Negara: Uni Eropa

  • COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US Triliun untuk Pendanaan Iklim

    COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US$1 Triliun untuk Pendanaan Iklim

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara yang menghadiri KTT COP29 berupaya mencapai kemajuan mengenai cara mengumpulkan hingga US$1 triliun pendanaan iklim bagi kelompok paling rentan di dunia.

    Pembicaraan tersebut dilakukan ditengah  ketegangan politik yang membayangi perundingan itu dan mundurnya delegasi Argentina dari KTT tersebut yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan.

    Keberhasilan KTT iklim PBB tahun ini bergantung pada apakah negara-negara dapat menyepakati target pendanaan baru yang akan dilaksanakan setiap tahun oleh negara-negara kaya, pemberi pinjaman pembangunan, dan sektor swasta. Negara-negara berkembang membutuhkan setidaknya $1 triliun per tahun pada akhir dekade ini untuk mengatasi perubahan iklim, kata para ekonom dalam pembicaraan di PBB.

    Banyak negara mengatakan bahwa dana tersebut sangat penting dalam menetapkan tujuan iklim mereka yang ambisius menjelang COP30 2025 di Brasil. Namun, mencapai kesepakatan bisa jadi sulit pada pertemuan puncak tahun ini, karena suasana telah memburuk karena ketidaksepakatan publik dan pesimisme mengenai perubahan dalam politik global.

    Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden telah membuat peran Amerika Serikat di masa depan dalam perundingan perubahan iklim menjadi diragukan, dan ketegangan antara negara-negara maju dan berkembang telah muncul ke permukaan di panggung utama dan di ruang perundingan.

    “Para pihak harus ingat bahwa waktu terus berjalan,” kata Ketua Negosiator COP29 Yalchin Rafiyev pada konferensi pers dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024).

    Target pemenuhan pendanaan tahunan sebelumnya sebesar US$100 miliar akan berakhir tahun ini. Namun negara-negara kaya baru memenuhi janji tersebut secara penuh mulai 2022.

    Sebuah laporan dari Independent High-Level Expert Group on Climate Finance mengatakan bahwa target angka tahunan perlu ditingkatkan menjadi setidaknya US$1,3 triliun per tahun pada 2035 jika negara-negara gagal mengambil tindakan sekarang.

    Di balik layar, para perunding sedang mengerjakan rancangan naskah, namun dokumen tahap awal yang diterbitkan oleh badan iklim PBB menunjukkan pandangan seputar perundingan masih sangat berbeda.

    Banyak negara Barat yang datang ke Baku enggan menjanjikan dana dalam jumlah besar. Kemungkinan penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan pendanaan di masa depan akan meningkatkan tekanan pada para delegasi untuk mencari cara lain guna mengamankan dana yang dibutuhkan.

    Diantaranya adalah bank pembangunan multilateral dunia seperti Bank Dunia, yang didanai oleh negara-negara kaya dan sedang dalam proses reformasi sehingga mereka dapat memberikan pinjaman lebih banyak.

    Sepuluh negara terbesar mengatakan mereka berencana untuk meningkatkan pendanaan iklim mereka sekitar 60% menjadi US$120 miliar per tahun pada  2030, dengan setidaknya tambahan US$65 miliar dari sektor swasta.

    Zakir Nuriyev, ketua Asosiasi Bank Azerbaijan, mengatakan 22 bank di negaranya akan memberikan hampir US$1,2 miliar untuk membiayai proyek-proyek yang membantu transisi Azerbaijan ke ekonomi rendah karbon.

    Perpecahan

    Adapun, banyak pemimpin global yang memutuskan untuk tidak ikut serta pada Konferensi COP29. 

    Sejauh ini, COP29 lebih banyak  ditandai dengan perpecahan dibandingkan persatuan, salah satunya adalah mundurnya delegasi Argentina secara tiba-tiba pada hari Kamis (14/11/2024) mengikuti perintah dari Buenos Aires.

    Juru bicara kepresidenan negara tersebut mengatakan langkah tersebut akan memungkinkan Gerardo Werthein, menteri luar negeri yang baru, untuk menilai kembali situasi dan merenungkan posisinya.

    “Menteri menarik delegasi berdasarkan keseluruhan reformasi yang akan dilakukan menteri. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan,” kata juru bicara Manuel Adorni pada konferensi pers di Buenos Aires.

    Presiden Argentina Javier Milei, yang sebelumnya menyebut pemanasan global sebagai hoaks, pekan ini dijadwalkan bertemu Trump, yang juga seorang penyangkal perubahan iklim.

    Ketika ditanya apakah Argentina akan menarik diri dari Perjanjian Paris, Ana Lamas, wakil menteri lingkungan hidup Argentina, yang memimpin delegasi negara tersebut di COP29, mengatakan negaranya hanya menarik diri dari COP29.

    Para pengamat mengkritik penarikan dana yang dilakukan oleh pemerintah sayap kanan Argentina, dan mengatakan hal itu dapat merugikan harapan negara tersebut dalam mengumpulkan dana tunai untuk perubahan iklim di masa depan.

    “Hal ini akan membuat Argentina, yang selama ini merupakan tokoh penting dalam bidang lingkungan hidup, terlihat kurang kredibel dan kurang dapat diandalkan di pasar internasional dan komunitas internasional,” kata Oscar Soria, ketua kelompok masyarakat sipil Top Social.

    Presidensi COP29 Azerbaijan menggambarkan hal ini sebagai masalah antara Argentina dan PBB.

    Seorang perunding dari negara maju mengatakan sejauh ini mereka belum melihat tanda-tanda bahwa negara lain akan mengikuti jejak Argentina dan keluar dari perjanjian tersebut.

    Sehari sebelumnya, Menteri Iklim Prancis Agnès Pannier-Runacher membatalkan perjalanannya ke COP29 setelah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuduh Prancis melakukan kejahatan di wilayah luar negerinya di Karibia.

    Prancis dan Azerbaijan telah lama memiliki hubungan yang tegang karena dukungan Paris terhadap saingan Azerbaijan, Armenia. Tahun ini, Paris menuduh Baku ikut campur dan bersekongkol dalam kerusuhan di Kaledonia Baru.

    “Terlepas dari perselisihan bilateral apa pun, COP harus menjadi tempat di mana semua pihak merasa bebas untuk datang dan bernegosiasi mengenai aksi iklim,” kata komisioner iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra sebagai tanggapannya, dalam sebuah postingan di X.

    Hal ini menyusul pidato pembukaan Aliyev di konferensi tersebut yang menuduh Amerika Serikat dan UE bersikap munafik karena memberi kuliah kepada negara-negara mengenai perubahan iklim namun tetap menjadi konsumen dan produsen utama bahan bakar fosil.

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)

  • Target Kuartal I/2025, Perundingan IEU-CEPA Terganjal Hilirisasi

    Target Kuartal I/2025, Perundingan IEU-CEPA Terganjal Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hingga saat ini masih dalam pembahasan. Salah satu isu yang masih dibahas adalah terkait hilirisasi.

    Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag, Wijayanto mengatakan bahwa perundingan IEU-CEPA sudah memasuki perundingan ke-19 dan tengah dalam pembahasan secara intensif.

    “Yang saya ketahui sedang dibahas saat ini, kan kemarin terakhir sudah perundingan ke 19. Sekarang masih terus kok intensif dibahas, karena kemarin sudah ada perubahan kabinet,” kata Wijayanto saat ditemui Bisnis, Rabu (13/11/2024).

    Wijayanto menyampaikan bahwa Kemendag mencoba untuk merampungkan perundingan IEU-CEPA sesegera mungkin, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada kuartal I/2025.

    Di sisi lain, dia juga mengakui dalam mencapai kesepakatan IEU-CEPA ada beberapa isu yang harus diselesaikan bersama, salah satunya terkait hilirisasi. Namun, isu tersebut masih dalam proses untuk dibahas bersama.

    “Intinya kami optimis mudah-mudahan bisa segera dicapai kesepakatan IEU-CEPA ini,” imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama, lembaga think tank Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) memandang, jika Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan perundingan IEU-CEPA maka bisa meningkatkan perdagangan.

    “Jika itu bisa dicapai, kesepakatan IEU-CEPA itu salah satu hal yang bagus untuk kita bisa meningkatkan perdagangan kita dengan Uni Eropa,” ujar CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman saat ditemui Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku bahwa dalam merampungkan perjanjian perundingan IEU-CEPA ada beberapa hal yang belum selesai. Namun, dia berharap perundingan ini bisa segera rampung sesuai jadwal yang ditentukan.

    “IEU-CEPA kuartal I/2025 mudah-mudahan selesai. Jadi kita kerja terus perunding-perundingannya karena ada beberapa yang pending, mudah-mudahan cepat selesai. Kita negosiasikan lagi,” kata Budi saat ditemui seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

    Budi menjelaskan bahwa dalam hal perundingan, termasuk IEU-CEPA, biasanya masing-masing pihak akan saling meminta sesuatu untuk kepentingan masing-masing. Hanya saja, permintaan itu tidak bisa langsung disepakati oleh pihak lain atau masih adanya perbedaan kepentingan yang belum mencapai kesepakatan.

    Meski demikian, Budi menyatakan bahwa perundingan IEU-CEPA ini tidak mengalami kendala secara teknis, sebab keduanya telah menemukan permasalahan.

    “Beberapa memang sudah bisa diidentifikasi permasalahan yang mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena itu sifatnya dari sana,” ungkapnya.

    Terlebih, dia menambahkan dalam tiga bulan terakhir, Kemendag juga ingin mempercepat perundingan dengan Peru, Kanada, dan Eurasia.

    “Kalau ada beberapa perundingan yang tinggal ratifikasi, secepatnya akan kita proses,” ungkapnya.

    Namun, lanjut dia, hasil dari suatu perundingan perdagangan adalah saling mengantongi keuntungan. “Kalau kita berunding tetapi ternyata tidak menguntungkan ya jangan, harus menguntungkan. Jadi output-nya adalah outcome dari hasil perjanjian nanti,” pungkasnya.

  • Retorika dan Gaya Komunikasi Kepemimpinan Presiden Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 November 2024

    Retorika dan Gaya Komunikasi Kepemimpinan Presiden Prabowo Nasional 14 November 2024

    Retorika dan Gaya Komunikasi Kepemimpinan Presiden Prabowo
    Pengamat dan praktisi kepemudaan, komunikasi, kepemimpinan & komunitas. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Rektor 3 IKB LSPR, Head of LSPR Leadership Centre, Chairman Millennial Berdaya Nusantara Foundation (Rumah Millennials), Pengurus Pusat Indonesia Forum & Konsultan SSS Communications.
    PADA
    20 Oktober 2024 lalu, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyampaikan pesan penting dalam pidato pelantikannya.
    Pidato yang berlangsung selama kurang lebih satu jam menyoroti berbagai isu penting, mulai dari korupsi, kemiskinan, lapangan kerja, hingga swasembada pangan.
    Diangkatnya isu-isu tersebut memunculkan rasa optimisme rakyat akan pemerintahannya dalam lima tahun kedepan.
    Presiden langsung bergerak cepat. Sehari setelahnya, Prabowo langsung melantik jajaran kabinetnya agar bisa bekerja untuk kepentingan rakyat.
    Kemudian, empat hari setelah pelantikan, presiden, bersama wakil presiden, mengadakan rapat kabinet perdana. Dalam rapat kabinet tersebut, presiden memberikan arahan pembangunan Indonesia kedepan berdasarkan pidato pelantikannya.
    Namun, dalam rapat tersebut, ada satu pernyataan yang menarik perhatian saya. Presiden memberikan arahan – kalau bukan ultimatum – kepada seluruh kabinetnya untuk bekerja keras.
    Pernyataannya seperti ini: “Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita.”
    Pernyataan tersebut perlu kita apresiasi karena menunjukkan komitmen presiden untuk membangun Indonesia mulai dari para pemimpinnya.
    Presiden pun juga tidak ragu untuk menunjukkan otoritas yang dimilikinya dan ketegasan tentang kinerja.
    Menurut Wodak dan Meyer (2001), ketika
    power
    dikaitkan dengan bahasa, dia terjalin erat dengan kekuasaan. Misalnya, bahasa menunjukkan dan mengekspresikan kekuasaan, serta terlibat di mana ada pertentangan dan tantangan kekuasaan.
    Presiden memberikan rambu-rambu jelas, keras, dan tegas. Sangat minim bahasa yang diperhalus. Kepribadian bahasa (
    linguistic personality
    ) tersebut memang sesuai dengan latar belakang militer.
    Menurut Zulean (2005), struktur komunikasi militer antara lain hierarkis, aturannya jelas, perannya jelas, dan konsistensi dalam aksi. Alhasil, presiden akan menyampaikan informasi sesuai fakta dan realita di lapangan.
    Agaknya,
    speech portrait
    tersebut yang akan menjadi ciri khas Prabowo: tegas, lugas, dan sederhana, serta berorientasi pada tindakan dan aksi nyata. Itulah gambaran yang akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia.
    Dalam perspektif Communicology, gaya komunikasi tersebut menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo merupakan sosok yang memegang otoritas tertinggi, dari segi komunikasi interpersonalnya maupun bahasa tubuhnya.
    Sikap ini perlu ditunjukkan agar jajaran kabinetnya bisa menyelesaikan amanah dan tanggung jawabnya serta bekerja keras. Dengan demikian, presiden bisa merealisasikan visinya yang telah disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober lalu.
    Dibalik gaya komunikasi tersebut, tujuan besarnya adalah untuk kepentingan rakyat. Seperti apa yang telah diucapkan pada pidato pelantikan, presiden, beserta wakil presiden dan jajaran kabinetnya, akan berjuang keras demi kepentingan rakyat dan bangsa.
    Rakyat pun mengharapkan bahwa gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo membawa pada transparansi dan kelugasan.
    Scacco & Coe (2016) menyimpulkan bahwa komunikasi presiden tetap berpegang teguh pada gagasan mendasar tentang kepresidenan yang informatif, transparan, dan bermartabat.
    Artinya, dalam konteks arahan presiden kepada menterinya, presiden menginginkan adanya kerja nyata yang transparan, transformatif, dan informatif.
    Tuntutan yang diberikan presiden kepada menterinya merupakan hal lumrah. Dengan 58 persen rakyat Indonesia memilih Prabowo-Gibran, tanggung jawab besar berada di pundak mereka.
    Terlebih, menurut survei dari Indikator Politik Indonesia 2024, sebanyak 85,3 persen responden yang memiliki keyakinan bahwa Prabowo akan memimpin Indonesia dengan baik.
    Angka tersebut menunjukkan keterikatan secara emosi sekaligus kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan saat ini.
    Dengan harapan dan ekspektasi yang besar, retorika dan gagasan yang telah diucapkan oleh Presiden Prabowo akan direalisasikan dengan semaksimal mungkin.
    Sebagai presiden, ada beberapa isu yang disoroti dalam pidato pelantikannya. Isu tersebut adalah korupsi, pangan, dan kemiskinan.
    Tiga masalah ini sifatnya struktural, umum, dan sesuai dengan kegelisahan rakyat Indonesia. Sehingga, apa yang disampaikan presiden nampaknya relevan dengan realita yang terjadi.
    Dalam konteks Teori Relevansi, menurut Zakowski (2014), komunikasi yang dilakukan berdasarkan niat komunikator dan apa yang ingin didengar oleh audiens.
    Presiden mengasumsikan bahwa masalah-masalah yang disebutkan merupakan isu urgen yang perlu diselesaikan oleh pemerintahannya, sehingga presiden menyebutkannya dalam pidatonya.
    Melihat realitanya, hal itu bisa dikatakan tepat adanya. Misalnya, isu korupsi, di mana Presiden Prabowo dengan berani mengakui, “… terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut melihat realita ini.”
    Mempertimbangkan kesopanan dalam bahasa, pernyataan tersebut memang tergolong keras dan lugas. Namun, karakteristik dan latar belakang presiden yang mendorongnya berani menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya.
    Secara relevansi, presiden berbicara atas nama rakyat, dan menampilkan emosi yang ditandai dengan intonasi lebih tegas. Terlebih, pada tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ada di angka 34.
    Presiden sangat menyadari kondisi tersebut, sehingga dia tidak segan menyebutkan berbagai profesi yang terindikasi korupsi.
    Presiden pun juga mengatakan, “Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita.”
    Garis bawahi kata masa depan dan cucu-cucu, ini menunjukkan kepekaan presiden atas situasi negara Indonesia.
    Kemudian, presiden juga menyoroti masalah pangan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Global Food Security Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara dengan skor 60,2.
    Angka paling rendah adalah di sisi ketersediaan (peringkat 84) serta keberlanjutan dan adaptasi (peringkat 83).
    Dalam rapat kabinet, presiden pun juga menghimbau para menterinya untuk tidak bangga Indonesia bisa masuk anggota G20 apabila masih ada rakyat yang kelaparan.
    Oleh karena itu, presiden menargetkan dalam waktu 4-5 tahun, Indonesia mencapai swasembada pangan. Ini target ambisius, tetapi penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi rakyat Indonesia.
    Bagi presiden, Indonesia harus tercukupi soal pangan. Terlebih, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022.
    Terakhir adalah isu kemiskinan, yang mana masalah ini masih belum bisa terselesaikan. Masih ada 25,22 juta orang miskin berdasarkan data BPS per Maret 2024.
    Selain itu, jumlah kelas menengah menurun. Saat ini, menurut data BPS Agustus 2024, ada 137,5 juta jiwa yang tergolong
    aspiring middle class
    , meningkat lebih dari 8 juta dibandingkan tahun 2019.
    Isu-isu itulah yang sekiranya akan menjadi fokus pemerintahan kedepan. Semua isu yang disampaikan mencerminkan
    goodwill
    dari pemerintahan saat ini.
    Tujuan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Intensi itulah yang disampaikan presiden kepada seluruh rakyat Indonesia.
    Tentu masih banyak isu-isu lainnya, tetapi menyelesaikan isu-isu tersebut perlu kolaborasi dari banyak sektor, mulai dari pangan, pemberdayaan perempuan, penegakan hukum, hingga pendidikan tinggi. Sehingga, apa yang diucapkan oleh presiden saat pelantikan sangat relevan.
    Selain itu, dari sisi Logos, Ethos, dan Pathos, presiden menyentuh sanubari rakyat. Dalam pidatonya, kata “Kita” disebutkan sebanyak 69 kali dan “Harus” sebanyak 35 kali.
    Dari data di atas, presiden berupaya menempatkan diri di sisi rakyat, terlebih secara etika, presiden adalah pemegang kekuasaan rakyat.
    Mandat rakyat harus dijalankan secara konsisten dan sesuai atas kemauan rakyat. Kata “Harus” juga mencerminkan bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat harus dijalankan tanpa terkecuali.
    Dampaknya adalah, pidato presiden tentang bahan pokok mendapat sentimen positif. Survei dari Indikator Politik Indonesia 2024 mengungkapkan bahwa 30,5 persen responden percaya pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok.
    Selain itu, 18,9 persen responden berharap pemerintahan saat ini mampu mengatasi masalah pengangguran.
    Sebagai langkah awal untuk menyelesaikan isu-isu multidimensi, presiden menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk menjadi contoh bagi rakyat Indonesia.
    Presiden mengatakan bahwa semua pejabat, dari semua tingkatan harus memberi contoh baik dan menjalankan pemerintahan sebersih-bersihnya.
    Kemudian langkah berikutnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para menterinya untuk mempelajari kembali semua proyek supaya tidak ada lagi proyek mercusuar. Fokusnya adalah swasembada pangan karena situasi global yang mendorong hal tersebut.
    Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Komitmen tersebut dimulai dengan penunjukkan menteri dan wakil menteri. Ada 48 menteri dan 55 wakil menteri yang akan membantu presiden merealisasikan visinya.
    Cukup banyak kritik yang mengatakan bahwa komposisi kabinet Merah Putih sangat besar. Namun, argumen yang disampaikan oleh presiden bisa dipahami.
    Menurut presiden, jumlah tersebut mencerminkan kondisi Indonesia yang besar, sehingga membutuhkan banyak menteri.
    Presiden pun menyadari kondisi tersebut, di mana dia mengatakan, “Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tetapi memang bangsa kita bangsa yang besar.”
    Pernyataan ini secara implisit mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memikirkan masalah tersebut dengan utuh dan penuh pertimbangan.
    Presiden juga menyadari akan ada kritik atas keputusannya untuk menambah jumlah menteri dan kementerian. Oleh karena itu, secara emosi, presiden memahami kritik tersebut.
    Namun, semua langkah-langkah tersebut dibutuhkan guna mencapai visi lima tahun kedepan. Harapannya adalah bahwa menteri dan wakil menterinya akan berkoordinasi dan bersinergi secara optimal.
    Presiden pun juga menggunakan Uni Eropa sebagai contoh, di mana untuk mengelola Eropa membutuhkan 27 menteri di bidangnya masing-masing.
    Terlepas dari kritik yang ada, publik memercayai pemerintahan Presiden Prabowo selama lima tahun kedepan. Banyak yang menantikan kinerja 100 hari pertama kabinet Merah Putih: apa inovasinya dan progres penyelesaian masalahnya seperti apa.
    Saya memiliki harapan terhadap pemerintahan saat ini, khususnya pada komitmen terhadap ekonomi, pendidikan, kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
    Ada optimisme bahwa lima tahun kedepan, kesejahteraan makin merata, kapabilitas manusia Indonesia semakin inovatif dan kreatif, serta kualitas pendidikan semakin baik dan pengangguran semakin berkurang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apple Cuma Punya Waktu Sebulan Bereskan Masalah Ini

    Apple Cuma Punya Waktu Sebulan Bereskan Masalah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa (UE) meminta Apple menghentikan pemblokiran geografis untuk layanan konten medianya. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu hanya punya waktu satu bulan untuk membereskan isu ini.

    Pemblokiran geografis merupakan pembatasan konten berdasarkan lokasi pengguna. Fitur tersebut ada di sejumlah App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books, dan Podcast.

    Komisi Eropa melarang adanya praktik tersebut. Karena fitur itu dinilai tidak adil dan mendiskriminasi berdasarkan lokasinya.

    “Kami meningkatkan perlawanan pada pemblokiran geografis, Tidak ada perusahaan, besar atau kecil, yang diperbolehkan tidak adil melakukan diskriminasi berbasis kewarganegaraan, tempat tinggal atau tempat usaha,” kata Komisaris Eropa, Margrethe Vestager, dikutip dari Reuters, Rabu (13/11/2024).

    Pihak Uni Eropa juga mengancam melakukan tindakan hukum jika Apple tidak segera mengatasi masalah tersebut.

    Protes ini jadi kesekian kalinya dilakukan Uni Eropa kepada Apple. Dua tahun lalu, regulator setempat juga mewajibkan semua perangkat untuk memiliki satu jenis colokan jenis Type C.

    Saat itu, iPhone masih menggunakan kabel lightning. Berbeda dengan kebanyakan ponsel Android yang telah hadir dengan USB Type C.

    Apple akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dimulai tahun lalu, iPhone tersedia dengan port Type C.

    Type C ditempatkan pertama kali pada seri iPhone 15. Perubahan ini juga jadi yang pertama sejak Apple menggunakan lightning pada iPhone belasan tahun lalu.

    (fab/fab)

  • IHSG ditutup menguat di tengah melemah bursa kawasan Asia

    IHSG ditutup menguat di tengah melemah bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat di tengah melemah bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup menguat di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup menguat 55,53 poin atau 0,76 persen ke posisi 7.321,99. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,41 poin atau 0,62 persen ke posisi 884,52.

    “Bursa regional Asia cenderung bergerak melemah, dimana pasar tampaknya masih mempertimbangkan dampak agenda Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) terhadap ekonomi global,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Pelaku pasar juga mengevaluasi implikasi yang lebih luas pasca kemenangan Trump sebagai Presiden (AS) terhadap kebijakan fiskal.

    Untuk masa jabatan kedua Donald Trump dengan potensi kemenangan Partai Republik di Kongres, memicu optimisme untuk deregulasi dan pemotongan pajak, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi.

    Pada gilirannya dapat membatasi kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga, dan janji Donald Trump untuk menaikkan tarif pada mitra dagang utama, terutama China dan Uni Eropa, serta rencananya untuk memperketat imigrasi, menambah kekhawatiran tentang tekanan inflasi.

    Sementara itu, China kembali memiliki rencana stimulus fiskal yang akan memangkas pajak pembelian rumah, sebagai upaya untuk membantu pasar perumahan yang sedang lesu.

    Dari dalam negeri, pemerintah kembali akan memberikan insentif perpajakan perumahan, dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko) memberikan sinyal insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DPTP) untuk perumahan, akan diperpanjang sampai dengan semester pertama tahun depan, tentunya ini akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di sisi lain meskipun tetap bertumbuh, namun demikian Indeks Penjualan Riil (IPR) bulan September 2024 lebih rendah dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia dalam surveinya IPR tercatat 210,6 atau tumbuh sebesar 4,8 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 5,8 persen (yoy).

    Selanjutnya, BI juga memprediksi bahwa kinerja penjualan eceran tetap tumbuh pada Oktober, berdasarkan IPR Oktober 2024 yang diprakirakan mencapai tumbuh sebesar 1,0 persen (yoy), apalagi momentum pilkada serentak tentunya ini akan penopang penjualan ritel.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, delapan sektor menguat, yaitu dipimpin sektor energi yang menguat 2,91 persen, diikuti oleh sektor teknologi dan sektor properti yang naik masing- masing sebesar 2,81 persen dan sebesar 1,83 persen.

    Sedangkan, dua sektor melemah yaitu dipimpin sektor barang konsumen nonprimer sebesar 0,92 persen, diikuti oleh sektor barang baku yang turun sebesar 0,92 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar, yaitu BOAT, MLPL, DEWA, BUMI dan MPPA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar, yakni NZIA, TOSK, BSML, HATM, dan FILM.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.400.425 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,86 miliar lembar saham senilai Rp12,80 triliun. Sebanyak 300 saham naik, 276 saham menurun, dan 215 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei melemah 157,19 poin atau 0,40 persen ke posisi 39.376,10, indeks Hang Seng melemah 580,04 poin atau 2,84 persen ke 19.846,88, indeks Shanghai melemah 48,10 poin atau 1,39 persen ke 3.421,96, dan indeks Straits Times melemah 34,45 poin atau 0,92 persen ke 3.705,01.

    Sumber : Antara

  • Pembuat Gorilla Glass Diselidiki, Diduga Monopoli

    Pembuat Gorilla Glass Diselidiki, Diduga Monopoli

    Jakarta

    Corning, pembuat berbagai lapisan kaca termasuk Gorilla Glass, menjadi target investigasi oleh European Commission karena diduga melakukan praktik monopoli.

    Badan milik Uni Eropa itu menduga Corning menyalahgunakan posisinya yang dominan sebagai pemasok kaca untuk ponsel, tablet, dan smartwatch untuk “mematikan” kompetitornya.

    Ada beberapa hal yang memunculkan dugaan itu. Salah satunya adalah Corning menawarkan skema penjualan tertentu, di mana pembuat ponsel bisa membeli kaca untuk mayoritas ponsel buatannya dan bisa mendapatkan potongan harga.

    Nah, Corning juga meminta para pembuat ponsel itu melaporkan jika kompetitornya menawarkan harga yang lebih murah, sehingga Corning berkesempatan untuk memberikan penawaran yang sama.

    Selain itu European Commission juga menduga Corning punya perjanjian antikompetitif lain dengan perusahaan yang memproses bahan baku mentah menjadi lapisan kaca yang dipakai untuk melindungi kaca perangkat mobile.

    “Commission khawatir dengan perjanjian antara Corning dengan OEM dan finisher tersebut menyingkirkan produsen kaca saingannya dari segmen besar di pasar, sehingga mengurangi pilihan konsumen, meningkatkan harga, dan menghambat inovasi yang merugikan konsumen di seluruh dunia,” kata European Commission dalam pernyataannya.

    Untuk itulah kini European Commission membuka investigasi mendalam untuk memastikan apakah Corning melanggar aturan kompetisi di Uni Eropa, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena.

    “Ini sangat membuat frustrasi dan biaya yang tinggi jika layar ponsel pecah. Untuk itulah, kompetisi yang kuat untuk memproduksi lapisan kaca yang melindungi perangkat seperti ini sangat krusial untuk memastikan harga yang rendah dan kaca yang berkualitas tinggi,” kata Margrethe Vestager, Executive VP untuk kebijakan kompetisi di European Commission.

    Kami menginvestigasi jika Corning, produsen besar untuk kaca spesial ini, mungkin mencoba untuk menyingkirkan produsen kaca kompetitornya, yang menyebabkan konsumen tak bisa menikmati kaca yang lebih tahan pecah namun lebih murah,” tambahnya.

    (asj/asj)

  • 2024 Bakal Jadi Tahun Terpanas yang Pernah Tercatat dalam Sejarah

    2024 Bakal Jadi Tahun Terpanas yang Pernah Tercatat dalam Sejarah

    Jakarta

    Badan pemantau perubahan Iklim Uni Eropa atau Copernicus Climate Change Service (C3S) menyatakan tahun ini akan melampaui tahun 2023 sebagai tahun terpanas di dunia sejak pencatatan dimulai.

    Data tersebut dirilis menjelang pertemuan perubahan iklim PBB COP29 di Baku, Azerbaijan, pekan depan. Dalam pertemuan itu, delegasi dari hampir 200 negara akan berusaha menyepakati peningkatan dana iklim untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) meredam harapan tersebut.

    C3S mengatakan rata-rata suhu bumi dari Januari sampai Oktober 2024 sangat tinggi hingga dipastikan tahun ini menjadi tahun terpanas. Kecuali, adanya anomali suhu yang menyebabkan suhu mendekati nol.

    “Penyebab mendasar dari rekor tahun ini adalah perubahan iklim, secara keseluruhan iklim menghangat, pemanasan terjadi di semua benua, di semua cekungan samudra. Jadi, kita pasti akan melihat rekor-rekor itu dipecahkan,” kata Direktur C3S Carlo Buontempo, Sabtu (9/11/2024), dikutip Reuters.

    Ilmuwan mengatakan 2024 juga tahun pertama suhu bumi di atas 1,5 derajat Celsius di atas masa pra-industri dari 1850 sampai 1900, ketika manusia mulai membakar bahan bakar fosil dalam skala industri. Karbon dioksida dari pembakaran batu bara, minyak dan gas penyebab utama pemanasan global.

    Ilmuwan dari universitas negeri Swiss ETH Zurich, Sonia Seneviratne mengatakan ia tidak terkejut dengan data ini. Ia mendesak para delegasi negara-negara untuk mengambil tindakan lebih tegas untuk menghentikan ketergantungan ekonomi mereka pada bahan bakar fosil penghasil emisi.

    “Batasan yang ditetapkan di Perjanjian Paris mulai ambruk mengingat terlalu lambatnya aksi iklim di seluruh dunia,” kata Seneviratne.

    Pada Perjanjian Paris 2015, negara-negara sepakat menahan suhu bumi agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dari masa pra-industri. Dunia belum mencapai target itu karena rata-rata suhu bumi sepanjang dekade ini di atas 1,5 derajat Celsius.

    Namun, kini C3S memperkirakan suhu bumi akan di atas target Perjanjian Paris pada 2030. “Pada dasarnya ini sudah dekat,” kata Buontempo.

    Setiap peningkatan suhu bumi memicu peristiwa cuaca ekstrem. Pada Oktober lalu ratusan orang tewas dalam banjir bandang dahsyat di Spanyol, rekor kebakaran hutan melanda Peru, dan banjir di Bangladesh menghancurkan lebih dari 1 juta ton beras, membuat harga pangan meroket.

    Di Amerika Serikat, Badai Milton juga diperparah perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia. C3S mulai melakukan pencatatan pada tahun 1940, kemudian diperiksa ulang dengan catatan suhu global sejak tahun 1850.

    (suc/suc)

  • Eropa Sebut 2024 Sebagai Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah Umat Manusia, Setuju?

    Eropa Sebut 2024 Sebagai Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah Umat Manusia, Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan Perubahan Iklim Copernicus dari Uni Eropa mengeluarkan peringatan serius bahwa 2024 akan tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah dibandingkan rerata suhu panas global sebelumnya. 

    Setelah musim panas yang menyengat dan kemajuan lambat negara-negara dalam menangani perubahan iklim, tidak heran jika tahun 2024 akan tercatat sebagai tahun terpanas. 

    Emisi dari bahan bakar fosil meningkatkan suhu global, memaksa masyarakat di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan kondisi ini.

    “Umat manusia sedang membakar planet ini dan membayar dengan harga yang mahal,” ujar Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang dikutip dari The Verge pada Sabtu (9/11/2024).

    Lebih lanjut, Copernicus maupun Organisasi Meteorologi Dunia merilis analisis terbaru menunjukkan bahwa tahun 2024 berada di jalur untuk menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, melampaui rekor tahun 2023. 

    Rata-rata anomali suhu untuk sisa tahun ini harus turun mendekati nol agar tahun 2024 tidak memecahkan rekor.

    Tercatat, tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan anomali. Lebih dari 1.300 orang meninggal di Arab Saudi akibat suhu yang sangat tinggi saat ibadah haji di Mekkah pada bulan Juni. Pada waktu itu, Belahan Bumi Utara sedang mengalami musim panas terpanas dalam sejarah, melampaui rekor pada tahun 2023.

    Meskipun hal itu berdasarkan analisis data dari Copernicus, yang mengumpulkan informasi cuaca sejak 1940. Namun, penelitian lain yang menggunakan penanda di lingkaran pohon kuno menemukan bahwa musim panas tahun 2023 di Belahan Bumi Utara kemungkinan adalah yang terpanas dalam setidaknya 2.000 tahun terakhir. 

    Sayangnya, data dari wilayah yang lebih kering dan tropis di Belahan Bumi Selatan lebih sedikit tersedia, sehingga sulit untuk membuat perbandingan serupa di sana.

    Dilaporkan juga, bahwa kemungkinan tahun ini menjadi pertama kalinya suhu rata-rata global naik lebih dari 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri, melewati target ambisius dalam Kesepakatan Paris yang bertujuan membatasi pemanasan antara 1,5 hingga 2 derajat Celsius dalam jangka panjang. 

    Perlu diketahui, selama sekitar 11.000 tahun terakhir, iklim Bumi cenderung stabil. Kondisi ini mendukung perkembangan pertanian dan peradaban manusia.

    Namun, sejak revolusi industri, penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas mulai menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Emisi ini membuat suhu terus meningkat. 

    “Tetapi tanpa transisi ke energi yang lebih bersih untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil, suhu global akan terus meningkat,” demikian isi laporan tersebut.

    Negara-negara memiliki tenggat waktu tahun depan untuk mengajukan rencana iklim nasional yang telah diperbarui sebagai bagian dari Kesepakatan Paris. 

    Minggu depan, mereka akan mengirim delegasi untuk bertemu di Baku, Azerbaijan, dalam pertemuan tahunan PBB tentang perubahan iklim. Namun, hasil pemilu AS minggu ini diperkirakan akan mempersulit kemajuan perjanjian ini. 

    Pasalnya, AS adalah penghasil emisi karbon dioksida pemanas planet terbesar di dunia, dan presiden terpilih Donald Trump telah mengatakan dia akan mengeluarkan AS dari perjanjian Paris.

  • PM Belanda Sebut Bentrokan di Amsterdam ‘Serangan Anti-Semitisme’

    PM Belanda Sebut Bentrokan di Amsterdam ‘Serangan Anti-Semitisme’

    Amsterdam

    Perdana Menteri (PM) Belanda Dick Schoof mengecam keras bentrokan yang terjadi usai pertandingan sepak bola Liga Eropa di Amsterdam, yang melukai sejumlah warga negara Israel. Schoof menyebut bentrokan itu sebagai serangan anti-semitisme dan berjanji akan menindak para pelakunya.

    “Itu serangan anti-semitisme yang mengerikan. Kami tidak akan mentoleransinya. Kami akan mengadili para pelakunya,” ucap Schoof dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (9/11/2024).

    “Saya sangat malu hal ini bisa terjadi di Belanda pada tahun 2024,” imbuhnya saat berbicara kepada wartawan di sela-sela pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Budapest, Hungaria, pada Jumat (8/11).

    Bentrokan itu terjadi setelah pertandingan sepak bola Liga Eropa antara klub Ajax Amsterdam, klub sepak bola setempat, melawan Maccabi Tel Aviv dari Israel. Sedikitnya lima orang mengalami luka-luka dalam insiden itu dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kini telah diperbolehkan pulang.

    Kepolisian Amsterdam menuturkan pihaknya telah menangkap sedikitnya 62 tersangka terkait bentrokan tersebut.

    Wali Kota Amsterdam Femke Halsema, dalam pernyataan terpisah, mengatakan kotanya “telah dirusak parah” oleh “para perusuh anti-Semitisme yang penuh kebencian” yang memburu dan menyerang supporter klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv, di malam kekerasan yang “tak tertahankan”.

    Laporan media lokal The Times of Israel menyebut ada sekitar 3.000 penggemar sepak bola Israel yang terbang ke Amsterdam untuk menonton pertandingan itu.

    “Ini adalah ledakan anti-semitisme yang saya harap tidak akan pernah terjadi lagi,” ucapnya, sembari menambahkan dirinya “malu” dengan kekerasan semacam itu.

    Meskipun atmosfer “olahraga” kental di lapangan dan ada kehadiran sejumlah besar personel kepolisian, otoritas berwenang Amsterdam gagal menghentikan serangan cepat terhadap para supporter sepak bola Israel di beberapa bagian kota tersebut.