepada DW bahwa ada pasien yang menolak dirawat oleh tenaga medis kulit hitam. Menurut laporan tahun 2024 dari Kantor Federal Anti-Diskriminasi Jerman, diskriminasi rasial memang masih marak di sektor kesehatan.

    Bagi de Souza, bekerja dan tinggal di Berlin terasa lebih aman dibanding pindah ke daerah lain seperti Brandenburg, meski biaya hidup di ibu kota jauh lebih tinggi.

    “Dalam dunia kesehatan, tim kerja itu sangat penting,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa banyak rekan asal Afrika yang bekerja di luar Berlin menghadapi situasi yang jauh lebih berat.

    Namun, keputusan tinggal di kota yang lebih mahal karena takut diskriminasi juga bisa berarti sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar sewa.

    Peneliti yang meneliti kesenjangan gaji antara imigran dan warga lokal menyebut fenomena ini sebagai “sorting”, yaitu imigran cenderung terkumpul di pekerjaan dengan bayaran rendah. Di Jerman, warga keturunan Afrika banyak bekerja di sektor kebersihan dan pekerjaan kasar lainnya. Negara ini juga termasuk yang paling buruk di Eropa dalam hal kesenjangan pendapatan bagi imigran asal Afrika sub-Sahara.

    Perbedaan penghasilan juga bisa disebabkan oleh sulitnya pengakuan terhadap ijazah dan pengalaman kerja dari luar negeri. Selain itu, kebijakan imigrasi turut mempengaruhi siapa yang diizinkan masuk dan seberapa besar peluang mereka untuk berhasil di pasar kerja.

    Diskriminasi dalam perekrutan kerja

    Meskipun kesenjangan upah mulai menyempit di generasi berikutnya, termasuk bagi keturunan Afrika sub-Sahara, diskriminasi dalam proses perekrutan masih banyak terjadi di Jerman.

    Menurut riset Universitas Siegen, antara 2023 hingga awal 2025, pelamar dengan nama bernuansa Afrika atau Arab menjadi yang paling jarang mendapat panggilan wawancara untuk pelatihan vokasi. Ironisnya, ini terjadi di tengah kekurangan tenaga magang di banyak perusahaan Jerman.

    Diskursus publik juga bisa memperburuk diskriminasi dalam perekrutan, kata sosiolog Malte Reichelt dari Lembaga Riset Ketenagakerjaan (Institute for Employment Research) Jerman, yang ikut meneliti kesenjangan upah antara imigran dan warga lokal. “Kategori ras tertentu menjadi lebih menonjol dalam perdebatan publik, dan itu terbawa ke proses perekrutan,” ujarnya.

    Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jerman. Di seluruh Uni Eropa, orang kulit hitam merupakan kelompok yang paling sering melaporkan diskriminasi ketika mencari pekerjaan dan Jerman kembali menempati posisi kedua terburuk.

    Meski laporan seperti ini bisa memberi gambaran, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman nyata orang-orang yang mengalaminya.

    Luksemburg jadi contoh kecil yang bisa ditiru

    Setelah mendapat peringkat buruk dalam laporan Being Black in the EU tahun 2017, Luksemburg, sebuah negara kecil namun makmur, tempat lebih dari 10% penduduknya lahir di luar Uni Eropa, mengambil langkah maju dengan melakukan survei nasional soal persepsi publik terhadap diskriminasi rasial dan etnis. Hasilnya dipublikasikan pada 2022, dan kini negara itu tengah menyusun rencana aksi nasional melawan rasisme.

    “Rencana ini bertujuan mengambil langkah konkret untuk memerangi semua bentuk rasisme dan diskriminasi melalui penelitian, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik,” ujar Frederic Docquier, ekonom asal Belgia sekaligus wakil direktur Lembaga Riset Sosioekonomi (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research/LISER).

    “Kita perlu memastikan bahwa diskriminasi itu nyata, bukan sekadar persepsi,” tambahnya.

    Menurut Docquier, diskriminasi juga punya dampak ekonomi. “Kelompok yang terdiskriminasi membayar pajak lebih sedikit dibanding potensi mereka dan jika mereka kesulitan mendapat pekerjaan, mereka akan bergantung pada tunjangan pengangguran yang tentu membebani negara.”

    Sementara itu, Tahir Della berharap Jerman bisa melakukan penelitian dan pengumpulan data yang lebih menyeluruh, bukan hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga perjalanan hidup orang-orang yang mengalami diskriminasi.

    “Kita perlu tahu seperti apa rasanya tumbuh dan hidup di sini, serta pengalaman yang mereka alami setiap hari,” ujarnya.

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.