Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • RI Gandeng Negara-negara Afrika-Karibia Genjot Animasi hingga Aplikasi

    RI Gandeng Negara-negara Afrika-Karibia Genjot Animasi hingga Aplikasi

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) di industri kreatif digital, seperti animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan industri kreatif menjadi penting karena merupakan salah satu pilar terkuat dalam struktur ekonomi Indonesia.

    “Pelaku industri kreatif dalam negeri harus dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan kompetitif. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan didukung dengan kemampuan SDM terampil sehingga diyakini dapat berdaya saing hingga kancah global,” katanya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan mengemukakan bahwa industri kreatif tidak hanya untuk kesinambungan ekonomi itu sendiri, namun juga berperan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, termasuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini.

    “Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah merasakan keuntungan dari tumbuhnya industri kreatif,” ujarnya.

    Pada 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp 1.414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5% dibandingkan 2022 senilai Rp 1.280,42 triliun. Sektor ini juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 24,3 juta orang.

    “Potensi ini yang perlu terus dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Beberapa waktu lalu, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar selaku satuan kerja di bawah BPSDMI Kemenperin, berkolaborasi dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS), The Indonesian Aid, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Eropa menyelenggarakan pelatihan pada industri kreatif yang berlangsung pada tanggal 4- 8 November 2024 di Bali. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan SDM industri bidang animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

    “Diklat ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan latar pembuat kebijakan, administrator, atau regulator di sektor ekonomi kreatif,” sebut Masrokhan.

    Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menjelaskan, pelatihan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, praktik dan pengalaman terbaik serta meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan ini merupakan dari negara anggota OACPS.

    “Harapannya agar setiap peserta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri kreatif di negaranya masing-masing,” ujar Arga.

    Sekretaris Jenderal OACPS Georges Rebelo Pinto Chikoti mengatakan bahwa industri kreatif termasuk sektor audio-visual, mempunyai potensial untuk berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik sehingga bisa memacu perekonomian di masing-masing negara.

    “Kolaborasi OACPS dengan pemerintah Indonesia di sini merefleksikan komitmen OACPS untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan serta pertukaran ilmu pengetahuan, tutur Georges.

    Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. Sebelum kerja sama di bidang industri kreatif, Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan OACPS pada 2021-2023 dengan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITK), jelas Andri.

    Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan pentingnya industri kreatif dan mendeklarasikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Industri Untuk Pembangunan Berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19.

    Menurut data UN Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 3% terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) global, di mana tingkat ekspor industri kreatif dunia menyentuh lebih dari US$ 1 miliar pada 2022 atau meningkat sekitar 29% dalam lima tahun.

    (ada/ara)

  • Tak Cuma Malaysia, Wilayah Dekat RI Ini Juga Diserbu Asing

    Tak Cuma Malaysia, Wilayah Dekat RI Ini Juga Diserbu Asing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Shunsin, anak perusahaan Foxconn, tengah mengajukan izin untuk berinvestasi US$80 juta (Rp 1,2 triliun) di Vietnam utara.

    Menurut dokumen dari Kementerian Lingkungan Vietnam, investasi tersebut akan dibuat untuk memproduksi sirkuit terpadu atau integrated circuits.

    Pabrik yang diusulkan di provinsi Bac Giang akan difokuskan pada produksi dan pemrosesan komponen elektronik, khususnya papan sirkuit terpadu atau integrated circuit boards.

    Shunsin berencana untuk memulai operasi dalam skala penuh pada Desember 2026, dengan kapasitas sebesar 4,5 juta unit per tahun, demikian dikutip dari Reuters, Selasa (5/11/2024).

    Shunsin tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Perusahaan tersebut mayoritas dimiliki oleh salah satu unit Foxconn, pembuat dan perakit elektronik kontrak terbesar di dunia. Foxconn, yang sebelumnya dikenal sebagai Hon Hai Precision Industry, sudah lebih dulu memiliki pabrik di Vietnam.

    Pada Juli lalu, Foxconn, melalui unitnya Foxconn Singapore, mendapatkan lisensi untuk berinvestasi US$383 juta di sebuah pabrik papan sirkuit cetak di Vietnam utara.

    Menurut dokumen kementerian, semua produk dari pabrik Shunsin di Vietnam akan diekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

    Foxconn telah berinvestasi lebih dari US$3,2 miliar di Vietnam sejak pertama kali memasuki negara Asia Tenggara tersebut pada tahun 2000-an. Sebagian besar pabrik manufakturnya berlokasi di provinsi utara Bac Ninh dan Bac Giang.

    Pada Agustus lalu, Reuters melaporkan Google juga mempertimbangkan membangun data center berskala besar di wilayah selatan Vietnam. Namun, belum ada kelanjutan lebih lanjut untuk investasi ini.

    Malaysia diserbu asing

    Selain Vietnam, negara tetangga RI lainnya, Malaysia, juga menjadi tujuan investasi perusahaan raksasa teknologi dunia. Seperti misalnya Infineon dari Eropa yang telah memulai produksi di pabrik chip listrik terbesarnya di Malaysia.

    Produksi ini menjadi penanda ‘kemenangan’ negara tetangga RI itu untuk naik ke rantai pasokan semikonduktor global.

    Pabrik di Kulim akan menjadi pabrik silikon karbida (SiC) terbesar di dunia setelah mencapai kapasitas penuh dalam lima tahun ke depan.

    Infineon mengincar permintaan dari sektor energi terbarukan dan aplikasi elektrifikasi seperti kendaraan listrik dan pusat data AI, demikian dikutip dari Nikkei Asia.

    Perusahaan teknologi asing juga menyerbu Malaysia untuk berinvestasi data center. Beberapa di antaranya ada ByteDance yang menggelontorkan US$ 350 juta dan Microsoft yang membeli lahan 49 hektar senilai US$ 95 juta.

    Ada juga Google yang menggelontorkan dana US$ 2 miliar pada Juni lalu. Investasi tersebut untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara itu.

    Baru-baru ini, Blackstone membayar US$ 16 miliar untuk membeli operator data center AirTrunk yang salah satu lokasinya di Johor. Lalu, Oracle juga mengumumkan investasi US$ 6,5 miliar untuk sektor data center di Malaysia, meski tak menyebut spesifik lokasinya.

    (fab/fab)

  • iPhone 16 Masih Dilarang di RI, Apple Kini Kena Kasus Baru

    iPhone 16 Masih Dilarang di RI, Apple Kini Kena Kasus Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple dilaporkan berencana membangun pabrik di Bandung, Jawa Barat, senilai US$ 10 juta (Rp 157 miliar). Hal ini untuk melepas larangan pemerintah atas penjualan seri iPhone 16 teranyar.

    Kendati begitu, sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan komitmen investasi Apple masih tersisa Rp 240 miliar untuk direalisasikan.

    Jika nilai investasi pabrik yang dibangun Rp 157 miliar, belum jelas apakah komitmen sebelumnya yang belum direalisasikan akan dinegosiasi lebih lanjut atau tidak.

    Secara total, komitmen investasi Apple terakhir ke Indonesia bernilai Rp 1,71 triliun. Saat ini yang terpenuhi baru Rp 1,48 triliun.

    Hal ini yang membuat pemerintah belum bisa memperpanjang sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Apple yang masa berlakunya sudah habis.

    Penyelidikan di Eropa

    Terlepas dari polemik di Indonesia, Apple kini menghadapi isu baru di Uni Eropa. Regulator antimonopoli Uni Eropa akan menilai apakah sistem operasi Apple untuk iPad sudah sesuai dengan aturan mereka.

    Komisi Eropa menyebut, penilaian ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan perusahaan raksasa teknologi.

    Langkah yang diambil oleh eksekutif UE, mengikuti publikasi laporan kepatuhan Apple untuk iPadOS-nya yang ditetapkan oleh komisi pada April lalu sebagai gerbang penting bagi bisnis untuk menjangkau pelanggan mereka.

    “Komisi sekarang akan menilai dengan cermat apakah langkah-langkah yang diambil untuk iPad OS efektif dalam mematuhi kewajiban DMA (Undang-Undang Pasar Digital/Digital Markets Act),” kata pengawas antimonopoli Uni Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Selasa (5/11/2024).

    “Penilaian Komisi juga akan didasarkan pada masukan dari pemangku kepentingan,” katanya.

    Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar

    Undang-Undang Pasar Digital yang mulai berlaku awal tahun ini mengharuskan Apple untuk mengizinkan pengguna menggunakan peramban web default pilihan mereka di iPad. Selain itu juga mengizinkan toko aplikasi alternatif di sistem operasinya, dan mengizinkan headphone serta smart pen dapat mengakses fitur-fitur iPad OS.

    Jika melanggar DMA, perusahaan bakal dikenakan denda hingga 10% dari omzet tahunan global mereka.

    (fab/fab)

  • Ikut Aturan RI, Negara Tetangga Bikin Asing Ketar-ketir

    Ikut Aturan RI, Negara Tetangga Bikin Asing Ketar-ketir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selain Malaysia, Vietnam menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang ramai ‘diserbu’ asing untuk membangun fasilitas data center.

    Firma riset BMI mengatakan Vietnam bisa menjadi salah satu pemain utama di kawasan Asia Tenggara untuk industri data center.

    Raksasa teknologi asing selama ini diuntungkan dengan bebasnya aliran data lintas negara (cross-boarder) di Vietnam karena memangkas biaya tambahan dan diklaim meningkatkan layanan.

    Namun, agaknya asing dibuat ketar-ketir dengan rancangan aturan baru di Vietnam terkait perlindungan dan penyimpanan data di dalam negeri. 

    PP No. 71 Tahun 2019 di RI

    Rencana aturan itu serupa dengan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan PP no. 71 tahun 2019 yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) Lingkup Publik melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia.

    Untuk Lingkup Privat, kewajiban menyimpan data di dalam memang hanya berlaku untuk data transaksi keuangan (PSTE). Namun, PSE Lingkup Privat harus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perlindungan data dan peredaran konten di Indonesia.

    Ke depan, pemerintah Indonesia juga berencana merevisi PP no. 71 tahun 2019 dengan menekankan soal penempatan data yang lebih meluas di dalam negeri.

    Aturan itu membagi data apa saja yang wajib diletakkan di dalam negeri. Revisi PP 71, dia mengharapkan bisa mendukung kebijakan data yang lebih kuat lagi.

    Selain itu, diharapkan revisi PP 71 tahun 2019 itu akan mendorong investasi data center ke dalam negeri dari PSE yang beroperasi di Indonesia.

    Kebijakan penyimpanan data di dalam negeri ini juga sudah dilakukan oleh beberapa negara, antara lain China, Rusia, dan Uni Eropa, untuk menjaga privasi data dan menghindari asing mengakses informasi krusial di dalam negara mereka.

    Vietnam Ikut Aturan RI

    Di Vietnam, pemerintah berencana memperketat aturan terkait penyimpanan data. Pejabat Vietnam mengatakan rancangan aturan itu telah didiskusikan di parlemen, dikutip dari Reuters, Selasa (5/11/2024).

    Tujuannya untuk memudahkan otoritas untuk mengakses informasi, dan didorong Kementerian Keamanan Publik.

    Parlemen Vietnam telah membahas rancangan aturan tersebut selama sebulan dan dijadwalkan akan disepakati pada 30 November mendatang.

    Namun, hal ini membuat platform media sosial dan operator data center kesulitan untuk menumbuhkan bisnis mereka di Vietnam.

    Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan pemerintah Vietnam soal dampak jika negara tersebut memperketat aturan soal data.

    Sebagai informasi, Vietnam memiliki populasi sebanyak 100 juta dan merupakan salah satu pasar terbesar bagi Facebook dan platform online lainnya.

    Vietnam juga menyasar investasi asing masuk ke negaranya di sektor industri data center dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ambisi itu akan sulit diraih jika Vietnam tetap bersikeras menerapkan pengetatan aturan data.

    “Rancangan aturan itu akan membuat perusahaan teknologi, yakni platform media sosial dan operator data center kesulitan menyasar pelanggan yang bergantung kepada mereka setiap harinya,” kata Jason Oxman, Kepala Komite Industri Teknologi Informasi (ITI), dikutip dari Reuters.

    Asosiasi tersebut merepresentasikan raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan operator data center Equinix.

    Regulasi Vietnam yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membatasi transfer data lintas negara (cross-border) dalam beberapa kondisi. Namun, aturan itu jarang ditegakkan.

    Belum jelas bagaimana aturan baru, jika diadopsi, akan memengaruhi investasi asing di Vietnam.

    Pada Agustus lalu, Reuters melaporkan Google mempertimbangkan membangun data center berskala besar di wilayah selatan Vietnam, sebelum aturan itu dibahas di parlemen.

    “Aturan baru ini akan sangat menantang bagi hampir semua perusahaan swasta,” kata Adam Sitkoff, executive director di American Chamber of Commerce di Hanoi.

    (fab/fab)

  • Dubes LBBP Negara Sahabat Komitmen Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan RI

    Dubes LBBP Negara Sahabat Komitmen Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta besar negara sahabat menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia usai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/11/2024). 

    Para duta besar ini menyoroti sektor-sektor prioritas yang diharapkan dapat dikembangkan bersama untuk saling mendukung kemajuan masing-masing negara.

    Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi hubungan Indonesia-Belanda yang disebutnya sangat baik dan istimewa.

    Dia menyampaikan keinginan untuk memfokuskan kerja sama pada bidang pangan, air, energi berkelanjutan, investasi, dan hilirisasi industri, yang selaras dengan prioritas Presiden Prabowo.

    “Belanda siap bekerja sama lebih banyak. Kami berharap Indonesia juga mau bekerja sama dengan Belanda dan Uni Eropa, matur nuwun,” ujar Gerritsen seraya menyampaikan rasa terima kasih dalam Bahasa Jawa.

    Senada, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe Martin Makururu menyoroti peluang besar dalam sektor energi bersih dan pertanian antara Zimbabwe dan Indonesia.

    Makururu berharap kerja sama dapat terjalin dalam mendukung produksi kendaraan listrik, mengingat Indonesia adalah pemimpin dalam industri ini. 

    “Kami mendapat dukungan besar untuk litium di Zimbabwe, dan kami tahu Indonesia adalah pemimpin dalam produksi kendaraan listrik, jadi kami ingin bekerja sama secara besar-besaran di sektor tersebut,” tuturnya.

    Komitmen serupa juga diungkapkan oleh Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan Oybek Eshonov yang menyatakan kehormatannya menjadi perwakilan Uzbekistan di Indonesia, dengan fokus untuk memperkuat kerja sama bilateral.

    “Kami ingin bekerja keras bersama untuk mempererat kemitraan ini,” ucap Eshonov

    Sementara itu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat China (RRC) Wang Lutong turut mengungkapkan kebanggaannya dapat menjadi bagian dari hubungan yang erat antara Indonesia dan China.

    Dia menegaskan dukungan penuh pemerintah China untuk pemerintahan Presiden Prabowo, serta komitmen untuk melanjutkan dialog dan kerja sama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara.

    “Indonesia adalah negara besar dengan budaya dan keramahan yang luar biasa. Kita tengah menulis babak baru dalam hubungan bilateral kita, dan saya bangga menjadi bagian dari itu,” tandas Wang Lutong.

  • Ramai Diserbu Asing, Tetangga RI Bikin AS Kebakaran Jenggot

    Ramai Diserbu Asing, Tetangga RI Bikin AS Kebakaran Jenggot

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asing ramai-ramai menyerbu kawasan Asia Tenggara untuk membangun data center, seiring meningkatnya popularitas teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Selain Malaysia, negara yang ramai diincar adalah Vietnam. Kendati demikian, pemerintah Vietnam berencana memperketat aturan terkait perlindungan data dan pembatasan transfer data ke luar negeri.

    Hal ini membuat platform media sosial dan operator data center kesulitan untuk menumbuhkan bisnis mereka di Vietnam.

    Perusahaan teknologi AS telah memperingatkan pemerintah Vietnam soal dampak jika negara tersebut memperketat aturan soal data.

    Sebagai informasi, Vietnam memiliki populasi sebanyak 100 juta dan merupakan salah satu pasar terbesar bagi Facebook dan platform online lainnya.

    Vietnam juga menyasar investasi asing masuk ke negaranya di sektor industri data center dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ambisi itu akan sulit diraih jika Vietnam tetap bersikeras menerapkan pengetatan aturan data.

    “Rancangan aturan itu akan membuat perusahaan teknologi, yakni platform media sosial dan operator data center kesulitan menyasar pelanggan yang bergantung kepada mereka setiap harinya,” kata Jason Oxman, Kepala Komite Industri Teknologi Informasi (ITI), dikutip dari Reuters, Senin (4/11/2024).

    Asosiasi tersebut merepresentasikan raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan operator data center Equinix.

    Pejabat Vietnam mengatakan rancangan aturan itu telah didiskusikan di parlemen. Tujuannya untuk memudahkan otoritas untuk mengakses informasi, dan didorong Kementerian Keamanan Publik.

    Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Informasi tidak merespons saat dikontak Reuters.

    Parlemen Vietnam telah membahas rancangan aturan tersebut selama sebulan dan dijadwalkan akan disepakati pada 30 November mendatang.

    Regulasi Vietnam yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membatasi transfer data lintas negara (cross-border) dalam beberapa kondisi. Namun, aturan itu jarang ditegakkan.

    Belum jelas bagaimana aturan baru, jika diadopsi, akan memengaruhi investasi asing di Vietnam.

    Pada Agustus lalu, Reuters melaporkan Google mempertimbangkan membangun data center berskala besar di wilayah selatan Vietnam, sebelum aturan itu dibahas di parlemen.

    Firma riset BMI mengatakan Vietnam bisa menjadi salah satu pemain utama di kawasan Asia Tenggara untuk industri data center.

    Raksasa teknologi selama ini diuntungkan dengan bebasnya aliran data lintas negara karena memangkas biaya tambahan dan diklaim meningkatkan layanan.

    Beberapa wilayah yuridiksi seperti Uni Eropa dan China, telah membatasi transfer data ke luar negeri untuk melindungi privasi data di dalam negaranya dan menjaga informasi sensitif agar tak bisa diakses pihak asing.

    Dalam rancangan aturan baru di Vietnam, negara tetangga RI tersebut mengharuskan perusahaan untuk membagi data yang diperoleh ke Partai Komunis Vietnam dan lembaga pemerintahan lainnya.

    “Aturan baru ini akan sangat menantang bagi hampir semua perusahaan swasta,” kata Adam Sitkoff, executive director di American Chamber of Commerce di Hanoi.

    (fab/fab)

  • Prabowo Mau Bangun Pasar hingga Genjot Ekspor UMKM, Begini Caranya

    Prabowo Mau Bangun Pasar hingga Genjot Ekspor UMKM, Begini Caranya

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

    Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

    “Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian,” urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

    Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

    Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

    Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

    Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

    “Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen,” ungkap Budi.

    Lihat Video: Digitalisasi Perbankan Mendorong Kemudahan Ekspor UMKM

    Berlanjut ke halaman berikutnya.

    Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

    Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

    “Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat,” tambah Budi.

    Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). “Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia,” ungkap Budi.

    Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

    “Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas,” ujar Budi.

    Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

    Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. “Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut,” pungkas Budi.

    Lihat Video: Digitalisasi Perbankan Mendorong Kemudahan Ekspor UMKM

  • Prabowo Kebut Perjanjian Internasional Strategis, Ini Daftarnya

    Prabowo Kebut Perjanjian Internasional Strategis, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang memproses negosiasi dalam perjanjian dagang dengan negara lain, misalnya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Proses negosiasi perjanjian dagang ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun belum juga menemui kesepakatan yang konkrit. Sebelumnya pemerintah menargetkan sebelum rezim Jokowi lengser maka perjanjian dagang ini tuntas, namun hingga kini masih belum.

    “Perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan, selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru. Nah tentu ini yang akan terus didorong,” sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Indonesia saat ini juga mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari blok BRICS. Indonesia sebelumnya telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Selain Indonesia, 12 negara lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

    Bukan hanya itu Indonesia juga siap bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Foto: Menter Luar Negeri Sugino hadiri KTT BRICS Plus. (Intagram/sugiono_56)
    Menter Luar Negeri Sugino hadiri KTT BRICS Plus. (Intagram/sugiono_56)

    Lalu terakhir adalah pemerintah telah mengajukan permohonan masuk Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan dagang RI di kancah internasional sekaligus meningkatkan kinerja ekspor domestik.

    CPTPP merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat. Perjanjian dagang tersebut dilakukan antara Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

    “Dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” sebutnya.

    Sebagai informasi, saat ini Indonesia beserta 12 negara lainnya (Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam) pada dasarnya sudah menjadi mitra BRICS.

    Meski ada upaya untuk meningkatkan perjanjian dagang, namun pemerintah juga perlu memikirkan dampak negatifnya, yakni Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri.

    (fys/wur)

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • RI Gandeng Prancis buat Tekan Perubahan Iklim dan Dukung Transisi Energi

    RI Gandeng Prancis buat Tekan Perubahan Iklim dan Dukung Transisi Energi

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

    Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

    “Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

    Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

    Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

    AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

    “Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi,” katanya.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

    “Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini,” ungkap Denis.

    Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    “Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi,” ujar Laurent.

    Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.

    (fdl/fdl)