Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • China Resmi Nyatakan ‘Perang’ ke Eropa, Seret Brussels ke Pengadilan

    China Resmi Nyatakan ‘Perang’ ke Eropa, Seret Brussels ke Pengadilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – China secara resmi menyatakan gugatan perdagangan terhadap Uni Eropa (UE) di Pengadilan Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini terkait kebijakan UE yang menerapkan tarif atas mobil listrik (EV) buatan Negeri Tirai Bambu di Benua Biru.

    Dalam pernyataan resmi, Kementerian Perdagangan China mengaku menyesal dengan adanya manuver tarif ini. Mereka menyebut langkah ini tidak memiliki dasar faktual dan hukum, melanggar peraturan WTO, merupakan penyalahgunaan langkah-langkah pemulihan perdagangan, serta merupakan proteksionisme perdagangan.

    “Untuk menjaga kepentingan pengembangan industri kendaraan listrik dan kerja sama transformasi ramah lingkungan global, China telah memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan akhir anti-subsidi UE,” tulis pernyataan tersebut dalam situs resmi Kementerian Perdagangan China.

    “Kami mendesak pihak Eropa untuk mengakui kesalahannya, segera memperbaiki praktik ilegalnya, dan bersama-sama menjaga stabilitas rantai industri kendaraan listrik global dan rantai pasokan serta situasi keseluruhan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-UE,” dikutip Sabtu (0/11/2024).

    Langkah ini sendiri diambil China setelah UE berencana menerapkan tarif bagi EV buatan China hingga 35,3%. Brussels mengatakan, langkah itu bertujuan untuk melindungi produsen mobil Eropa dalam industri penting yang menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 14 juta orang di seluruh Benua Biru.

    Selain EV, Ketegangan perdagangan China dan UE juga melanda sektor panel surya dan turbin angin. Brussels juga melancarkan penyelidikan atas dua benda tersebut, yang dianggap mengancam industri Eropa.

    Atas situasi ini, Beijing menerapkan tindakan anti dumping sementara’ terhadap produk alkohol brendi asal UE. Dalam implementasinya, Otoritas China disebut akan menerapkan tarif ‘jaminan yang sesuai’ kepada para importir alkohol tersebut.

    Dikatakan jumlahnya akan didasarkan pada perhitungan yang melibatkan harga yang disetujui oleh bea cukai, serta pajak impor. Namun sejumlah info telah menyebutkan tarif yang diharapkan dibayarkan setiap perusahaan, mulai dari 30,6% untuk cognac Martell, hingga 39% untuk Hennessy, dan 38,1% untuk Remy Martin.

    (dce)

  • Efek Donald Trump, Negara Ini Bukan Takut Malah Menantang

    Efek Donald Trump, Negara Ini Bukan Takut Malah Menantang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump akan kembali menghadapi masalah yang sama setelah duduk kembali di kursi presiden Amerika Serikat (AS). Ini terkait pungutan yang dilakukan oleh Italia sejak beberapa tahn lalu.

    Seorang pejabat pemerintah Italia yang dikutip Reuters mengatakan pajak web Italia jadi isu sensitif Perdana Menteri Giorgio Meloni saat Trump memimpin AS kembali, dikutip Jumat (8/11/2024).

    Italia berencana untuk memperluas pajak domestik layanan digital untuk usaha kecil dan menengah. Menteri Ekonomi Giancarlo Giorgetti menjelaskan negara Uni Eropa kemungkinan akan melakukan hal yang sama.

    Rencana itu dilakukan meski AS sudah menyatakan keberatan soal pungutan pajak. Negara itu menyebut pungutan sebagai sesuatu yang diskriminatif.

    Pajak yang dikenakan untuk raksasa AS seperti Meta, Google dan Amazon itu telah diperkenalkan sejak 2019. Saat itu para perusahaan harus mengeluarkan 3% dari pendapatan transaksi.

    Italia juga menetapkan minimal penjualan tahunan minimal 750 juta euro atau setidaknya 5,5 juta euro dihasilkan hanya di Italia.

    Terbaru untuk tahun depan, pemerintah akan menghapus syarat minimum. Harapannya akan ada kenaikan pemasukan dari pajak sebesar 51,6 juta euro dari pendapatan 400 juta euro.

    Giorgetti mengatakan keputusannya untuk menghindari unsur diskriminasi yang dipermasalahkan AS. “Ini menghilangkan unsur diskriminasi pada keluhan AS. Saya pikir yang lain akan meniru kami,” jelas dia.

    AS tetap pada pendiriannya menolak rencana itu. Sejumlah sumber menjelaskan Washington telah memperbarui seruan Italia mencabut pajak untuk platform digital.

    (dem/dem)

  • Membaca Kemenangan Donald Trump

    Membaca Kemenangan Donald Trump

    Jakarta –

    Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 bukan hanya sebuah kejutan politik, tetapi juga cerminan dari krisis mendalam yang melanda masyarakat Amerika. Sebagai sosok yang dianggap kontroversial, Trump berhasil membalikkan keadaan dan merebut kembali Gedung Putih setelah kekalahan pada 2020. Ini bukan sekadar kemenangan individu, tetapi manifestasi dari kegagalan Demokrat dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang tengah bergolak.

    Trump tidak hanya mampu mengonsolidasikan basis tradisionalnya, tetapi juga memperluas daya tariknya ke kelompok pemilih baru yang sebelumnya enggan mendukungnya. Ekonomi adalah senjata utama Trump dalam kampanye ini. Di tengah inflasi yang melambung tinggi, banyak warga Amerika merasa kehidupan mereka semakin sulit. Harga kebutuhan pokok naik, sementara daya beli stagnan. Data menunjukkan bahwa 45% pemilih merasa kondisi ekonomi mereka memburuk dalam empat tahun terakhir, angka tertinggi dalam sejarah survei pemilu AS.

    Trump, dengan gaya retorikanya yang khas, menawarkan solusi yang dianggap lebih langsung dan konkret. Ia berjanji memotong pajak, melindungi industri domestik dengan tarif tinggi, dan mengurangi regulasi yang dianggap memberatkan bisnis. Janji-janji ini mungkin tampak sederhana, bahkan populis, tetapi efektif dalam menggerakkan emosi pemilih yang frustrasi.

    Bagi banyak orang, janji tersebut memberikan harapan bahwa ekonomi akan kembali stabil, bahwa pekerjaan akan lebih banyak tersedia, dan bahwa kehidupan mereka akan membaik dalam waktu dekat. Meskipun para ekonom memperingatkan risiko inflasi jangka panjang akibat kebijakan proteksionisme, kekhawatiran tersebut tampaknya tidak cukup untuk membendung gelombang dukungan kepada Trump.

    Namun, keberhasilan Trump tidak hanya bertumpu pada isu ekonomi. Ia juga memanfaatkan isu imigrasi sebagai senjata ampuh untuk memperkuat dukungannya. Selama pemerintahan Biden-Harris, jumlah imigran ilegal yang masuk ke AS mencapai rekor tertinggi, hampir 250.000 orang per bulan pada akhir 2023. Meskipun pemerintahan Demokrat akhirnya mengambil langkah-langkah untuk memperketat kebijakan perbatasan, bagi banyak pemilih, langkah itu dianggap terlambat.

    Trump, sebaliknya, sejak awal menegaskan bahwa dia akan mengembalikan kebijakan imigrasi keras, termasuk membangun kembali tembok perbatasan yang dihentikan. Narasi ini sangat efektif di negara-negara bagian seperti Georgia dan North Carolina, di mana sentimen anti-imigrasi tinggi. Di North Carolina, misalnya, sebagian besar pemilih menganggap kebijakan imigrasi Biden gagal melindungi keamanan dan stabilitas masyarakat lokal.

    Pergeseran Pemilih

    Salah satu aspek paling menarik dari kemenangan Trump adalah pergeseran signifikan dalam demografi pemilih. Di luar dugaan, ia meraih dukungan besar dari kelompok pemilih minoritas, terutama Hispanik dan kulit hitam. Di Nevada, Trump berhasil mendapatkan 47% suara Hispanik, angka tertinggi untuk kandidat Republik dalam dua dekade terakhir. Bahkan di antara pria Hispanik, Trump unggul 10 poin atas Harris.

    Ini bukan sekadar soal strategi kampanye yang kurang efektif, tetapi juga cerminan dari rasa apatis di kalangan pemilih Demokrat. Mereka yang sebelumnya bersemangat mendukung Biden tampaknya kehilangan keyakinan bahwa Demokrat mampu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang ada.

    Kegagalan terbesar Demokrat mungkin terletak pada ketidakmampuan mereka untuk memobilisasi pemilih muda. Kelompok ini, yang sering menjadi motor perubahan dalam pemilu, justru lebih banyak berpaling. Pada Pemilu 2020, Biden menang besar di kalangan pemilih pertama kali dengan margin 32 poin. Namun, dalam pemilu kali ini, Harris kalah di kelompok yang sama dengan margin 9 poin. Ini menunjukkan bahwa isu-isu progresif seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, meskipun penting, tidak cukup untuk menggerakkan generasi muda dalam jumlah besar.

    Kemenangan Trump juga memberikan dampak besar dalam konteks geopolitik. Retorikanya tentang “perdamaian melalui kekuatan” dan janji untuk mengurangi keterlibatan AS dalam konflik luar negeri telah menarik perhatian dunia. Beberapa pemimpin global, seperti Volodymyr Zelenskyy dari Ukraina dan Benjamin Netanyahu dari Israel, menyambut baik kembalinya Trump.

    Namun, pendekatan proteksionis Trump, termasuk janji untuk memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang impor, berpotensi memicu ketegangan baru dalam hubungan perdagangan internasional. Kebijakan ini, meskipun dirancang untuk melindungi industri dalam negeri, dapat memicu perang dagang yang merugikan ekonomi global.

    Lebih jauh lagi, kemenangan ini memperdalam polarisasi politik di AS. Dengan kendali atas Gedung Putih dan Senat, Trump memiliki kekuatan penuh untuk mendorong agenda konservatifnya tanpa banyak hambatan. Ini termasuk membatalkan kebijakan progresif yang diterapkan selama pemerintahan Biden-Harris, mulai dari reformasi sistem kesehatan hingga regulasi lingkungan. Langkah-langkah ini hampir pasti akan memicu reaksi keras dari Partai Demokrat dan kelompok progresif, memperdalam jurang perpecahan politik yang sudah ada.

    Bagi Demokrat, kekalahan ini harus menjadi momen refleksi yang mendalam. Mereka harus segera merumuskan ulang strategi politik yang mampu merangkul semua lapisan masyarakat. Ketidakmampuan mereka untuk merespons kebutuhan konkret dari berbagai kelompok pemilih, terutama mereka yang merasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, menjadi kelemahan utama yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, mereka akan terus kehilangan pijakan dalam kompetisi politik yang semakin keras dan tidak kenal ampun.

    Kemenangan Trump menunjukkan bahwa, meskipun penuh kontroversi, ia tetap mampu memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di era modern. Amerika kini berada di persimpangan jalan, menghadapi pilihan besar antara jalan proteksionisme dan unilateralisme atau keterbukaan dan multilateralisme. Pilihan ini tidak hanya akan menentukan masa depan Amerika, tetapi juga arah dunia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

    Mengubah Perdagangan Global

    Kemenangan Donald Trump membawa tantangan dan peluang bagi Indonesia. Trump yang dikenal dengan kebijakan proteksionis akan mengubah dinamika perdagangan global. Salah satu prioritas Indonesia adalah memperkuat diplomasi ekonomi. AS merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor produk Indonesia, terutama tekstil, elektronik, dan produk hasil bumi. Untuk mempertahankan akses ke pasar ini, pemerintah harus memperkuat lobi dagang dan melakukan negosiasi ulang untuk sektor-sektor strategis.

    Selain itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi lebih mendesak. Ketergantungan pada AS sebagai mitra dagang dapat menjadi risiko besar. Indonesia harus mempercepat perundingan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, dan India melalui perjanjian seperti CEPA. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi eksposur terhadap kebijakan proteksionis Trump dan memastikan daya tahan ekonomi di tengah perubahan global.

    Potensi peningkatan suku bunga AS juga harus diantisipasi. Jika The Federal Reserve menaikkan suku bunga akibat kebijakan fiskal ekspansif Trump, ini dapat menarik arus modal keluar dari Indonesia, melemahkan rupiah, dan meningkatkan biaya utang luar negeri. Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas moneter dengan kebijakan suku bunga yang adaptif, sementara Kementerian Keuangan harus mengurangi eksposur utang luar negeri dan fokus pada pembiayaan domestik.

    Dalam geopolitik, Indonesia harus memperkuat peran di ASEAN. Dengan kebijakan luar negeri Trump yang cenderung unilateralis, Indonesia memiliki peluang untuk memimpin inisiatif regional yang menjaga stabilitas kawasan. Diplomasi maritim dan kerja sama pertahanan harus ditingkatkan untuk memastikan Asia Tenggara tetap damai dan stabil tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal seperti AS atau Tiongkok.

    Indonesia juga dapat menarik investasi dari perusahaan yang ingin keluar dari Tiongkok akibat ketegangan perdagangan dengan AS. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural dalam bidang investasi, memastikan proses perizinan lebih sederhana, infrastruktur yang lebih baik, dan iklim bisnis yang kompetitif.

    Pada tingkat domestik, pemerintah harus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketegangan global dapat mempengaruhi harga barang impor, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Program perlindungan sosial seperti subsidi pangan dan bantuan langsung tunai harus tetap menjadi prioritas. Selain itu, kampanye edukasi untuk memperkuat pasar domestik dan diversifikasi ekonomi perlu digencarkan.

    Indonesia tidak bisa bersikap pasif di tengah dinamika global ini. Langkah konkret dan terukur harus segera diambil untuk melindungi kepentingan nasional dan memanfaatkan peluang dari perubahan kebijakan AS di bawah Trump. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat tidak hanya bertahan tetapi juga memperkuat posisinya di kancah global.

    Virdika Rizky Utama Direktur Eksekutif PARA Syndicate, dosen Hubungan Internasional President University

    (mmu/mmu)

  • Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial

    Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial

    Canberra –

    Pemerintah Australia akan memperkenalkan undang-undang ‘terkemuka di dunia’ untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan undang-undang yang diusulkan ke parlemen minggu depan ditujukan untuk mengurangi ‘bahaya’ media sosial terhadap anak-anak Australia.

    “Ini untuk para ibu dan ayah, mereka, seperti saya, sangat khawatir tentang keselamatan anak-anak kita saat daring. Saya ingin keluarga Australia tahu bahwa pemerintah mendukung Anda,” katanya seperti dilansir BBC, Jumat (8/11/2024).

    Meski banyak rincian yang belum diperdebatkan, pemerintah mengatakan larangan tersebut akan berlaku bagi anak muda yang sudah menggunakan media sosial. Albanese menyatakan UU itu tidak akan membuat pengecualian pada batas usia bagi anak-anak meski orang tua mereka mengizinkan anak-anak menggunakan media sosial.

    Pemerintah mengatakan tanggung jawab akan berada pada platform media sosial untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah akses. Albanese mengatakan tidak akan ada hukuman bagi pengguna dan bahwa terserah kepada regulator daring Australia, Komisioner Keamanan Elektronik, untuk menegakkan hukum.

    Undang-undang tersebut akan berlaku 12 bulan setelah disahkan dan akan ditinjau ulang setelah diberlakukan. Meski sebagian besar pakar setuju bahwa platform media sosial dapat membahayakan kesehatan mental remaja, banyak yang berbeda pendapat mengenai kemanjuran upaya untuk melarangnya secara menyeluruh.

    Beberapa pakar berpendapat larangan hanya menunda paparan kaum muda terhadap aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, alih-alih mengajari mereka cara menjelajahi ruang daring yang kompleks. Upaya sebelumnya untuk membatasi akses, termasuk oleh Uni Eropa, sebagian besar gagal atau menghadapi reaksi keras dari perusahaan teknologi.

    Dalam surat terbuka yang dikirim ke pemerintah pada Oktober lalu, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 akademisi dan 20 organisasi masyarakat sipil, Gugus Tugas Hak Anak Australia meminta Albanese untuk mempertimbangkan penerapan ‘standar keamanan’ pada platform media sosial.

    Kelompok tersebut juga merujuk pada saran PBB bahwa ‘kebijakan nasional’ yang dirancang untuk mengatur ruang daring ‘harus ditujukan untuk memberi anak-anak kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari keterlibatan dengan lingkungan digital dan memastikan akses mereka yang aman ke sana’.

    Sebuah petisi oleh inisiatif 36Months, yang telah ditandatangani lebih dari 125.000 orang, menyatakan anak-anak ‘belum siap untuk menjelajahi jaringan sosial daring dengan aman’ setidaknya hingga usia 16 tahun, dan bahwa saat ini ‘penggunaan media sosial yang berlebihan sedang mengubah otak anak-anak dalam masa kritis perkembangan psikologis, yang menyebabkan epidemi penyakit mental’.

    Albanes juga merespons pertanyaan apakah harus ada upaya yang lebih luas untuk mendidik anak-anak tentang cara memahami manfaat dan risiko dari penggunaan internet. Dia mengatakan pendekatan seperti itu tidak akan cukup karena ‘menganggap hubungan kekuasaan yang setara’.

    “Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya mendapatkan hal-hal yang muncul di sistem saya yang tidak ingin saya lihat. Apalagi seorang anak berusia 14 tahun yang rentan,” katanya kepada wartawan.

    “Perusahaan-perusahaan teknologi ini sangat kuat. Aplikasi-aplikasi ini memiliki algoritma yang mengarahkan orang ke perilaku tertentu,” sambungnya.

    (haf/haf)

  • Tak Semua Miskin, Negara Afrika Ini Ternyata Kaya Raya

    Tak Semua Miskin, Negara Afrika Ini Ternyata Kaya Raya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berdasarkan data dari World Bank pada 2023 lalu, jejeran negara termiskin di dunia didominasi negara-negara Afrika.

    Burunudi menduduki posisi pertama sebagai negara paling miskin di dunia dengan PDB US$200, lalu disusul Sierra Leone dengan PDB US$353, serta Republik Afrika Tengah dengan PDB US$421.

    Namun, tak semua negara di Afrika mengalami masalah ekonomi. Masih ada negara di benua itu yang mengalami kemakmuran dan stabilitas yang baik.

    Salah satunya adalah Mauritius. Negara Pulau di Samudera Hindia itu bangga sebagai negara yang aman dan makmur, bebas dari pergolakan sosial dan politik yang melanda beberapa negara tetangganya di Afrika.

    Sejumlah fakta menarik pun meliputi negara yang beribukota di Port Louis ini. Berikut fakta-faktanya dikutip AFP, Kamis (7/11/2024):

    1. Mercusuar Stabilitas

    Pemilu berlangsung tenang dan politik stabil di pulau-pulau yang tersebar sekitar 850 kilometer (530 mil) di sebelah timur Madagaskar itu. Mendekati pemilu pada 10 November nanti, belum ada potensi pergolakan besar yang melanda negara itu.

    Presiden adalah kepala negara tetapi memiliki peran tituler, dengan perdana menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif penuh dan wewenang atas pemerintahan.

    Meski begitu, bukan berarti negara ini tidak selalu tenang. Pada tahun 2018, Ameenah Gurib-Fakim, presiden perempuan pertama negara itu, mengundurkan diri selama skandal keuangan, salah satu dari sejumlah skandal yang mengguncang negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    2. Ekonomi

    Mauritius berkembang dari ekonomi berbasis pertanian yang miskin menjadi ekonomi makmur yang berjuang untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2025.

    Perekonomiannya didorong oleh pariwisata, dengan pulau-pulau di sekitar Mauritius memiliki pantai dan terumbu karang yang masih asli.

    Meskipun pariwisata sempat dirusak oleh pandemi Covid, kedatangan pengunjung kembali meningkat, bahkan mencapai 1,3 juta tahun lalu.

    Di sisi lain, Produk Domestik Bruto per kapita pada tahun 2022 lebih dari US$ 10.000 (Rp 157 juta) menurut Bank Dunia. Lembaga keuangan itu bahkan mengatakan Mauritius telah terbukti tangguh terhadap guncangan ekonomi global.

    “Pertumbuhan PDB adalah 8,9% pada tahun 2022, meskipun turun menjadi tujuh persen tahun lalu,” kata Bank Dunia.

    Namun, meskipun standar hidup telah membaik secara luas, pendapatan dan ketidaksetaraan gender juga meningkat di Mauritius. Mauritius telah berjuang dengan pengangguran kaum muda, yang berkisar sekitar 20%.

    3. Perpajakan

    Mauritius telah menghadapi kritik karena membantu perusahaan global menghindari pembayaran pajak, terutama yang beroperasi di negara-negara Afrika yang jauh lebih miskin.

    Negara ini keluar dari “daftar abu-abu” surga pajak Uni Eropa pada tahun 2021 setelah kemajuan dalam menanggulangi pencucian uang dan pendanaan “terorisme”.

    4. Budaya

    Sebanyak 1,3 juta penduduknya terbagi dalam empat kelompok etnis yang berbeda.

    Umat Hindu merupakan mayoritas penduduk, dengan minoritas Muslim, China, dan juga apa yang disebut ‘masyarakat umum’ yakni mereka yang berlatar belakang Creole atau asal Eropa.

    Mauritius telah dikunjungi oleh gelombang penjelajah dan pedagang selama berabad-abad. Ini dimulai dengan Portugis pada awal abad ke-16 dan kemudian Belanda, yang menamai pulau utama dengan nama pangeran mereka, Maurice de Nassau.

    Prancis menjadi negara koloni berikutnya, sebelum Inggris mengambil alih kendali dari tahun 1810 hingga Mauritius memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968. Meski telah menjadi republik, Mauritius tetap masuk dalam persemakmuran hingga tahun 1992/

    Mauritius akhirnya mendapatkan kembali Kepulauan Chagos, yang merupakan wilayah luar negeri Inggris yang terpencil yang menjadi tempat pangkalan udara utama Amerika Serikat (AS) pada bulan Oktober.

    Kemenangan tersebut menandai puncak dari pertempuran hukum yang berlangsung lama, dengan Inggris terus menolak meskipun ada intervensi dari Mahkamah Internasional pada tahun 2019 dan desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    (fab/fab)

  • Donald Trump Menang Pilpres AS, Ekspor China Diperkirakan Turun 3 Persen

    Donald Trump Menang Pilpres AS, Ekspor China Diperkirakan Turun 3 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja ekspor China pada Oktober 2024 meningkat 12,7% dibandingkan tahun lalu, mencatatkan pertumbuhan tercepat dalam lebih dari 2 tahun. Laporan yang dirilis Bea Cukai China ini muncul sehari setelah Donald Trump memenangkan Pemilu Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) dan memastikan masa jabatan keduanya sebagai presiden.

    Trump telah berkomitmen untuk menaikkan tarif impor dari China hingga 60%, sehingga menimbulkan ketidakpastian pada prospek ekspor ke Amerika Serikat. Namun, para ekonom menyebutkan, dampak tarif yang lebih tinggi di bawah kebijakan Trump baru akan terasa pada tahun depan.

    “Walaupun tarif yang diusulkan Trump akan berimbas pada sektor ekspor, dampaknya kemungkinan tidak sebesar yang dikhawatirkan. Kami memprediksi tarif ini bisa menurunkan volume ekspor sekitar 3%, dan kemungkinan baru terasa pada paruh kedua 2025,” kata Zichun Huang dari Capital Economics, dilansir dari AP, Kamis (7/11/2024). 

    Huang menambahkan, dalam waktu dekat, kembalinya Trump bisa memicu lonjakan sementara ekspor China karena importir AS mungkin akan meningkatkan pembelian mereka untuk menghindari tarif.

    Data Bea Cukai China juga menunjukkan, impor menurun 2,3% sementara surplus perdagangan China meningkat menjadi US$ 95,7 miliar, naik dari US$ 81,7 miliar pada bulan sebelumnya.

    Pertumbuhan ekspor ini melampaui perkiraan analis yang hanya sekitar 5,5% dan lebih tinggi dari pertumbuhan September yang tercatat 2,4%. Angka ini merupakan laju ekspansi tercepat sejak Juli 2022.

    Peningkatan ekspor pada Oktober 2024 mencerminkan permintaan barang-barang China yang terus kuat di pasar internasional, meskipun permintaan domestik masih lemah.

    Ekspor China ke Rusia naik hampir 27%, mencatat laju tercepat dalam 11 bulan. Pengiriman ke AS juga naik 8% secara tahunan, sementara ekspor ke Uni Eropa meningkat hampir 13%. Ekspor ke ASEAN juga melonjak 16%.

  • Memperkuat ASEAN Power Grid, Interkonektivitas, dan Perdagangan Listrik

    Memperkuat ASEAN Power Grid, Interkonektivitas, dan Perdagangan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – ASEAN merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Dengan populasi yang terus bertambah hingga mencapai 700 juta orang, kebutuhan energi pun meningkat secara signifikan.

    Namun, kenyataannya, sebagian besar permintaan energi yang melonjak ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Akibatnya, sektor tenaga listrik ASEAN menyumbang hampir setengah (45%) dari total emisi kawasan ini.

    Peningkatan ketahanan, konektivitas, dan resiliensi energi merupakan aspek krusial bagi sistem energi ASEAN. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, tetapi juga memungkinkan transisi penting menuju energi hijau.

    ASEAN Power Grid (APG) akan menjadi inisiatif penting dalam menciptakan masa depan yang terhubung ini. Konsep APG pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi Hanoi pada tahun 1998, dan menurut perkiraan International Energy Agency (IEA), hingga kini telah memfasilitasi pertukaran lebih dari 7.000 megawatt (MW) listrik melalui interkoneksi yang ada.

    Dengan memperluas interkoneksi ini lebih jauh, APG berpotensi meningkatkan perdagangan listrik di kawasan hingga lebih dari 25.000 MW di masa depan.

    APG memungkinkan negara-negara ASEAN untuk memfokuskan pembangkitan energi di wilayah yang paling kompetitif secara biaya. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat pada pusat-pusat permintaan tertinggi di seluruh kawasan.

    Negara-negara dapat memanfaatkan perdagangan lintas batas dengan memaksimalkan keuntungan dari kondisi geografis regional, sehingga mengurangi hambatan geografis antarnegara, sehingga dapat menghasilkan biaya pembangkitan yang optimal.

    Interkoneksi jaringan listrik Uni Eropa (EU) dapat menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami manfaat dari transisi ini. Infrastruktur interkoneksi di kawasan tersebut menciptakan jaringan sinkron tunggal, di mana setiap negara anggota bertanggung jawab menjaga keseimbangan jaringan secara terus-menerus.

    Interkonektor yang dibangun antarnegara beroperasi pada tingkat regional, yang mengurangi kebutuhan cadangan sekaligus meningkatkan ketahanan. Dengan kebutuhan cadangan yang lebih rendah, investasi besar-besaran untuk peningkatan kapasitas dapat diminimalisir.

    Sebagai jaringan interkoneksi yang terdepan di dunia, Interkoneksi jaringan Listrik Uni Eropa (EU) telah berkembang seiring waktu dan kini melayani lebih dari 600 juta orang di lebih dari 40 negara, dengan memperhitungkan konektivitas jaringan EU dengan benua lain.

    Selain meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi, APG juga berpotensi membuka peluang ekonomi tambahan bagi negara-negara anggota ASEAN. APG akan memberikan akses ke pasar yang lebih luas untuk ekspor listrik, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Studi Masterplan Interkoneksi ASEAN (AIMS) III yang dirilis oleh ASEAN Centre for Energy (ACE) dan Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA), menunjukkan bahwa tambahan kapasitas interkoneksi sekitar 26 gigawatt (GW) diperlukan untuk mencapai target energi terbarukan di kawasan ini. Hal ini akan membutuhkan investasi sebesar US$330 miliar dalam jangka pendek dan US$771 miliar dalam jangka panjang, yang diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$31 miliar per tahun serta menciptakan 270.000 lapangan kerja.

    Tahap pengembangan APG selanjutnya 

    APG menargetkan untuk menghubungkan 18 jaringan listrik di seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2040, meningkat dari sembilan interkoneksi perbatasan yang ada saat ini. Beberapa faktor penting diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

    Penyesuaian kebijakan dan kerangka regulasi merupakan faktor penting pertama. Regulasi perlu diselaraskan untuk mengurangi hambatan masuk bagi seluruh pelaku pasar. Ini termasuk penyederhanaan proses persetujuan regulasi untuk proyek lintas batas negara dan memastikan akses yang setara ke jaringan bagi semua pemain.

    Langkah ini harus didukung dengan pembentukan badan pusat yang bertugas mengatur tata kelola APG. Tata kelola ini mencakup penetapan bahasa kerja bersama, mekanisme penyelesaian dan pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta elemen penting lainnya.

    Harmonisasi persyaratan teknis untuk interkoneksi jaringan merupakan faktor penting kedua. Standar teknis dan dinamika operasional yang selaras, seperti kode jaringan, sangat penting untuk mendukung koneksi antar jaringan. Ini mencakup harmonisasi frekuensi jaringan listrik, penetapan kerangka kerja bersama, serta kode transmisi dan pengukuran, beserta detail teknis lainnya.

    Investasi merupakan faktor penting ketiga dan akan menjadi fondasi bagi pengembangan APG yang efektif. Menurut proyeksi IEA, ASEAN akan membutuhkan investasi antara US$20 miliar hingga US$30 miliar per tahun hingga 2030 untuk meningkatkan dan memperluas infrastruktur listriknya. Investasi ini mencakup peningkatan infrastruktur yang sudah ada, pembangunan interkoneksi baru, serta peningkatan stabilitas jaringan.

    Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ASEAN, diperlukan akses ke opsi pembiayaan berkelanjutan yang dapat menyediakan modal dengan ketentuan yang menguntungkan. Mekanisme pembiayaan berkelanjutan ini merupakan faktor penting keempat sekaligus terakhir dalam mencapai tujuan APG. Mekanisme yang relevan meliputi pembiayaan lunak, obligasi hijau, dan dana iklim. Mekanisme ini akan menjadi kunci untuk memastikan pengembangan APG yang layak secara finansial dan ramah lingkungan.

    Kerja sama adalah kunci utama bagi efektivitas implementasi APG

    Mewujudkan visi terhubungnya pasar energi ASEAN yang kuat akan memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan.

    Pemerintah akan berperan penting dalam memperkuat nilai komersial proyek jaringan dengan mengurangi risiko investasi di sektor ini. Langkah ini akan memperkuat daya tarik bisnis bagi para investor komersial.

    Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan ini. Beberapa inisiatif utama meliputi harmonisasi regulasi dan standar regional, serta pembentukan kerangka kebijakan yang stabil dan transparan untuk memberikan kepastian bagi para investor.

    Sektor publik dan swasta juga harus berperan aktif. Mereka dapat mendorong inovasi dan investasi yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan APG. Kemitraan publik-swasta (PPP) akan menjadi kunci dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, berbagi risiko, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu.

    Selain itu, penggunaan dana pembangunan publik akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak investasi swasta ke sektor ini. Dana tersebut dapat membantu mengurangi risiko investasi bagi pemain sektor swasta dan mendorong investasi melalui model blended financing pembiayaan campuran. Sektor swasta dapat berperan dalam mempromosikan solusi ini dengan menyediakan rangkaian proyek yang layak secara finansial untuk menarik dana pembangunan.

    Dari sisi keuangan, lembaga keuangan merupakan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga regional maupun internasional idealnya memimpin penyediaan modal (catalytic capital) sebagaimana dibutuhkan dalam pengembangan APG. Opsi pembiayaan berkelanjutan, seperti skema tarif konsesional, juga harus disediakan untuk memastikan investasi yang diperlukan dapat terealisasi.

    Dukungan teknis juga menjadi faktor yang penting untuk mengatasi kompleksitas seperti regulasi dan pembiayaan dalam proyek integrasi lintas batas. Para pelaku, seperti bank pembangunan, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan ini dengan menawarkan sumber daya untuk perencanaan infrastruktur, manajemen proyek, penyelarasan regulasi, dan pengembangan kapasitas di seluruh negara anggota ASEAN.

    Layaknya puzzle, organisasi internasional, asosiasi, dan lembaga pengetahuan adalah kepingan yang melengkapi gagasan ini. Lembaga-lembaga ini akan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan, menyediakan platform untuk kolaborasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi pengetahuan di seluruh kawasan.

    Manfaat dari APG yang semakin matang sudah jelas, begitu juga langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya. ASEAN perlu berkomitmen pada pendekatan strategis yang tepat, yang dibangun di atas kolaborasi lintas kawasan. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendorong masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan saling terhubung, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi ASEAN secara keseluruhan.

  • Trump Menang Pemilu AS, Nasib Industri Tekstil RI Bakal Makin Sekarat?

    Trump Menang Pemilu AS, Nasib Industri Tekstil RI Bakal Makin Sekarat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trum, calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, resmi memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar Selasa, 5 November 2024.

    Hasil perhitungan suara hingga Rabu (6/11/2024), Trump dipastikan mengantongi 277 suara electoral. Melebihi batas syarat electoral vote yang 270 suara.

    Lalu bagaimana efeknya ke Indonesia?

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, kemenangan Trump akan membawa efek bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air.

    Di tengah tekanan yang memicu banyaknya pabrik TPT tutup dan melakukan PHK, dia pun mengkhawatirkan kemenangan Trump akan menambah beban baru bagi sektor TPT nasional.

    “Terkait dengan situasi AS, saya lihat baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, keduanya memiliki pemahaman yang sama. Bahwa pembenahan dan menyehatkan ekonomi dalam negeri AS adalah prioritas,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (7/11/2024).

    “Jadi, tren proteksionisme di AS masih akan berlanjut sampai ekonomi domestik mereka benar-benar pulih,” ujarnya.

    Juga, imbuh dia, AS diprediksi akan tetap melanjutkan kebijakan perdagangan seperti pengenaan antidumping atas barang-barang China.

    “Bahkan akan lebih diperluas ke negara lain. Dari pengalaman sebelumnya, Partai Republik lebih proteksionis dibanding Partai Demokrat,” sebutnya.

    “Semakin AS atau UE (Uni Eropa) membendung barang China, semakin deras barang China masuk Indonesia,” kata Redma.

    Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno.

    Menurutnya, slogan kampanye Trump “Make America Great Again”, akan memberi dampak positif. Dia mengatakan, visi Trump itu justru akan mendorong ekspor RI ke AS semakin berkinerja bagus.

    “Kalau America Great Again buat saya lebih lancar ekspor ke AS karena mereka lebih sejahtera rakyatnya,” kata Benny.

    Terkait proteksionisme pasar, ujarnya, hal itu hanya dilakukan atas barang China.

    “Proteksionisme terhadap produk China,” sebut Benny.

    Foto: AP/Alex Brandon
    Republican presidential nominee former President Donald Trump dances after speaking at an election night watch party, Wednesday, Nov. 6, 2024, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)

    Make America Great Again

    Setelah jauh melampaui pencapaian electoral vote saingannya, Kamala Harris, Trump pun langsung mendeklarasikan kemenangannya di hadapan pendukungnya di Palm Beach, Florida pada hari Rabu (6/11/2024), waktu setempat.

    Dalam pidatonya tersebut, Trump menyampaikan terima kasih kepada pendukungnya sehingga dia menang dan terpilih sebagai menjadi Presiden ke-47 AS. Dia menyatakan akan terus berjuang demi kesejahteraan, memulihkan, dan menjanjikan era keemasan bagi Amerika.

    “Ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi warga Amerika yang akan membuat kita bisa membuat Amerika menjadi hebat lagi (make America great again),” kata Trump.

    Sebagai catatan, salah satu rencana kebijakan ekonomi Trump adalah pengenaan tarif tinggi untuk impor, penghapusan pajak atas tip dan tunjangan Jaminan Sosial, dan pengurangan tarif pajak perusahaan.

    Menurut The Time, Trump sedang mempertimbangkan tarif universal antara 10% dan 20% untuk semua impor, dengan tarif hingga 60% untuk barang-barang China. Yang menurutnya akan melindungi lapangan kerja Amerika dan mengurangi ketergantungan negara pada impor asing.

    Dia menyatakan, kebijakan itu tidak akan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi warga Amerika dengan menegaskan, biaya akan ditanggung oleh produsen asing.

    (dce/dce)

  • Apple bakal Kena Denda di Uni Eropa Gara-Gara Tak Penuhi Aturan? – Page 3

    Apple bakal Kena Denda di Uni Eropa Gara-Gara Tak Penuhi Aturan? – Page 3

    Sementara itu,  belum lama ini Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum lama ini mengungkapkan kalau ia menerima sebuah panggilan dari CEO Apple Tim Cook.

    Dalam panggilan tersebut, Trump mengklaim kalau bos Apple Tim Cook memberi tahunya tentang Apple yang dikenai sanksi denda di wilayah Uni Eropa.

    Sebagaimana dikutip Tech Times, Selasa (22/10/2024), menurut telepon tersebut, Apple dikenai denda sebesar USD 17 miliar atau setara Rp 263,7 triliun di wilayah Eropa karena berbagai investigasi terhadap mereka.

    Masih berdasarkan informasi, Apple kini dikabarkan menghadapi denda ini. Perusahaan disebut-sebut akan membayar sejumlah besar denda sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan Digital Markets Act (DMA).

    Informasi dari Donald Trump ini terungkap dari podcast PBD Patrick Bet-David di YouTube yang menampilkan calon presiden dari Partai Republik tersebut.

    Dalam podcast itu, Trump berbicara tentang masalah politik dan peristiwa terkini lainnya. Ketika ditanya tentang ekonomi, ia mengungkap, belum lama ini dirinya menerima kabar dari CEO Apple Tim Cook bahwa perusahaan menghadapi denda USD 15 miliar di Uni Eropa.

     

  • PM Hungaria Puji Trump Menang Pilpres AS: Sangat Dibutuhkan Dunia

    PM Hungaria Puji Trump Menang Pilpres AS: Sangat Dibutuhkan Dunia

    Budapest –

    Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Kemenangan Trump ini disambut oleh Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban dan PM Slovakia Robert Fico.

    Dilansir AFP, Rabu (6/11/2024), Orban menyebut kemenangan Trump sebagai ‘kemenangan yang sangat dibutuhkan dunia’. Sementara Fico menyambut baik ‘kekalahan ide-ide liberal dan progresif’.

    “Kembalinya yang terbesar dalam sejarah politik AS! Selamat kepada Presiden Donald Trump atas kemenangan besarnya. Kemenangan yang sangat dibutuhkan Dunia!” tulis Orban diposting di X.

    Sebagai pendukung kuat Trump, Orban menjadi pemimpin Uni Eropa pertama yang mengomentari Pemilu AS. Dalam postingan di media sosial, Orban mengatakan kemenangan Trump sebagai perjalanan menuju kemenangan yang indah.

    Perdana menteri yang berhaluan nasionalis ini menikmati hubungan yang hangat dengan teman baiknya, Trump, yang telah ia kunjungi dua kali tahun ini. Orban sering kali mengungkapkan harapan bahwa Trump akan kembali menjadi presiden AS.

    Sementara, PM Fico memuji kemenangan Trump yang ‘berorientasi konservatif’. Dia mengatakan kemenangan Trump merupakan kekalahan ide-ide liberal.

    Orban maupun Fico telah menyerukan perundingan perdamaian antara Ukraina dan Rusia dengan harapan mereka ditempatkan pada pemerintahan Trump untuk membantu mengakhiri perang.

    “Strategi baru Eropa diperlukan untuk Ukraina,” kata Orban.

    (fas/haf)